176794029 Peraturan Kepegawaian Pns

PERATURAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

OLEH

ACHMAD RICKY FAUZAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)

KOTA TANGERANG

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang

Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok

Kepegawaian;

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1) Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pejabat Negara/tinggi negara sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara

lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

5) Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif

yang ditetapkan berdasarkanperaturan perundang-

undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam

kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara,

dan kepaniteraan pengadilan

6) Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional

yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil

setelah memenuhi syarat yang ditentukan

7. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang

menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi

pemerintah.

8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan

upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan

derajat profeisonalisme penyelenggaraan tugas, fungsi

dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi

perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,

penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan

pemberhentian

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN

HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL

JENIS : 1) Pegawai Negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia

c. Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia

2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan

Pegawai Negeri Sipil Daerah

3) Pegawai Negeri sebagaimna dimaksud pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap

KEDUDUKAN :

1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur

negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan

merata dalam penyelenggaraan tugas negara,

pemerintahan, dan pembangunan;

2) Dalam kedudukan dan tugas Pegawai Negeri harus

netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik

serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat;

3) Untuk menjamin netralitas, Pegawai Negeri dilarang

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

KEWAJIBAN :

1) Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan tugas dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

3) Setiap Pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan;

4) Setiap Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang;

HAK 1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan

layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;

2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya;

3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

4) Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti (PP No 24/1976)

• Cuti Tahunan

• Cuti Besar

• Cuti Sakit

• Cuti Bersalin

• Cuti Karena Alasan Penting

• Cuti di Luar Tanggungan Negara

5) Setiap Pegawai Negeri yang tertimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan;

6) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat

jasmani atau cacat rohani dalam dan karena

menjalankan tugas kewajibannya, yang

mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi

dalam jabatan apapun juga, berhak

memperoleh tunjangan;

7) Setiap Pegawai Negeri yang tewas,

keluarganya berhak memperoleh uang duka;

8) Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan berhak atas

pensiun;

KESEJAHTERAAN

1. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja,

diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil.

2. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari

tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan

asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri

Sipil.

3. Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai

Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari

penghasilannya.

4. Untuk penyelenggaraan program pensiun dan

penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah

menanggung subsidi dan iuran.

5. Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia,

keluarganya berhak memperoleh bantuan

SANKSI/HUKUMAN

( PP No 30/1980 )

TINGKAT DAN JENIS

Tingkat hukuman disiplin terdiri :

• Hukuman disiplin ringan ;

• Hukuman disiplin sedang ;

• Hukuman disiplin berat ;

JENIS HUKUMAN

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri :

• Tegoran lisan ;

• Tegoran tertulis, dan

• Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri :

• Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

• Penurunan gaji sebesar satu kali Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

• Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 tahun.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri :

• Penurunan pangkat pada pangkat yg

setingkat lebih rendah untuk paling lama 1

tahun;

• Pembebasan dari jabatan;

• Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas

permintaan sendiri sabagai PNS;

• Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

sebagai PNS.

KENAIKAN PANGKAT PNS

( PP No 12/2002 )

• Pangkat adalah : Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

• Kenaikan Pangkat adalah : Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.

• Kenaikan Pangkat Reguler adalah : Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait dari jabatan.

• Kenaikan Pangkat Pilihan adalah : Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.

• Jabatan Struktural adalah : Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan otganisasi.

• Jabatan Fungsional adalah : Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

JENIS KENAIKAN PANGKAT

• Kenaikan Pangkat Reguler

• Kenaikan Pangkat Pilihan

• Kenaikan Pangkat Anumerta bagi yang dinyatakan tewas

• Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

KENAIKAN PANGKAT REGULER

KP REGULER DIBERIKAN KEPADA :

• PNS yang tidak menduduki jabatan Struktural maupun Fungsiaonal;

• PNS sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir

• Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai

BAIK dalam dua tahun terakhir

• Sepanjang tidak melampaui atasan langsungnya

• PNS yang yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah

golongan, harus melalui UJIAN DINAS

• PNS yang dipekerjakan / diperbantukan di luar instansi induk secara

penuh pada proyek Pemerintah

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

• PNS MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTERTU

• MENDUDUKI JABATAN TERTENTU YANG PENGANGKATANNYA DITETAPKAN OLEH PRESIDEN

• MENUNJUKAN PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA

• MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

• DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

• MEMPEROLEH STTB ATAU IJAZAH

• MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU

• TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR

• DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN DILUAR INSTANSI INDUK

UJIAN DINAS

PNS YANG DIKECUALIKAN DARI UJIAN DINAS :

• PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA

• MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA

• MENINGGAL DUNIA

• BATAS USIA PENSIUN

• OLEH TIM PENGUJI KESEHATAN DINYATAKAN CACAT DAN TIDAK

DAPAT

BEKERJA DALAM JABATAN NEGERI

• TELAH MINGIKUTI DIKLATPIM (TK. IV DAN TK.III)

• TELAH MEMPEROLEH IJAZAH (S1) ATAU D.IV UNTUK UJIAN DINAS

TK.I

IJAZAH DOKTER, APOTEKER, MAGISTER (S2) DAN IJAZAH LAIN

YANG

SETARA ATAU DOKTER (S3), UNTUK UJIAN DINAS Tk. I DAN TK. II

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

PENGERTIAN :

• Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan

fungsional yang hanya diduduki pegawai negeri sipil;

• Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan

organisasi negara;

• Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

• Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam

mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan

kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja".

• Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan

pangkat tertentu.

• Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan

dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme

sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang

pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat

obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,

agama, ras, atau golongan.

• Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan

dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat

diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah

kerja.

PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT DALAM

JABATAN STRUKTURAL ADALAH :

• Berstatus Pegawai Negeri Sipil;

• Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;

• Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

• Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

• Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

• Sehat jasmani dan rohani.

• Disamping persyaratan sebagaimana tersebut perlu

memperhatina faktor senioritas dalam kepangkatan,

usia, pendidkan dan pelatihan jabatan, dan

pengalaman yang dimiliki;

• PNS yang diangkat dalam jabatan struktural belum

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan seuai dengan tingkat jabatan struktural

wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas)

bulan sejak yang bersangkutan dilantik;

• PNS yang menduduki jabatan struktural tidak

menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan

struktural maupun dengan jabatan fungsional.

PNS DIBERHENTIKAN DARI JABATAN

STRUKTURAL

• Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;

• Mencapai batas usia pensiun;

• Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;

• Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;

• Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;

• Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

• Adanya perampingan organisasi pemerintah;

• Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

• Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-ungdangan yang berlaku;

PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI

PEJABAT NEGARA

Pejabat Negara terdiri atas :

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada pada semua Badan Peradilan;

e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan

Pemeriksa Keuangan;

g. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri;

h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

i. Gubernur dan Wakil Gubernur;

j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil

Walikota;

k. Pejabat Negara lainnyayang ditentukan oleh

undang-undang;

• Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;

• Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya;

• Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk

menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna

2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri

Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil

melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan

sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik

beratkan pada sistem prestasi kerja.

Bagian Kedua

Kebijaksanaan Manajemen 1. Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil

mencakup penetapan norma, standar, prosedur,

formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas

sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji,

tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak,

kewajiban, dan kedudukan hukum.

2. Kebijaksanaan manajemen Pegawai negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada

Presiden selaku Kepala Pemerintah.

3. Untuk membantu Presiden dalam merumuskan

kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk

Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan

Keputusan Presiden.

4. Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3), terdiri dari 2(dua) Anggota tetap yang

berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi,

serta 3(tiga) Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

5. Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara ex officio

menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

6. Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang

sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan."

SEKIAN

TERIMA KASIH