PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DEMOKRASI INDONESIA
OLEH :
NAMA-NAMA KELOMPOK :
1. RIFANDI AZIS TEBA (F1F1 12 018 )
2. DESY TRIWAHYUNI (F1F1 12 019 )
3. ARINTA PURWI SUHARTI (F1F1 12 020 )
4. ALBIN (F1F1 12 022 )
5. MUHAMAD RAMADHAN S. (F1F1 12 023 )
6. AMALIAH FAUZIAH KADIR (F1F1 12 024 )
7. VENNA SINTHARY (F1F1 12 025 )
8. AISYAH SHALIHA ANTO (F1F1 12 027 )
9. CHICHI FAUZIYAH (F1F1 12 028 )
10. JAMILA (F1F1 12 029 )
11. NILA ASTUTI (F1F1 12 030 )
KELOMPOK : 3 (III)
KELAS : A
JURUSAN FARMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2013
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas
makalah ini tanpa suatu halangan dan rintangan yang cukup berarti.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari
jalan kegelapan menuju jalan Islami.
Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah bersusah payah membantu hingga terselesaikannya
penulisan makalah ini. Semoga semua bantuan dicatat sebagai amal sholeh di
hadapan Allah SWT.
Kami menyadari walaupun kami telah berusaha semaksimal mungkin
dalam menyusun Maklah ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari
kesempurnaannya. Oleh karena itu, segala tegur sapa sangat kami harapkan demi
perbaikan tugas ini. Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi
semua pembaca. Amin.
Kendari, September 2013
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
A. Latar Belakang..............................................................................................1
B. Rumusan Masalah.........................................................................................2
C. Tujuan Penulisan...........................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN.........................................................................................3
A. Konsep Dasar Demokrasi..............................................................................3
B. Nilai-Nilai dan Prinsip Demokrasi................................................................6
C. Jenis-jenis Demokrasi...................................................................................9
D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia..........................................................12
BAB III PENUTUP...............................................................................................15
A. Kesimpulan.................................................................................................15
B. Saran............................................................................................................16
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................17
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari
keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan
pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi
meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh
rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi
disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai
negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam
kehidupan bernegara dan pemerintahan.
Dalam realitanya perkembangan sistem ketatanegaraan mulai
berkembang dari teori-teori para filsuf kuno yang banyak diadopsi oleh
bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Setiap negara menganut system
ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem pemerintahan demokrasi.
Salah satu sistem pemerintahan klasik yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak
zaman Yunani Kuno yang kemudian dikembangkan oleh para penganut
aliran-aliran yang sependapat dengan pembuat sistem pemerintahan tersebut.
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya
memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan
ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya,
termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan
rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme
1
sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan
rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut.
B. Rumusan Masalah
Masalah yang diangkat dalam makalah ini yaitu :
1. Bagaimana konsep dasar demokrasi ?
2. Bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam demokrasi ?
3. Bagaimana pembagian jenis-jenis dalam demokrasi ?
4. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia ?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu :
1. Menjelaskan konsep dasar demokrasi.
2. Menjelaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam demokrasi.
3. Menjelaskan pembagian jenis-jenis dalam demokrasi.
4. Menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Konsep Dasar Demokrasi
1. Arti Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos
artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti
pemerintahan rakyat yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang
peranan yang sangat menentukan.
Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau
masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam
pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan
di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan
berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga Negara,
menegakkan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak
kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang
sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
Dalam Negara demokrasi, kata demokrasi pada hakekatnya
mengandung makna (Mas’oed, 1997) adalah partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan (partisipasi politik), yaitu ;
a. Penduduk ikut pemilu;
b. Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir;
c. Penduduk ikut dalam kampanye pemilu;
d. Penduduk jadi anggota parpol dan ormas;
3
e. Penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah.
Perwujudan sistem demokrasi pada masing-masing negara dapat
berbeda-beda tergantung dari kondisi dan situasi dari negara yang
bersangkutan.
2. Manfaat Demokrasi
Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat
yang demokratis, yaitu:
a. Kesetaraan sebagai warga Negara. Disini demokrasi memperlakukan
semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut
perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan
pilihan setiap Negara.
b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat
mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam
menentukan semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu
mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat.
c. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan
kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara
para warga Negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-
perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan
paksaan atau pameran kekuasaan.
d. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasa
dasar tentang hak-hak sipil dan politis, hak-hak kebebasan berbicara
dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak dan
4
sebagainya. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap
individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif
yang lebih baik.
e. Pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya
pembawaan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang
telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan
cara yang santun, dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih
generasi tanpa pergolakan.
3. Ciri-ciri Sistem Demokrasi
Ciri-ciri sistem demokrasi dimaksudkan untuk membedakan
penyelenggaraan pemerintahan Negara yang demokratis, yaitu :
a. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secra berkala;
b. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati
kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti;
presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya.
c. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-
tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam
pemerintahan; sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang
sedang berkuasa;
d. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat
pemerintahtertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat
tertentu;
5
e. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh
pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya
hak menyatakan pendapat lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik,
media cetak dan lain-lain);
f. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam
pemilihan umum.
g. Selain itu dikenal ciri-ciri kepribadian yang demokratis; (1) Menerima
orang lain; (2) Terbuka terhadap pengalamn dan ide-ide baru; (3)
Bertanggungjawab; (4) Waspada terhadap kekuasaan; (5) Toleransi
terhadap perbedaan-perbedaan; (6) Emosi-emosinya terkendali; (7)
Menaruh kepercayaan terhadap lingkungan.
B. Nilai-Nilai dan Prinsip Demokrasi
1. Nilai-Nilai Demokrasi
Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi,
maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai
demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi
membutuhkan hal-hal sebagai berikut:
a. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus
menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin
keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga Negara.
b. Sikap yang jujur dan pikirang yang sehat. Pengambilan keputusn
didasarkan pada prinsip musyawarah prinsip mufakat, dan
mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan
6
keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau
berdasar akal sehat dan sikap tulus setiap orang untuk beretikad baik.
c. Demokrasi membutuhkan kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap
serta etikad baik. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga
kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan
dengan baik.
d. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Semangat demokrasi
menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang
membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung
jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.
e. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan
adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan
dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala
cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluruhan
akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.
2. Prinsip Demokrasi
Suatu Negara dikatakan demokratis apabila sistem
pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert, Dahi
(Sranti, dkk; 2008) menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang
harus ada dalam sistem pemerintahan demokrasi, yaitu :
a. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah
dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif (DPR
dan DPRD).
7
b. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan
dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga Negara dan
partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga Negara
diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
c. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, yaitu
memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta
memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat.
Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiapa warga Negara
untuk dipilih menjalankan amanat dari warga pemilihnya.
d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi
membuthkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bersenkat
dengan rasa aman.
e. Adanya kekbebasan mengakses informasi. Dengan membtuhkan
informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus
mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan
pemerintah harus disosialisasikan dan mendapat persetujuan DPR serta
menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang
benar.
f. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat
ini memberikan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk
memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk
serikat.
8
Untuk mengukur pelaksanaan pemerintahan demokrasi, perlu
diperhatikan beberapa parameter demokrasi, yaitu :
a. Pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Pembentukan
pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang
dilaksanakan dengan teliti dan jujur.
b. Sistem pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintahan yang dihasilkan
dan pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan dalam periode tertentu.
c. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara
dijalankan secara distributif untuk menhindari penumpukan kekuasaan
dalam satu tangan (legislatif, eksekutif dan yudikatif).
d. Pengawasan oleh rakyat. Demokrasi membutuhkan sistem pengawasan
oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi
mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap
kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.
C. Jenis-jenis Demokrasi
1. Demokrasi berdasarkan prinsip ideolog. Demokrasi diklasifikasikan :
Bentuk demokrasi modern ada lima jenis yaitu :
a. Demokrasi liberal, yaitu memberikan kebebasan yang luas pada
individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak.
Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar).
9
b. Demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang bertujuan mensejahterakan
rakyat. Negara dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua
warga Negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.
2. Jenis demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat.
Diklasifikasikan :
a. Demokrasi langsung, yaitu rakyat langsung diikutsertakan dalam
proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan
pemerintah.
b. Demokrasi tidak langsung/demokrasi perwakilan, yaitu demokrasi
dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui
pemilu.
c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari
rakyat, yaitu campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi
perwakilan, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dilembaga
perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya
diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.
3. Jenis demokrasi berdasarkan titik perhatian/prioritas sebagai berikut :
a. Demokrasi formal, yaitu secara umum menetapkan semua orang dalam
kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi
kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga
demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.
b. Demokrasi material, yaitu demokrasi material yang memandang
manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial, ekonomi,
10
sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi
semacam ini dikembangkan di negara sosialis, komunis.
c. Demokrasi Campuran, yaitu demokrasi campuran dari kedua
demokrasi diatas tersebut. Demokrasi ini berupaya menciptakan
kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat
dan hak setiap orang.
4. Jenis demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat
kelengkapan. Diklasifikasikan :
a. Demokrasi sistem parlementer, ciri-ciri pemerintahan parlementer
antara lain :
DPR lebih kuat dari pada pemerintah
Menteri bertanggung jawab pada DPR
Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik
anggota parlemen.
Kedudukan kepala negara sebagai simbol
b. Demokrasi sistem presidesial, ciri-ciri pemerintahan yang
menggunakan sistem presidensial antara lain :
Negara dikepalai presiden
Kekuasaan dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan
Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan
menteri
11
Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepad
presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama
sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan.
D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
1. Demokrasi Parlementer ( 1945 – 1959 )
Kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program
dari suatu negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan
berkesinambungan. Sering bergantinya yang bertugas melaksanakan
pemerintahan. Kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadanya
bergantung pada dukungan DPR dan negara lain. Timbulnya perbedaan
yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu.
2. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)
Demokrasi Terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan
terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer.
Secara konsepsional demokrasi terpimpin mempunyai kelebihan yang dapat
mengatasi permasalahan yang di hadapi masyarakat. Pokok – pokok
Demokrasi Terpimpin menurut Bung Karno tertanggal 22 April 1959 sebagai
berikut :
Demokrasi terpimpin bukan dictator
Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan
kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
12
Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan
dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan
sosial.
Inti dari pada pemimpin dalam Demokrasi terpimpin adalah
permusyawaratan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang
membangun dalam Demokrasi Terpimpin.
3. Demokrasi Pancasila pada era orde baru (1966 – 1998)
Demokrasi pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial
budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas
dari kepentingan sosial. Demokrasi pancasila tidak bertentangan dengan
prinsip demokrasi konstitusional. Demokrasi pancasila berpangkal dari
kekeluargaan dan gotong royong. Penyimpangan yang dilakukan orde baru
khususnya yang berkaitan dengan pancasila yaitu :
Penyelenggaraan PEMILU yang tidak jujur dan tidak adil
Pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS.
Masih adanya intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan.
Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.
Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah.
Maraknya praktek KKN.
Menteri – menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR.
13
4. Demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi (1998 – saat ini)
Pada demokrasi ini demokrasi yang dilaksanakan tetap demokrasi
pancasila. Perbedaan terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek
penyelenggaraan. Terdapat perubahan pelaksanaan Demokrasi pada era
reformasi sebagai berikut :
Pemilihan umum lebih demokratis.
Partai politik lebih mandiri.
Pengaturan hak asasi manusia.
Lembaga demokrasi lebih berfungsi.
14
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
1. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat yaitu pemerintahan yang rakyatnya
memegang peranan yang sangat menentukan.
2. Nilai-nilai demokrasi membutuhkan hal-hal seperti kesadaran akan
pluralisme; sikap yang jujur dan pikirang yang sehat; kerjasama
antarwarga masyarakat dan sikap serta etikad baik; sikap kedewasaan;
pertimbangan moral. Beberapa prinsip demokrasi seperti adanya kendali
atas keputusan pemerintah; pemilihan yang teliti dan jujur; hak memilih
dan dipilih; kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman; kebebasan
mengakses informasi; dan kebebasan berserikat yang terbuka.
3. Jenis-jenis demokrasi dibagi berdasarkan prinsip ideologi seperti
demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Demokrasi berdasarkan cara
menyampaikan pendapat yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak
langsung/demokrasi perwakilan. Demokrasi berdasarkan titik
perhatian/prioritas yaitu demokrasi formal, demokrasi material dan
demokrasi campuran. Jenis demokrasi berdasarkan wewenang dan
hubungan antar alat kelengkapan seperti demokrasi sistem parlementer dan
demokrasi sistem presidesial.
15
4. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, ada empat macam demokrasi
dibidang politik yang pernah diterapkan di Indonesia seperti demokrasi
parlementer ( 1945 – 1959 ), demokrasi terpimpin (1959 – 1965),
demokrasi Pancasila pada era orde baru (1966 – 1998), dan demokrasi
pancasila pada orde reformasi (1998 – saat ini).
B. Saran
Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik
apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan
dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup
politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi pancasila harus disertai
dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan
adalah proses perubahan kearah kemajuan dan proses pendidikan bangsa
untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.
16
DAFTAR PUSTAKA
Nasution, M., 2013, Demokrasi,
http://milalanasution.wordpress.com/2013/04/22/demokrasi, diakses pada tanggal
19 September 2013.
17