RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN ...

RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANGAN-UNDANG

TENTANG LARA.NGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

USA.HA TIDAK SEHAT

Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Deng an Sifat Rapat Hari Pukul Tern pat Ac a r a

Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir

1998/1999 II Rapat Kerja Panitia Khusus ke-1 Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kabulog Terbuka Rabu, 18 Nopember 1998 10.30 s/d l3J)() WIB. Wacanasabha II Gedung Lokawirashaba Tama Lantai I Menetapkan Acara Panitia Khusus Menetapkan Mekanisme Kerja Panitia Khusus Pembahasan Daftar lnventarisasi Masalah Persandingan Rambe Kamarul Zaman, M.Sc Ora. Nining Indra Shaleh 1. Anggota:

43 dari 65 Anggota Panitia Khusus 2. Pemerintah :

Menteri Perindustrian dan Perdagangan beserta jajarannya.

ANGGOTA PANITIA KHUSUS:

I . Rambe Kamarul Zaman. M.Sc

2. Samsoedin

.3. Bachtiar Chamsyah. S.E.

4. Ors. Anthonius Rahail

5. A.P. Siregar

6. Suharna Ruchiat

7. Ors. Daud Yamani, M.Si

8. Gandhy Natasupadma. S.E.

9. T. Arsen Rickson. S.H.

10. Dr. Laode M. Kamaluddin. M.Sc .. MEng

11. Drs. H. Teuku Syahrul

12. Mallatang Alfred Tambunan. S.IP

13. Ir. Erie Soekardja

14. Erwin Syahril. S.H.

15. Ors. H. Subki Elyas Harun

16. Ors. H. Sutomo

17. Dr. Abdullah Alatas Fahrni

18. Ors. Dede Suganda Adiwinata

19. Hj. Oetarti Soewasono, S.H.

20. Bambang Sutrisno Sunardi

21. Ors. H.M. Aminuddin Sanwar

22. Ir. Soeharsojo

23. Rahadi Sayoga, S.H.

24. Ny. Mustokoweni Murdi, S.H.

25. Oediyanto Hadisoedarmo

26. H. Yusuf Talib, S.H.

27. Ir. Husni Thamrin

28. Ir. Hardi Utomo. M.S. IAI

29. Dr. H. Anwar Hafid, Ph.D. M.Sc

30. Syamsul Bachri As'ad

31. Herman Mote. S.H.

32. Ny. AS. Lubis Erwiena Nasution

33. Ora. Nieke Iswardani Kuryana

34. Ir. Ny. Arijanti Sigit Prakoeswo

35. H. Bambang W. Soeprapto

36. Salvador J.X. Soares. S.H.

37. Yanto. S.H.

38. H.A. Aslam Asyhari

39. Ors. H. Saiful Masjkur

40. H. Masrur Javas

41. H. Muhsin Bafadal. S.H.

42. H.M. Anshary Sjams

43. H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto

PEMERINTAH:

I. Prof. Dr. Ir. Rahardi Rarnelan, M.S.

2. Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwijono, M.Sc

3. Kernal Lirnosan

4. Dr. Ir. Ato Suprapto. M.Sc.

5. Gandhi Suharto. S.H.

6. Katimoen, S.H.

7. Prof. Dr. Erman Radjaguguk, S.H. LLM

8. Burhan Manurung

9. Ir. M.M. Anwar Lubis, M.A.

IO. Zulkarnain Oeyoeb, S.H. M.H.

11. Ors. Tanurwinaku, SH. M.H.

12. Rudi Faizal, S.H.

13. Ridho

Menteri Perindustrian clan Perdagangan

Staf Ahli Menperindag

Ka. Badan Agribisnis Departemen Pertanian

Karo Hukum Deptan

Karo Hukum & Organisasi Kejakgung

Wakil Sekretaris Kabinet

Karo Peng. lnvestasi PKPM

Karo Hukum & KLN Dephub

Karo Hukum Dep. Pertambangan dan Energi

Karo Hukum Dep. Koperasi dan PKM

KETUA RAPAT (RAMBE KAMARUI, ZAMAN, M.Sc) :

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rapa! Pansus kami buka.

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran para Anggota Pansus. Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah serta jajarannya pada Rapat Pansus untuk memasuki Pembahasan Tingkat III pada hari ini.

Hari ini agenda acara kita adalah sesuai dengan jadwal yang sudah ada di tangan kita masing-masing. ada 3 (tiga) rnata agenda acara:

I. Pembahasan Rancangan Acara Rapat Pansus.

3. Pembahasan Rancangan Mekanisme Kerja Pansus. Penyampaian penjelasan DIM Persandingan yang disampaikan oleh pihak Pemerintah yang menetapkan acara Pansus ini.

Acara yang pertama pada dasarnya jadwal acara Pansus sudah kita bahas dan juga sudah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya. dan juga menetapkan mekanisme kerja Pansus. pembahasannya juga pembicaraannya sudah dibahas pada Rapat-rapat Pansus sebelumnya. baik oleh para Anggota Pansus sendiri dan unsur-unsur yang mewakili pihak Pemerintah, tetapi karena memang Pansus ini untuk menetapkan acaranya dan sekaligus untuk menetapkan mekanisme kerja Pansus. itu seharusnya ditetapkan bersama-sama dengan pihak Pemerintah. oleh karenanya pada pagi hari ini. agenda acara yang pertama dan agenda acara yang kedua kita tetapkan. memang secara khusus yang seharusnya dalam Pembicaraan Tingkat I atau Tingkat II mata acara ini harus sudah kita tetapkan dan juga mekanisme kerja Pansus seharusnya sudah ditetapkan.

Oleh karenanya pada pagi hari ini kami kira kita akan menetapkan agenda acara ini yang pada dasamya dari beberapa hari sebelumnya atau pada saat pembicaraan kedua agenda acara ini sudah kita bicarakan dan tidak mengalami perubahan yang sangat prinsip, akan tetapi juga mekanisme pembahasan kita setelah melalui Pembahasan Tingkat I dan II sekaligus langsung pada tanggal 18 ini masuk kepada Pembahasan Tingkat III.

Saudara-saudara Pimpinan~

Saudara Marzuki Achmad. pada saat ini juga sedang menghadiri undangan dari Yayasan atau LSM yang melakukan diskusi tentang Undang-Undang Anti Monopoli di Semarang, jadi sudah sedemikian halnya kita masih memenuhi undangan atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang berkembang. khusus untuk membahas acara ini dan kami kira beberapa Anggota yang belum hadir pada kesempatan ini. tetapi Rapat ini sudah kuorum karena jumlah Anggota Pansus yang hadir adalah 36 orang dari 65 orang Anggota, pengertian kuorum di sini adalah lebih dari setengah jumlah Anggota yang hadir bersama-sama dengan Pernerintah. Rapat ini sudah dianggap kuorum.

Saudara-saudara,

Acara pertama kita, kami kira untuk menetapkan jadwal acara Rapat Pans us yang kita mulai yang lalu juga sudah berjalan dan otomatis kita tetapkan, dan pada hari ini tanggal 18 Nopember 1998 acara akan kita laksanakan dan beberapa mata agenda acara juga kita buat cadangan kalau sekiranya pagi hari sampai sore masih kita cadangkan untuk malam hari dalam acara tersebut. dengan catatan bahwa mata agenda acara ini akan berakhir dan Raker dengan pihak Pemerintah itu akan berakhir pada tanggal 30 bulan ini, yaitu sudah berakhir

Rapat Kerja Pansus dengan pihak Pernerintah. Jadi kurang lebih I 0 hari, dan pada tanggal l Desernber 1998 sudah kita rnulai Rapat Panitia Kerja, hal mana Rapat Panja ini setelah Raker-raker sudah ada kesepahaman yang rnenyangkut DIM yang disampaikan oleh Pemerintah langsung untuk memasuki Rapat Panitia Kerja. Juga bisa: paralel dengan Rapat Panitia Kerja juga dilakukan, Rapat Timus, atau Rapat Tirncil atau juga rapat-rapat yang rnembahas khusus yang rnenyangkut redaksional, itu yang dijadwalkan dari tanggal I Desernber 1998 sampai dengan yang seiring dengan Rapat Paralel sarnpai dengan 14 Desernber 1998, yang rnana· pada tanggal 15 Desernber 1998 sudah melakukan Laporan Timcil, Timus, d°an Timsin kepada Panja dan pada saat tanggal 16 Desernber 1998 dilakukan kembali Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah yang agenda acaranya adalah ~aporan Hasil Panitia Kerja, yang kedua Pengambilan Keputusan Pansus, ketiga Penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang antara Pansus dengan pihak Pemerintah, dan tanggal 17 Desember 1998 sudah Rapat Fraksi untuk mempersiapkan pembicaraan atau Rapat Paripuma DPR RI dalam rangka Pernbicaraan Tingkat IV Pengarnbilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang yang dibahas oleh Pansus dengan Pernerintah tersebut.

Saudara Menteri dan Saudara-saudara sekalian;

Saya kira, jadwal acara demikian ketat, mudah-mudahan acara yang kita tetapkan ini bisa kita ikuti kalau tidak ada hal-hal aral melintang yang sangat untuk tidak men&ganggu acara ini, mudah-mudahan dari sisi masalah-masalah atau dari mekani"sme pembahasan kalau toh nanti akan kita sepakati dan akan kita masuki pembahasannya, kami kirajadwal ini cukup waktu, setidak-tidaknya memadai untuk kita lakukan pembahasan secara mendalarn dari Rancangan Undang-Undang yang akan kita bahas ini. Di samping itu, karena memang dalam suasana beberapa hari yang lalu Sidang Istimewa kita lakukan ada semangat yang berkembang bahwa aspirasi dan soal demokrasi yang kita tetap harus pertimbangkan dalam bangsa kita, khususnya dalam Pansus ini, yaitu soal perbedaan pendapat, soal pemaksaan kehendak, pemaksaan pikiran saya kira tidak terlalu harus kita tekankan dalam forum ini, karena memang bertentangan deng_an makna demokrasi yang kita kembangkan sekarang.

Berikutnya adalah hal-hal yang menyangkut masalah-masalah yang berkernbang di dalarn Rapat ini nanti yang tentunya juga tetap harus kita selesaikan dan bahas tanpa sepertinya Rapat Pansus ini untuk memudahkan. Tidak memuffahkan tetapi juga harus ada niat di antara kita semua untuk memperlancar pembahasan-pembahasan kita di dalam Rapat Pansus tersebut. Oleh karena~ya, aspirasi-aspirasi yang berkembang baik dari masyarakat yang walaupun se'?elum Rancangan Undang-Undang ini dirumuskan oleh DPR, karena ini usul inisiatif sudah menampung aspirasi masyarakat, tetapi dalam acara-

acara Pansus berikutnya di dalam agenda acara ini memberikan waktu untuk menerima aspirasi masyarakat dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum. Oleh karenanya, ada dua hari ditetapkan dalam agenda acarn ini yaitu tanggal 20 Nopember 1998 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan KADIN Indonesia. Asosiasi Pulp dan RDPU dengan kalangan Perguruan Tinggi serta IKAHI. serta tanggal 23 Nopember 1998 dilakukan juga RDPU dengan BUMN dan pelaku

usaha lainnya. mungkin yang dimaksudkan di sini adalah pelaku usaha yang bersifat koperasi dan memang dari pihak-pihak yang aktif di koperasi sudah meminta untuk mengadakan RDPU dengan DPR yang menyangkut soal atau masalah RUU Larangan Praktek Monopoli ini. Dan juga dilanjutkan RDPU dengan Koperasi lagi dan pihak LSM, dua hari itu kita berikan jadwal waktu

untuk melakukan RDPU dengan masyarakat.

Mungkin di hari-hari berikutnya akan ada pennintaan saya kira tidak salah juga kalau nanti acara ini menyesuaikan kalau memang ada permintaan­permi ntaan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR khususnya yang menyangkut RUU ini nanti akan kita sesuaikan dengan waktu yang sudah kita tetapkan.

Demikian agenda acara. kami minta karena memang ini sudah dari para Anggota. langsung pada saat sekarang ini kami minta tanggapan dari pihak Pemerintah untuk kita sepakati agenda acara ini, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc):

Saudara Pimpinan Pansus Dewan yang saya hormati. para Anggota yang saya honnati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama kami terima kasih kami ucapkan atas bisa terselenggarnnya pembicaraan Tingkat III yang akan segera dimulai pada hari ini dalam rangka penyelesaian RUU Hak Inisiatif DPR mengenai Larangan Praktek Monopoli. kami sangat menyambut jadwal acara yang sangat padat tetapi akan diakhiri masih pada tahun takwin 1998 ini sehingga memenuhi berbagai tuntutan khususnya dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meletakkan dasar ekonomi kita yang sangat diperlukan dalam rangka menghadapi ern baru dalam bidang ekonomi khususnya undang-undang ini akan merupakan satu produk refonna-;i yang sangar dinantikan.

Mengenai jadwal yang tel ah tadi disampaikan oleh Saudara Pimpinan kami pada dasarnya bisa menerima jadwal ini. dimana pada minggu-min&,au pertama diadakan Rapat-rapat Pansus dan baru mulai minggu ke 2 tanggaJ 23 akan diadak<in. ranggal I bulan Desember Rapat-rapat Panitia Kerja.

Satu hal yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan dan para Anggota adalah kita memasuki dalam jadwal ini, Rapat Kerja Pansus di minggu

ke 4 bulan Nopember ini ada jadwal rutin dari Pemerintah yaitu yang pertama sidang Dewan Ketahanan Ekonomi Nasional itu pada minggu ke 4, dimana kami sendiri adalah anggotanya dari Dewan Ketahanan Ekonomi Nasional dan salah satu fokus yang akan dibahas dalam sidang yang akan datang adalah masalah yang menjadi tanggung jawab daripada kami yaitu mengenai trade financing dan masalah ekspor, sehingga nanti kami akan menyampaikan kepada saudara Pimpinan penyesuaian mungkin acara-acara tertentu biasanya sidangnya itu hari Jum' at setelah sholat Jum' at, sehingga di sini say a Ii hat ada tanggal 27, tapi nanti secara rincinya akan kami sampaikan menunggu kembalinya Bapak Presiden dari APEC, dan juga pada minggu ke 4 ini adalah persiapan, karena saya lihat hari Rabu-nya tanggal 2 Desember 1998 itu sudah memasuki minggu pertama bulan Desember yang berarti ada sidang Kabinet terbatas mengenai bidang ekonomi, keuangan dan industri, dan biasanya didahului hari Senin tanggal 30 juga adanya Raker yang dimana kami harus biasanya melaporkan masalah-masalah yang akan dibawa ke Sidang Kabinet. Tetapi karena sampai hari ini persis mengenai jam, acaranya belum kami dapatkan mungkin pada waktunya nanti akan kami sampaikan untuk sedikit mencocokkan yaitu tanggal 27, tanggal 30 dan tanggal 2 karena ada sidang Kabinet, mengenai tanggal 2 saya kira sud~h tidak ada masalah karena tanggal 2 sudah ada Rapat Panitia Kerja, sehingga kami tidak terlalu perlu sepenuhnya berada di Rapat Panitia Kerja.

Para Anggota Pansus yang saya hormati,

Saya kira mengenai jadwal ini tidak ada permasalahan di kita, kita akan mengikuti saja. ~mang dalam Rapat Pembahasan Tingkat III ini untuk pertama kalinya bahwa DIM disusun oleh pihak Pemerintah, jadi kalau disana-sini ada masalah-masalah tentunya ini satu exercise pertama, mungkin juga mekanismenya kita perlu melihat bagaimana mekanisme pembahasan, biasanya kalau Rancangan. Undang-Undang disiapkan oleh pihak Pemerintah, seolah­olah Pemerintah menghadapi beberapa Fraksi sekaligus, sekarang saya kurang tahu dalam mekanisme kita apakah bahasa dari Pansus ini merupakan bahasa yang sudah merupakan keputusan bersama diantara Pansus Fraksi-fraksi dalam DPR, sehingga pada dasarnya kita menghadapi satu antara Pansus dengan Pemerintah, mungkin ini yang perlu kita selaraskan, karena ini mekanisme yang sama sekali baru.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tcrima kasih.

Saudara para Anggota Pansus yang kami hormati.

Saya kira yang dijelaskan oleh saudara Menteri tadi tentang jadwal acara, penyesuaian jadwal acara kami kira dapat kita pahami. Karena jadwal yang pasti jam berapa yang disampaikan tadi belum dapat diketahui.

Oleh karenanya kami kira kita dapat memahami akan masalah bagaimana ketatnya jadwal waktu ini dan jika ada sudah kita ketahui nanti pada saat-saat tertentu jadwal dari Saudara Menteri untuk bisa menghadiri secara pasti atau mudah-mudahan bisa mengikuti. Oleh karenanya jadwal ini dapat kita sepakati dengan memahami apa yang disampaikan tadi agar kiranya jadwal ini sebagai pegangan kita yang jika dalam pertengahan persidangan atau Rapat-rapat Pansus nantinya perlu penyesuaian akan segera kita sesuaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan tadi.

Rapat kita setujui ?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Saudara-saudara. jadwal acara kita sudah kita tetapkan dengan catatan tadi akan ada penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan.

Berikutnya acara yang kedua. adalah soal mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli ini. Jadi kalau di DIM yang kita terima soal judul ini masih perlu kita bahas lebih dalam. saya kira pada saatnya nanti akan kita perbincangkan soal ini. sebab ada beberapa hal memang yang menyangkut mekanisme musyawarah ini yang kita kembangkan juga tentang semangat reformasi sekarang sebagaimana yang dikatakan tadi. apalagi dari habis kita selesaikan Sidang Istimewa secara baik. Oleh karenanya. tata carµ musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Pansus membahas Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli ini beberapa hal yang hanya ditekankan mekanisme yang kebiasaan kita lakukan hanya terbalik dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang dan ini memang pengalaman pertama dari perkembangan legislatif kita pada saat sekarang bahwa secara utuh memang Rancangan Undang-Undang ini sebagai usul inisiatif yang pertama dilakukan dalam 3 dasawarsa terakhir ini. yang kami maksudkan penuh adalah utuh dalam suatu wujud Rancangan Undang-Undang. Olch karenanya. mekanisme kerja kita. kita bagi dalam yang umum yang sifatnya bahwa pembahasan dan

pengambilan keputusan dalam Pansus Rancangan Undang-Undang ini berlandaskan Demokrasi Pancasila dan tetap mengacu kepada Tata Tertib DPR. Ini Tatib DPR tidak ada kaitannya dengan Tatib MPR yang kemarin, serta menganut prinsip effisiensi dan efektivitas kerja.

Yang kedua, hat yang umum adalah tentang DIM sebagai bahan utama pembahasan J?IM yang disiapkan tentunya oleh pihak Pemerintah, dan dalam membahas ini semua dibentuk Pansus sesuai dengan Keputusan DPR RI dengan perbandingan Pansus ini tetap juga dari unsur-unsur secara proporsional dari Fraksi-fraksi yaitu 65 orang jumlahnya secara keseluruhan, FABRI I 0 orang, FKP 39 orang, FPP 13 orang, FPDI sebanyak 3 orang. Dari Pansus ini perlu kami sampaikan melalui forum ini khususnya kepada Saudara Menteri bahwa jumlah pengusul RUU ini sebenarnya 34. Jadi sudah lebih dari setengah Anggota Pansus ikut dalam Tim Pansus ini, dan Pansus ini juga yang selebihnya yang jumlahnya sampai 65 orang itu tetap tambahan-tambahan kelengkapan daripada Fraksi masing-masing yang walaupun sebenarnya tadi Pak Menteri sebelum masuk, para Pimpinan menanya koq ada pakai Fraksi-fraksi, kita di sini kan sudah satu sudah DPR, saya katakan itu hanya menunjukkan tempat duduk saja.

Jadi di dalam Rapat Pansus ini sebetulnya sudah satu, kalaupun toh nanti keluar sudah merupakan pendapat DPR, karena Rancangan Undang-Undang yang kita bahas adalah Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, bukan Rancangan l}ndang-Undang Usu! Inisiatif perorangan walaupun sumber pertamanya dari perorangan, tetapi dalam Pembicaraan Tingkat I ini sudah menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, tetapi dalam mekanisme yang berikutnya dalam rapat-rapat, unsur-unsur Fraksi secara proporsional agar sekiranya menjadi satu tetap kita atur sedemikian rupa unsur-unsur dari Fraksi masing-masing untuk diikutsertakan baik dalam mekanisme-mekanisme rapat kita selanjutnya. Oleh karenanya, rapat-rapat kita untuk membahas Rancangan Undang-Undang ini pertama adalah Rapat Intern Pansus, itu sudah berjalan dan mungkin pada saatnya sesuai dengan jadwal acara juga Intern Pansus, artinya Rapat Intern .Pansus ini tanpa juga harus diikuti oleh pihak Pemerintah, jadi intern Pansus itu sendiri dan juga Rapat Kerja Pansus yang mana Raker Pansus ini sebagaimana jadwal juga harus (karena Rapat Kerja) dihadiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mewakili Pemerintah dan didampingi oleh sejumlah pejabat sesuai dengan keperluan.

Berikutnya Rapat Panitia Kerja, dalam arti bahwa Rapat Panitia Kerja ini, di sini sudah kita tetapkan bahwa keanggotaannya terdiri dari 5 Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus sejumlah 33 orang yang mewakili. Jadi dalam Rapat Panja itu jumlahnya adalah 33 orang sudah kita tetapkan. Di sini barn muncul soal

mekanisme dati Fraksi-fraksi yang ada untuk mewakili dan memenuhi sejumlah 33 orang itu dan Rapat Panja ini adalah hal-hal yang sudah kira-kira disepakati secara umum di dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah itu akan langsung masuk kepada Rapat Panja. Salah satu contoh yang kami ambilkan adalah seperti mekanisme rapat sebelumnya misalnya masalah judul, kalau masalah judul sudah ada kesepahaman, pihak Pemerintah setuju misaJnya, sudah sepaham dengan pendapat atau rumusan yang diajukan oJeh DPR cuma ada perubahan­perubahan kecil langsung masuk ke dalam Rapat Panja.

Berikutnya adalah Rapat Tim Kecil, juga Rapat Timcil ini keanggotaannya terdiri dari 5 Pimpinan Pansus dan I 0 Anggota Panja, mungkin ini ada pengurangan dengan mekanisme yang lama, ini lebih diperkecil juga mewakili unsur-unsur dari Fraksi masing-masing. Rapat Timcil ini juga adalah dengan ketentuan kuorum sesuai dengan Tata Tertib DPR, semua ketentuan kuorum dalam Rapat-rapat Pansus ini juga mengacu kepada Tatib DPR, dan berikutnya adaJah Rapat TimciJ juga harus dan wajib diikuti oleh pihak Pemerintah, sedapat mungkin di sini dinyatakan jika sudah masuk dalam Rapat Timcil sedapat mungkin juga dihadiri oJeh Eselon I dari pihak Pemerintah dan didampingi oJeh pejabat Pemerintah sesuai dengan keperluan.

Demikian juga Rapat Tim Perumus, apabila sudah dari Rapat Kerja tadi hanya soaJ perumusan kata-kata saja, bisa langsung masuk ke dalam Rapat Timus, jadi juga bisa dilakukan paralel. Setelah itu semua selesai juga diJakukan Rapat Tim Sinkronisasi yangjabarannya saya kira sudah ada di dalam mekanisme ini.

Berikutnya, haJ yang kedua adalah Pimpinan Rapat.

Dalam rapat-rapat kita dalam Pansus ini bahwa Rapat Pimpinan juga ada. Rapat Intern, Rapat Kerja dan Jobi Pansus, saya kira ini Pak Menteri sangat penting, Jobi · Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus dan Rapat dan lobi Panja dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus dari FABRI selaku Ketua Panitia Kerja. Saya kira ini harus kita sepakati, daJam hal ini Pak Samsoedin. Rapat dan lobi Tim Kecil dipimpin oJeh Wakil Ketua Pansus dari FPP selaku Ketua Tim Kecil, ada Pak Bachtiar · Chamzah. rapat dan Jobi Tim Perumus dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus dari FKP selaku Ketua Tim Perumus, Pak Marzuki sedang di Semarang, R:apat dan Jobi Tim Sinkronisasi yang dipimpin Ketua Pansus dari Fraksi Demokrasi Indonesia Bapak Drs. Anthonius Rahail, dan jika misaJnya Pimpinan rapat berhaJangan bisa digantikan oJeh Anggota Pimpinan lainnya, jadi bisa juga diputar. Soal fungsi dan togas rapat saya kira sudah kami utarakan tadi dalam p€ngantar dalam Rapat Intern Pansus juga fungsinya apa. Rapat Kerja Pansus yang sudah kita mulai hari ini dan akan masuk untuk mengambil keputusan terhadap materi DIM, persandingan tentanj!; RUU Larangan Praktek

Monopoli yang bersifat substansial, jadi Tim ini sudah dipersiapkan oleh pihak Pemerintah.

Yang kedua adalah membahas dan mengambil keputusan terhadap keseluruh Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli yang selanjutnya dijadikan Draft Rancangan Undang-Undang untuk diajukan dalam pembicaraan tingkat IV DPRRI yaitu pada bulan Desember sudah kita jadwalkan juga.

Rapat Panitia Kerja yaitu membahas dan mengambil keputusan terhadap materi Tim Persandingan yang ditugaskan oleh Rapat Kerja Pansus, jadi dari hasil Rapat Kerja Pansus kita turunkan menjadi Rapat Panitia Kerja, dan Rapat Panitia Kerja ini juga mengambil keputusan terhadap keseluruhan perumusan Draft Rancangan Undang-Undang hasil kerja Timus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi yang selanjutnya juga kita gunakan sebagai Draft Rancangan Undang-Undang, demikian juga Rapat Tim Kecil, Rapat Tim Perumus, Rapat Tim Sinkronisasi dan juga !obi yang dapat juga membahas mengambil keputusan atas rnateri DIM persandingan RUU Larangan Praktek Monopoli, yang kita tidak mencapai mufakat pada rapat bersangkutan yang hasilnya juga untuk diajukan dalam rapat yang bersangkutan tersebut, lobi dan rapat Pimpinan juga demikian.

Yang ketiga, cara pernbahasan dan pengambilan keputusan juga demikian dalam Rapat Kerja Pansus kita bahas hal-hal yang substansial itu sendiri dengan catatan bahwa :

Pertama, substansial dan formula materi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Tim Persandingan yang diusulkan jika sekiranya tetap, oleh Pemerintah langsung dimintakan persetujuan Pansus, jadi dalam Rapat Kerja kita nanti kalau kiranya tetap langsung kita ketok dan setujui dengan catatan persetujuan tersebut dapat juga ditinjau kembali jika memiliki relevansi atau berkaitan dengan materi lain yang dibahas berikutnya atas kesepakatan Pansus dengan Pemerintah, bila materi DIM persandingan hanya bersifat redaksional langsung dapat dimintakan persetujuan Pansus dan Pemerintah untuk menugaskan Tim Perumus merumuskan formulasi materi tersebut deng.an menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa hukum yang baik dan benar, oleh karena dalam perumusannya nanti saya kira kita harus libatkan ahli bahasa dan juga mengerti bahasa hukum dan bukan hanya bahasa saja.

Berikutnya setiap materi DIM Persandingan pada dasarnya dibahas paling banyak 3 kali, jadi DIM persandingan dibahas paling banyak 3 kali putaran. artinya tidak ·termasuk penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap materi dirna~sud, jadi 3 kali putaran Pemerintah menjelaskan dibahas 3 kali

putaran oleh Anggota Pansus ini, paling banyak jadi tidak boleh lebih. Apabila telah 3 kali putaran posisinya substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung kita syahkan, substansi disetujui rumusan belum disetujui, kita serahkan kepada Tim Perumus. Substansi yang belum disetujui diupayakan penyelesaiannya melalui forum Jobi dan apabila belum selesai dapat ditempuh dengan tunda untuk dibahas kembali oleh Pansus dalam rapat berikutnya dibahas dalam Rapat Panitia Kerja, jadi nanti tergantung dengan kesepakatan kita sesuai dengan substansi masalahnya. Dalam Rapat Panja tugasnya seperti tadi, aliran daripada Rapat Kerja, rapat Tim Kecil juga demikan, rapat Timus juga derriikian, rapat Tim Sinkronisasi juga demikian, saya kira dengan mekanisme kerja seperti ini dan jadwal waktu yang sudah kita tetapkan mudah-mudahan dapat kita ikuti, karena memang dengan berbagai macam forum yang bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah jika tirnbul pada saat rapat Pansus kita. Oleh karena Saudara-saudara para Anggota Pansus kami menawarkan tanggapan pihak Pemerintah dengan tata cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Pansus kita untuk membahas RUU ini, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc) :

Terima kasih Saudara Pimpinan Pansus dan para Anggota Dewan. Anggota Pansus yang saya hormati setelah mendengarkan dan menyimak yang disampaikan oleh Pimpinan rnengenai mekanisme pernbahasan pada tingkat tiga ini, pada dasamya kami dapat menerima penuh mekanisme ini, karena sudah bisa memberikan landasan bagi kita dalam rangka pembahasan secara rinci baik ditingkat panitia, tim kerja maupun ditingkat lobi. sehingga dengan demikian pembahasan kita Insya Allah dapat bisa Jancar sesuai dengan jadwal, terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

KETUA RAPAT : --

Terima kasih, acara kedua sudah selesai, jadi perlu kami sampaikan ini persetujuan langsung karena sebelum masuk kesini, ini sudah kita bahas. Acara yang ketiga ad~lah penyampaian DIM karena ini sudah masuk dalam pembicaraan tingkat 3, penyampaian DIM atau katakanlah DIM persandingan yang disarnpaikan oleh Pemerintah dan kepada kita sekalian saya kira sudah disampaikan DIM-DIM ini yang disiapkan oleh Pemerintah, jika boleh karni usulkan melalui rapat bahwa hari ini pihak Pemerintah akan menyampaikan DIM masalati-masalah dari Rancangan Undang-Undang sebagai tanggapan dari Pemerintah dari mulai bab sampai pasal per pasal disampaikan sekaligus sampai

selesai, dan setelah itu kami kira nanti tidak usah Jangsung menanggapi atau rapat ini kita skors dan kita Janjutkan besok pagi untuk kita para Anggota karenanya memang masalah DIM ini Anggota barn terima pagi ini, kalau saya pribadi kemarin sore saya sudah menerima, tapi kalau Anggota barn pagi tadi di ruangan, oleh ·karenanya rapat hari ini rapat yang menyangkut masalah DIM ini pihak Pemerintah atau Saudara Menteri Perindustrian Perdagangan, menyampaikan secara keseluruhan tentang DIM ini pada para Anggota Pansus dan setelah itu tidak <lulu dilakukan tanya jawab, tetapi nanti setelah Rapat Panitia Kerja kita selesai sore hari mungkin akan Janjutkan Rapat Intern Pansus untuk mempersiapkan bahasan besok, jadi ini sudah termasuk penyesuaian karena soal teknis, dengan demikian nanti mungkin juga agak lama tidak usah dipersingkat penjelasan ini, jadi kita targetkan sampai siang hari pas pukul 13.00 WIB, 1,5 jam untuk kita bisa mendengarkan masalah-masalah yang disampaikan oleh pihak Pemerintah, karena memang perlu kita bahas secara dalam ada beberapa hal ketetapan Sidang lstimewa MPR yang juga perlu hams menyernangati dan setidak-tidaknya Rancangan Undang-Undang ini saya kira juga sudah t~rmasuk dari wujud pelaksanaan ketetapan Sidang lstimewa MPR, yang pertama tentang GBHN mini kita yaitu Pokok-pokok Reformasi yang menyangkut di bidang ekonomi sangat tuntas dijelaskan di sana bahwa khusus di bidang ekonomi khususnya di dalam kondisi umum tentang ekonomi hal mana kehendak untuk penyelenggaraan perekonomian nasional untuk mengacu kepada amanat Pasal 33 UUD 45 dinyatakan juga di situ secara tegas karena memang saat .ini telah menunjukkan corak yang sangat monopolistik jadi itu dianggap masalah yang paling penting dan akibat-akibat yang monopolistik itu dinyatakan dalam pokok-pokok reforrnasi kita yang menjadikan perekonornian kita dalam posisi yang sulit dan berlanjut dalam krisis ekonomi yang lebih luas, itu di dalam pokok-pokok reformasi juga dinyatakan secara tuntas.

Di dalam kebijakan reformasi dan pokok-pokok reformasi tersebut, didalam kebijakan reformasi pembangunan pelaksanaan reformasi bidang ekonomi juga upaya-upaya penanggulangan krisis yang ada sekarang maka agenda yang hams dijalankan di situ dari TAP MPR yaitu membuat perekonomian Jebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktek monopoli dinyatakan secara tegas salah satu dari penyelenggaraan pokok-pokok reformasi itu, untuk menanggulangi krisis yang menghilangkan berbagai praktek monopoli serta mengembangkan sistem insentif dan mendorong efisiensi serta inovasi, itu yang menyangkut pokok-pokok reformasi, yang secarategas lagi di dalam TAP MPR didalam Sidang Istimewa juga ditetapkan tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang juga hams menyemangati yang ada point-pointnya sebagai salah satu pelaksanaan daripada TAP-TAP MPR tersebut,jadi memang sangat berbahagia Rancangan Undang-Undang ini barn dua hari ditetapkan

langsung kita laksanakan dalam rangka wujud undang-undang yang lainnya belum, oleh karena dalam forum ini kita tidak menutup kemungkinan kesepakatan kita bahwa ini untuk terbuka dan pers dan kami sampaikan kepada pihak Pemerintah sekarang Pers maupun cetak elektronik untuk kita sertakan didalam masalah ini agar kiranya bahwa pelaksanaan daripada TAP MPR itu juga langsung disahuti oleh pihak Pemerintah clan juga disahuti oleh DPR karena dipokok-pokok reformasi juga dinyatakan harus segera dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR dalam penyelengaraan TAP-TAP MPR tersebut, saya kira demikian cuma pengantar saja dan clalam penjelasan berikutnya saya kira pihak Pemerintah menjelaskan secara terurai sebab kami lihat disini adalah hampir dari bab maupun pasal mendapat tanggapan yang serius dari pihak Pemerintah, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, MSc) :

Teri ma kasih Saudara Pimpinan clan para Anggota Pansus yang saya hormati, satu kebahagian kami dari Pemerintah dari pembahasan dari RUU ini merupakan pembahasan yang pertama dengan bertitik tolak dari semangat Sidang Istimewa yang barn lalu, dengan berbagai hasil ketetapan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan efo~iensi perekonomian nasional kita. Dengan titik tolak dan semangat tersebut maka kebijaksanaan persaingan yang sedang kita bahas ini harus sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini maupun pada waktu-waktu yang akan datang sesuai dengan arahan dengan ketetapan MPR yang barn saja kita dapatkan beberapa hari yang lalu, memang penyusunan pengisian daftar pengisian masalah atau DIM adalah suatu prosedur yang biasa dilakukan selama ini, perbedaan kali ini adalah bahwa DIM disusun oleh Pemerintah, Rancangan Undang-Undang-nya adalah disusun oleh DPR atau Usu! Inisiatif, sehingga apabila anggota Pansus yang terhormat akan mendapatkan dalam DIM tersel:mt ada beberapa perbedaan pendapat dalam pasal-pasal yang diatur yang tad_i disampaikan hampir disemua pasal ada komentar dari Pemerintah maka sebenarnya perbedaan pendapat ini adalah wajar pada dasarnya dilihat dari ada perbedaan ketidaksesuaian sudut pandang daripada Anggota Dewan yang kita hotmati dengan sudut panclang Pemerintah. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain menyangkut secara umum adalah mengenai judul undang­undang itu sendir:i.

Yang kedua mengenai pengecualian mengenai usaha kecil dan kegiatan usaha koperasi yang melayani kebutuhan Anggotanya.

Ketiga mengenai cakupan undang-undang tidak hanya menjangkau praktek jual beli saja, tapi juga mencakup masalah sewa beli dan sewa menyewa.

Keempat mengenai pengaturan struktur pasar.

Kelima. izin bagi proses penggabungan konsolidasi dan peleburan.

Keenam. mengenai prosedur penanganan perkara ataupun sengketa.

Ketujuh. mengenai sanksi pidana.

Perbedaan Iain juga menyangkut sistematika dari Rancangan Undang­Undang ini akan dilihat dari nanti DIM satu per satu yang akan disampaikan. Kami harapkan mudah-mudahan para Anggota Dewan dan Anggota Pansus terhormat bersama-sama kita dapat menyusun suatu undang-undang dengan sistematika yang baik yang terhindar dalam bentuk pengulangan pengaturan pasal-pasalnya. Saudara Pimpinan izinkan sekarang saya memasuki suatu penjelasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah bab per bab secara menyeluruh dari DIM yang telah kami susun. Persaingan usaha memang mempunyai pengertian lebih luas dari hanya sekedar praktek monopoli yaitu dapat mencakup pendekatan perilaku pasar dan sekaligus struktur pasar. sehingga dapat mencakup tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya persaingan usaha atau monopoli yang merugikan masyarakat. ini suatu dasar alasan pertama kenapa Pemerintah mengusulkan adanya perubahan atas judul Rancangan Undang­Undang tersebut menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Persaingan Usaha.

Penggunaan terminologi Larangan Praktek Monopoli akan membawa konsekuensi terhadap penjabaran pengaturan substansi undang-undang menjadi lebih sempit walaupun dalam Rancangan Undang-Undang itu sendiri yang disampaikan oleh Dewan yang terhormat mempunyai cakupan yang lebih luas dari sekedar judul larangan praktek monopoli. tetapi ada kesan nantinya bahwa kalau judulnya sangat terfokus pada praktek monopoli maka isinyapun akan mengalir dari judul tersebut. Penggunaan terminologi larangan praktek monopoli dikhawatirkan akan kurang sejalan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang menginginkan adanya monopoli atau penguasaan oleh negara terhadap cabang­cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu memang di dalam prakteknya akan terjadi monopoli yang bersifat alami yang disebabkan memang ada fak~or-faktor alam yang menyebabkan monopoli dalam bidang usaha tersebut tetapi sama sekali tidak mengganggu persaingan usaha sehingga hal ini perlu dimungkinkan adanya kemungkinan monopoli tersebut.

Sehingga dengan latar belakang tersebut Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati bahwa kita melihat bahwa perlunya ada penyesuaian mengenai judul dari Rancangan Undang-Undang tersebut. lalu mengenai masalah di preambule yaitu dalam Menimbang. Mengingat Pemerintah melihat bahwa . perlunya adanya kejelasan mengenai pemberian peluang bagi setiap pelaku usaha untuk memperoleh kesempatan berusaha yang sama adil dan merata, sehah itu kita men~usulkan ada bcbcrnna nerubahan dalam Menimbang, demikian

juga perlu adanya kaidah yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional ditujukan dalam rangka menghadapi iklim persaingan global sebab itu nanti bisa kita lihat dalam Mengingat kita ingin mengaitkan dengan Undang.: Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang agreement daripada Double WTO kedalam pertimbangan kita. Selain itu yang penting juga disampaikan bahwa didalam rangka undang-undang ini selain daripada kita ingin menciptakan suatu persaingan yang sehat dan wajar juga penting adalah tujuan undang-undang tersebut yang telah disampaikan dalam bah Menimbang. yaitu untuk dicegahnya pernusatan ekonomi pada satu atau beberapa usaha yang mengakibatkan terganggunya persaingan usaha sehingga dalam hal ini kita mengusulkan adanya satu penyesuaian-penyesuaian dalam bah Menimbang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati. khususnya dalam masalah landasan untuk memberikan arahan kebijaksanaan guna menciptakan disiplin pelaku usaha maka kiranya diperlukan suatu rumusan baru di dalam Menimbang yang telah kami sarankan sesuai dengan DIM. sedangkan bab-bab berikutnya dalam Menimbang ini kita dapat menyetujui apa yang disarankan oleh undang-undang yang disampaikan oleh DPR dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Seperti saya katakan tadi Bapak Pimpinan khusus dalam Mengingat maka kita menyarankan bahwa agar adanya agreement kita dalam rangka pendirian Double WTO untuk dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam Mengingat dan tadi atas peringatan Saudara Pimpinan mungkin ketetapan-ketetapan MPR itu yang baru saja ditetapkan oleh MPR beberapa hari yang lalu saya akan sangat menyetujui kalau dalam bah Mengingat itu dimasukkan ketetapan MPR yang terbaru sehingga betul-betul Rancangan Undang-Undang yang kita persiapkan ini adalah penjelmaan dari ketetapan yang telah dilaksanakan dalam Sidang lstimewa yang baru lalu. Saudara Pimpinan yang terhormat dan para Anggota kita memasuki bab-bab yang merupakan bagian Batang Tubuh dari Rancangan Undang-Undang. memang kami menyarankan adanya suatu pendefinisian yang lebih tegak mengenai apa itu monopoli, jadi perubahan yang kami sampaikan antara lain bahwa dapat disebutkan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau distribusi barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, jadi ada suatu penyempumaan dari Rancangan Undang-Undang yang disampaikan. Demikian juga mengenai batasan pemusatan kekuatan ekonomi jangan sampai tumpang tindih dengan batasan monopoli. mengingat batasan pemusatan kekuatan ekonomi mempunyai batasan yang sama dengan pengertian monopoli, disamping itu substansi dari butir 3 dari Bab I lebih menekankan pada posisi dominan. jadi kita harus melihat dari satu segi, yang pertama adalah posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha menguasai dan mengendalikan pangsa pasar baik barang ataupun jasa. Yang kedua adalah

memang rumusan yang lebih spesifik mengenai masalah ekonomi itu sendiri, jadi monopoli itu sendiri, jadi ada saran untuk diadakan satu penyesuaian­penyesuaian.

Kalau kita melihat pada bab-bab berikutnya ataupun pasal-pasal berikutnya para pelaku usaha dalam Rancangan Undang-Undang itu hclum mencakup Badan Usaha yang bukan Badan Hukum scperti Firma. CV atau Us<iha Dagang kecuali jik<i yang dimaksud dengan orang dalam rancangan terscbul adalah Firma, CV, Usaha Dagang dan persekutuan pcrdala lainnya, sehingga cakupannya harus mungkin ada penjclasan. maka yang dimaksud dengan orang itu yaitu yang tidak tcrmasuk ke dalam hadan usaha yang jdas ini adalah tcrmasuk Firma, CV. Usaha Dagang dan lain-lain. karena pada dasarnya hcntuk-bentuk usaha dagang tcrscbut mcmang cxis di negara kita.

Dcmikian juga mengenai kedudukan pelaku usaha pcrlu adanya pembatasan wilayah atau keberadaannya yaitu hanya di wilayah negara Republik Indonesia hal ini penting agar pelaku..:pelaku usaha di luar negara Republik Indonesia tidak J~akup dalam undang-undang ini. karena memang kita lalu mempunyai persetujuan yang di lmir daripada cakupan. Kalau kita berbicara mengenai persaingan usaha sebaiknya memang memuat unsur-unsur keadaan praktek bisnis yang sehal dimana pelaku usaha dapat melakukan kegiatannya di bisnis sektor industri dan perdagangan secara wajar. memang dalam pcrdagangan ini praktek bisnisnya sebetulnya adalah jual beli. scwa beli dan lain-lain. jadi ini perlu juga hahwa kita memberikan suatu penckanan suatu situasi pcrsaingan akan terjadi apabila antar pelaku usaha mcmpunyai produk banmg alau jasa yang sejenis atau sama jadi masalah hahwa pcrsaingan itu mcnjadi tidak wajar asal antara pclaku itu mcmang bcrsaing disatu produk alaupun jcnis jasa yang sama.

Saudara Pimpinan yang saya hormati dan para Anggota, kalau kita berbicara masalah perjanjian dalam Rancangan Undang~Undang ini dibatasi hanya yang tertulis saja, sedangkan untuk yang tidak tertulis nampaknya masuk dalam batasan persekongkolan dalam Rancangan Undang-Undang ini. Pemisahan ini kami anggap kurang tepat karena mcngakibatkan Rancangan Undang-Undang ini mengakibatkan jadi banyak pasal dan sekaligus banyak menimbulkan penafsiran. karena ternyata banyak pasal-pasal yang dikatagorikan sebagai perjanjian terlarang tetapi menjadi diperbolehkan juga dilakukan alas dasar persekongkolan dan aspirasi misalnya praktck diskriminasi harga atau penetapan harga lebih rendah juga dengan praktek jual rugi, untuk menghindari dari lolosnya praktek curang tertentu dari undang-undang ini maka pe1:janjian dalam Rancangan Undang-Undang ini harus tcrmasuk tindakan bcrsama pclaku usaha baik tertulis maupun tidak tcrtulis. jadi karcna pcrsyaratan masalah perjanjian dan pcrsckongkolan itu supaya kita samakan maka schaiknya bahwa untuk

menghadapi hal ini bahwa perjanjian sebaiknya mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk tindakan bersama pclaku usaha walaupun

tanpa adanya saling mengikatkan diri satu sama lain. mungkin kalau diluar

komplek ini saya ingin mcnyampaikan banyak sekali mungkin kesepakatan­kcsepakatan asosiasi pcrusahaan yan~ hisa mcngarah kc hal-hal yang demikian nantinya walaupun tidak ada yang tcrtulis dari perjanjian yang sering kita hadapi juga dalam praktek-praktck.

Karena perjanjian meliputi perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. seperti yang kami usulkan. maka khusus mengenai persekongkolan ini sebaiknya dijadikan satu dengan masalah perjanjian.

Kemudian mengenai pasar. batasan pasar memang perlu tetapi batasan

pasar dalam RUU ini kelihatannya terbatas pada pengcrtian pasar dalam arti

kata fisik. berupa tempat dan sarana bertemunya penjual dan pembeli. Pasar dalam Undang-Undang Persaingan harus terkait dengan persaingan itu sendiri atau termasuk tingkah laku pelaku pasar atau yang dikcnal dengan istilah pasar terkait.

Jadi pengertian pasar ini jangan sampai terfokus kcpada masalah fisik pasar. yaitu dimana tcmp;,1t tci:jadinya transaksi tctapi pasar dalam arti kata market yang lebih luas. yaitu pcngcrtian dalam perdagangan yang hiasa. Karena terminologis struktur pasar lersehul tidak dipakai dalam undang-undang dan sudah tergambar dalam proscntase penguasaan domimm pangsa pasar. Jadi ada Pasal 9 mengenai Struktur Pa."iar tersebut saya kira ini sudah bisa kita lihat di dalam rangka prosentase penguasaan dominan sendiri itu merupakan pangsa pasar.

Pangsa pasar pada prinsipnya berkaitan dengan suatu perhitungan harta yang menunjukkan tingkat penguasaan usaha, baik oleh satu pelaku usaha. beberapa pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha kecil. sehingga kami menyarankan adanya sedikit perubahan perbaikan dalam kata "pangsa pasar" sehagai uraiannya. itu ada di Pasal 10 dari naskah RUlJ atau butir 10.

Kami juga menyarankan bahwa mengenai harga pasar agar tidak merupakan substansi yang diatur dalmn undang-undang ini. karena ini akan sangat rumit nantinya dalam mcncapai satu pasar yang efisien. Konsumen bisa terdiri atas konsumen akhir atau konsumen antara. scrta dapat bcrhagai perorangan atau badan usaha. maka pcrlu ada pcnycmpurnaan daripada dclinisi konsumen untuk hisa mcncakup scmuanya.

Seperti yang tadi kami sampaikan. bahwa mengenai cakupan istilah barang tidak hanya terbatas pada harang yang diperdagangkan akan tetapi juga harus dapat mencakup pengertian barang yang dapat dihahiskan atau tidak dapat

dihabiskan dan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan. Jadi melihat konsumen, apakah dia inkonsumen ataupun konsumen antara, jadi ada satu perbaikan-perbaikan yang kami sarankan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,

Mengenai masalah Komisi Pengawas Usaha, seperti halnya kami sampaikan dalam Pandangan yang telah kami sampaikan memang Komisi hams mempakan lembaga yang diberi otoritas yang lebih luas dan independen agar dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri dan profesional dan tidak dipengamhi oleh Pemerintah atau lembaga lain. Sehingga memang penekanan bahwa Komisi ini hams independen, itu hams jelas-jelas tercermin di dalam undang-undang yang sedang kita bahas ini.

Saya kira mengenai masalah definisi Pemerintah, apalagi sedang dibahasnya masalah Otonomi Daerah, saya kira tidak usah kita jabarkanlah mengenai Pemerintah Pusat dan Daerah karena satu pengertian yang sudah menyelumh/ sudah umum mengenai definisi Pemerintah tersebut. Malahan kami menyarankan perlunya adanya definisi mengenai Pengadilan Niaga di dalam Rancangan Undang-Undang ini karena pengadilan yang akan banyak terkait justm adalah Pengadilan Niaga.

Karena banyaknya ketentuan yang akan mengatur atau mengecualikan Usaha Kecil dan Koperasi, karena itu kami menyarankan Pemerintah untuk juga dalam Rancangan Undang-Undang ini ada mmusan mengenai pengertian daripada Usaha Kecil dan Koperasi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, sehingga nanti tidak bertentangan dengan apa yang ada di undang-undang tersebut, karena ini sangat penting jangan sampai kita nanti mempunyai definisi yang berbeda mengenai Usaha Kecil dan Meneng!lh.

Saudara J:>impinan dan para Anggota Pansus yang saya hormati,

Ijinkan saya memasuki mengenai Bab II, yaitu Asas dan Tujuan, yang tadi adalah saya kira uraian kami singkat mengenai Bab I mengenai beberapa Ketentuan Umum. Seperti pemah kami sampaikan dalam Pandangan Umum kami mengenai Asas dan Tujuan, kami tetap mengusulkan kembali apakah Asas dan Tujuan ini pasalnya tidak perlu dimasukkan ke dalam batang tubuh undang­undang karena tidak bersifat pengaturan atau normatif, misalkan di Pasal 2 dan Pasal 3 tidak bersifat normatif tetapi sifatnya adalah filosofis di Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, maka cukup dimasukkan ke dalam konsideran dan Penjelasan Umum undang-undang.

Beberapa undang-undang yang kita teliti memang tidak mencantumkan Asas dan Tujuan, kita Jihat misalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor IO Tahun J 997 tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara. Jadi bahwa yang sifatnya pengaturan yang bukan pengaturan, seyogyanya bisa dimasukkan di konsideran maupun di Penjelasan Umum mengenai undang-undang tersebut.

Saudara Pimpinan,

Ijinkan kita masuki Bab III yaitu Perjanjian yang Dapat MenimbuJkan Praktek Monopoli. Seperti kami sampaikan tadi, yang dilarang sebetulnya tidak saja perjanjian yang dapat menimbulkan praktek monopoli, tetapi juga praktek lainnya yang mengganggu persaingan usaha. Jadi persaingan usaha itu tidak dibatasi oleh masalah praktek monopoli, sehingga kalau hal kita ingin mencakup yang Jebih luas, maka judulnya harus disesuaikan memang perjanjian yang dilarang di dalamnya antara Jain ada Praktek Monopoli. Jadi memang yang perlu dilarang adalah semua perjanjian yang mengakibatkan terganggunya persaingan usaha. Jadi kita menyarankan lebih luaslah.

Khususnya mengenai Praktek Pembedaan Harga, kami menyarankan untuk berada di bab Jain yaitu bah mengenai perbuatan, tapi bukan di bab untuk perjanjian. Saya kira rincinya nanti ada di DIM yang telah kami sampaikan.

Karena hal tersebut, maka kita melihat seluruhan Bab III, maka ada hal­hal yang pengaturannya karena sudah mencakup praktek bisnis, itu kelihatannya sudah diatur pada pasal per pasal setelah itu, misalkan Pasal 6 Bab III ini ternyata telah diatur secara rinci pada Pasal 14, dan Pasal 1 telah diatur secara rinci dalam Pasal 24. dan Pasal 8 yaitu yang melarang Praktek Boikot sudah diatur pada Pasal 13. Sehingga ada penyederhanaan sehingga tidak terjadi pengulangan.

Saudara Pimpinan,

Mengenai Bagian Kedua. yaitu mengenai Monopoli, diusulkan memang mungkin di dalam halaman 12 DIM yang kami usulkan di sebelah kanan ini rumusannya belum ada kali, itu mohon dapat ditulis karena ada kesalahan ketik. Yaitu diusulkan mengenai Bagian Kedua ini dalam Bab dan Judul tersendiri dengan judul Monopoli dan Penyalahgunaan Posisi Dominan, ini sejajar dengan yang kami sampaikan tadi bahwa kadang-kadang ada posisi dominan tetapi tidak merugikan persaingan memang karena naturnya/aJaminya yang menyebabkan mereka dominan.

Saudara Pimpinan,

Memang di daJam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, masih dimungkinkan adanya monopoli, sehingga kami mengusulkan adanya rumusan dalam Pasal 9

tersebut yang lebih rinci sehingga memungkinkan tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini dengan rumusan misalkan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian pemusatan produksi atau penyaluran atau pemasaran barang dan/atau jasa sehingga mengakibatkan praktek monopoli yang memenuhi ketentuan barang dan/atau jasa bersangkutan belum ada substitusinya pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam kegiatan usaha barang dan/atau jasa dan seterusnya, yang sehingga kita memungkinkan adanya masalah keluar dari tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Memang di sini saya kira sejak awal kita sudah mempunyai sedikit pandangan yang berbeda (filosofis) mengenai struktur yang akan kita amati didalam perdagangan ataukah behaviour (perilaku) yang monopoli. Saya kira ini nanti Tim Teknis yang akan membahas secara rinci, karena sangat banyak alasan-alasan yang ingin kita sampaikan, karena masalah struktur ini sangat berbeda dengan perilaku daripada monopoli tersebut.

Memang perlu saya tambahkan, ada negara yang mempunyai Undang­undang Anti Monopoli sudah I 00 tahun, tetapi kita perlu melihat bagaimana perkembangannya undang-undang itu selama 100 tahun sampai sekarang. Ada juga undang-undang negara yang sudah puluhan tahun tapi berkembang juga Undang-und~ng tentang Monopoli ini. Yang pada awalnya terlihat kepada struktur, tapi lama-kelamaan berubah menjadi kepada perilaku, mungkin tinggal satu, dua negara yang masih mencantumkan mengenai struktur monopoli ataupun dominan tersebut. Tapi nanti sebaiknya Bapak Pimpinan kalau diijinkan di dalam Tim Kerja lebih rinci untuk dibahas, ataupun nanti kita memasuki permasalahart dalam atau per bab yang kita bahas dalam waktu mulai besok.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Pansus yang saya hormati,

Memasuki kepada Bagian Ketiga, yaitu mengenai Penetapan Harga, maka rumusan Pasal I 0 "Membatasi diri pada praktek penetapan harga yang dilakukan oleh pemasok", sedangkan praktek yang sama jika dilakukan oleh penerima pasokan tidak tercakup. Jadi ini antara monopoli dan monopsoni, jadi bahwa hat ini juga saya kira perlu ada satu pengaturan bahwa penetapan harga itu juga dilakukan bukan hanya sekedar oleh pemasok, tetapi juga menerima. Nanti kita akan melihat kaitannya dengan masalah PIR yang banyak sekali, yaitu di perkebunan rakyat, hubungan antara Inti dan Plasma, ini banyak yang menentukan harga justru adalah penerima tapi bukan pemasok.

Demikian juga di dalam Pasal berikutnya, walaupun Pasal 11 ini telah kami melihat setelah pembaca secara rinci, bahwa hal-hal yang ditulis dalam Pasal 11 memang sudah masuk yang banyak didalam Pasal I 0, tetapi memang masalah Vertical price fixing itu perlu diformulasikan secara baik. Ini adalah

rnengurangi. karena Vertical price fixing ini bisa mengurangi fairness (keadilan) pada perusahan-perusahaan yang ada di downstricamnya.

Jadi hat ini kita mengusulkan adanya satu perumusan baru untuk betul­

betul bahwa formula-;i Vertical Price Fixing ini bisa lebih banyak dimengerti dan dilaksanakan nantinya.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Pansus,

Kami berpendapat mengenai Pembagian Wilayah perlu ada satu perluasan pembagian wilayah di pasar dan juga mengenai pengecualian terhadap Pengusaha Kecil dan Koperasi sehingga ada rumusan baru dalam hal ini.

Memang mengenai masalah pasar ini. pcrlu diadakan secara lebih rinci karena yang diatur adalah bukan hanya masalah barang tetapi juga jasa. Jadi perlunya diatur, siapa yang memasok suatu barang atau jasa yang menyebabkan terganggunya persaingan usaha. Demikian juga perlu adanya masalah bahwa pasar ini tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil atau kegiatan usaha koperasi atau yang melayani anggotanya.

Karena saudara ketahui. bahwa kalau kita kembaJi kepada dasar koperasi. koperasi itu pada dasamya melayani anggotanya walaupun ada berbagai macam ketentuan. Jadi bukan merupakan satu perdagangan. asal koperasi itu betul­betul didasarkan atas melayani anggotanya.

Saudara Pimpinan.

Yang berikutnya adalah masalah Pemboikotan. karena pemboikotan ini bisa terjadi perjanjian ini baik horizontal maupun vertical. maka disarankan bahwa yang menjadi pemboikotan tersebut bukan hanya pelaku usaha pesaingnya. karena kalau hanya disebut pelaku usaha pesaingnya itu bisa hanya horizontal yang kita maksud. tetapi lebih baik disebut menjadi pihak Iain. karena kemungkinan ada pemboikotan yang sifatnya vertikal. Sehingga kita bisa mencakup kedua-duanya pemboikotan. baik vertikal maupun horizontal. Justru contoh-contoh yang sangat banyak ini karena tadi adanya keterkaitan vertikal dalam beberapa jenis usaha kita. maka pemboikotan vertikal ini perlu segera kita soroti dengan tajam.

Saya kira. mengenai Perjanjian Tertutup kita menyarankan adanya formulasi-formulasi yang lebih tajam yang pada dasamya tidak bertentangan dengan RUU yang telah diterima oleh kita. Demikian juga rumusan-rumusan yang lainnya pada pasal-pasal berikutnya. pada Pasal 14 dan butir-butimya ini pada dasarnya adalah lebih memperluas penajaman daripada isi butir-butir pasal terse but.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Pansus,

Lalu masalah kartel, praktek kartel tidak hanya penyesuaian atau permintaan dan penawaran saja, namun juga mencakup penetapan harga, pembatasan produksi atau pasokan teknologi yang mengakibatkan terganggunya persaingan.

Dengan demikian masalah kartel sudah dapat diatur oleh pasal-pasal sebelumnya, jadi tidak perlu diatur tersendiri, karena sudah diatur pada Pasal I 0, 11, 12, dan 13, yaitu yang kaitannya tadi baik dalam rangka penetapan harga, membatasi produksi, dan membatasi pasokan, mengikat teknologi dan lain-lain yang sebetulnya yang penting adalah mengakibatkan terjaminnya persaingan. Sehingga kami menyarankan bahwa pasal kartel ini sudah terakomodasi oleh ketentuan-ketentuan lain.

Demikian juga mengenai Pasal 16 mengenai Trust, ini kalau kita membaca ke pasal-pasal yang akan datang sudah termuat didalam Pasal 27 yang mengatur mengenai penggabungan, karena pada dasarnya trust adalah penggabungan daripada beberapa perusahaan yang menyebabkan adanya kedudukan yang dominan.

Lalu khususnya mengenai Monopsoni yang juga tadi telah kami singgung bahwa ini untuk dimasukkan ke dalam Bab Perjanjian Yang Dilarang dengan sedikit penyempurnaan redaksional.

Dan demikian juga mengenai Integrasi Vertikal kita melihat bahwa ini sangat penting rumusan pasal ini, sehingga diharapkan bahwa pengertian rumusan pasal ini tidak hanya bersifat normatif tetapi justru lebih rinci sehingga kami menyarankan atau mengusulkan ada formulasi yang baru dari Pasal 18 ini.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Pansus,

Khususnya mengenai akibat hukum, memang perlu pengkajian pasal-pasal yang dikatagorikan mutlak terlarang atau first illegal atau dapat dimintakan pembatalan yaitu rule of reason, kewenangan untuk memutuska,n first illegal dan rule of reason ini kita menyarankan untuk merupakan kewenangan seutuhnya dari Komisi. Sehingga dengan demikian pasal ini diusulkan masuk ke dalam Ketentuan Peralihan.

Memang istilah kita Pak. kalau melihat undang-undang ini siapa yang menjadi Anggota Komisi ini merupakan hal yang sangat penting, istilah guyonnya kita perlu malaikat-malaikat yang menjadi Ahggota Komisi karena banyak sekali hal-hal yang menjadi beban. Dan ini kita lihat di negara-negara lain memang Komisi ini sangat menentukan, karena dia bisa mengambil satu langkah-langkah yang diperlukan.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Pansus,

Mengenai masalah Akibat Hukum, maka karena materinya cukup pentin!? dan belum tertampung dalam konsep yang diajukan oleh DPR, maka diajukan pasal baru sebagai berikut, yaitu "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang menyebabkan terganggunya persaingan usaha di dalam negeri".

Jadi ini belum tercakup di dalam Rancangan Undang-Undang sehingga kita mengusulkan adanya Pasal baru di dalam bab tersebut khususnya yang keterkaitan perjanjian di luar negeri.

Saudara Pimpinan,

Bab IV mengenai Kegiatan Usaha yang Menimbulkan Praktek Monopoli. Bab ini kita lihat memang banyak mengatur perilaku perusahaan sehingga kami menyarankan bahwa judul bab ini diubah menjadi Perbuatan Yang DiJarang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang dilarang adalah bukan hanya praktek monopoli tetapi banyak hal-hal yang kita larang karena membuat persaingan menjadi tidak sehat antara lain adalah Praktek Monopoli, sehingga kalau judul bab ini menjadi luas, maka perbuatan yang dilarang lebih luas daripada hanya praktek monopoli.

Sehingga Bab IV tersebut akan berbunyi Babwa Pelaku Usaha Dilarang Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan atau Patut Diduga Mengakibatkan Terganggunya Persaingan Usaha.

Bagian Pertama dari bab tersebut adalah mengenai Penguasaan Pasar. Mengenai Penguasaan Pasar ini ternyata materinya diusulkan diatur pada Pasal 24. Sedangkan untuk rumusan Pasal 20 ini, maka diusulkan adanya beberapa perilaku yang harus dimasukkan, yaitu Pelaku Usaha dilarang untuk melakukan salah satu atau beberapa tindakan. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa kita melihat bahwa yang akan mengganggu persaingan usaha bukan hanya monopoli tapi lebih luas.

Yang pertama adalah menolak dengan alasan yang tidak wajar untuk melakukan usaha dengan pelaku usaha Jainnya; Yang kedua, melakukan diskriminasi antar pelaku usaha; yang ketiga mempengaruhi konsumen pesaingnya secara tidak wajar untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pesaingnya. Kalau ini sudah merupakan satu usaha pelaku usaha yang dilarang, jadi. definisinya yang kita ingin lebih rangkum atau lebih cakup di dalam Pasal 20 ini.

Sedangkan mengenai butir-butir lainnya kelihatannya bahwa terjadi pengulangan karena materinya telah tercakup pada pasal-pasal sebelumnya.

Dan khususnya mengenai butir d, mengenai Perlindungan Konsumen, saya kira materi ini kemudian akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Konsumen yang sedang menjadi hak Inisiatif DPR juga yang dalam waktu dekat kita akan duduk bersama lagi mengenai pembahasan materi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini. Sehingga masalah posisi konsumen ini untuk diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Saudara Pimpinan.

Bagian kedua dari bab ini adalah mengenai Persengkokolan antara pesaing. Kalau kita membaca secara rinci, maka butir-butir dalam pasal ini, ini telah diatur sebelum.nya pada Pasal-pasal 10, 20, dan 12. Sehingga kita melihat bahwa dalam Pasal 21 ini hanya butir f yang memang belum diatur, yaitu mengenai Pengaturan pemenang tender, sedangkan yang lain-lainnya baik mengenai akses barang-barang dan jasa dari para pelaku usaha pesaingnya atau yang lain telah diatur pada Pasal 10, 12 dan 20. Dan saya kira kita bisa sepakat melihat bahwa pengaturan itu sudah ada sebelumnya, sehingga yang harus menjadi masalah yang paling rinci di dalarn pasal bagian kedua Pasal 21 ini yaitu persekongkolan antara para pesaing khususnya adalah mengatur pemenang tender. Saya kira ini yang mungkin sangat aktuallah dalam kita menghadapi kehidupan ekonomi saat ini dikaitkan mungkin dengan TAP mengenai KKN, ada di dalam TAP MPR yang baru saja diusulkan atau baru saja ditetapkan.

Bagian ketiga adalah persekongkolan di dalam perdagangan, kami tidak rnelihat kepentingannya, ini karena sudah juga dirumuskan dalam Pasal I 0 dan Pasal 24.

Bagian keempat adalah kecurangan dalam komponen harga. Kami menganggap khususnya dalam Pasal 23 ini, substansinya sangat penting. Memang hanya pengaturannya tidak lazirn diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. ini banyak sekali hal-hal yang pengaturannya ada di undang-undang lain, misalkan melanggar Hak-hak Dasar Pekerja. Kami menyarankan bahwa karena ini penting tetapi sudah diatur oleh undang-undang lain di luar Undang­undang Persaingan Usaha. maka pasal ini substansinya ditarik ke dalam undang­undang yang lain rnisalkan saja Hak-hak Dasar Pekerja, ketentuan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. masalah juga melanggar ketentuan tentang Perlindungan Konsumen yang nantinya akan ada di Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Justru di dalam rangka kecurangan di dalam komponen harga ini, kami melihat bahwa perlunya adalah sesuai dengan Pasal 21 mengenai persekongkolan antara para pesaing khususnya butir F mengenai masalah mengatur pemenang tender ini merupakan sebenarnya kecurangan dalam komponen harga. Dalam hal ini memang kami menyarankan adanya satu butir yaitu atau pasal malahan

dalam bagian keempat ini yaitu mengenai masalah praktek untuk mengatur pemenang tender yang dilarang. yaitu para pelaku usaha dalammengikuti)en­der dilarang bersama pihak lainnya melakukan permufakatan untuk melakukan pemenang tender dan juga praktek yang kadang-kadang dilakukan oleh Perusahaan Besar untuk rnenghancurkan perusahaan lain. sehingga disarankan adanya pasal barn yaitu pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi dengan maksud mengganggu persaingan usaha. ini kaitannya dengan anti dampinglah harga ngerugi untuk merusak usaha lain gitulah. irii perlu diaturlah. ·

Saudara Pimpinan dan para Anggota Pansus yang saya hormati.

Kita memasuki mengenai bab V. yaitu posisi dominan yang dapat rnenimbulkan praktek monopoli. Seperti kami jelaskan pada bab umum tadi. bahwa posisi dominan tidak selalu berarti monopoli. karena ada yang secara alami memang posisinya harus dominan tetapi dia tidak mengganggu persaingan usaha. Oleh karena itu perlu dipisahkan penyalahgunaan posisi dominan dan monopoli secara jelas. Sebab itu Judul dalam Bab V atau menjadi Bab IV dalam DIM kita adalah diubah menjadi monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Jadi memang kalau karena posisi dominan itu tidak selamanya mengarah ke monopoli yang sangat penting adalah juga justru penyalahgunaan posisi dominan tersebut. sehingga menjadi persaingan tidak sehat. Sebab itu kami menyarankan adanya perubahan judul dari Bab V. Sedangkan pasal-pasal herikutnya. Pasal 24 pada dasarnya kita. khususnya mengenai pelaku usaha dalam rangka menggunakan posisi usaha yang dominan kita setuju pada semua kaitan pasal ini hanya ada satu perumusan-perumusanJah yang sifatnya lebih rinci dan lebih mengarah untuk hal ini pada dasarnya isinya prinsipnya dapat kita setujui dengan formulasi yang baru.

Yang kedua adalah masalah dugaan terhadap penyalahgunaan posisi dominan. didasarkan pada jumlahnya pelaku. Memang ini hal yang sangat susah karena tiap barang, tiap jasa akan sangat mempunyai perilaku yang amat berbeda. sebab itu kita menyarankan adanya sedikit perubahan di dalam butir ini. Pelaku usaha diduga mempunyai posisi dominan sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) apabila satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang saling berhubungan melalui perjanjian menguasai jumlah tertentu pangsa pasar bersangkutan sehingga mengakibatkan terganggunya persaingan usaha dan merugikan kepentingan masyarakat. Memang kita tidak berani pada saat ini menyebutkan pangsa pasar yang berapa persen, karena pertama adalah sangac susah dari tiap barang untuk menentukan pangsa pasarnya yang maupun jasa yang kedua temu karena wilayah kita yang sangat luas mungkin secara nasional dia belmn dominan. belum mengganggu persaingan usaha tapi mungkin di suatu daerah dia sudah mengganggu persaingan usaha, sehingga di sini tidak kita terjebak kepada angka-

untuk mengurangi, karena Vertical price fixing ini bisa mengurangi fairness (keadilan) pada perusahan-perusahaan yang ada di down strike come-nya.

Jadi hal ini kita mengusulkan adanya satu perumusan baru untuk betul­betul bahwa formulasi Vertical Price Fixing ini bisa lebih banyak dimengerti dan dilaksanakan nantinya.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Pansus,

Kami berpendapat mengenai Pembagian Wilayah perlu ada satu perluasan pembagian wilayah di pasar dan juga mengenai pengecualian terhadap Pengusaha Kecil dan Koperasi sehingga ada rumusan baru dalam hal ini.

Memang mengenai masalah pasar ini, perlu diadakan secara lebih rinci karena yang diatur adalah bukan hanya masalah barang tetapi juga jasa. Jadi perlunya diatur, siapa yang memasok suatu barang atau jasa yang menyebabkan terganggunya· persaingan usaha. Demikian juga perlu adanya masalah bahwa pasar ini tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil atau kegiatan usaha koperasi atau yang melayani anggotanya.

Karena saudara ketahui, bahwa kalau kita kembali kepada dasar koperasi, koperasi itu pada dasarnya melayani anggotanya walaupun ada berbagai macam ketentuan. Jadi bukan merupakan satu perdagangan, asal koperasi itu betul­betul didasarkan atas melayani anggotanya.

Saudara Pimpinan,

Yang berikutnya adalah masalah Pemboikotan, karena pemboikotan ini bisa terjadi perjanjian ini baik horizontal maupun vertical, maka disarankan bahwa yang menjadi pemboikotan tersebut bukan hanya pelaku usaha pesaingnya, karena kalau hanya disebut pelaku usaha pesaingnya itu bisa hanya horizontal yang kita maksud, tetapi lebih baik disebut menjadi pihak Iain, karena kemungkinan ada pemboikotan yang sifatnya vertikal. Sehingga kita bisa mencakup ked.ua-duanya pemboikotan, baik vertikal maupun horizontal. Justru contoh-contoh yang sangat banyak ini karena tadi adanya keterkaitan vertikal dalam beberapa jenis usaha kita, maka pemboikotan vertikal ini perlu segera kita soroti dengan tajam.

Saya kira, mengenai Perjanjian Tertutup kita menyarankan adanya formulasi-formulasi yang lebih tajam yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan RUU yang telah diterima oleh kita. Demikian juga rumusan-rumusan yang lainnya pada pasal-pasal berikutnya, pada Pasal 14 dan butir-butirnya ini pada dasarnya adalah lebih memperluas penajaman daripada isi butir-butir pasal terse but.

serahkan kepada Komisi Persaingan Usaha. Memang sebab itu di dalam

membahas pembentukan Komisi persaingan usaha ini. kita harus sangat dengan hati-hati meletakkan Komisi ini. karena Komisi ini dimana-mana merupakan Komisi yang sangat penting dalam melihat sualu ekonomi untuk bisa berjalan deng:an efisien.

Kemudian mengenai pengambilan saham perusahaan. kami kembali menggarisbawahi bahwa pengambilan saham satu perusahaan jangan hanya dibatasi pada praktek monopoli tetapi yang lebih penting lagi adalah mencakup persaingan usaha. Jadi dalam rangka persaingan yang sehat ini tidak dibatasi hanya pada monopoli tetapi juga persaingan usaha dalam arti kata lebih luas. Sebab itu dalam Pasal 28 kami mengusulkan adanya penyempumaan pada ayat-ayatnya.

Pasal 29 mengenai penggabungan peleburan dan pengambilalihan pada dasarnya adalah para pelaku yang akan melakukan penggabungan. peleburan atau pengambilalihan. itu tidak perlu memperoleh persetujuan dari Komisi Persaingan Usaha. Karena kalau terjadi lagi persctujuan Komisi Persaingan Usaha. maka kita menghadapi proses birokrasi lagi di Komisi itu sendiri. Tetapi yang perlu diatur bahwa itu nanti. Komisi Persaingan Usaha ini mempunyai kalau ada indikasi terjadinya persaingan tadi usaha yang tidak sehat karena penggabungan dia bisa mengambil tindakan. Jadi memang disana sini banyak diskusi karena kalau tidak minta izin dulu dia nanti was-was dulu. apakah memang saya melanggar tidak. Saya kira kalau memang semua orang was-was <lulu terhadap peraturan sudah susah berjalannya. Mereka akan sadar dulu terhadap peraturan yang ada perundangannya, kalau memang dinilai oleh Komisi maupun ada masukan bahwa itu melanggar persaingan usaha maka barn diadakan tindakan penelitian ataupun penyidikan. karena kalau tidak ini akan menghambat birokrasi daripada terjadinya penggabungan. peleburan atau pengambilalihan dimana kita bayangkan dalam masa-masa yang akan datang proses ini akan hanyak terjadi di masyarakat ataupun didunia usaha.

Saudara Pimpinan dan Saudara Anggota Pansus yang saya hormati.

Seperti saya katakan tadi bahwa Bab VI ini adalah bab yang sangat penting yaitu mengenai Komisi Pengawas Usaha. Kami menganggap bahwa Komisi Pengawas Usaha ini lebih bermakna sebagai suatu komisi yang mempunyai kewenangan sangat luas meliputi seluruh aspek usaha. Sedangkan Komisi persaingan usaha mempunyai makna lcbih terkonsentrasi pada hal-hal yang menyangkut persaingan scbagaimana yang dimaksud dalam undang-undang . .ladi bahwa Komisi Pengawas Usaha ini diusulkan menjadi Komisi Persaingan Usaha. Jadi bukan hanya mengawasi. tapi mengadakan juga satu kegiatan dalam rangka meneliti mengenai pcrsaingan usaha.

Mengenai bagian pertamanya status mungkin kita melihat undang-undang sebelumnya dinamakan sebagai kedudukannya dan judul-judulnya nanti disesuaikan dengan bab yang kami sarankan yaitu perubahan nama tadi. Agar Iembaga ini dapat berfungsi seefektif mungkin dan efisien, Pemerintah menganggap bahwa jumlah anggotanya tidak terlalu besar, tetapi yang perlu adalah kualitasnya yang sangat menentukan, sebab itu Pemerintah mengusulkan bahwa jumlah anggotanya harus ganjil, kita ini dalam alam reformasi demokrasi ini pengalaman-pengalaman sidang istimewa bahwa voting bisa terjadi gitu, jadi kalau jumlahnya genap kalau persis sama-sama nanti tidak terjadi, tetapi ada juga misalkan jumlahnya sama tetapi kalau voting dimana ketua berada dianggap itu yang mayority, kan adajuga mungkin di Undang-undang Perbankan kita yang ada hal-hal yang sama, jadi kalau Ketua berada di yang sama jumlahnya Ketua yang menang. Tetapi kita menyarankan untuk supaya mekanisme yang demokrasi ini terjadi juga, karena komisi ini harus bisa mengambil suatu keputusan yang cepat, karena kaitannya satu dengan dunia usaha yang sangat penting mendapatkan keputusan. Sebab itu kita menyarankan bahwa jumlah anggotanya ganjil agar dapat mengambil sebuah keputusan dapat dilakukan secara cepat dan efisien terutama bila diperlukan pemungutan suara. Komisi ini memang perlu dibantu oleh suatu Kelompok Kerja dan Sekretariat yang sangat profesional, sehingga kalau bahwa komisi yang jumlahnya sudah banyak dan tambah lagi Kelompok Kerja nanti Sekretariat, maka jumlah 30 orang yang disarankan dalam Rancangan Undang-Undang ini sebagai Komisi kita menganggap terlalu besar, sehingga akan sulit yang perlu adalah bahwa dalam komisi persaingan ini memang mempunyai suatu staf sekretariat dan satu tim yang cukup profesional, karena masalah persaingan usaha ini apalagi kalau kita tadi memasuki masalah penetapan harga, persengkongkolan masalah-masalah peleburan itu kakm masalah teknis profesional yang sangat diperlukan, agar komisi tersebut bisa mengambil keputusan.

Mengenai keanggotaan komisi ini, karena kita menganggap bahwa komisi ini sangat penting bahwa pengaturan mengenai pemilihan ataupun penunjukan penetapan Komisi ini kami lebih menyarankan harus ada yang jelas dalam pengangkatan Komisi ini adalah prosedur pemilihannya, siapa yang berhak memilih sebelum diangkat. Sebab itu kita menyarankiln bahwa Anggota Komisi Persaingan Usaha ini dipilih oleh DPR. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, jadi ada prosesnya karena kalau kita tidak mengetahui prosesnya nanti bingunglah kita mengangkat dan menetapkannya, karena mungkin prosesnya bisa dari mana­mana disini kita jelas lebih karena kembali Bapak Pimpinan dan para Anggota Pansus. kami menganggap bahwa Komisi ini adalah sangat penting. Kita menghadapi kita tidak bisa kesalahan dalam menentukan Anggota Komisi ini, memang Komi~i dibantu oleh Sekretariat dan Tim yang kuat untuk

menganalisa tetapi keputusan itu adalah keputusan yang sangat penting, karena

sangat menentukan suatu perekonomian nasional apalagi kalau undang-undang

ini akan diundangkan secepat mungkin, kita ini dalam rangka masih proses

perbaikan ekonomi mungkin yang kita ketahui sekaranglah dalam rangka perbankan dan lain-lain yang proses ini akan terus berjalan dan Komisi ini akan banyak kerjanya kira-kira begitu dan kita membutuhkan betul-betul integritas

Anggota Komisi, baik dari segi manusianya sendiri dan juga dari kepribadiannya,

pendiriannya dalam bidang-bidang kenegaraan ini. Oleh sebab itu kami

mengusulkan bahwa proses pemilihannya itu dilaksanakan oleh Dewan yang

terhormat, memang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

Masa jabatan 3 tahun sangat pendek mengingat permasalahan yang akan

dihadapi sangat kompleks dan rumit, maka sebaiknya masa jabatan tidak dibatasi

selama 3 tahun, akan tetapi jabatan dapat dipegang sampai dengan 5 tahun dan

dapat diperpanjang sampai l periode berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar dalarn

penyelesaian rnasalah berkernbang secara profesional, obyektif dan rnandiri serta

dalam menekuni bidangnya dapat berkembang secara utuh dan berkesinambungan.

Sebab itu kami mengusulkan masa jabatan Komisi Persaingan Usaha selama 5

tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Untuk menghindari adanya kekosongan dan untuk menjaga kesinambungan Anggota Komisi sekaligus sebagai mekanisme alih pengetahuan dari Anggota yang lama ke Anggota yang

baru, maka masa jabatan Anggota yang lama perlu diperpanjang sedangkan untuk

beberapa banyak Anggota yang akan diangkat kembali perlu diberikan penjelasan

dalam penjelasan undang-undang ini. Mungkin ini memang suatu kebiasaan di

negara-negara lain supaya terjadi kesinambungan tidak semua Anggota Komisi

yang penting itu diganti pada waktu yang sama banyak sekali dalam contoh dalam

perbankan dan lain-lain. Ada yang membuat mekanisme yang disini kita tiru adalah

merupakan suatu informasi buat Bapak /lbu sekalian mekanisme yang pengangkatan yang pertama dilain-lainkan mungkin yang seorang yang diangkat 2 tahun yang satu orang lagi diangkat tiga tahun sisanya diangkat Jima tahun, sehingga yang pertama kedua dia akan diganti lebih cepat sehingga nanti terjadi kesinambungan

pergantian ada beberapa mekanisme yang bisa mengamankan kesinambungan ini

karena kalau diganti semuanya tiba-tiba komisi menghadapi suatu masalah yang vakum.

Mekanisme ini banyak sekali dibahas, saya kurang tahu juga kita membahas

rancangan saya kira sudah dima-;ukkan ke DPR sebelumnya mengenai Bank Cen­

tral oh belum ya! kira-kira ada satu hal yang mirip begitu, mirip-mirip pengaturan terjadi kesinambungan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Lalu mengenai masalah keanggotaan mengenai umur memang di catatan ini sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya berusia 65 tahun kami tidak ada perubahan di sini di DIM kita saya kira ada kesalahan ketik saja 35 tadi, tapi dalam kurungnya 30. Jadi salah ketik angkanya, jadi 30 dalam kurungnya sama , jadi yang tertulis yang benar, angkanya yang keliru. Mudah­mudahan dengan angka ini bisa membuat Komisi yang cukup tangguh.

Lainnya saya kira tidak ada hal yang lebih rinci, usu) di Ayat (5) rumusan mengenai tidak pemah kena hukuman pidana lebih dari 1 tahun dan dinyatakan pailit itu kita lebih rincilah dalam hal ini, kalau sudah dipidana ya dipidanalah walaupun setahun ataupun dua tahun. Jadi kembali Bapak Pimpinan bahwa komisi ini sangat membutuhkan warga-warga yang sangat-sangat terintegritas yang luar biasa karena ini menghadapi suatu perekonomian yang sangat besar, jadi betul-betul kita menyarankan tidak pernah dipidana tidak pernah dinyatakan pailit, jujur, adil dan berkelakuan baik dengan rumusan-rumusan seperti keputusan kami dan tidak menjadi direktur atau komisaris atau tidak sebagai pemegang saham di suatu perusahaan. Bukan hanya tidak terafiliasi tetapi juga sebagai pemegang saham, terafiliasi ini terkadang banyak di artikan yang sangat berbeda.

Mengenai keanggotaan Komisi saya kira kami tidak mendapatkan perbedaan-perbedaan. Mengenai susunan organisasi dan tata cara kerja Komisi ditetapkan dengan Keppres. Karena sifat Keppres adalah penetapan, sedangkan Peraturan Pemerintah bersifat pengaturan, jadi kami lebih cenderung karena ini merupakan penetapan organisasi dirumuskan bukan oleh satu Peraturan Pemerintah, tapi oleh keputusan Presiden saya kira cukup mengenai Komisi, sekretariat dan kelompok kerja kami tidak mempunyai kami sependapat dengan Rancangan Undang-Undang.

Mengenai tugas perbedaan antara tugas dan wewenang dalam Pasal 35 dan Pasal 36 kurang jelas dan tegas, maka perlu disusun dengan memperhatikan pasal demi pasal yang berkaitan dengan wewenang Komisi dan menjalankan tugas-tugasnya dan sehingga kami merupakan suatu penyempumaan yaitu pembagian yang tegas antara kewenangan dan juga antara tugas yang saya kira tidak perlu saya jelaskan dengan rinci dan mengenai bagian ketiga wewenang saya katakan tadi disatukan dengan tadi mengenai tugas hanya penjelasannya dibedakan, jadi tugas dan wewenangnya di dalam bagian.

Bapak Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati;

Bab Vil adalah mengenai Penyelesaian Sengketa. Judul bab ini agar singkron dengan bunyi substansi dari pasal mengingat isi Rancangan Undang­Undang ini mengandung larangan yang normatif, yang mana apabila larangan

tersebut dilanggar. maka penyelesaiannya cukup dengan sanksi pidana. scdangkan Komisi bukan memeriksa karena adanya suatu sengketa melainkan memeriksa herdasarkan adanya suatu laporan ataupun dugaan. Jadi Komisi ini berdasarkan

laporan atau dari dugaannya sendiri juga bisa mengatakan. jadi diusulkan bahwa Bah VII ini diruhah namanya menjadi Acara Penanganan Perkara. Khususnya rnengenai Pasal 38 dan 39 isinya bukan merupakan delik aduan dan pclaku usaha yang dirugikan tidak bersengketa. maka kata pengaduan diganti dengan kata laporan. Karena pada dasarnya Pasal 38 dan Pasal 39 ini adalah bukan delik aduan.

Saya kira berdasarkan hal-hal tersebut. maka kami menyarankan karcna sifatnya laporan bukan delik aduan. maka ayat-ayatnya disesuaikan dalam rumusanilya. Karena ini merupakan laporan. Maka Pasal 40 sudah tidak diperlukan lagi karena sudah terakomodir dalam Pasal 38 yang tadi kami sampaikan karena ini merupakan laporan dan telah terakomodasikan di dalamnya.

Pasal 41 adalah mengenai apabila diduga telah terjadi praktek monopoli oleh satu atau lebih pengusaha Komisi dapat melakukan pemeriksaan. Karena kembali pada nuansa yang kami sampaikan bahwa ini bukan hanya masalah monopoli. tetapi juga meliputi persaingan usaha, maka rumusannya diperluas

bukan hanya sekedar praktek monopoli, tetapi meliputi persaingan usaha. jadi apabila diduga terjadi telah persaingan usaha yang merugikan masyarakat oleh satu atau lebih pelaku usaha. maka Komisi dan lain-lain.

Jadi hanya perluasan daripada istilah monopoli dengan persaingan usaha. demikian juga maka bab ayat-ayat berikutnya disesuaikan dengan ayat sehelumnya. Pasal 42 mengenai alat-alat bukti perneriksaan Komisi. ada bukti berupa benda memang ini istilah kata benda. kami lebih cenderung untuk diganti dengan kata barang , karena sesuai dengan alat bukti dalam KUHP kita. jadi KUHP kita menentukan istilahnya itu pakai barang, jadi hanya butir 5 itu tersebut dengan Pasal 42 yang disesuaikan dengan KUHP kita.

Saya kira pasal berikutnya tidak ada yang ini. kecuali mengenai Ayat 2

dari Pasal 43. kami menganggap 90 hari bahwa Komisi wajib mengeluarkan keputusan itu cukup waktu yang cukup panjang. sehingga kami menyarankan bahwa keputusan itu harus selambat-lambatnya dalam 60 hari dalam 2 bulan. kita lebih cepat karena Komisi itu dibantu oleh suatu tim kerja dan sekretariat yang profosional. sehingga tidak keraguan dalam bidang usaha keragu-raguan untuk melanjutkan usaha atau tidak melanjutkan bisa dituntaskan dalam waktu yang c~pat. khusus yang mengenai Pasal 44 mengenai kesimpulan alaupun keputusan Komisi persaingan usaha kita perlu penjelasan mempertegas bahwa Komisi persaingan usaha ini bukan hanya menyimpulkan clan merekomen<lasikan tetapi memutuskan.

Kalau kita dalam rangka memutuskan terjadinya persaingan yang tidak sehat itu sudah mempakan keputusan Komisi ini, bukan hanya merekomen­dasikan Jagi. Sehingga dalam hal ini Komisi ini perlu segera dapat melaksanakan tugasnya sehingga kita dalam mmusannya mengusulkan bahwa dalam waktu 14 hari setelah pelaku usaha menerima keputusan komisi persaingan usaha, pelaku usaha wajib menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah atau program untuk melaksanakan keputusan guna mendapat persetujuan komisi persaingan usaha.

Jadi itu mempakan keputusan yang hams dilaksanakan oleh para pelaku usaha, dan dalam rangka 14 hari itu pelaku usaha hams sudah melaporkannya mengenai upaya-upayanya. Pelaku yang keberatan atas hasil keputusan Komisi dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Jadi hal ini perlu dilaksanakan siapa tahu ada keberatan keputusan Komisi dan pengaduannya itu bukan kembali kepada komisi tetapi kepada Pengadilan Niaga.

Jadi saya kira ini yang perlu saya kira kita mmuskan lebih baik dan kita menganggap bahwa perlunya karena tadi yang kami sampaikan bahwa keputusan Komisi itu melakukan keputusan tetapi bukan kesimpulan dan rekomendasi sehingga masalah penyidikan terhadap kesimpulan dan rekomendasi itu tidak diperlukan lagi, k!lrena Komisi telah memutuskan.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Pansus,

Sehingga dengan demikian maka hal-hal yang sifatnya tadi keputusan Komisi dan lain-lain saya kira disesuaikan sesuai dengan pengertian tadi bahwa Komisi mengadakan keputusan tetapi bukan mengadakan rekomendasi, sehingga kami mengusulkan adanya 1 ayat yang menyebutkan keputusan Komisi persaingan usaha dimintakannya penetapannya untuk eksekusi kepada pengadilan negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pelaku usaha yang mengadu.

Jadi dia memutuskan tetapi penetapan eksekusinya tetap dilakukan oleh pengadilan negeri. Pasal 46, yaitu Komisi mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 20 hari terhitung sejak tanggal setelah putusan secara resmi diberitahukan kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan bersama.

Jadi Komisi Persaingan Usaha akan mengajukan perkara dalam jangka waktu 30 hari kepada Pengadilan Niaga. Saya kira ini sesuai dengan pemikiran pada awal tadi.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Lalu mengenai sanksi;

Memang hanya ada pembahan-pembahan kata "pembatalan" dimbah dengan kata "batal". Tindakan administrasi dalam pasal ini perlu dipisahkan, yang

mana komulatif dan yang tidak komulatif.

Jadi perlu kita secara rinci memakai satu istilah-istilah antara kata ditambah atau, atau/dan, sehingga kita pada dasarnya adalah menyelipkan kata "atau" sehingga bisa komulatif dari bisa sifatnya tidak komulatif ke dalam ayat-ayat dalam Pasal 47 ini.

Mengenai sanksi pidana;

Kita lebih menyarankan bahwa penjatuhan hukuman penjara pidana maupun pidana denda itu serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.

Memang ada diskusi diantara kami, apakah pidana penjara bisa, apakah bukan dilaksanakan tetapi efektif atau tidak ke dalam undang-undang yang sedang kita rencanakan. Sebab itu di dalam sanksi pidana ini Pemerintah lebih mengusulkan untuk kita hanya melaksanakan hukuman pidana denda tetapi yang sangat berat.

Sebab itu disini dikenakan denda setinggi-tingginya 100 milyar dan ditambah sampai 3 kali keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran yang dilakukan.

Jadi. memang karena masuknya orang kepersaingan usaha yang tidak sehat dia mendapatkan keuntungan, bukan hanya dia sudah bersalah melaksanakan pelanggaran yaitu didenda tadi dengan cukup berat I 00 milyar tetapi yang berat lagi keuntungan berapa yang telah dia dapatkan karena dia membuat posisi monopoli itu, justru mekanisme memberikan hukuman pidana denda terhadap keuntungan yang sudah diperoleh ini, ini merupakan suatu tindakan pidana yang kami berpendapat bahwa ini lebih tepat, banyak sekali mekanismenya saya kira dibeberapa negara yang paling banyak menggunakan pidana yang disebabkan keuntungan, yang disebabkan posisi dominan atau pemanfaatan posisi dominan yang mengganggu persaingan usaha tersebut.

Jadi selamanya sebab itu dalam saran-saran kami disini selamanya dikaitkan dengan selain denda, pidana denda adalah ditambah dengan 3 kali dari pada keuntungan yang diperoleh dari dia melanggar/melaksanakan tadi monopoli ataupun persaingan yang tidak sehat. Jadi memang perlu kita nanti bahas penjelasan-penjelasan dalam kita merinci satu persatu akan kami sampaikan.

Kami menyarankan bahwa sanksi tambahan itu merupakan bagian dari sanksi adminstrasi, jadi tidak merupakan bagian tersendiri tetapi merupakan sanksi administrasi dan perlu ada batasan terhadap sanksi khususnya di butir d; Larangan untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sebagai anggota direksi atau komisaris pelaku usaha yang telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran terh~dap undang-undang. Jadi dalam butir d ini diusulkan selama

5 tahun dilarang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris, jadi jangan seumur hidup larangan ini tetapi dalam jangka waktu reaksinya setelah kami usulkan 5 tahun. Khususnya mengenai ketentuan lain Bab IX,

Antara lain daripada usu! rumusan yang kami sampaikan adalah dalam rangka memperjelas dan mempersingkat isi pasal tersebut sedangkan isinya

saya kira tidak banyak berbeda.

Pasal 51,

Mempertegas saja bahwa monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau penyaluran atau pesanan barang atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Jadi pengecualiannya hanya mungkin didasarkan undang-undang, jadi dengan ini maka kita akan satu menghadapi segera harus merumuskan undang-undang barn dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena untuk hal­hal yang ingin diatur diluar dari pada undang-undang ini hanya mungkin dilaksanakan oleh undang-undang. Ini tidak hanya untuk BUMN tetapi juga secara menyeluruh. Saya kira yang lainnya, saya kira Pasal 51 ayat (2),

Mengenai Pemerintah dilarang melakukan regulasi dan atau intervensi yang bertentangan dengan undang-undang ini, saya kira memang sudah kewajiban Pemerintah untuk tidak berbuat itu nanti sudah sangat bertentangan.

Ketentuan Peralihan, Memang dikhawatirkan masih adanya undang-undang yang bertentangan, kami mengkhawatirkan kalau kita merinci satu persatu, takut ada undang-undang yang terlewat nanti. Jadi kami bicarakan secara umum saja, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan persaingan usaha yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Jadi agak berbuat kalau diatur satu persatu kami khawatir ada yang tertinggal.

Khusus ditransisi, Yang dimintakan 6 bulan memang setelah kami bahas kembali. memang waktu 6 bulan dipandang terlalu singkat mengingat undang­undang ini perlu disosialisasikan khususnya untuk masyarakat pelaku usaha kurang, maka waktu I tahun. Tetapi kita melihat bahwa dalam rangka era yang barn ini adanya Ketetapan MPR mengenai masalah monopoli. Kami melihat juga bahwa undang-undang ini perlu diberlakukan segera, sebab ini kami menyarankan satu tidak terlepas konteks substansi bahwa undang-undang ini susah, tetapi diadakan satu semacam penyelesaian ataupun perumusan yang lebih fleksibel tetapi segera memintakan kepada pelaku usaha untuk bisa melaksanakan dalam 6 bulan.

Sebab itu rumusan yang kami usulkan Bapak Pimpinan dan Para Anggota.

Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dalam melakukan kegiatan­kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu

6 bulan sejak undang-undang ini diberlakukan wajib melaporkan. Jadi pihak

pelakunya yang melaporkan dalam 6 bulan kepada Komisi, baru setelah itu

penetapannya oleh kita bisa ditentukan setelah ada laporan itu.

Jadi ini kita memang, kita tidak segera mengambil tindakan dalam 6 bulan itu tetapi mereka wajib lapornya kalau di luar, kalau di dalam 6 bulan tidak

melapor maka baru Komisi bisa menentukan bahwa dia melanggar.

Jadi dalam 6 bulan ini dia melapor bahwa dia membuat tetapi kemungkinan

tidak bisa menyelesaikan dalam 6 bulan itu, karena membutuhkan apalagi

perusahaan yang sudah go public, sudah memasuki pasar internasional untuk

melepaskan sahamnya itu membutuhkan waktu, tetapi sekurang-kurangnya kalau

dia sudah melaporkan dan merencanakan cara keluar dari pada larangan undang­

undang itu ini sudah dapat diakomodasikan, jadi tidak segera memang kita hams mengakui bahwa jenis dan perilaku perusahaan sangat berbeda-beda untuk

tidak menyulitkan para pelaku usaha sendiri.

Jadi dengan demikian kesadaran kita bahwa undang-undang ini perlu cepat

diperlakukan sesuai dengan amanat Ketetapan MPR, saya kira dengan cara

demikian saya kira mudah-mudahan dapat terakomodasikan.

Bapak Pimpinan dan para Anggota Pansus yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan secara menyeluruh mengenai daftar isian, Daftar

Inventarisasi Masalah yang kami telah sampaikan secara tertulis dan tentu pada sidang Pansus berikutnya kita akan membahas secara rinci kasus pasal demi pasal. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Bapak Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang memberikan penjelasan

tentang masalah-masalah terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan

oleh DPR-Rl. Kelihatannya memang dari tanggapan atau masalah yang disampaikan kelihatannya memang dari pasal ataupun bab secara keseluruhan

mendapat tanggapan yang cukup serius, dan oleh karenanya saya kira Pansus

menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tanggapan tersebut.

Namun dari masalah-masalah yang begitu banyak disampaikan tadi jika

secara singkat dalam rapat ini kami dapat mengelompokkan dalam 5 kelompok begitu masalah-masalah yang disampaikan.

I. Adalah permasalahan yang bersifat usu! perubahan yang mana

perubahan tersebut juga termasuk merubah makna sekaligus usul. untuk

memperluas cakupan yang mengandung konsekuensi baik itu terhadap runtutan berpikir kita dan juga sistematika terhadap RUU ini, saya kira ha! ini yang

pertama.

Seperti misalnya usu! perubahan judul dan ini akan kita bicarakan lebih lanjut, danjugajudul-judul bab dan beberapa ha! yang diusulkan dari konsekuensi perubahan judul itu keruntutan-runtutan bab ataupun pasal berikutnya mengalami penyesuaian-penyesuaian.

2. Adalah permasalahan yang bersifat usu) perubahan yang mana

perubahan tersebut dinyatakan tadi sebenarnya atau kita dengar adalah untuk memperjelas, memperjelas pengertian sekaligus juga menambah pasal dalam rangka memperjelas tersebut. Menambah pasal dan bagian dari pasal-pasal yang ada, seperti kita lihat dan simak tadi adalah pengecualian penambahan pasal atau bagian ,seperti pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dan koperasi ya ini menjadi keiompok tersendiri sehingga jika kita kaitkan dengan Ketetapan­ketetapan MPR yang lalu ada keberpihakan yang khusus terhadap ini begitu, untuk juga. mendapat bahasan yang Iebih dalam di dalam Rapat Pansus berikutnya, Rapat Kerja berikutnya.

3. Adalah permasalahan yang bersifat usul perubahan dengan penghapusan, baik penghapusan bab seperti asas dan tujuan, penghapusan ataupun penghapusan pasal dan ayat, karena dianggap telah tercakup dalam bagian-bagian sebelum dan sesudahnya, jadi berputar sudah diatur dalam pasal atau bab sebelumnya atau sudah diatur dalam pasal atau bab sesudahnya, atau penghapusan juga dinyatakan disana sebenarnya tanpa ada alasan kenapa harus dihapus begitu, it1:1 juga dapat kita kelompokkan seperti misalnya Pasal 29 juga diusulkan un.tuk .dihapus tetapi ada beberapa ha! yang perlu juga mendapat pembahasan.

4. Adalah permasalahan yang bersifat usu! perubahan redaksional, artinya tanpa merubah makna tetapi sekaligus memperluas pengertian dan cakupan, seperti definisi dan lain sebagainya itu juga terkelompok.

5. Jika dapat kami catat tadi dari penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah terhadap masalah-masalah itu adalah permasalahan yang bersifat usu! perubahan dengan menyesuaikan ataupun menghapus ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif, agak lebih condong, bukan tetapi lebih condong pada ukuran­ukuran yang_ bersifat kuantitatif, seperti misalnya penguasaan pangsa pasar. Kalau di Rancangan Undang-Undang lnisiatif kita itu adalah diberikan ukuran

kuantitatif adalah 30%. itu misalnya dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, Pasal 20 dan juga Pasal 24 ayat (2), Pasal 26.

Berikutnya tentang jabatan rangkap agak lebih condong pada yang lebih kuantitatif dan juga tentang Komisi Pengawas Usaha dalam Bab VI tentang jumlahnya memang agak lebih jauh drastis sekali, kita ajukan 30 pihak Pemerintah mengajukan cukup 5. Dan juga Pasal 30 dan Bab VII juga mendapat tanggapan Penyelesaian Sengketa, dan juga Pasal 48 tentang Sanksi Pidana dan yang juga cukup sangat jauh berbeda ukuran-ukuran kuantitatifnya.

Saya kira dari pengelompokan ini Saudara-saudara, bukan berarti kita kelompokkan ini hanya untuk mempermudah bahasan kita berikutnya, dan akan kita bahas tentunya lebih mendalam.

Saudara-saudara.

Saya kira sebagaimana janji kita tadi pukul 13.00 WIB akan kita akhiri Rapat Kerja ini, bukan karena masih capek Sidang Istimewa bukan, tetapi karena memang ini perlu dikaji lebih dalam oleh para Anggota dan mempersiapkan kira-kira hal yang sangat substansial untuk kita perbincangkan dan kita bahas pada besok, dan kami beritahukan melalui rapat ini juga sehabis makan siang Rapat Intern Pansus akan kita lakukan, dan jika dapat kami usulkan besok itu, ini juga tawaran kepada pihak Pemerintah bahwa jika besok itu kita mulai hari Kamis siang hari, artinya kita mulai pukul 14.00 kalau sampai malam itu besok kita lihat, pukul 14.00 WIB dengan catatan ini juga memberikan waktu disamping nanti Rapat Intern Pansus dan besok pagi juga dilanjutkan Rapat Intern Pansus baru pukul 14.00 WIB kita mulai agar kiranya pembahasan lebih terarah pada hal-hal yang lebih substansial yang kita klasifikasikan misalnya ini titik pokok awal yang kita harus selesaikan adalah soal judul, soal judul dan hal-hal yang bersifat terdiri point I pengelompokan kami tadi, kalau yang bersifat redaksional, penambahan makna itu hanya pengkajian yang lebih bisa longgar untuk kita bahas. Ini usu! kami tawarkan kepada para anggota,

FKP ( RAHADI SAYOGA, S.H.):

Saudara Ketua, Bapak Menteri beserta staf yang saya hormati, serta Bapak dan lbu sekalian para Anggota Pansus,

Saya pikir memang cukup banyak materi yang diusulkan oleh eksekutif, sehingga memang secara obyektif kita sebenarnya perlu waktu yang cukup di dalam rangka meJakukan kajian. Sebenarnya kita mau jujur paling tidak kita perlu masa 2-3 hari Ketua, tetapi minimal sebenarnya, kita dapat lakukan pada lusa Ketua sehin.gga kita masih punya waktu dalam rangka melakukan kajian lebih intens begitu. Karena kita melihat substansinya cukup banyak kalau bisa

2 hari saya pikir memang bagus, tetapi saya pikir setidak-tidaknya lusa siang

begitu barangkali kita bisa Janjutkan rapat-rapat kita ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Sayoga,

Jadi untuk Iusa itu sebenarnya kita telah menghubungi untuk melakukan Dengar Pendapat yang beberapa hal yang juga kita bahas mungkin besok atau yang kita dengarkan pada hari ini untuk kita mendapat masukan dan pendapat dari masyarakat, jadi lusa itu sudah fiks kita akan melakukan rapat dengar pendapat. Oleh karenanya, ada usul itu juga bisa tertampung dengan catatan

kita mulai besok siang, jadi mulai nanti siang sampai malam atau besok pagi kita Iakukan Rapat Intern Pansus, sehingga siang hari kita menawarkan kepada Pemerintah untuk kiranya perubahan/penyesuaian jadwal dari pagi hari seharusnya besok kita buka siang hari kalau itu misalnya dapat disetujui kita akan lakukan. Jadi oleh karenanya, saya kira Pak Sayoga untuk lusa itu kita bisa geser lagi.

FKP ( RAHADI SAYOGA, S.H.) :

Kalau begitu saya usulkan Ketua.

Kalau setelah itu bagaimana kita, saya kira cukup banyak ini, jadi setelah perternuan dengan kiat-kiat KADIN dan sebagainya mungkin kita bisa lanjutkan rapat-rapat ini. Ini cukup banyak Ketua dan perlu pembahasan yang cukup intens. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira begini dulu, kita minta pendapat dari yang lain sebelum pihak Pemerintah. ada yang sebelah kiri Pak Muhsin dulu.

FPP (H. MUHSIN BAFADAL, S.H.):

Assalamu' alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan.

Saya sependapat dengan Pak Rahadi, bahwa saya melihat setelah mendengar

pendapat dari Pemerintah tadi.

Bapak Pimpinan saya melihat ada perubahan yang sangat mendasar dari

konsep dari DIM yang kita ini dengan Pemerintah. Kalau misalnya besok kita

masuk langsung kepada pembicaraan Rapat Kei:ja berarti kita rnempunyai alasan­

alasan, apa kita mau terima begitu saja apa yang disampaikan oleh Pemerintah

tentu tidak Saudara Pimpinan, tentu kita mempunyai argumentasi-argumentasi

yang mungkin kita bisa kemukakan kepada Pemerintah, sehingga Pemerintah

juga dapat mengetahui bahwa alasan yang kita catat ini sebagai DIM kita itu

kuat alasannya.

Saya melihat ada hal-hal yang tidak sesuai juga dengan pemikiran ~aya,

yang tidak sesuai dengan hukum dagang yang berlaku maupun hal-hal yang

perlu kita pelajari substansinya, jadi barangkali perlu ada waktu, entah beberapa

hari terserah pimpinan musyawarah kita ini memutuskan, perlu tidak terserah

besok. Terima kasih.

FADRI ( ACHMADI, S.E., S.IP ) :

Terima kasih Bapak Ketua,

Prinsip kami sependapat dengan usu! Pak Sayoga. karena sebelum

bagaimana kami mernang memerlukan waktu untuk mempelajari lebih jauh,

usulan dari Pemerintah sangat banyak. Umumnya hampir merubah seluruh pasal

yang ada, sehingga kami perlu melihat ini lebih jauh apakah hal ini bisa kita terima atau tidak.

Lagi pula di dalam acara selanjutnya disitu tertuang bahwa Pansusnya

akan bertemu kelompok-kelompok yang barangkali ingin menyampaikan

pendapat sebagainya, sehingga saya kira akan lebih baik bahwa itu pertemuan

dengan Pemerintah itu dilakukan setelah itu semua selesai. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan,

FKP ( NY. MUSTOKOWENI MURDI, S.H.) :

Terima kasih Ketua,

Lanjut, kami sependapat juga dengan Pak Sayoga karena sama dengan

rekan-rekan yang lain. Usulan Bapak Menteri tadi menyangkut hal yang

mendasar. salah satu contoh saja judul itu kalau sudah dirubah itu runtut sampai

ke bawah itu berubah semua hal ini kita memang perlu pelajari secara mendalam,

kiranya kami konkret saja usulkan Senin kita mulai, terserah pokoknya hari

Senin. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Saya kira Pak Rahail biar Jengkap begitu,

FPDI (DRS. ANTHONIUS RAHAIL):

Rekan Pimpinan dan rekan-rekan Anggota yang kami hormati, Bapak

Menteri beserta jajarannya yang kami hormati. Berkaitan dengan jadual acara,

berkaitan dengan materi yang tadi telah disampaikan sebagai persandingan DIM

Pemerintah memang kita membutuhkan waktu yang Jebih Jonggar untuk lebih

memberi bobot terhadap materi pembahasan ini. Oleh karena itu kami sependapat

dengan teman-teman untuk mengatur waktu sedemikian rupa sehingga ada luas

waktu juga bagi rekan-rekan tim untuk membahas materi yang ada. Untuk itu

usul dari lbu tadi barangkali bisa dipertimbangkan untuk hari Senin.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira demi aspirasi begitu, kelihatannya memang kita mengarah Pak

Menteri ke Senin malam baru kita mulai Jagi. Jadi para Anggota menawarkan

tanggal Pak Menteri kalau Senin malam jadi ini kita endap untuk Intern Pansus

<lulu baru kita endap sampai Senin malam begitu.

Kami persilakan Pak Menteri.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc):

Bapak Pimpinan dan anggota Pansus yang kami hormati.

Mernang kalau tanpa mengadakan free M terhadap masalah kegiatan kita

ini, saya atas narna Pemerintah rnohon rnaaf dulu karena memang baru pertama

karni mernbuat Daftar Inventarisasi Masalah sehingga kelihatannya perlu adanya

kajian yang lebih rnendalarn atau pendalarnan. Pada dasarnya Bapak Pimpinan

kami rnenyetujui. dapat menerima rapat berikutnya Pansus pada hari Senin rnalam pukul 19.30 untuk supaya kita lebih lancar untuk membahas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira bisa ditampung. pihak Pemerintahjuga menyetujui tapi dengan

catatan tadi sarnpai Senin ini Rapat Intern Pansus. Oleh karenanya karni minta

persetujuan dari para anggota Rapat Ke1ja kita dengan pihak Pernerintah adalah

setelah ini langsung hari Senin malam dan sebelum ini akan kita atur dalam

Rapat-rapat Pansus dan Rapat Dengar Pendapat Umum, saya kira begitu.

(RAPAT SETUJU)

FKP (DR.ff. ANWAR HAFID, Ph.D, M.Sc):

Perlu klarifikasi sedikit Pak, jadi sore ini tidak ada Rapat Intern Pansus

karena masih ban yak yang be I urn membaca Pak, jadi Rapat Intern Pansus besok

pagi.

KETUA RAPAT:

Jadi begini, untuk Rapat Intern Pansus nanti kita mengatur hal hal yang

lebih penting mungkin tidak materi, jadi habis makan siang kita kumpuL kita

akan membicarakan namanya juga asal kumpul sudah Rapat Intern Pansus

pukul 14.00.

Demikian Saaudara-saudara dapat kita setujui, bahwa jadwal Rapat Kerja

kita adalah Senin malam,

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih Saudara-saudara, khususnya pihak Pemerintah khususnya

saudara Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saudara-saudara kita tutup

rapat ini dan akan kita langsungkan Rapat Kerja dengan Pemerintah pada hari

Senin malam, terima kasih partisipasi kita sekalian khususnya pihak Pemerintah dan para Anggota dan mengucapkan Alhamdulillahirabil'alamin rapat kita ini

kita akhiri dan sekaligus sebelum kita bubar saya kira makan siang bersama.

Terima kasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

Jakarta, 18 Nopember 1998

SEKRETARIS RAPAT,

ttd

ORA, NINING INDRA SHALEH

NIP. 210000799