Pembukaan Pembukaan Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 Dasar 1945 Indonesia-ku Indonesia-ku tercinta…….. tercinta……..
Pembukaan Pembukaan Undang-Undang-
Undang Dasar Undang Dasar 19451945
Indonesia-kuIndonesia-ku tercinta……..tercinta……..
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
• Terdiri dari 4(empat) Alinea, yang merupakan satu
kesatuan tak dapat di pisah-pisahkan• Sebagai tertib Hukum Tertinggi di NKRI• Memenuhi syarat adanya tertib Hukum di Indonesia• Sebagai kaidah pokok Fundamental Negara• Tetap terlihat pada kelangsungan hidup NKRI 17 Agustus
1945• Berdiri sendiri (terlepas) dan merupakan sumber dari
pasal-pasal,Batang Tubuh UUD 1945• Tak dapat dipisahkan denngan Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, merupakan loro loroning atunggal (satu)
Kedudukan Pembukaan UUD 1945
1. Sebagai pernyataan Kemerdekaan yang Terinci2. Sebagai dasar,rangka dan skema bagi kehidupan Negara
dan tertib Hukum Indonesia3. Memuat sendi-sendi mutlak kehidupan Negara
4. Nilai-nilai Hukum Tuhan,Hukum Kodrat dan Hukum Etis
Fungsi Pembukaan UUD 1945 dan Pokok-pokok Pikiran
1. Mewujudkan Cita-cita Hukum yang menguasai Hukum Dasar
2. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945
.
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945
•Adalah satu Kesatuan•Merupakan satu rangkaian Kesatuan yang bersifat kental organis
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila
•Secara tertual (Hukum petitip)•Secara Material (Intisari dari pokok Kaidah Fundamental Negara yaitu Pancasila)
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi
1. Memberii penjelasan terhadap Proklamasi (alinea I dan II)
2. Memberikan Penjelasan terhadap Proklamasi alinea III
3. Pertanggung jawab terhadap Proklamasi (alineaa IV)
4. Bersifat fungsional korelatif dan juga bersifat kesatuan organis
5. Suatu kesatuan yang bulat dan apa yang ada dalam pembukaan UUD 1945 adalah merupakan
suatu Amanat luhur dari Proklamasi
Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
1.Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke III)
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke V)
3. Negara yang berkedaulatan Raakyat Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan (sila IV)
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut butir Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I dan II)
Pokok-pokok pikiran merupakan penjelasan logis dari inti alinea ke IV pembukaan UUD 1945 yang tidak lain adalah merupakan penjelasan dari Dasar Filsafat Negara Pancasila
Nilai HukumTuhan, Hukum Kodrat,Hukum Etis, Hukum Filosofis yang terkandung
dalam Pembukaan UUD 1945
Alinea I
Alinea II
Alinea III
Hukum KodratHukum Etis/Moral
Cita-cita Kemerdekaan
Hukum TuhanHukum Etis/Moral
Sumber BahanDan
Sumber Nilai
Alinea IV
PelaksanaanNKRI
Hukum Filosofis(Pancasila)
HukumPositif dan Pelaksanaannya
Sumber bentuk dan isi
Pelaksanaan NKRI
Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraaan Republik Indonesia
1. Pancasila sebagai dasar negara
merupakan asas kerohanian 2. Pancasila merupakan sumber nilai dan
sumber norma dalam aspek penyelenggara negara termasuk sebagai sumber tertib Hukum di Negara Republik
Indonesia
3. Pancasila merupakan sumber hukum negara”baik yang tertulis’’yaitu Undang-undang
Dasar maupun ‘’hukum dasar yang tidak tertulis’’atau Convensi
4. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum oleh karena itu
segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu
sistem peraturan perundang-undangan, maka negara dilaksanakan berdasarkan pada sistem
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dan kaidah yang dimaksud Pancasila dalam
Konteks Ketatanegaraaan Republik Indonesia
Pembukaan Undang-Undang Dasar 19451. Sebagai tertib hukum tertinggi
2. Menjadi syarat adanya tertib Hukum Indonesia3. Sebagai pokok kaidah Negara yang Fundamental
4. Tetap terletak pada kelangsungan hidup NKRI yang di Proklamirkan 17 Agustus 1945
5. Berisi 4 alinea•Alinea I ( nilai kodrat/universal)
•Alinea II (cita-cita bangsa dan negara)•Alinea III (Kesatuan proklamasi dan pembukaan)
•Alinea IVTujuan Negara (Khusus dan Umum)
Tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang DasarTentang bentuk Negara
Tentang Dasar Filsafat Negara
Tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Mempertanggungjawabkan hak kodrat banggsa (alinea I)
Untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia (alinea II)
Untuk menegaskan bahwa Proklamasi menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan (alinea III)
Sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis dalam realisasi hidup bersama yang berdasarkan Pancasila
Pembatasan dalam sistem pemerintahan (demokrasi konstitusional) sangat penting mengingat sering kali makna demokrasi
diidentikkan dengan kebebasan.
Lord Acton : “Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”
Artinya“Setiap orang yang mempunyai kekuasaan
cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi orang yang
mmepunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan
kekuasaannya”
Awal pelaksanaan Demokrasi Konstitusional:
Adanya pembatasan yuridis mengandung prinsip-prinsip dan pelaksanaan yang kaku (rigid) bukan hanya di bidang politik nelainkan pula dalam bidang ekonomi.Demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi supremasi hukum ditafsirkan seolah-olah negara hanya sebagai penjaga malam (Nachtwachterstaat), negara tidak mau ikut campur dalam urusan lain kecuali dalam bidang ketertiban dan keamanan umum.
Nasionalisme:Paham yang bersifat politik dan sosial dari suatu bangsa yang menempatkan kesetiaan tertinggi dari rakyatnya kepada bangsa dan negaranya.
Liberalisme:Paham kebebasan yang menghendaki kebebasan Individu dalam bidang politik, ekonomi dan agama.
Sosialisme : Aliran yang digunakan sebagai dasar untuk menentang kepemilikan secara individu atau paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif dan membatasi milik perseorangan.
Demokrasi:Suatu paham yang mengakui segenap rakyat dalam pemerintahan rakyat.
Macam-macam demokrasi:
Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:a) Demokrasi langsung
Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara langsung pula aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena: sulitnya mencari tempat yang dapat menampung
seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;
tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;
musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.
b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing. Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan
secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.
c) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendumDalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.
Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya:
a) Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal)
Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan.
Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini masyarakat (public opinion).
b) Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat)Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negara-negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria.
c) Demokrasi GabunganDemokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat.
Demokrasi ditinjau dari hubungan antar alat perlengkapan negara:
• Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
Demokrasi melalui Referendum
Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada 2 cara referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif.Referendum obligator atau wajib lebih menekankan pada pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan dalam merencanakan pembentukan UUD negara, sedangkan referendum fakultatif, menenkankan pada pungutan suara tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib.
DEMOKRASIDEMOKRASIdidi
INDONESIAINDONESIA??
Perkembangan demokrasi di Indonesia
1945 – 1949 UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk,sistem kabinet presidensiil, Demokrasi PS Liberal.
1949 – 1950 RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal.
1950 – 1959 UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai,Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, DekritPresiden 5 Juli 59.
1959 – 1965 Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi,lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom,Demokrasi terpimpin (-).
1966 – 1998 Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang &kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang,Demokrasi Ps (-).
1998 – sekarang Reformasi, Presdien tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak,Demokrasi Ps (+).
INDIVIDUAL LIBERAL RAKYAT PANCASILA
PEMERINTAHPANCASILA IDEOLOGI DASAR NEGARA
RAKYAT
CHECK & BALANCE
DEMOKRASI MENGANDUNG NILAI-NILAI :
a. PENGAKUAN BAHWA DIDALAM MASYARAKAT TERDAPAT PERBEDAAN-2 PENDAPAT DAN KEPENTINGAN. b. BAHWA PERLU DITEMUKAN CARA-2 PENYELESAIAN KONFLIK KEPENTINGAN-2 YANG SALING BERTENTANGAN SECARA DAMAI. c. PERLU CARA-2 PERGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT SECARA TERATUR TANPA MENIMBULKAN GEJOLAK. d. CARA-2 TIAP PENYELESAIAN TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA TERTIB DAN ADIL HANYA DAPAT DICAPAI MELALUI HUKUM.
DEMOKRASI PANCASILA. BERMAKNA “KETERPADUAN INDIVIDU DENGAN MASYARAKAT” SECARA DINAMIS (HUMANIZATION OF THE PEOPLE AND THE PERSON) “.
a. HAKEKAT DEMOKRASI PANCASILA 1) KEDAULATAN ADA DITANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN SEPENUH- NYA OLEH MPR 2) PENGERTIAN LAIN : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM ………… DAN SETERUSNYA.
b. ARTI DEMOKRASI PANCASILA
1) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI ATAU KEDAULATAN RAKYAT YANG DIDASARI DAN DIJIWAI OLEH SEGENAP SILA PANCASILA SECARA INTEGRATIF. 2) DEMOKRASI PANCASILA ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN KEKELUARGAAN DAN KEGOTONG ROYONGAN YANG DITUJUKAN KEPADA KESEJAHTERAAN RAKYAT. 3) DALAM DEMOKRASI PANCASILA SISTEM PENGORGANISASIAN NEGARA DILAKUKAN OLEH RAKYAT SENDIRI ATAU DENGAN PERSETUJUAN RAKYAT. 4) DALAM DEMOKRASI PANCASILA, KEBEBASAN INDIVIDU TIDAK BERSIFAT MUTLAK, TETAPI HARUS DISELARASKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL. 5) DALAM DEMOKRASI PANCASILA KEUNIVERSALAN CITA-2 DEMOKRASI DIPADUKAN DENGAN CITA-2 HIDUP BANGSA INDONESIA YANG DIJIWAI OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN (TIDAK ADA “DOMINASI MAYORITAS”).
c. ASPEK- ASPEK DEMOKRASI PANCASILA
1) ASPEK FORMAL 2) ASPEK MATERIL 3) ASPEK NORMATIF 4) ASPEK OTATIF (TUJUAN) 5) ASPEK ORGANISASI 6) ASPEK KEJIWAAN
d. POKOK-POKOK DEMOKRASI PANCASILA
1) SETIAP NEGARA MODERN YANG DEMOKRATIS ADALAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 2) KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA RAKYAT 3) PENYALURAN ASPIRASI RAKYAT MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 4) BERDASARKAN HUKUM 5) PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI 6) KEPALA NEGARA, ATAS NAMA RAKYAT (MANDATARIS) 7) MENGAKUI HAK DAN KEWAJIBAN (HAK ASASI). 8) MEMILIKI KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN WILAYAH NEGARA 9) MENGANGGAP BAHWA DEMOKRASI BUKAN TUJUAN TETAPI SARANA UNTUK MENCAPAI TUJUAN 10) MEMILIKI TATA CARA UNTUK MELINDUNGI DARI RAGAM DEMOKRASI LAIN YANGTIDAK SESUAI.
e. PERBEDAAN PENDAPAT
* DALAM DEMOKRASI PANCASILA, PERBEDAAN PENDAPAT DIHORMATI DAN DIBENARKAN * NAMUN UNSUR TANGGUNG JAWAB MENDAPAT KEDUDUKAN YANG SAMA (PERLU MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN) * YANG PALING PENTING ADALAH DALAM MENYALURKAN PENDAPAT DAN KEINGINAN MELALUI WADAH YANG TELAH ADA DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH.
MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959 DEMOKRASI PARLEMENTER MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965 DEMOKRASI TERPIMPIN MASA REPUBLIK INDONESIA III
DEMOKRASI PARLEMENTER
BADAN EKSEKUTIF – PRESIDEN + PARA MENTERI LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUKKOALISI PARTAI TIDAK MANTAPBEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK MEMPEROLEH SALURAN POLITIK
DOMINASI PRESIDEN PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP PEMBUBARAN DPR HASIL PEMILU PEMBREDELAN PERS PRESIDEN SBG BADAN YUDIKATIF
PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963 UU NO 19/1964 DIGANTI UU NO 14/1970 DPR SBG ALAT KONTROL TNI + POLRI ABRI DFA PESTA DEMOKRASI BERJALAN
DEMOKRASI APA ?
DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI FALSAFAH BANGSA PRASYARAT UTAMA ADALAH PEMAHAMAN PENGHAYATAN & PENGAMALAN NILAI2x PANCASILA MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI POLITIK PEMERINTAHAN
CIRI POKOK D.P MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT TANGUNG JAWAB
CIRI PANCARAN MUSYAWARAH UTK MUFAKAT
UTAMAKAN KEPENTINGAN NGR & MASY HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK KEPUTUSAN UTK BERSAMA SEMANGAT KEKELUARGAAN KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG JWBKAN MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT LAKSANAKAN HSL KEPTSAN MUSYAWARAH
REFORMASIREFORMASI
• PENGERTIAN REFORMASI– BERASAL DARI KATA “TO REFORM” YANG BERARTI MEBENTUK
KEMBALI PADA KESEJATIAN, TIDAK ASAL BERUBAH, ASAL BERBEDA (UMUM)
– PERUBAHAN RADIKAL UTK PERBAIKAN BID.SOSIAL, POLITIK, AGAMA DI SUATU MASY. (KKBI-1991).
– SUATU LANGKAH PERUBAHAN TANPA MERUSAK ATAU PERUBAHAN SERAYA MEMELIHARA YG DIPRAKARSAI OLEH MEREKA YG MEMIMPIN SUSTU SISTEM (PROF.RYAAS RASYID)
– PERUBAHAN MENYELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA KONSEPTUAL KONSTITUSIONAL, BERTAHAP, SIMULTAN DAN TERPADU BAIK STRUKTURAL MAUPUN KULTURAL DGN AGENDA YANG JELAS MENCAKUP TUJUAN, SASARAN, TAHAPAN, URGENSI DAN PRIORITAS (POKOK-POKOK PIKIRAN ABRI)
– REFORMASI “CHANGE” SUATU PERUBAHAN YANG TERJADI KAPAN SAJA DAN MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI
• PENGERTIAN REFORMASI– BERASAL DARI KATA “TO REFORM” YANG BERARTI MEBENTUK
KEMBALI PADA KESEJATIAN, TIDAK ASAL BERUBAH, ASAL BERBEDA (UMUM)
– PERUBAHAN RADIKAL UTK PERBAIKAN BID.SOSIAL, POLITIK, AGAMA DI SUATU MASY. (KKBI-1991).
– SUATU LANGKAH PERUBAHAN TANPA MERUSAK ATAU PERUBAHAN SERAYA MEMELIHARA YG DIPRAKARSAI OLEH MEREKA YG MEMIMPIN SUSTU SISTEM (PROF.RYAAS RASYID)
– PERUBAHAN MENYELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA KONSEPTUAL KONSTITUSIONAL, BERTAHAP, SIMULTAN DAN TERPADU BAIK STRUKTURAL MAUPUN KULTURAL DGN AGENDA YANG JELAS MENCAKUP TUJUAN, SASARAN, TAHAPAN, URGENSI DAN PRIORITAS (POKOK-POKOK PIKIRAN ABRI)
– REFORMASI “CHANGE” SUATU PERUBAHAN YANG TERJADI KAPAN SAJA DAN MERUPAKAN HAL YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI
• HAKEKAT REFORMASI• HAKEKAT REFORMASI
MUNCULNYA TEKAD DAN SPIRIT UNTUK HILANGKAN DAN BUANG JAUH-JAUH SEMUA SIKAP DAN PRILAKU DI MASA LALU YANG TIDAK BAIK.
NILAI-NILAI LAMA YANG POSITIF DIPERTAHANKAN, DITINGKATKAN DAN DIMANTAPKAN.
TEMUKAN NILAI-NILAI BARU YANG PALING COCOK DENGAN KONDISI DAN TUNTUTAN ZAMAN UNTUK MAJU KEDEPAN DENGAN PARADIGMA BARU
MUNCULNYA TEKAD DAN SPIRIT UNTUK HILANGKAN DAN BUANG JAUH-JAUH SEMUA SIKAP DAN PRILAKU DI MASA LALU YANG TIDAK BAIK.
NILAI-NILAI LAMA YANG POSITIF DIPERTAHANKAN, DITINGKATKAN DAN DIMANTAPKAN.
TEMUKAN NILAI-NILAI BARU YANG PALING COCOK DENGAN KONDISI DAN TUNTUTAN ZAMAN UNTUK MAJU KEDEPAN DENGAN PARADIGMA BARU
HAL POSITIF DENGAN REFORMASI YANG SUDAH BERJALAN
HAL POSITIF DENGAN REFORMASI YANG SUDAH BERJALAN
TUMBUHNYA DEMOKRATISASI
KEBEBASAN PERS
(MASY,TDK TAKUT KONTROL SOSIAL EFEKTIF)
OTONOMI DAERAH
(PERUBAHAN SISTEM GAR PEM.NEG)
PERUBAHAN LAINNYA
(AMANDEMEN UUD 1945 1945, BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGAN S/D PEMILIHAN LANGSUNG).
TUMBUHNYA DEMOKRATISASI
KEBEBASAN PERS
(MASY,TDK TAKUT KONTROL SOSIAL EFEKTIF)
OTONOMI DAERAH
(PERUBAHAN SISTEM GAR PEM.NEG)
PERUBAHAN LAINNYA
(AMANDEMEN UUD 1945 1945, BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGAN S/D PEMILIHAN LANGSUNG).
EFEK NEGATIF REFORMASIEFEK NEGATIF REFORMASI
PRAKTEK KEBEBASAN & DEMOKRATIASI DIRASAKAN MENYIMPANG, DOMINASI LEGISLATIF ATAS EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF.
KEKUASAAN LEGISLATIF CENDERUNG DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN-2 KELOMPOK SEHINGGA TIDAK SEDIKIT PRODUK LEGISLATIF YANG DITOLAK MASY.
BERLAKUNYA SISTEM POLITIK MULTI PARTAI. TERJADI PERPECAHAN DALAM TUBUH PARPOL BESAR DAN
MUNCULNYA RATUSAN PARPOL BARU. TINGKAT KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN
MEROSOT (SOCIAL DISTRUST)
PRAKTEK KEBEBASAN & DEMOKRATIASI DIRASAKAN MENYIMPANG, DOMINASI LEGISLATIF ATAS EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF.
KEKUASAAN LEGISLATIF CENDERUNG DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN-2 KELOMPOK SEHINGGA TIDAK SEDIKIT PRODUK LEGISLATIF YANG DITOLAK MASY.
BERLAKUNYA SISTEM POLITIK MULTI PARTAI. TERJADI PERPECAHAN DALAM TUBUH PARPOL BESAR DAN
MUNCULNYA RATUSAN PARPOL BARU. TINGKAT KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN
MEROSOT (SOCIAL DISTRUST)
POLITIK
EFEK NEGATIF REFORMASIEFEK NEGATIF REFORMASI
INVESTASI MENURUT DAN TERJADI EXODUS INVESTOR HUTANG LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI TAMBAH BESAR PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN MELUAS. KEBOCORAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA,
KKN DAN ISU SUAP MERAJALELA. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MASIH TERSENDAT INDONESIA SUBUR TAPI PENGIMPOR BERAS TERBESAR
DUNIA BAHAN KEBUTUHAN POKOK LAINNYA (IRONIS)
INVESTASI MENURUT DAN TERJADI EXODUS INVESTOR HUTANG LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI TAMBAH BESAR PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PENGANGGURAN DAN
KEMISKINAN MELUAS. KEBOCORAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA,
KKN DAN ISU SUAP MERAJALELA. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MASIH TERSENDAT INDONESIA SUBUR TAPI PENGIMPOR BERAS TERBESAR
DUNIA BAHAN KEBUTUHAN POKOK LAINNYA (IRONIS)
EKONOMI
EFEK NEGATIF REFORMASIEFEK NEGATIF REFORMASI
GEJOLAK VERTIKAL (ACEH, PAPUA, MALUKU) DAN KONFLIK HORIZONTAL (MALUKU, POSO. SAMBAS, SAMPIT), FANATISME KEDAERAHAN DAN PRIMORDIAL SEMPIT.
LEPASNYA TIMTIM, PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
(PIL PAHIT) LEGAL ASPEK PELIBATAN TNI BANTU POLRI
(SIKAP RAGU, RANCU) KRIMINALITAS MENINGKAT, MASY. MAKIN KHAWATIR JAHTERA APARAT RENDAH, MORAL DAN PROF. MENURUN GAKKUM DAN HAM MASIH LEMAH
GEJOLAK VERTIKAL (ACEH, PAPUA, MALUKU) DAN KONFLIK HORIZONTAL (MALUKU, POSO. SAMBAS, SAMPIT), FANATISME KEDAERAHAN DAN PRIMORDIAL SEMPIT.
LEPASNYA TIMTIM, PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
(PIL PAHIT) LEGAL ASPEK PELIBATAN TNI BANTU POLRI
(SIKAP RAGU, RANCU) KRIMINALITAS MENINGKAT, MASY. MAKIN KHAWATIR JAHTERA APARAT RENDAH, MORAL DAN PROF. MENURUN GAKKUM DAN HAM MASIH LEMAH
HANKAM
TERIMA KASIHTERIMA KASIH