PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BIDANG PERENCANAAN ASN
PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BIDANG
PERENCANAAN ASN
UU No.5 Th.2014APARATUR SIPIL NEGARA
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA RI
Mewujudkan PNS dan PPPK sebagai :1. Jalur karir profesional yang mendorong perwujudan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima, dengan efisien dan secara konsisten;
Reformasi Mendasar :
ARAH KEBIJAKAN FORMASI ASN
MORATORIUM2015 s/d 2019
Beberapa formasi CPNS yang akan tetap dibuka: Guru, dosen Tenaga medis, Tenaga fungsional lain nya
(seperti jabatan penyuluh dll)
PRINSIP DASAR UU ASN
• Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif
• Menerapkan prinsip fairness• Penggajian, reward and punishment
berbasis kinerja• Standar integritas dan perilaku untuk
kepentingan publik• Manajemen SDM secara efektif dan efisien• Melindungi pegawai dari intervensi politik
dan dari tindakan semena-mena.
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:
TUJUAN UTAMA UU ASNa. Independensi dan Netralitas b. Kompetensic. Kinerja/ Produktivitas Kerjad. Integritas
setkab.go.id
e. Kesejahteraanf. Kualitas Pelayanan Publikg. Pengawasan dan
Akuntabilitas
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah
PEGAWAI ASN :PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan Per-UU.
MANAJEMEN ASN :pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pengertian Pegawai ASN
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASNJENIS
PNSPasal 1 butir 3
& Pasal 7
PPPKPasal 1 butir 4
& Pasal 7
STATUS KEDUDUKAN
• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
1. Berstatus pegawai tetap 2. Memiliki NIP secara
nasional;3. Sebagai pembuat kebijakan;4. Dapat menduduki jabatan
pimpinan tinggi pemerintahan;
1. Diangkat Dgn Perjanjian Kerja;
2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja;
3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan;
4. Menduduki Jabatan Fungsional.
HAK DAN KEWAJIBAN ASNJENIS
PNSPasal 1 butir 3
& Pasal 7
PPPKPasal 1 butir 4
& Pasal 7
HAK
1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti;3. jaminan pensiun dan
jaminan hari tua;4. perlindungan; dan5. pengembangan
kompetensi.
1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti;3. perlindungan; dan4. pengembangan
kompetensi.
• setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;
• menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
• melaksanakan kebijakan pemerintah;
• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan tugas kedinasan;
• menunjukkan integritas dan keteladanan;
• menyimpan rahasia jabatan• bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah NKRI
KEWAJIBAN
REKRUITMEN1PENGEMBANGAN
PEGAWAI2
PROMOSI3
KESEJAHTERAAN4MANAJEMEN
KINERJA5
DISIPLIN & ETIKA6
PENSIUN7
MANAJEMEN ASNBASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI)
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA
POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA
RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
FULLY FUNDED : sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS
Manajemen PNS meliputi:1. penyusunan dan penetapan
kebutuhan;2. pengadaan;3. pangkat dan jabatan;4. pengembangan karier;5. pola karier;6. promosi;7. mutasi;8. Penilaian kinerja9. penggajian dan tunjangan;10. penghargaan;11. disiplin;12. pemberhentian;13. pensiun dan tabungan hari tua; 14. perlindungan.
MANAJEMEN ASNManajemen PPPK meliputi:
1. penetapan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. penilaian kinerja;
4. penggajian dan tunjangan;
5. pengembangan kompetensi;
6. pemberian penghargaan;
7. disiplin;
8. pemutusan hubungan
perjanjian kerja;
9. perlindungan.
JABATAN UU ASN
UTAMA
MADYA
PRATAMA
PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRATOREselon III
PENGAWASEselon IV
PELAKSANAEselon V dan
JF umum
JABATAN ADMINISTRASIJABATAN FUNGSIONAL
Utama Madya Muda Pertama
KEAHLIAN
Penyelia Mahir Terampil Pemula
KETERAMPILAN
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan
Tinggi
Jabatan Administrator (setara eselon III)memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula
Jabatan Pengawas(setara eselon IV)mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana(setara Eselon V atau JF Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
• Jabatan pimpinan tinggi utama (setara Eselon I);• Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon I); dan• Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II).
DIIS
I DAR
I PEG
AWAI
ASN
DIIS
I TN
I DA
N P
OLR
I
Jabatan ASN tertentu
JABATAN dalam UU ASN
UNDANG-UNDANGAPARATUR SIPIL NEGARA
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
UNDANG UNDANGPOKOK KEPEGAWAIAN
Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah
non kementerian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan eselon Ia dan eselon Ib
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan eselon II
Jabatan Administrator Jabatan eselon III
Jabatan Pengawas Jabatan eselon IV
Jabatan Pelaksana Jabatan eselon V dan fungsional umum
PENYETARAAN JABATAN
NO JABATANPEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMENKLATUR PANGKAT JENJANG1 2 3 4 5
1 PIMPINAN TINGGI
Kepala LPNK 21 UTAMA1. Sekjen
20MADYA
2. Sesmen3. Sestama4. Deputi5. Dirjen6. Irjen7. Sekda Prop. 191. Ka. Biro
18
PRATAMA
2. Direktur3. Asisten Deputi4. Sekda Kab/Kota 175. Asisten Daerah
166. Kepala Dinas
2
FUNGSIONAL KEAHLIAN
1. Ahli Utama 15ADMINISTRASI
2. Ahli Madya 143. Ahli Muda 13 ADMINISTRATOR4. Ahli Pertama 12
FUNGSIONAL KETERAMPILAN
1. Penyelia 11 PENGAWAS2. Mahir 103. Terampil 9 PELAKSANA4. Pemula 8
JABATAN, PANGKAT, DAN JENJANG PNS
BATAS USIA PENSIUN
58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
PP 21/2014• PEMULA, TERAMPIL, MAHIR AHLI PERTAMA DAN AHLI MUDA (BUP: 58)• PENYELIA, MADYA, UTAMA (BUP: 60)
Batas Usia Pensiun
1. Dasar penetapan kebutuhan :a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun
berdasarkan prioritas kebutuhanc. Penetapan jabatan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.d. Jumlah jabatan ditetapkan oleh Menteri secara nasional.
2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja3. Rasio PNS : PPPK = 60:40 sekaligus Penataan Jumlah dan
sebarannya4. Prosedur: Melalui Pengusulan (konvensional) Pendekatan Informasi Teknologi (tidak perlu usulan)
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH
ANALISIS JABATAN
ANALISIS BEBAN KERJA
ya
PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN
Pegawai setiap Tahun memiliki Jam Kerja Efektif 1250 Jam Kerja
PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011
PERMENPAN NO. 26 TAHUN 2011
5 Tahun
PNSPPPK
PETA JABATAN
KEBUTUHAN ASN KEKURANGAN FORMASI
PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA PADA KEMENTERIAN AGAMA MERUPAKAN BAGIAN DARI
MANAJEMAN KINERJA ASN YAITU :
1. Pegawai wajib membuat kontrak kerja diawal tahun melalui Capaian SKP;
2. Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai diakhir Tahun;
3. Pegawai yg tidak membuat SKP atau capaian SKP bernilai buruk diakhir tahun (kurang dari 25%) di jatuhi sanksi hukuman disiplin Tk.Berat dan yang bernilai antara 25% s.d. 50% dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin Tk. Sedang
MANAJEMAN KINERJA ASN MEMBERIKAN SISTEM REWARD TERHADAP PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
YAITU :
1. Pengangkatan PNS dalam JFU (PMA No.48/2014)2. Pemberian Bobot Nilai Kelas Jabatan Struktural dan
JFU/JFT (PMA No.51/2014 jo. No.2/2015);3. Pemberian Penambahan dan Pengurangan
Tunjangan Kinerja (TUKIN) berdasarkan Capaian Kinerja Pegawai (PMA No.49/2014);
TUNJANGAN KINERJA :Tunjangan Pegawai Negeri yang merupakan tugas fungsi dari keberhasilan pelaksanaan RB dan didasarkan pada Capaian Kinerja Pegawai Negeri tsb.sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja.
Tunjangan Kinerja diberikan kpd Pegawai Negeri :
Setiap Bulan selain penghasilan (Gaji) yg berhak diterima menurut peraturan Per-UU, yang dihitung
berdasarkan Kehadiran Kerja, Capaian Kinerja Individu (SKP) sesuai dengan kelas jabatannya
Surat Menkeu No.SR-2478/MK.02/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Agama• Grade Tukin• 17 22.842.000• 16 17.413.000• 15 12.518.000• 14 9.600.000• 13 7.293.000• 12 6.045.000• 11 4.519.000• 10 3.952.000• 9 3.348.000• 8 2.927.000• 7 2.616.000• 6 2.399.000• 5 2.199.000• 4 2.082.000• 3 1.972.000• 2 1.867.000• 1 1.786.000
KEBIJAKAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
PENYELESAIAN :• E-PUPNS• E-FORMASI• KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN• SELEKSI/ROTASI/MUTASI JPT• MUTASI PEGAWAI (redistribusi PNS)• PROFILING PEGAWAI MELALUI ASSESSMENT• IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR
- SEKIAN - TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAATBiro KepegawaianSetjen Kemenag 2016