Makalah Demokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari

keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan

pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi

meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh

rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi

disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai

negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam

kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Dalam realitanya perkembangan sistem ketatanegaraan mulai

berkembang dari teori-teori para filsuf kuno yang banyak diadopsi oleh

bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Setiap negara menganut system

ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem pemerintahan demokrasi.

Salah satu sistem pemerintahan klasik yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak

zaman Yunani Kuno yang kemudian dikembangkan oleh para penganut

aliran-aliran yang sependapat dengan pembuat sistem pemerintahan tersebut.

Demokrasi jelas disadari bukan sebagai sistem yang sempurna, tetapi

ada petunjuk kuat bahwa demokrasi adalah sistem terbaik di antara sistem

lain dalam pengaturan pemerintahan manusia oleh manusia yang pernah

dicoba dalam sejarah. Karena itu, seperti yang sering disuarakan oleh

1

sejumlah ahli, yang diperlukan sesungguhnya adalah pendalaman demokrasi

(deepening demokrasi), bukan menolak demokrasi itu sendiri.

Pada tingkat kekuasaan, demokratisasi akan berarti keharusan untuk

memperkuat paham kedaulatan rakyat (people sovereignty) dan menegakkan

aturan main demokratis (dalam bentuk konstitusi dan rule of law), namun

pada level akar rumput dan di kalangan generasi muda, tantangan

demokratisasi menunjukkan wajah yang agak berlainan.

Michael Oakeshott dan F.A. Hayek pernah menyatakan bahwa sivitas

atau negara sebagai bentuk purposive association yaitu pengelompokkan

yang dibentuk karena persamaan tujuan atau maksud (shared purposes or

goals), memiliki kecenderungan mencerabut kebebasan berasosiasi bagi

kelompok-kelompok yang memiliki tujuan sendiri yang dianggap seolah-olah

berbeda dengan tujuan  bangsa secara keseluruhan. Akibatnya, negara

purposive (yang dilawankan dengan ‘enterprise association) semacam itu

mau tidak mau cenderung melanggar kebebasan berasosiasi, menuntut

keharusan partisipasi dalam kelompok yang mendukung tujuan-tujuan dari

sivitas (negara), dan pada saat yang bersamaan menindas siapapun yang

menganggu usaha pencapaian tujuan yang dimaksukan (purposive goals).

Pada akhirnya, hanya dengan memastikan pemerintah bersikap netral dalam

kaitannya dengan berbagai tujuan yang ada dalam masyarakat, maka civil

society akan bisa bertumbuh dengan subur. Meskipun kebebasan berasosiasi

tidak disebut dengan cara yang sama seperti kebebasan berpendapat (free

speech) dan kebebasan berkumpul (freedom of assembly), kebebasan itu

2

nampak menjadi salah satu “kebebasan dasar”  dari banyak masyarakat liberal

setidaknya menurut para pemikir seperti Rawls, Mill dan banyak pemikir

liberal yang lain.

Tetapi gagasan tentang netralitas negara mendapatkan kritik karena

dianggap tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya dari kebijakan yang

sering dan bisa diambil oleh negara. Misalnya, kebijakan hukum yang

diambil oleh negara selalu mengandung konsepsi tersembunyi mengenai

pengertian tentang hidup yang baik. Lebih tajam lagi, para pengkritiknya

(yaitu kelompok komunitarian yang diwakili oleh tokoh seperti William

Galston, Michael Sandel, dan Benjamin Barber) tidak mempercayai klaim

liberal bahwa  masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk mengarahkan

dirinya sendiri, menyatakan, sebagaimana pernah dikemukakan juga oleh

Alexis de Tocqueville bahwa adanya dorongan dalam masyarakat sipil sendiri

yang mungkin menghambat pembentukan asosiasi sipil. Ada kecenderungan

dalam masyarakat sipil itu sendiri, misalnya dalam bentuk sentralisasi

ekonomi, monopoli media, pemaksaan kepentingan khusus, dan partai politik

yang terorganisasi--membatasi jangkauan kemungkinan yang dapat diberikan

pada individu. Jelas bahwa sejumlah tujuan (ends) tidak bebas dipilih oleh

para individu,  melainkan justru ‘terberikan’ (given) atau dipaksa

diberlakukan oleh kesempitan peluang atau ketiadaan kesempatan.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan

pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam

masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam

3

menilai kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan

demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat

(kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah

negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adakah sebagai berikut:

1. Apa pengertian demokrasi ?

2. Bagaimana demokrasi di Indonesia serta pelaksanaannya?

3. Apa permasalahan demokrasi di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengertian demokrasi,

2. Untuk mengetahui demokrasi di Indonesia serta pelaksanaannya,

3. Untuk mengetahui permasalahan demokrasi di Indonesia.

4

BAB II

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di

Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai

contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi

modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan

definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan

perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti

rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan

sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah

kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab

demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu

negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga

negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, Demos dan Kratos.

Demos artinya rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi

artinya pemerintahan rakyat.Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh

5

Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menggariskan kekuasaan

berada ditangan rakyat. Ketidakmengertian makna demokrasi sebagai tatanan,

taat aturan, dan hukum masih dipahami oleh sebagian masyarakat, sehingga

banyak rakyat yang bertindak main hakim sendiri. Karena dari segi

esensialnya, demokrasi memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk

menyelenggarakan organisasi tertinggi dalam negara.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi

ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk

diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen)

dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan

independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga

negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip

checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan

melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang

berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga

perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan

menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif

dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak

sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang

memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum

dan peraturan.

6

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil

penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui

pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh

seluruh warga negara, tetapi oleh sebagian warga yang berhak dan secara

sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga

negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

3.2 Bentuk Demokrasi

Menurut Torres, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

a. Formal Democracy

Menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal

ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai

Negara. Dalam suatu Negara misalnya dapat diterapkan demokrasi

dengan menerapkan sistem presidensial atau system parlementer.

1) Sistem presidensial

Sistem Presidensial merupakan sistem yang menekankan pentingnya

pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih

mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat.dalam sistem ini

kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan)

sepenuhnya berada ditangan presiden. Oleh karena itu presiden

adalah merupakan kepala eksekutif (head of government) dan

sekaligus menjadi kepala Negara (head of state). Sistem demokrasi

ini sebagaiman diterapkan di Negara Amerika dan Indonesia.

7

2) Sistem parlementer

Sistem parlementer adalah sistem ini menerapkan model

hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislative.

Kepala eksekutif (head of government) adalah berada di tangan

seorang perdana menteri. Adapun kepala Negara (head of state)

adalah berada pada seorang ratu, misalnya di Negara Inggris atau ada

pula yang berada pada seorang presiden misalnya di India.

b. Proses Demokrasi

Proses demokrasi dalam hal ini menunjuk pada bagaimana proses

demokrasi itu dilakukan.

1) Demokrasi Perwakilan Liberal

Prinsip demokrasi yang didasarkan pada suatu filsafat

kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang

bebas. Oleh karena itu dalam system demokrasi ini kebebasan

individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.

Pemikiran tentang demokrasi sebagaimana dikembangkan oleh

Hobbes, Locke dan Rousseau bahwa Negara terbentuk karena

adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup

bermasyarakat di suatu natural state. Akibatnya terjadinya

penindasan diantara satu dengan lainya. Oleh karena itu individu-

individu dalam suatu masyarakat itu membentuk suatu persekutuan

hidup bersama yang disebut Negara, dengan tujuan untuk

melindungi kepentingan dam hak individu dalam kehidupan

8

masyarakat Negara. Atas dasar kepentingan ini dalam kenyatannya

muncullah kekuasaan uang kadangkala menjurus ke arah

otoriterianisme. Berdasarkan kenyataan yang dilematis tersebut,

maka muncullah pemikiran kearah kehidupan demokrasi perwakilan

liberal, dan hal inilah yang sering dikenal dengan demokrat-

demokrat liberal. Individu dalam suatu Negara dalam partisipasinya

disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses

demokrasi.

Menurut Held, bahwa demokrasi perwakilan liberal

merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi

problema keseimmbangan antara kekuasaan memaksa dan

kebebasan. Namun demikian perludisadari bahwa dalam prinsip

demokrasi ini apaun yang dikembangkan melalui kelembagaan

Negara senaantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan serta

jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. Rakyat

harus diberikan jaminan kebebasan secara individual baik didalam

kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan, bahkan kebebasan

anti agama.

Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi

ini adalah berkembang persaingan beba, terutama dalam kehidupan

ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu

menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Akibatnya

kekuasaan kapitalislah yang menguasai kehidupan Negara, bahkan

9

berbagai kebijakan dalam Negara sangat ditentukan oleh kekuasaan

kapitalis.

2) Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

Demokrasi satu partai lazimnya dilaksanakan di Negara-

negara komunis seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lainnya.

Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan

kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan

akhirnya kapitalis yang menguasai Negara.

3.3 Demokrasi di Indonesia

a. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Pekembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat

periode:

1) Periode 1945-1959, masa demokrasi perlementer yang mononjolkan

peran parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan

demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-

partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama

perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat

menjadi kekuatan konstruksi sesudah kemerdekaan.

2) Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak

aspek telah menyimpang dari demokarasi konstitusional dan lebih

menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini

ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran politik,

10

perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur

sosialpolitik, semakin meluas.

3) Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang

merupakan demokrasi yang menonjolkan sistem presidensil.

Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan

ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali

penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi

Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin

dominasi pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai

legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang

dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

4) Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi

dengan berakar kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan

primbangan kekuatan antar lembaga Negara, antara eksekutif,

legislative dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali

menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jika

kalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka

praktek demokrasi takkala Pemilu memang demikian, namun dalam

pelaksananya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan

pada kepentingan rakyat, melainkan lebih kearah pembagian pada

kepentingan rakyat, melainkan lebih kearah pembagian kekuasaan

antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain perkataan

11

model demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang mendasarkan

pada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

b. Permasalahan Demokrasi Di Indonesia

Satu dekade reformasi telah berlangsung, namun masih berada

dalam tahapan transisi demokrasi proseduralelektoral dan belum

terwujud demokrasi substansial. Dalam tahapan ini masih ditengarai

bahwa agenda signifikan berlangsungnya pemilihan umum (Pemilu)

secara regular sebagai arena kompetisi partai politik merebut mandat

rakyat untuk mengakumulasi kekuasaan dalam jabatan publik baik di

lembaga legislatif maupun lembaga esksekutif.

Demokrasi dipandang sebagai sebagai sesuatu yang penting

karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan

untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi

merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan

bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (good society and

good government). Kebaikan dari sistem demokrasi adalah kekuasaan

pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan.

Secara teoritis, peluang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi

warga negara dari seluruh lapisan masyarakat terbuka lebar. Masyarakat

juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan

karena posisi masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Namun dalam praktek atau pelaksanaan demokrasi khususnya di

Indonesia, tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang

12

dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan

rakyat secara menyeluruh. Partisipasi warga negara dalam bidang politik

pun belum terlaksana sepenuhnya. Dalam studi Capitalism, Socialism,

and Democracy,

Schumpeter dalam Huntington (1991: 5) menggariskan bahwa

metode demokratis adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai

keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk

membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat

dalam pemilu. Dengan demikian demokrasi prosedural atau elektoral

melegitimasi adanya kontestasi dan kompetisi memperoleh kekuasaan

sebagai kepentingan politik abadi, sehingga realitas inilah yang

mendorong menguatnya sikap politik (budaya politik) pragmatisme

partai-partai politik dalam perjuangannya mengakumulasi kekuasaan

secara instan.

Dalam perspektif budaya politik, Almond dan Verba (1990:13)

memaknai budaya politik sebagai sikap orientasi yang khas warga negara

terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap

peranan warga negara dalam suatu sistem. Menguatnya sikap

pragmatisme politik yang fenomenal itulah yang menimbulkan berbagai

distorsi yang mengganggu proses demokrasi, antara lain sebagai berikut

(Soebagio, 2009):

1) Demokrasi KapitalistikAgar eksistensi organisasi partai politik dapat bertahan dan

mampu membiayai kompetisi politiknya dalam proses demokrasi sangat memerlukan pendanaan yang besar. Dalam realitasnya dana

13

yang bersumber dari iuran internal partai kurang memadai, sehingga perlu dukungan dana yang besar dari eksternal partai, seperti dari para donatur, para pemodal, dan para simpatisan lainnya.

Kondisi inilah yang mendorong penguatan institusi partai yang dikelola secara korporasi guna memperoleh keuntungan finansial sebagai kapital untuk mempertahankan eksistensi organisasi dan kompetisi meraih kekuasaan sebagai intisari perjuangan politik dalam rangka mewujudkan cita-cita atau ideologi politiknya.

Implementasi demokrasi tersebut mengindikasikan adanya fenomena kapitalisme demokrasi, dimana perjuangan partai politik sebagai infrastruktur basis demokrasi lebih berfokus pada konsolidasi kekuatan finansial sebagai kapital utama meraih kekuasaan politik, dan mengabaikan fungsi utamanya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dalam demokrasi kontemporer realitas tersebut memberikan pencitraan munculnya model “demokrasi kapitalistik”. Menguatnya sikap pragmatisme mengejar kekuasaan politik dengan mengandalkan kekuatan kapital/finansial tersebut berimplikasi kesikap mental rakyat, yaitu merefleksi tumbuhnya budaya politik transaksional (jual beli) suara rakyat sebagai pemilik mandat demokrasi melalui kompetisi pemilu secara reguler. Kondisi fenomenal inilah yang dimaknai pula sebagai “demokrasi transaksional”.

2) Lemahnya Kaderisasi PolitikDalam pakem ilmu politik, partai politik mengemban fungsi

kaderisasi politik sebagai fungsi yang strategis untuk merekrut, mendidik dan melatih anggota partai politik yang berbakat menjadi kader politik yang dipersiapkan menduduki jabatan publik atau untuk mengisi regenerasi kepemimpinan partai politik.

Berkaitan fungsi partai politik, Budiharjo (2005:164) menegaskan bahwa, “partai politik mempunyai fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment) dan berusaha menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dipersiapkan mengganti pimpinan lama (selection of leadership)”.

Menguatnya orientasi kekuasaan dan politik transisional di kalangan partai politik dalam nuansa demokrasi kapitalistik tersebut, menjadikan fungsi kaderisasi politik terabaikan atau tidak berjalan, malahan ditengarai adanya kebijakan instan yang memberikan akses masuknya para pemodal, kerabat elit politik, dan kerabat birokrat (pejabat birokrasi) tanpa melalui seleksi yang terprogram.

3) Menurunnya Kinerja Lembaga LegislatifKeberadaan sistem politik dikonstruksi oleh kultur politik

dan struktur politik, sedangkan struktur politik terdiri dari infrastruktur politik dan suprastruktur politik, dimana secara

14

kondisional bekerjanya struktur politik dipengaruhi oleh kultur politik. Relevan dengan konsep tersebut, kultur politik kontemporer yang timbul dalam proses demokrasi di Indonesia telah berpengaruh pula terhadap kinerja lembaga legislatif (parlemen) sebagai lembaga perwakilan rakyat, yang keanggotaannya direkrut dari kader-kader partai politik kontestan pemilu secara reguler, yang secara ekologis berada dalam suasana kapitalisme demokrasi dan budaya politik transaksional.

Realitas kondisional ini nampaknya juga berpengaruh terhadap kinerja DPR sebagai lembaga legislatif yang mengemban fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Implementasi kinerja di bidang pengawasan juga belum efektif, yang ditengarai dengan masih banyaknya penyimpangan dan kebocoran penggunaan anggaran yang berdampak merebaknya korupsi secara sistemik. Fenomena korupsi telah merasuk kedalam struktur birokrasi pemerintah maupun swasta, bahkan banyak anggota legislatif yang mengemban fungsi pengawasan terlibat pula dalam kasus korupsi.

Untuk kinerja implementasi fungsi anggaran, nampaknya juga terjadi interaksi oknum internal anggota dewan dengan instansi sektoral atau dinas tertentu yang beraroma kolusi atau lobi-lobi dalam rangka membesarkan anggaran sektoral dengan harapan mendapatkan imbalan atau komisi. Interaksi kolutif inilah yang juga ikut menurunkan citra Anggota DPR dalam kontribusi pemberantasan korupsi.

4) Menurunnya Partisipasi PolitikSecara eksplisit Dahl (1971) menegaskan bahwa demokrasi

melibatkan dua variabel, yaitu kontestasi dan partisipasi yang sangat menentukan bagi proses perkembangan demokrasi. Dalam implementasi demokrasi prosedural-elektoral yang mengagendakan penyelenggaraan pemilu secara reguler, memang partisipasi politik rakyat merupakan faktor dan indikator dominan bagi keberhasilan demokrasi. Dalam konteks ini, Peters sebagaimana termuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 21 Tahun 2005 menegaskan bahwa dalam tata pemerintahan partisipatif (participatory state) partisipasi yang luas bagi warga dapat tumbuh subur, karena dalam proses pengambilan kebijakan dilakukan dengan penekanan pada negosiasi ketimbang menggunakan hirarkhi dan teknokrasi.

Dalam praksis demokrasi modern, Soebagio (2008) menegaskan, bahwa partisipasi politik merupakan salah satu tujuan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi (pembangunan politik) agar sistem politik dapat berjalan secara efektif. Partisipasi politik juga menjadi indikator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis dalam negara demokrasi modern.

15

Menurunnya angka partisipasi politik disertai meningkatnya Golput yang cukup signifikan, terutama pada penyelenggaraan pemilu di era reformasi sebagai era transisi demokrasi tersebut tentunya memiliki alasan kondisional, antara lain: (1) Kinerja partai politik yang dipandang oleh publik gagal memperjuangkan aspirasi masyarakat, melainkan mereka lebih fokus mengejar kekuasaan demi kepentingan partai atau elite politik, (2) Figur-figur kontestan pemilu masih diikuti oleh figur atau elite politik lama, dan bila ditampilkan figur kontestan baru umumnya kurang berkualitas atau cacat moral yang rendah tingkat elektabilitas dan akseptabilitasnya, karena mereka merupakan hasil rekruitment secara instan dan tidak melalui proses kaderisasi, (3) Menurunnya kredibilitas para wakil rakyat yang lebih menampilkan karakter politisi daripada karakter negarawan.

16

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian

kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip

trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus

digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Fenomena distorsi demokrasi lazim dijumpai dalam suatu negara yang

sedang melaksanakan demokratisasi tatanan kehidupan bernegara yang

bernuansa demokrasi liberal, yang mengedepankan prinsip liberty, equality,

dan fraternity, dalam fase awal memasuki transisi demokrasi. Distorsi

demokrasi tersebut, jika tidak bisa dikendalikan atau diatasi berpotensi

mengganggu proses melewati transisi demokrasi, sebagai fase strategis yang

sangat menentukan arah apakah bangsa Indonesia mampu mewujudkan

konsolidasi demokrasi. Kemantapan konsolidasi demokrasi merupakan

pondasi yang memberikan jaminan, bahwa bangsa Indonesia layak dan

mampu mewujudkan demokrasi substansial dalam tatanan kehidupan

bernegara.

3.2 Saran

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya

masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul,

berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang

17

kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar

menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik

agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

18

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G.A., & Verba, S. (1990). Budaya politik, tingkah laku politik dan

demokrasi di lima negara (Terj. Sahat Simamora). Jakarta: Bumi Aksara.

Budiardjo, M. (2005). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama.

Huntington, S.P. (1991). Gelombang demokratisasi ketiga. Jakarta: PT. Intermasa.

Soebagio (2008). Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan

demokrasi di Indonesia. Jurnal Makara Seri Sosial Humaniora, 12(2), 82-86.

Soebagio (2009). Distorsi dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Makara

Seri Sosial Humaniora, 13(2), 111-115.

19

DEMOKRASIPELAKSANAAN DAN PERMASALAHANNYA DI

INDONESIA

Makalah

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah .....

Program Studi .... Jurusan .... Tahun 2013

Disusun Oleh:

........................................

NIM. ......................

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Jurusan Tarbiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PONTIANAK

20

2013

21