MAKALAH DEMOKRASI PANCASILAKATA PENGANTARPuji syukur kami
penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudulDemokrasi
Pancasila. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas yang
diberikan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah
Tinggi Manajemen Laporan.Dalam Penulisan makalah ini kami merasa
masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi,
mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan
saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan
pembuatan makalah ini.Dalam penulisan makalah ini penulis
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini,
khususnya kepada Dosen kami yang telah memberikan tugas dan
petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas
ini.Jakarta, 01 Oktober 2013Aziz Sustiawan
DAFTAR ISIKATA PENGANTARBAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB.
Rumusan MasalahC. TujuanD. ManfaatBAB II PEMBAHASANA . Pengertian
Demokrasi PancasilaB.Pancasila sebagai IdeologiC.Prinsip Pokok
Demokrasi PancasilaD. Ciri-Ciri Demokrasi PancasilaE. Sistem
Pemerintahan Demokrasi PancasilaF. Fungsi Demokrasi PancasilaBAB
III PENUTUPKesimpulanDAFTAR PUSTAKA
BAB IPENDAHULUAN1. A.Latar BelakangSemua negara mengakui bahwa
demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat
adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya
sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi
penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang
kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara
otoriter. Negara otoriter pun masih mengaku dirinya sebagai negara
demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam
kehidupan bernegara dan pemerintahan. Sejak merdeka, perjalanan
kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dari
Demokrasi Parlementer/Liberal (19501959), Demokrasi Terpimpin
(19591966) dan Demokrasi Pancasila (19671998). Tiga model demokrasi
ini telah memberi kekayaan pengalaman bangsa Indonesia dalam
menerapkan kehidupan demokrasi. Setelah reformasi demokrasi yang
diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia luar. Reformasi
telah melahirkan empat orang presiden. Mulai dari BJ Habibie,
Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang
Yudhoyono.Demokrasi yang diterapkan saat ini masih belum jelas
setelah pada masa Presiden Soeharto dikenal dengan Demokrasi
Pancasila. Ir Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (1965)
pernah mengungkapkan pendapatnya tentang demokrasi bagi bangsa
Indonesia.Apakah demokrasi itu?Demokrasi adalah pemerintahan
rakyat. Masyarakat bebas berpendapat dan berorganisasi dan rakyat
juga memilih langsung atau memilih sendiri pemimpinnya. Komisi
negara dibentuk oleh negara. Diperbolehkannya jalur independen atau
calon perseorangan di luar jalur politik mencalonkan diri dalam
pemilihan kepala daerah (pilkada) turut meramaikan kehidupan
demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi turut meningkatkan
partisipasi politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan
diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
Masyarakat atau rakyat kembali merasakan kebebasan sipil dan
politiknya. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat
menikmati kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati
meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan
oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi seperti ini, beberapa
kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai
dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila
sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan
berdemokrasi.Pancasila sebagai konsep diungkapkan Bung Karno pada
tanggal 1 Juni 1945 saat menyampaikan pidatonya yang berisikan
konsepsi usul tentang dasar falsafah negara yang diberi nama dengan
Pancasila. Konsepsi usul ini berisi:1. Kebangsaan Indonesia atau
Nasionalisme.2. Perikemanusiaan atau Internasionalisme.3. Mufakat
atau Demokrasi.4. Kesejahteraan Sosial.5. Ketuhanan yang Maha
Esa.Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, sidang Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mencapai
konsensus nasional dan gentlemen agreement tentang dasar negara
Republik Indonesia. Konsensus nasional yang mendasari dan menjiwai
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu dituangkan dalam suatu
naskah yang oleh Mr Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta. Piagam
Jakarta merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia
yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan, panitia kecil yang dibentuk
oleh BPUPKI, antara umat Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Di
dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi
Pancasila dari lima butir, sebagai berikut :1. Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.2.
Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
IndonesiaNaskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan
Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A.
Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim,
Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Pada saat
penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan
Muqaddimah (preambule). Selanjutnya, saat pengesahan UUD 45 18
Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan
UUD setelah butir pertama diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perubahan butir pertama dilakukan oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A.
Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman
Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Membaca sejarah pergerakan
nasional di Indonesia, perubahan ini nampak bukan suatu proses dari
saat disahkannya Piagam Jakarta hingga menjadi Pembukaan UUD
1945.Para wakil rakyat Indonesia ketika itu terbagi atas dua
kelompok aliran pemikiran. Di satu pihak mereka yang mengajukan
agar negara itu berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan khas pada
ideologi keagamaan. Di pihak lain, mereka yang mengajukan Islam
sebagai dasar negara. Mengingat Indonesia adalah bangsa yang
majemuk , maka kata katamenjalankan syariat Islam bagi pemeluk
pemeluknyadi ganti dengan kalimatKetuhanan Yang Maha Esa. Hal ini
terjadi karena setelah ada protes dari perwakilan Indonesia bagian
timur yang mayoritas adalah non muslim. Hal ini membuktikan bahwa
bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki rasa tenggang rasa
yang besar dan saling menghormati satu sama lain dan mengutamakan
kepentingan bersama/umum daripada kepentingan pribadi/golongan.
Maka itulah yang dinamakan Demokrasi Pancasila.
1. B.Perumusan MasalahAdapun yang menjadi fokus permasalahan
yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:1. Apa pengertian dari demokrasi itu ?2. Apa pengertian
dari demokrasi Pancasila ?3. Bagaimana perkembangan demokrasi di
Indonesia ?4. Bagaimana implementasi demokrasi Pancasila sebagai
perwujudan kedaulatan rakyat di Era Reformasi ?1. C.TujuanAdapun
tujuan penulisan makalah ini adalah:1. Untuk mengetahui hakekat
demokrasi2. Agar lebih menghayati demokrasi Pancasila3. Untuk
mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia4. Agar dapat
mengimplementasikan demokrasi Pancasila secara benar di Era
Reformasi seperti sekarang ini1. D.ManfaatTujuan Demokrasi
Pancasila adalah untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia
mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya. Dan menjadikan
semua teratur tanpa terjadi halhal yang melewati batas norma
kesopanan. Jadi jelas bahwa pendidikan Pancasila selalu diajarkan
di setiap tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK agar kita
menjadi manusia yang demokrasi yang selalu menghargai pemdapat
orang lain, tenggang rasa dan bertanggung jawab dalam menjadi warga
negara yang baik.
BAB IIPEMBAHASAN1. A.Pengertian Demokrasi
PancasilaIstilahdemokrasiberasal dari Yunani Kuno yang diutarakan
di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap
sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan
hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak
abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistemdemokrasidi banyak
negara.Katademokrasiberasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti
rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga
dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita
kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam
bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat
ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu
negara. Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau
mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Demokrasi yang dianut di
Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf
perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat
berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat
disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi
konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar
1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara
eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan
dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:1.
Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechstaat).Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat),
tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).2. Sistem
KonstitusionilPemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi
(Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak
terbatas).Berdasarkan dua istilah Rechstaat dan sistem konstitusi,
maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang
Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak
khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam
Pembukaan UUD. Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti
di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti
nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia
dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah
air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan
masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan
hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia(demokrasi
pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan
Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat yang menyatakan
bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti
politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat
didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi
konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos
bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu
mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki
hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan
keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih,
wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang
memilihnya.(Idris Israil, 2005:51)Secara ringkas, demokrasi
Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:1. Demokrasi
Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan
gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang
mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan
kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian
Indonesia dan berkesinambungan.2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem
pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan
persetujuan rakyat.3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu
tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung
jawab sosial.4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita
demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang
dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi
mayoritas atau minoritas.1. B.Pancasila sebagai Ideologi1.
1.Pengertian tentang ideologyIstilah Ideologi berasal dari kata
ideo (cita-cita) dan logy (pengetahuan, ilmu faham).Menurut W.
White definisi Ideologi ialah sebagai berikut :The sum of political
ideas of doctrines of distinguishable class of group of people
(ideologi ialah soal cita-cita politik atau dotrin (ajaran) dari
suatu lapisan masyarakatatau sekelompok manusia yang dapat
dibeda-bedakan).Sedangkan menurut pendapat Harold H Titus definisi
ideologi ialah sebagai berikut : A term used for any group of ideas
concerning various politicaland economic issues and social
philosophies often appliedto a systematic schema of ideas held by
group classes (suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok
cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta
filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang
sistematik tentang cita-cita yang dijalanakan oleh sekelompok atau
lapisan masyarakat). (Drs Ismaun, pancasila sebagai dasar filsafat
atau ideologi negara republik Indonesia dalam Heri Anwari Ais,
Bunga Rampai filsafat pancasila, 1985 : 37).The term isme something
used for these system of thought (istilah isme/aliran kadang-kadang
dipakai untuk system pemikiran ini.Dalam pengertian ideologi negara
itu termasuk dalam golongan ilmu pengetahuan sosial, dan tepatnya
pada digolongkan kedalam ilmu politik (political sciences) sebagai
anak cabangnya. Untuk memahami tentang ideologi ini, maka kita
menjamin disiplin ilmu politik.Didalam ilmu politik, pengertian
ideologi dikenal dua pengertian, yaitu :Pertama, pengertian secara
fungsional dan Kedua, pengertian secara structural Ideologi dalam
pengertian secara fungsional adalah ideologi diartikan seperangkat
gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara
yang dianggap paling baik. Sedangkan pengertian ideologi secara
structural adalah ideologi diartikan sebagai system pembenaran,
seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan
tindakan yang diambil oleh penguasa.Lebih lanjut ideologi dalam
arti fungsional secara tipologi dapat dibagi dua tipe, yaitu
ideologi yang bertipe doktriner dan ideologi yang bertipe
pragmatis.Suatu ideologi digolongkan doktriner apabila
ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi itu dirumuskan secara
sistematis dan terinci dengan jelas, diindotrinasikan kepada warga
masyarakat, dan pelaksanaanya diawasi secara ketat oleh aparat
partai atau aparat pemerintah, komunisme merupakan salah satu
contohnyaSuatu ideology digolongkan pada tipe pragmatis, ketika
ajaran ajaran yag terkandung dalam ideology tersebut tidak
dirumuskan secara sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan
secara umum (prinsup-prinsipnya saja). Dalam hal ini, ideology itu
tidak diindoktrinasikan, tetapi disosisalisasikan secara fungsional
melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi,
kehidupan agama dan sistem politik. Individualisme (liberalisme)
merupakan salah satu contoh ideology pragmatis.Untuk memahami lebih
dalam lagi contoh-contoh ideology, maka berikut ini kita mencoba
mengenal pijakan pemahaman terhadap empat ideology yang kita kenal
dalam wacana politik, yaitu
:Pertama,liberalismeKedua,konservatismeKetiga,sosialismedankomunismeKeempat,
fasisme2.Ideologi-ideologiDunia2.1LiberalismeLiberalisme tumbuh
dari konstek masyarakat Eropa pada abad pertengahan feudal, dimana
sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristrokasi feodal dan
menindas hak-hak individu. Liberalisme tidak diciptakan oleh
golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan
intelektual yang digerakan oleh keresahan ilmiah (rasa ingin tahu
da keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru) dan artistic umum
pada zaman itu.Ciri-ciri ideology libertalisme sebagai berikut
:Pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih
baik,Kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual
penuh, termasuk kebebasan berbicaraKetiga, pemerintah hanya
mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang
dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar
membuat keputusan untuk diri sendiri.Keempat, kekuasaan dari
seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena
itu pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan
kekuasaan dapat dicegah.Kelima, suatu masyarakat dikatakan
berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu
berbahagia, kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia,
kebahagiaan sebagian besar individu belum tentu maksimal.2.2
KonservatismeKetika liberalisme menggoncang struktur masyarakat
feudal yang mapan, golongan feudal berusaha mencari ideology
tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasive liberalisme. Dari
sinilah muncul ideology konservatisme sebagai reaksi atas paham
liberalisme.Paham konservatisme itu ditanda dengan gejala-gejala
sebagai berikut :Pertama, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat
yang tertata. Masyarakat harus memiliki struktur (tata) yang stabil
sehingga setiap orang mengetahui bagaimana ia harus berhubungan
dengan orang lain.seseorang akan lebih memperoleh
kebahagiaansebagai anggota suatu keluarga anggota gereja daan
anggota masyarakat daripada yang dapat diperoleh secara
individual.Kedua, untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan
stabil diperlukan suatu pemerintah yang memiliki kekuasaan yang
mengikat tetapi bertanggung jawab. Paam konservatif berpandangan
pengatura yang tepat atas kekuasaan akan menjamin perlakuan yang
samaterhadap setiap orang.Ketiga, paham ini menekankan tanggung
jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak
yang lemah. Posisi ini bertentangan dengan pahamliberal yang
berpandangan pihak yang lemah harus bertanggung jawab atas urusan
dan hidupnya. Sisi konservatif inilah yang menimbulkan untuk
pertama kali negara keseahteraan (welfare state) dengan
program-program jaminan sosial bagi yang berpenghasilan rendah.Ciri
lain yang membedakan antara liberalisme dan konservatisme adalah
menyangkut hubungan ekonomi dengan negara lain. Paham konservatif
tidak menghendaki pengaturan ekonomi (proteksi), melainkan menganut
paham ekonomi internasional yang bebas (persaingan bebas),
sedangkan paham liberal cenderung mendukung pengaturan ekonomi
internasional sepanjang hal itu membantu buruh, konsumen dan
golongan menengah domestik.2.3 Sosialisme dan komunismeSosialisme
merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya.
Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal
sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan
kemanusiaan (humanitarian), dan meyakini kesempurnaan watak
manusia. Penganut paham ini berharap dapat menciptakan masyarakat
sosialis yang dicita-citakan dengan kejernihan dan kejelasan
argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. Sedang
paham komunisme berkeyakinan perubahan system kapitalis harus
dicapai dengan revolusi, dan pemerintahan oleh dictator proletariat
sangat diperlukan pada masa transisi. Dalam masa transisi dengan
bantuan negara dibawah dictator proletariat, seluruh hak milik
pribadi dihapuskan dan diambil untuk selanjutnya berada pada
kontrol negara.Perbedaan sosialisme dan komunisme terletak pada
sarana yang digunakan untuk mengubah kapitalisme menjadi
sosialisme. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dan
seyogyanya dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis.2.4
FasismeFasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan
segala kemegahan upacara dan symbol-simbol yang mendukungnya untuk
mencapai kebesaran negara. Hal itu akan dapat dicapai apabila
terdapat seorang pemimpin kharismatis sebagai symbol kebesaran
negara yang didukung oleh massa rakyat.. dukungan massa yang
fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan dan
symbol-simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya.
Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman (Hitler), Jepang, Italia
(Mossolini), dan Spanyol. Dewasa ini pemikiran fasisme cenderung
muncul sebagai kekuatan reaksioner (right wing) dinegara-negara
maju, seperti skin ilead dan kluk-kluk klan di Amerika Serikat yang
berusaha mencapai dan mempertahankan supremasi kulit putih.1.
2.Pengertian tentang reformasiMakna serta pengertian reformasi
dewasa ini banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang
melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga
tidak sesuai dengan gerakan reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti
dengan maraknya gerakan masyarakat dengan mengatasnamakan gerakan
reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna
reformasi itu sendiri, misalnya dengan pemaksaan kehendak dengan
menduduki kantor suatu instansi atau lembaga baik negeri atau
swasta, dan tindakan lain yang justru tidak mencerminkan sebagai
reformis. Makna reformasi secara etimologis berasal dari kata
reformation dengan akar kata reform yang secara semantic bermakna
make or become better by removing or putting right what is bad or
wrong (oxford advanced leaners dictionary of current English, 1980,
dalam Wibisono 1998 :1).Secara harfiah reformasi memiliki makna :
suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata
kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau
bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan
rakyat(Riswanda, 1998).Oleh karena itu suatu gerakan reformasi
memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :Pertama, suatu
gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu
penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintahan ORBA banyak terjadi
suatu penyimpangan penyimpangan, misalnya asas kekeluargaan menjadi
nepotisme kolusi dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan
semangat pembukaan UUD 1945 serta batang tubuh UUD 1945.Kedua,
suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang
jelas (landasan ideologis) tertentu, dalam hal ini pancasila
sebagai ideology bangsa dan negara Indonesia. Jadi reformasi pada
prinsipnya suatu gerakan untuk mengembalikan pada dasar nilai-nilai
sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan
visi dan misi ideology yang jelas maka gerakan reformasi akan
mengarah anarkisme, disintegrasi bangsa dan akhirnya jatuh pada
kehancuran bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang telah
terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia.Ketiga, suatu gerakan
reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu acuan reformasi.
Reformasi pada prinsipnya gerakan untuk mengadakan suatu perubahan
untuk mengembalikan pada suatu tatanan structural yang ada, karena
adanya suatu penyimpangan. Maka reformasi akan mengembalikan pada
dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah
ditangan rakyat sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat (2) UUD
1945. Reformasi harus mengembalikan dan melakukan perubahan ke arah
sistem negara hukum dalam arti yang sebenarnya sebagaimana
terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya
perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari
pengaruh penguasa, serta legalitas dalam arti hukum. Oleh karena
itu reformasi itu sendiri harus berdasarkan pada kerangka hukum
yang jelas. Selain itu reformasi harus diarahkan pada suatu
perubahan ke arah transparasi dalam setiap kebijaksanaan dalam
penyelenggaraan negara karena hal ini sebagai manesfestasi bahwa
rakyatlah sebagai asal mula kekuasaan negara dan rakyatlah segaa
aspek kegiatan negara. Atau dengan prinsip, bahwa Tiada Reformasi
dan Demokrasi tanpa supremasi hukum dan tiada supremasi hukum tanpa
reformasi dan demokrasi.Keempat, Reformasi diakukan ke arah suatu
perubahan kearah kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala
aspeknya antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta
kehidupan keagamaan. Dengan lain perkataan reformasi harus
dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia
sebagai manusia democrat, egaliter dan manusiawi.Kelima, Reformasi
dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang
berketuhanan yang maha esa, serta terjaminnya persatuan dan
kesatuan bangsa.Atas dasar lima syarat-syarat di atas, maka gerakan
reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif
pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideology, sebab tanpa
adanya suatu dasar nilai yang jelas, maka reformasi akan mengarah
kepada disintegrasi, anarkisme,brutalisme, dengan dmikian hakekat
reformasi itu adalah keberanian moral untuk membenahi yang masih
terbengkalai, meluruskan yang bengkok, mengadakan koreksi dan
penyegaran secara terus-menerus, secara gradual, beradab dan santun
dalam koridor konstitusional dan atas pijakan/tatanan yang
berdasarkan pada moral religius.1. 3.Pancasila sebagai ideologi
terbukapancasila sebgaai filsafat bangsa / negara dihubungkan
dengan fungsinya sebagai dasar negara, yang merupakan lndasan ideal
bangsa Indonesia dan negara republik Indonesia dapat disebut pula
sebagai ideologi nasional atau disebut juga sebagai ideologi
negara. Artinya pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh
negara (penyelenggaraan negara dan rakyat) Indonesia secara
keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang atau sekelompok
orang, disamping masih adanya beberapa ideologi yang dianut oleh
masyarakat Indonesia yang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan
ideologi negara, sebab Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai
kebenaran yang telah dipilih oleh para pendiri negara ini, yang
mana lima dasar atau lima silanya merupakan satu rangkaian kesatuan
yang tidak terpisahkan walaupun terbedakan sebagai dasar dan
ideologi pemersatu.Sebagai suatu rumusan dasar filsafat negara atau
dalam kedudukan sebagai ideologi negara yang dikandung oleh
pembukaan UUD 1945 ialah pancasila. Rumusan pancasila itu dapat
pula disebut sebagai rumusan dasar cita negara (staatidee) dan
sekaligus dasar dari cita hokum (rechtidee) negara republik
Indonesia.Sebagai cita negara, ia dirumuskan berdasarkan cita yang
hidup di dalam masyarakat (volksgeemenshapidee) yang telah ada
sebelum negara itu didirikan.Memang sebelum negara republik
Indonesia berdiri, masyarakatnya telah ada sejak berabad-abad
silam. Terbentuknya suatu masyarakat pada umumnya terjadi secara
alamiah. Masyarakat itu kemudian mengembangkan citanya sendiri,
yang berisi cita-cita, harapan-harapan, keinginan-keinginan,
norma-norma dan bentuk-bentuk ideal masyarakat yang
dicita-citakannya. Cita negara dirumuskan berdasarkan cita yang
hidup dalam masyarakat tadi sebagai hasil refleksi
filosofis.Pertanyaan yang mendasar dan ilmiah adalah Apakah
pancasila itu sebagai Ideologi ? dan jika sebagai ideologi apakah
sebagai ideologi tertutup atau ideologi terbuka dan dimana letak
terbukanya ?Secara wacana akademik istilah ideologi pada walnya
digunakan oleh seorang filsuf Prancis, ANTOINE DESTUTT DE TRACY,
yang diartikannya ilmu pengetahuan mengenai gagasan-gagasan
(science of ideas). Istilah ini mula-mula mengandung konotasi
politik karena penggunaanya berhubungan dengan epistmologi ilmu
pengetahuan.Dalam sejarahnya istilah ideologi baru berhubungan
dengan kehidupan politik setelah Napoleon Bonaparte dari Prancis
menamakan semua orang yang menentang gagasan-gagasan patriotic yang
dikemukakannya sebagai kaum ideologis. Bagi Napoleon, ideologi
adalah pemikiran-pemikiran khayali kaum idealis yang
menghalang-halangi pencapaian tujuan-tujuan revolusioner.Istilah
ini semakin popular pada abad pertengahan ke 19 setelah KARL MARX
menerbitkan buku German Ideology. Menurut ideologi hanyalah
kesadaran yang palsu, ideologi adalah kesadaran sebuah kelas sosial
dan ekonomi dalam masyarakat demi mempertahankan
kepentingan-kepentingan mereka.Dan sejarah mencatat, berbagai
akibat yang ditimbulkan oleh ideologi KARL MARX, sejak kemenangan
revolusi kaum Bolsjevik di Rusia pada tahun 1926 sampai masa
keruntuhan kemunisme pada tahun-tahun belakangan ini.Kajian
komprehensif dari segi sosiologi pengetahuan mengenai ideologi
dipelopori oleh KARL MANNHEIM. Tokoh ini menerima dasar pemikiran
Karl Max bahwa ideologi adalah kesadaran kelas. Mann Heim membuat
dua kategori ideologi, yaitu :1. Pertama, Ideologi yang bersifat
particular2. Kedua Ideologi yang bersifat menyeluruh. Pada kategori
pertama dimaksudkannya sebagai keyakinan-keyakinan yang tersusun
secara sistimatis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas
sosial dalam masyarakat.Sedangkan pada kategori kedua diartikannya
sebagai suatu system pemikiran yang menyeluruh mengenai semua aspek
kehidupan sosial. Ideologi dalam kategori kedua ini bercita-cita
melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk
tertentu. Jadi Mann Heim menganggap ideologi pada kategori kedua
ini tetap berada dalam batas-batas yang realistic dan berbeda
dengan utopia yang hanya berisi gagasan-gagasan besar yang hampir
tidak mungkin dapat diwujudkan.Pertanyaannya adalah apakah
pancasila adalah ideologi dalam kategori pertama atau pada ideologi
pada kategori kedua ?Bagi bangsa Indonesia ideologi tentu bukan
kesadaran sebuah kelas sebagaimana dipahami KARL MARX. Cara pandang
kenegaraan bangsa Indonesia menolak penggunaan analisis kelas
karena negara diciptakan untuk semua. Negara mengatasi paham
golongan dan paham perseorangan, demikian ditegaskan dalam
penjelasan umum UUD 1945, jadi ideologi negara dimaksudkan untuk
mengatasi kemungkinan adanya paham golongan-golongan di dalam
masyarakat karena keberadaan golongan-golongan itupun diakui oleh
ketentuan pasal 2 UUD 1945. penjelasan atas pasal ini menerangkan
bahwa yang dimaksud dengan golongan-golongan ialah badan-badan
seperti koperasi, serikat sekerja, dan badan-badan kolektif
lain.Dengan demikian dari dua kategori ideologi yang dikemukakan
oleh Mann Heim di atas, ideologi pancasila dapat digolongkan
sebagai ideologi menyeluruh. Memang lima sila didalam pancasila itu
mengandung cirri universal sehingga mungkin saja ia ditemukan dalam
gagasan berbagai masyarakat dan bangsa di dunia. Letak kekhasan dan
orsinilitasnya sebagai dasar filsafat dan ideologi negara republik
Indonesia ialah, kelima sila itu digabungkan dalam kesatuan yang
integrative, bulat dan utuh.Dan sebagai ideologi bersifat
menyeluruh, karena pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD
1945 pada alinea keempat itu, ditafsirkan secara otentik oleh
konstitusi / UUD 1945 dalam pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945,
oleh karena pancasila sebagai ideologi juga didalamnya sekaligus
sebagai cita hukum, artinya pancasila membimbing arah pembentukan
hukum dalam masyarakat.Sebagai norma norma mendasar
(staatfundamentalnorm) rumusan pancasila bukan rumusan hukum yang
bersifat operasional yang pelaksanaanya dikenakan sanksi. Untuk
membuat operasiaonal, negara membentuk berbagai peringkat peraturan
perundang-undangan.Penyelenggara negara dalam mengoperasionalkan
ideologi pancasila, maka harus mengacu kepada penafsiran otentik
dari pancasila, dan telah menjadi kesepakatan para ahli hukum
Indonesia, bahwa pokok-pokok pikiran dalam penjelasan umum
pembukaan UUD 1945 adalah tafsir otentik dari pancasila yang
dirumuskan atas dasar kesepakatan pendiri negara dan itulah yang
kemudian kita sebut PARADIGMA PANCASILA. Kemudian dimana letak
terbukanya sebagai ideologi, hal ini dapat ditelusuri dari
pernyataan dalam penjelasan umum, bahwa kita harus ingat dengan
dinamika negara dan jangan terlalu cepat membuat kristalisasi
terhadap pikiran-pikiran yang mudah berubah.Contoh yang paling
jelas adalah tentang konsep negara hukum yang dianut oleh negara
republik Indonesia didalam kontitusinya didasari dengan satu
paradigma yaitu dengan suatu prinsip semangat para penyelenggara
negara itu baik, maka baiklah segalanya. Bagaimana pijakan
berpikirnya, penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa para
penyelenggara negara berkewajiban memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang luhur. Kepatuhan terhadap norma-norma moral
berbeda dengan kepatuhan terhadap norma-norma hukum, karena sangat
bergantung pada keinsafan batin setiap individu dan adanya kontrol
yang kuat dari masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan istilah
semangat para penyelenggara negara.Keberadaan lembaga kontrol yang
terdiri dari masyarakat, para cendikiawan, ulama, tokoh-tokoh
masyarakat, dan kalangan pers menjadi sangat penting untuk
mengawasi, perilaku para lagislator dalam merumuskan norma-norma
hukum, maupun prilaku para penyelenggara negara.Oleh karena itu di
era reformasi ini, pancasila sebenarnya dapat dijadikan paradigma
reformasi, apabila keberadaaan civil society yang kuat dan
berprilaku democrat, egaliter dan manusiawi. Civil society adalah
elemen kunci dalam menentukan terwujudnya masyarakat demokratis
yang efektif. Civil society mungkin ada tanpa demokrasi, tetapi
demokrasi tidak bias ada tanpa civil society yang kuat.Salah satu
parameter civil society yang kuat adalah adanya gerakan masyarakat
terhadap tegaknya supremasi hukum didalam negara dmokrasi yang
sekaligus negara hukum.Pertanyaanya adalah dapatkah pancasila
sebagai paradigma reformasi hukum ? Jawaban atas pertanyaan ini
adalah tergantung pemahaman penyelenggara negara dan pemerintah
terhadap konsep negara hukum menurut paradigma UUD 1945.1.
4.Supremasi Hukum dalam konsep negara hukum pancasilaBerbicara
tentang supremasi hukum, kita harus berbicara tentang masyarakat
dimana hukum itu berlaku baik yang disebut masyarakat nasional
maupun internasional. Supremasi hukum didalam masyarakat nasional
kita karena didalamnya ada aturan yang disebut hukum. Secara
sederhana kita dapat mendefinisikan hukum sebagai aturan tentang
tingkah laku manusia dimasyarakat tertentu. Aturan yang disebut
hukum tadi akan terkait dengan tindakan manusia atau tingkah laku
manusia didalam suatu masyarakat nasional yang mempunyai berbagai
macam aspek atau bidang, didalamnya ada bidang politik, bidang
ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, pendidikan dan juga
keamanan. Didalam berbagai bidang itulah manusia melakukan tingkah
laku dan manusia satu dengan yang lain melakukan interaksi dan
interaksi itu berjalan secara tertib, maka dibutuhkan aturan yang
disebut hukum. Oleh karena itu ketika kita akan berbicara tentang
supremasi hukum maka timbul beberapa pertanyaan yang perlu mendapat
jawaban secara jelas yaitu apa dimaksud dengan supremasi hukum,
untuk apa supremasi hukum itu ditegakkan dan bagaimana caranya
supremasi hukum itu bisa diwujudkan. Tetapi kita pertanyaan tadi
dialam kehidupan masyarakat nasional pada akhirnya bermuara kepada
apa yang disebut terwujudnya negara hukum.Ketika kita berbicara
tentang negara hukum yang disebut supremasi hukum itu tentu saja
tidak akan lepas dari konsepsi dasar yang dipakai sebagai landasan
untuk menciptakan sebuah negara nasional yang pada tataran
kenegaraan dan hukum tertinggi disebut konstitusi atau
Undang-undang dasar. Ini merupakan dasar yang bersifat universal
yang berlaku pada tiap-tiap negara. Oleh karena itu ketika kita
harus berbicara secara kongkrit tentang supremasi hukum di
Indonesia pada umumnya dan khususnya Kalimantan Barat pada
khususnya, kita tidak bisa lain kecuali kembali harus melihat
kembali kepada konstitusi atau UUD 1945 sebagai hukum dasar
tertulis yang berlaku seluruh republik Indonesia.Jika berbicara
dalam tataran koridor konstitusional, maka persoalan supremasi
hukum yang hanya mungkin terwujud didalam sebuah masyarakat
nasional yang disebut negara hukum konstitusional, yaitu suatu
negara dimana setiap tindakan dari penyelenggara negara :
pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara di pusat dan
didaerah terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum-hukum yang
berlaku yang ditentukan oleh rakyat / wakilnya didalam badan
perwakilan rakyat. Dan dalam wacana politik modern, maka dalam
paktek negara demokrasi dengan sendirinya negara hukum. Sesuai
prinsip kedaulatan rakyat yang ada, didalam negara demokrasi hukum
dibuat untuk melindungi hak-hak azasi manusia warga negara,
melindungi mereka dari tindakan diluar ketentuan hukum dan untuk
mewujudkan tertib sosial dan kepastian hukum serta keadilan
sehingga proses politik berjalan secara damai sesuai koridor
hukum/konstitusional.UUD 1945 sebenarnya telah mempunyai
ukuran-ukuran dasar yang bisa dipakai untuk mewujudkan negara hukum
dimana supremasi hukum akan diwujudkan.Kalau kita pelajari UUD 1945
dengan seksama ada sebuah kalimat dalam kaitan dengan apa disebut
negara hukum yang secara jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah
negara berdasar atas negara hukum, tidak berdasar atas kekuasaan
belaka ini sebenarnya Grundnorm yang telah diberikan oleh Fonding
father yang membangun negara ini. Bagaimana kita akan menyusun
negara hukum, bagaimana negara hukum itu akan diarahkan, dalam arti
untuk apa kita wujudkan negara hukum ini, sekaligus dituntut untuk
menegakkan hukum sebagai salah satu piranti yang bisa dipergunakan
secara tepat didalam mewujudkan keinginan atau cita-cita bangsa.
Formula UUD 1945 tersebut mengandung pengertian dasar bahwa didalam
negara yang dibangun oleh rakyat Indonesia ini sebenarnya diakui
adanya dua faktor yang terkait dalam mwujudkan negara hukum, yaitu
satu factor hukum dan yang kedua factor kekuasaan. Artinya hukum
tidak bisa ditegakkan inkonkreto dalam kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat tanpa adanya kekuasaan dan
dimanesfestasikan pada adanya apa yang UUD disebut.Kata
penyelenggara negara di bidang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
Sebaliknya pembentukan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan sama
sekali tidak boleh meninggalkan factor hukum tersebut oleh karena
hukum yang berupa Grundnorm dalam UUD 1945 ini memberikan dasar
terhadap terbentuknya kekuasaan yaitu kedaulatan rakyat. Artinya
rakyat yang berdaulat bukan negara yang berdaulat dan hukum juga
memberikan dasar terhadap penggunaan kekuasaan tersebut hingga
penggunaan kekuasaan yang ada pada negara tidak boleh diterapkan
semena-mena tanpa ada dasar hukumnya yang jelas. Dengan demikian
maka kekuasaan yang ada pada negara pada saat diterapkan harus
menghormati kewenangan-kewenangan yang sifat terbatas diberikan
kepada aparat negara. Begitu juga hukumlah yang menentukan arah
kemana kekuasaan negara itu dipergunakan dan menentukan
tujuan-tujuan apa yang hendak dicapai dengan menggunakan kekuasaan
tersebut. Yang idak boleh dilupakan adalah bahwa hukum tidak hanya
memberi dasar, tidak hanya memberi arah, tidak hanya menentukan
tujuan, tetapi hukum juga menentukan cara atau prosedur bagaimana
kekuasaan itu diterapkan didalam praktek penyelenggaraan
negara.Dengan demikian dua factor hukum dan kekuasaan, tidak bisa
dilepaskan satu sama lain, bagaikan lokomotif dan relnya serta
gerbong yang ditarik lokomotif. Artinya hukum tidak bisa ditegakkan
bahkan lumpuh tanpa adanya dukungan kekuasaan. Ebaliknya kekuasaan
sama sekali tidak boleh meninggalkan hukum, oleh karena apabila
kekuasaan dibangun dan tanpa mengindahkan hukum, yang terjadi
adalah satu negara yang otoriter. Fungsi kekuasaan pada hakekatnya
adalah memberikan dinamika terhadap kehidupan hukum dan kenegaraan
sesuai norma-norma dasar atau grundnorm yang dituangkan dalam UUD
1945 dan kemudian dielaborasi lebih lanjut secara betul dalam
hirarki perundang-undangan yang jelas.Jika dipahami dengan benar
pemahaman dan norma ini sebenarnya secara konsepsional Indonesia
memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan negara hukum
konstitusional yang demokratis dan dengan dengan demikian secara
konsepsiaonal supremasi hukum telah dijamin eksistensinya oleh UUD
1945. Artinya secara implementasi pemecahan-pemecahan segala
dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain
menggunakan legal approach dan apabila mau menggunakan pendekatan
kekuasaan itu harus didasarkan atas hukum.Dan memang setiap
transisi dalam demokrasi pasti memiliki masalah khusus. Masalah
yang pokok terutama terkait dengan (1) kultur politik dan juga (2)
struktur politik. Demokrasi memerlukan adanya kultur dan struktur
yang mendukung proses-proses demokratisasi. Dua hal ini biasanya
belum terbentuk dengan baik dalam masyarkat transisi, seperti
Indonesia saat ini, atau Kal-Bar khusus saat ini. Di Indonesia,
pasca orde baru, belum ada kultur demokrasi yang kuat (misalnya
tradisi berbeda pendapat, toleransi, dialog terbuka, tradisi
melakukan advokasi, prilaku yang menjunjung hukum dan moral
religius dalam menghadapi persoalan secara jernih). Struktur
politik yang ada saat ini juga belum cukup demokratis, karena
diperlukan adanya perubahan structural yang harus diawali dengan
perubahan atau amandemen UUD 1945 dan atau produk-produk hukum yang
bertipe represif, ke arah otonom, dan bertipe responsive.Dengan
dmkian demokrasi modern selalu hadir dalam wadah negara hukum,
sehingga sering disebut sebagai negara hukum konstitusional. Ciri
yang mendasar dari demokrasi kontitusional yang demokratis adalah
gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang
terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak
sewenang-wenang terhadap warga negaranya. pembatasan-pembatasan
atas kekuasan pemerintah tercantum dalam konstitusi, sehingga
sering disbut pemerintah berdasar atas konsttusi (constitutional
goverment), yang juga sama dengan limited government atau
restrained government.Kemudian dimana letak kaitan pancasila
sebagai ideology dengan supremasi hukum ?Supremasi hukum baru dapat
ditegakkan apabilapara penyeleggara negara berprilaku democrat,
egaliter dan manusiawi yang dijiawai oleh nilai-nilai ideology
pancasila, artinya letak persoalan pokoknya belum tegaknya
supremasi hukum bukan pada konsepsi negara hukumnya, bukan konsepsi
dasar ideology negara pancasila yang tidak bisa memenuhi tantangan
jaman, tetapi terletak pada praktek penyelenggara negara disemua
bidang yang telah meninggalkan unsur-unsur iotanamkan oleh UUD
1945, yaitu semangat penyelenggara negara.Terutama butir 4 dari
pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaanUUD 1945 yang
mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan lain-lain
penyeleggara negara untuk budi pekerti kemanusiaan yang luhur
dengan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, yang
digali berdasarkan nilai-nilai ketuhan yang maha esa (moral
religius), nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (harkat
dan martabat manusia dan hakhak azasi manusia), nilai-nilai
persatuan dan kesatuan, nilai-nilai kerakyatan dan prisip
musyawarah mufakat, prinsip perwakilan, dan nilai-nilai keadilan
kebenaran untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.1. C.Prinsip Pokok Demokrasi
PancasilaPrinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang
berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan
prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat dua landasan pokok
yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus
diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara / rakyat /
masyarakat / organisasi / partai / keluarga, yaitu:1. Suatu negara
itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan
atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula
milik penguasa negara.2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan
negara, prinsipnya adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa
bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan
sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak
zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.Adapun prinsip pokok
demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:1. Pemerintahan
berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:a)Indonesia
ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (machtstaat)b)Pemerintah berdasar atas sistem
konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan
tidak terbatas),c)Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.1.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia,2. Pengambilan keputusan
atas dasar musyawarah,3. Peradilan yang merdeka berarti badan
peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain
contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya.4. Adanya partai
politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat.5. Pelaksanaan Pemilihan Umum.6.
Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
(pasal 1 ayat 2 UUD 1945), yang berbunyai Kedaulatan adalah di
tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.8.
Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang
lain.9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.Prinsip
demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law), antara
lain sebagai berikut :1. a.Tidak adanya kekuasaan yang
sewenang-wenang;b. Kedudukan yang sama dalam hukum;c. Terjaminnya
hak asasi manusia oleh undang-undangMakna Budaya DemokrasiPertama
kali demokrasi diterapkan di Yunani di kota Athena dengan demokrasi
langsung, yaitu pemerintahan dimana seluruh rakyat secara
bersama-sama diikutsertakan dalam menetapkan garis-garis besar
kebijakan pemerintah negara baik dalam pelaksanaan maupun
permasalahannya.Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam
memperjuangkan demokrasi, antara lain sebagai berikut :1. a.John
Locke (Inggris)John Locke menganjurkan perlu adanya pembagian
kekuasaan dalam pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:1)
Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.2)
Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.3)
Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan
damai, membuat perjanjian (aliansi) dengan negara lain, atau
membuat kebijaksanaan/perjanjian dengan semua orang atau badan luar
negeri.1. Montesquieu (Prancis)Kekuasaan negara dalam melaksanakan
kedaulatan atas nama seluruh rakyat untuk menjamin, kepentingan
rakyat harus terwujud dalam pemisahaan kekuasaan lembaga-lembaga
negara, antara lain sebagai berikut1) Kekuasaan Legislatif yaitu
kekuasaan pembuat undang-undang.2) Kekuasaan Eksekutif yaitu
kekuasaan melaksanakan undang-undang.3) Kekuasaan Yudikatif yaitu
kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan
peradilan.1. c.Abraham Lincoln (Presiden Amerika SerikatMenurut
Abraham Lincoln Democracy is government of the people, by people,
by people, and for people. Demokrasi adalah pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Budaya Prinsip DemokrasiPada
hakikatnya demokrasi adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah
kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Hikmah
kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio yang sehat
dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan
bangsa.Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia
dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak
rakyat sehingga mencapai mufakat. Isi pokok-pokok demokrasi
Pancasila, antara lain sebagai berikut :1. Pelaksanaan demokrasi
harus berdasarkan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 alinea keempat.1. Demokrasi harus menghargai hak
asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas.2. Pelaksanaan
kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan berdasarkan atas
kelembagaan.3. Demokrasi harus bersendikan pada hukum seperti dalam
UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan
berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).4. Demokrasi Pancasila
juga mengajarkan prinsip-prinsip, antara lain sebagai berikut:a.
Persamaanb. Keseimbangan hak dan kewajibanc. Kebebasan yang
bertanggung jawabd. Musyawarah untuk mufakat.e. Mewujudkan rasa
keadilan sosial.f. Mengutamakan persatuan nasional dan
kekeluargaan.g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.Ada
11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami perkembangan
demokrasi, antara lain sebagai berikut :a. Pemerintahan berdasarkan
konstitusib. Pemilu yang demokratisc. Pemerintahan lokal
(desentralisasi kekuasaan)d. Pembuatan UUe. Sistem peradilan yang
independenf. Kekuasaan lembaga kepresidenang. Media yang bebash.
Kelompok-kelompok kepentingani. Hak masyarakat untuk tahuj.
Melindungi hak-hak minoritask. Kontrol sipil atas militer1.
D.Ciri-Ciri Demokrasi PancasilaDalam bukunya, Pendidikan
Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan,Idris Israil
(2005:52-53)menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai
berikut:1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.2. Selalu berdasarkan
kekeluargaan dan gotong-royong.3. Cara pengambilan keputusan
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.4. Tidak kenal adanya
partai pemerintahan dan partai oposisi.5. Diakui adanya keselarasan
antara hak dan kewajiban.6. Menghargai hak asasi manusia.7.
Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan
disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya
demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.8. Tidak
menganut sistem monopartai.9. Pemilu dilaksanakan secara luber.10.
Mengandung sistem mengambang.11. Tidak kenal adanya diktator
mayoritas dan tirani minoritas.12. Mendahulukan kepentingan rakyat
atau kepentingan umum.1. E.Sistem Pemerintahan Demokrasi
PancasilaBangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen, yang
masih dalam tahap belajar untuk berdemokrasi. Karakter bangsa
selayaknya bersumber pada nilai-nilai dan simbol kebangsaan yang
kita miliki (1) . Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa yang besar seperti yang sering kita dengan
dan kita dengungkan dalam berbagai kesempatan. Fakta tersebut
memang berdasarkan pada kenyataan, bahwa Indonesia adalah negara
berpenduduk terbesar ke-lima didunia (setelah Cina, India, Rusia,
Amerika Serikat) dan sejak tahun 1999 kita telah diklaim sebagai
negara demokratis terbesar ketiga sesudah India dan Amerika
Serikat. Selain itu, Indonesia adalah merupakan percontohan Negara
Islam terbesar di dunia yang demokratis.Suasana toleransi dan
saling menghargai antar umat beragama sangat tinggi. Dapat
dikatakan bahwa 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang
totalnya sebanyak 230,6 juta jiwa adalah muslim (1) . Jumlah
penduduk yang besar dapat merupakan potensi, sekaligus hambatan.
Apabila penduduknya berkualitas semua maka bangsa tersebut jaya,
meskipun tidak selalu menjadi negara yang adidaya tetapi merupakan
bangsa yang mempunyai karakter.Bangsa Indonesia juga dikenal
sebagai bangsa dimana terdapat sifat gotong royong saling membantu,
dan hal ini memang tidak terdapat istilah yang setara dengan kata
gotong royong dalam kosakata bahasa lain. Akan tetapi dalam kurun
waktu kemajuan zaman dan pengarug global, sifat gotong-royong makin
pudar dan diganti dengan sifat sifat individualistik serta arogansi
pribadi. Apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan karakter
bangsa ini sehingga pada saat ini (tahun 2011) sering didengar
bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan karakater bangsa nya ?
Memang banyak hal-hal yang mewarnai karakter ini bila kita cermati
berbagai hal yang terkait budaya (culture) ataupun faktor faktor
sosial lainnya maupun terkait faktor ekonomi bangsa.Untuk itu, maka
adalah tepat adanya FORUM PEMULIHAN JATIDIRI BANGSA atau
PELESTARIAN KARAKTER BANGSA dapat diselenggarakan melalui
pendidikan dan pengajaran di lingkungan institusi pendidikan
Indonesia disemua strata agar dapat diperoleh manfaat mengembalikan
martabat bangsa. Strategi umum pembangunan sdm berkualitas dalam
penegakan kepribadian, penegasan kemandirian bangsa menjalin
sinergi kebangkitan bangsa harus dicapai melalui pendidikan
.Disamping melalui pendidikan formal oleh institusi pendidikan,
pembangunan sumber daya manusia juga dapat dilaksanakan secara non
formal. Disinilah peran pembinaan kesadaran bela negara kepada
setiap warga juga menjadi semakin penting dilakukan melalui
berbagai upaya internalisasi guna membangun karakter dan perkuatan
jati diri bangsa, sehingga mampu mengaplikasikan nilai-nilai bela
negara ke semua aspek kehidupan. (2) Dalam mewujudkan sumber daya
manusia Indonesia yang memiliki intelektualitas baik, pendidikan
diperlukan agar sebuah bangsa dapat memiliki karakter dan jati
dirinya, yaitu jatidiri ke-Indonesiaan, sehingga tercipta generasi
penerus yang mampu mewujudkan bangsa dan negara ini menjadi negara
yang maju, mandiri dan bermartabat.Karena inilah yang merupakan
kekuatan pertahanan (soft power) bagi bangsa dan negara dalam
menghadapi kompleksitas tantangan dan ancaman di era global.
Derasnya arus informasi era global ini, tidak berarti suatu bangsa
harus kehilangan kepribadian atau jati diri, akan tetapi justru
pada era inilah sebuah bangsa harus mampu menunjukkan jati dirinya.
Karena, bangsa yang malang akan kehilangan jati dirinya dan niscaya
akan menjadi budak bangsa lain. Ia akan terpinggirkan dari
peradaban sejarah dan selanjutnya bangsa itu akan punah. Akibat
dari fenomena tersebut adalah terjadinya kemerosotan ( dekadensi)
moral dan etika, yang akan mewarnai perubahan karakter
bangsa.Selanjutnya, Akibat dari kemerosotan ini adalah kehidupan
bangsa mengalami sejumlah paradoks luar biasa: kita menikmati
kebebasan dan demokrasi tetapi kita kehilangan identitas bersama.
Kita mengalami kemanjuan pesat dalam pembangunan infrastruktur
politik namun padas yang sama dasar-dasar kebersamaan sebagai
bangsa jutsru semakin menipis, konflik kedaerahan, etnis dan agama
meningkat dan tuntutan keadilan masih muncul di mana-mana.
Reformasi kita rupanya sekaligus dibarengi dengan absenya pandangan
kebangsaanLandasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah
Pancasila, UUD 45 serta Ketetapan-ketetapan MPR. Sedangkan sistem
pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang
terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi
pokok, yaitu sebagai berikut:1. Indonesia Ialah Negara yang
Berdasarkan HukumNegara Indonesia berdasarkan hukum(Rechsstaat),
tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka(Machsstaat).Hal ini
mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara
lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh
hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya.
Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus
tercermin di dalamnya.Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan
ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya
pasal ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin
kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara
Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.Landasan negara
hukum Indonesia dapat kita temukan dalam bagian penjelasan Umum UUD
1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:1.
Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum
(Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat),
tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).2. Sistem
Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak
terbatas).Dalam pemakaian istilahRechtsstaatyang kemungkinan
dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah
Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita
masukan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam
arti luas. Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai
tujuan bernegara sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan UUD
1945 Alenia IV. Dasar lain yang menjadi dasar bahwa Indonesia
adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam pasal-pasal
UUD 1945, sebagai berikut.1. Pada Bab XIV tentang Perekonomian
Negara dan Kesejahteraan Sosial pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang
menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas
perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.2. Pada bagian
Penjelasan Umum tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan juga
dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.Dengan
demikian jelas bahwa secara konstitusional, negara Indonesia adalah
negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara
kesejahteraan (welfare state). Dalam negara hukum yang dinamis dan
luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi
kepentingan dan kesejahteraan rakyat.Oprasionalisasi dari konsep
negara hukum di Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu
UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar negar yang menempati
posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (legal
order) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan
hukum/peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berdasarkan
pada UUD 1945.Legal orderyang merupakan satu kesatuan sistem hukum
yang tersusun secara tertib di Indonesia dituangkan dalam ketetapan
MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan.Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis
dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila
sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan
yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan Batang tubuh UUD
1945. Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut.1. UUD
19452. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia.3. UU4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu).5. Peraturan Pemerintah6. Keputusan Presiden7. Peraturan
Daerah.Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung
prinsip-prinsip sebagai berikut.1. Norma hukumya bersumber pada
Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang
norma hulum (Stufenbouwtheorie-nya Hans Kelsen).2. Sistemnya, yaitu
sistem konstitusi.UUD 1945 sebagai naskah keseluruhan terdiri dari
Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan sebagai hukum dasar negara.
UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, sedangkan
peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuia dengan
dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat.
UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk
kesatuan sistem hukum.1. Kedaulatan rakyat atau prinsip
demokrasiDapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 yaitu dasar
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan dan pasal 2 ayat (2) yaitu kedaulatan
berad di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD.1.
Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah (Pasal 27
ayat (1) UUD 1945).2. Adanya organ pembentuk undang-undang
(Presiden dan DPR).3. Sistem pemerintahan yang presidensiil4.
Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).5.
Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.6. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia
(Pasal 28 A-J UUD 1945).2. Indonesia Menganut Sistem
KonstitusionalPemerintah berdasarkan sistem konstitusional(hukum
dasar)dan tidak bersifat absolutisme(kekuasaan yang mutlak tidak
terbatas).Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi
oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan
hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR
dan Undang-undang.3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)MPR
sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah
disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu,
bahwa(kekuasaan negara tertinggi)ada di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara
tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai
pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai:Tugas
pokok, yaitu:a. Menetapkan UUDb. Menetapkan GBHNc. Memilih dan
mengangkat presiden dan wakil presidenWewenang MPR, yaitu:1.
Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga
negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan
kepada Presiden2. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris
mengenai pelaksanaan GBHN3. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden4. Mencabut mandat dan
memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila
presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD
19455. Mengubah undang-undang.4. PresidenPresiden adalah
penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di bawah MPR, presiden ialah
penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat
oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada
majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan
putusan-putusan MPR.PresidenIndonesia(nama jabatan resmi:Presiden
Republik Indonesia) adalahkepala negarasekaliguskepala
pemerintahanIndonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah
simbol resmi negara Indonesia didunia. Sebagai kepala pemerintahan,
Presiden dibantu olehwakil presidendanmenteri-menteridalamkabinet,
memegang kekuasaaneksekutifuntuk melaksanakan
tugas-tugaspemerintahsehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden)
menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.Wewenang, kewajiban,
dan hak Presiden antara lain: Memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD Memegang kekuasaan yang tertinggi atasAngkatan
Darat,Angkatan Laut, danAngkatan Udara Mengajukan
RancanganUndang-UndangkepadaDewan Perwakilan Rakyat(DPR). Presiden
melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR
serta mengesahkan RUU menjadi UU. MenetapkanPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang(dalam kegentingan yang memaksa)
MenetapkanPeraturan Pemerintah Mengangkat dan
memberhentikanmenteri-menteri Menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR Membuat
perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR Menyatakan
keadaan bahaya. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta,
Presiden memperhatikan pertimbangan DPR Menerima penempatan duta
negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Memberigrasi,rehabilitasidengan memperhatikan pertimbanganMahkamah
Agung Memberiamnestidanabolisidengan memperhatikan pertimbangan DPR
Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur
dengan UU Meresmikan anggotaBadan Pemeriksa Keuanganyang dipilih
oleh DPR dengan memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Daerah
Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan olehKomisi
Yudisialdan disetujui DPR Menetapkan hakim konstitusi dari calon
yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung Mengangkat dan
memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan
DPR.PersyaratanSyarat Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia menurut UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden sebagai berikut:1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri3. Tidak
pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak
pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya4. Mampu secara
rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden5. Bertempat tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia6. Telah melaporkan kekayaannya kepada
instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara
negara7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan negara8. Tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan9. Tidak pernah melakukan perbuatan
tercela10. Terdaftar sebagai Pemilih11. memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama
5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak OrangPribadi12. Belum pernah menjabat
sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama13. Setia kepada Pancasila sebagai
dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 194514. tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih15. Berusia
sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun16. Berpendidikan
paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan
(MAK), atau bentuk lain yang sederajat17. Bukan bekas anggota
organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi
massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam
G.30.S/PKI18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan
pemerintahan negara Republik Indonesia5. Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR)Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR,
tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang
dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam
pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan
undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak
DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan
hak budget.Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:1. Hak
tanya/bertanya kepada pemerintah2. Hak interpelasi, yaitu meminta
penjelasan atau keterangan kepada pemerintah3. Hak Mosi
(percaya/tidak percaya) kepada pemerintah4. Hak Angket, yaitu hak
untuk menyelidiki sesuatu hal5. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan
usul/saran kepada pemerintah.6. Menteri NegaraMenteri Negara adalah
pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan
menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR,
tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem
kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil. Kedudukan
Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka
bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan
pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi
presiden.Dalam UUD 1945, Bab V tentang Kementerian Negara, Pasal 17
disebutkan :1. Presiden dibantu oleh menterimenteri negara.2.
Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)3.
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)4.
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang. ***)Berikut tugas/fungsi beserta visi-misi
Menteri Negara.1. Menteri Negara Riset dan TeknologiKementerian
Negara Ristek mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan
kebijakan dan koordinasi di bidang riset, ilmu pengetahuan dan
teknologi.Menyelenggarakan fungsi :perumusan kebijakan nasional di
bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang riset, ilmu pengetahuan dan
teknologi;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggungjawabnya;pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;penyampaian
laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan
fungsinya kepada Presiden.VISI Pembangunan IPTEK 2025:Iptek sebagai
kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan
peradaban bangsaMISI Pembangunan IPTEK 2025:Menempatkan Iptek
sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang
berkelanjutan;Memberikan landasan etika pada pengembangan dan
penerapan Iptek;Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh
guna meningkatkan daya saing bangsa di era global;Meningkatkan
difusi Iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan
Iptek termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi
Iptek;Mewujudkan SDM, Sarana dan Prasarana serta Kelembagaan Iptek
yang berkualitas dan kompetitif;Mewujudkan masyarakat Indonesia
yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang
berbasis pengetahuan (knowledge based society).2. Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil MenengahKementerian Negara Koperasi dan
UKM mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan
dan koordinasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan
menengah.Menyelenggarakan fungsi :perumusan kebijakan nasional di
bidang koperasi dan usaha kecil dan menengai;koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan
menengai;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggungjawabnya;pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;penyampaian
laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan
fungsinya kepada Presiden.VISI :Menjadi Lembaga Pemerintah yang
kredibel dan efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan
UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan
kemandirian.MISIi :Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan
nasional melalui perumusan kebijakan nasional; pengkoordinasian
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di
bidang koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi dan peran aktif
masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas,
daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis,
berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.1. Menteri Negara
Lingkungan HidupKementerian Negara Lingkungan Hidup mempunyai tugas
membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di
bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak
lingkungan.Menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan nasional
di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak
lingkungan;koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan
hidup dan pengendalian dampak lingkungan;pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;pengawasan atas
pelaksanaan tugasnya;penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan
pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.VISI
:Terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup melalui
Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai institusi yang handal
dan proaktif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui
penerapan prinsip-prinsip Good Enviromental Governance, guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.MISI :Mewujudkan
kebijakan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup guna mendukung
tercapainya pembangunan berkelanjutan;Membangun koordinasi dan
kemitraan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan
pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup secara efisien, adil dan
berkelanjutan;Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian
pencemaran SDA dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian fungsi
lingkungan hidup.Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal
17UUD 1945yang menyebutkan bahwa:1. Presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara.2. Menteri-menteri itu diangkat dan
diperhentikan oleh Presiden.3. Setiap menteri membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan.4. Pembentukan, pengubahan, dan
pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.Lebih
lanjut, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara.Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja
sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang
nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945
harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan
sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat
membentuk kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian
maksimal 34 kementerian.Kementerian yang membidangi urusan
pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas
disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan,
penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan
pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat(DPR), kecuali untuk pembubaran
kementerian yang menangani urusanagama,hukum, keamanan,
dankeuanganharus dengan persetujuan DPR7. Kekuasaan Kepala Negara
Tidak Tak TerbatasKepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR,
tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia
harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat
karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR
merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan
presiden.Kekuasaan kepala Negara tidak terbatasKekuasaan Kepala
Negara Tidak Tak Terbatas, meskipun Kepala negara tidak bertanggung
jawab kepada DPR, ia bukan Diktator artinya kekuasaan tidak
terbatas, disini Presiden adalah sudah tidak lagi merupakan
mandataris MPR, namun demikian ia tidak dapat membubarkan DPR atau
MPR.1. Negara hukum berdasarkan PancasilaNegara Indonesia adalah
negara hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan
kekuasaan.Ciri ciri suatu negara hukum adalahPengakuan dan
perlindungan hak hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang
politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.Peradilan yang
bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak
memihak1. Jaminan kepastian hokumKekuasaan PemerintahanNegara Pasal
4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, Presiden dibantu
oleh seorang Wakil Presiden pasal 4 ayat 2 dalam melaksanakan
tugasnya. Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945
hasil amandemen 2002, bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat
secara legitimasi. Presiden kedudukannya kuat, disini kekuasaan
Presiden tidak lagi berada dibawah MPR selaku mandataris. Akan
tetapi jika Presiden dalam melaksanakan tugas menyimpang dari
Konstitusi, maka MPR melakukan Impeachment, pasal 3 ayat 3 UUD 1945
dan dipertegas oleh pasal 7A. Proses Impeachment agar bersifat adil
dan obyektif harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, pasal
7B ayat 4 dan 5, dan jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
Presiden dan Wakil Presiden melanggar hukum, maka MPR harus segera
bersidang dan keputusan didukung 3/4 dari jumlah anggota dan 2/3
dari jumlah anggota yang hadir pasal 7B ayat 7.Pemerintahan Daerah,
diatur oleh pasal 18 UUD 1945Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa
Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah propinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan undang undang. Pasal 18 ayat 2 mengatur otonomi pemerintahan
daerah, ayat tersebut menyatakan bahwa pemerintahan daerah
propinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, atau
pengertian otonomi sama artinya mengatur rumah tangga sendiri.1.
Pemilihan UmumHasil amandemen UUD 1945 tahun 2002 secara eksplisit
mengatur tentang Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, diatur pasal
22E ayat 1. Untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden pasal 22 E ayat 2. Dalam pemilu tersebut landasan yang
dipergunakan adalah Undang Undang UU No. 3 Tahun 1999 tentang
Pemilu.Wilayah NegaraPasal 25A UUD 1945 hasil amandemen 2002 memuat
ketentuan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas
batas dan hak haknya ditetapkan dengan Undang Undang.Hak Asasi
Manusia Menurut UUD 1945 Hak asasi manusia tidaklah lahir mendadak
sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Right
pada tanggal 10 Desember 1948 yang ditanda- tangani oleh PBB. Hak
asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan filosofis
manusia yang melatarbelakangi. Bangsa Indonesia didalam hak asasi
manusia terlihat lebih dahulu sudah memiliki aturan hukumnya
seperti dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dinyatakan bahwa :
kemerdekaan adalah hak segala bangsa . Sebagai contoh didalam UUD
1945 pasal 28A menyatakan : Setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak memepertahankan hidup dan kehidupannya . Pasal 28A sampai
dengan pasal 28J mengatur tentang hak asasi manusia didalam UUD
19454. Kekuasaan pemerintah NegaraNegara Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD 1945, Presiden dibantu oleh seorang Wakil
Presiden pasal 4 ayat 2 dalam melaksanakan tugasnya. Menurut sistem
pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002,
bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat secara legitimasi.
Presiden kedudukannya kuat, disini kekuasaan Presiden tidak lagi
berada dibawah MPR selaku mandataris. Akan tetapi jika Presiden
dalam melaksanakan tugas menyimpang dari Konstitusi, maka MPR
melakukan Impeachment, pasal 3 ayat 3 UUD 1945 dan dipertegas oleh
pasal 7A. Proses Impeachment agar bersifat adil dan obyektif harus
diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, pasal 7B ayat 4 dan 5,
dan jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil
Presiden melanggar hukum, maka MPR harus segera bersidang dan
keputusan didukung 3/4 dari jumlah anggota dan 2/3 dari jumlah
anggota yang hadir pasal 7B ayat 7.5. Sistem Ketatanegaraan
Indonesia berdasarkan PancasilaHukum dasar yang tak tertulis
(konvensi) adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan Negara. Untuk menyelidiki hukum dasar suatu
Negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD nya saja, akan
tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan suasana
kebatinannya dari UUD itu.Hukum dasar tertulis (UUD) merupakan
kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu
Negara dalam menentukan mekanisme kerja badan-badan tersebut
seperti eksekutif, yudikatif dan legislative.Undang-undang Dasar
1945 merupakan hukum dasar yang tertulis kedudukan dan fungsi dari
UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga Negara,
lembaga masyarakat, warga Negara Indonesia sebagai hukum dasar UUD
1945 memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan
dilaksanakan.Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan
atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan
penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan
perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.Hal ini
tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan UUD 1945 yang dalam
konteks ketatanegaraan Indonesia memilih kedudukan yang sangat
penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm dan berada pada
hirearkhi tertib hukum tertinggi di Indonesia. Dalam kedudukan dan
fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Pada hakikatnya
merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek
penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di
Indonesia.Maka kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum
dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan
tentang pembukaan UUD yang termuat dalam Berita Republik Indonesia
tahun II no. 7, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945
adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.Dengan demikian
seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber
pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat
Indonesia. Dapat kita lihat bahwa pancasila dalam konteks
ketatanegaraan RI. Dalam beberapa tahun ini Indonesia mengalami
perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan.Dalam
hal perubahan tersebut, secara umum dapat kita katakan bahwa
perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah
komposisi dari UUD tersebut yang semula terdiri atas Pembukaan,
Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas
pembukaan dan pasal-pasal.Pembukaan UUD 1945 yang semula ada dan
kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan
oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihapuskan. Materi yang
dikandungnya sebagia dimasukkan, diubah dan ada pula yang
dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen Perubahan
mendasar UUD 1945. setelah emoat kali amandemen, juga berkaitan
dengan pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaannya ke dalam
lembaga-lembaga Negara.Sebelum amandemen kedaulatan yang berada di
tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah
dengan utusan dan daerah-daerah dan golongan-golongan itu. Demikian
besar dan luas kewenangannya. Antara lain mengangkat dan
memberhentikan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan
Negara, serta mengubah Undang-undang Dasar.Rumusan UUD 1945 tentang
semangat penyelenggaraan Negara belum cukup didukung ketentuan
konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang
demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak
asasi manusia dan oronomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi
berkembangnya praktek penyelenggara Negara yang tidak sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:Tidak adanya check
and balances antar lembaga Negara dan kekuasaan terpusat pada
PresidenInfrastruktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan
organisasi masyarakatPemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk
memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan
pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintahKesejahteraan social
berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai justru yang berkembang
adalah sistem monopoli dan oligopolyDengan demikian seluruh
peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada
Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung dasar filsafat
Indonesia.1. F.Fungsi Demokrasi PancasilaLandasan formil dari
periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45 serta
Ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi
Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang
Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai
berikut:1.Indonesiaialah negara yang berdasarkan
hukumNegaraIndonesiaberdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung
arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya
dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan
tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan
kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di
dalamnya.2.Indonesiamenganut sistem konstitusionalPemerintah
berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem
konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan
konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang
merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan
Undang-undang.3.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai
pemegang kekuasaan negara yang tertinggiSeperti telah disebutkan
dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa
(kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara
tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyatIndonesia. Sebagai
pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok,
yaitu:a. Menetapkan UUD;b. Menetapkan GBHN; danc. Memilih dan
mengangkat presiden dan wakil presidenWewenang MPR, yaitu:1.
Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga
negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan
kepada Presiden;2. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris
mengenai pelaksanaan GBHN;3. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;4. Mencabut mandat dan
memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila
presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan
UUD;5. Mengubah undang-undang.1. Presiden adalah penyelenggaraan
pemerintah yang tertinggi di bawah MajelisPermusyawaratan Rakyat
(MPR)Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara
tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk
dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris
MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.5.Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR)Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR,
tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang
dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam
pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan
undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak
DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan
hak budget.Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:1. Hak
tanya/bertanya kepada pemerintah;2. Hak interpelasi, yaitu meminta
penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;3. Hak Mosi
(percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;4. Hak Angket, yaitu hak
untuk menyelidiki sesuatu hal;5. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan
usul/saran kepada pemerintah.1. Menteri Negara adalah pembantu
presiden,Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPRPresiden
memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri
negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi
kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet
kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.Kedudukan Menteri
Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan
pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah
dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.6.Kekuasaan
Kepala Negara tidak tak terbatasKepala Negara tidak bertanggung
jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak
tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan
semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan
presiden.Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai
berikut:1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan
bernegaraContohnya: Ikut menyukseskan Pemilu, ikut menyukseskan
Pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan,
dll.2. Menjamin tetap tegaknya negara RI.3. Menjamin tetap tegaknya
negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional4.
Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila5.
Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara
lembaga negara6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung
jawabContohnya: Presiden adalah Mandataris MPR dan Presiden
bertanggung jawab kepada MPR.
BAB IIIPENUTUPKesimpulanDemokrasi Pancasila adalah sebuah sistem
demokrasi pemerintahan, yang keduanya bisa dipakai di negara
manapun, dengan cara masing masing di indonesia sendiri demokrasi
pancasila sudah mendarah daging disetiap warga nya, karena
demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat, sistem
demokrasi / pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan
di indonesia karena adat dan budaya negara indonesia bertolak
belakang dengan negara barat, NKRI harga mati, demokrasi pancasila
harus dibudayakan kepada anak cucu kita.Makna Demokrasi Pancasila
bisa bermakna keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan
kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan.Dalam
demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi, yaitu rakyat
sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif menentukan
keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari
keinginan-keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan
melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui
Pemilihan Umum.Menurut beberapa pakar, demokrasi merupakan system
pemerintahan yang paling baik hingga sekarang ini. Demokrasi
sendiri lahir atas adanya kesadaran bahwa dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara segala kebijakan dan pengambil kebijakan harus
berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Namun apabila dilihat dari
kenyataan, keterpurukan dari berbagai sector kehidupan Negara
penganut demokrasi masih sangat besar, termasuk Indonesia.Indonesia
menggunakan system demokrasi pancasila yang dianggap merupakan
perwujudan nilai-nilai dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang
berasaskan kekeluargaan. Implementasi demokrasi pancasila sendiri
telah di buktikan dengan sebuah proses pemilihan umum yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
DAFTAR PUSTAKABudiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik.
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.Israil, Idris. 2005. Pendidikan
Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang: Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya.Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi
Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.Azza
[email protected]