RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN ...berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200813...2020/08/13  · RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN

RISALAH RAPAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tahun Sidang 1998/1999 Masa Persidangan : III Rapat ke Jenis Rapat Dengan -' Sifat Rapat Hari, tanggal Pukul Tern pat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara

Hadir

19 Rapat Kerja Panitia Khusus Ke-1 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Terbuka Jum'at, 26 Pebruari 1999 14.00 WIB sampai dengan 14.45 WIB

: , Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara I Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono Subijanto Sudardjo, S.H. I. Pengesahan Jadwal Acara 2. Mekanisme Kerja Pansus

1. Anggota Panitia Khusus :

33 dari 50 Anggota

2. Pemerintah : Menteri Perindustrian dan Perdagangan beserta Staf

1. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 1. Sri Dono 2. Slamet Sugijardjo 3. H. Abdul Rivai, S.IP 4. Benyamin Balukh 5. Sukandar Arnn, S.E. 6. Sutrisno Suwari 7. H. Supono Wagino, S.E.

313

2. Fraksi Karya Pembangunan : 1. Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono 2. Ir. Sunardjo 3. Ridwan Sani, S.H. 4. Evita Asmalda, S.H. 5. Ir. Danny Soedarsono 6. Ir. Atyoso Mochtar 7. Dra. Nahiyah Jaidi Faraz M.Pd. 8. Jasman Ismail, S.E. 9. Ir. Budi Hariyanto

10. Drs. Harl Eko Sumisto 11. Ir. H. Imam M. Muhardio 12. Ir. H. Syamdudin Abbas 13. H. Ibrahim Gaus, S.H. 14. Muhammad Sotbian Mile 15. Dra. Ny. Effi Zalfiana Rusfian 16. Dr. Amir Santoso, P.hD 17. Ancel Da Lopez.

3. Fraksi Persatuan Pembangunan : l. H. Faisal Baasir, S.H. 2. Dr. H.A. Muis A.Y. 3. Drs. Anwar Sanusi, S.H. 4. K.H. Nu'man Zen 5. Ir. Suwardi D. Pranoto 6. H. Iedil Suryadi, Bsc. 7. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin 8. K.H. Muamal Hamidy

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia : 1. Nicolaus Daryanto

5. Pemerintah : 1. Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. : 2. Jully P. Tambunan 3. Soelistiyo 4. Andi Dewang 5. Rahayu Budi 6. Beserta Jajarannya

314

Menperindag Balitbang Ekkuin PPMB PJS Karo Humas

KETUA RAPAT (IR. NY. HJ. NIKENTARI MUSDIONO) :

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada hari ini yang merupakan tahapan Pembicaraan Tingkat III yang dijadwalkan oleh Dewan yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Maret 1999 dan Insya Allah akan dilanjutkan Pembicaraan Tingkat IV atau Pengambilan Keputusan Dewan pada tanggal 30 Maret 1999. Menurut laporan dari Sekretariat Jenderal rapat kita pada hari ini telah ditandatangani oleh 28 anggota dari 50 anggota Pansus dan dihadiri oleh keempat Fraksi dengan demikian sesuai dengan Tata Tertib Dewan kuorum telah terpenuhi maka dengan ucapan bismillah hirrohmanirrohiim dan seijin saudara-saudara saya membuka rapat kerja ini dan saya nyatakan rapat terbuka untuk umum.

Saudara Menteri beserta jajaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang kami hormati. Sebelumnya kami mohon maaf karena DPR sekarang ini sedang menangani 27 undang-undang yang akan kita selesaikan sampai sebelum Pemilu nanti. Oleh karena itu barangkali kalau banyak teman-teman yang tidak bisa hadir karena kami harus rapat kesana kemari sehingga mungkin banyak yang tidak bisa hadir di sini.

Saudara Menteri dan Anggota Pansus yang kami hormati sesuai undang-undang yang telah disampaikan pada hari ini ada 3 cara yang akan kita laksanakan yaitu :

I. Pengesahan acara Rapat Pansus. 2. Pengesahan mekanisme Kerja Pansus. 3. Pembahasan DIM dari Pemerintah.

Apakah ketiga acara rapat tersebut dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Sebelum kami meminta tanggapan dari Pemerintah saya ingin mengingatkan kembali beberapa hal yang menjadi latar belakangnya dibahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan RUU Usul Inisiatif Dewan yang kedua setelah Rancangan

315

Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan tentang Larangan Praktek Monopoli yang diprakarsai oleh 33 orang anggota Dewan dari keempat Fraksi. Setelah melalui Proses pcmbahasan di Tingkat Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 akhimya pada tanggal 10 Desember 1998 Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif dari 33 anggota tersebut disetujui menjadi Usul Inisiatif Dewan dan pembahasan selanjutnya dilaksanakan pembahasan seperti suatu RUU yang berasal dari Pemerintah yakni Pembicaraan Tingkat I, Keterangan Pansus terhadap RUU yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1998, Pembicaraan Tingkat II atau Tanggapan Pemerintah dilaksanakan tanggal 15 Februari 1999 dan jawaban Pansus telah diberikan pada tanggal 22 Februari 1999 dan kini kita mulai melakukan pembahasan secara mendalam di Pembicaraan Tingkat III dan Insya Allah akan kita bawa dalam Rapat Paripuma kembali pada tanggal 30 Maret 1999.

Pansus menyadari sepenuhnya bahwa materi yang diatur dalam RUU tentang Perlindungan Konsumen ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat yang pada hakekatnya adalah konsumen yang memerlukan perlindungan hukum. Oleh sebab itu pada Pembicaraan Tingkat III ini apabila masih terdapat masalah yang belum tertampung akan kita bahas bersama antara Dewan selaku wakil rakyat dan Pemerintah selaku pemegang kebijakan dan kami selaku Pimpinan sangat mengharapkan adanya komunikasi yang baik di dalam melakukan pembahasan dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat konsumen yang saat ini posisinya masih perlu ditingkatkan.

Saudara Menteri dan Anggota Pansus yang kami hormati acara pertama acara Rapat Pansus, mengenai acara pertama acara Rapat Pansus pada beberapa hari yang lalu Pimpinan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah yang diwakili oleh Saudara Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang pada prinsipnya tidak keberatan terhadap usulan acara yang telah disusun oleh Pansus dengan perubahan yang semula Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 24 Februari digeser menjadi tanggal 26 Februari 1999 karena DIM dari Pemerintah juga baru disampaikan kepada Dewan pada tanggal 19 Februari 1999. Dalam hal ini kami juga mohon klarifikasi dari Pemerintah karena pada tanggal 24 yang lalu kami menerima perbaikan daripada DIM yang telah diberikan pada tanggal 19 kemudian pagi hari ini kami mendapatkan DIM lagi mohon klarifikasi mengenai DIM yang terbelakang ini perbedaannya dengan yang dimuka karena DIM yang terdahulu sudah kita Plenokan. Jadi apakah tidak ada perubahan ataukah ada sedikit-sedikit perubahan mohon klarifikasi. Secara garis besar coba saya sampaikan alokasi waktunya sebagai berikut :

316

1. Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah dilaksanakan selama 9 hari mulai hari ini sampai tanggal 8 Maret untuk membahas seluruh materi RUU dan Rapat Kerja dilaksanakan kembali pada tanggal 26 Maret untuk menerima laporan dari Panja pengambilan Keputusan di Tingkat Pansus. Seandainya dari Pemerintah nanti ada usulan­usulan mungkin bisa disampaikan.

2. Rapat Panitia Kerja dilaksanakan selama 8 hari dari tanggal 9-17 Maret di mana Rapat Panja itu apabila diperlukan dapat dilaksanakan pula Rapat Tim Kecil dan Rapat Panja djlaksanakan kembali pada tanggal 25 Maret 1999 untuk menerima laporan dari Tim Perumus dan Tim Kecil.

3. Rapat Tim Perumus dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 18, 19 dan 22 Maret untuk rapat ini kita sediakan waktu hanya 3 hari karena diharapkan tim hanya merumuskan materi yang telah disetujui oleh Pansus maupun Panja ditinjau dari kaidah Bahasa Indonesia, kaidah hukum, diharapkan tim tidak lagi melakukan pembahasan materi.

4. Rapat Tim Sinkronisasi disediakan 2 hari tanggal 23 dan 24 Maret 1999.

5. Rap at Fraksi disediakan waktu satu hari lagi tanggal 29 Maret untuk mempersiapkan Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripuma Dewan tanggal 30 Maret 1999.

Demikianlah rancangan acara yang telah disusun oleh Pansus. Dan sebelum kami menjelaskan acara yang kedua, kami mohon tanggapan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Terima kasih, kami persilakan.

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

lbu Pimpinan Pansus yang kami hormati;

Para Anggota Dewan, Anggota Pansus yang terhomat;

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama kami mohon maaf adanya usulan pergeseran jadwal yang sekarang telah diakomodasikan dalam penjadwalan persidangan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, karena tak lain adanya satu mekanisme di Pemerintahan, khususnya pada awal bulan minggu pertama adanya Sidang Kabinet

317

mengenai Ekuin, sehingga hari Senin, Selasa, dan Rabu, minggu pertama itu akan kami sangat dipadati dengan mempersiapkan bahan untuk Sidang Kabinet dan juga sidang kabinetnya. Sehingga atas pengertian dari Pansus bahwa pembahasan tadinya akan digeser sampai dengan Kamis tanggal 4, untuk itu kami mengucapkan terima kasih, dan pergeseran yang terjadi dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 hari ini, disebabkan karena adanya juga pertemuan tingkat Menteri antara Australia dan Indonesia, yang di mana salah satu yang dibahas adalah masalah perdagangan, sehingga kami hams berada di tempat, kebetulan tempatnya enak gitu, di Bali, jadi dengan senang hati saya mengikuti sidang tersebut, dan atas kesediaan menggeser pada pertemuan hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Ibu Pimpinan tadi kami melihat dan setelah mendengarkan penjelasan Ketua Pansus sebagai tanggapan atas tanggapan Pemerintah beberapa waktu yang lalu tanggal 22, kami melihat bahwa masalah-masalah di dalam RUU ini jadwal yang tersedia saya kira kita mempunyai cukup waktu untuk bisa membahas secara rinci di Panitia Kerja, tentu sebagai halnya pembahasan RUU yang lain kita perlu juga mengadakan forum-forum lobi, yang mungkin bisa diselesaikan hal-hal yang sangat sensitif sebelum dibawa kepada Rapat Pansus,tentu hal ini kalau kami mengusulkan agar pertemuan-pertemuan lobi tersebut bisa juga diadakan untuk memudahkan pembahasan resmi di dalam Panitia Khusus ini.

Melihat jadwal yang demikian ketat, dan melihat masalah yang kita hadapi saat ini, kami dapat menerima jadwal yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan, selain itu kami ingin sedikit tadi menjawab atas pertanyaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang adanya perubahan terhadap DIM yang barn kami sampaikan tadi pagi. Memang bagi Pemerintah untuk bisa menyusun DIM adalah merupakan hal yang barn, karena dimulainya adanya hak inisiatif yang dimanfaatkan atau yang betul-betul dimanfaatkan oleh Anggota Dewan, ini mungkin untuk Pemerintah barn kedua kalinya, Pemerintah bisa menyusun Daftar Inventarisasi Masalah. Yang pertama juga kita membahas diruang sini, yaitu DIM untuk RUU waktu itu Anti Praktek Monopoli, dan karena juga menanggapi, mempelajari yang disampaikan oleh Pimpinan Pansus pada tanggal 22 pada Sidang Paripuma, kami melihat di sana sini dari DIM kita perlu ada yang disebut find tunning, satu perubahan-perubahan kecil. Daftar inventarisasi yang keluar, yang kami keluarkan pada hari ini pada dasamya konsisten dengan Daftar Inventarisasi Masalah yang sebelumnya. Memang ada perubahan-perubahan yang sifatnya sangat find tunning, titik koma atau hanya penghalusan bahasa.

318

Jadi dengan demikian saya kira DIM yang semula telah diplenokan bisa tetap dipakai pegangan, hanya pembahasan rincinya nanti kita mengacu pada DIM yang baru.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ibu-ibu dan Bapak.-bapak sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami tekankan bahwa sekarang tanggal 26 Pebruari 1999 kita memulai Rapat Kerja dengan Pemerintah. Kita mulai tadi pukul 14.10 WIB akan kita selesaikan pukul 16.00 WIB. Kami mengusulkan agar di dalam rapat hari ini hanya dua materi saja, yaitu pengesahan jadwal acara rapat Pansus, dan pengesahan mekanisme kerja Pansus. Adapun materi nanti saja, dan karena kesibukan Bapak Menteri yang tadi telah disampaikan bahwa Rapat Kerja dengan Pemerintah akan diadakan pada hari Kamis tanggal 4 Maret, kemudian Jumat 5 Maret, Senin 8 Maret, dan Selasa 9 Maret. Jadi hanya sampai 8 Maret, selanjutnya Rapat Panja sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Apakah ini dapat disetujui ?

(RAPAT SETUJU)

Dengan demikian kita akan menginjak pada acara yang kedua, yaitu pengesahan mekanisme kerja Pansus.

Dewan telah menyiapkan rancangan tentang mekanisme kerja Pansus akan kami bacakan dan kami mohonkan persetujuan dari Ibu-ibu dan Bapak-bapak. sekalian.

1. Tata cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Pansus RUD tentang Perlindungan Konsumen.

1). Umum

1. Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Panitia Khusus atau Pansus Rancangan ·undang-Undang (RUD) tentang Perlindungan Konsumen mengacu pada Tata Tertib DPR RI serta menganut pada prinsip efisiensi dan efektifitas kerja.

Bisa disetujui ini ?

(RAPAT SETUJU)

2. Bahan utama pembahasan adalah Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM dari Pemerintah.

319

320

3. Keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Keputusan DPR RI Nomor 12/DPR Rl/311998-1999, Tanggal 12 Pebruari 1999 berjumlah 50 anggota terdiri dari FABRI sebanyak 8 anggota, FKP sebanyak 30 anggota, FPP sebanyak 10 anggota, dan FPDI sebanyak 2 anggota.

Setuju?

(RAPAT SETUJU)

2). Jenis Rapat

Rapat pembahasan dan pengambilan keputusah dalam Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari :

a. Rapat Intern Pansus

Dihadiri dan diikuti oleh Anggota Pansus dengan ketentuan kuorum sesuai Tata Tertib DPR RI.

b. Rapat Kerja Pansus

I). Dihadiri dan diikuti oleh Anggota Pansus dengan ketentuan kuorum sesuai Tata Tertib DPR RI.

2). Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mewakili Pemerintah dengan didampingi sejumlah pejabat Pemerintah sesuai keperluan.

c. Rapat Panitia Kerja (Panja)

Rapat Kerja Panitia Kerja dibentuk oleh Pansus RUU tentang Perlindungan Konsumen oleh Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, keanggotaannya terdiri dari 5 Pimpinan Pansus dan 25 anggota Pansus, yang terdiri dari FABRI sebanyak 4 anggota, FKP sebanyak 15 anggota, FPP sebanyak 5 anggota, FPDI sebanyak I anggota, dan Wakil Pemerintah.

Rapat Panja dihadiri dan diikuti oleh :

1) Anggota Panja dengan ketentuan kuorum sesuai dengan Tata Tertib DPR RI.

2) Yang mewakili Pemerintah, Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang

ditunjuk dengan didampingi sejumlah pejabat Pemerintah sesuai keperluan.

Sampai di sini apakah bisa disetujui ?

(RAPAT SETUJU)

d. Rapat Tim Kecil atau Timcil Tim Kecil disingkat Timcil. Keanggotaannya terdiri dari 5 Pimpinan Pansus dan I 0 anggota Panja yang terdiri dari FABRI sebanyak 2 anggota, FKP sebanyak 5 anggota, FPP sebanyak 2 anggota, FPDI sebanyak I anggota, dan wakil Pemerintah.

Rapat Timcil dihadiri dan diikuti oleh :

I). Anggota Timcil dengan ketentuan kuorum sesuai dengan Tata Tertib DPR RI; dan

2) Yang mewakili Pemerintah, Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang ditunjuk dengan didampingi sejumlah pejabat Pemerintah sesuai keperluan.

Apakah bisa disetujui sampai di sini?. ·

(RAPAT SETUJU)

e. Rapat Tim Perumus atau Timus

Tim Perumus disingkat Timus. Keanggotaannya terdiri dari 5 Pimpinan Pansus dan 14 anggota Panja yang terdiri dari FABRI sebanyak 3 anggota, FKP sebanyak 7 anggota, PPP sebanyak 3 anggota, FPDI sebanyak I anggota, dan wakil Pemerintah.

Rapat Timus dihadiri dan diikuti oleh :

I) Anggota Timus dengan ketentuan kuorum sesuai dengan Tata Tertib DPR RI; dan

2) Yang mewakili Pemerintah, Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang ditunjuk dengan didampingi sejumlah pejabat Pemerintah sesuai keperluan.

Sampai di sini apakah bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

321

f. Rapat Tim Sinkronisasi atau Timsin

Tim Sinkronisasi disingkat Timsin. Keanggotaannya terdiri dari 5 Pimpinan Pansus dan 5 anggota Panja yang terdiri dari FABRI sebanyak 1 anggota, FKP sebanyak 2 anggota, FPP sebanyak 1 anggota, FPDI sebanyak 1 anggota, dan wakil Pemerintah.

Rapat Timsin dihadiri dan diikuti oleh :

1) Anggota Timsin dengan ketentuan kuorum sesuai dengan Tata Tertib DPR RI; dan

2) Yang mewakili Pemerintah, Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang ditunjuk dengan didampingi sejumlah pejabat Pemerintah sesuai keperluan.

g. Lobi dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota yang merupakan unsur semua Fraksi bersama Pemerintah.

Sampai di sini setuju?

(RAPAT SETUJU)

II. Pimpinan Rapat :

322

a) Pimpinan Pansus bersifat kolektif dan disepakati sebagai Pimpinan Rapat sebagai berikut :

1. Rapat Pimpinan, Rapat Intern, Rapat Kerja, dan Lobi Pansus, dipimpin oleh Ketua Pansus Rancangan Undang­Undang tentang Perlindungan Konsumen.

2. Rapat dan lobi Panja, dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlidungan Konsumen dari FABRI selaku Ketua Panja.

3. Rapat dan lobi Timcil, dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus RUU tentang Perlindungan Konsumen dari FPP selaku Ketua Timcil.

4. Rapat dan lobi Timus, dipimpin oleh wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dari FKP selaku Ketua Timus.

5. Rapat dail lobi Timsin, dipirnpin oleh Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsurnen dari FPDI selaku Ketua Timsin.

Dalam ha) salah seorang Pimpinan Rapat berhalangan akan digantikan oleh anggota Pimpinan yang lain.

Apakah bisa disetujui sampai di sini?

(RAPAT SETUJU)

III. Fungsi dan Tugas Rapat

a) Rapat Intern Pansus

I. Membahas dan memutuskan Rancangan Jadwal Acara dan Tata Cara Musyawarah untuk mencapai . mufakat dalam Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

2. Membahas dan memutuskan hal-hal teknis pelaksanaan tugas Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

b ). Rapat Kerja Pansus

I. Membahas dan mengambil keputusan terhadap materi DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang bersifat substansial.

2. Membahas dan mengambiJ keputusan terhadap keseluruhan draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen basil kerja Panja yang selanjutnya dijadikan draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen untuk diajukan dalam Pembicaraan Tingkat IV DPR RI.

3. Menugaskan kepada Panja untuk membahas hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam Rapat Pansus yang kemudian dilaporkan dalam Rapat Pansus.

4. Menugaskan kepada Timus untuk merumuskan redaksional dari substansi materi yang telah diputuskan dalam Rapat Pansus yang kemudian dilaporkan dalam Rapat Pansus.

Sampai di sini apakah bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

c ). Rapat Panja

I). Membahas dan lmengambil keputusan terhadap DIM yang ditugaskan oleh Rapat Kerja Pansus.

323

2). Membahas dan mengambil keputusan terhadap keseluruhan perumusan draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen hasil kerja Timus. Timcil, dan Timsin yang selanjutnya dijadikan draft Rancangan Undang­Undang tentang Perlindungan Konsumen untuk diajukan dalam Rapat Kerja Pansus.

3). Menugaskan kepada Timcil atau Timus untuk merumuskan redaksional dari substansi materi yang telah diputuskan dalam Rapat Panja, yang kemudian dilaporkan dalam Rapat Panja.

d). Rapat Timcil

Membahas dan mengambil keputusan terhadap materi DIM yang ditugaskan oleh Rapat Panja.

e). Rapat Tim Perumus

Merumuskan dan mengambil keputusan terhadap materi DIM yang ditugaskan oleh Rapat Pansus dan atau Rapat Panja.

f). Rapat Tim Sinkronisasi

Mensinkronisasikan dan mengambil keputusan terhadap materi DIM yang ditugaskan oleh Rapat Pansus atau Rapat Panja.

g). Lobi

Membahas dan mengambil keputusan atas materi Daftar lnventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang tidak mencapai mufakat pada rapat yang hasilnya akan diajukan dalam rapat bersangkutan.

h). Rapat Pimpinan

Membahas dan merumuskan hal-hal yang perlu untuk kelancaran musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Pansus, Panja, Timcil, Timus atau Timsin.

Apakah sampai di sini bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

IV. Cara Pembahasan dan Pengambilan Keputusan

324

1. Dalam Rapat Kerja Pansus

a) Rapat Kerja Pansus, membahas seluruh materi DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan

Konsumen secara berurutan mulai dari Judul, Konsideran, Batang Tubuh, dan Penjelasan Pasal Rancangan Undang­Undang tentang Perlindungan Konsumen.

b). Substansi dan formulasi materi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam DIM yang diusulkan tetap oleh Pemerintah langsung dimintakan persetujuan Pansus, dengan catatan persetujuan tersebut dapat ditinjau kembali apabila memiliki relevansi atau berkaitan dengan materi lain yang dibahas berikutnya atas kesepakatan Pansus dan Pemerintah.

c) Bila materi di DIM hanya bersifat redaksional langsung dapat dimintakan persetujuan Pansus dan Pemerintah untuk menugaskan Timus merumuskan formulasi materi tersebut dengan menggunakari Bahasa Indonesia dan Bahasa Hukum yang baik, baku, dan benar.

d). Setiap materi DIM pada dasarnya dibahas paling banyak 3 kali putaran, tidak termasuk penjelasan yang diberikan Pemerintah terhadap materi yang dimaksud.

Dalam hal ini kami mengusulkan untuk Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, kami hanya akan, memberikan dua putaran saja berhubung dengan waktunya yang terbatas.

e) Apabila setelah satu, dua, tiga kali putaran posisinya adalah substansi disetujui dan rumusan juga disetujui langsung disahkan.

f) Apabila setelah tiga kali putaran posisinya adalah substansi disetujui, rumusan belum disetujui diserahkan kepada Timus. Substansi yang belum disetujui diupayakan penyelesaiannya melalui forum lobi dan apabila belum selesai dapat ditempuh :

I. Pending atau tunda untuk dibahas kembali oleh Pansus.

2. Dibahas dalam Rapat Panja.

Sampai di sini apakah dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

325

2. Dalam Rapat Panja

a) Tugas Panja adalah melakukan pembahasan secara mendalam materi muatan RUU yang dilimpahkan dan belum disetujui oleh Pansus.

b) Tata cara pembahasan usu! perubahan materi disesuaikan dengan tata cara pembahasan di Pansus.

3. Dalam Rapat Timcil

a) Tugas Timcil adalah melakukan pembahasan secara mendalam materi muatan RUU yang ditugaskan oleh Panja.

b) Tata cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara pembahasan dalam Panja dan dilaporkan kepada Panja.

4. Dalam Rapat Timus

a) Tugas Timus adalah merumuskan materi DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dilimpahkan oleh Pansus dan atau Panja.

b) Tata cara pembahasan usul perubahan materi disesuaikan dengan tata cara pembahasan dalam Panja dan dilaporkan kepada Panja.

5. Dalam Rapat Timsin

a) Tugas Timsin adalah melakukan sinkronisasi materi muatan RUU yang ditugaskan Pansus dan atau Panja.

b) Tata cara pembahasan usul perubahan materi disesuaikan dengan tata cara pembahasan dalam Panja dan dilaporkan kepada Panja. ·

Apakah bisa disetujui secara keseluruhan?

(RAPAT SETUJU)

Dangan demikian telah kita sahkan bersama mekanisme kerja Pansus dan sesuai yang kami usulkan tadi. hari ini kita hanya membahas dua materi jadwal kerja. ataukah tetap kami tawarkan, apakah akan membahas DIM mulai hari ini atau hari Kamis. Kami persilakan Pemerintah.

326

PEMERINTAH (MENPERINDAG/PROF. DR. IR. RAHARDI RAMELAN, M.Sc.) :

lbu Pimpinan dan para Pimpinan serta Anggota Pansus yang kami hormati, kami lebih cenderung pembahasan mengenai DIM akan kita mulai hari Kamis saja, sehingga karena adanya masukan baru dari pihak Pemerintah dan tentu Pemerintah juga DIMnya memerlukan suatu pendalaman yang agak khusus, kami menyarankan sesuai dengan tadi usulan lbu Pimpinan bahwa kita akan membahas mulai hari Kamis. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Bapak Menteri,

Dengan demikian kita telah dapat menyelesaikan dua acara yang memang kita acarakan untuk rapat hari ini, dengan demikian rapat kami · skors. Ada usulan?

FPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN) :

Mungkin karena sebagian dari kami belum menerima DIM terakhir dari Pemerintah, kami ingin kejelasan kapan kami bisa menerima itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Saya kira sudah siap hari ini juga, dan nanti setelah ini Bapak-bapak dan lbu-ibu sekalian bisa mengambil ke Sekretariat. Dari FPDI kami persilakan.

FPDI (NICOLAUS DARYANTO) :

Saudara Ketua dan Bapak Menteri, kesalahan bagi Orde Baru bagi FPOI yang paling besar ialah memberi kursi 10 untuk POI di OPR ini, 11 tapi satu di Wakil Ketua, 10 saja satu sudah meninggal. Jadi tinggal 9, yang dikerjakan adalah 27 undang-undang, jadi Bapak Menteri dan Bapak-bapak di departemen bisa membayangkan betapa sulitnya, jangan bicara soal active participation, untuk hadir saja sudah luxury sekali, oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan sebelumnya bahwa POI bilamana tidak hadir anggap saja hadir. Oleh karena masing-masing betul-betul sibuk seperti sekarang ini kami sendiri ada tiga rapat yang hams kami hadiri, hanya satu yang bisa, dan masing-

327

masing tentu saja mengonsentrasikan di dalam bidangnya sendiri dan Komisi biasanya, jadi sekali lagi kepada Bapak Menteri dan Bapak­bapak di departemen kami mohon maaf bilamana tidak bisa hadir, yang tadi saya mohon anggap saja hadir tetapi untuk hal-hal yang prinsipil, misalkan harus mengesahkan sesuatu di mana PDI hadir kami akan usahakan sebaik-baiknya. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih.

Dari Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota yang terhormat apakah masih ada usu I. saran?

Silakan.

FKP (MUHAMMAD SOFHIAN MILE) :

Sehubungan dengan penyerahan DIM baru, sebagaimana diinformasikan oleh Saudara Ketua, bahwa kita telah membahas DIM yang diserahkan oleh Pemerintah kemarin pada pleno. Kemudian datang DIM baru yang diserahkan oleh Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Saudara Menteri bahwa DIM baru ini diharapkan akan dijadikan acuan dalam rapat-rapat selanjutnya. Saya pikir karena memang Saudara Ketua belum memutuskan apakah DIM yang lama atau DIM baru yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan selanjutnya, saya minta Saudara Ketua untuk meminta persetujuan forum DIM mana yang akan kita jadikan acuan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih.

Saat ini juga kami mohonkan prsetujuan, kalau dari kami, dari Pimpinan, atas nama Pimpinan, kami mengusulkan untuk memakai DIM yang terbaru. Karena dari Pemerintah kami tadi mendapatkan·penjelasan bahwa DIM yang terbaru ini telah disempumakan, sehingga kita memakai yang paling sempuma tentunya. Apakah ini bisa disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

328

Saudara Menteri,

lbu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang kami hormati;

Kiranya kita sudah dapat menyelesaikan dua acara hari ini, yaitu pengesahan jadwal rapat dan tata cara rapat. Oleh karena itu rapat kami skors untuk kita lanjutkan tanggal 4 Maret yang akan datang pukul 09.00 WIB pagi di dalam ruangan yang sama, dan atas nama Pimpinan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi lbu-ibu dan Bapak-bapak sekalian khususnya kepada Bapak Menteri beserta jajaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan, kami mengucapkan terima kasih.

Sekian dan rapat kami tutup untuk dilanjutkan pada tanggal 4 Maret 1999.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.45 WIB)

Jakarta, 26 Pebruari 1999

SEKRETARIS RAPAT,

ttd

SUBIJANTO SUDARDJO, S.H.

NIP. 210000601

329

LAPORAN SINGKAT PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Dengan Sifat Rapat Harl, tanggal Pukul Tern pat

Ketua Rapat Sekretaris Rapat

Acara

Hadir

1998-1999 Ill 21 Rapat Kerja Panitia Khusus Ke-1 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Terbuka Jum'at, 26 Pebruari 1999 14.10 WIB sampai dengan 15.00 WIB Ruang Cadangan IT (Wacanasabha IT) Gedung Nusantara I Ir. Ny. Hj. Nikentari Musdiono 1. Subijanto Sudardjo, S.H. 2. Drs. Guntur Situmorang 1. Membahas Jadwal Acara Rapat. 2. Membahas Mekanisme Kerja.

3. Membahas DIM dari 'Pemerintah.

Anggota Panitia Khusus :

28 dari 50 Anggota Pansus

KESIMPULAN I KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.10 WIB setelah kuorum dan unsur keempat Fraksi terpenuhi serta dinyatakan

331

terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menjelaskan mengenai Rancangan Acara dan Mekanisme Kerja Rapat Pansus.

3. Pemerintah memberikan tanggapan dan saran terhadap kedua acara dimaksud.

II. KEPUTUSAN RAPAT

332

I. Jadwal Acara Rapat

Disetujui Jadwal Acara Rapat-rapat Pansus sebagai berikut :

a. Rapat Kerja dengan Menperindag tanggal 4, 5, dan 8 Maret 1999 untuk membahas DIM.

b. Rapat Panitia Kerja tanggal 9, 10, 11, 12, 15, 16, dan 17 Maret 1999.

c. Rapat Tim Perumus tanggal 18, 19, 22 Maret 1999.

d. Rapat Tim Sinkronisasi tanggal 23, 24 Maret 1999.

e. Rapat Panja untuk menerima laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tanggal 25 Maret 1999.

f. Rapat Kerja Pansus untuk menerima laporan Panja tanggal 26 Maret 1999.

g. Alokasi waktu rapat-rapat Fraksi untuk persiapan menghadapi Pembicaraan Tingkat IV pada tanggal 29 Maret 1999.

2. Mekanisme Kerja

1 ) Disetujui mekanisme kerja yang disusun oleh Pansus dengan catatan bahwa setiap pembahasan RUU dilakukan hanya 2 ( dua) kali putaran.

2) Sebagai bahan acuan pembahasan materi muatan RUU adalah DIM yang baru dari Pemerintah yang disampaikan pada tanggal 26 Pebruari 1999.

3) Disetujui Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pembahasan DIM dari Pemerintah mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 1999 pada pukul 09.00 WIB.

Rapat diskors pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 26 Pebruari 1999

SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

SUBIJANTO SUDARDJO. S.H.

NIP. 210000601

333