RISALAH RAPAT - DPR RI

I BELUM DIKOREKSI I

RISALAH RAPAT PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEGARA

REPU.BLIK INDONESIA DAN RUU TENTANG PERTAHANAN NEGARA

... · ,-

RAPAT KE :4 JENIS RAPAT: RAKER KE~1 TANGGAL : 23 MEl 2001

SEKRETARIAT PANSUS

,:· ,. ,

. ; ..... ~

'

ARSIP DPR RI

LAPORAN SINGKAT PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA DAN RUU TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Dengan

Sifat Rapat Hari, tanggal Pukul Tern pat

Ketua Sekretaris Acara

Hadir

: 2000-2001 :IV :4 : Rapat Kerja ke-1 : Menteri Pertananan, Menteri Kehakiman dan

HAM, dan Kapolri. : Terbuka : Rabu, 23 Mei 2001 : 17.45 s/d 16.10 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 3

Gedung Nusantara II : Andi Mattalatta, S.H, H.M : Drs. Iskandar N. Basri : Menetapkan dan mengesahkan Rancangan

Jadual Acara Rapat-rapat Pansus RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan RUU tentang Pertahanan Negara. 47 dari 67 Anggota

FRAKSI PDIPERJUANGAN 1. V. B. DACOSTA, SH 2. SUDARSONO 3. AMRIS HASAN, MA

4. A. TERAS NARANG, SH 5. DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH 6. FIRMAN JAYA DAELI, SH

7. H. HARYANTO TASLAM

8. K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, M~c 9. RENIYANTI HOEGENG 10. PANDA NABABAN 11. R.K. SEMBIRING MELIALA 12. PATANIARI SIAHAAN 13. PROF. DR. J.E. SAHETAPY, SH. MA 14. WILLIAM M. TUTUHARIMA, SH 15. H. AMIN ARYOSO, SH

ARSIP DPR RI

2

16. ALEXANDER LITAAY

17. ORA. SUSANINGTYAS NH KERTOPATI 18. MATT AL AMIN KRAYING, SH

FRAKSIPARTAIGOLKAR 1. AND! MATTALATTA, SH., MH 2. DRS. YASRILANANTABAHARUDDIN 3. DRS. DARWIS RIDHA 4. DJAJA SUBAGJA HUSEIN . 5. 6.

FERDIANSYAH, SE., MM. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA

7. DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS 8. ORA. IRIS INDIRA MURTI, MA

9. M. AKIL MOCHTAR, SH 10. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA 11. M. IDRUS MARHAM 12. IR. S.M. TAPUBOLON

FRAKSIPPP 1. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH 2. H.M. THAHIR SAIMIMA, SH 3. DRS. H. A. CHOZIN CHUMAIDY

4. H. M. SAIFUL RACHMAN, SH 5. H. SYAFRIANSYAH, BA 6. H. ALIMARWAN HANAN, SH

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA 1. H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA 2. DRS. A. EFFENDY CHOIRIE 3. DRS. H. ACHMAD SYATIBI 4. DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL 5. K.H. HANIF MUSLIH, Lc

FRAKSI REFORMASI 1. IR. A.M. LUTFHI

2. PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH 3. H. PATRIALIS AKBAR, SH. 4. DRS. ACHMAD ARIEF

FRAKSI TNIIPOLRI 1. SLAMET SUPRIADI, S.IP., MSc., MM. 2. SYAMSUL MA'ARIF 3. H. SUPARNO MUANAM, SE 4. DRS. I KETUT ASTAWA 5. FRANS WUWUNG

ARSIP DPR RI

3

FRAKSI BULAN BINTANG 1. H. AHMAD SUMARGONO, SE

FRAKSI KKI 1. DRS. S. MASSARDY KAPHAT 2. DRS. H. A. HAMID MAPPA

FRAKSIPDU

1. PROF. DR. H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WAL Y

FRAKSIPDKB

1. PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO

L___L___~~--~-----

ARSIP DPR RI

4

KETUA RAPAT : Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saudara Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan unsur Pemerintah

lainnya. Saudara-saudara Anggota Pansus izinkan kami Pimpinan Pansus untuk

mencabut skorsing sidang ini.

( KETOK 1 X)

Saudara Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, pertama-tama izinkan kami atas nama Pansus mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara dalam rapat pertama pembahasan paket Undang-undang Pertahanan Negara dan Undang-undang Kepolisian demikian juga wakil dari Kepolisian Republik Indonesia perlu kami informasikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mengambil kebijakan untuk menyatukan pembahasan kedua RUU ini karena mempunyai semangat yang saling berkait satu sama lain karena itu pulalah maka Pansus yang akan membahas kedua RUU ini tergolong jumlahnya cukup besar ada 67 orang Anggota yang hadir disini kurang lebih 40 sebagian besar yang tidak hadir karena tugas di Pansus-pansus yang lain saya kira sebagian muka-muka kawan yang bertugas di Pansus ini sudah sering berkomunikasi dengan Saudara Menteri sehingga saya tawarkan apakah perlu perkenalkan satu persatu, ia jawaban yang sang at menyenangkan tidak perlu karena kita berasumsi bahwa sesudah hari ini kita akan saling berkomunikasi satu sama lain,saudara Menteri dan saudara-saudara Anggota Pansus yang kami hormati acara kita pada hari ini tunggal pak, ialah mengesahkan jadual dan mengesahkan mekanisme pembahasan Pansus, tadi sore secara intern pansus sudah mengadakan rapat dan menyusun jadual yang barangkali secara tertulis belum ada ditangan Pemerintah karena masih dalam proses dikunpugar karena ada bebera perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Anggota terhadap rancangan yang sudah diajukan karena itu, tapi saya kira tidak apa-apa rancangan yang tadi saja dikasih nanti kita tuntun ada beberapa perubahanperubahan pak, kami mulai atas nama rekan-rekan Pansus izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran yang menyangkut jadual ini.

Yang pertama, Pansus beranggapan bahwa kedua Rancangan Uhdangundang ini punya korelasi banyak dengan Undang-undang lain baik secara horizontal maupun secara fertikal yang dimaksud dengan interkonesi secara fertikal ialah karena banyak hal-hal yang masih bergantung kepada konstitusi seperti Pasal 30 Pasal-pasal yang mengatur mengenai proses penegakan hukum dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian kawn-kawan di fraksi berkesimpulan bahwa pembahasan RUU ini perlu suasana kehati-hatian dan yang lebih mengandung semangat konfrehensip berkenaan dengan itulah maka jadual disusun untuk mengantisipasi kemungkinan mengakomodir perkembangan-perkembangan baru yang muncul dalam pembahasan konstitusi maupun pembahasan undang-undang yang lain, nah secara garis besar rancangan acara yang diatur disini,

Yang pertama, seluruh rapat-rapat Pansus maupun lanjutannya nanti diusahakan memakai waktu siang pukul 1 WIB , karena Anggota Pansus terdiri berbagai Anggota Komisi pada saat yang bersamaan dipagi hari juga ikut serta aktif pada kegitan-kegiatan Komisi jadi seluruh acara dimulai pada pukul 1.00 WIB. Dengan demikian memberi kemudahan juga kepada saudara menteri untuk melakukan tugas-tugas yang lainnya diwaktu pagi.

ARSIP DPR RI

5

Yang kedua, jadual yang kita atur disini adalah jadual dalam masa persidangan ini,sedangkan pada masa persidangan berikutnya akan menyusul sesuai de.ngan perkembangan-perkembangan yang kita akan bicarakan di BAM US.

Lalu yang ketiga, karena dua RUU ini menurut amanat Presiden diwakili oleh dua Menteri yaitu Menteri Pertahanan untuk pertahanan Negara dan Menteri kehakiman bersama Kapolri untuk UU Kepolisian maka Pansus mengusulkan pembahasannya dimulai dari UU Pertahanan Negara karena relatif bersifat makro lalu sesudahnya dibahas Pansus lalu masuk di Pansus UU Kepolisian sesudah kedua RUU ini dibahas ditingkat Pansus maka akan di bahas ditingkat Panja bagaimana mekanismenya kita akan bicarakan kemudian, berikutnya berdasarkan prinsif-prinsif itu makajadual yang kami atur adalah sebagai berikut hari ini hari rabu tanggal 23 diusahakan ada keputusan Pansus yang melahirkan keputusan mengenai jadual acara dan mekanisme pembahasan kemudian hari jum'at nanti hari fraksi tanggal 30 mei 2001 sampai tanggal 5 juni 2001 tetap merupakan hari fraksi tanggal 6 Juni dan 7 juni adalah hari dimana rekan-rekan Pansus mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan para Pakar para ilmuwan lembaga swadaya masyarakat dan kelompokkelompok pemerhati untuk masalah Pertahanan negara dan masalah Kepolisian, kemudian tanggal 8 - 15 Juni dipersiapkan buat fraksi-fraksi dalam menyusun Daftar lnvetarisasi Masalah, kemudian kita berharap DIM itu bisa diserahkan kesekretariat jenderal sekitar tanggal 16 - 17 itu menjadi tugas Sekretariat Jenderal tanggal 18 mudah-mudahan kompilasi DIM masing-masing fraksi bisa didistribusikan kepada seluruh Anggota, kalau masing-masing Anggota memerlukan waktu sekitar satu minggu atau lima hari untuk mempelajari DIM berarti pembahasan RUU Pertahanan Negara dengan Menteri Pertahanan bisa kita mulai sekitar tanggal 25 juni itu berjalan seterusnya sampai dengan selesai dan sesudah selesai baru kita masuk ke RUU mengenai Kepolisian itu rancangan umum dan dari agenda pak, nah kami mohon nanti ada tanggapan dari Saudara Menteri apakah tanggal 25 ini bisa kita sepakati sebagai tanggal harin pertama pembahasan DIM yang akan berkembang-berkembang terus sampai memasuki RUU bidang Kepolisian itu pertama mengenai jadual.

Lalu kedua, mengenai mekanisme pada umumnya sama dengan pembahasan-pembahasan seperti UU biasa pak, Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman sudah biasa hadir disini mekanismenya tidak jauh berubah dengan itu hanya ada satu masalah pak, yang diusulkan kawan-kawan ialah karena UU ini terpisah yang mewakili pemerintah juga terpisah tapi kawankawan melihat ada semangat yang tidak bisa putus diantara UU itu karena itu pada membahas UU Pertahanan Negara dimana Pemerintah diwakili oleh Menteri Pertahanan dimohon agar ada wakil dari Pemerintah yang pada tingkat tertentu bisa mengambil keputusan kalau-kalau ada masalah-masslah yang berkaitan dengan masalah Kepolisian demikian juga pada saat kita membahas RUU Kepolisian Negara ada pejabat Pemerintahan yang pada posisi tertentu bisa segera mengambil kebijakan dan keputusan kalau ada hal-hal yang punya kaitan dengan UU Pertahanan Negara dan khusus mengenai UU Pertahanan Negara kawan-kawan mengusulkan keterlibatan pihak-pihak dari TNI demikian pengantar kami dan selanjutnya kami serahkan Pak Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman secara bergantian.

T erima kasih.

PEMERINTAH/MEHAN : Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saudara Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus yang terhormat, saya

tidak menanggapi banyak karena terhadap apa yang disampaikan oleh Pimpinan Pansus tadi Departemen Pertahanan khususnya Menteri Pertahanan menyetujui

ARSIP DPR RI

6

terhadap jadual yang telah dibuat ini serta mekanisme yang telah dirancang dengan catatan khusus dimana pada saat pembahasan RUU Pertahanan supaya juga dihadiri oleh pejabat dari Polri kemudian pada saat setiap pembahasa RUU kepolisian juga akan dihadiri oleh pejabat dari Departemen Pertahanan yang akan mengkonfermasikan atau menserasikan masalahmasalah yang mungkin operlen, Cuma saya kira saya tanya kepada Pimpinan Pansus apakah sependapat dengan saya bahwa yang dimaksud pejabat dari Departemen Pertahanan maupun dari Polri atau tidak harus Menteri atau Polri tetapi mungkin pejabat senior yang memang ditunjuk dan diberi mandat penuh oleh kedua pejabat yang bersangkutan tentu selaku Menteri Pertahanan akan hadir kalau pada saat-saat itu tidak ada acara lain tetapi tentu bisa fleksibel.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Wr. WB.

KETUA RAPAT : Barang kali yang sebelum Pak Lopa saya jawab dulu pak, pada saat

membahas UU Pertahanan negara saya kira wajib menteri pertahanan hadir kalau untuk rapat kerja kalau rapat Panja mungkin bisa delegasikan kepada pejabat yang lain, sedangkan dari pihak Kepolisian dan kehakiman yang hadir dalam pembicaraan UU Pertahanan Negara sya kira tidak perlu Menteri Kehakiman tapi cukup pejabat Kepolisian dan pejabat dari Departemen Kehakiman demikian sebaliknya pada saat kita membahas UU mengenai Kepolisian maka yang wajib hadir adalah menteri kehakiman dan Kapolri sedangkan pejabat dari Departemen Pertahanan saya kira adalah eselon I dan mungkin juga rekan-rekan dari TNI, saya kira jelas pak, saya persilahkan Pak Menteri Kehakiman.

F. PPP ( H.M. THAHIR SAIMIMA, SH.) : lntrupsi sedikit Pimpinan, tadi ada kesepakatan kita dalam pembahasan

RUU Pertahanan itu juga dihadiri Pang lima dan tiga Kepala Staf. Terima kasih.

KETUA RAPAT : lstilah yang saya pakai Pejabat dari TNI tapi ingin diperjelas yang

dimaksud pejabat TNI adalah Panglima TNI dan Kepala Staf pada saat kita membahas UU Pertahanan Negara, saya persilahkan pak Waluyo.

PEMERINT AH/MENKEH : Assalamu'alaikum Wr. Wb. Setelah mendengar penjelasan dari pimpinan maupun dari Menteri

Pertahanan maka sudah banyak soal yang komentari kecuali saya dapat menyetujui apa yang dirancangkan ini, dan bukan saja membatu membahas RUU Kepolisian maupun saya dan Kapolri untuk hadir maka kalau memang ada kesempatan saat membahas RUU Pertahanan mungkin berusaha hadir karena itu tidak bisa dilepaskan, jadi insya allah sekian.

T erima kasih.

ARSIP DPR RI

7

KETUA RAPAT : Terima kasih Menteri kehakiman saya kira jawaban kedua Menteri yang

mewakili Pemerintah dan sudah dengar apa ada tanggapan-tanggapan lain atau dipersilahkan kepada kami mengambil keputusan terhadap kedua hal ini, silahkan Pak Panda.

F. PDI-P (PANDA NABABAN): Sedikit usul saja tadi walaupun kita usahakan melalui Sekretariat Jenderal

ada baiknya khusus kepada Menteri Kehakiman yang kebetulan jajarannya mempunyai kemampuan dalam pembahasan-pembahasan itu bisa didatagkan Legal drafter dan kemudian ahli bahasa jadi supaya dari awal terlibat, jadi disini banyak staf ahli di DPR ini saya khawatir kemampuan itu tapi ini semacam usulan saja dan kami memang tadi bahas dirapat Intern kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT : Ia, saya kira dengan manggut-manggut Bapak Abdul Lopa bisa itu sudah

jawaban demikian pak, lnsya Allah itu buat orang yang pernah bertugas di Saudi itu pasti, baik bapak dan ibu, ya silahkan mudah-mudahan yang terakhir.

F. KB ( K.H. SYARIF USTMAN YAHYA): Terima kasih karena yang hadir ini disamping Menteri Kehakiman Ham

dan Menhan mungkin juga Kapolri diwakili oleh lrjen Polri mohon juga diberikan satu sambutan beliau juga mewakili dari Kapolri.

KETUA RAPAT : Ia itu maksud saya sebelum mengambil keputusan menyerahkan silahkan

pak.

PEMERINTAH (SEKJEN POLRI): Assalamu'alaikum Wr. Wb. Terima kasih, jadi meskipun Pimpinan sudah mengetahui jadi pada forum

kami laporkan bahwa Kapolri saat ini berada di Lembang dalam rangka penutupan sekolah atau SEPIMPOL kemudian Wakapolri berada di Laos dalam rangka sidang Asianapol oleh karena itu kami sebagai lrjen Polri ditugaskan untuk menghadiri ini, selanjutnya waktu kami menerima draft yang pertama pak, bahwa pembahasan untuk UU Pertahanan ini dimulai nomor 11 senin tanggal 18 Juni 2001 sampai dengan nomor 21 senin 2 Juli 2001 berarti ada waktu kurang lebih 10 hari yang memang fakum dan Polri belum main disini, semula memang kami ingin mengusulkan bahwa waktu yang apakah tidak bisa apa namanya simultan sehingga waktu 10 hari ini tidak seluruhnya fakum bagi pembahasan Polri tanpa mengurangi tadi bapak mengatakan bahwa ini ada korelasi antara kedua UU tadi ada pesan dari Kapolri kalau bisa ini yang 10 hari ini secara sumultan juga membahas RUU Kepolisian sehingga habislah sejajar, itu saj barang kali pemasukan dari kami.

Terima kasih.

ARSIP DPR RI

8

KETUA RAPAT : Kawan-kawan tadi sudah memperbincangkan banyak pak, jadi pada saat

kita membahas UU Pertahanan Negara bukan berarti Polri fakum Polri juga ikut tapi tidak membahas UU Pertahanan Negara tetapi ikut serta memberi kontribusi dalam rangka UU Pertahanan Negara kerana didalam UU Pertahanan Negara tidak mustahil ada peran-peran polisi dan keamanan yang harus dimainkan disitu saya kira demikian begitu jawabannya pak, masih ada hal-hal lain barangkali, baik terima kasih pas dan sudah kedengaran izinkan saya kembali membacakan poin-poin penting dari agenda yang pertama sesudah hari ini maka hari-hari berikutnya mennjdia hari fraksi tanggal 6 dan 7 juni 2001 adalah rapat Pansus untuk mengadakan dengar pendapat umum pihak Pemerintah kalau mau hadir silahkan lalu tanggal 8 -15 Juni 2001 waktu dialokasikan untuk masing-masing fraksi menyusun DIM kita berharap tanggal 15 masuk ke Sekretariat Jenderal dan didistribusikan oleh Serkretariat Jenderal kepada seluruh Anggota Pansus termasuk kepada Pemerintah sekitar tanggal 18 Juni 2001 dibutuhkan satu minggu untuk mempelajari DIM itu sehingga lnsya Allah kalau rencana berjalan dengan lancar tanggal 25 Juni 2001 adalah hari pertama mengadakan Raker untuk membahas RUU Pertahanan hari-hari berikutnya bergeser sesuai dengan jadual ini yang sebentar akan kami rapikan untuk kami kirimkan kepada seluruh Anggota Pansus dan seluruh wakil Pemerintah dapat kita setujui, silahkan.

F. PDI-P (PANDA NABABAN ) : Saya pikir karena begitu pentingnya acara tanggal 7 tanggal 8 tadi 6 dan 7

kalau usul saya bagus resmi kita beritahu kepada mitra kita dan hadir mereka baik sekali perwakilan dari Menhan perwakilan dari Kehakiman Polri karena itu diskusi yang intensif dari siang sampai malam dengan mendatangkan Pakarpakar yang cukup signifikan, jadi supaya komunikasi pemahaman dan masukanmasukan ini juga saya pikir sangat bermanfaat jadi tidak sekedar ia kalau mau datang silahkan kita beritahu kepada mereka ada cara ini,ini silahkan mereka mengutus siapa saya pikir itu penting.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT : Dipansus silahkan datang kalau itu Menterinyatapi yang lain-lainnya saya

kira wajib, lalu tanggal 25 kita mulai star pembahasan berapa waktu yang kita akan pakai untuk Pertahanan Negara kita akan lihat perkembangannya karena kita akan dihadang oleh reses tanggal 20 Juli 2001, saya kira demikian pak kita bisa sepakat ini.

Yang kedua mengenai mekanismeseperti yang tadi yang kami sampaikan supaya ada inter koneksi antar pembahasan kedua RUU ini sehingga pada saat kita membahas RUU Pertahanan Negara ada wakil Pemerintah yang bertugas dibidang kepolisian hadir demikian juga sebaliknya pada saat kita membahas UU Kepolisian Negara ada wakil dari Pemerintah yang bertugas dibidang Pertahanan Negara untuk ikut serta disitu saya kira untuk mekanisme Cuma satu hal yang penting yang lain-lain berjalan sesuai dengan adat dan kebiasaan di DPR bisa kita sepakati bersama baik.

(KETOK 1 X)

Terima kasih bapak dan ibu dua acara kita sudah selesaikan secara bersama pada sore hari ini memang waktu sesuai tata tertib rapat berakhir pukul 16.00 WIB. Tapi seandainya ada hal-hal penting sekali yang ingin disampaikan saya kira ada waktu satu dua menit tapi dengan melihat muka Bapak-bapak

ARSIP DPR RI

9

yang cerah rasa-rasanya tidak ada hal yang ingin disampaikan lagi dengan demikian barangkali kami dapat mengambil kesimpulan bahwa rapat pada sore hari ini selasai dan selanjutnya kita bekerja sesuai dengan schedule yang ada apa bila betul tidak ada lagi hal yang ingindisampaikan maka izinkan kami atas nama Pansus untuk menutup rapat ini dengan mengucapkan Allhamdulillahirobil alamin.

( KETOK 1 X)

(RAPAT Dl TUTUP PUKUL 16.00 WIB)

Jakarta, 23 Mei 2001 a.n. KETUA RAP AT

SEKRETARIS RAPAT

@t:t:~!£ DRS. ISKANDAR N.BASRI

NIP.210001160

ARSIP DPR RI

I BELUM DIKOREKSI I

RISALAH RAPA T

PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN

RUU TENTANG PERTAHANAN NEGA!,~A

RAPAT KE :9 JENIS RAPAT : RDPU KE-1 TANGGAL : 6 JUNI 2001

SEKRETARIAT PANSUS

ARSIP DPR RI

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

RISALAH RAPAT PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEGARA ;



Sifat Rapat Hari, tanggal Pukul Tempat


Hadir Anggota Hadir Undangan

V. B. DA COSTA, SH

SUDARSONO

AMRIS HASAN, MA

A. TERAS NARANG, SH

: .2000-2001 :IV : 5 : Rapat Dengar Pendapat Umum ke-1 : Prof. Dr. Sri Sumantri. SH, Arifin Tarigan, dan

J.Kristiadi. : Terbuka : Rabu, 6 Juni 2001 : 13.30 s/d 16.10 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 2

Gedung Nusantara II : Andi Mattalatta, S.H. H.M

Drs. Iskandar N. Basri : Membahas Topik I, Struktur dan posisi lembaga

pengemban fungsi pertahanan negara dan fungsi keamanan negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.

: 54 dari 67 Anggota Mabes TNI AU, Mabes Polri. dan Biro Hukum Departemen Pertahanan.

DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH

FIRMAN JAYA DAELI, SH

H. HARYANTO TASLAM

K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc

RENIYANTI HOEGENG

PANDA NABABAN

R.K. SEMBIRING MELIALA

PATANIARI SIAHAAN

ARSIP DPR RI

2

13. PROF. DR. J.E. SAHETAPY, SH. MA

14. WILLIAM M. TUTUHARIMA, SH 15. H. AMIN ARYOSO. SH


17. ORA. SUSANINGTYAS NH KERTOPATI

18. MATT AL AMIN KRAYING, SH

FRAKSIPARTAIGOLKAR 1. ANDI MATTALATTA, SH., MH 2. DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN 3. DRS. DARWIS RIDHA 4. DJAJA SUBAGJA HUSEIN 5. FERDIANSYAH, SE., MM. 6. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA 7. DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS

8. ORA. IRIS INDIRA MURTI, MA 9. M. AKIL MOCHTAR, SH

10. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA 11. M. IDRUS MARHAM 12. IR. S.M. TAPUBOLON

FRAKSIPPP 1. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH 2. H.M. THAHIR SAIMIMA. SH 3. DRS. H. A. CHOZIN CHUMAIDY 4. H. M. SAIFUL RACHMAN, SH 5. H. SYAFRIANSYAH, BA 6. H. ALIMARWAN HANAN, SH

FRAKSI KEBANGKIT AN BANG SA 1. H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA 2. DRS. A. EFFENOY CHOIRIE 3. DRS. H. ACHMAD SYATIBI 4. DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL 5. K.H. HANIF MUSLIH, Lc

FRAKSI REFORMASI

1. IR. A.M. LUTFHI

2. PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH 3. H. PATRIALIS AKBAR, SH. 4. DRS. ACHMAD ARIEF.

f_~~KS! TNIIPOLRI 1. SLAMET SUPRIADI, S.IP., MSc., MM. 2. SYAMSUL MA'ARIF

3. H. SUPARNO MUANAM, SE

ARSIP DPR RI

4. DRS. I KETUT ASTAWA

5. FRANS WUWUNG

FR.AK$1 Bl)LAN BINTANG 1. H. AHMAD SUMARGONO, SE

FRAKSI KKI 1. DRS. S. MASSARDY KAPHAT

2. DRS. H. A. HAMID MAPPA

FRAKSIPDU

1.

FRAKSIPDKB


PARA UNDANGAN :

1. PROF. SRI SUMANTRI

2. J. KRISTIADI

3. ARIFIN TARIGAN

4. GOFAR SUWARNO

5. SLAMET SUBIJANTO

6. ARDIUS L

7. ISMET HERDY

8. DRS. PURNOMO

9. AFFANDI

10. DJAMHARI HAMZA

3

ARSIP DPR RI

4

KETUA RAPAT (ANDI MATTALATTA, SH, M.H): Assalamu'alaikum Wr. Wb ., Menu rut Tatib Pasal 91, rapat dib.uka apabila dihadiri oleh setengah jumlah

Anggota dan dihadiri dari lebih dari setengah jumlah Fraksi, laporan dari sekretariat, Anggota Pansus yang mennandatangani baru 29 Anggota, menurut Pasal 91 ayat (2) kalau kourum tidak tercapai maka diadakan penundaan dan tadi kita sudah tunda sampai 30 menit karena itu saya ingin menawarkan toh rapat kita ini tidak akan mengambil keputusan pada siang hari ini tapi merupakan rapat untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi, maka saya tawarkan kepada saudarasaudara Anggota Pansus, apakah setuju kita mulai saja rapat ini memanfaatkan waktu yang ada sambil menu11ggu kawan-kawan yang lain, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Baik, rapat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Rapat Dengar Pendapat pada siang hari ini adalah bagian dari upaya kita mendengarkan aspirasi dari berbagai nara sumber dalam rangkc:l pembahasan Undang-undang Pertahanan Negara dan Undang-undang Kepolisian, dan pada sore harikita memasuki tofik yang pertama, ada 4 tofik yang akan lakukan dalam proses RDPU ini, tofik pertama ini menyangkut kaitan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan negara dalam sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia, karena itu informasi-informasi dC:m kajian-kajian yang kami butuhkan dari nara sumber nanti akan diperdalam dalam proses dialog adalah struktur dan posisi lembaga pengemban fungsl pertahanan negara dan fungsi keamanan negara dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud struktur disini adalah struktur organisasi intern penger,1ban fungsifungsi itu dan posisinya diantara lembaga-lembaga kenegaraan d:3n lembaga pemerintahan yang lain dan tidak kalah pentingnya, karena disini hadir Bapak Prof. Sri Sumantri ahli hukum tata negara, kalau kita baca RUU Pertahanan Negara dan Undang-undang Kepolisian disitu ada tiga jenis aturan pelaksanaan yang disebut, yang pertama adalah Peraturan Pemerintah, yang kedua adalah Keppres, yang ketuga adalah Peraturan Kepolisian, dan di Undang-undang Pertahanan Negara ada juga Keputusan Panglima yang menurut Ketetapan MPR Nomor Ill Tahun 2000 yang mengatur mengenai Tata Urutan Perundanf-undangan dikenal hanya UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang, Perpu, Peraturan Presiden dan Perda, sedangkan Keppres dan Kepmen tidak dikenal lagi dalam Tap MPR Nomor Ill Tahun 2000 yang lalu, sehingga perlu ada kajian-kajian dari bapak kalau toh memang karena kebutuhan praktis menghendaki adanya semacam peraturan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kapolri, Keppres untuk mengatur masalah ini, materi apa saja yang bisa masuk kesitu, apakah peraturan-peraturan yang lebih rendah itu bisa mengatur materi-materi yang mengikat hak dan kewajiban warga negara, untuk membahas masalah ini dihadapan kita sudah hadir 3 nara sumber Bapak Arifin Tarigan, Bapak Prof. Sri Sumantri, Bapak J. Kristiadi dan disamping Anggota Pansus dihadiri pula pejabat-pejabat yang mungkin akan berperan nanti dalam proses pembahasan ini dari unsur pemerintah, waktu yang tersedia menurut Tatib sampai pukul 16.00 WIB tapi kita lihat perkembanganya nanti karena toh sore ini saya kira sebagian besar dari kita mendapatkan undangan untuk menghadiri HUT Bung Karno, jadi apakah kita akan berakhir sampai pukul 16.00 WIB atau tidak kita lihat perkembanganya nanti dengan memperhatikan undangan.

Sekarang kita mulai, saya tidak tahu siapa yang lebih dulu, karena Pak Kristiadi menunjuk Pak Arifin dan Pak Arifin menujuk Pak Kristiadi, maka yang tengah yang netral barangkali, saya persilahkan Pak Sumantri.

PROF. SRI SUMANTRI: Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

ARSIP DPR RI

5

KETUA RAPAT: Sebelum rapat dimulai saya ingin membacakan Surat Pergantian A!lggota

dari F.PDIP yaitu Saudara lr. Tarto Sudiro diganti dengan Prof. Dr. J.E. Sahetapi dan beliau sudah hadir, demikian pak, terima kasih.

PROF. SRI SUMANTRI: Terima kasih. Didalam memberikan masukan kepada Pansus, ada beberapa hal yang

ingin saya kemukakan terlebih dahulu, pertama tentang dasar hukum yang harus kita pergunakan didalam membuat, menyusun RUU ini dan yang kedua tentang teori materi muatan yang perlu mendapat perhatian, seperti kita k('~tahui dasar hukum keberadaan TNI dan POLRI itu tercantum didalarn Pasal 30 ULJD, memang didalam pembentukanya Pasal 30 tiu lahir belakangan dibandingkan dengan TAP MPR Nomor II, VI, dan VII saya kira, sehingga isinya ini ada sedikit perbedaan satu sama lain, yang kedua mengenai teori-materi muatan, seperti kita ketahui TAPMPR Nomor Ill Tahun 2000 mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, dimulai dari UUD dilanjutkan dengan TAP-MPR dan kemudian Undang-undang, masalah Perpu itu saya kira perlu mendapat perhatian kita ini, saya tidak tahu sampai MPR kebobolan Perpu itu dibawah undang-undang dan kemudian seterusnya, ini berarti bahwa masing-masing bentuk peraturan ini mengatur materi muatan tertentu UUD mengatur apa yang disebut materi muatan konstitusi, undang-undang mengatur materi muatan undang-undang, artinya materi muatan konstitusitidak mungkin dan tidak dapat diatur oleh peraturan yang derajatnya lebih rendah demikian pula sebaliknya, oleh karena itu didalam membicarakan RUU POLRI ini kita perlu juga melihat kepada teori materi muatan itu, memang sampai sekarang kita belum mempunyai tetapi didalam TAP-MPR Nomor 3 Tahun 2000 agar DPR dan Pemerintah membuat Undang-undang tentang Peraturan Perundang-undangan, apa yang seharusnya diatur dalam UU dan apa yang seharusnya diatur dalam peraturan yang derajatnya dibawahnya, ini saya akan mulai dengan Pasal 30 UUD' 45, terdiri dari 5 ayat dan yang ingin saya soroti adalah ayat yang kedua, ayat yang kedua itu mengatakan bahwa usaha pertahanan

· dan kemanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, jadi ada dua macam sistem, sisitem pertahanan semesta dan sistem kemanan rakyat semesta, dua sistem itu tentunya perlu dijabarkan. yang satu dilakukan oleh TNI sedangkan yang kedua dilakukan oleh POLRI dan itu dinyatakan lebih lanjut kedua-duanya merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung, lalu dalam kaitan dengan RUU POLRI ini ayat (4) mengatakan POLRI sebagai alat negara men jag a keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum, jadi menjaga keamana dan ketertiban masyarakat, atas dasar itu tugasnya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakan hukum, yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah, ini sudah sampai ke Tingkat Ill saya tidak akan mempersoalkan masalah itu cuma dari pikiran yang ingin saya kemukakan ini setelah mempelajari ini, apakah tidak perlu dipikirkan adanya UU tentang Sistem Pertahanan Semesta, UU tetang sistem Keamanan Rakyat Semesta, sebab ini landasanya adalah UUD' 45, sedangkan setelah itu terjadi barulah kemungkinan perlu ada UU yang berada dibawahnya, memang diantara kita para sarjana hukum itu masih terdapat perbedaan pendapat mungkin tidak ada UU tentang ketentuan-ketentuan pokok seperti yang pernah dilakukan bebrapa waktu yang lalu, ini yang menjadi persoalan.

Lalu yang kedua, didalam ayat (5) kita dapat membaca Susdu~ TNI/POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan kemanan negara serta hal yang terkait diatur dengan UU, jadi setelah UU yang tadi saya kemukakan ini sekarang kita sampai kepada UU berikutnya yaitu UU tentang Susduk POLRI,

ARSIP DPR RI

6

apakah itu akan mencakup tentang hubungan kewenangan antara TNI dan POLRI atau juga mencakup syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha kemanan negara, apa itu ada tiga UU atau disatukan menjadi satu UU, ini yang tentunya perlu diputuskan oleh DPR dan Pemerintah sebab ini bisa menjadi tiga dan menjadi satu, itu didalam ayat yang kelima, jadi oleh karena itu kelihatanya nantinya akan ada berbagai macam UU yang harus dihasilkan oleh pembuat UU ini, kalau tadi dua UU kalau sekarang ini kalau kemungkinanya menjadi UU yang berdiri sendiri menjadi empat UU atau mungkin juga satu UU, hal ini juga diperjelas didalam TAP-MPR-RI Nomor VI dan VII Tahun 2000, disitu juga disebut tentang Susduk TNI/POLRI dan seterusnya, disamping itu didalam TAP MPR-RI Nomor VII masih ada lagi UU tentang Wajib Militer ada lagi UU tentang TNI bahkan ada lagi UU yang apabila terjadi, peradilan umum tidak berfungsi ini seperti tercantum dalam Pasal 3 TAP MPR VII Tahun 2000, disamping itu juga bantuan TNI kepada POLRI dan sebaliknya bantuan POLRI kepada TNI, ini akan diatrur dimana ini, apakah itu diatur dalam tadi yang saya katakan pertama itu didalam UU tentang Sistem Pertahanan Negara dan UU tentang Sistem Kemanan Rakyat Semesta atau dimasukan dalam UU yang berada dibawahnya itu, disamping itu juga khusus untuk POLRI ada satu, ini barangkali masuk didalam UU yang sekarang kita bahas ini mengenai lembaga kepolisian nasional, masalah lain yang saya kira perlu saya kemukakan itu adalah penjabaran atau pelaksanaan apa yang tercantum didalam Pasal 30 UUD' 45 dan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, yaitu pertama perlu adanya batasan yang jelas antara pertahanan dan keamanan, mengapa saya katakan demikian sebab sekarang ini sudah mulai ada pikiran adanya kemungkinan antara pertahanan dan keamanan itu bersinggungan apalagi kalau kita baca RUU tentang Pertahanan Negara, itu yang dinamakan ancaman itu bisa masuk kedalam yang kemungkinan bisa terjadi pertemuan apa yang dilakukan oleh POLRI dengan TNI, didalam RUU tentang POLRI ini saya membaca keamanan dalam negeri, pertanyaanya ialah apakah keamanan dalam negeri itu berbeda dengan keamanan sebab didalam UUD Pasal 30 itu hanya disebutkan pertahanan dan keamanan, lalu muncul keamanan dalam negari, oleh karena itu kalau itu memang berbeda masing-masing dirumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan keamanan dan apa yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri.

Masalah berikutnya adalah yang juga sering kita bicarakan dalam berbagai pertemuan pertanyaanya adalah apakah POLRI itu Kombatan atau non Kombatan, diwaktu yang lalu karena POLRI masuk ABRI itu tentunya menjadi Kombatan bukan non Kombatan lagi, sekarang ini karena POLRI sudah terpisah dari TNI, POLRI'itu menjadi non Kombatan, apakah demikian yang dimaksud didalam RUU nanti, dan apakah ini sudah diatur didalamnya, karena itu saya menyarankan a!:Jar pembuat UU ini konsisten didalam perumusan berbagai macam permasalahan yang akan diatur soalnya itu saya mendengar bahwa DPR itu membicarakan RUU Pertahanan lebih dahulu sedangkan RUU POLRI kemudian kalau ini tidak sarnpai sinkron menimbulkan masalah dikemudian hari apalagi menyangkut masalah-masalah seperti saya katakan ancaman dari luar masuk kedalam ini porsi TNI apa porsi kepolisian, oleh karena itu perlu juga diatur tentang kemungkinan adanya masalah itu terjadi dan itu. perlu diatur dalam UU ini kemudian yang berikutnya ini teknis saya kira. di dalam RUU tentang POLRI didalam ketentuan Umum ada beberapa pengertian yang dikemukakan di sini, di dalam nomor 5 disini dikemukakan "Keamanan dan ketertiban masyarakat" ini ada istilah yang ketiga yang tadinya keamanan Pasal 30 kemudian keamana.n dalam negeri, dan ini muncul lagi keamanan dan ketertiban masyarakat, disini dirumuskan "Kemanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis dst. dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjamirmya keamanan ketertiban ini ada istilah istilah lain yang muncul yang tentunya memerlukan penjelasan lebih lanjut, ada keamanan dan ketertiban masyarakat satu pengertian, lalu dilanjutkan terjaminnya keamanan, ketertiban dst apakah beda atau sama maksudnya. Kemudian mengenai urut-urutan di dalam Pasal 1 ini diungkapkan nomor 8, penyelidik, nomor

ARSIP DPR RI

7

9 penyelidikan apakah tidak !ebih dahulu penyelidikan baru kemudian penyelidik, demikian pula mengenai penyidikan, penyidikan dulu baru kemudian penyidik. Kemudian Ketentuan Pera!ihan, di dalam Ketentuan Peralihan ini ada k!ausul yang berbunyi "semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksana mengenai POLRI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini," apakah ini tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari apa tidak bisa secara tegas dinyatakan kalau mungkin ya di lanjutkan dengan PP-nya sekaligus sehingga dengan berlakunya UU yang baru ini semua peraturan perundang-undangan yang lama tidak berlaku lagi. Ada satu lagi yang ingin saya kemukakan terakhir ini yaitu disini dikemukakan pengangkatan Kapolri dan pemberhentian Kapolri harus dengan persetujuan DPR ada pasal yang pasal berapa saya lupa, jadi didalam keadaan apa itu tidak memerlukan persetujuan DPR, baru kemudian apakah itu tidak akan memungkinkan nanti terjadinya sebaliknya, jadi seharusnya ada persetujuan dari DPR, tapi untuk ha'-hal tertentu tidc;~k perlu persetujuan dari DPR, barangkali ini yang dapat saya sampaikan, terima kasih, Wassalamu alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih Prof. Sumantri, barangkali kita sepakat komentar akan

diberikan setelah semua nara sumber memberikan penjelasan. Kami lanjutkan ke Bapak Kristiadi atau Bapak Tarigan ? Pak Kristiadi dahulu silakan.

J. KRISTIADI: Terima kasih Bapak Pimpinan Pansus, Bapak-bapak sekalian terutama kami

mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa sedikit banyak menyampaikan beberapa hal yang mungkin ada gunanya, mungkin tidak, tidak tahu, karena saya sebetulnya tidak bisa mengikuti secara intensif apa yang sudah terjadi secara internal di dalam DPR itu sendiri, saya memang merasa sangat peduli dengan dua RUU ini yaitu RUU Pertahanan Negara dan RUU Kepolisian karena memang bagi saya sangat penting sekali, bagi rakyat Indonesia dimana sekarang akan menciptakan UU Pertahanan dan UU mengenai Kepolisian yang saya kira didalam alam demokrasi ini bahwa apa pun yang akan dilaksanakan oleh kedua instansi ini adalah didasarkan atas putusan rakyat itu sendiri saya kira sesuatu kesempatan yang baik sekali.

Saya ingin lebih dahulu sebelum saya masuk kepada materi ingin lebih menegaskan lagi apa yang sebetulnya menjadi kepedulian dari Prof. Sumantri tadi saya dengar juga dari berbagai kalangan yang sempat saya ajak diskusi dan sebagainya yaitu sebetulnya mengenai hal yang nantinya akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi perdebatan berkepanjangan kalau hal iu tidak jelas, itu sbal keamanan, terutama menurut saya keamanan nasional yang sebetulnya bangsa ini belum pernah merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan rumusan keamanan nasional itu, rumusan selama ini saya kira sangat didorninasi peran daripada TNI pada masa lalu yang secara historis itu bisa kita mal.~lumi karena perkembangan TNI yang saya kira banyak sekali menghadapi perbedaan pendapat yang mengarah kepada apa yang disebut dengan dis·integrasi didaerah-daerah perlawanan-perlawanan dengan penjajah sehingga memang kemudian menafsirkan keamanan nasional itu yang saya kira sangat erat diwarnai doktrin militer. ltu saya kira bisa memahami sepenuhnya, tetapi sekarang memasuki era yang baru dimana sebenarnya konsep keamanan nasional ini sebaiknya lebih kita pertajam perjelas apa sih bedanya keamanan nasional dengan keamanan yang lain, karena menurut saya keamanan nasional menyangkut sesuatu yang sangat besar bagaimana sebetulnya negara ini atau bangsa ini bisa memberikan rasa aman dari berbagai macam ancaman yang tidak cuma ancaman dari mi!iter tetapi juga ancaman berbagai macam dimensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, nah itu tentu tidak sebagaimana keamanan yang sekedar keamanan yang dalam tataran yang lebih rendah lagi. Nah dari sini sebetulnya saya ingin masuk kepada masing-masing

ARSIP DPR RI

8

kepada RUU itu sendiri, tetapi saya juga ingin menunjukkan kepada bapak ibu sekalian bahwa TAP MPR No. VI dan No. VII pt,m sebetulnya belum memberikan pemahaman yang terang bagi saya, yang jelas apakah yang dimaksud adalah keamanan nasional, national security bagi bangsa-bangsa lain memahami atau keamanan dalam pengertian yang lain, nah ini saya kira nanti juga kalau dijabarkan dalam suatu peraturan perundangan tanpa adanya suatu penegasan atau pemahaman dan persepsi yang sama diantara kita mungkin memang akan mempersulit penjabaran UU itu sendiri.

Bapak ibu sekalian saya kemudian ingin sebetulnya melakukan semacam, Assesment yang sangat mungkin tidak terlalu mendalam kedua Undang-undang ini. Terus yang pertama pertahanan sendiri saya pribadi sebagai subyektif saya kira Undang-undang sekarang ini sempat saya terima dari Pansus ini menunjukan beberapa hal yang saya kira secara subtansial mempunyai kemajuan-kemajuan daripada draf-draf sebelumnya menurut saya artinya bahwa didalam Undangundang ini terdapat bahwa ada nuansa civil authority, itu memang yang berwenang untuk membuat kebijakan-kebijakan pertahanan ini bisa diketahui melalui presiden yang sudah dipilih oleh rakyat dan juga oleh menteri misalnya nanti dibawah/dibelakang juga soal-soal pertahanan ini juga dibicarakan didalam suatu intitusi yang namanya Dewan Keamanan Nasional disitu sebetulnya ada gambaran yang dimaksudkan keamanan didalam peraturan perundang-undangan ini interpretasikan Keamanan Nasional di TAP MPR adalah keamanan yang cukup luas karena isi dari berisi berbagai macam unsur-unsur yang akan merumuskan, apa yang dimaksud Keamanan Nasional dan ancaman itu apa dan sebagainya. ltu saya kira itu sesuatu yang saya secara pribadi juga menghargai kemajt,1an daripada Undang-undang itu.

Lebih-lebih secara konkrit yang dua, saya kira bahwa Undang-undang ini juga mendorong adanya semacam buku putih mengenai Pertahanan Nasional, yang saya kira tidak tahu, tapi saya belum pernah melihat belumnya soal bangsa ini mengenai buku putih, mengenai apa mengenai Assesment bangsa ini, mengenai ancaman yang dapat menganggu keamanan nasional yang saya kira beberapa negara di Canada, Amerika, Australia yang kemarin datang ke Indonesia memberikan prentasi mengenai persepsi mengenai meskipun soal ancaman tentu secara aliran dengan menanggani keamanan nasional, mengenai soal-soal ancaman ini ada semacam pendekatan baru karena juga perkembangan dunia ini, kalau dulu orang memperhitungkan ancaman tapi sekarang mengenai kapabilitas daripda bangsa itu untuk menghadapai sesuatu yang menggangu keamanannya.

Kemudian yang juga saya ingin berikan catatan bahwa didalam Rancangan Undang-undang Pertahanan ini, saya kira memberikan penegasan yang cukup jelas mengenai tugas TNI, apa itu tugas TNI ada empat saya kira : 1. menjaga kedaulatan nasional, 2. memelihara integritas teritorial, 3. melaksanakan tugas indukisen, 4. melaksanakan tugas-tugas operasi perdamaian di bawah pengawasan PBB.

Saya kira masih ada satu point yaitu melukan tugas-tugas selain perang, itu artinya kira yang sangat biasa iklim yang sangat biasa didalam operasi-operasi meliter dan sebetulnya kita belihat bahwa ada kemajuan yang ditunjukan didalam undang-undang pertahanan ini saya kira salah satu yang paling penting urusan pertahanan itu bukan urusan tentara saja tapi urusan didalam seluruh masyarakat ancaman terhadap suatu bangsa tidak hanya ancaman terhadap militer tetapi ancaman yang lain juga.

Kemudian saya juga menginjak RUU tentang Kepolisian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pertama juga mengenai klarifikasi sebagaimana prtofesor Sri Sumantri sampaikan mengenai keamanan dalam negari itu juga mengyangkut soal keamanan nasional ataukah ada pergantian yang lain, tapi yang saya ingin tegaskan bahwa secara jelas didalam Undang-undang Kepolisian dan juga Undang-undang Pertahanan atau juga di TAP MPR polisi dan tentara tidak

ARSIP DPR RI

9

boleh memilih, jjuga saya ingin sampaikan sesuatu bagi saya tidak adil, mengapa tentara dan polisi adalah juga warga negara biasa, kenapa setelah menjadi TNI harus direkdusi hak-haknya sebagai warga negara tidak boleh memilih, kalau itu ada aturan bahwa tentara dan polisi tidak boleh menjadi pengurus sesuatu organisasi politik atau Partai politik itu lebih jelasnya itu masih bisa dim~~mgerti tetapi kemudian menjadi tentara dan polisi harus direkdusi h<;:~k-haknya m8njadi warga negara menurut saya kurang adil, saya mengusulkan bahwa polisi dan tentara harus dapat memilih tetapi degan ketentuan kalau yang bersangkutan ingin memberikan kontribusi kepada Partai menjadi pengurus partai dan lain sebagainya tentu harus mencopot dan pensiun dari kedinasannya sebagaimana diatur pada saat Undang-undang pada saat Pemilu 1955. Saya kira pada saat itu terjadi Pemilihan Umum dan anggota tentara dan Polisi juga boleh memmilih dan bahwak kalau difoto pada dokumen-dokumen itu juga kelihatan bahwa mereka memilih dengan baik dan seragam dan saya kira itu yang saya sampaikan sekilas mengenai pengantar dan beberapa stepmen saya mengenai kedua Rancangan Undangundang ini sebetulnya saya menyediakan paper, tetapi karena sangat mendesak ini belum sempat ditik ulang kembali masih banyak coretannya, mudah-mudahan satu dua hari kalau memang sudah selesai akan saya sampaikan sebagai bahan masukan pada Bapak lbu sekalian.

Terima kasih.

KETUA RAPA T : Terima kasih Bapak Kristiadi kita lanjutkan ke Bapak Arifin Tarigan.

ARIFIN TARIGAN: Assalamu'alaikum Wr, Wb. Salam sejahtera, selamat sore, Bapak-bapak dan lbu-ibu yang saya hormati,

saya pertama-tama minta maaf karena undangan ralat undangan yang disampaikan kepada kami diundangan sayapun tanggal 5 baru kemarin, jadi saya terimanya tadi pagi, tapi saya akan berusaha untuk memenuhi keinginan pada rapat kita sore ini, mudah-mudahan bermanfaat.

Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama kalau kita bercerita tentang struktur dan posisi lembaga pengemban fungsi lembaga pertahanan dan keamanan, maka kita kembalikan dulu kepada negara itu kita dulu mendirikan negara ini tentunya ada tujuan. Kalau sudah ada tujuan dan tujuan ini kemudian kita merumuskan suatu tugas untuk mencapai tujuan itu tugas inilah yang dikerjakan oleh Pemerintah yang akan melakukan tugas itu mencapai tujuan, dari tugas kata teori, itu kita rumuskan fungsi-fungsi dari seluruh tugas-tugas tadi habis dibagi fungsi makanya tugas dari pemerintahpun habis dibagi fungsi dari departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang membantunnya, jadi fungsi-fungsi ini disusunlah struktur dari pemerintah ini yang menampung fungsi-fungsi ini agar tidak kececeran dan kalau sudah struktur ini sudah terjamin maka dibuat prosedur yang mengatur hubungan dan kerjasama mekanisme kerja antara departemen yang memegang fungsi-fungsi tadi, sekarang bapak dan ibu kita bercerita tentang masalah fungsi pertahanan dan keamanan kalau pada waktu yang lalu kita melihat bahwa antara pertahanan dan keamanan seakan-akan sudah menjadi satu artinya juga mungkin ditafsirkan dengan kenyataan bahwa polisi itu adalah bagian dari ABRI yang lebih dini kemudian bahwa polisi itupun prajurit patuh pada Sapta Marga clan Sumpah Prajurit. Dan sekarang dengan reformasi sekarang ini bagaimana, saya berfikir yang_ ingin saya akan sampaikan adalah yang lama itu tidak seluruhnya salah mungkin benar pada menangani permasalahan yang mereka hadapi kc::daupun yang lama salah katakanlah dari yang lima itu salah semua, kalau saya tanya dari sepuluh aspek apakah salah semua barangkali ada satu yang benar, satu inilah yang harus kita pertahankan, kalau dari dua puluh mungkin ada lima benarnya jangan sampai kita mulai hanya dari nol seakan-akan yang lama salah semua yang baru salah seluruh, keadaan berubah memang memerlukan perubahan suatu yang

ARSIP DPR RI

]()

tepat dan baik menurut kita hari ini belum tentu besok, besok kan berubah. Nah inilah kita memerlukan suatu kearifan agar bagaimana kita merumuskan apa yang tepat untuk sekarang dan kedepan, secara normal dikatakan bahwa dalam system sosial dalam suatu perubahan system itu harus bersifat metamofosis tidak seperti system teknologi, kalau system teknologi taruhlah kita ambil mobil saya tahun 60-an sudah jelek jalan sekilo mogok lima hari, saya ganti baru tidak mogok lagi itu kita ganti system, system mobil baru, tetapi system sosial tidak begitu dia bermata merfosis tidak begitu dari keadaan yang kita tidak senangani ini diakan berubah menjadi metamorfosis yang kita inginkan, ini lebih parah bapak dan ibu karena system sosial itu sangat plural dan sangat heterogen, jangan menganggap bahwa Indonesia ini Jakarta, jangan hanya menganggap Jawa jangan menganggap Indonesia bagian Barat masih banyak saudara kita dari daerah yang lain hidup dijaman batu, itu Saudara kita ini sulit ganti-ganti terus mereka itu tidak pernah ikut dalam system mestinya mereka merasa tidak punya negara.

Maka dengan ini saya akan sampaikan beberapa hal yang pertama adalah yang lalu kita negara hukum jaman orde baru itu negara kita negara hukum tapi katanya juga kata Bapak Sumantri tidak demoktatis semua tatanan itu ada hukumnya ada Keppres misalnya three in one waktu itu ada Keppresnya juga kalau ini memang ada Peraturannya tapi tidak demokratis cendrung ke otoriter, sekarang kita berubah tentunya kepada yang demokratis tetapi ingat harus juga ada hukumnya kalau tidak nanti kita keos, sama saja akan otoriter atau keos, ini harus ada aturan main dan orang harus ikut pada aturan main, jadi sebelum ada aturan main pakailah dulu aturan main yangh sudah ada sejelek bagaimanapun itu, itulah aturan, lebih baik bermain dengan aturan yang jelek jelek atau tidak kita suka sekalipun daripada bermain dengan tidak aturan atau bikin aturan sendiri-sendiri.

Nah, kaitan dengan Pertahanan Keamanan ini apa perbedaan Pertahanan Keamanan, kalau kami telaah, itu bisa dibedakan menurut kami tapi tidak bisa dipisahkan bagaimana bisa bertahan kalau tidak aman, bagaimana aman kalau pertahanan tidak ada, itu dua sisi dari mata uang itu terserah istilahnya. Yang jelas kalau kita cerita tentang Pertahanan Keamanan ·a tau Security keamanan dalam arti luas keamanan negara maka pada waktu kita keadaan damai kita menegakan hukum ada dua yang kita jaga betul itu ketentraman dan ketertiban umum (Public savety) dan yang kedua Public security (keamanan dan ketertiban umum) ini ada dua fungsi yang pertama adalah fungsi pemerintah daerah yang kedua fungsi polisi, disinipun mereka akan bersinggungan ini harus diatur dalam mekanisme kerja karena apa karena mereka bermain pada lahan yang sama itu pemerintah daerah, jadi ada Pemda ada Polisi disitu.

Otoritas fungsi ketentraman dan ketertiban umum ada pemerintahan sipil ada keamanan berada pada kepolisian pada ujung lain misalnya ada keadaan perang begitu itu tentunya berada pada kewenangan tentara kita ·katakan itu keadaan perang atau keadaan darurat militer apapun ceritanya itu tentara yang berkuasa, jadi jangan beranggapan bagi kita bahwa dengan keadaan sekarang tentara tidak diperlukan dibubarkan saja, jadi kalau dibubarkan tentara ini kalau ada yang berfikir begitu, saya pernah lewat di bus itu anti TNI, untung saya sudah pensiun jadi perasaan saya ini, tentara sejelek bagaimanapun tetap diperlukan karena ada hal-hal yang kita perkirakan nanti ini sifispakem parapelum kwediseret dededidatpakem deparatbelum siapa yang menginginkan damai siaplah untung perang, itu sudah sejak dulu jaman separtai orang Indonesia yang baru merdeka 50 tahun sudah menyatakan dirinya tidak ada itu, itu kita harus siap mau tidak mau karena itu sudah naluri manusia begitu dari jaman yunani kuno. Antara yang gawat dan yang damai tadi ada daerah abu-abu dari sinilah permasalahan antara tentara, polisi dan pemerintah daerah tadi ini bisa didukung hukum internasional bukan tidak

, ada, perubahan ini eskalatif Undang-undang 23 tahun 1959 itu mengatur secara eskalatis tertib sipil, darurat sipil , darurat militer keadaan perang itu diatur eskalatif, antaranya ini kita sebut daerah abu-abu karena semua bermain, bagaimana kita mengatur ini semuanya terserah kita, saya bapak dan ibu mengatal<an terserah

ARSIP DPR RI

I!

kita, tentunya terserah bapak ibu sel'uruh yang membawa aspirasi ra'kyat yang mernpunyai kekuasaan politik dalam hal ini, bagaimana maunya sebagai lembaga Legislatif. Yang jelas ada aturan-aturan yang baku secara universal dan inipun tidak akan sama diterapkan setiap negara Norma yang bersifat universal di terapkan disetiap negara didisain menurut negaranya tidak akan sama, katakanlah orang Amerika systemnya seperti itu kalu kita terapkankan disini baik tetapi belum tentu di Amerika baik di kita, atau mungkin rusak dikita, kearifan kita untuk mendisaen ini dan bagaiman mendisaennya, kalau saya dalam hal ini berpendapat redisaen dari kondisi ril yang ada ini kepada yang kita kedepankan tentu kita akan melihat apa yang keinginan kita norma-norma yang berlaku universal yang bagaimana yang harus kita penuhi. Untuk itu saya bisa menyampaikan perbedaan tentara dan polisi ini pelajaran pertama pertahanan dan keamanan tapi karena kita ~;udah rubah termasuk tentara dan polisinya (maaf dalam hal ini berlaku universal).

Yang pertama dari segi obyek atau sasaran tugas militer itu penegak kedaulatan negara dan penegak hukum lnternasional, polisi itu penegak hukum nasional, yang kedua militer kombatan atau beligren polisi itu non pembatan makanya secara universal kal.au terjadi pendudukan pada suatu daerah benturan polisinya tidak dilucuti ini secara universal pada waktu yang lalu kita mengatakan polisinya nanti diduduki musuh ikut sama musuh rakkyat saja berjuang mati-matian ikut grilya, polisinya ini ikut sama-sama, merubah yang sifatnya uni'lersal. Yang ketiga tentara itu menghancurkan sasaran strategis lawan dan melindung sasaran strategis kita sendiri polisi itu mencegah dan menindak, yang keempat tentara itu menghancukan moral lawan bila perlu membunuh, norma secara tennis militer to kill or to be killed itu universal tidak ada tentara dilatih itu baik-baikan, kalau kurang garang itu kuda yang dari sinja dikasih tentara supaya galak supaya mukanya menjadi sanggar, karena tentara memang untuk itu, tidak usah disalahkan kalau tidak mau begitu cari perkerjaan lain, lalu polisi menagkap dan melumpuhkan penjahat, yang kelima obyel< hukum dan militer itu negara dengan benderanya kalau polisi . obyek hukum adalah individu pelanggaran yang dibuat oleh polisi, sekarang subyek tentara itu basis kemampuannya dari individu kesatuan jadi hirarki sekali jadi kalau tentara satu orang itu hanya oknum dia mesti dalam unit paling tidak dia bisa menyerbu, kalau polisi basis kemampuan individu kalau polisi setiap polisi itu adalah setiap individu sudah pblisi, jadi dulu ada cerita pada waktu Pak Hoeng jadi Kapolri dia datang kekantor bintang empat terjadi kecelakaan lalulintas dia nanggani orang ribut masa Kapolri menanggani Lalulintas, dia bilang memang Kapolri itu bukan polisi, kalau setiap individu adalah polisi. Tentara loyalitas pada komandan polisi loyalitas pada hukum, yang ketiga sifat pada tentara korelsip membunuh demi tugas sifat polisi mengayomi menjunjung tinggi HAM menskipun dapat bertindak atau ada prinsip Deskriskip. Keempat subyek hukum negara seperti penegakan bendera seperti hukum individu itu ada pelaksanaan tugas· tentara kerjasama satuan atau antar satuan, polisi kemandiri dan keyakinan individu jadi kalau kita lihat disini sebenarnya polisi itu harus pintar harus tahu bukum kalau tentara tidak yang penting kalau prajurit-prajurit kopral yang penting nantam dulu kalau pintar-pintar dulu nanti di tembak mati saya, kalal.i polisi itu harus kalau dia salah individu kalah dia salah kena dia. Tentara kleresif, polisi non kleresif namun diskresi melaksankan tugas kalau tentara perintah operasi dan komando dari atas polisi itu inisiatif keyakinan individu atau qitunjuk pada satu kasus dia sendiri melihat permasalahan tidak usah nunggu, ada orang mencuri ada polisi disitu tidak usah tunggu dari Kapolres atau Polsek dia harus bertindak karena tadi individu polisi. Tanggung jawab . ten tara adalah tanggung jawab kesatuan dalam polisi tanggung jawab individu.

Hukum yang berlaku pada hukum militer disamping hukum sipil ada tambahannya hukum sipil berlaku tapi ada tambahan hukum militer dan di polisi ada hukum Publik wilayah kewenangan tentara adalah wilayah nasional, wilayah ektra nasional kalau kita bertempur dasar, hukum nasional dan humaniter ada konfensikonfensi Jenewa harus kita ikuti sedangkan polisi wilayah nasional, wilayah lokal,

ARSIP DPR RI

12

hukum nasional dan hukum wilayah lokal. lnilah beberapa perbedaan berlaku secara universal bagaimana kita menerapkan bapak ibu untuk keadaan negara seperti sekarang tentunya kita didisain kerhbali kita tidak bisa membalik yang seperti yang lama dan seperti yang baru kita akan bagaimana yang sebaiknya tentunya seterah kitalah.

Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang Sishankamrata yang disampc:tikan Bapak Sri Sumantri mengapa saya sampaikan ini karena saya dari dulu belajar itu selama menjadi tentara Sishankamrata lalau orang bilang sekarang. bahwa sishankamrata itu jelek itukan mainnya saja yang jelek, jadi kalau ada orang Islam merampok tidak berarti lslamnya itu jelek yang merampoknya saja yang jelek bukan lslamnya yang jelek.

Sishankamrata ini itu kita menginginkan agar keamanan ini tidak hanya pada tentara saja hampir seluruh wilayah. Salah satu penerapan dari sishankamrata ini adalah fungsi teritorial yang pada waktu yang lalu itu diserahkan kepada TNI Angkatan Darat. Apa fungsi ini dia membina daerah itu agar menjadi ruang alat dan kondisi juang yang kondusif sehingga akan terjadi pertempuran disitu musuh masuk apapun ceritanya dia bisa melemparkan musuh keluar dia tahan wilayah itu untuk megalahkan bibit penyakit yang masuk. Dulu ini sudah bagus Bapak dan ibu dengan adannya komando teritorial ini maaf pendapat saya, jadi kalau ada pendapat lain silakan saja, masak saya tidak boleh berpendapat boleh jugakan. Dulu pada waktu keadaan kita kan masih begitu sehingga orang menc;Jripun itu lari ke komando teritorial kapan rusaknya, rusaknya itu pada saat j<llur teritorial komando teritorial ini dijadikan jalur Sospol komando teritorial tidak mengenallawan dan kawan dia mengenal kawan seluruh jadi begitu jalur Sospol mulai kawan politik, lawan politik dan kembali seperti bapak dan ibu lihat ini, sama - sama tapi tidak bersama dalam politik itu, tapi teritorial tidak begitu semua ternan kita rangkul sehingga bagaimana kita ini, maaf ada istilah begitu mungkin tidak sampai ke bapak saya sampaikan kita ternan juga, katanya sama-sama tapi tidak bersama beda itu sama-sama makan bersama beda sama-sama makan.

Pada waktu jalur teritorial ini dimasuki oleh dijadikan lebih dominan jalur Sospol pada waktu itulah teritorial itu disenanggi dan tidak disenangi oleh masyarakat itu ambrong. Fungsi ini sangat diperlukan siapa fungsi ini diserahkan kembali pada penjelasan saya tadi sebaiknya memang bukan ditentara ada di pemerintah daerah rnalah saya sarankan fungsi pembinaan teritorial ini ada di pemerintah daerah dan Hak Otonom sekarang ini, jadi mereka tidak hanya memikirkan kesejahtraan tapi memikirkan itu juga pertahanan bagaimana kita membuat kalau ada musuh tidak aman di daerah kita ini kita bisa tangguh dibidang itu juga, caranya bagaimana terserah apa komando-komando semua itu dipensiunkan menjadi pegawai atau ada dinas teritorial atau apa namanya. Tapi fungsi ini menurut saya itu amat sangat diperlukan salah satu perwujudan fungsi yang melekat saya ingat dulu Garuda 12 yang di Kamboja semua kontingen dari luar negeri memuji itu matalyon Indonesia itu hebat semua itu menjadi diplomat tidak main bertempur jadi semua aman ada 7 orang perwira asing yang di tangkap Khmer merah oleh batalyon 12 ini bisa didekati dan dilepaskan karena apa karena rakyat Khmer Merah merasa lebih dekat dengan batalyon 12 dibandingkan dengan batalyon Khmer Merah itu yang diinginkan tentara rakyat tentara pejuang pada waktu itu. Adapun aplikasinya kemudian seperti sekarang ini segala resiko dan tingkah kalu kita yang salah tidak mengikuti pelajaran sekolah.

Bapak dan lbu inilah yang saya telah sampaikan minta maaf kalau ada yang kurang dan salah manusia juga kurang dan salah, kalau nggak salah saya nanti sombong lagi.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

ARSIP DPR RI

13

KETUA RAPAT: Terima kasih Bapak Tarigan dalam rangka tidak mau salah itulah Pak, kita

mengundang Bapak-bapak supaya kita bersama-sama menyelesaikan pekerjaan ini, kita sudah dengar komprehensif dari narasumber mulai dari Pak Sumantri, Pak Kristiadi, dan Pak Tarigan saya lihat pasti banyak yang mau didalami,. Waktu kita masih ada sekitar satu jam lebih, saya mulai dari sektor kanan, saya Cc tat dulu Pak ya, Pak Sahetapy, Pak Amin Aryoso, Pak Askin, cukup tiga disebelah kanan, sebelah kiri, Pak Astawa, Pak Slamet, satu lagi dibelakang Pak Chozin, saya bacakan pak, Bapak Sahetapy, Bapak Amin Aryoso, Bapak Askin, Bapak Astawa, Bapak Supriyadi, Pak Chozin Chumaidy, Pak Djaja.

Saya persilakan Prof. Sahetapy.

FPDI-P (PROF. J.E. SAHETAPY): Terima kasih saudara Ketua. Para nara sumber atau pakar yang saya hormati, saya tadi mendengar

bahwa Prof. Sri Sumantri berkali-kali berbicara tentang TAP MPR No. VII, saya sendiri TAP MPR No. VII itu saya anggap mohon maaf legislative permis ..... apa itu yaitu mau bikin mata sapi tapi ternyata terjadi telur dadar, saya mau tanya kalau memang itu beberapa kali disebut, apa memang ada beda antara Pasal 3 ayat (3) dari TAP MPR itu dimana dikatakan TNI diangkat dan berhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR, tetapi dalam Pasal 7 ayat (3) Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Presiden itu ada beda, saya tidak ingin bermain semantik di sini oleh kata-kata yang begitu banyak saya ingin supaya lugas, pakai istilah yang mungkin buat Pak Sri asing, saklek, dan objektif.

Kedua, beberapa kali saya mendengar Prof. Sri Sumantri berbicara tentang sinergi kepolisian dan pertahanan, apakah tidak keliru itu kalau polisi dicampur aduk dengan pertahanan, saya sen.diri orang yang pertama direpublik ini bukan untuk menyombongkan diri ketika belum seorang pun yang berani bicara supaya polisi keluar dari ABRI sayalah yang kasih komentar di Yogya melalui surat kabar Kompas. Apa kita keliru kita bicara kepolisian dengan pertahanan. karena kepolisian itu adalah part and fase bagian yang tidak terpisahkan dari Law Enforcement atau mungkin tadi integrated Judicial Criminal System, jadi kalau mau kita kaitkan kepolisian dengan masalah pertahanan ini saya kira kita .. . coloso dengan masalah TNI kembali kita mengatakan kita supaya patah arang antara kepolisian dan TNI tapi saya kira ini dua apalagi tadi sudah saya dengar dari Pak Tarigan berkali-kali itu saya pikir memang dua kekuatan itu memang berbeda serupa tetapi tidak sama, jadi itu saya ingin kemukakan oleh karena itu kalau Prof. Sumantri tadi juga singgung mengenai Tap MPR No. VII saya tanyakan, lalu fungsi apa itu, Pasal 11 dari Tap MPR No. VII itu, itu kan bukan usus buntu untuk dicantumkan saja begitu. Kalau itu dicantumkan mesti ada maknanya kalau tidak buat apa itu, Pasal 11 itu, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan UU lalu apakah ini hanya ditujukan pasal tertentu atau secara holistik kepada keseluruhan Tap itu.

Saya mau tanya saya sangat tertarik dengan uraian pak Tarigc:m, apa tidak babinsa, Kodim dan macam-macam apa tidak sebaiknya diserahkan saja kepada Polisi, kenapa harus diserahkan kepada pemda, yang ngatur aja belum bisa betul, saya kira serahkan saja, terlepas apakah polisi itu sudah tercemar c:1tau tidak itu soal lain lagi, sekarang semua tercemar mungkin Dewan ini juga tercemar cuma tercemar apa, terserah itu mau ditambah apa, tetapi kalau tercemar itu saya yakin, cuma tercemar apa kan itu terserah lah, sama saja seperti kecantikan ada dimata anda, Pak ldrus lihat seorang gadis cantik, pak idrus lihat gadis lain tidak cantik itukan tergantung saja bagaimana kita ingin bermain-main secara semantik dengan kata-kata, tetapi sejak dari dulu saya sudah sepakat itu dalam hati saya bahwa Babinsa dan sebagainya tidak diserahkan kepada pemda diserahkan saja kepada Polisi itu saya kira yang paling tepat.

ARSIP DPR RI

14

ltu saja saya kira mengajukan pertanyaan semoga tidak menambah kerancuan pertanyaan saya terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, Prof. Sahetapy, saya kira dipersilakan dulu semua pak, baru

dikasih komentar. Selanjutnya Pak Amin Aryoso.

FPDI-P (AMIN ARYOSO, SH) : Assalamu alaikum Wr. Wb. Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak anggota

Pansus, yang terhormat Bapak-bapak narasumber. Saya ingin menanyakan satu soal saja terutama kepada pak Letjen. Arifin

Tarigan, yaitu bahwa tadi disebutkan polisi itu tunduk kepada hukum, kalau tidak salah tadi disebutkan demikian, yang ingin saya tanyakan sebetulnya di dalam struktur ketatanegaraan kita dimana disitu ada eksekutif, yudikatif, legislatif walaupun tidak ada pemisahan secara tegas tetapi pembedaan itu sebetulnya ada. Dimana itu sebetulnya sebaiknya polisi itu di letakkan, apakah dijajaran yudikatif, atau legislatif, atau eksekutif, kedua yang ingin saya tanyakan sebetulnya atasan kepolisian itu siapa, sebaiknya siapa, ini perlu kejelasan karena polisi ini sekalipun independen tentu ada kaitannya yaitu hubungan polisi dengan pemerintah pusat itu bagaimana, hubungan polisi dengan Pemda itu bagaimana khususnya di dalam otonomi daerah itu bagaimana sekallipun sudah jelas kita menganut sistem polisi nasional, walaupun demikian saya kira hubungannya itu perlu jelas, karena sekarang ini terutama didaerah-daerah itu timbul permasalahan yarig sepanjang yang dapat kami ikuti selama dalam perjalan kita ke daerah-daerah baik propinsi maupun kabupaten itu menghendaki agar polisi itu dibawah kekuasaan Gubernur ataupun Bupati. Sudah barang tentu dalam sistem kepolisian nasional itu tidak mungkin kecuali kalau kita sudah menjadi negara federal, sekalipun dnmikian saya kira aturannya harus jelas, aturan antara hubungan antara kepolisian daerah dengan Gubernur, terutama ada juga seorang gubernur yang membuat suatu dalil bahwa karena keamanan di daerah itu menjadi kewenangan atau menjadi tanggung jawab dari Bupati atau Gubernur maka sewajarnya polisi ditangan Gubernur atau Bupati. lni pengaturan secara jelas ini memang diperlukan agar hubungan di dalam sistem kepolisian nasional itupun hubungan antara Gubernur atau Bupati dengan Kepolisian daerah itu tetap ada sinkronisasi dan hmmonisasi.

Jadi itu saya kira yang saya tanyakan. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Amin, selanjutnya Prof. Askin.

F.REFORMASI (PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bapak sekalian para nara sumber, yang pertama saya sama dengan Pak

Amin tadi, jadi sayapun ingin mandapatkan sesuatu kejelasan agar tidak tercipta suatu kerancuan hubungan antara POLRI disatu sisi dengan fihak Polisi Pamong pada sisi lain, ini tentu banyak sekali terkait dengan tugas-tugas Kepolisian lainya didaerah sehingga dari figur kepolisian itu tentu sudah perlu pengaturan yang jelas sehingga tidak terjadi benturan kedalam sehingga sayapun ingin mengajukan pertanyaan berkenaan dengan itu supaya apakah tidak sebaiknya sudah ada pengaturan yang jelas didalam UU Kepolisian ini sehingga jelas, karena saya setuju sekali dengan Pak Amin tadi itu, dalam rangka semangat otonomi daerah ini tentu ada keinginandaerah untuk memanfaatkan atau membina, membangun daerahnya itu dengan kerjasama atau memanfaatkan Polisi Nasional ini dan kemungkinan akan terjadi over lev tanggungjawab horizontal dan vertikal, ini yang saya ingin mendapat kejelasan Pak Prof. Sumantri.

ARSIP DPR RI

15

Ya.ng kedua, dari penjelasan Pak Kristiadi tadi ada hal yang menarik sekali tentang contoh pada tahun 57 dimana Polisi dan Tentara ikut didalam pemberian suara, keadaan ini tentu berbeda dengan keadaan yang sekarang dari rumusan yang ada· sekarang ini, saya ingin mendeapatkan kejelasan ini, kenapa ide ini sekarang berkembang untuk tidak diikutkan didalam pemberian suara, apakah semata-mata pertimbangan untuk arti tidak memihak dan dari pengalaman yang lalu itu tentu kita bisa mendapatkan penjelasan mana yang terbaik dari situ, sehingga dari situ kita bisa mengambil suatu pengaturan yang akan bermanfaat kedepan.

Yang ketiga, ini saya kira menarik sekali dari Pak Tarigan kaitan dengan tugas Kepolisian yang loyal kepada hukum, saya coba kaitkan denqan Pasal 5 rancangan ini bahwa Kepolisian Negara yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan seterusnya, saya ingin mendapat penjelasan pada saaat redaksi ini menyatakan alat negara, negara disini akan meliputi, rakyat, wilayah, pemerintah, tentu kita akan sampai pada yang kira-kira Polisi akan memberikan perlindungan, memberikan priority untuk kepentingan loyal kepada hukum tadi itu dalam kaitan dengan redaksi Pasal 5 ini, kalau demikian apakah tidak sebaiknya kita berikan penjelasan pasal ini, supaya tidak salah tafsir dikemudian hari karena Pasal 5 ini tidal dijelaskan, hanya dinyatakan cukup jelas, yang berkaitan dengan merupakan alat negara, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT: Selanjutnya Pak Astawa.

F.TNI/POLRI (DRS. I KETUT ASTAWA): Yang kami hormati Pimpinan, yang terhormati para nara sumber, bapak

bapak, ibu-ibu sekalian, perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa permohonan untuk mendapatkan kejelasan, pertama mengenai pertanggungjawaban Kapolri, sebagaimana Tap VII Kepolisian Rl berada dibawah presiden, jadi pertanggungjawaban seorang Kapolri kepada Presiden, kita mengetahui bahwa tugas Polri itu tidak hanya bidang keamanan tetapi juga dia adalah aparat penegak hukum jadi yang dipertanggungjawabkan adalah hal-hal yang menyangkut tentang penegakan hukum, oleh karena itu mohon penjelasan bapak, sejauh mana pertanggungjawaban Kapolri kepada Presiden dalam hal menyangkut implementasi dari penegaRan hukum ini.

Yang kedua, kita mengetahui di dalam UUD 1945 Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU ini dalam penjelasan tidak ada pak, mohon bagaimana pengertian ini dalam rangka kita : menafsirkan dalam hal perintah daripada Presiden dalam penggunaaD kekuatan TNI. Kemudian tadi diutarakan kita ingin jelas perbedaan kami sependapat dengan Prof. Sri Sumantri bahwa ada perbedaan 'yang jelas antara pertahanan dan keamanan sebab selama definsi dari pertahanan dan keamanan ini belum jelas maka senantiasa akan ada kerancuan-kerancuan di lapangan, sedangkan kita membuat UU ini adalah bukan hanya produk perundang-undangan tetapi UU yang mampu bisa memberikan landasan pada pelaksanaan tugas prajurit kita yang terdepan, untuk itu perlu perbedaan antara pengertian pertahanan dan keamanan kami sependapat. Jadi bukan hanya pertahanan dan keamanan saja tetapi juga perlu ada istilah antara pertahanan kemudian juga pertahanan juga mencakup bukan hanya mengenai perang saja tetapi juga ancaman-ancaman, sehingga mohon perbedaan antara pertahanan, ketahanan nasional, dan keamanan nasional. Kemudian disana juga ada istilah di dalam RUU Pertahanan Negara ada istilah Dewan Keamanan Nasional, mohon pendapat bapak karena ini UU pertahanan negara sedangkan kita sebagaimana tadi diutarakan, ada berbeda yang jelas kita ingin dapatakan antara pertahanan dan keamanan sehingga apakah nama Dewan Keamanan Nasional pada tempat ini, pada RUU Pertahanan Negara ini tepat,

ARSIP DPR RI

kalau tidak tepat apa kiranya yang paling baik untuk digunakan. Kemudian berkaitan dengan tugas-tugas dari Polri dengan memperhatikan Ham. dan sebagainya, kita lihat bahwa aparat kepolisian bagaimana pun juga karena tugas pokoknya mau tidak mau yang pasti berusaha seoptimal mungkin untuk mengemban tugas ini dengar. sebaik-baiknya tetapi apa yang kita lihat kenyataan dilapangan mungkin tanpa mengurangi banyak kesalahan-kesalahan prajurit kita di lapangan, tetapi bagaimana pun juga itu milik kita semua. Jadi Polri itu bukan milik orang perorangan tetapi milik kita semua, kalau ada kejelekan Polri adalah kejelekan kita semua untuk kita perbaiki, tetapi dilapangan kita lihat prajurit kadangkadang yang penting penuh sudah beru.saha optimal tetapi juga senantiasa disorot dari segi HAM ini adalah tepat karena memang tugas polisi adalah harus berlandaskan hukum tetapi permasalahan jangan sampai karena kita berlandaskan hukum mempunyai dampak terhadap keragu-raguan daripada pihak aparat dalam melakukan tugasnya, kita tidak ingin, soalnya kalau ini terjadi akan merugikan kita semua, oleh karena itu maka bagaimana seharusnya kita memberikan landasan hukum supaya prajurit-prajurit kita dilapangan berani bertindak kalau dic;1 benar, tetapi juga kalau di salah harus mempertanggungjawabkan dan itu harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga baik dari aparat maupun semua masyarakat ini akan saling ada pengertian yang satu sehingga :~;aling bantu membantu dalam upaya kita mewujudkan penegakan. hukum dan·· memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana sebaiknya ini pak, kami mohon pendapat bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT: Selanjutnya Bapak Supriyadi. Silakan.

FTNIIPOLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM) : Terima kasih. lbu-ibu dan bapak sekalian yang kami hormati izinkan kami

untuk memnyampaikan beberapa pertanyaan kepada para nara sumber. Yang pertama kepada Bapak Prof. Sumantri, bagaimana menurut Bapak Prof. Kedudukan dari UU Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara sesuai dengan amandemen Pasal 30 amandemen yang kedua, apakah sebaiknya memang dibentuk dalam suatu UU Pokok yang merupakan seperti payung walaupun sekarang tidak ada istilah UU payung, yang nanti bisa melingkupi menyangkut masalah sistem pertahanan, sistem keamanannya termasuk UU Kepolisian Negaranya, mobilisasi dan demobilisasi UU TNI dan sebagainya ataukah sebaiknya dibuat UU tersendiri maksudnya mereka masing-masing sendiri tetapi mana dulu yang diprioritaskan, apakah UU Sistem Pertahanan dan UU sistem Keamanan terpisah apakah menjadi satu, kalau mau didahulukan yang mana. dulu, ini menyangkut dengan tugas kita karena kita membahas permasalahan ini bersamasama pak, saya sependapat dengan bapak Prof. Seyogyanya memang membahas UU ini bersamaan tidak pertahanan dulu, kepolisian belakangan, sebab ini banyak masalah yang tumpang tindih, ini yang sangat pentingdalam kita mengalur kepada sistem peru.ndang-undangan mulai dari sumber hukum kita dari amandemen Pasal 30 UUD 1945, kemudian TAP VI dan Tap VII, selanjutnya membahas RUU yang ada sekarang. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan prioritas-prioritas pembahasan, sistem-sistemnya dulu, sistem pertahanan, sistem keamanan dan lain sebagainya barang kali kita memandang dari segi kepentingan TNI sekarang dan Polri, UU Dalam Keadaan Bahaya, yang mengatur tentang tataran keadaan, wewenang keadaan darurat, tertib sipil darurat, dan dalam keadaan perang itu apakah seyogyanya masuk didalam UU yang baru yang dikehendaki oleh Bapak Prof. Tadi karena kita sebenarnya sudah memiliki cuma belum diundangkan oleh Presiden.

Kemudian yang kedua kami tujukan kepada Sdr. Saya mas Kristiadi ini tentang pengertian Keamanan Nasional, memang kalau kita lihat baca dari RUU Pertahanan ini nampaknya memang mengadopt dari sistem keamanan nasional

ARSIP DPR RI

17

mugkin dari negara-negara diluar ·sana, jelasnya ini model amerlka lah, kelihatan:1ya. Menurut Mas Kristiadi bagaimana wujud keamanan nasional ini, sebab keamanan nasional ini mencerminkan suatu fungsi-fungsi r:::emerintahan negara didalam pengelolaan keamanan yang meliputi diantara nya menyangkut masalah diverkapability, kemudian menyangkut bagaimana perlindungan masyarakat, menyangkut menjamin kepastian hukum, penegakan hukum, dan ketertiban umum ketertiban masyarakat apakah ini yang dimaksud, ataukah keamanan nasional ini hanya sebatas menyangkut masalah pengertian keamanan secara lingkupnya lokal domestik ini, kalau memang yang dimaksud adalah keamanan nasional dalam arti keamanan komprehensif yang meliputi fungsi-fungsi tadi, fungsi negara dalam arti luas, saya pikir rumusan-rumusan atau pun bentukbentuk sistem pertahanan yang ada di dalam RUU Pertahanan itu perlu ada penyesuaian, karena itu agak membingungkan terutama di dalam lembaga Dewan Keamanan Nasional, kok tiba-tiba muncul Dewan Keamanan Nasional padahal di depan membicarakan masalah pertahanan ini apakah bukan terjemahan dari National Security Council, kalau National Security Council dinegaranya sana memang membidangi menyangkut masalah pertahanan maupun keamanan domestik.

Kemudian yang ketiga untuk Bapak Arifin Tarigan, saya tertarik tadi bapak menyebutkan masalah daerah abu-abu, menurut bapak itu bagaimana membedakan fungsi pertahanan dan keamanan terutama fungsi TNI di dalam menegakkan kedaulatan dsesuai dengan Tap MPR ini, kalau kita lihat menyangkut masalah keutuhan wilayah kemudian melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara itu memang rumusan dalam Pasal 2, Tap VII MPR-RI memang masih perlu kita jabarkan, sekarang kaitannya dengan fungsi polisi sebagai alat negara dibidang penegakan keamanan ketertiban bangsa dan penegakan hukum, sekarang tumpang tindihnya masalah keamanan menurut pak Arifin mana yang menjadi porsi TNI yang tumpang tindih dengan Polisi, misalnya TNI didalam menegakkan kedaulatan negara kita menghadapi separatisme ini sudah masuk fungsinya polisi atau fungsinya tentara untuk mengatasinya karena sekarang belum ada yang tegas merumuskan ini sehingga terjadilah di Aceh Polisinya lebih banyak daripada tentaranya, sebaliknya di Ambon Maluku yang menyangkut konflik sosial tentaranya yang lebih banyak ini karena masih tumpang tindih belum ada aturannya yang jelas, menurut bapak itu bagaimana rumusan apa yang dibedakan dalam tindak pidana apa, apakah kepada bentuk ancamannya apakah kepada kepentingan negara yang harus dilindungi itu, kemudian yang berikutnya pak, masalah fungsi Kater. tadi Pak Tarigan menyampaikan bahwasanya sebaiknya fungsi koter sebaiknya diberikan kepada Pemda, memang Kater selama ini pada waktu itu pada masa lalu terjadi penyimpangan sekarang ini praktis hanya melaksanakan fungsi pembinaan teritorial, pembinaan teritorial adalah fungsi pemerintahan, memang ada hal yang menyangkut Sinter dalam rangka kesejahteraan tetapi juga Binter dalam rangka mempersiapkan Polisi untuk dipersiapkan menghadapi ancaman pe'·ang dimasa depan. lni kaitanya juga disampaikan ole.h Prof. Sahetapy tadi apa tid 3k lebih baik diserahkan kepada polisi kalau pengertiannya Kater kok menangani masalah pencurian ayam itu memang salah, yang salah itu yang lampau tentaranya juga kebablasan karena memang pada waktu itu tidak ada aparatur kepoliE:ian mungkin namun kembali pada pertanyaan saya sebetulnya menurut bapak karena ini fungsi pemerintahan seyogyanya diberikan kepada pemerintah daerah ataukah Kater tetap ada tetapi dibawah pembinaan semacam kakanwilnya dari Dephan juga yang kita baca dari esensi dari RUU Pertahanan demikian pak terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih kami lanjutkan ke Pak Chozin Chumaidy, silakan.

ARSIP DPR RI

lk

FPPP {DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY) : Terima kasih, Assalamu alaikum Wr. Wb. Bapak Pimpinan, Bapak-bapak

narasumber, Pak Kristiadi, Pak Sri Sumantri, dan Pak Tarigan, yang kami hormati kalau tidak salah bahwa munculnya RUU adalah merupakan implementasi dari TAP MPR No. VI dan VII yang mengamanatkan adanya pemisahan secara struktural TNI dan poiisi dan juga mengamanatkan penegasan peran TNI dan Polri dimana kalau TNI adalah berperan sebagai alat pertahanan negara, polisi adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, saya mungkin menyambung apa yang sudah disampaikan terdahulu khususnya oleh pak Slamet Supriadi apakah mungkin apakah bisa pertahanan dan keamanan ini bisa dipisahkan atau dibagi secara jelas hitam putih begitu kemudian nanti ini bagiannya TNI, ini bagiannya Polisi bisa tidak secara tegas begitu dalam kondisi real masyarakat kita negara kita bangsa kita karena konon begini kalau dinegara yang maju memang keamanan nasional itu dititik beratkan pada aspek diplomasi, ekonomi dan militer untuk menghadapi ancaman dari luar , sedangkan dalam negara berkembang, keamanan juga ditujukan kepada permasalahanpermasalahan integrasi bangsa yang akan mengancam eksistensi negara dan bangsa nah kalau sudah demikian ini kan sebetulnya menjadi menyatu antara kebutuhan keamanan, tugas keamanan dan tugas pertahanan nah sekali lagi barangkali kami ingin mendapatkan penegasan dari Bapak-bapak sehingga nantinya kita dapat merumuskan mana ini yang sebetulnya yang memang milik tentara yang mana yang kira~kira itu adalah haknya polisi. ·

Yang kedua yang berkaitan dengan bentuk ancaman saya kira pak Slamet Supriadi juga menyampaikan bahwa bentuk ancaman itu ada yang konvensional dan yang non konvensional, yang non konvensional seperti katakanlah gerakan separatis, ada pengrusakan lingkungan, bahkan juga bahaya na1·kotika yang apabila itu besar juga bisa mengancam bangsa. Nah sekarang kalau ancaman yang non konvensional ini adalah domainnya siapa, apakah itu juga masih milik tentara, itu kewajiban tentara, kalau itu·· muncul pertanyaan kalau gitu nanti akan ada tentara lingkungan hidup, akan ada tentara narkoba, nah ini pertanyaanpertanyaan kalau tidak kita tangani pak ini juga mengancam negara juga, tolong barang kali juga dijelaskan oleh bapak-bapak.

Yang ketiga sebetulnya dalam rangka kita membentuk dan menyusun UU untuk kebutuhan sekarang dan juga kedepan kira-kira menurut bapak sebetulnya ancaman pada negara ini yang paling berat itu ancaman luar atau ancaman dalam sehingga nantinya kita akan bisa mengkait apa yang dikatakan Pak Sahetapy juga sebetulnya teritorial itu diperlukan atau tidak, saya kira kalau tadi saya tangkap teritorial itu diperlukan karena adanya ancaman konvensional invasi dari luar sehingga diperlukan suatu pertahanan, kalau nanti ancamannya itu adalah non konvensional yang berat memang muncul pertanyaan apakah itu masih diperlukan apakah itu juga kita serahkan kepada Pemda katakanlah istilahnya teatpi saya kira persoalannya ancaman kedepan itu adalah bagi negara itu dari dalam atau dari luar itu saya kira persoalan pokoknya sehingga kita bisa meletakan eksistensi dan keberadaan perlu ada tidaknya aparat teritorial di daerah-daerah.

Yang terakhir ini masakah kewenangan polisi dalam RUU salah satu kewenangan polisi itu antara lain juga monyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor STNK dan juga memberikan izin mengemudi atau SIM, muncul pertanyaan bukankah kewenangan semacam ini sebetulnya kewenangan pelayana publik yang itu sebetulnya itu bisa dilakukanm oleh Pemda, pertama, kedua, kalau itu diberikan bukanlkah nanti ada satu penumpukan beban yang ada pada polisi yaitu dimana polisi menerbitkan SIM disitu mengawasi juga dan juga menindak lansung, jadi artinya terkumpul suatu fungsi yang sedemikian besar, apalagi kalau dikaitkan dengan otonomi daerah apakah itu tidak akan lebih baik kalau itu diserahkan kepada Pemda, khusus menyangkut ini. lni sekedar perlanyaan saja pak, untuk melengkapi bahan bagi kami dalam membahas RUU ke c,!epan terima kasih, mohon ma'af pak Andi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.

ARSIP DPR RI

1 <)

KETUA RAPAT : Tidak ada yang tidak berkenan pak, semua berkenan, terima kasih pak

Chozin, Pak Ojaja silakan.

FPG (DJAJA SUBAGJA HUSEIN) : Terima kasih saudara pimpinan, yang saya hormati nara sumbE~r khususnya

Pak Sri Sumantri, Pak Kristiadi dan Pak Tarigan setelah mendengar tiga pembicara ini dimana materinya saling melengkapi saya mempunyai pandangan 1~3bih lengkap barangkali mengapa terjadi suatu kondisi yang dihadapi oleh TNI dan Polri hari ini karena memang begitu banyak masalah-masalah didalam perundang-undangan dalam suatu redaksional yang membuat kerancuan dalam melaksanakan tugas dari kedua ini dan terlalu mudah terombang-ambing oelh penguasa dan sistem politik. Pertama bahwa saya mohon penjelasan kalau Pak Sri Sumantri struktur dan materi daripada UU dan Pak Kristiadi ada nuansa-nuansa yang lain ini sangat menarik, pertama adalah kita akan mencoba menyusun suatu dasar atau UU yang mampu berfungsi dalam setiap situasi dan di.harapkan juga bisa berjangka panjang tentu ada nilai-nilai di dalam UU ini yang bersifat baku ada kepastian tetapi ada nilai-nilai yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi, terus terang saja dalam alam reformasi yang sekarang akan banyak terjadi perubahan di satu sisi tuntutan dan lain sebagainya, tetapi di sisi yang lain ada kultur yang sudah terbentuk khususnya Tentara dan Polri FJdalah bagian yang tidak terpisahkan dar:i rakyat yang tadi sudah disampaikan, koramil itu tidak mengurus pertahanan saja tidak hanya keamanan saja keluarga mau cerai saja larinya ke koramil ada orang dipukuli larinya tidak kepolisi larinya kekoramil, ada konsep dari Pak Agus Wirahadi Kusuma untuk menarik koramil, Kodim sampai korem bagaimana jadinya bukan tidak setuju suatu wacana seperti ini, te'tapi kultur yang kita hadapi sekarang ini, karena terbentuknya TNI dari rakyat dan kita selalu dihadapkan kepada suasana yang darurat terus, itu menyatu sekali malah kalau saya lihat kalau rakyat disakiti itu lebih banyak disakiti oleh Polri, maaf secara oknum bukan oleh tentara, karena memang begitu menyatu kebutuhan-kebutuhan masyarakat kalau ditangani oleh TNI, yang menjadi masalah sekarang satu kominiti TNI/Polri ditengah-ter1gah masyarakat ini adalah satu kelas yang lebih dari masyarakat dan apabila kita tidak dudukan secara proporsional dan secara tepat malah TNI dan Polri ·menjadi ancaman pada rakyat karena ini sebagai suatu obat apabila ada penyc:tkit ditengahtengah masyarakat, dua fungsi ini yang akan berlaku tetapi apabila tidak obat ini menjadi racun yang terjadi secara insidentil sebagai suatu akibat dal'i situasi jadi artinya bahwa kita mencoba untuk meletakan dasar-dasar yang begitu ketat untuk ini bisa berfungsi sebagai obat ditengah-tengah masyarakat, idealnya yang saya katakan tadi ada yang ingin saya tanyakan nilai-nilai yang bersifat pasti karena nantinya arahnya rnenjadi karakter TNI/Polri seperti apa, yang kedua ada perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Yang kedua pertahanan dan keamanan Polri dan TNI itu ada sisi-sisi yang terkait ada sisi-sisi yang terpisah tapi ada sisi-sisi yang menyatu. minta penjelasan dari bapak-bapak di dalam pasal-pasal mana kita harus mengatur, meletakan ini. jadi kita tidak dalam pertentangan ini harus dipisahkan ini harus disatukan karena ini karakternya di dalam menghadapi kepentingan bangsa dan negara ada saatsaat tidak bertemu, ada saat-saat dia berpisah dalam pelaksanaan. tapi ada saatsaat hanya terkait tiga ini barang kali yang ingin saya tanyakan. Yang ketiga adalah proses TNI dan Polri di dalam konteks internasional dan globalisasi ini tentu harus ada pembakuan-pembakuan yang bersifat internasional untuk tidak kaget , kemudian masalah yang keempat adalah yang menyangkut masalah otonomi daerah. Otonomi daerah satu tuntutan yang tidak dapat dicegah, dan otonomi daerah mempunyai satu konsekuensi suatu perubahan kepada struktur politik struktur pemerintahan dan struktur sosial, otonomi daerah tidak hanya sekedar pemerintahannya yang berubah tetapi menyangkut berbagai aspek khususnya

ARSIP DPR RI

20

didalam struktur politik yang akan datang dan ini belum kita bahas bersama tetapi yang terpenting nanti yang menyangkut masalah ketahanan dan keamanan ini tidak hanya sekedar gubernur karena disana juga ada DPRD inipun masih menjadi permasalahan kita bersama bagaimana DPRD sudah mulai dimainkan sama eksekutif dan sebagainya, dan saya memiliki catatan dengan sistem sentralistik yang terjadi sekarang ada bias dimana jaksa, polisi, dan hakim dimainkan oleh pengacara yang disebut mafia peradilan artinya bahwa perlu ada penyekat atau satu sistem dimana masyarakat bisa mengontrol secara langsung dalam bentuk apa itu, dan barang kali yang paling sulit didalam menghadapi masalah TNI dan Polri adalah mafia peradilan semacam ini khususnya di daerah karena kepala daerah tidak ada tangan sama sekali bahkan beberapa daerah justru bupati dan Gubernur itu sedikit diperas oleh apt:~rat dan lain sebagainya.

Dan yang kelima barang kali secara keseluruhan yang tadi ~;aya sentuh, akhirnya bahwa apa yang kita harapkan karakter macam apa TNI dan Polri kita ini karena UU apa pun struktur apapun itu akan bersifat kaku hanya garis pemisah kepastian dan lain sebagainya kita tidak mengharapkan TN! dan Polri eli dalam satu bentuk yang kaku dimana dengan rakyat itu hanya ketemu apabila dia berbuat salah tetapi ada proses sosial karena ada memang sisi-sisi karakter yang dibentuk itu ada sisi-sisi yang tidak normatif yang harus disusupkan disana untuk karakter kita beda untuk TNI/Polri dengan tentara atau polisi diluar negeri, seeperti tadi disampaikan pak Tarigan mengapa harus beda waktu di kamboja waktu dimesir dan lain sebagainya karena ada bentuk budaya yang terbawa karena dia dari rakyat yang tidak dididik misalnya di akademi dan lain sebagainya tetapi ada naluri saya banyak mendengar dari orang-orang tua bagaimana pasukan siliwangi di sumatera dimakassar dan lain sebagainya itu tidak diajarkan dalam kurikulum militer pendekatan teritorial semacam itu tetapi ini membentuk suatu karakter yang nama kita Garuda I, Garuda II, Garuda XII harum namanya karena karakter yang terbentuk dan ini harus seca~a sistematik dan konsepsional dibentuknya karakter daripada dua kekuatan ini, terima kasih Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Djaja, dan mohon perkenan dan izin bapak, lbu Aisyah

kalau bisa diizinkan berbicara dari meja sini saja, silakan Bu.

FPPP (Hj. AISYAH AMINY, SH) Tadi sebetulnya kami sudah mendaftar, tetapi saya katakan kalau sudah

dipertanyakan oleh para anggota saya tidak mengajukan lagi, namun karena saya rasa perlu pendalaman ingin saya kemukakan sebagai berikut.

Pertama, tadi Pak Kristiadi mengatakan dalam Tap MPR No. VII mengapa hak-hak dari TNI/Polri itu diredusir dalam politik, artinya tidak ikut rnemilih tidak menggunakan hak pilihnya nah pada waktu itu berkembang pendapat teruatama dari pihak TNI/Polri sendiri bahwa kalau ikut dalam pemilu akan terjedi friksi-friksi dalam tubuh TNI/Polri nah pertimbangan itulah antara lain sehinggc: tertuanglah kalimat seperti dalam Tap ini, nah kami ingin menanyakan kepada Pak Tarigan barangkali bapak dapat menjelaskan pengalaman dari TNI/Polri pada waktu pemilu pada waktu tahun 1955, apa efeknya karena memang pada tahun 1955 itu TNI/Polri ikut melakukan pemilihan apakah benar ada efek negatif dari keikutsertaan dalam pemilu itu sehingga dengan demikian kita akan melihat kedepan kalau toh memang Tap MPR dulukan adalah putusan MPR yang bisa saja diubah tapi tentu tidak begitu saja diubah perlu pendalaman-pendalaman perlu pengkajian yang sungguhsungguh, itu yang pertama, dan mungkin juga pada Pak Sumantri mungkin dapat juga menyampaikan tanggapan beliau.

Yang kedua, Tap No. VII Pasal 4 ayat (2) secara jelas mengatakan begini, TNI memberikan bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang, dalam RUU yang sekarang belum ada aturan yang tegas bagaimana kapan bantuan itu diberikan atau kapan

ARSIP DPR RI

21

kepolisian itu meminta bantuan, inilah yang sekarang terjadi dilapangan terjadi kerusuhan dan lain-lain, TNI lalu mengatakan kami belum diminta pada waktu Raker dengan TNI dikomisi I dipertanyakan mengapa TNI tidak bantu, kalau tidak diminta TNI tidak terjun, akhirnya terjadilah kerusuhan makin meluas itulah kesan

. yang terlihat, oleh karena itu memang perlu ada aturan baik dalam UU Kepolisian maupun dalam UU Pertahanan, kapan polisi itu meminta bantuan atau kapan TNI itu memberikan bantuan kepada Kepolisian dalam rangka keamanan tadi juga sudah ditanyakan apakah masalah separatis ini kewenangan-kewenangan ataupun tugas TNI dalam menghadapi ancaman dalam negeri itu juga perlu ada ketegasan walaupun tadi pak Tarigan memberikan deskripsi tentang tugas TNI, tugas Polri.

Yang ketiga masalah yang tadi dirisaukan Polri atau TNI kadang-kadang takut untuk bertindak karena dikatakan melanggar HAM nah sementara itu Di TNI/Polri ini sudah ada prosedur tetap dalam menghadapi kerusuhan atau menghadapi massa, ingin kami menanyakan kepada bapak-bapak barangkali khususnya Bapak T a rig an dan Kristiadi yang sudah memahami tentang prosedur tetap apakah prosedur tetap yang sudah ada yang lalu itu masih perlu ~eperti itu sekarang ini apa perlu diubah sebab katakanlah kerusuhan yang terjadi di Pasuruan, lalu Presiden mengatakan pada Pak Bimantoro, kerusuhan itu kenapa orang-orang duduk-duduk saja kena tembak ini menjadi masalah, apakah prosedur tetap seperti yang ada sekarang perlu diadakan perubahan supaya tidak ada kerancuan dalam ukuran-ukurannya baik yang terjadi di Trisakti maupun yang terjadi di semanggi itu banyak masyarakat mengatakan bahwa itu ke1,erlaluan tapi ukuran-ukurannya juga perlu jelas dan apakah bapak-bapak berper dapat kalau misalnya prosedur tetap itu dimasukan dalam UU supaya masyarakat tahu apa sih prosedur tetap itu karena ini menjadikan kontroversi dan tuduhan-tuduhan kepada TNI dan Polri yang lalu oleh TNI/Polri tidak bisa diterima, demikian Saudara Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih bu Aisyah yang terakhir ada pertanyaan tertulis titipan untuk

menghemat waktu akari saya bacakan, bagaimana tanggapan bapak bertiga tentunya tentang kasus penonaktifan Bimantoro selaku Kapolri dan pengangkatan Wakapolri kaitannya dengan Tap MPR No. VII tahun 2000, Keppres No. 54 Tahun 2001, dan Pasal 11 RUU Kepolisian ini dititipkan saja oleh Sdr. ldrus. sekarang kembali kepada ketiga nara sumber waktu yang kita miliki sekitar 40 menit.. pak kami persilakan kembali siapa yang mendahului.

Prof. SRI SUMANTRI : Karena ada beberapa persoalan yang dikemukakan oleh Bapak-bapak, juga

ibu Aisyah Aminy tadi maka masalah itu akan saya jawab secara umum. lbu dan Bapak sekalian didalam membahas RUU ini karena ada kaitan juga dengan RUU tentang Pertahanan Negara saya mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai sesuatu yang given sudah diberikan, dan kemudian sebagai kebijakan yang mendasar itu Tap MPR baik No. VI maupun No. VII tahun 2000, kalau tadi saya baca Pasal 30 UUD 1945 disitu jelas didalam ayat (2) adanya fungsi negara, yang satu usaha dalam bidang pertahanan dan dalam bidang keamanan, kalau tadi Pak Sahetapy menanyakan ini barang kali slip of the tongue maksudnya keamanan ytapi yang dikemukakan pertahanan tapi maksudnya itu keamanan karena disitu disebutkan usaha pertahanan dan usaha keamanan negara ini tentunya bertumpu pada kepisahkannya TNI dan Polri ini yang sudah given tadi, nah atas dasar itu tentunya pada waktu akan dijabarkan dalam bentuk UU timbul persoalan apakah usaha pertahanan dan usaha keamanan ini akan disatukan dalam satu UU atau dipisahkan dalam 2 UU, itu merupakan policy atau kebijakan, saya tidak bisa menjawab. mengenai masalah ini tetapi yang jelas dimuali dengan Tap MPR No. VI Tahun 2000 TNI dan Polri sudah dipisahkan nah atas dasar itulah kita sekarang ini membicarakan RUU sekarang ini hanya

ARSIP DPR RI

22

problemnya karena tidak mungkin keculai kalau kita sebagai man\,lsia dapat merumuskan yang dimaksud dengan pertahanan negara itu adalah ini .semuanya dirinci saya tidak tahu sampai angka berapa demikian pula mengenc~ i pengertian keamanan dirinci tetapi bagaimana pun kemampuan manusia kitc.1 tidak tahu bagaimana dilapangan nanti, tadi pak Tarigan mengemukakan abu-abu, dari sini saja sudah kelihatan ada abu-abunya di dalam RUU tentang Pertahanan Negara kita dapat membaca umpamanya begini, Pasal 2, Segala bentuk ancaman konvensional dan non konvensional apakah yang non konvensional itu bukan abuabu ditambah lagi kalau dari luar masuk ke dalam negara Indonesia, apakah itu masih urusan TNI, apakah juga menjadi urusan Polri, ini kan yang perlu diatur nah untuk mencegah berbagai kemungkinan yang akan terjadi saya kira perlu diatur di dalam kedua-duanya ada, baik didalam RUU Pertahanan Negara maupun didalam RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia, diaturnmya itu untuk tidak menimbulkan berbagai macam kemungkinan terjadi kita semua mengetahui yang sudah merupakan sejarah itu mungkin masih merupakan luka-luka yang belum sembuh benar tetapi bagaimana pun juga atas dasar situasi baru yang sekarang kita hadapi kelihatannya Polri ingin langsung mengajukan RUU tentang Polri ini, menurut saya mestinya itu sistem pertahanannya dulu, sistem keamanannya dahulu mestinya, tapi bagaimana pun juga Polri sudah mengajukan RUU lni melalui Pemerintah dan sekarang sudah berada di dalam pembicaraan Tk Ill yang tidak mungkin itu diubah lagi, apakah dari pertahanan itu turun ke TNI apakah dari RUU Polri itu naik ke sistem keamanan, saya tidak tahu ini saya serahkan kepada Bapak dan ibu sekalian mestinya itu turun kebawah, dari bawah keatas tidak tahu saya, itulah yang sekarang kita hadapi jadi oleh karena itu Di RUU itu perlu secara jelas dirumuskan apa yang dimaksud dengan keamanan problem yang saya hadapi itu adalah di RUU ini ada berbagai istilah ada istilah keamanan, ada istilah keamanan dalam negeri, ada istilah keamanan dan ketertiban, dan ada istilah keamanan, ketertiban itu yang saya kira perlu diperbaiki seolah-olah saya lalu dapat menafsirkan kalau begitu ada dua pengertian keamanan dengan arti luas dan keamanan dengan dalam arti yang sempit, nah kalau itu yang terjadi nanti penjelasan Undang-undang itu perlu secara rinci apa yang dimaksud dengan keamanan, Pasal yang satu apa yang dimaklsud dengan pasal lain lagi. Jadi bagaimanapun juga ketetapan MPR No. 7 itu saya anggap satu kebijakan yang tentu perlu ditindak lanjuti dengan UU. Saya berpendapat dan ini sudah merupakan pendapat umum bahwa setelah adanya perubahan pwertama UUD tidak adalagi materi muatan yang diatur dalam ketetapan. Ketetapan tidak mungkin lagi mengatur muatan konstitusi dan oleh karena itu pernah saya usulkan dalam PAH II yang lalu agar ketetapan MPR itu jadikan semacam pengaturan kebijakan jadi atidak lebih dari pengaturan kebijakan apakah itu Tap MPR Nomor 6, 7, 3 Tahun 2000 itu barang kali mengenai Pak Sahetapi, kemudian Pak Hasim yang tadi itu tentang POLRI dan Pamong didalam Rancangan Undang-undang tentang POLRI ini saya kira kita dapat membaca adanya disamping POLRI ini ada petugas-petugas yang membantu sampai ada yang disebut Pam Swakarsa itu, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada hal-hal yang secara langsung dapat d tangani oleh POLRI ada hak-hak yang dapat diserahkan kepada aparat yang lain apakah itu yang namariya Pegawai Negeri Sipil apakah itu yang dikenal dengan Pam Swakarsa, nah mengenai pamong saya kira itu menjadi wewenang pemerintah daerah saya tidak tahu itu istilah pamong itu masih ada pamong itu kelihatan waktu kita masih menganut baik sistem the centralisasi maupun the consontrasi kalau sekarang ini sudah tidak ada lagi deconsentrasi seluruhnya itu the c:etralisasi itu merupakan urusan pemerintah daerah apakah akan mengankat aparat yang "Pamong" tadi itu yang tentunya itu tugasnya adalah untuk melaksanakan peraturan daerah untuk menegakan peraturan daerah, jadi tadi juga sudah saya kemukakan karena tidak mungkinnya kita sebagai manusia ini membatasi diri ini pertahanan dan keamanan kemungkinan terjadi apa itu tumpang tindih atau benturan wewenagnitu perlu diatur dalam hal demikian itu bagai mana apa yang dilakukan

ARSIP DPR RI

23

kalau umpamanya ada usaha subpersi dari luar masuk kedalam Negara kita Indonesia apakah itu masih menjadi wewenag TNI dalam rangka dalam menegakan kedaulatan Negara atau itu kerjasama dengan POLRI inilah yang· saya perlu mendapatakan penempatan.

Mengenai Undang-undang keadaan bahaya sudah waktunya kita memikirakan UU Nomor 22 Tahun 1959 itu disini Undang-undang sudah berumur 22 tahun barangkali kondisi Negara kita ini sudah berubah rupanya sudah mendasar saya tidak tahu mengenai UU PKB yang lalu itu, ini DPR sudah menyetujui menjadi Rancangan Undang-undang tinggal ditanda tangani disahkan oleh Presiden ini saya tidak tahu ada masalah apa sebenarnya dengan ini, dilihat dari subtansi jauh lebih baikdari pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1949 mungkin belum disosialisasikan dengan baik sehingga ada LSM yang menolak saya tidak tahu apakah LSM itu sudah mempelajari RUU tentang PKB itu janganjangan belum mempelajari, jadi di Belanda itu ada suatu kebiasaan satu rancangan UNdang-undang yang disampaikan kepada Parlemen itu disebar luaskansaya pernah membaca disalah satu Pakultas hukum Belanda itu Rancangan Undangundang yang berasa! dari pemerintah yang sedang dibahas di parlemen Belanda apakah kita tidak mungkin melakukan hal itu sebab tahun 1968 itu pernah membaca RUU tentang pemilihan umum ditu!is itu sangat rahasia untuk Anggota DPR ini saya kira kalu itu bisa dilakukan pada saat RUU itu menjadi Undangundang masyarakat sudah tahu apa yang ada da!am Undang-undang itu, barang ka!i mungkin inikan usaha manusia karena faktanya ini pertahanan dan keamanan sudah dibagi dan didalam TAP MPR dan Undang-undang sudah itu sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertahanan dan apa yang dimaksud dengan keamanan barang kali ini perlu dijabarkan lebih lanjut didalam undang -undang kalau tidak salah disini dikatakan TNI terdiri dari angkatan darat, Ialit dan udara sebagai alat negara dan tugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, "ini sudah baik dalam rumusan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi mengayomi melayani masyarakat serta menegakan hukum inikan sudah ada tinggal dijabarkan lebih lanjut walaupun demikian kemampuan manusia itu terbatas percakapan tadiperlu ada pasal atau ayat yang menampung kemungkinan terjadi benturan kewenangan tadi bahwa dida!am keadaan damai itu tugas Polri memang berat, itu tentunya kita akui justru karena itu saya bisa mengerti mengapa Polri ingin sekali agar RUU cepat menjadi Undang-undang, karena situasi diwatu yang lalu menempatkan Polri seperti yang dialami. STNK itu bisa menimbilkan kejahatan apa memang tidak tepat itu ditangani oleh Po!ri demikian pula dengan tetang SIM tugas pemda itu sudah begitu bC!nyak dan urusan pemerintahan dikurangi politik luar negeri pertahanan dan keamanan peradilan piskalmoneter dan Agama saya tidak tahu berapa ribu jumlah urusan pemerintahan yang menurut Undang-undang diserahkan kepada pemerintah daerah jadi menurut saya tidak masalah ditangani oleh Polri walaupun itu menyangkut pelayan publik dan memang · didalam undang-undang itu juga disebutkan urusan negara itu melayani masyarakat, jadi tidak ada pertentangan dengan Pasal (30) Ayat 4 Undang-undang Dasar barang kali inilah yang saya dapat kemukakan, tadi lbu Aisah Amini, jadi kembali kemasalah yang sudah kemukakan tadi mengenai penon aktifan Kapolri ini memeng saya tidak tahu, pertanyaannya apakah memang ada aturan yang memungkinkan seorang Kapolri itu dinon aktifkan, ini pertanyaannya, apakah yang ada itu tidak ada pengangkatan dan pemberhentian itu harus dengan persetujuan DPRjadi mungkin karena itu !alu muncul penon aktifan yang jadi persoalan ini adalah akan timbulnya penon aktifan yang lain-lain nanti tentunya DPR yang harus bersikap, jadi kalau kita negara hukum adalah tentunya yang setiap tindakan yang akan kita lakukan harus didasarkan atas hukum yang berlaku kecuali kalau hukum itu ditapsirkan hukum tidak tertulis saya tidak tahu itu, kalau hukum tidak tertulis itu bisa dicitakan sendiri,

ARSIP DPR RI

24

nah menurut pendapat saya itu tidak ada aturan mengatur tentang penon aktifan, jadi Cuma itu yang bisa saya berikan, terima kasih.

KETUA RAPAT: Ada satu yang tercecer dari Pak Sahetapi tadi pak, bed a Pasal 3 dan Pasal 7

dari Tap 7 apakah memang berbeda atau tulisan berbeda tetapi maknanya sarna kalau berbeda kanapa dia berbeda.

SRI SUMANTRI: Pasal 3 Tap 7 kalau Undang-undang secara terpisah, susunan dan

kedudukan TNI, diatur dalam Undang.;undang, Pasal 3 Ayat 3 Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima dan diankat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR, mendapat persetujuan dengan persetujuan saya tidak tahu kok sampai dalam suatu ketetapan ada istilah yang berbeda, tapi kalu kita tapsirkan pendapat persetujuan dengan persetujuan dengan persetujuan mendapat persetujuan, jadi itu saling mengisi pendapat persetujuan dengan persetujuan pendapat persetujuan saya anggap sama.

KETUA RAPAT : . .

Dianggap sama walaupun satunya pakai setelah yang satunya dengan persetujuan, dan mungkin ada pendapat lain dari Pak Kristyadi Pak Tarigan sekarang kita lanjutkan ke Pak Kristyadi, Pak tarigan, saya senang lihat nara sumber saling mendorong.

ARIFIN TARIGAN : Saya menjawab dari Pak Sahetapi 1 Babinsa dan Kodim itu apa diserahkan

kepada Polri, pertanyaam1ya bagi saya sebenarnya bukan dimana dia letaknya, tadi apakah pungsi itu bisa berjalan baik atau tidak, kemudian dengan kata-kata ini kita akan melihat apakah Polri itu disamping tugasnya sebagai pengayom penegak hukum segala sesuatunya sudah dalam keadaan sekarang untuk sekarang ini sudah bisa ditambah beban lagi dengan pembinaan toritorial atau tidak, saya berpendapat pribadi itu sekarang ini biarkan saja Polri dulu dengan urusan yang berbenah-benah masalah penegakan hukum ini katanya paling utama, yang kedua alasan saya adalah, pembinaan toritorial itu adalah membina geografi dan kondisi sosial agar daerah itu mempunyai gerak ruang dan alat juang yang tangguh yang jangankan musuh masuk sedikit saja juga bisa mengenyahkan, kira-kira begitu dan ini saya lihat punsi ini ada di Pemda dia punya biaya dan dia punya fungsi itu pendekatan pembinaan wilayah memang adat dulu dalam tiorinya ada pendekatan keamanan security of Frut dan pendekatan kesejahtraan yang lalu itu dibagi dua yang fros securitynya itu dipegang pemda yang securitynya dipegang oleh Kodim atau (Komandan Toritorial) nah kalau ini saya katakan lebih baik jadi satu saja dua pendekatan ini dipegang oleh satu intansi jadi dua alasan inilah mengapa tadi saya katakan itu menurut saya itu di Pemda, kalau sekarang belum ya terserah apakah sudah mampu atau tidak kapanpun kalau enggak dikasih engak akan mampu gitu, jagung mudapun kalu taro dipara-para ia akan jadi tua juga tapi kalau jagung muda diremdam dia akan hancur kira-kira begitu bisa saja orang toritorial sekarang itu kalau memang ini di WO saja dia masuk di Pemda mau mereka itu bukannya tidak mau, tapi sekarang ini orang tidak mau lagi menerima tentara pak, Pak Amin Polisi tunduk pada hukum sebenarnya bukan hanya Polisi semua juga harus tunduk pada hukum tapi selama ini ada yang merasa diatas hukum, dimana sebenarnya polisi itu sebaiknya diletakan apakah di Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif, kalau di Eksekutif kalau sekarang kan sudah apakah di Yudikatif mungkin Pak Amin berpikir dalam rangka pendekatan sistem integrated criminal cacisistem itu, dalam sitem yang satu tapi kalau ini dijadikan satu mereka rundingkan lagi sekongkol mereka itu draig konpirasi diaturlagi kan ceritanya begitu, jadi yang penting itu ada

ARSIP DPR RI

25

pengawasan sini berbuat sana mengawasi enggak ada pengawasc.,n · namanya manusia bapak dan ibu itu setan kalah kalau sudah sendiri dia, jadi! kalau saya berpendapat ini sebaiknya ada di eksekutif kalau ada di legislatif, ya sekarang aja legislatif masih begini bukan main kerasnya apa lagi punya Polisi saya enggak tahu mau kemana nanti maaf saja inikan boleh berpendapat kita harapkan dalam forum begini kami ini bertiga fakar ceritanya, boleh salah boleh bohong Bapak-bapak dan ibu semuanya boleh bohong enggak boleh salah kita kumpul supaya benar dan tidak bohong yang saya takut nanti sudah salah bohong lagi, sebaiknya atasan Polisi itu apakah Polda ini diskusi yang sangat banyak karena banyak didunia ini ada di polisi nasional ada juga kedaerah yang jelas kita harus desain yang maunya rakyat itu dimana yang penting itu ada acountabilitas public tentara enggak perlu walaupun tentara pejuang itu diperlukan dia harus punya countabilitas politik jangan dianggap semua tugas Polisi beres semua seneng kecuali rakyat yang tidak senang ini sudah enggak benar, jadi kalau menurut saya dalam masa transisi ini kalau memang dari rekan-rekan dari polisi mengatakan wah kita harus Polisi Nasional tolong lah dalam masa transisi ini supaya masyarakat senang kalau menurut saya ini silahkan kalau salah lagi sayakan rakyat juga ada pungsi-pungsi Polisi sudah bisa dic:lelegasikan kepada Pemda misalnya Polantas jangan teratur terpusat lah dulu memang ada patung-patung Polantas tampilan kurang Polantas itu dibikin patung-patung, itu Sulawesi Tenggara dulu ini sudah bikin berhala Polisi, itu karena orang dipondok pesantren bisa bikin berhala sebaiknya ini mana pungsi-pungsinya, misalnya oprasional Polisi kalau menurut saya itu, dibebankan saja pada otonomi daerah Uang-uangnya itu diserahkan daerah opasionalnya tapi pebinaan kemampuan polisi terpusat bajunya latihannya apa segalanya tapi oprasional uang bensin uang makan dan segala macamnya serahkan Pemda polisi bisa ngomong gubernur bapak ini ingin a man bensinya Cuma 5 liter yang dikejar itu 100 kilo mana cukup naik apa saya lima litrer ditambahi kaira-kira begitu ini pendapat pak, jadi dalam perubahan ini sudah ada fungsi-fungsi kepolisian itu diawasi atau didelegasikan atau istilah managemeri· tentera itu dibawah kendali oprasi dari pemerintah daerah, fungsi tetap di polisi tapi dikendalikan oleh pemerintah daerah, jadi dia bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam rangka acountabilitas pulic tadi ini pendapat saya di mana ini yang penting dia itu berfungsi dengan baik menegakan hukum.

Pak Asib, TNI dengan Polri sama dengan lbu Aisah ini ikut dalam pemilu 55 dulu kita harus sadar dulu bahwa TNI kita dulu itu juga terdiri dari laskar-laskar dimana laskar-laskar dulu juga itu berbau politikmereka tidak bisa menghilangkan itutermasuk ke tahun 65 itu sebagai mana kita ketahui itu masukdengan dasar itulah maka pimpinan tentara dan polisi pada waktu itu politak ini masuk ketentara sama kalau politik itu sudah masuk kepropesional itu sudah kacau masuk kebirokrasi akan kacau jadi harus terealisasi politik pada birokrasi, nah dalam ini saya berpendapat paling-palingpun nanti itu kalau mereka disuruh, tapi kita lihat kondisinya tapi saya belum yakin tapi nanti kalau memang kaedaan beuitu ini sudah bagus tolong ada suatu konsulat mengatakan peran politik tentara dan polisi berbanding terbalik dengan kwalitas demokrasi dari suatu negara kaluau makin baik demokrasinya itu peran politik dari tentara polisi ini akan makin berkurctng tapi tidak pernah hilang dia hanya diredusir sampai seminimal mungkin Amerika sendiri tidak pernah hilang ada loby-loby Pentagon keputusan-keputusan gudung putih itu ada tapi sampai segitu saja tapi tidak pernah hilang jadi banyak yang terbalik, nah kalau keadaan Negara seperti itu silahkan saja mau tidak mau apakah polisi diam negaranya akan hancur ini contoh dari Unisoviet karena mereka itu sangat takut denga politik karena ada komisaris politik di kesatuan-kesatuan militernya, nah begitu terjadi gejolak politik yang menyangkut mereka, mereka jadi bingung akhirnya pecahlah negara itu, ini sebagai contoh mudah-mudahan kita tidak seperti itu, jadi kalau dia itu dipilih saya sependapat dengan ketentuan sekarang ini dia harus lepas, jadi jangan ada Bupati Gubernur begitu, begitu didemontrasi rakyatnya dia lalu pakaian dinas itu lengkap dengan dasi ini tidak ada kaitan denga rakyat,

ARSIP DPR RI

apakah akan berani dengan saya tentara itu tidak begitu ceritanya, kita juga sipil juga hanya cari makan jadi tentara jadi polisi, bapak dan ibu juga carimakan disini juga kalau tidak digaji enggak mau sudang kita wajar-wajar saja bahwa kita itu setara semuanya sama hanya fungsi pekerjaan kita beda-beda saya kira begitu, mohon maaf ya saya menunjukan orang batak saya tiga puluh sekian tahun belajar jadi orang jawa tak lulus-lulus saya kembali lagi kepada habitat saya asli bu, lalu apakah kalau polisi itu loyal, apakah dia itu alat negara atau alat pemerintah apasih negara itu pemerintah, Negara itu rakyat dan teritori jadi apakah dia alat pemerintah alat negara menurut saya sulit karena pemerintah ini juga dibuat untuk melundungi rakyat dan teritori wilayah Cuma terjadi persoalan bagai mana keinginan pemerintah dan keinginan negara berbeda Bapakbapak keputusan politik adalah yang menentukan ini terakhir bagaimana keputusan politiktapi kalau bapak ibu cakar-cakaran saja kita seperti menonton begini saja tidak ada keputusan politik hukumnyapun ini hukum itu adalah produk dari politik politikyang cakar-cakaran hukumnya enggak dibuat kita bermain dengan hukum yang lama enggak mau dipakai bermain dengan aturan sendiri kita main dengan gendang yang berbeda inilah yang barangkali yang terjadi sekarang ini lagunya lagu rege tarinya tari dangdut ini sekarang barang kali mudah-mudahan Pak Astawa saya hanya beberapa yang sayakan ini tentang dewan keamanan nasional seperti yang tercantum disini, ini saya dengar-dengar cerita memang didewan itu ada dua nanti katanya, dewan ekonomi nasional dewan keamanan nasional saya menyarankan tapi kalau saya menyarankan nanti dipikir wah orang ini Pak Tarigan mau menjabat lagi disitu, dewan keamanan nasional apapun namanya dewan ketahanan nasional ini karena dewan ini sudah berdiri tahun 46 NSI Amerika tahun 47 jaci kita duluan dengan Amerika powding father kita dulu 46 sudah berdiri dulu namanya dewan ketahanan nasional terjadi keamanan dalam negeri berubah lagi dewan keamanan, terjadi lagi masalah Malaysia trikora berubah lagi dewan pertahanan sekitar tahun 70 namanya digabung menjadi satu dewan pertahanan keamanan nasional tahun 99 kita rubah dewan ketahanan nasional sebab kita itu enggak masalah ketahanan nasional tapi ketahanan seluruh aspek kehidupan, jadi apapun namanya yang penting fungsinya saya sama bersependapat dengan kakek Dinsobing disana apalah gunanya warna kucing itu yang penting menangkap tikus apap':.m dewan ini kalau keputusannya enggak benar-benar sama saja saya kira begitu, saya sependapat ini dirubah kembali apa keinginan dari rakyat tentunya termasuk Bapak-bapak dan lbu-ibu dari DPR tentunya mengesahkan apakah institusi ini harus dibagai manakan.

Pak Supriyadi, Undang-undang pertahanan keamanan itu terpisah atau jadi satu sama-sama kalau pendapat kami disini pak dari hasil kajian kami nanti akan karni serahkan kepada Bapak-bapak karena kami enggak tahu berapa jumlah Bapak-bapak disini dan kami kasih satu bapakdan ibu yang memperbayak disini menurut kami jadi satu karena ini dua hal ini terutama bagi suatu negara yang sedang berkembang sulit membedakan ini sistemnya belum ekstablis antara pertahanan dan keamanan sering rancuh makanya lebih baik jadikan satu sebagai pohonnya nanti tererah cabang-cabangnya macam-macam tapi ini merujuk kepada pohon bahwa masalah pertahanan dan· keamanan itu masalah sesuatu masalah yang harus dibahas secara konprehensip, mudah-mudahan ini tidak salah, lalu yang kedua Undang-undang darurat masuk keundang-undang hankam kami tidak bersependapat Undang-undang Hankam itu yang normal darurat itu dimanapun namanya tersendiri enggak boleh masuk tapi kalau mau dimasukan juga enggak apa-apalah, tapi kalau menurut pendapat kami karena managemennya berbeda disendirikan saja dia kalaupun ada suatu pasal ada pasal di Undang-undang Pertahanan Keamanan itu sebagai hubungan 2 perundang-undangan ini saling berkaitan, kira-kira begitu. Di Amerika sendiri masalah ini ada, Amerikc1 yang sudah establish begitu saja itu ada yang disebut disana suatu agency nam<~1nya Federal Emergency Management Agency, kalau terjadi keadaan darurat m<majemen ini

ARSIP DPR RI

27

yang akan bertindak, agency ini yang akan bertindak, kita masih begini-begini kok sombong betul kira-kira begitu, tentunya diperlukan.

MSI, apakah ini domestik apakah luar, Amerika itu tidak terlalu domestik, dia strategic global, kebanyakan untuk keluar, kalau dalam negerinya tentaranya tidak terlalu, cukup ... saja yang mengatur itu dengan polisi-polisi daerahnya, karen a sistemnya sudah begitu. Kita ini masih kebanyakan masalah domestik, ini harus kita sadari bahwa kkita ini masih seperi:i tadi ya sama-sama belum bersama.

Nah masalah separatisme dalam rangka tumpang tindih dalam masalah pertahanan keamanan seperti yang kami sampaikan tadi, ada hal-hal yang memang sudah harus tentara masuk tetapi karena ini masalah politik masalah bapak-bapak dan ibu ya tentara dan polisinya kasihan tanda kutip, aturan ini porsinya porsi tentara belum boleh secara polisi. Nah, keputusan ya keputusan politik, jadi beginilah keadaannya, bapak dan ibu maunya bagaimana. Politik itu yang bisa kita harapkan memang dia menyumbat laras senapan sampai disitu saja tapi jangan sampai politik kita itu menyumbat akal sehat dan nurani, kalau sudah masuk ke situ itu kacau kita, apa sekarang sudah begitu ya bapak/ibulah yang tahu saya kan tidak disitu, masing-masing tanya ke pribadi masing-masing, tapi saya katakana bahwa dia hanya cukup menyumbat laras senapan, kalau masalah ini bisa diselesaikan secara politik ya tentara yang lapor.

Apakah Pemda mampu ? harus mampu, ngga ada salahnya yang ini 5 tahun lagi pensiun dipercepat pensiun masuk ke Pemda masuk Dinas Pertahanan Daerah yang dia mengambil alih fungsi teritorial itu, saya yakin mereka mau .. Kalau kamu tidak mau masuk di territorial tidak ada lagi satuan yang nampung satuan itu kamu masuk ke Batalyon kembali, besok ambil payung terjun lusa, ya saya jadi pegawai sipil saja. Jadi mudah sebetulnya hanya keputusan saja yang tidak ada yang bikin payah ini, anak itu kan ikut maunya kita saja.

Seperti yang saya katakan tadi, masalah pertahanan keamanan itu tidak bisa diberikan hitam putih saya sudah jelaskan tadi dengan keadaan negara kita yang masih begini dan rriemang ada daerah abu-abu tadi. Ancaman pada negara ini apa dari luar atau dari dalam. Menurut saya sampai dengan sekarang ini itu dari dalam, kalau orang berpendapat dari luar silakan. Kalau kita kompak seperti yang lalu artinya pembinaan territorial itu mantap tidak ada suatu kekuatan luar yang berani menjamah masuk ke Indonesia, contohnya Vietnam waktu menghadapi Amerika, kalah Amerika nya. Di Indonesia ini pembinaan territorial yang paling bagus itu adalah memang adalah Siliwangi, di Aceh pun sekarang kalau batalyon kepala tiga di senang, di daerah manapun begitu. Di daerah Kamboja itu batalyon,303, 305 itu yang berangkat ke sana kepala tiga itu dari Siliwangi Kostrad, kar'3na mereka sudah menyatu dengan rakyatnya, malu orang batalyon ·itu kalau orang ini pulang tidak berhasil, malu kalau berbuat tidak baik di daerah operasi.

Masalah STNK dan SIM itu, tidak tahu tanya rakyat pak, kalau rakyat maunya bagaimana lewat bapak tentunya disini tidak ada masalah, kalau menurut saya begitu. Pak Sumantri bilang bisa mengundang kejahatan, dimana-mana kejahatan, di mesjid saja ada, kenclengan mesjid itu juga rebutan kadang-kadang untuk pengurus mesjidnya, kan manusia kita ini, di mesjid kok di hutan juga begitu apalagi disitu wajar-wajar saja, masalahnya pengawasan, kan begitu, siapa yang berbuat apa, siapa mengawasi apa.

Pak Djaja saya sependapat dengan masalah territorial ini, dan kekuatan tentara dan kekuatan TNI adalah rasa bangga rakyat terhadapnya, sekarang ini terjadi demorealisasi TNI karena rakyat itu mulai tidak cinta kepada tentaranya, dan ini berbahaya, kita kan kehilangan rasa keprajuritan, rasa kesatriaan segala sesuatunya, itu nanti semua atribut-atribut tentara tidak ada gunanya itu hanya terdiri dari sulaman-sulaman dan kuningan yang tidak ada gunanya, tolong ini, orang bisa mati karena nama tapi kalau nama itu sudah rusak orang itu tidak akan mau, untuk apa saya beroperasi biar sajalah disitu, kalau sudah tentara nanti begitu ap akibatnya bagi negara ini, bapak-bapak lah yang membawa aspirasi rakyat ini untuk mengembalikan itu jangan sampai kebablasan maksud saya begitu.

ARSIP DPR RI

'·

28

Sependapat bahwa ada yang terkait ada yang terpisah makanya harus inikan secara kompreherensif. Jaksa, Polisi dan Hakim, ada kajian kami kalau·· bapaklibu mau nanti kami sampaikan, ya hasil kajian itu ada suatu yang prihatin kita bahwa perkara itu katanya kesimpulannya itu sudah menjadi komoditi mereka, ya kitapun kalau masuk ke situ akan menjadi mereka juga, kan sama saja, tetapi kita harus ngomong bahwa ini kan tidak lagi, mengapa karena sistemnya sudah begitu. Kalau sistemnya jelek orang baik jadi jelek sedangkan system yang baik orang jelek jadi baik, systemnya sudah jelek akan begitu, nah bagaimana pendekatan system sekarang. ·

Nah, sekarang ter yang bagaimana yang kita inginkan dari TNI/POLRI, saya sampai dengan detik ini didalam keadaan yang serba begini masih berpendapat bahwa karakter dari TNI itu adalah tetap sebagai Tentara Nasional, Tentara Pejuanga, dan Tentara Rakyat tetapi tolong jangankan tentara pejuang, tidak usah gaji kecil sajalah kan mereka berjuang bukan mengharapkan gaji, ya kalau makan pun tidak ya payahlah harus dicukupi supaya dia bisa berjuang tapi secara filosofis saya masih berpendapat, jadi jangan filosofi ini langsung dia pilih .kasihkan tahukan tentara pejuang tidak usah pakai gaji tetap bekerjalah kau ya bagaimana bisa, mobil barupun kalau tidak dikasih bensin, oli mampus dia apalagi orang yang nyuruhpun tidak bisa kan kira-kira begitu, akanya adal istilah begitu 'berjuang' katanya 'beras, baju, dan uang', itu prajurit itu kopral, berjuang.

Mengapa hak TNI dan POLRI itu diredusir hak pilih, ini karena' dulu seperti yang saya ceritakan tadi kita takut ini pecah dalam satua~ ini, ya sepel'ti bapaklibu kalau satuan-satuan seperti Fraksi-fraksi disini tidak jadi bertempur kita, satu bilang serang, satu bilang bertahan atau satu bilang pulang saja, kalau rundingan begini, cara politik begini di satuan keburu dibom musuh habis kita, jadi mesti komandannya yang menentukan. Jadi tidak mungkin itu seperti yang dikatakan tadi, politik masuk kepada ini, tapi lihat keadaannya nanti kalau sudah bagus kita lihat itu tentunya tidak ada masalah, kalau di Thailand itu tentara, polisi memilih, yang tidak memilih justru Kepala Desa dan Bhiksu-bhiksu karena mereka sangat patuh kepada Kepala Desa walaupun Kepala Desa nanti milih satu, satu desa itu begini. Nah, kita dulu kan begitu karena Kepala Desanya dari satu Parpol .

Bantuan TNI kepada Polri belum, kajian kami ada disini tinggal bapak-bapak dan ibu-ibu bisa. mempelajari ini sudah kita bermalam-malam itu mengkaji, bapak/ibu tidak mau baca ya kecewalah kita. Masalah bapak setuju tidak setuju itu haknya bapak tapi kami harapkan bisa baca kira-kira begitu.

Nah, masalah takut HAM dengan prosedur tetap, prosedur tetap itu tidak ada kaitannya dengan undang-undang, itu alat komandan, alat pimpinan. Sesuatu kalau terjadi begini harus dikerjakan seperti ini prosedurnya dijadikan protad tapi tidak semua tugas itu bisa dijadikan protad. Nah, yang lalu keadaannya berbeda paradigmanya berbeda, sekarang berubah protadnya pun harus berubah, karena protad itu kan kalau ada yang begini tidak usah diperintah lagi kamu langsung begitu, misalnya sebenarnya bukan hanya di tentara di gedung pun ada, kalau terjadi kebakaran ada protadnya, di hotelpun ada, pakai handuk basah tutup ini lalu jangan lewat lift, lewat itu, itu protad, tentara itu apalagi tentunya sepenuh dengan protad dan polisi. Jadi protad menurut saya tidak bisa masuk ke undang-undang, dia bisa berubah menurut keinginan daripada Pimpinan.

· Pak ldrus, saya tidak menanggapi ini tentang pencopotan Kapolri tadi, rekan-rekan saya yang hebat J. Kristiadi barangkali yang bisa menjawab nanti karena beliau lebih tahu dari saya masalah ini.

Demikian bapak dan ibu, terima kasih.

KETUA RAPAT : Kami lanjutkan ke Pak Kristiadi.

ARSIP DPR RI

29

J. KRISTIADI : Terima kasih, saya kira sudah habis semua apa yang ditanyakan bapaklibu

kepada kita, sudah licin tandas oleh Dr. Sumanri dan Bapak Tarigan sehing-ga saya hanya memberikan satu saja tambahan yang paling seksi yaitu mengenai pencopotan Kapolri. Tapi sebelumnya saya ingin memberi catatan 1uga kepada Bapak Prof. Sahetapy mengenai pertanyaan yang sangat kritikal tadi m·engenai apa ·. beda Pasal 3 ayat (3) dengan Pasal 7 ayat (3) mestinya itu kita yang bertanya, karena yang menyusun kan bapak-bapak Anggota MPR yang waktu itu sidang, jadi apa yang dibalik itu sebetulnya yang terjadi tidak tahu.

Mengenai pencopotan menurut saya, saya ingin meneruskan saja apa yang disampaikan Prof. Sri Sumantri bahwa tidak ada non aktif memang, tetapi akibat daripada itu memang jadi berhenti kalau itu dilaksanakan dan kalau berhenti mestinya yang terjadi adalah harus minta persetujuan MPR, dan fenomena ini yang terjadi sekarang sudah rilenjadi fenomena apa yang disebut sifildisovedil artinya ada pembangkangan sipil dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak mempunyai kewibawaan dan legitimasi sebetulnya untuk menyelenggarakan pemerintahan karena aparat sudah tidak mau melaksanakan seprti TNI yang juga sudah kita tahu bersama dan terakhir polisi dan itu semua didukung oleh Partai Politik , didukung oleh masyarakat, jadi sebetulnya situasinya menurut saya sudah sangat serius kalau-kalau seperti ini berlama-lama. Jadi saya kira itu saja tanggapan saya mengenai seperti apa mengenai non aktif ini, saya kira kepada kakak saya mas Supriyadi kalau masih ingin soal national security dan lain sebagainya saya banyak sekali bahan dan saya bersedia dipanggil sendiri datang ke DPR kesini.

T erima kasih

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih tiga nara sumber sudah menyampaikan pendapat dan

saya kira banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari beliau, dan pada kesempatan ini bukan tugas saya untuk mengambil kesimpulan, biarlah paparan beliau-beliau itu menjadi bagian dari pemikiran fraksi-fraksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Undang-undang. Saya kira tidak keberatan kalau kita mengakhiri pertemuan ini, dan sebagai informasi sebentar malam kita akan lanjutkan dengan topik yang kedua, kalau nara sumber punya waktu kami undang untuk hadir RDPU nanti malam akan dipandu oleh Bapak V.B. Dacosta.

Baik, kalau tidak ada hal-hal yang sangat urgent ijinkan saya untuk menutup RDPU 1n1, dan kita lanjutkan sebentar malam. Dengan ucapan Alhamdulilahhirobilaalamin. ·

Sekian, sekali lagi atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Pansus mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Prof. Sumantri, Bapak Tarigan dan Bapak Kristiadi.

Assalammualaikum Wr. WB.

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.10 WIB

Jakarta, 6 Juni :2001 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT KABAG SET. PANSUS

6!·~~-~-------DRS. ISKANDAR 1\1. BASRI NIP. 210001160

ARSIP DPR RI

ARSIP DPR RI

--- . I BELUM DIKOREKSI I

RISALAH RAPA T PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEC;ARA REPUBLIK INDONESIA DAN

RUU TENTANG PERTAHANAN NEGARA

RAPAT KE :6 JENIS RAPAT : RDPU KE-2 TANGGAL : 6 JUNI 2001 (MALAM)

SEKRETARIAT PANSUS

ARSIP DPR RI

I l






Hadir

FRAKSI POl PERJUANGAN

1. V. B. DACOSTA, SH

2. SUDARSONO

3. AMRIS HASAN, MA

4. A. TERAS NARANG, SH

: 2000-2001 :IV :6 : Rapat Dengar Pendapat Umum ke-2 : Awaluddin Djamin, Satjipto Rahardjo, ~amatpol,

dan Loebby Lukman. : Terbuka

Rabu, 6 Juni 2001 : 19.45 \'VIB s/d 22.40 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 2

Gedung Nusantara II : V.B. Dacosta : Drs. Iskandar N. Basri : Membahas Topik II, RUU Pertahanan Negara

dan RUU Kepolisian kaitannya dengan sistem penegakkan hukum nasional, khususnya di bidang penyidikan.

: 34 dari 67 Anggota

5. DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH

6. FIRMAN JAYA DAELI, SH

7. H. HARYANTO TASLAM

8. K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc

9. RENIYANTI HOEGENG

10. PANDA NABABAN

11. R.K. SE:MBIRING MELIALA

12. PATANIARI SIAHAAN

ARSIP DPR RI

2

13. PROF. OR. J.E. SAHETAPY, SH. MA

14. WILLIAM M. TUTUHARIMA, SH

15. H. AMIN ARYOSO, SH



18. MATT AL AMIN KRAYING, SH

FRAKSIPARTAIGOLKAR

1. ANDI MATTALATTA, SH., MH

2. DRS. YASRILANANTA BAHARUOOIN

3. DRS. DARWIS RIDHA

4. DJAJA SUBAGJA HUSEIN

5. FERDIANSYAH, SE., MM.

6. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA

7. DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS

8. ORA. ll=<.IS INDIRA MURTI, MA

9. M. AKIL MOCHTAR, SH

10. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA

11 . M. lDRUS MARHAM

12. IR. S.M. TAPUBOLON

FRAKSIPPP

1. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH

2. H.M. THAHIR SAIMIMA, SH

3. DRS. H. A. CHOZIN CHUMAIDY

4. H. M. SAIFUL RACHMAN, SH

5. H. SYAFRIANSYAH, BA

6. H. ALIMARWAN HANAN, SH

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. H. MUHYIDDIN SUWONOO, MA

2. DRS. A. EFFENDY CHOIRIE

3. DRS. H. ACHMAD SYATIBI

4. DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL

5. K.H. HANIF MUSLIH, Lc

FRAKSI REFORMASI

1. IR. A.M. LUTFHI

2. PROF. OR. H. MOCH. ASKIN, SH

3. H. PATRIALIS AKBAR, SH.

4. DRS. ACHMAD ARIEF

FRAKSI TNI/POLRI I

1. SLAMET SUPRIADI, S.IP., MSc., MM.

2. SYAMSUL MA'ARIF


ARSIP DPR RI


5. FRANS WUWUNG :

FRAKSI BULAN BINTANG

1. H. AHMAD SUMARGONO, SE

FRAKSI KKI

1. DRS. S. MASSARDY KAPHAT


FRAKSIPDU

1.

FRAKSI PDKB

1. PROF. OR. ASTRID S. SUSANTO

PARA UNDANGAN:

1. PROF. DR. AWALUDOIN OJAMIN

2. LOEBBY LUKMAN

3. SAT JIPTO RAHAROJO

4. ATHAR

5. DJOKO PITOJO

6. GOFAR SUWARNO

7. SLAMET SUBIJANTO

8. AROIUS L

9. ISMET HERDY

10. DRS. PURNOMO

11 . A.FFANDI

12. DJAMHARI HAMZA

3

ARSIP DPR RI

i:

4

KETUA (V.B. DA. COSTA, SH): Mengucapkan salam damai untuk kita semua, tapi karena kita sendiri saksikan

banyak l<ursi-kursi kosong untuk menunda 10 men it (rapat skor 10 men it). Waktu 15 rnenit sudah cepat sekali, sudah selesai kesepakatan kita, skorsing dicabut. Saudara-saudara didepan kita ada 2 orangpakar hukum pakar-pakar Kepolisian saya sebut Bapak Awaludin,Loby Lukman sedangkan dari Gamatpol namanya belum terlalu tahu , Bapak Karya, jadi kita akan melanjutkan acara tadi pagi walaupun kita dengan acara kedua, jadi acara kita malal ini adalah membahas topik kedua RUU pertahanan Negara dan RUU Kepolisian kaitannya dengan system penegakan hukum, khususnya penegakan hukum nasional khusunya dibidang Penyidikan jadi permasalahan kita ialah kalau kita bicara mengenai hukum khusunya mengegai penyidikan pikiran kita terutama kwan-kawan satu dan dua itu pikirannya sudah dapat lndekritik criminal system ini banyak sekali membawa hambatan-hambatan dalam praktek kita ingat misalnya karena pasal 2 dan 4 ini menjadi semacam pertikaian antara Kepolisian dan Kejaksaan, kalau hubungan ini barangkali prihatin dari Bapak-bapak pakar ini bagaimana membuat solusi supaya kedua lnstansi ini tidak ada perebutan pasein, artinya korban hukum orang yang korban hukum menjadi pasein mereka 284 masalahnya supaya lebih tajam288 itu bagian dari KUHP, KHUP itu dasarnya rasioligisnya itu diambil dari TAP nomor 4 tahun 1978, TAP itu ingin membawa satu kesatuan ada dua macam yang ingin dicapai pertama ialah mengadakan unifikasi dan modefikasi karena masih adanya huku Acara bermacarn-macam hal ini ingin disatukan dalam satu kesatuan Hukum Nasional sebagai Bapak senusantara dibidang hukum dikatakan satu kesatuan hukum seluruh Indonesia, Keclua menertibkan aparat penegak hukum masing-masing sesuai dengan fungsinya, jadi disini saya baca menertibkan Badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Sekarang dalam prakteknya berkat 284 KUHP itu ada timbul istilah hukum acara pidana hukum khusus, karena dibilang lwkurn piclana khusus lalu diurnur'n KHUP itu dibilang umum, itu kareangan sendiri barangkali untuk memenangkan hukum acara yang ada diluar KHUP, itu dibilang padahal oorang yang belajar hukum Pidana itu tahu semua banyak negara rnenuganut hukum Pldana iitu Kitab Pidananya itu terdiri dari dua bagian, Bagian umum (mekadi!te dan hourdeminte) yang memuat ajaran umum harus dipatuhi oleh semua hukum acara juga yang diluar KHUP itu juga kita bisa baca di pasal 123. Sekarang dengan 284 itu dibilang yang ada diluar itu hukum acara khusus, karena dia khusus yang umu adalah KHUP, jadi dipakai seperti asli sesuai spesilisedarurat litederait, jadi yang dimenangkan yang diluar KHUP padahal ratuligis yang saya bilang itu adalah mengadakan Unifikasih dan satu kesatuan hukum sesuai dengan wawasan nusantara dan yang menyatukan unifikasi dan modefikasi Undang Hukum Pidana dengan maksudnya semula supaya yang berada diluar itu kita bisa baca di 284 menjadi dua tahun, tappi yang terjadi ialah pasal peralihan dipakai nambah-nambah huku acara khusus di lluar KHUP dengan kontruksi, sebetulnya bukan kontruksi hukum itu sebetulnya kontruksi pejabat saja, hukum acara khusu itu yang disebut itu sati level yang dipasang itu padahal yang dikuasai oleh adanil.im jadi spelsialis dan generalis itu menurut sifatnya namanya setiap itu yang saya katakan dalam lembaga hukum pidanan didunia ini kebanyakan negara punya buku selalu mempunyai dua bagian bagian Umum dan bagian ........ dalam arti yang kita bisa pakai dalam praktek selama inilah permasalahan yang kita hadapi dan diharapkan supaya kita bisa diatasi supaya ada akhirnya semua pertikaian supaya ada akhirnya kalau orang pengecara-pengecara tahu dengan adanya Undang-undang ini dibidang itu supya bisa diatasi akan bisa selesai bantuan dari Bapak-bapak dan masukan dari bapak-bapak dengan demikian barangkali sudah bisa kita mulai dari B~pak-bapak ini siapa yang bisa mulai, kalau kita melihat usia barangkali Bapak Loby Lukman sudah menunjuk Bapak Awaludin, baik Bapak Awaludin semua mendukung menjadi pembicara pertama, silakan Bapak.

PAKAR (PROF. DR. AWALUDIN DJAMIN) : Assalumu'alaikum Wr.Wb. Bapak Pimpinan dan Bapak lbu anggota Dewan yang

terhormat, dikarenakan tadi mungkin saya yang tertua atau oleh karena itu Bapak Pimpinan mulai saya ikut membuat KHUP itu bertiga Salid Said dan Muljono oleh Jaksa Agung almarhum Bapak Muljono meneteri Kehakiman dan saya merevisi dan

ARSIP DPR RI

5

memperbaiki RUU yang disiapkan oleh almarhum Seno Haji, agar tahu sejaranya pasal 284, pasal 284 itu semacam kompromi karena KHUp mencabut wewenang penyidik, Kejaksaan, yang menyidik hanya Penyidik Polri dan Penyidik pegawai sipil itu KHUP, oleh karena Jaksa menyidik semuanya dan Polri khususnya masih banyak tugasnya disepakatilah untuk dua tahun Kejaksaaan menyidik Korupsi, Subversi tempat itu 284, itu masa dua tahun itu KHUP tapi maunya di adakan perpanjangan-perpanjangan maka pada hari ini Blesing bagi Polri urus Pak Harto ia, yang ruwet-ruwet silakang. Bapak ketua yang saya ketahui saya juga di DPR mengundang itu bagaimana wewenang penyidikan Kejaksaan mengenai yang tiga ini sudah ada di DPR ini sebelum Bapak lbu sekalian sebelum terpilih bahwa sudah pembagian bahwa Polri megang satu kasus korupsi rnaka jaksa tidak ikut, kalau Polri sudah menaggani Jaksa tidak ikut, Kejaksaan mengetahui KHUP kita itu kita namakan karya agung pada waktu itu di DPR sendiri bukan kita manta polisi, jaksa dan kehakiman. Kenapa Bapak lbu sekalian saya katakan tadi ada kelemahan-kelemahan tentang tahanan, tentang barang bukti tidak menggangu secara tehnis KHUP sejak diundangkan itu, oleh kerena itu KHUP adalah terjadinya Hak Asasi Manusia saya yakinkan anggota Parlemen dari Jerman yang anti Indonesia tentang HAM memahami hal itu Polisi menyidik dengan segala macam batasan dalam KHUP, waktunya, ada prapraadilannya dan segala macam ada aturan mainnya hasil menyidikan Polri jadi Polri menyidik dan Jaksa penuntut sudah ada gawang pengaman hukum dan Hak asasi dari itu juga Jaksa penuntut hakim dan pengecara dengan pengamati Hak asasi karena itu dia akan karya agung kita mengetahui Jaksa menyidik Jaksa juga yang mennuntut yang tiga pasal 284 itu jadi itu tentang pasal 284, saya juga yang dibahas Bapak sekalian Hankamnas itu beda dengan KHUP saya bisa loby dengan anggoota DPR waktu Hankam Nas MenhankamPanggab yang bawa M. Yusuf sana buahnya tidak boleh saya loby Anggota DPR bahwa saya bayangkan tidak setuju Pertahanan Negera itu, antara lain bapak lbu sekalian dibikinlah kata majemuk Pertahanan dan Keamanan itu istilah baru di republik ini tentang Pertahanan Harkas itu adalah dua kata yang berbeda jadi kata majemuk saya katakan pada Almarhum Hino lily ketuanya pokja yang dulu apa artinya pertahanan keamanan kata dia Pertahanan dipertahankan saya bilang Hino Lily di restoran Padang itu kata majemuk tapi; kalu pertahanan keamanan itu lihat Sknya M. Yusuf menteri Pertailanan dan Keamanan ............ tapi saya tidak boleh loby banyak-banyak karena saya anak buahnya jadi nanti saya bisa di non aktifkan, jadi saya juga terlibat dalam memperbaiki RUU 28 tentang Polri itu yang lama tahu semua saya terlibat dengan Bapak Loby Lukman RUU Keselamatan dan Keamanan Negara dan Pak sayiddiman jadi rakyat Terlatih terlibat semua, jadi nanti Bapak Ketua jadi jawab yang saya ngomong itu saya kasih paper 6 buah masih kurang juga tentang penyidikan ini jaksa belum ada lagi, oleh karena itu topik yang dimminta kepada kami pertahanan keamanan dan Polri dua RUU itu RUU pertahanan Negara dan RUU kepolisian yang juga dikirim DPR kepada kami bahwa materi sudah dibahas bertahun-tahun baik di Lemhanas maupun seminar Nasional baik bulan lalu dari Wabtanas itu juga dibahas, cilangkap sehingga paper saya banyak itu yang terakhir inilah yang saya akan bahas yang saya beri judul Hubungan Polri dan TN! dan otonomi daerah jangan lupa kita baca buku tentang Polisi satu saja sudah repot mengenai Bapak Presiden coba bayangkan di daerah-daerah berkuasa semua di non aktifkan semua Kapolda diangkat temannya menjadi Kapolres celaka semuanya ini, saudara sekalian saya akan bacakan.

Bapak lbu sekalian ada RUU yang sedang dibahas di DPR yaitu RUU tentang Kepolisian Rl dan RUU tentang Pertahanan Negara selain itu masih ada RUU yang masih ada di Presiden yaitu RUU tentangPenaggulangan Keadaan Bahaya yang sudah di ajukan Pemerintahan Habibie dan Kemanan Negara ditentang oleh Mahasiswa dan masyarakat karena dianggap usahan pemerintah pada waktu itu Pemilihan Umumyang akan diselenggarakan pada tahun 1999. Tahun 1999 Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang otonomi daeran dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah waktu itu telaksana secara demokratis dan Luber Sidang Umum MPR berjalan denga demokretis transparan yang telah melahirkan TAP MPR No. 6 pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Rl dan TAP MPR No.7 tentang pran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisan Rl TAP-TAP 66 ini tersebut Undang-undang Nomor 2 tahun 1999, Undang-undang Keadaan Bahaya

ARSIP DPR RI

6

Undang-undang Kepolisian semuanya satu sama lain bahwakan banyak lagi yaitu undang-undang tentang hukum militer, undang-undang tentang militer dan undangundang Peradilan Militer undang-undang Keprajuritan pada satu keseluruhan yang perlu diikuti dan generasi itu.

Saya katakan juga kita sering baca di media masa TAP MPR No.7 oleh Menteri Pertahanan sendiri, akademisi dan pakar-pakar di forum seminar dan diskusi panel yang dibahas hukum militer .... mengenai pertahanan dan Keamanan tentang keadaan darmat hubungan TNI dan Polri dan Otonomi daerah ada yang menjalankan pula adalah satu atap dengan TNI sudah 30 tahun ingat kerusuan di Kalimantan, Irian Jaya dan sebagainya istilah keamanan disamakan (scurity) seakan scurity itu sendiri arti didunia bahasa ..... security jamsostek atau pasar modal tahun 1987 membentuk departemen Pertahanan dan Keamanan .... dan Panglima ABRI .... belum pernah ada tahun 1967 belum dibentuk departemen Pertahanan dan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata . . . . sudah menjadi menteri pad a waktu itu yang akan dig anti menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI diganti menjadi Panglima TNI kita juga mengetahui dulunya ... 5 Oktober 1969 dikasih tanda AURI memakai tanda TNI dilehernya POR itu sejarahnya juga ada hal yang baru lagi teritorial Angkatan Darat saya mengatakan di AURI itu negara lain tidak punya teritorial itu itu juga tidak jelek adakobkantib dan Laksus-laksusnya khususnya tukang tangkap keatas dan kebawa Undang-undang mengantakan tidak ada hal apa-apa angkatan Darat menangkap dan menahan hanya boleh jaksan dan polisi dalam praktek kita mengetahui kerancuan teritorial Angkatan Darat itu Kopkantib menjadi Laksus-laksus, saya lupa lagi Bapak-lbu sekalian semua masih ada perang dingin antara barat dan timur lain lagi t,eori ....... teler yang di ikuti Bapak Nasution lailet turi tidak jelas lagi perang dan damai jadi samarsamar tilaet, subversi, sabotase intervensi ini bisa terjadi bukan ward tetapi toilet antara perang dan damai.

Bapak sekalian sering berkembang kemudian dalam RUU tentang Kepolisian Rl ada istilah bahasa Indonesia, bahasa lnggris ada bermacam-macam ini ada Amerika ada necies scurity tidak ada polisinya lain lagi disana jadi satu istilah artinya bermacam-macam ini dan kita terpaku maka ... . konsul Arm erika dun is pasarnya perang teluk sudah segala macam sudah. Jadi istilah pertahanan, apa sebab ada bahasa melayu sosiuper ada bemacam-macamm, apa itu kita maksud ada lagi istilah kata ABRI selama ini, dispekti Aktif karena negara kita cinta damai akruakresif harus dipresif terus, terus kita diserang musuh tidak pernah kita menyerang dengan perkembangan teknologi ini kita kembangankan istilah dispetsi aktif kalau Malaysia, Singapur perkiraan kita kita bo1n lebih dahulu dengan roket namanya despersi aktif ini bahasa ABRI yang hebat-hebat yang disana itu Bapak Sambiring itu kita juga bingung dulunya. Kemudian kedua istilah keamananpun macam-macam dulu dalam ABRI/TNI Angkatan darat dengan Polri memecahkan watanan TNI/Polri adalah Pertahanan enak benar tidak bagi kue, ini separoh bertiga, ini sendiri ini istilah jenderal-jenderal waktu itu jadi ini tidak benar, lstilah keamanan dalam bahasa Indonesia macam-macam ada Keamanan dalam Negari ada Keamanan Umum, ini yang pertahanan negara dengan RUU Kepolisian menyanyikan kambing dengan sapi RUU pertahanan rnestinya keamanan kalau Polri TNI tapi yang sedanng kita bahas sekarang ini disambil-,~engan RUU kepolisian, karena itu saya katakan soal keamanan jaman Hindia Belanda masih bisa pahami itu yang akan datang ada istilah felekfor deorde itu sudah ada istilah keamanan itu, itu jaman belanda.

lbu dan Bapak sekalian dinegara negara tersebut pernah ada masalah Kepolisian dan angkatan Perang tidak ada masalah antara pertahan dan keamanan. Perang benar-benar itu maka sekalipun keadaan darurat marselo bic sa sekali di Amerika mati satu Marselo bencana lamam marselo, di srilangka marselo kit negara yang Soerkarno menyatakan keadaan bahaya staf mublac pada tahun 1948 menumpas PKI Madiun, Soekarno mengunakan hukum Belanda menumpas PeriSemesta tahun 1957 mengunakan 2359, tidak perna dipakai dalam era Soeharto DOM istilah Belanda itu bodo, way not ikrar keadaan darurat militer bahasa dimuka bumi ini sebaliknya kita elergi dan troma sekarang, ditembak musuh pemberontak itu, keadaan darurat militer dan darurat perang warga negara jadi HAM, saya bilang celaka begitu pertama kali kita gunakan daruat sipil di Maluku semua itu Polres sudah

ARSIP DPR RI

10

disana-sini dan tidak enaknya karena kelihatan piciknya saya tentang pengetahuan Kepolisian itu.

Baiklah, saya coba untuk kombinasi antara rencana pembuatan undang-undang artinya perundang-undangan i~u sendiri dan kemudian masalah kepolisian yang saya tahu.

Bapak dan ibu sekalian selama ini saya mengamati bahwa dalam undangundang yang dibuat di DPR itu sudah mulai muncul Bab mengenai Asas dan Tujuan yang didalam rancangan ini mungkin saya kurang teliti membaca sayang tidak terlihat, Undang-undang Laiu lintas ada asasnya, sekalipun asasnya itu rada-rada melenceng mungkin karena zaman Orde Baru itu, yang namanya asas lalu lintas itu mestinya ya yang sangat relevan dengan masalah lalu lintas, jadi tidak memberikan hakekat dari asas perundang-undangan lalu lintas terlalu tinggi masalahnya, padahal kalau undangundang lalu lintas itu saya kira dan ini penting dalam rangka perundang-undangan lalu lintas khususnya bagi bangsa Indonesia hanya dua asas saja. Satu, kalau kita menggunakan jalan jangan memikirkan diri sendiri, dan kedua jangan menyusahkan orang lain. lni saja kalau tidak dicantumkan dalam asas lalu lintas itu akan banyak perannya yang nama~ya asas itu. Lalu kenapa yang namanya asas i'tu betul-betul berperan karena ibu-ibu/bapak-bapak sekalian tentunya lebih mengEtahui karena sudah pekerjaannya lah mengolah membuat Undang-undang.

Didalam perundang-undangan itu katanya ada peraturannya sendiri (rule) kemudian ada konsep-konsep dan ketiga ada asas. Jadi rule itu jelas, peraturanperaturan itu, pasal-pasal seperti yang bapak/ibu sekalian biasa susun itu konsepkonsep karena hukum itu banyan dan biasa menciptakan konsepnya sendiri yang tidak · sama dengan apa yang ada di luar, misalnya pengertian sama ada kesalahan, kelalaian, ada pencurian, ada penipuan tapi begitu masuk kedalam perundangundangan maka itu diberi konsepnya khusus oleh hukum itu. Jadi ada peraturan , ada konsep, dan ketiga ada principal/asas. Nah, ini sayavmau menekankan ini karena mudah-mudahan masih bisa tertolong Rancangan Undang-undang ini dengan membicarakan masalah asas ini yang saya lihat mungkin terselip tapi tidak merupakan suatu Bab tersendiri, jadi ibu/bapak sekalian undang-undang itu jelas merupakan sejumlah eraturan, sejumlah besar p'eraturan dan ini yang biasanya dikenal oleh masyarakat, dikuasai oleh para lawyer untuk pekerjaannya didalam profesi itu, tapi kalau kita menerima undang-undang bisa membuat undang-undang hanya menekankan pada peraturannya saja, maka ada sesuatu yang hilang. Undang-undang itu rnempunyai jiwa, undang-undang itu mempunyai roh. Misalnya seorang guru besar hukum Belanda mengatakan hukum itu ada didalam undang-undang tapi masih harus dicari, atau keadilan itu ada di undang-undang tapi masih harus dicari. Jadi kita tidak bisa hanya membuat undang-undang itu dengan kepuasan karena mampu membuat sekian banyak Pasal, mengatur dan sebaganya itu.

Asas itu penting yang saya katakan tadi itu sebagai jiwa, karena kalau kita hanya membaca peraturan-peraturan saja itu seperti buku telepon jadinya, jadi misalnya Undang-undang Kepolisian itu rohnya kan hilang kalau tidak ada Azas jadi hanya pasal-pasal yang plek yang datar saja tidak boleh begini, tidak boleh begitu dan sebagainya tapi masak Undang-undang itu hanya mengatur seperti itu saja apa tidak menjangkau karena mini yang lebih dalam itu tidak bisa tertampung didalam peraturan rurelnya saja yang namanya azas itu itu memberikan semacam sinar Bagi kita bisa membaca peraturan-peraturan dengan lebih baik itu azas, dan azas ini akan besar sekali pada waktu orang berdebat bunyi pasal dan arti pasal dan sebagainya dengan ada azas kita bisa kembali kepada makna yang lebih dalam benar daripada peraturanperaturan itu tetapi tanpa azas bukan beraba-meraba sendiri apa makna yang sebetulnya pertaturan-peraturan itu, jadi waktu saya membaca Undang-undang yang pakai azas dan lainnya daripada kwalitasnya itu bagus. Bapak dan ibu sekalian satu produk tidak hanya pasal-pasal yang secara seloroh jadi sudah didata telepon mungkin makna ini penting pada waktu orang katakanlah bersengketa tentang makna dan sebagainya itu, itu sudah bagus didalam rancangan Undang-undang itu tidak saya lihat pada waktu kita ingin membangun kepolisian kita secara Propesional dikatakan oleh Awaludin tadi, maka solusi dari azas ini menjdi penting sekali ini nanti saya akan bicarakan sejarah Kepolisian kita karena tanpa azas ini tidak mengerti apa yang

ARSIP DPR RI

7

memegang komando di Maluku. lni masyarakat itu kalau didarutkan negara ini dekrit yang diisukan Aceh tidak ada keadaan darurat tidak ada apa-apa kok darurat ini keadaan yang realita sekarang ini.

Bapak sekalian pada jaman Soerkarno dan lain-lain itu juga sering menggatakan bagaimana hubungan TNI/Polri tuan itu sudah jelasnya ada pertahanan keamanan itu negara koboy jelas itu setiap negara siapa yang berwena,ng tugas dan bertanggung jawab dan propesional di bidangnya, Jadi dikaitan dalam kec:tdaan bahaya yang sekarang itu darurat sipil Polisi yang bertanggung Jawab, yang menyatakan Bimantoro ini, hati-hati Gusdur itu, kala darurat sipil kita repot nanti, militer sekalian saja, misalnya kan darurat mi\iter lain \agi tanggung jawab darurat perang. ltu, jadi hubungan TN\ dengan Polri pertama-tama adalah tanggung jawab wewenang dan hal lain-lain itu. Timbul pertanyaan di luar negeri ada military operation, maksud saya supaya citra TN\ meningkat hapus istilah-istilah teritorial ini, adakan komando wilayah pertahanan, bikin jembatan masuk desa supaya citra TNI itu meningkat tapi sebaliknya bila Polri perlu bantuan militer cari darimana udah pindah semua masa cari Kostrad, pengukuran lima tahun kedepan Kodim itulah yang jelas ada disetiap Kabupaten atau 2 kabupten. Jadi saya bicara civil military lagi, keagungan TNI, POLRI itu dalam keadaan darurat sipil apakah boleh dan ikut, Satpam saja boleh, Siskamling boleh masa TNI tidak boleh tapi namanya dalam preventive.

Oalam penyidikan Gusdur pun tidak boleh campur, apalagi bapak Gubernur dan Bupati sebab yang boleh menyidik adalah penjabat polisi yang mempunyai wewenang penyidikan dan PPNS tambah satu dengan Angkatan Laut mengenai laut, tangkap ikannya tidak, jadi sialkan saja undang-undang bilang begitu. lnilah penyidikan adalah melanggar hak asasi manusia secara sah, orang geledah orang dan sebagainya tidak boleh setiap orang. Dalam penyidikan profesional pertama kemudian bertugas dan bertanggung jawab di bidangnya, dan yang tanggung jawab itu yang tadi kita baca di koran Pasuruan apa benar Kapolri bertanggung jawab beda dengan angkatan perang penyidik yang bertanggung jawab tidak perlu diintervensi oleh Kapolri sendiri lapor dulu ke Presiden sementara... ini yang dilupakan dalam pembahasan pertahanan keamanan dilupakan apa fungsi utama Polri itu, dulu ini hanya 3 represif pada Polisi kalau dia rnencoba menegor narnanya non misi tapi kalau sudah sampai ke penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu ini harus profesional benar-benar penyelidik itu yang tidak dimiliki oleh legislatif tidak ditentukan oleh Undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga loyo semua sekarang ini mau otonomi daerah ya susah dikoordinasi oleh Polri, jadi ini tetap penyidikan, dipresentif boleh TNI, tambah banyak satpam boleh, siskamling boleh bahkan dunia bapak/ibu sekalian saya tulis disini Amerika yang 17.000 Polisinya, karena dia lahirnya lain dari desa-desa, cowboy-cowboy, itu unik di muka bumi ini. Tapi walaupun demikian ini lagi yang dilupakan orang baik federal maupun very local police system ada satu yang sama di dunia sekarang, mana yang terpenting, ini bukan saya yang buat, research pendekatan polisi di dunia. Yang dinamakan intervensi kantor kepolisian itu adalah yang terlengkap unsur-unsurnya dan yang terdekat dengan masyarakat itu yang polisi bahasa lnggrisnya The basic police unit, usaha Kapolri sudah saya katakan resmob polres lah yang merupakan kesatuan atau komando operasional dasar Polri itu harus diperkuat, otonomi begitu penting lagi. _ Jadi TNI bisa membantu dalam patrol sampai sekarang ini bisa saja apakah boleh nangkap, ada UU kita, tangkap tangan pun boleh .... kalau TNI melihat orang membongkar rumah, menjarah, tangkap, semua boleh itu, dunia teratur saudara, yang kacau kita sendiri .

Jadi bapak ibu sekalian yang saya sarankan disini UU Pertahanan Negara itu saya lihat cukup lumayan jangan campur adukan pertahanan dan keamanan kalau mau rancu lagi kita mundur 30 tahun, bahwa nanti TNI dalam keadaan darurat militer itu berperan, kita tunduk semua kepada TNI pada angkatan perang, dalam keadaan damai angkatan perang membantu polisi yang namanya crime control orang besok mau istighosah, tidak bisa Polusi sendiri, seperti dalam Pretention kalau dia mengacau boleh tangkap oleh TN\, ciziten a rehct, sekali lagi saya mengatak;:m disamping wewenang TN\, yang harus cukup jelas, juga untuk otonomi daerah banyak Bupati dan gubernur berjumpa saya kenapa Pak Awal anti benar sih, mau ya apa sih Bapak Gubernur dan Bupati saya bilang, mau nangkap orang, mirip Philipina bertahun-tahun

ARSIP DPR RI

8

ikut-ikut amerika kacau negara dibuat, mau nangkap calon Gubernur, karena polisi di bawah dia kan, ditangkapilah lawan-lawan politiknya yang bertahun-tahun menganut lokal police system berubah menjadi Integrated National Police, kemudian meningkat menjadi Phillipines National Police sekarang Thailand National Police lebih hebat lagi Malaysia negara federal menganut National Police system jadi kalau dengan National Police System kita menganut unifikasi dan kodifikasi hukum acara pidana, misalnya hukum adat dalam negara kita. Bapak ibu sekalian itu saya katakan waktu mau merubah UU No. 28 buatan DPR tahun 1997 sudah susah payah berdebat segala macam keluarlah UU No. 28 Tahun 1997. Maka waktu Polisi keluar dari ABRI saran saya kepada Kapolri pada semua yang muda-muda ini karena saya senior hapuskan ABRinya, hapuskan Menhankamnya, hapuskan Pangab-nya, jangan mengganggu substansi yang berbulan-bulan membahasnya di DPR dulunya, apa kejadian, karena perkembangan cepat sekali setelah keluar dari ABRI itu, UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri membagi pegawai negeri menjadi tiga, TNI, PNS, dan Polri ini polri harus membuat UU sendiri mengenai kepegawaian anggota Polri, mudahmudahan di mabes ya pada siap juga, masukanlah dalam RUU yang baru ini, beda RUU No. 28 dengan sekarang ini ditambah dengan kepegawaian itu, boleh pisah sebetulnya tapi advice daripada Depkeh satukan saja katanya, itu satu.

Tambah lagi nomor dua, adalah Ba':lan Kepolisian Nasional itu yang jadi komite itu apa namanya, di RUU sekarang ini di samping TNI sebetulnya hanya mengamandemen UU No. 28 menurut saya substansinya dibahas mendalam di DPR ini dan jangan dirubah, tapi dia berkurang karena study table tembel kepegawaian, maka memang ada beberapa hal yang dianggap tidak mendesak masuk, itu tentang UU yang bapak/ibu pegang sekalian, tapi saya mengatakan isinya pokok-pokok saja nanti diatur dengan PP, tentang nasional itu, lain-lainya tentang substansi daripada UU Nomor 28 janganlah dirubah lagi nanti sudah dilaksanakan bertahun-tahun sejak Tahun 97 kan, dirubah lagi repot lagi kalau KUHAP hanya mengatakan polri hanya mengawasi dan mengkoordinasikan penyidik pegawai negeri sipil, dalam RUU yang baru ini istilah kepolisian berubah Kepolisian diemban oleh Kepoliisian Negara Rl dibantu oleh Polsus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa ini yang hilang, saya katakan tadi di AS yang hebat itu itu Privat polisinya, security guardnya di Amerika hari ini berkembang 10 % pertahun di amerika, securuity guard merupakan 10 employmen operation apa namanya yang terbesar di AS, jadi nanti satpam ini semuanya akan berjumlah ratusan ribu jumlahnya, berprinsip swa karsa kita mengamankan diri sendiri dan dia canggih sekali bapak ibu sekalian sata baru rapat dengan Asosiasi Major Security Indonesia suruh kemari ini, industri security adalah canggih sekali, bom meledak di BEJ, no security, security kita itu masih awam sekali ngerti juga tidak sebagian orang, kita satpam saja satuan security guard maka karena saya bekas polisi saya mencanangkan industry security mencangkupi fiscus security, information securuty, dan personal security, tidak ada apa-apa di BEJ itu, ribut, kan besar aset itu invest security tidak ada CCP yang baik tidak ada detector yang baik yang sangat canggih sekali, ini termasuk dalam pasal yang mengatakn kita yang membina betulbetul Pam Swa karsa bukan hanya ronda kampung, siskamling, yang besar besok adalah the modern sector ini juga profesional tidak bisa dengan acak-acakan.

Jadi bapak ibu sekalian tadi kembali lagi kepada Bupati dan Gubernur maka saran saya supaya Bupati dan DPRD ini memberi APBDnya kepada Polisinya kalau mau, tapi dibidang prevention dan pre emtif tidak penyidik, bupati tidak boleh turut campur dalam penyidikan Kapolri saja tidak boleh apalagi Bupati, jadi orang campur adukankan kadang-kadang, wah ini dibawah polisi, ini tidak polisi, bisa berkuasa sekali seseorang itu yang rnembawahi polisi bisa berbuat semaunya maka merusak profesionalisme daripada Polri. Maka Nation Police System yang termodern dimuka bumi ini, Jerman dimana saya duta besar National Corporated Police, Australia Corporated Police karena dia federal, tapi yang negara kesatuan umumnya sekarang menganut National Polce System inilah Bapak ibu sekalian harapan saya nanti saya berikan dalam papertentang pertahanan dan keamanan tentang sistem militery relation tentang kepolisian dan harapan saya tentunya mengenai RUU kepolisian negara kita yang baru ini jangan mundur lagi daripada UU No. 28, diributkan soal SIM dan STNK apa itu bukan tukang curi , maling, tukang peras, bukan, karena imaej-nya itu SIM dan

ARSIP DPR RI

I'

9

STNK itu tukang sulap, itu tidak ada itu SIM dan STNK adalah untuk keselamatan anak cucu bapak ibu sekalian, untuk forensik identification, itu masalah perizinan namanya, izin senjata api, izin bahan peledak, saya katakan mengapa kacau saya terbuka disini, dibawa saya semua senjata apai senjata berat dibawah saya, Caltex, Pertamina mau import senjata, bahan peladak lewat polisi, kemudian dipindahkan Beny Murdani pindah ke BAIS, jenis senjata api dan bahan peledak, sudah kacau kasih lagi polisi. Jadi kita harus tahu persis dimana bahan peledak itu mana yangh buatan lokal ~ana yang diimpor dimana letaknya, bagaimana transportasinya, kita tahu benar sebelumnya, kita haros kembali lagi menertibkan inventarisasi dan penentuan yang benar daripada bahan' peledak dan senjata api. Jadi ini ada dalam RUU itu, ada UU yang lama.

Jadi harapan saya, ya ikut juga diundang DPR membuat RUU kepolisian itu mana yang baik semua itu kita ambil, hapus Ke Abriannya, tidak ada Menhankam lagi, kok dibawah presiden. Kalau kita negaranya seperti AS, jerman, yang departemennya tide1k berubah puluhan tahun, kita tiap hari berubah kan kacau kalau begitu, di samping dalam sistem kita ada memang yang langsung di bawah presiden, jadi begini kalau diperdebatkan mengapa di bawah presiden sudah diperhitungkan secara baik untuk republik ini, kecuali nanti berubah, satu lagi dengan TNI dulu juga begitu, Menhankam/Pangab namanya, 309tahun kacau juga kita, begitu lepas dari ABRI ini kita binalah, baru mernbina rnenjadi kepolisian yang profesional kembali.

Bapak ibu sekalian juga dernikian dengan TNI, dengan masyarakat luas, dengan gubernur, Bupati, DPRD, saya sudah rnenyarankan kepada kapolri seorang kapolres sekarang, dia wajib rnemberikan laporan kepada DPRD tentang keadaan Karntibmas didaerahnya, dan rnengundang anggota DPRD Tk II melihat keadaan polsek dan polres, kalau mau rnembantu daerah silakan, janganlah campur-campur dalarn penyidikan, perintah tangkap orang seperti yang kita dengar sering dilakukan diucapkan oleh pejabat itu tidak boleh itu. Artinya dalarn paper saya mengapa itu sernua, kita rnau demokratisasi, kita rnau kepastian hukurn, keadilan, yang melindungi HAM, rnemberikan pelayanan kepada masyarakat, kalau di LA itu to protect and to serve, itu hebat polisi di dunia ini tidak pakai Pancasila tidak pakai tribrata, jadi inilah masukan kami dan paper-paper itu ada kalau ada waktu nanti kalau mau saya tambah lagi saya kirimkan besok, demikian terima kasih Wassalamu alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih pak Awaluddin. Bapak-bapak sekalian, tadi saya sudah sepakat bahwa setelah bapak

Awaluddin nanti pak Loby Lukman, tetapi ada dasarnya rnenurut usia lalu sekarang ada pak Tjipto lebih tua lagi dan kalau ada yang bilang pak Tjipto datang terlambat kita harus maklum pak Tjipto datang dari Semarang sedang bapak-bapak 3 ini dari Jakarta. Jadi bagaimana dengan seijin bapak-bapak ini ada usul supaya sesudah pak Awaluddin, kita minta Bapak Tjipto Rahardjo karena rnengingat usia dan kita sudah setuju, kita minta ijin kepada pak Loby karena tadi sudah terdaftar sebagai pembicara kedua. Pak loby sudah setuju. Terima kasih pak Loby.

Sekarang kalau tidak keberatan kami persilakan bapak Tjipto Rahardjo untum mengisi acara sebagai pernbicara kedua.

Terima kasih.

SAT JIPTO RAHARDJO : Terima kasih bapak-bapak Anggota Pansus khususnya Pimpinan dari Pansus

DPR i.ni. saya boleh menyumbangkan pikiran dalam rangka pembuatan Undang-undang Kepolls1an dan Undang-undang tentang Pertahanan Negara, tapi saya akan khusus membicarakan secara khusus membicarakan Undang-undang Kepolisiannya saja. Berkali-kali saya bersama-s.ama pak Awaluddin berbicara dengan simposium, seminar, saya sudah hapal, jadi kalau pak Awaluddin itu sudah bicara maka posisi saya bisa enak tapi juga bisa tidak enak, enaknya itu karena pak Awaluddin ini merupakan ensiklopi Kepolisian. Jadi, tentunya dengan demikian selalu membatasi waktu karena pengetahuan beliau yang begitu banyak, jadi ini enaknya jadi saya tinggal menambah

ARSIP DPR RI

I

!'

II

direformasi RUU Kepolisian itu, Kepolisian semacam apa yang kita akan bangun sebagai lntitusi modern pasca bergabungnya Polisi dengan Militer. Jadi azas ini sangat penting, Bapak dan lbu sekalian Polisi secara nomatif mempunyai tridata itu juga disebut azar Kepolisian dan itu tidak diambil dari langit begitu saja karena Prof. Joko sutono melukukan perbandingan dengan negara lain esensi kepolisian itu apasih, tapi saya tidak bacakan. lbu dan Bapak sekalian ada beberapa azas sementara ini terpikirkan oleh saya dalam bentuk yang sangat-sangat kasar keppolisian kita yaitu pertama azas yang saya namakan mungkin ini tidak tepat tidak mencakup apa yang dikatakan itu azas kerakyatan, karena saya akan menyinggung latarbelakang. Jadi kita sering katakan polisi disatukan dengan militer itu cukup merusak kultur kepolisian, tadi Bapak awaludin me,ngatakan polisi itu katanya berbeda-beda memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat jadi waktu bergabung dengan ABRI,saya kira kearistik ini sangat berbeda saya mendengar bahwa didalam kurikulum kepolisian yang lalu Appal misalnya itu 40 persen tidak menyangkut kepolisian dan 60 yang menyangkut kepolisian jadi kepolisian kita yang lalu mungkin 60 persen bukan polisi yang sebenarnya itu kita lihat dari proporsi itu tadi.

Kerakyatan ini mewadahi satu pemahaman polisi yang sangat penting karena sejarah polisi yang semula digubung sejak, jadi sejak itu polisi kethilangan semacam sefat yang asli ,jadi yang menarik perkembangan polisi indonesia sejak dia bergabung dengan ABRI dan keluar, itu mirip sejarah dengan polisi lnggris mula dengan polisi yang tidak jenuh dengan jenius. Didalam sejarah diceritakan pada waktu ketika. abad 19 itu ada seorang orator yang sangat pintar pidatonya itu untuk menarik rakyat disuatu lapangan sehingga dikwatirkan, pidato itu bisa mencetuskan yang bisa menjadi huruhara. Lalu karena itu diperintahkanlah satu kesatuan menangkap orang itu tetapi waktu itu belum ada polisi yang jeniu di lnggris itu pasukan berkuda maka hanya menangkap satu orang itu belasan orang termasuk wanita dan anak-anak itu merupakan pencetus yang langsung polisi lnggris itu lalu apakah seperti ini kerjaan polisi itu lalu timbul Polfce metropolice sosok polisi yang semestinya, jadi clisitu sejalas sekali seperti sejarah. Propesiolismenya itu dengan meleskan diri dari militer .... karena itu tidak cocok gaya dan kultul pekerjaan polisi karena memang harus menghdapi musuh. berbeda dengan dia harus menghadapi rakyat .... jadi darurat militer tidak berfikir panjang kalau perlu kekuatan senjata jharus berfikir dua tiga kali untuk mengunakan kekerasan itu. Jadi dari situ kemudian orang berbicara mufe uwe ....... pi pel polisi yang jenius bisa menerjebahkan speking .... pi pel jadi memang berbeda sekali merndenngar dari mahasiswa saya dia cerita bahwa seuah dia keluar dari akpol tahunya cuma mentepeleng saja satu tahun bagaimana polisi itu bekerja dia. tidak mendapat pelajaran di Akpol ini yang saya sebut azas kerakyatan. · Bimas itu mencerminkan polisi dan masyarakatnya di semarang di zaman kapolda muslihat yaitu babinkantibmas, polisi ini tidak berpakai dinas dia tidak boleh menuntut rumah tidak .boleh mencari. Ternyata proyek Babibnkantibmas sangat sukses karena tidak mengunakan senjata. Karena polisi dan masyarakat sepertiikan dan air, diAceh syarait Islam itu sangat kuat sekali supaya dapat diterima di Aceh, ini untuk menyatakan bagaimana ikatan yang sangat erat.

lni bagaimana mewadai itu polisi itu adalah bagian yang sangat menyatu dengan rakyat itu filsofi polisi esensi dari pekerja polisi menagkap pekerjaan manusia, jadi semmua aturan roh dan jiwa kepolisian saya menyarankan adalah azas adalah satu kerakyatan untuk menjadi peringatan bagi kepolisian, dan azas itu menjdai acuan berada dipersimpangan jalan apa benar polisi seperti didalam pasal-pasal dan peraturan-peraturannya dan pencerahan sitiasi seperti itu kemudian kedua adalah didalam propesionalisme ini itu polisi harus bisa dan mendapatkan p ;luang dan kesempatan untuk mengembangkan ketrampilannya yang disebL t sebagai propesionalisme itu dengan sebaik-baiknya dan untuk itu yang penting tidak ada interpensi disini ada pengalaman sejarah kalau tadi dibandingkan dengan lnggris akhirakhir ini melihat wacana di masyarakat polisi itu alat negara atau alat kekuasaan ini mirip dengan sejarah polisi amerika< inggris itu menjadi propesionalisme memelalui proses melepaskan diri dari militer, kalau di Amerika itu melepaskan diri dari militer dan menjadi politik harus menjadi intitusi yang mandiri mempunyai ketentuan-ketentuan

ARSIP DPR RI

12

seperti pegawai sipil. Jadi saya melihat perkembangan terakhir di indonesia ini krekterlistik yang kemudian menolak dari kekuasaan boleh dipakai sebagai label seperti bapak Bimantoro penonaktifannya. Polisi itu bisa menolak perintah kalau perintah itu bertolak dari propesional kepolisian ltu. Kita perlu sekali mempunyai polisi seperti ini polisi yang menyatu dengan rakyat Undang-undang ini bisa menjadi pegangan dan itu tidak bisa ditulis dengan peraturan-peraturan yang akan senantiansa bertindak. Azas berikutnya menekanKan polisi itu mur speliyen den not pada waktu yang lau polisi masih bersatu dengan ABRI polisi itu memang membawa senjata, bagaimana ini berbentuk dalam bentuk azas karena menj,adi polisi yang baik itu pertama merasakn menjadi warga yang baik. Jadi waktu dia menjadi polisi bagaimana nasib dari warga negara itu ada satu analog yang menarik yang pernah saya dengar ucapan seorang ternan dari kepolisian dia waktu itu memegang reserse, nah sehatnya kepada anak buahnya itu begini kamu akan menjadi reserse yang baik kalau kamu pernah merasakan 3 malam didalam sel baru kamu bisa menjadi reserse yang baik. Nah, jadi ini menggambarkan bagaimana susahnya menjadi polisi itu lalu saya ketemu dengan ternan polisi, polisi itu jasa tak terhimpun dosa tak berampun itu menggambarkan betapa kalau bahasa Jawa itu nelongso sekali. Nah, itu beberapa asas yang saya harap bisa dimasukan dalam Rancangan Undang-undang, karena setiap kali asas itu akan menjadi guidence/life star seperti bung Karno dan lain sebaginya itu yang tidak bisa hanya dirumuskan didalam peraturan-peraturannya saja yang flag itu tadi.

Kemudian Bapak/ibu sekalian, terakhir yang sangat rumit juga kalau kita mengatur pekerjaan polisi yaitu membuat Undang-undang tentang Polisi, karena tidak semua pekerjaan polisi itu bisa diatur dengan Undang-undang atau dicoba diatur dengan Undang-undang itu selalu meleset keluar dari jalur karena polisi itu sekalipun disamping low enforcement official juga order maintaining official, nah order maintaining ini yang tidak bisa diatur, dan itu polisi harus bisa masuk ke wilayah atau rana itu juga, order itu tidak selalu satu dengan law, misalnya ada kerumitan lalu lintas lalu polisinya mengambil jalan pintas untuk mengijinkan kendaraan itu melewati yang sebetulnya dia tidak boleh lewat disitu demi untuk menciptakan order ketertiban, jadi untuk menciptakan ketertiban didalam dunia kepolisian kalau perlu "melanggar Undangundang demi terciptanya ketertiban itu. Jadi, ini. pekerjaan yang dihadapi oleh Polisi yang memang didalam Rancangan Undang-undang ini disebutkan ada tindakantindakan yang sebetulnya deskresi tapi ini mesti kita beri makna yang cukup lebih mendalam bagaimana Polisi itu harus mengahdapi masalah ketertiban itu, dan sekarang ini katanya didalam cara-cara berpolisian di dunia polisi itu tadi sudah dikatakan mengurangi penggunaan kolusi karena polisi itu tidak diukur berapa banyak dia bisa memasukan orang di sel bukan itu yang diukur tapi bagaimana dia bisa mengurangi orang itu akhirnya bisa masuk ke sel itu. Jadi, disini bapak/ibu sekalian, polisi itu lalu bisa mengembangkan culturenya sendiri, ini yang sering menimbulkan satu persoalan tapi itu kalau orang coba mengamati pekerjaan polisi itu sangat berkaitan.

KETUA RAPAT: Maaf, pak Tjipto, ini ada persoalan Tata Tertib ini, jadi Pimpinan agak lengah

tadi dari semula belum menawarkan kepada rapat ini mau sampai jam berapa, jadi sekarang bapak-bapak, saudara-saudara mohon kesepakatan dahulu !>ampai jam berapa suupaya dengan demikian kita bisa alokasi waktu yang cocok? Baiklah sampai pukui 22.30 WIB.

Terima kasih, mohon diteruskan pak.

SATJIPTO RAHARDJO: Jadi, memang saya sudah sampai akhirnya kalau saya bicara lebih panjang

orang akan mengatakan ini orang bukan polisi kok sok tahu polisi. Jadi saya akhiri saja sampai disini, tekanan saya memang utama sekali pada pentingnya asas itu khususnya untuk pekerjaan polisi yang tidak bisa selalu diatur dengan Undang-undang saja karena di luar itu banyak.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

ARSIP DPR RI

13

KETUA RAPA T : Maaf pak Tjipto tadi hanya untuk meluruskan Tata Tertib pak, jadi kesalahan

dari Pimpinan. Baiklah dengan demikian barangkali Pak Loby Lukman bisa membantu lagi,

silakan.

LOBY LUKMAN : Assalamualaikum Wr. Wb. Meskipun tadi diakui kesalahan pada Ketua, itu juga peringatan buat saya

supaya jangan banyak omong, dan memang tentang kepolisian itu suclah diuraikan baik pak Awaluddin maupun Pak Tjipto, tapi tadi ada suatu yang seblum masuk pada Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Pertahanan Negara barangkali saya ingin sedikit tentang Penyidikan yang seolah-olah menjadi rebutan.

Seperti tadi juga diuraikan bahwa KUHAP kita itu adalah satu karya agung sampai sekarang saya menganggap KUHAP itu adalah karya agung, mengapa? Karena KUHAP kita itu sudah sejajar dengan hukum acara negara mana.pun di dunia ini, artinya bahwa didalam KUHAP tersebut sudah .sedemikian rupa mengakomodasi ha.k-h.ak daripada terdakwa tersangka yang memang pada saat itu, diharapkan itu ada disetiap hukum · acara negara manapun dan itu sudah ada, hanya bari:mgkali pelaksanaannya yang sulit dilakukan di Indonesia, tapi itu suatu hal yang sudah sejajar dengan hukum acara yang lain-lain, itu yang pertama.

Yang kedua, adalah hubungan antara KUHAP dengan Undang-undang yang lain kita punya undang-undang · Kepolisian, Undang-undang Kejaksaan, CJndangundang Pokok Kehakiman, Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Pemasyarakatan dan KUHAP bagaimana ini hubungannya, ini banyak yang tidak diketahui. Masing-masing Undang-undang Kepolisian itu mengatur Kepolisian, jadi ini nanti yan'g akan kita bahas itu tenta;,g struktur, wewenang dan sebagainya dari Kepolisian demikian juga Kejaksaan. Kalau Kehakiman beda, kekuasaan kehakiman tapi memang hakim itu diberi kekuasaan oleh Undang-undang, lembaga pemasyarakat lain lagi akan tetapi kalau merek13 suqah masuk dalam suatu perkara, masuk kedalam suatu acara yang harus . atau· perkara yang harus diproses mereka harus tunduk didalam KUHAP, jadi mereka ada Undang-undang masing-masing tapi kalau sudah rnasuk dalarn suatu perkara mereka harus tunduk kepada. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Nah, ini oleh karena itu kalau kita lihat Pasal 28, 64 yang tadi juga sejarahnya diuraikan juga oleh Pak Awaluddin ini juga sedemikian pula akan tetapi begitu rupa terus dikembarigkan rnaka Pasal 28; 64 menjadi dilembagakan, ini ·sUe tu hal yang harus kita lihat kembali. Nah, ini barangkali bukan di Undang-undang Kepolisiannya terutama nanti didalam KUHAPnya mana apakah memang kita akan memisahkan. secara tegas antara penyidikan d dan penuntutan atau memang mau dicampur begini saja, terserah dari pembuat Undang-undang tentunya,)tu yang kedua.

Yang ketiga, mengenai Undang-undang Pidana Khusus, kalau di Belailda itu kita sudah jelas mengetahui ada didalam konstitusi mereka bahwa semua ... itu diatur dalam ver.... ltu didalam Undang-undang Dasar mereka, memang ada kecuali ditentukan lain. Jadi, semua itu ada didalam .... Loh kok kenapa ada Undang-undang Tindak Pidana ekonomi di luar, ini lalu menjadi masalah, ini menjadi penelitian saya di Belanda, kenapa sudah ada didalam KUHAP kok ada Undang-undang Tindak Pidana .Ekonomi di fu.ar, saya temukan jawabannya bahwa didalam perekonomian itu banyak seklai atau cepat sekali dinamismenya, sekarang diperbolehkan besok tidak boleh lagi atau sebaliknya, oleh sebab itu kalau ini dimasukan kedalam KUHAP, ini akan merusak sistematik daripada KUHAP itu, jadi adanya Undang-undang khusus itu bukan sekedar untuk memudahkan praktek para praktiksi, para penegak hukum akan tetapi ada alasan-alasan yang mendasar. Nah, ini alasan, ini tidak kita temui di Indonesia. Bangyak sekali undang-undang khusus sehingga apa yang terjadi saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, itu negatif dari pada banyaknya ketentuan diluar KUHP itu, dan kita mengetahui di luar KUHAP sekaligus mengatur hukum acaranya dan kebanyakan menyimpang daripada asas-asas yang ada didalam KUHP itu sendiri maupun KUHAP itu sendiri, alasannya apa kebanyakan

ARSIP DPR RI

14

alasan adalah untuk memudahkan penegakan hukumnya padahal bukan tidak boleh dilakukan hal demikian, penyimpangan-penyimpangan itu justru menambahkan pelanggaran hak asasi manusia, untung sekarang sudah dicabut didalam undangundang supransif dulu seorang itu boleh ditangkap, ditahan satu tahun tanpa ada perpanjangan dari bahaya yang menahan, menangkap yang menahannya itu.

Nah ini saudara-saudara bahwa dalam hal demikian, dan ini serin~J terus terjadi seperti pernah terjadi dalam suatu seminar,· mereka paranormal menghendaki adanya undang-undang khusus tentang santet, mereka minta ada peradilan khusus tentang s·antet, yang saya katakan adalah siapa hakimnya, hakimnya ya yang mengerti santet seperti saya ini katanya begitu. Nah inilah, jadi kecenderungannya semua ingin ada undang-undang khusus, undang-undang khusus, padahal ini nanti akan menjadi suatu hal yang tumpang tindih. Nah, seperti tadi eriaknya kalau saya belakangan ini mengenai asas, dalam buku 100 tahun ... di Belanda pad a tahun 86, nah itu satusatunya kebanggaan kita orang Indonesia yang nulis yaitu Prof. Umar Senoaji ada didalam buku itu, dia mengatakan kodifikasi itu bukan sekedar kumpulan ketentuan yang boleh atau tidak boleh akan tetapi juga berisi asas-asas umum didalam hukum tersebut. Jadi KUHP, KUHAP bukan sekedar kumpulan norma-norma apa yang boleh apa yang tidak tapi juga berisi asas-asas, ini yang harus diketahui oleh semua orang, tentunya lebih harus diketahui oleh para Sarjana Hukum. Nah ini dadalam Rancangan KUHP ini saya titip nanti kalau bapak~bapak juga Pansus didalam Rancangan KUHP, aneh, didalamnya itu berisi juga mengenai kalau asas juga harus tetapi teori-teori didalamnya itu. Ada kalau mengenai percobaan nanti coba deh · bapak-bapak lihat subyektif, obyektif, teori itu ada disitu, tujuan pempidanaan adalah ini ... ini .. loh ada disitu, apakah itu asas/ saya kira itu bukan asas, maka itu saya katakan kalau memang itu nanti diterima didalam KUHP buabrkan saja fakultas hukum, tidak perlu itu fakultas hukum cukup mempelajari KUHP dan laksanakan saja, nah ini suatu hal yang mungkin akan terjadi. Karena apa, suatu contoh umpamanya seperti tadi diuraik::m mengenai penangkapan, penahan dan sebaginya, itu upaya paksa yang memn;'1g diberikan undang-undang kepada para penegak hukum ini, mengapa/ karena disamping kita memberikan itu kita menganut asas free ... of innosence, oleh karena itu upaya paksa ini harus limitatif diaturnya itu. Dengan demikian maka pelaksanaan dari upaya paksa jangan sampai melanggar ketentuan itu, sudah diberikan secara limitatif harus disitu. lngat saja peristiwa Miranda di Amerika itu juga tentang harus ditepati apa yang ada didalam undang-undang. Jadi barangkali kalau saya, sekali lagi karena tadi dari pak Awaluddin mengenai perijinan tidak tahu mimpi saya itu memisahkan antara perijinan dengan penegakan hukum. sehingga perijinan SIM, STNK, Trayek serahkan kepada DLAJR tapi ada dijalanan untuk apakah·t.imbangan ini, ini adalah polisi, jadi jembatan timbang itu adalah polisi bukan DLAJR ini niimpi saya bisa diterima tidaj tahu.

Nah, ini barangkali hal-hal yang tadi yang sudah, jadi saya cuma hanya nambahin sana sini saja. Nah sekarang mengenai Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Pertahanan Negara. Yang paling penting sekarang adalah falsafah masing-masing itu, ini harus lebih jelas, seperti tadi kan sudah dibedakan itu keamanan dan pertahanan apa, soalnya bukan kalau kita falsafahnya tidak mengetahui dengan benar ini dampaknya luas sekali. Kalau pertahanan negara itu mempertahankan negara orang yang akan merusak musuh bagi mereka musuh itu kill or to be killed ini pertahanan negara, jadi larinya nanti sampai kearah sana kalau kita tidak dengan jelas memberikan falsafah tentang apa itu pertahanan negara, falsafah daripada keamanan dari keamanan itu sendiri. Kalau kemanan seperti tadi diceritakan bukan membunuh penjahatnya akan tetapi menghilangkan kejahatan didalam masyarakat. Oleh karena itu kita harus tahu ini sampai sejauhmana , ngeplak ya ngeplak tapi itu adalah untuk anakku, membunuh ya membunuh dengan hukuman mati tapi yang dihukum ini adalah anakku, beda dengan pertahanan negara kamu mau merusak 'dar' mati sudah tidak ada hak asasi manusia itu sebenarnya sudah tersampingkan disitu, ini satu hal yang barangkali harus dengan teliti nanti kita bisa memisahkan antara pertahanan negara dan keamanan.

Dan sejauh ini pelanggaran-pelanggaran keamanan itu sudah ada yaitu didalam KUHP. Nah, maka itu sayaingin juga didalam nanti juga KUHAP bukan lagi kejahatan terhadap keamanan negara, jadi seolah-olah negara itu tidak aman, banyak pencuri

ARSIP DPR RI

15

dan sebagainya, bukan begitu. Jadi, pasal-pasal untuk membunuh Presiden, untuk memberontak 1n1 saya golongkan sebagai kejahatan terhadap kehidupan ketatanegaraan. Jadi keamanan itu keseluruhan kenianan yang dalam KUHAP itu menjaga. keamanan. Nah,untuk Bab tertentu itu tidak disebut sebagai keamanan negara tetapi sebagai kehidupan ketatanegaraan, inipun nanti juga berdampak juga a tau. dampak dari pemisahan pertahanan dan keamanan negar ini. Ole~h karen a itu barangkali itu jjuga didalam Rancangan Undang-undang Kepolisian masih harus kitalihat lagi apa betul sedemikian rupa luasnya pertahanan negara itu sampai ada yang konvensional, non konvensional dan sebagainya sehingga dengan demikian kita mumpung sekarang itu kita membuat sesuatu didalam reformasi ini, kita harus tegas apa fungsi daripada TNI, apa fungsi dari Kepolisian, ini saya tidak meng·gulang lagi akan tetapi ini harus ada ketegasan didalam kedua Undang-undang ini, belum lagi

· dengan sinkronisasi dengan yang lain, umpamanya sekarang mengenai buku-buku yang mengadung komunisme dan sebagainya, ini dulu Kejaksaan apa iya masih terus kejaksaan yang melihat hal tersebut, bedanya dengan umpamanya buku..:buku porno dan sebagainya, itu polisi. Tapi kalau mengenai komunisme ini kejaksaan, apa iya ini tidak perlu dilakukan suatu sinkrohisasi. lni saya cum a ingin mengingatkan saja, jadi · jangan sampe banyak undang-undang justru kita itu akan menjadi bingung terhadap banyaknya undang-undang tersebut.

Saya kira. tadi untuk memberikan kesempatan ya waktunya cepat-cepat habis jadi tidak banyak among lagi, tapi saya mengakhiri sampai disini saja.

Assalamualaikum Wr. Wb ..

KETUA RAPAT: Terima kasih pak Loby, sekarang kita minta pak Athar mengisi acara ini sebagai

pembicara terakhir ·

GAMATPOL (ATHAR): Terima kasih Pimpinan. Sebenarnya saya ini agak kecut karena disana Prof-Or, kemudian saya hanya

rakyat kecil, saya Juni tahun 2000 lalu pernah .. Anggota Dewan bahwa UU Kepolisian itu sangat krusial untuk Kepolisian Negara Rl ini, itu Juni tahun 2000 lalu, karena apa, karena Polisi ini selama 32 tahun itu menghadapi dilema yang kontroversial baik yang secara. politis, sosiologis maupun struktural dalam konserlasi perundang-undanganya, ketika Gamatpol berjuang keras bahwa Polisi dibawah Presiden, waktu itu saya juga mengingatkan manakala Polisi langsung dibawah Presiden sebagai kepala negara bukan berarati POLRI ini akan dijadikan alat kekuasaan melainkan POLRI sebagai alat penegak hukum, nyaris belakangan ini akan terjadi, POLRI akan di_adikan alat kekuasaan Presiden tapi kemudian 180 jendral itu bereaksi bahwa POLRI jangan dijadikan alat kekuasaan Presiden dan baru kali ini selama saya mengamati Polisi dari 12 Kapolri itu ada Persatuan Polisi yang selama ini Polisi itu pathol-patholan, artinya misalkan ada jagung dan janggelnya yang kemudian sudah terkupas semua kemudian ada satu deret; yang terkupas tadi itu dipathol sama: jago-jago ini, kemudian dipathol juga oleh jago-jago yang lain kemudian tinggal satu butir dan ini dipathol oleh jagoyang lain, itulah kultur yang terjadi di Polisi, makanya saya ingatkan yang kaitanya .yang masih dibawah Presiden itu kalau seandainya RUU ini sudah ada Lembaga Kepolisian Nasional tentunya Polri tidak akan diintervensi semacam ini karena disitu lembaga Kepolisian Nasional itu jelas memberi pertimbangan kepada Presiden untuk memilih Kapolri, artir)ya menentukan arah kebijaksanaan Kapolri, disini dalam kaitan yang UU. ini, juni yang lalu Gamatpol ini sudah mengajukan RUU Kepolisian sebanyak 50 pasal dan dalam kesemapatan ini ada revisi terhadap RUU Kepolisian versi Gamatpol bukan versi Pemerintah menyangkut Kepolisian Negara sebagai penyidik, Gamatpol mengusulkan ada materi perubahan UUD' 45 hasil BP MPR Tahun 2000 Pasal 25 d, yang belum disahkan agar disahkan DPR sehingga dengan adanya Pasal 25 d itu maka masalah penyidikan dan tindak pidana menjadi wewenang Kepolisian dengan demikian kedepan UU . Kepolisian telah memiliki payung yang jelas daJam fungsi penegakan hukumnya, hal ini menjadikan jelas perbedaan antara Kepolisian dengan Kejaksaan yang tercantum dalam Pasal 25 c, dalam materi perubahan UUD' 45 hasil

ARSIP DPR RI

16

BP MPR Tahun 2000 itu telah dirumuskan Pasal 25 d adalah penyidikan, dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang kedua, menyangkut tugas dan wewenang sebagaitnana tercantum dalam Pasal 14 RUU kepolisian yang dius.ulkan oleh Pemerintah dan pada Pasal 25 RUU yang diajukan oleh Gamatpol kepada DPR khususnya menyangkut kewenangan Polri dalam pelaksanaan tugas bidang pengamanan dan pengawasan orang asing perlu lebih ditegas dalam RUU Kepolisian; karena dalam Pasal 60 dan 60 a, di UU Keimigrasian ini sudah dicabut, sudah tidak diakomodir lagi, jadi bunyinya Pasal 25 a, menjadi "melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah Rl terhadap pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dengan koordinasi instansi terkait" terus b, Pasal 25 ayat (2) "tata cata pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, ditambah dengan kata-kata "dan j" menjadi "tata cata pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i dan j, ditur lebih !anjut dalam PP menyangkut perlindungan HAM, mungkin dalam konteks UU Kepolisian ini tidak tetapi ini nanti bisa diakomodir dalam revisi KUHAP yang dalam kasus KUHP. Didalam melaksanakan tugas pada era demokrasi ini dimarta konflik etnis, kerusuhan masal, aksi mogok kerja, aksi demonstrasi mahasiswa dan aksi demonstrasi lainya begitu tinggi intensitasnya, maka anggota Polri perlu mendapat perlu mendapat perlindungan HAM, atas kepentingan tersebut perlu dicantolkan dalam pasal HAM bagi anggota Polri dalam KUHP, Gamatpol mengusulkan dalam pasal ini mengenai pelindungan HAM yang ditempatkEm pada kelompok yang bunyinya :

Satu, perbuatan seseorang atau kelompok menyebabkan atau rnenimbulkan atau menyebabkan anggota Polri luka ringan pada saat melakukan tunas diancam

. pidana. dengan hukuman penjara serendah-rendahnya 10 a tau selama ·lamanya 20 tahun. ·

Perbuatan seseorang atau kelompok menyebabkan atau menimbulkan atau mengakibatkan anggota Polri lukci berat atau cacat seumur hidup pada saat melakukan tugas diancam pidana dengan .hukuman penjara serendah-rendahnya 20 atau selamalamanya seumur hidup.

Perbuatan seorang atau kelompok menyebabkan atau menimbulkan menga~ibatkan anggota. Polri meninggal pad a sa at melaksanakan tug as diancam hukum~m pidana hukuman mati. ·

Yang keempat, perbuatan seorang atau kelompok menyababkan atau menimbulkan atau. mengakibatkan kerusakan fasilitas kerja atau benda-benda milik Polri dincarn pidana dengan hukuman penjara serendah-rendahnya 10 tahun atau selama-lamanya 20 tahun, selain itu Polri dapat melakukan gugatan perdata kepada yang bersangkutan untuk mengganti fasilitas kerja dan benda~benda lain milik Polri yang dirusak tersebut.

Revisi dan adendum terhadap konsep RUU Pertahanan Negara, setelah mencermati Konsideran dari RUU tantang Pertahanan Negara, Gamatpol berpendapat masih ada m(.Jara TNI yang masih ingin mencampuri permasalahan penyidikan yang menjadi tugas· dan wewenang Polri, Pasal 2 berikut Penjelasan-nya harus dihapus sebab itu bertetangan dengan Pasal 104 sampai 129 KUHP Bab I yang berjudul "Kejahatan, Keamanan Negara, Pasal 2 dalam RUU Pertahanan mengatakan "Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman kovensional dan non konvensional baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri", sementara Penjelasan Pasal 2 berbunyi "yang dimaksud dengan ancaman konvensional adalah ancaman kekuatan bersenjata lawan yang antara lain berbentuk invasi, agresi dan serangan terbatas" yang dimaksud dengan ancaman non konvensional adalah ancaman ancaman kekuatan bersenjata maupun tidak bersenjata terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dan sumber kekayaan negara yang antara lain berbentuk pembrontakan gerakan separatis, terorisme, irnigran gelap, bahaya narkotik, penangkapan ikan secara legal, bencana alam, pengerusakan lingkungan dan bajak laut, padahal Pasal 2 berikut Penjelasan ini sudah diatur dalam KUHP Bab I yang berjudul tentang kejahatan Kemanan Negara sehingga tidak perlu diatur kembali dalam RUU Pertahanan.

ARSIP DPR RI

17

Pasal 10 ayat (3) Sub c, dimana TNI bertugas menjalankan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menjalankan operasi militer selain perang, itu nanti bisa menympang sebab pada Penjelasan huruf c yang dimaksud operasi militer selain perang antara lain operasi militer menghadapi pembrontakan, gerakan separatis, terorisme, imigran gelap, bahaya narkotik, penangkapan ikan secara ilegal, bencana alam, pengerusakan dan bajak laut, oleh karena itu Gamatpol mengusulkan agar Pasal 1 0 ayat (3) huruf c, itu diu bah menjadi "menjalankan operasi militer selain perang dalam hal penanganan civicnisifa, sementara dalam penjelasan yang berbunyi yang dimaksud dengan civicnisifa adalah menolong korban bencana alam atau kerusakan akibat alam, ini nanti sangat berbahaya kalau seandainya pasal ini akan tetap dicantolkan dalam RUU Pertahanan, jadi nanti akan seperti lembaua kokamtib, laksusda, akan timbul lagi dengan wewenangnya mereka akan berusaha menangkapi terutama Ketua Gamatpol, terima kasih. ·

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Athar, dengan demikian semua pembicara yang kita minta

membantu pada malam ini sudah berbicara sekarang, kalau masih ada yang ingin berdialog mendalami untuk kebaikan, kita masih ada waktu 45 manit, sekarang mohon supaya yang mau bicara itu mendaftarkan diri, jadi sesuadh pertanyaan ini kepada bapak-bapak empat ini mohon disebutkan khususnya diminta jawaban dari bapak siapa, supaya sementara bicara itu ada perhatian khusus dari yang kita mintakan jawabanya itu, Pak Panda silahkan.

F.PDIP (PANDA NABABAN): Terima kasih Pimpinan. Saya mungkin menyimpang dari konteks dari keseluruhan yang dibicarakan

tadi, sebenarnya sangat sederhana dingin pandangan karena dalam RUU itu juga ada faktor usia, jadi disitu 58 tahun kemudian diperpanjang setahun dan sebagainya, tetapi yang menjadi pertanyaan saya buat Pak Awalloeddin, kondisi sekarang dan kedepan yang ideal Polisi itu pada usia berapa sebenarnya terutama Pati-nya atau jenderalnya, saya punya pengalaman kebetulan juga jadi wartawan di Kepolisian, satu ketika ada koserse Toleg Ibrahim yang masih enerjik muda, pensiun kemudian satu ketika saya ketemu dia di Sari Pasifik sudah komisaris dari seorang anak cina muda mendampingi dan masih segar fres, kemudian kalau tidak salah Sibarani yang kualitasnya cukup tinggi terpaksa harus disimpan di Bangkok mungkin interpol dimanfaatkan orang sana, jadi ban yak saya lihat ini periode-periode 10-20 tahun yang lalu, sekarang apakah kerana disatu fihak saya juga pernah mempelajari reserse itu makin lama makin betulbetul makin matang penciumanya, kemudian ada pemikiran kenapa tidak 60 tahun, kalau kita lihat sekarang Jaksa Tinggi pensiunya itu 60 tahun, kalu kita lihat itu Ketua Pengadilan Tinggi itu 60 tahun, tapi Kapolda itu 55 tahun, jadi ini satu fihak, padahal membuat seorang jenderal ini miliar ini kalau kita hitung uang, dari pengalamanya, sekolahnya, pendidikanya, argometernya itu miliar, jadi ini juga barangkali bisa diberikan gambaran ke kami dan idealnya usia berapa sehingga kalau kita lihat juga kalaupun ada bah an dari Gamatpol ini piramidanya itu juga masih lancip, masill· ideal, itu saja yang dari saya Pimpinan, pertanyaan sederhana saja mengenai usia ini, terima kasih.

KETUA RAPAT: Yang kedua, Pak Astawa.

F.TNI/POLRI (DRS. I KETUT ASTAWA): Yang· kami hannah. Pimpinan, Bapak Nara Sumber, Bapak sekalian yang kami

hormati, perkenankan kami memohonkan beberapa penjelasan pada para nara sumber, pertama menyangkut mengenai keanggotaan dari Lembaga Kepolisian Nasional, menurut pendapat bapak siapa yang sebaiknya untuk menjc:tdi anggota Lembaga Kepolisian Nasional supaya dia mampu melakukan tugas-tugas bagaimana yang telah diberikan dalam TAP VII, kemudian sebagaimana penjelasan bapak, bahwa tidak ada seorangpun boleh mengintervensi soal penyidikan kepada Polri apalagi

ARSIP DPR RI

\• I 18

instansi lain bahkan atasan daripada penyidikpun tidak bisa, soalnya penyidiklah yang bertanggungjawab atas penyidikan yang dia lakukan, berkenaan dengan itu kita men9etahui bahwa Kapolri itu berada dibawah Presiden, Kapolri bertanggungjawab kepada Presiden atas pelaksanaan tugasnya, mohon penjelasan dalam pertanggunganjawab ini menyangkut soal penyidikan bagaimana, kemudian tadi kita dengarkan saran dari Gamatpol, kami berterima kasih menyarankan adanya perlindungan terhadap Kepolisian, hal ini sering menjadikan bahan diskusi pak tapi akhirnya ada yang berpendapat difihak lain bahwa perlindungan Kepolisian memang diakui adalah satu kaki dikuburan dan yang satu dipenjara, oleh karena itu memang perlu perlindungan, permasalahanya adalah kalau diberikan satu aturan khusus dalam satu perundang-undangan Kepolisian, timbul apakah ada Polisi itu merupakan warga negara yang spesial, mohon penjelasan bapak bagaimana secara teori supaya apa yang kita inginkan untuk memberikan perlindungan kepada Polisi itu bisct, difihak lain juga bahwa sebenarnya walaupun dia Polisi dia adalah equal dengan warga negara yang lain, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, sekarang pembicara ketiga Pak Happy Bone, silahkan.

F.PG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS) Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pertama izinkan saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak

Awalloeddin, Pak Sacipto dan Pak Loby Lukman serta Pak Athar, saya kira saya sangat tersentuh dengan katakanlah semacam himbauan atau himbauan menepuk pundak dari Pak Sacipto Rahardjo tentang perlunya adanya roh atau jiwa didalam RUU ini, kemudian tadi ditegaskan lagi oleh Pak Loby Lukman bahwa yang penting adalah falsafah atau gronslah atau filosofi, apa itu Polisi, apa itu pertahanan, ingin saya saya sampaikan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sacipto dengan Pak Loby Lukman tentang persoalan asas atau juga tentang masalah filosofi dari dua terminologi tadi itu, tapi persoalanya adalah seringkali kita punya kesulitan kalau kita mencoba mengimplementasikan asas didalam RUU ini adalah antara tataran yang sifatnya filosofis dengan tataran yang sifatnya katakanlah implementasi operasional, tataran operasionaL saya kok khawatir :cok jangan-jangan konsistensi antara ini kemudian agak terganggu, contoh misalnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Astawa tadi tentang perlindungan terhadap Kepolisian saja misalnya, saya barangkali pernah menyampaikan juga mengutarakan kepada kawan-kawan ketika Komisi I datang ke Kalbar baru-baru ini, itu komisaris bes~r ~udwig Kapolda Kalbar mengatakan bahwa Polisi anak buahnya itu tidak berani untuk berdinas kalau tidak mendapatkan perlindungan dari rakyat, kemudian mereka juga berdinas tetapi meraka tidak mau menggunakan seragam polisi, jadi saya melihat ada semacam kontra produktif antara tataran filosofis dengan tataran operasional yang dimaksud tadi itu, oleh karena itu bagaimana ini, kita mencoba memediatori supaya tataran filosofis dengan tataran operasional ini nanti nyangkut, yang saya khawatirkan nanti adalah tataran filosofis tetap seperti itu tapi ditataran oprasionalnya ternyata centang prenang, ir1i persoalan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sacipto Rahardjo dengan Pak Loby Lukman terutama.

Kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Sacipto tentang asa kerakyatan dan asas profesional, saya masih agak bingung disini bagaimana kita mau ngukur parameter dari asas, ini asas kerakyatan, ini adalah asas profesional, satu sisi tadi dikatakan bahwa katakanlah sumber mata air polisi ini adalah rakyat dan apapun yang dilakukanya itu adalah dia mengacu kepada apa kepentingan rakyat, tapi disisi lain ketika bicara tentang asa profesional kita mengakui bahwa polisi itu adalah sipil bersenjata, yang menurut pandangan saya ketika dia melakukan action operasional pada waktu itu akan kesulitan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kekerasan, bagaimana dia mencoba membatasi itu dan kemudian bagaimana dalam RUU kita mencoba menyusun aturan main seperti itu, karena menurut pandangan saya ini bukan

ARSIP DPR RI

19

persoalan yang mudah atau semudah membalikan telapak tangan, sangat sulit ketika kita mwncoba menjabarkanya ditingkat operasional, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, lalu yang terakhir Pak Slamet Supriadi, kami persilahkan.

F.TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Nara Sumber yang saya hormati, ibu dan bapak sekalian, izi 1kanlah kami

untuk mohon penjelasan dari para nara sumber, yang pertama tentang kaitanya dengan UU Pertahanan dengan TAP MPR Nomor VII, terutama menyangkut tugas bantuan TNI terhadap Kepolisian dalam bidang keamanari ataupun bantuan Kepolisian terllndnp TNI didnl;un l<cncl~wn clmurnl, sJya tujul<an l<cpada Gap[al< Awalloeddin maupun Pak Loby Lukman, menurut bapak ini bagaimc;~na kaitan ini dengan apa yang pernah disampaikan oleh Menhan bahwa ini menyangkut masalah daerah abu-abu yang tadi juga disinggung oleh Pak Awalloeddin, status TNI dalam membrikan bantuan kepada Kepolisian ini kita masih belum ada aturanya yang mengatur ini, ol~=h karena itu dalam TAP VII MPR ini diamanatkan supaya dijabarkan dalam UU, padahal ini sekarang yang sangat mengemuka didalam menghadapi tugas-tugas keamanan negara, oleh karena itu kami mohon pendapat bapak sebaiknya bagaimana untuk ini apakah kita merujuk kepada metamorpose dari PP Nomor 16 Tahun 1960 yang mustinya landasan hukumnya kita rubah kemudian sehubungan dengan UU Pertahanan ini masih belum dibentuk, demikian juga kaitanya dengan bantuan Kepolisian terhadap TNI dalam keadaan darurat.

Sehubungan dengan itL' juga, pertanyaan saya yang kedua kaitanya dengan status Polisi, Polisi didalam keadaan damai apabila kita hadapkan dengan kejahatan terhadap keamarian negara apabila kita menghadapi ancaman yang sifatnya separatisme, pemberotakan dan lain sebagainya, Polisi 1tu kombatan atau non kombatan karena bisa $aja pemberontakan yang kelihatanya muncul dari dalam negeri pada dasarnya dia sebetulnya sudah di kedalikan dari luar negeri, oleh karena itu kejahatan negara yang menyangkut masalah pemberontakan, sparatisme, seyogyanya ini termasuk menjadi\vewenang siapa unsur kombatan ataukan non kombatan.

Kemudian yang ketiga, kepada Pak Loby Lukman dan Pak Athar, walaupun Pak Athar tidak menyinggung tentang penyidik dilaut maupun diudara, memang sesuai KUHAP, Polisi adalah penyidik tunggal pak, sekarang kita memahami bahwasanya masalah pencurian kekayaan laut kita itu, termasuk pelanggaran wilayah ini sekarang masih sangat mengemuka, memang sistem-sistem dinegara-negara itu berbeda-beda yang menangani masalah pencurian ikan secara ilegal dan sebagainya, kejahatan dilaut itu ada yang ditangani oleh TNI-AL, ada yang ditangani oleh kepolisian tapikan menggunakan dasar hukum, kita sudah membacanya dari pak Athar ya yang dari gamatpol mengingatkan bahwa kita dalam masa transisi ekonominya masih belum mampu untuk mencukupi misalnya polisi diberikan kewenangan utuh seperti penyidik tunggal dilaut didarat dan diudara ini bagai mana untuk mengatasi kekosongan dalam penegakan hukum ini apakah kita biarkan sementara dalam hal ini Tni Angkatan Laut tetap menangani masalah pelanggaran yang dilaut itu apakah kita berikan polisi berikan wewenang dana apa sepenuhnya sebab dengan adanya ini baru saja kemarin tiga bt!lan yang lalu Polri itu mengajukan semacam anggaran tambahan untuk rnemperkuat armada kapnlnya termasuk udaranya tapi mengajukannya juga dua alternatif tapi total seluruhnya 3,6 triliun didalam situasi ekonomi seperti beginikan rawan sekali oleh karena itu dari segi efisiensi menurut bapak itu bagai mana ya, sebaiknya apakah sementara Negara belum mampu TNI Angkatan Laut ciiberiknnkepercaync:m sepenuhnyn meiCJksnnnkCJn ini waiCiupun ini secara hukum lternasional memiliki dasar hukum yang kuat ataukah TNI Angkatan Laut diberikan wewenag seperti PLS sebagai penyidik kepolisian diberikan kewenangan kosekwensinya meruball kepada UHP yang ada demikian pak pertanyaan saya terima kasih.

ARSIP DPR RI

20

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Slamet Supriadi, dengan demikian lengkaplah empat penanya

yang terdaftar sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaannya dan sudc:1h menyebut juga kepada siapa yang atau siapa yang diharap memberi jawaban saya fikirmungkin bisa tempuh cara ini silahkan menjawab menurut urutan pembicara tadi dari tua atau muda begitu, kalau bisa begitu ya Pak Awaludin lebih dahulu baru Pak Seta Raharjo terima kasih.

AWALOEDIN DJAMIN : Terirnakasih Bapak Ketua saya pikir dikembalikan kepada saya, pertarna NU ini

untuk apaan sih untuk puluhan tahun kedepan paling kurang 10 tahun kedepahan lah untuk 21 besok itu sudah lain lagi, ini kesatu RUU ini.

Yang kedua pertanyaan Pak Panda yang, Bapak lbu sekalian saya pertahuntahuin pengurus International souses kerja sotion (yang membahas umur manusia) dunia sekarang dunia perlunya Ejing Population, Jepang Everes ecitus dalam 41 keatas Malaysia tetangga kita sudah 74 wanita lebih tinggi lagi di dunia Indonesia juga tinggi lagi sekarang Jogya lebih tinggi, jadi kita melihat itu,seratus tahun lagi hukumnya PO,PD orang kita itu sekarang ada ejing kitakan tahu lebih tua lebih sehat karena gizi, jadi oleh karena itu Produktif egh sampai berapa jadi beban souses crity bangsa itu didunia ini, jadi sayamisalnya pensiun persis 45 tahun sekarang sudah pensiun beberapa tahun sudah 20 tahun saya pensiun, jadi oleh karena itu jadi polisi ABRI itu enggak konsekwen Undang-undang keprajuritanpun sudah merumuskan sekian tahun yang lalu walaupun 55 pensiun ABRI itu dapat diperpajang 60 tahun tidak pernah dilaksanakan 55 pas keluar kita jadi itu bagi semua tapi bintara-bintara lebih celaka lagi 48 tahun polisi itu pebarisan iterigator yang baik di AURI menjadi montir yang baik pensiun umur 48 tahun karena Undang-undangnya begitu jadi saya bersependapat dengan Pak Panda buat Pati 60 tahun dan dia sudah sakit-sakitan ya dia buta dan lainlain, tapi kalau dia sehat 60 tahun begitu, jadi Polri itukan kalau angkatan darat untuk perang kedepan fisik hebat supaya yang tua-tua kebelakanglah Polisikan enggak begitu, AURI juga begitu motir-montir itu maka ini juga pisau Bintara harus ':ertinjau itu, jadi menurut pend a pat saya di Polri sebelum kita mencapai Jepang 60 tahu l saya pikir usia yang wajar.

Yang ketiga yang tentang ini yang dialami Bitaranya 55 karena dia bersepakat untuk mecari propesi lain jaman saya Oiputi Kapolripun sudah ada terlatih Bintarbintara itu latih bukan dikasih MPP biasa supaya dia masuk BLK,BLK kalau dia tamat bisa bekerja ditempat-tempat lain sudah ada. pad a saya hilang lagi, jadi negara ini ada hilang tibul hilang timbul bahkan dulu Pamen-pamen yang mau pensiun diberikan managemen supaya dia bisa usaha sedikitlah,dia habis berhenti besok loyo begitu kalau jadi Satpam dari Polisi itu celakakan kalau misalkan yang lain-lain bisa terus bekerja, jadi 60,55 ada dua ;nasudnya, Polri sekarang kurang sekali masuknya kurang bocornya banyak pensiun itu kan susah ngisinya kapan ucapan Gusdur 600 ribu itu tahun 2000 apa tahun 3000 kali tapi kalu masuknya itu tambah keluarnya itu stop iyakan maka jumlah Polri bisa segera mendekati rasio 1 berbanding 800, 1 berbanding 150 sampai akhir mudah-mudahan manjadi 1001 berbanding 400 atau 350 ini Population rasio sekarang bocornya lebih besar dari masuknya.

Tentang lembaga kepolisian Nasional yang ada dalam TAP MPR itu yang jelas baru mengusulkan Kapolri yang penting rumusan fungsinya apa, tiap fungsi diperlukan Anggotanya kalau dia juga mengawasi dan segala macamnya karena itu fungsinya belum dirumus, undang-undangnya belum ada jangan nanti angkat orangnya dulu fungsi enggak jelas saran saya jelas fungsinya dulu kalau hanya mengusulkan Kapolri sekali 5 tahun dia ber'apat iakan fungsinya jelas mengawasi dan memberikan yang lain lain memberikan policy apa namanya petujuk-petunjuk saran-saran dan kamarnya begini ini Presiden dia disamping sini Be advice report ini Presiden ini Kapolri itu saran saya gambarnya yang sudah saya katakan, selajutnya tadi dikatakan penyidik itu

1 penyidik namanya bagaimana wewenang atasan dan rumusan ucapan saya itu

,\' rnencampuri enggak boleh tangkap si A enggak boleh juga lepaskan si A enggak boleh juga itu sudah kemampuan Anggota Polres misalnya dia kataka Beck up opration memberikan bantuan teknis atau bantuan orang tapi dia tetap dia dibawah situ

ARSIP DPR RI

21

misalnya Laboratoruim dia enggak punya makanya laboratoruim cari Mabes yang ada sekarang ini dan berapa daerah di negara-negara yang maju misalnya yang setingkat Polres itLI mini cramlet untuk sidik jari untuk telapak kaki segala macam sudah ada disana kita masih terbatas sekali, jadi kita bisa Reserse saetifik regition yangcanggih sekali, oleh karena itu tadi penyidikan kita harus cuali five reserse saetifik regition kita bangun di mega mendung reserse Bin tara reserse Perwira reserse terus di ... Bapakbapak lbu sekalian di Polri betahun-tahun sudah membahas apakah Polri kita seperti angkatan darat angl<atan perang mempunyai kecabangan namanya Alterleri, lnfantri, Kapeleri dan lain sebagainya di Polri enggak dipakai kecabang tiadak berarti specialisasi yang kajian .... engak boleh, di Malaysia yang kepala CID-nya sheceatdenrain dia jadi kepala polsi atau out ini sistem CID walaupun sedikit tapi peka nangka orang jadi itu daerah penyelidikan enggak boleh Kapolri apa lagi Presiden suruh tangkap situ tangkap itu enggak boleh begitu Presiden suruh tangakap Kapolda begitu undang-undang melarang lebih tinggi Undang-undang dari pada Gusdur tetapi berubal1 olel1 karena itu tadi atau rnenjawab kepada Presiden pertanggung jawaban konsional namanya penyelidikan masih di surat kabar ........ masyarakat tahutapi ada catatan dari pak Lobi juga bukan keprcayaan Polri Polisi didunia ini sudah beberapa orang masuk penjara, saya diwawancara tadi pagi oleh TV Singapura ini presatasi Bimantoro baik enggak dimaksud apa born. siTumi bagai mana ini begini bagai mana istigosah aman enggak, MPR aman enggak persentif tambah kurang orang masuk penjara masa berhasil Polri itu Polisi itu bukan diukur dari kranmige-kranmige, jadi itu ukranya pertangung jawaban Kepolisian dia bertanggung jawab pada hukum yang berlaku jadi bahwa teragis dibawah Presiden dan penyidik, saya pern3h pakar Tri Sutrisno bawa suruh pakai baju Polisi tidak boleh saya bilang pakai baret merah enggak boleh yang boleh pakai baju Polisi penyidik dia bukan penyidik tapi Pangab itu Polri penyidik itu jadi kalau Kapolri menangkap orang itu ksrena dia panqkat penyidik tidak pernah dilakukan itu, jadi ini arti penyidik yang melanggar hak azazi secara sah harus propesional dan mengetahui batas-batasnya.

Tentang tadi dikatakan bagai mana Pasal Hukum Pidana kita ini memang agak lucu bukan hanya polisi kalau melakukan kejahatan ancamannya agak tinggi sepertiga tapi kalau kita yang menjadi korban sam a saja konyolnya di Am erika Serikat ..... . menulis buku hak namanya hak azazi Polisi ini masuk dimana inilah karena sekarang ada hukum pidana yang baru apkapol bisa membom tidak pakai bunUih Polisi dia, karena ancamannya hukuman menyakiti Polisi membunuh Polisi kata pasal itu isinya bukan isi letaknya dalam hukum tindak pidana yang baru saya usul pada Pak Boy Majono itu jangan lupa jadi mati konyol Polisi tap·i .mati dalam tugas, Bapak-bapak lbu sekalian ada ilmu yang belum berkembang di Indonesia apa lagi perlindungannya amat ditiponologi korban orang lihat rampok dia ambiol uang itu isteri yang menjadi korban padahal difikir di negara ini polisi yang jaga bisa mati· anak istrinya bagai mana dinegara-negarapun sudah di perhatikan kitab Undang-undangnya di Australi ada ....... tentang ad kosi Power Undang-undang dibatasi undang-undang pasal juga ada itu dalam disprication bukan yang berat-be.rat mendamaikan menagkap orang buakan dimana-mana itu di Arnerika Serikat misalnya kalau musim panas di pantai itu kita terlambat setengah menit ditangkap Poli.:;i mobilnya tapi kalau musim dingin kita berhenti lima hari enggak apa-apa dia kalau keadaan begini enggak polisi tidak akan tangkap dipantai musim dingin itu es diganggunya oleh polisi tapi kalu musim panas turis apa rame orang telapak ia tangkap itu, itu pernah diberikan kepada polisi tadi kata Pak harto macet lampu merah boleh maju, wewenang kepolisian itu tentang bantuan TNI Polri ya bantua apa polri pada TN! maaf kepada menteri kita yang terhormat yang ngeri itu kita sendiri jelas permainan itu Undang-undang yang berlakupun sekarang keadaan bahaya kita tertib sipil Undang-undang yang baru itu keadaan biasa ya polisi, tapi kalau polisi sekarang pun ten tara yang bisa membantu lapangan sepa k bola ramai orang presentif namanya jaman belanda pun sudah ada militer bestam b11kan baru ini apalagi keadaan darurat sipil mapolri bertanggung jawab TNI diperbantu <an dibawah komando polisi, kalau keadaan Militer polsi tunduk pada komandan militer rakyat semua diatur militer tru~-ruksipil bis-bis mau dipakai dia begitu, jadi begini kita karena ko ribut amat orang s.udah lama pertahanan keamanan atau polisi kita ja·ngan memperbuat sukar ini enggak ada masalahnya sebenarnya · itu sekali lagi yang

ARSIP DPR RI

I

I' i '

22

mengatur Undang-unc:lang nya itu keadaan bahaya perbaiki Undang-undang yang namanya sekarang keadaan bahaya yang saya tahu dihapuskan tehnik sipil keadaan biasa karena khusus bikin bingung lagi itu kalau ditahan diproses saya setuju sekali apalagi bahaya dalam Undang -undang itu RUU yang ada itu karena saya nara sumber dengan Pak Loby juga dengan Saidiman itu aneh itu perlu persetujuan dengan DPRD pemberontak daerah kabupaten bagia mana keseluruh DPRd setuju dia ini Undangundang yang ada presentlow yang enggak pernah dilaksanakan selama Soeharto era itu jadi kita itu surat rumah-rumah tanpa menyempurnakan yang ada ini sebenarnya DPR itu Undang-undang yang ada itu lemahnya dimana kita menyempurnakan yang kurang baik yang selama ini bikin-baru, bikin baru tambah pusing demikian juga tadi dikombakan, begini saudara ini sejarah bersam repolusi fisik Polri menyatakan dirinya kombakan boleh dihancurkan oleh musuh iakan pada dibunuh semua Polri sehingga kerja sama Belanda dianggap ko pengakuan kedaulatan kita bukan kombatan ada konfresinya kalau misalnya kita hadapi pemberotak bukan perang terhadap musuh kalau ada keluar negeri itulah keadaan darurat kita dibawah komando terus terrjadi permestado SOB kalau sekarang itu saya sebagai staf cown yang mengirim pasukan kckampunngnya saya celaka enggak Brimob kirim kesana dibawah komando yakni dibawah komando kabarnya kodinasi dewan memang itu keadaannya sudah pernah berlaku di riegara ini itu saya fikir kita terangkan dengan jelas taci menyakup wewenang tanggung jawab enggak prosialisme kita lihat teori, subpersi, diportasi, sabotase ini mengkin dari luar begini pak ini jabatan Kapolrikan pernah Jaksa Agung kebakar kok kartika plaza kebakar juga dataqng wakil Gubernur. ..... pelan-pelan pak kita periksa dulu itu kita kesalahan kita subpersi sabotase, intertrasi tercermin cer of crain begitu Jatar belakangnya apa itu politicel becel multivision maka dia diponis of crain mati di bunuh bisa kriminal biasa motif ekonomi sosial itu juga bisa muti politik kernudian kita kurang polit kormatif teroris adalah polit kormatif jadi ini juga saya terangkan akhirnya adalah tentang angkatan laut kok waktu enggak ada yang masuk maka saya berdiri di Kopolr'1 bukan lubang untuk orang perikanan ah makalah masuk angkatan laut. begini bapak sekalian tatwn 50-han polisi punya kapal 500 ton ada sejarah jadi ABRI itu saya Pak Harto dan Habibie membuat kapal dua buah 400 ton buatan Jerman. Habibie minta Bapak Wang PT. PAL baru nih, baik kita bawa kesini keluar memelihara PAL bagai mana aja toh tempat kapal itu dibawa ke Surabaya di asen1bling say a berhenti jadi Kapolri ... dikasih dari angkatan I aut saya hadir dari mula desain kapalnya kirim anggota saya ke Jerman untuk latihan kapal orang Jerman yang super serah terima dari Habibie kepada Tri, Tri kepada Kasendat ko ini jadi begini, sampai sekarang dapat 39 kapal Eropa timur dikas.ih juga yang dua sama kitadikasih juga yang dua sama kita apakah mampuh setelah kita punya enggak punyanya, Suc.lorno empat kawan saya panggilnya Dom juga tapi ya dapat uang dari Bapenas untuk beli kapal motor boat katanya, jadikalau di Indonesia besar ya Dom saya bilang ya motor boet aja deh. ini fakta sejarah di Maluku bisa punya kapal, ini soal penegakan hukum di lnul terqnntunq runyn i'lJli'l tidak. karal biasa bisa menangkap penyelundup di laut itu porsi diserat1kan pada polisi di proses kejaksaan itu, berlaku sejak Hindia, Belanda, tapi saya enggak kebertan asal ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab ABRI mau pegang di laut silahkan kalau mahal kapal perang untuk nangkap ikan saJa dan kruser kenapa enggak kapal induk saja kita bicara efisiensi dong, cepat pakai heli bet kejar helikoter jangan sampai jangan sampai mati sret ketangkap, ini bukan soal apa soal managemen mampu punya apa enggak selama enggak punya ya silakan, bea cukai pun tak cukup bagai mana sekarang ini tak punya kapal bebastuh yang penduduk Korea, Taiwan menangkap ikan kita miliaran pertahun habis mau apa, jadi kitabicara ini sekarang apa besok, besok itu ini adalah jelas penyelundup apa tidak, pencuri apa tidak tangkap tangan siapapun boleh jangankan AURI, PELNI pun boleh, penagkap ikan pun boleh, jadi di negara kita Bapak-bapak lbu sekalian punya kejelasan, punya wewenang punya profesionalisme dalam bidang itu ini tanggung jawab titik, jangan kaya dahulu namanya panca tunggal rakyat dengar enggak semua kuasa tidak ada yang tanggung jawab boleh kuasa wewenang tapi harus tanggung jawab dan frofesional dalam bidang itu kapan .... Menjadi penyidik silahkan juga kalau rnenjadi penyidik sekolah lagikan tambah lagi penyidik angkatan laut nanti.

ARSIP DPR RI

Jadi saudara-saudara sekalian saya katakan dibuat besok, buat RUU ini kita tentu karena saya dalam keadaan sekarang jadi besok adalah yang lebih teratur sekian terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA: Terima kasih Pak Awaloedin, barang kali Bapak-bapak lain masih merasa perlu

menambah jawaban yang sudah diberika oleh Pak Awaloedin dipersilahkan Pak Cipto.

SUCIPTO RAHARDJO : Sedikit saja Bapak Pimpinan,jadi ada pertanyaan mengenai azas

danemplomentasinya jadi posisi dari azas dan eplomentasi dalam arti peraturanperaturan itu memang berbeda azas itu buka peraturan dan peraturanitu sendiri juga tidak memut azas-azas,jadi kedua-duanya tidak mempunyai fungsi yang berbeda jadi kita tidak perlu merisaukan antara azas dan eplomentisinya itu yang berbeda karena masing-masing mempunyai tempatnya sendiri.

Mengenai Profesionalis111e jadi profesinalisme itu memang sangat diperlukan sekali dalam tugas kepolisian karena kalau tidak ada profesionalisme maka tidak ada standar dan sebagainya untuk mengukur apayang hrus dikerjakan oleh polisi,nah masalah kerakyatan ini masalahnya ini lebih luas jadi artinya kita tidak bisa mempertentangkan antara profesionalisme dan kerakyatan karena kerakyatan itu mempunyai prisif-prinsif yang sudah saya kemukakan tadi dan itu tidak harus bertentangan berhadapan dengan masalah profesionalisme saya kira itu yang saya bisa saya kemukakan, terima kasih.

AISYAH AMINI (WAKIL KETUA/FPPP) : lerima kasill !Jak Ci!JlO ini !Jill1!Jil1an rnakin rnalam makin dingin jadi terpanggil

untuk kebelakang berikutnya kami panggilkan Pak Loby, silahkan.

LOBY LUKMAN : Barang kali mengenai Filosofi tadi yang akan sulit memang filosofi akan Sl·11it kalau kita terapkan akan tetapi filosofi ini melandasi dari Undang-undang itu ar .inya bahwa umpamanya keamanan, keamanan itu apa filosofinya melindungi masyarakat, masyarakat itu merasa aman tidak ada rasa takut, tapi kalau pertahanan itu filosofinya dalam untuk mempertahankan suatu negara, nah dari situ baru ngarah ke azas-azas itu dan rneme~ng azas-azas yang ada didalam KUHP dan sebagainya itu tidak tercantum seperti begitu rupa tetapi apa yang ada dibalik pasal-pasal tersebut, itu mengenai filosofi dan asas-asas yang merupakan operasional itu, ada satu hal yang barangkali ingin bukan saja untuk disini tetapi untuk seluruh masyarakat kita bahwa penyidikan itu didalam KUHAP sifatnya itu masih inklisitur, ini yang dirusak semua seolah-olah sekarang. penyidikan itu harus diketahui oleh semua orang tidak implisitur masih, oleh karena itu ini terbatas bahkan dari atasanpun tidak boleh intervensi terhadap masalah penyidikCln tersebut, ini S8lu hal yC~ng barangkali banyak belum diketahui oleh rnasyarakat dianggap bahwa kalau menyidik seseorang itu semua harus tahu sampai dimana, boleh diketahui, nah ini sudah dilakukan penyidikan dan mungkin nanti akan sampai kepada penuntutan tapi apa yang terjadi unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak itu rnasit1 dalam area renyidike~n itu sendiri. yang lain barangkali status Polisi. itu Polisi '''('"';'''r' IJdlti!. p!o;tkltf !Jtlk;"' !;;IJd l(:lll;td;tp llillkll lll<lli119 clan sebagainya juga lerlladap pernberontakan dan sebagainya terhadap juga maling-maling ikan itu adalah Polisi, oleh karena itulah Polisi itu bukan penyidik tunggal akan tetapi sentral figur, jadi bukan berarti Polisi yang harus melakukan penyidikan semuanya tidak tapi Polisi sebagai sentral figur didalam KUHAP itu, inipun kalau memang masih mau begitu, ini tergantung dari bapak-ibu yang membuat UU ini, kita kembali saja seperti HIR dulu, LIB Polisi itu adalah ini dulu salahnya itu machisstragh itu diterjemahkan sebagai pembantu jaksa, jadi pak Awaluddin ini pembantu Jaksa padahal bukan begitu jaksa pembantu bukan pembantu jaksa. lni hal-hal yang barangkali harus kita luruskan, dan memang dulu memang terpisah Polisi itu mencari data~data faktual, data yuridisnya ada pada jaksa. Nah, sekarang tidak polissi itupun sudah ada data-data yuridisnya oleh karena menurut saya polisi harus lebih banyak tahu mengenai hukum kalau perlu semua pada

ARSIP DPR RI

:24

tahap tertentu pada tingkat tertentu dia itu adalah Sarjana Hukum,nah ini harus aktif, sedangkan militer pasif, kalau bilang tolong dong saya baru maju, jadi jangan terus wah ini polisi tidak benar saya yang mau maju, apa iya begitu, ini juga tergantung kita, kita itu mau memisahkan itu atau tidak atau tetap saja nanti ada akhirnya apa, akibatnya oran!~ tidak mau ke polisi mau ke Kodim saja. Nah ini satu hal yang barangkali juga tergc:mtung putusan kita itu apa sehingga jangan sampai nanti ada pembauran lagi seperti tadi gerilya itu kita terangkan yang hitam-hitam yang putih-putih jangan nanti kita oh TNI ini rnasih bolch, bolehnya itu silakan tapi ada batas-batas tertentu, umpamanya angkatan ini juga dulu pada waktu Seknegnya itu Hamid itu sudah telepon ke saya pak penyidik itu siapa, ya saya ceritakan begitu, ini ABRI kok minta tergantung yang punya rnau dikasih ya dikasih aja akhirnya juga dikasih, akhirnya juga jadi masalah lagi, lah itulah, kalau memang sekarang memang polisi itu untuk keamanan semuanya baik udara, laut dalam bumi pun polisi, oleh karena itu berikan sarana kalau perlu polisi lebih banyak daripada tidak ada damai, Polisi lebih banyak daripada militer jangan sebaliknya begitu nanti militernya lebih banyak daripada polisinya, takut polisinya. ··

ltu barangkali yang bisa saya tambahkan, sekian. Assalamualaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih pak Loby, yang terakhir kali mohon barangkali pak Athar bisa

memberikan sumbangsih lagi.

GAMATPOL (ATHAR): Kalau saya hanya menjawab dari pertanyaan Pak Supriyadi dan singkat

jawaban saya. Terus terang saja saya sebagai anak bangsa ini ingin punya Angkatan Laut yang tangguh dan gagah perkasa tapi bukan lari terbirit-birit ketika 13 Mei itu terjadi. Begini pak Supriyadi dalam penyidikan di laut itu saya juga pernah berpolemik dengan Kadispen AL berkali-kali seolah-olah saya dibantai dalam surat pembaca di Suara Pembaharuan, dan ini tidak profesional dan dalam artian Angkatan Laut ini dalam penyidikan itu milih-milih, itu laporan yang ada pada kami. Yang penangkapan ikan yang gemuk, kemudian penyelidikan yang gemuk juga, kemudian penangkapan kayu yang gemuk juga tapi rate dari kejahatan tindak kriminalitas yang di laut yang diajukan ke pengadilan itu juga sedikit, tapi artinya disini banyak yang dimanupulir. Nah, disinilah, kemtldian snyfl kepndfl Kadispen Angk8t8n I.,{Hit ~aya jawab bahwa souaikllya kila liclak porlu polemik lapi kila serahkan fatwa ke Mahkamah Agung, apakah TNI AL ini punya kewenangan penyidikan, soalnya kalau ada yang namanya bahan peledak di laut TNI AL toh tidak bisa untuk mengajukan ini kepada pengadilan, r1ult cun.lll~Jrlyu luyi kuluu mlu rnuli Yl:lllY t.lile:IUl t.liserallkan kepada KP3, selain tidak bisa mempunyai kelengkapan pengajuan berkas tentang forensik tentang apa memang tidak punya kewenangan penyidikan disitu saja saya jawab. Saya tetap mengingkan bahwa Angkatan Laut kita itu gagah perkasa dan menang perang bukan lari terbirit-birit melihat US Army yang masuk.

Terima ksih.

KETUA RAPAT: Terima kasih pak Athar .. Dengan demikian acara kita malam ini sudah bisa kita selesaikan, ~ ekarang pak

Awaluddin, pak Sucipto, pak Loby, pak Athar. Sekarang saatnya Anggota DPR ini dengan bapak-bapak/ibu mau menyampaikan terima kasih atas masukan, atas tanggapan dan atas saran baik tertulis seperti tadi dijanjikan oleh pak Awaluddin besok akan kirim bahan baik tertulis maupun lisan yang semuanya sangat berharga bagi Anggota ini dalam menunaikan tugasnya yang akan dimasukan ke dalam DIM, pada hari ini dan selanjutnya. Jadi, terimalah terima kasih dari kami semua Anggota Pansus yang berjumlah keseluruhan 67 orang. Dan kami tambahkan disini bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum ini hanya satu permohonan masukan bahan-bahan tidak ada kesimpulan. Kesimpulan masing-masing tarik untuk diri sendiri untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan intensio dari para pakar yang memberikan ini kepada

ARSIP DPR RI

25

kita. Jadi jangan pakai itu keterangan yang diberikan untuk maksud yang lain diluar apa yang dimasukan dari pakar yang memberikan informasi itu tadi.

Demikian barangkali engan ini saya mohon ijin dari bapak-bapak dan para pakar untuk bisa menutup rapat ini dengan Selamat sejahterakan kita semua.

Selamat malam dan salam damai. Dengan demikian sekali lagi salam damai. Terima kasih. ··

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.40 WIB

Jakarta, 6 Juni 20'0J a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT

DRS. ISKANDAR N. BASRI NIP.21000116C

ARSIP DPR RI

..

~ELUM DIKOREJ{SI I

RISALAH RAPAT PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN


RAPAT KE :7 JENIS RAPAT: RDPU KE-3 TANGGAL : 7 JUNI 2001

SEKRETARIAT PANSUS

ARSIP DPR RI




Sifat Rapat Hari, tanggal Pukul Temp at


Hadir Anggota Undangan

FRAKSI PDIPERJUANGAN 1. V. B. DACOSTA, SH 2. SUDARSONO 3. A. TERAS NARANG, SH

: 2000-2001 :IV :7 : Rapat Dengar Pendapat Umum ke-3 : Salim Said, Sayiddiman Suryohadiprojo,

Propatria, dan Persahi. : Terbuka : Kamis, 7 Juni 2001 : 13.30 SID 16.30 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 2

Gedung Nusantara II : Ny. Hj. Aisyah Aminy, SH : Drs. Iskandar N. Basri : Membahas Topik Ill, lnterkoneksi fungsi

pertahanan negara dan kearnanan negara serta pengorganisasiannya, baik domestik maupun lintas negara.

: 42 dari 67 Anggota : Mabes TNI AD, Karo Persidangan Wantanas

4. DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH 5. FIRMAN JAYA DAELI, SH 6. H. HARYANTO TASLAM 7. K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc 8. RENIYANTI HOEGENG 9. PANDA NABABAN

10. R.K. SEMBI RING MELIALA 11. PATANIARI SIAHAAN

ARSIP DPR RI

2

12. PERMADI, SH

13. PROF. DR. J.E. SAHETAPY, SH. MA

14. WILLIAM M. TUTUHARIMA, SH

15. H. AMIN ARYOSO, SH



FRAKSIPARTAIGOLKAR

1. ANDI MATTALATTA, SH., MH

2. DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN

3. DRS. DARWIS RIDHA

4. DJAJA SUBAGJA HUSEIN

5. FERDIANSYAH, SE., MM.

6. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA

7. DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS

8. ORA. IRIS INDIRA MURTI, MA

9. M. AKIL MOCHTAR, SH

10. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA

11. M. IDRUS MARHAM

12. IR. S.M. TAPUBOLON

FRAKSIPPP

1. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH

2. H.M. THAHIR SAIMIMA, SH

3. DRS. H. A. CHOZIN CHUMAIDY


5. DRS.H.RUSYDIHAMKA \

6. H. SYAFRIANSYAH, BA - ·

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA

2. DRS. A. EFFENDY CHOIRIE

3. DRS. H. ACHMAD SYATIBI

4. DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL

5. K.H. HANIF MUSLIH, Lc

FRAKSI REFORMASI

1. IR. A.M. LUTFHI

2. PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH

3. H. PATRIALIS AKBAR, SH.

4. DRS. ACHMAD ARIEF

5. MASHADI

ARSIP DPR RI

3

FRAKSI TNIIPOLRI

1. SLAMET SUPRIADI, S.IP., MSc., MM. 2. SYAMSUL MA'ARIF



5. FRANS WUWUNG



FRAKSI KKI

1. DRS. S. MASSARDY KAPHAT


FRAKSIPDU

1. PROF. DR. H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WAL Y

FRAKSIPDKB


PARA UNDANGAN : 1. SALIM SAID 2. SAYIDIMAN SURYOHADIPRODJO 3. KUSNANTO ANGGORO 4. M. RIEFQI MUNA 5. IFDHAL KASIM 6. ARDIUS L 7. ISMET HERDY 8. DRS. PURNOMO 9. AFFANDI 10. DJAMHARI HAMZA

ARSIP DPR RI

4

KETUA RAPAT (NY. HJ. (AISYAH AMINY, SH): Undangan yang saya hormati, Anggota dan Pimpinan siang hari ini

memang sudah menjadi jadwal · untuk menyelenggarakan Dengar Pend a pat Dengan Para Pakar yang kami undang adalah Bapak salim Said, Bapak sayiddiman suryohadiprojo beliau juga sudah hadir Bapak Propatria juga sudah hadir, dari Persahi kelihatannya belum hadir bapak Yuwono Sudarsono dan juga Bapak MT. Arifin juga belum kelihatan. Saya tidak meyebutkan gelar segala macam barangkali semua kita sudah tahu yang kita undang ini setelah kita sepakati, kepakaran-kepakaran yang beliau punyai yang dapat mengundang beliau ini adapun topik yang kita bahas, seperti yang kita putuskan bersama dan sudah dsampaikan kepada Bapak-bapak ialah lnterkoneksi fungsi pertahanan negara keamanan negara serta pengorganisasiannya baik domestik maupun lintas udara seperti bapak-bapak pakar mengetahui bahwa di DPR ini tengah kita membahas 2 (dua) RUU yaitu tentang kepolisian Rl dan RUU tentang Pertahanan Negara dalam hal ini saya perlu mengimpormasikan kepada Bapak banyak kursi-kursi yang kosong DPR sedang melakukan tugas yang sangat syarat baik yang membahasa Rancangan Undang-undang maupun dalam mebahas RUU-RUU di Bagian Pansus itu juga ada Anggota dari DPR juga menjadi anggota Badan Pekerja juga mengadakan rapatnya, sehingga banyak yang belum bisa hadir pada, namun karena fraksifraksi juga sudah hadir dan masukan-masukan yang disampaikan Bapak lnsya Allah menjadi perhatian kita bersama dan terutama bagi Pansus ini tugasnya sehingga 2 (dua) RUU ini akan terselesaikan dengan harapan karni bersama juga dengan masyarakat untuk mempersingkat waktu barangkali ada baiknya kita langsung kepada bapak-bapak pakar untuk rnemberikan pemikiran-pemikiran yang berharga dengan 2 (dua) RUU yang sedang kita bahas ada baiknya kita mulai dengan Bapak sayiddiman. Kami Persilakan Bapak Sayiddiman.

SAYIDDIMAN SURYOHADIPROJO : Yang terhormat Jbu Pimpinan dan Bapak-bapak sekalian, khususnya

kepada anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Asslamu'alaikum Wr,Wb, salam sejahtera untuk kita semua yang lalu saya

menerima surat dari Sekretariat DPR yang mengundang saya hadir didalam rapat Pansus tanggal 7 Juni 2001 pukul 13.00 hari ini pada waktu itu kurang jelas bagi saya apa yang harus saya bicarakan bahwa dalam surat yang dibicarakan RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Rl, akan tetapi kemarin siang saya ditelepon, mungkin sekretariat dari Pansus ini yang menyatakan kepada saya, saya diminta menjadi pembicara tanggal 7 pukul 13.00 tentang lnterkoneksi Pertehanan dan Keamanan Negara hubungannya dengan organisasi dan lintas udara, meskipun terbatas waktu dan kegiatan-kegiatan saya sendiri saya berusaha menyampaikan pada lbu dan Bapak sekalian suatu masalah singkat yang berisi pikiran saya masalah yang bersangkutan koneksi Pertahanan keamanan Negara, mungkin saya membacakan makalah saya di Pansus RUU tentang Pertahanan Negara nampak sekali adanya pemisahan antara pertaha~an negara dengan keamanan negara Pasal 1 RUU tentang Pertahanan Negara yang memuat ketentuan Umum samasekali tidak menyebutkan masalah pertahanan negara itu menunjukan para merumus RUU meletekkan keamanan negara diluar ruang lingkup negara, ada anggapan pertahanan dan keamanan negara adalah dua hal yang terpisah padahal dalam perkembangan umat manusia menjadi kenyataan pertahanan dan keamanan amat banyak bersentuhan, dalam lingkungan pakar keamanan digunakan istilah keamanan nasional (national security) dan keamanan internasional (international security) yang meliputi pertahanan kemanan sekaligus, jadi tidak mungkin pertahanan dan keamanan negara dipisahkan seakan-akan fungsi pemerintahan yang sama sekali, bahwa di

----~ ...... ~"" .... _--tm,= . .. ___.,..----- ·· ·~-- ···~ ~-~--

.;:

:·.\

ARSIP DPR RI

5

Indonesia sekarang ada anggapan adalah satu perkembangan dimasa lalu pengertian pertahanan dan keamanan itu HANKAM yang lebih yang mirip seperti keamanan nasionalh

Harus kita sadari pemissahan pertahanan dan keamanan sebenarnya perkembangan dalam reformasi yang mehendaki agar Tentara Nasional yang dibatasi fungsi dan wewenangnya karena dianggap terlalu berlebihan selama masa Orde Baru TNI ditetapkan untuk hanya menghadapai m8salah ancaman perang terbuka dari luar yang dinamakan fungsi pertahanandan tidak lagi turut campur fungsi-fungsi lain, maka Polri dipisahkan dari TNI fungsi dan wewenang sangkutan dengan keamanan dalam negari dengan begitu hakekat:lya pertahanan dari keamanan adalah satu pandangan politik khususnya politik terhadap tentara Indonesia dalam rangka demokrasisasi negara dan bangsa Indonesia tentukan satu pandangan mempunyai falilitas berdasarkan kenyataan umat manusia dalam kenyataan terdapat lebih banyak konektitas antara pertahanan dan keamanan tertimbang terpisahnya dua fungsi itu karena itu pandangan yang berlaku itu di Indonesia harus kita bersifat temperer yaitu sampai ada kedewasaan demokrasisasi dan tidak ada lagi kesangsian terhadap peran TNI di dalamnya, sekarang masih saja banyak kesangsian saya rasa apakah betul mau dibawa pimpinan sipil, masih banyak kesangsian perlu hemat saya menyebabkan TNI terus disangsikan kejujurannya atau keikhlasannya untuk melepaskan berbagai fungsi dimasa lalu, sehingga orang-orang bicara tentang TNI kebarak tidak menyadari TNI tidak mempunyai barak kecuali satu dua Batalyon, jadi kalau kembali kebarak, barak yang mana dalam globalisasi yang terjadi dalam kehidupan umat manusia ada keharusan bagi setiap bangsa yang ingin survysampai kesejahtraan, disatu pihak, ada kemampuan untuk bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain akan tetapi dipihak lain kemampuan untuk menghadapi persaingan cukup kuat diantara bangsa-bangsa, meskipun ada diantara pihak yang beranggapan bahwa nisen stet bagsa sudah amat berkurang bahkan ada yang menyatakan punya relevansi lagi berakhir kegunaannya namun dalam kenyataan dengan globalisasi jelas bersumber antara bangsa dan negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan lainnya regionalisasi pula seperti ditunjukan rupa, tapi dalam setiap anggotanyapun sebagai negara bangsa meskipun harus mengharmonisasi kedaulatannya dengan kepentingan umum o!eh Uni Eropa.

Dalam persaingan negara digunakan segala kemampuan dapat menguntungkan dan memperkuat nasionalnya, usaha untuk memperkuat diri masing-masing kuat dengan sendirinya terju dengan bangsa lain yang hendak diambil dengan kemanfaatannya pada suatu saat usaha demikian dapat berkembang dari ancaman yang dirasakan dari yangsatu dengan yang lain. Omasa lampau negara lain bersifat serangan militer yang digerakan diplomasi tidak lagi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan, akan tetappi sekarang tidaj hanya bersifat militer saja, bahwa mempergunakan militer untuk mecapai tujuan tidak terlalu cepat dilakukan sekarang, teknologi miiiter berkembang demikian rupa sehingga juga memberikan manfaat efektif bagi pihak yang diserang pengalaman pahit Amerika Serikat di Vietnam, bekas Unisovyet di Afganistan, Indonesia di Timur-Timor dan Republik Rakyat Cina di Vietnam Utara berupakan bukti dari perkembangan baru, penggunaan kekuatan militer secara terbuka untuk menyerang hanya bermanfaat apabila hasilnya sifat cepat dan tuntas seperti dilakukan India dan Goa sebagai jajahan Portugal.

Sekarang fikiran sosiologi berlaku fikiran konfrosobut artinya setiap pihak akan tindakan yang memanfaatkan dalam negara lawan diadakan berbagai usaha sebagai cara dan sarana agar daya perlawanan kukuh atah amat berkurang baru pada tahap itu serangan militer secara terbuka untuk memberikan suatu sugras atau sama sekali tidak lagi kebukuan militer seperti dilakukan Jerman dibawa pimpinan Hitller Austria pada tahun 1938. Pada waktu ini kerawanan suatu negara amat penting lnternasional untuk menciptakan dan meningkatkan pada pihak

ARSIP DPR RI

.. 6

lawan dilakukan tindakan yang diberinama subversi dapat digunakan banyak saran a termasuk ldiologi, politik, ekonomi, agama masalah etnik dan narkoba juga dapat dikembangkan usaha teror yang dapat menggunakan aneka ragam alat atau sistem senjata termasuk yang bersifat masal biologi kimia dan nuklir, selain itu dapat dilakukan usaha mengganggu cyber space yang dapat melumpuhkan pengunaan komputer mengingat sekarang hampir setiap negara amat besar ketergantungannya kepada computer. Sebab itu usaha menimbulkan kerawanan dampaknya pada pihak yang diserang jauh lebih luas daripada serangan militer mengingat konsenkwensi pengunaaan serangan militer maka dapat diperkirakan bahwa itu hanya tertuju sasaran yang terbatas sifatnya sehingga dapat direbut secara tepat dan tuntas dapat diperkirakan itu sasaran teritorial wilayah negara bahwasanya untuk Indonesia Natuna, Kepulauan Maluku dipinggir mungkin pulaupulau dan sebagainya wilayah feri-feri itu yang terutama menjadi saran yang terbatas terhadap serangan militer terbuka.

Atau negara penyerang mengembangkan persenjataan nuklir dab melakukan ovensif nuklir terhadap lawannya mempunyai kemarnpuan itu namun itupun tidak bebas resiko tidak mustahil pihak yang diserang akan dibela dengan negara lain kemampuan nuklir sterategis kemudian ditujukan kepada penyerang anda semua mendengar surat kabar bahwa Amerika Serikat sedang apa yang dinamakan national national mission events karena dia kuatir kemampuan nuklir sterategis dari Korea disebutnya bangsa Nakai dalam bahasa lnggris Rocknation Korea Utara, Jrak, Libya, Iran, oleh karena amerika menganggap mereka mungkin mempunyai kemampuan, tapi sebaliknya Amerika sendiri juga main-main dengan kemampuan fisiknya, oleh sebab itu, mengikuti bahwa pada saat sekarang, sekurang-kurangnya tujuan yang besar Antara amerika Serikat siap-siap dan sekutu-sekutunya di robak tidak setuju dengan konsep Amerika menyebabkan National jadi itu menjadi persoalan. Kita yang tidak mempunyai l<emampuan nuklir saya singgung dalam makalah saya tapi tidak terlalu relepan ada negara yang akan mmenyerang kita dengan nuklir sterategis terbuka bagi umat manusia apakah kita masih dibela atau tidak dan terhadap suatu serangan nuklir itu.

Usaha suatu negara untuk menghadapi suatu kegiatan yang menimbulkan kerawanan apabila dihubungkan RUU Pertahanan Negara bukan termasuk Pertahanan Negara ini bersifat keamanan negara, kalau itu semua dapat dihadapi harus ada organisasi Polri dan besar pula kemampuannya padahal kemampuan itu tidak lagi termasuk kemampuan kepolisian terutama menyangkut keamanan ketertiban dan penegakan hukum serta terbinanya ketertiban umum, membebani Polri untuk menghadapi teror secara otonom amat diluar proporsi yang wajar apa lagi juga dihadapi penggunaan sejata terjadi massal, sekara.ng ada ketentuan bahwa Polri dapat minta bantuan kepada TNI apabila diperlukan untuk itu unsur TNI sesuai dengan tingkat negara. Ketentuan ini merupakan pegakuan bahwa memang tidak bijaksana untuk memfungsikan TNI untuk melakukan pertahanan tehadap penyerangan terbuka dari luar saja, sebenarnya akan lebill bijaksanana apabila sejak semula sudah diterapkan fungsi TNI lainnya diluar pertahanan menghadapi serangan terbuka dari luar seperti fungsi mengadapi teror serangan terhadap cyber space baik sekali apabila itu diserahkan kepada TNI dan dijadwal itu, tentu TNI tidak akan kuat sendiri Meanfunction dilakukan TNI sedangkan yang lain mendunkung TNI dalam menghadapi teror, teror itu diserahkan kepada Polri untuk tidak out of purpotion, tapi Polri akan harus mengembangkan mobil yang besar sekali dengan kemampuannya, kemudian fungsi kepolisian itu bagaimana dan saya kira lingkungan kepolisian sendiri akan timbul pendapat dalam hal iru nanti dan mobilnya akan menjadi lebih besar dari pada kepolisiannya itu sendiri, mengapa saya sarankan kepada TNI, didalam TNJ dengan keharusan TNI untuk memelillara fungsi komunikasi secara intensif berkualitas, maka TNI sebetulnya mempunyai kemampuan lagi dimasa yang lalu TNI itu sudah dibiasakan menghadapi, menjalankan dinamakan yaitu untuk menghadapi segala pihak lawan

ARSIP DPR RI

f

I

7

yang bersangkutan dengan komunikasi, jadi menghadapi cyber space it~ saya pikir akan lebih efektif itu diserahkan kepada TNI kembali dengan sendirinya yang didukung dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan dalam cyber space, itu saya pikir akan lebih efektif daripada sekarang tidak clear apa itu mau diserahkan kepada Polri atau siapa tidak ada itu belum pernah ada ketentuan ketentuan di Indonesia.

Juga usaha menghadapi subversif ekonomi, budaya, etnis dan norkoba terlalu berat dan luas yang dihadapi Polri, sebaiknya untuk menghadapi setiap suversi dibentuk organisasi sendiri yang diisi oleh pakar TNI/Polri tersebut agar lebih terorganisir untuk menghadapi saya tidak tahu apakah saudara menyadari betapa masyarakat Indonesia mengalami dibidang budaya, dan yang amat berat berbagai kondisi yang tidak terkontrol tidak saja televisi, radio, internet, itu masuk disetiap rumah tangga di setiap letop ini semua tidak bisa dicegah tidak bisa ditutup, jadi disinilah masuk unsur-unsur dalam bentuk budaya sangat dalam menimbulkan kerawanan untuk menghadapi itulah ada suatu badan untuk menentukan apa yang sekurang-kurang dapat menetralisasikan akibat dari segala usaha serangan budaya itu demikan pula yanfg menyangkut narkoba, kalau di Amerika Serikat ada DIE khusus Badan khusus mentekel masalah draf, mungkl<in dikita juga mengenai agama betul-betul menimbukan kerawanan, kita sekarang menyerahkan pimpinan umat beragama untuk selalu mencapai persekutuan selalu oke diatas di grass road tidak bisa kita tidak melakukan usaha terarah terpadu dan disitu duduk pakar-pakar kalau itu secara ilmiah sosiologis tidak akan pernah selesai karena ini akan dimanfaatkan saya tidak percaya punya segala pertentangan agama yaitu semata-mata pernah dinamika internal yang tidak percaya itu, kalau umpama saja panen gagal di Indonesia tapi diaman sekarang· ·· biologycal war fair itu adalah segala sesuatu kenyataan dimana bisa diciptakan kegagalan panen hal-hal semacam ini kita harus siap menghadapi tanpa kita menjadi seakan - akan kita melihat kebelakang bahwa itu suatu ancaman kita harus superrelistis, bahwa dengan perkembagan umat sekarang perkembangan teknologi sekarang banyak ghak yang mungkin dilakukan menimbulkan kerawanan.

Untuk memimpin usaha itu Dewan Ketahanan Nasional dapat peran yang lebih tegas dan terarah dengan juga memiliki wewenang disamping fungsi staf yang dijalankan yaitu mungkin perlu, kalau ada setujui adanya banyak hambatan ini yang menhadapi usaha dan dari luar atau dalam yang bisa kemampuan kita kekuatan kita ini perlu di tingkat nasiuonal perlu ada kordinasi kita sudah mempunyai Dewan Ketahanan Nasional mengapa kita tidak mengfi\ungsikan saja itu dan mungkin bisa diberi wewenang disamping fungsi staf, memberikan saransaran. Kalau kita sekarang ini didalam dan saya juga mem!Jicakan ini lintas negara kalau kita ingin membawa masalah pertahanan kelintas negara maka sebaiknya Indonesia membawa masalah ini ke lingkungan Asia, baru diusahakan agar di Asia disetujui adanya kerja sama dalam pertahanan disamping yang sekarang telah dilakukan yang sekarangkan umumnya politik, ekonomi, sosial dan budaya politik kemudian menyusul pertahanan tidak pernah ada dimasalalu ada kengganan untuk membicakan karena kalangan luas kuatir harusnya yang ditunjuk menjadi pertahnan keamanan ini sebetulnya buat saya pribadi sudah Iebih dari 1 0 tahu saya memperjuangkan ini, saya anggap efser asia kalau mau membicarakan kerja sama dalam bidang pertahanan terus Asian dituduh menjadi fakta pertahanan karena apa karena kalau dibentuk fakta pertahanan maka itu clear siapa yang menjadi sasaran dulu amerika membentuk clear sasarannya adalah Uni soviet mungkin selain Uni Soviet juga Republik Rakyat Cina fakta pertahanan clear apa enfaus ... clear sasaranya Indonesia. Nah. Kita tidak, kalau kita kerjasama dengan Asean kita tidak, tidak mempunyai sasaran, kita tidak menunjukan kerjasama kepada negara lain, yang kita lakukan adalah kerjasama didalam bidang pertahanan untuk memperkuat tubuh kita, saya selalu

ARSIP DPR RI

8

mengandaikan itu sebagai orang yang terlatih self, orang tidak tertuju, orang kalau duduk dia tidak punya lawan tapi dia mempersiapkan diri kalau dia diserang dia bisa bertahan tapi sampai sekarang keengganan itu masih tetap kuat sekalipun sekarang ada .. tapi belum saya lihat langkah-langkah yang 1ebih maju did a lam kerjasama pertahanan dan keamanan dan ini yang dari dulu saya usulkan sampai sekatang belum mempan, akan tetapi sebelumnya Indonesia sendiri harus membuktikan kemampuan dan keberhasilanya dalam mengatur pertahanan dan kemananya, Indonesia sebagai anggota ASEAN dengan wilayah paling luas dan penduduk paling banyak akan mudah mempengaruhi yang lain apabila sudah dapat membuktikan kemampuan dan keberhasilanya, inilah ibu dan bapak sekalian apa yang dapat saya sampaikan secara singkat sesuai dengan permintaan dari Pansus yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Pansl..is dalam membahas RUU Pertahanan Negara, sekian terima masih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Sayidiman yang sudah

menyampaikan pemikiran beliau khususnya dalam bidang pertahanan dan memang beliau adalah orang yang berpengalaman karena mempunyai latar belakang dahulu pernah aktif di Militer dan sampai jenjang yang cukup tinggi kemudian juga sebagai diplomat dan usul beliau tadi supaya diberikan ketegasan tentang peranan TNI ini seperti tadi dikemukakan Polisi menghadapi teror dan serangan dan demikian juga dengan yang lain-lain, demikian kita dengarkan tadi dan mari kita dengarkan berikutnya Pak Salim Said sebagai seorang pakar pengamat militer, kami persilahkan.

SALIM SAID: T erima kasih. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat siang sa lam sejahtera untuk kita semua, lbu · Pimpinan dan Bapak

bapak Anggota Pansus yang saya muliakan, sebenarnya tidak banyak lagi yang ingin saya katakan setelah presentasi Pak Sayidiman, ini memang repotnya kalau berbicara setelah Pak Sayic;Jirnan dengan topik yang. sama itt.i kita sudah kehabisan bahan, namun kendati demikian barangkali saya hanya memberikan tekanan-tekanan saja, saya ingin kalau diberi kesempatan, saya berbicara dalam dua tataran, pertama umum dan yang kedua langsung kepada pasal-pasala yang ada secara umum sebenarnya saya tidak banyak berbeda, toh hampir t.idak berbeda dengan Pak Sayidiman, yang ingin saya tekankan adalah UU ini dibuat Kepolisian dan Pertahanan seperti dikatakan Pak Sayidiman dengan latar belakang trauma hankam, saya menggunakan kata-kata yang provokatif trauma hankam yang latar belakangnya lebih jauh lagi adalah keterlibatan tentara yang menurut istilah tentara sendiri kebablasan, padahal kalau kita rnembuat UU kita tidak boleh atau sebaiknya tidak terikat pada saat itu saja, sebab kita berharap UU ini bisa berlaku lama sampai pada suatu saat dibutuhkan untuk diperbaiki lagi, tapi kenyataanya kita berada pada tingkat itu, kaibat dari itu kita ingin membuat memotong dengan jelas antara Han dengan Kam padahal sebenarnya ada kontinuity yang jelas disitu, ambilah contoh misalnya pemberontakan sparatis itu sudah diatur oleh KUHP Pasal 104 dan seterusnya, tetapi pada tingkat tertentu apabila keadaan darurat militer diberlakukan maka itu tidak lagi dengan KUHP itu sudah menjadi operasi militer, nah ini adalah kontinu kesinambungan, oleh sebab itu karena ini sudah berkali-kali kita diskusikan, saya sebagai tim yang ikut membahas UU Pertahanan bukan UU Kepolisian, itu sejak dari Rapat Wanhankamnas di Jogya sampai di Jaka1ia berkali-kali, kami pada umumnya berfikir dan ini agak repot ide ini karena soal hukum, kami berfikir perlunya ada semacam UU Pertahanan dan Keamanan atau UU Pokok Pertahanan dan UU

ARSIP DPR RI

9

Pokok Keamanan atau jadi satu saja yang merupakan semacam induk lalu dibawahnya ada UU Kepolisian ada UU TNI dan sebagainya, pada dasarnya idenya adalah keamanan itu besar sekali salah satu bagian dari keamanan adalah pertahanan sebab lawan daripada aman adalah adanya ancaman, ancaman itu dari luar dihadapi dengan pertahanan, dari dalam itu dihadapi dengan penegakan hukum, jadi idenya adalah ada UU Keamanan yang nanti apakah menjadi sub daripada UU itu ada UU Pertahanan, lalu nanti ada UU TNI mungkin UU Polisi atau UU Kepolisian, barangkali ide ini sudah terlambat karena draft ini sudah ada di DPR, jadi saya ingin coba menggaris bawahi lagi apa yang dikatakan Pak Sayidiman bahwa karena kita berada pada satu jaman dimana orang trauma kepada hankam, maka inilah akibatnya kita ingin memisahkan betul naked sword tentara jangan campur tangan dalam urusan dalam negeri padahal sebenarnya ada kontinu disitu yang kalau ditur dengan baik kita tetap saja bisa mencegah apa yang tidak kita inginkan, lagipula saya kira hukum saja tidak cukup, mencegah tentara terlibat didalam politik itu tidak hanya menyangkut hukum, itu banyak sekali atau lagi banyak berurusan dengan politik, kalau sipilnya lemah dinegeri dimana tentaranya mempunyai keterlibatan politik yang panjang maka dengan gampang tentara itu masuk dalam politik, kalau menurut Samuel Hantingten penjelasan yang sama yang menjelaskan terlibatnya buruh, tokoh agama, mahasiswa, petani, kedalam politik juga menjelaskan terlibatnya tentara kedalam politik, jadi yang ingin saya tekankan adalah bahwa kita berada dalam keadaan dimana tafsiran terhadap kata-kata pertahanan dan keamanan sanghat diwarnai oleh barangkali apa yang saya sebutkan pengalaman traumatis kita dengan masa ordebaru, nah bisakah kita mengatasi itu, anda-anda adalah wakil rakyat, andaanda adalah lebih tahu dari kami tetapi yang jelas keamanan itu menurut pendapat saya lebih luas daripada apa yang dibebankan kepada Polisi, ini tz1di seperti kata Pak Sayidiman banyak pekerjaan-pekerjaan penjagaan keamanan dalam negeri yang sudah berkembang dari tigas-tugas konvensional Polisi, itu harus diciptakan lembaga untuk mengatur itu, jadi Polisi saja tidak cukup untuk mengurusi keamanan dalam negeri, sebab keamanan daiam negeri yang berkontinu dengan ancaman dari luar itu sudah sangat berkembang sehingga itu tidak bisa menjadi hanya bebanya Polisi, ini isi panjangnya, yang menurut saya barangkali ini hanya tinggal wacana, karena kita sudah -mempunyai draft ini dan tidak mungkin lagi kita mulai dari nol dan ini kenyataanya harus dietrima karena ya keadaan kita yang seperti ini orang buru-buru mau reformasi, cepat-cepat blkin UU, jadi kita tidak punya waktu untuk mendesign dengan baik rnulai dari dasarnya akarnya lalu berkembang kecabang-cabangnya, saya merasa UU Kepolisian, UU Pertahanan mustinya menjadi cabang daripada UU Keamanan, sebab keamanan itu keamanan negara itu lebih besar dari sekedar kamtibmas didalam negeri dan pertahanan dari luar negeri jadi Polisi dan tentara saja tidak cukup menjaga keamanan suatu negara, kira-kira itu dan ini saya kira tadi sudah panjang lebir diuraikan oleh Pak Sayidiman, saya ingin mengulangi lagi jangan-jangan yang kami kemukakan ini sudah agak terlambat karena dihadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada draft UU yang saya kira harus dibicarakan dan juga dernikian halnya kalau dijinkan saya ingin membuat beberapa komentar terhadap beberapa pasal, yang saya tidak mengerti apakah komentar itu berhubungan dengan koneksitas yang dimintakan kepada kita ini, jika diijinkan saya ingir., ada beberapa yang saya ingin komentari yang mudah-mudahan ada hubunganya dengan terr:a kami hari ini, boleh ? oke.

Pertama, saya ingin mengomentari Undang-undang Rl tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (2) disitu tertulis "ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dan atau tanpa menggunakan senjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa" saya melihat atau merasakan bahwa ayat (2) ini mengaburkan antara usaha dari Iuar dan dari dalam, saya berpendapat usaha dari dalam bukanlah ancaman karena itu

,,l,.,:.,o.o' ,,·.~, ....... ,•.'o• ... ,Y.'•""""'"'~••-.w..__ ... _.~••-••••"-:;""'-;"",1",--:- ,, ,.--••-----~·

. ,; '

ARSIP DPR RI

10

datang dari bangsa kita sendiri, kalau toh subversi, maka. subversi itu meliwati bangsa kita sendiri dan itu adalah tantangan bangaimana kita meyakinkan bangsa sendiri agar tidak menjadi kaki tangan dari luar, jadi itu lebih merupakan tantangan daripada ancaman, kalau kita mau membagi secara dikotomis maka seperti yang diinginkan oleh dua UU ini maka tantangan itu menjadi urusan polisi sebelum eskalasi menjadi sesuatu yang menjadi ancaman dan setelah menjadi ancaman maka dia menjadi pekerjaan tentara, nah disitu kita lihat kontinunya, misalnya kasus separatisme, pemberontakan itu diatur oleh KUHP tapi ketika negara itu sudah merasa tidak bisa dihadapi oleh polisi maka diadakan keadaan darurat militer, disitu yang mengambil alih adalah tentara karena itu sudah menjadi ancaman kepada integritas satu bangsa, tapi apabi!a baru pada tingkat awal maka ini adalah tantangan untuk meyakinkan, tantangan polisi untuk menangkap pentolan-pentolanya, tapi kalau dia sudah bergerak dengan brigade-brigade batalyon dengan senjata yang canggih maka itu sudah ancaman meskipun tadinya berasal dari dalam dan itu menjadi urusan militer, jadi dengan kata lain menu rut saya ayat (2) ini harus diperbaiki atau diperjelas dengan baik.

Pasal 2 "pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan segala bentuk ancaman konvensional maupun non konvensional baik yang datang dari dalam maupun dalam negeri', ini ada lagi disini, konsekuensi dari dari pasal ini menurut pendapat saya mengaburkan peran tentara sebagai alat pertahanan dengan tugas polisi dan aparat penyelenggara tugas kepolisian lainya, kisalnya imigrasi, pengawas lingkungan, penyelundupan manusia, pencurian kayu, pencurian kekayaan laut dan sebagainya, jadi menurut saya ini harus lebih terinci, kalau tidak terjadi kekaburan, akibatnya akan terjedi perkelahian nanti dilapangan siap fer sebenarnya ini dan bisa kejadian seperti presiden dengan IE'!gislatif masing-masing mempunyai tafsiran kepada sebuah Tap atau UU dan jadinya berlaurt-larut berkelahi disitu.

Pasal 10 c "TN I bertugas menjalankan kebijakan pertahanan negara untuk a, b, c, menjalankan operasi militer selain perang, apa ini operasi militer selain perang, jangna sampai ini over levdengan apa yang dilakukan oleh polisi, jadi saya pikir ini perlu di design dengan jelas supaya tidak menjadi kacau didalam pelaksanaanya nanti.

Pasal 12 ayat (2) "dalam pengelolaan sistem pertahanan negara sebegaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatakan presiden berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, dalam rangka itu presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara, yang menjadi pertanyaan atas dasar apa penetapan kebijakan :.~mum pertahanan negara itu, apa presiden sendiri yang menetapkan, apa ada GBHN atau apa, menurut saya ini masih bisa dipersoalkan.

Pasal 14 "dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Presiden dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional', nah anda ketemu lagi Dewan Keamanan Nasional yang membicarakan pertahanan, Dewan Keamanan ini nanti apakah juga akan membicaral<an keamanan dalam negeri yang dikerjakan oleh polisi, kalau ini berurusan dengan pertahanan dalam pengertian ancaman dari luar yang nyata, maka mungkin lebih tepat kita kembali kepada istilah yang kita pakai dijaman revolusJ dulu, dijaman revolusi itu ada dewan pertahanan nasional di Jogya dan didaerah-daerah ada dewan pertahanan daerah, jadi kalau diperlukan dewan keamanan nasional yang melingkupi ini semua kalau tidak dianggap redanden maka itu juga bisa diadakan dewan keamanan nasional, tetapi sekarang ini istilah yang paling banyak dlpakai adalah dewan keamanan nasional security, di AS misalnya ada national security anvisor, jadi masalah simantik ini saya kira perlu diperjelas supaya kita tidak kacau, sebab anda standing kita akibat trauma hankam itu, keamanan itu adalah

ARSIP DPR RI

11

urusan kamtibmas urusan dalam negeri, padahal tadi sudah dijelaskan l<ontinu itu, bagaimana kita antisipa kontinu itu nanti didalam UU kita ini.

Pasal 15 "Menteri memimpin Dephan, menteri membantu presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara dan seterusnya, pertanyaan saya kepada Pasal 15 apa beda UU Pertahanan ini dengan UU Nomor 20 mengenai Kedudukan Menhan, kesan kuat yang dipancarkan dari pasal ini Menhan hanya administrator saja tidak punya kontrol atas personalia dan komando, saya mau bertanya ini karena saya ingat pada suatu kali Pak Benny Murdani menjelaskan kepada saya bahwa saya ini Menhan tidak ada apa-apanya Lim, saya tidak ada kontrol atas personalia, tidak ada kontrol atas mutasi, komando, tugas saya adalah membuat persiapan-persiapan logistik, beli senjata atau apa yang dipakai oleh ABRI, karena Panglima TNI langsung dibawah presiden, ketika kami mulai membahas UU ini bahkan sebelum UU ini draft-nya dilahirkan, kami dengan berbagai kesempatan termasuk didalam seminar-seminar TNI mengatakan bahwa nantinya Panglima TNI itu berada dibawah Menhan dsan menurut Dephan, draft awal-draft akademik memang seperti itu maka tapi kemudian terjadi TAP MPR Nomor VII keluar yang menempatkan Panglima TNI dan Kapolri dibawah presiden, sekarang kita belum bicara politik, kita bicara TNI, oleh sebab itu ketika kami membahas draft awal, kami mengatakan setelah TAP Nomor VII keluar, kita berusaha agar TAP Nomor VII itu diamandemen, itu tidak menolong demokratisasi, dinegeri-negeri yang demokratis tentara itu dibawah Menhan, paling tidak yang saya tahu mungkin kalau ada negara demokrasi lain yang panglima tentaranya tidak dibawah kabinet, tidak dibawan Menhan tapi dibawah presiden barangkali tidak ekseption tapi yang saya tahu seperti itu, itu makanya menurut saya pasal ini menarik untuk dibicarakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Pansus ini, saya mohon ini dicatat karena isu ini berkembang kencang sekali dalam debat-debat kami didalam membicarakan draft demi draft yang datang dari Dephan itu.

Pasal 16 ayat (3) "Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan dengan memperhatikan pendapat panglima, sedangkan panglima diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR, mengapa pengangkatan Kepala Staf tidak dengan persetujuan DPR, saya tidak mengerti ini, dulu didraft awal dalam work shop Dephan. di Jogya, itu kita sepakat, .. saya tidak tahu apakah diusulkan apakah dibawa ke perumus ketika draft-nya dibuat tapi kesepakatan kita waktu itu Kepala Staf termasuk, saya berkampanye agar semua jabatan strategis tentara, Pangkotama, komandan kopasus misalnya, komandan marinir dan sebagainya dengan persetujuan DPR, sebab ini adalah perwujudan dari jati diri TNI, mereka itu adalah tentara rakyat, meraka bukan alat pemerintah, nah ini penterjemahanya pengangkatan itu, jadi begini prosedurnya setiap orang yang akan diangkat usulnya datang dari dalam, jadi misalnya KSAD ada Wanjakti memutuskan tiga jenderal .. jadi Kasad, tiga nama ini diberikan ke:pada presiden, jadi bukan jenderal-jenderal itu datang minum kopi DPR ngloby bukan, mereka rapat sendiri ada internal military birokrasi yang bekerja \/Vanjakti menghasilkan 3·-5 calon, nama ini diberikan kepada presiden, preogrtif presiden boleh memilih salah satu, disitu bisa terjadi KKN tidak apa-apa tapi toh yang sudah dipilih itu sudah dianggap kualifive menjadi Kepala Staf Angkatan misalnya kebetulan disitu ada keponakanya presiden dia piluh tidak apa-apa, nah di DPR akan ditanya kenapa ini yang bapak pilih inikan keponakanya bapak misalnya, tetapi nanti DPR tidak boleh memilih diluar dari itu dan DPR tidak boleh menolak dengan alasan politik, yang kejadian di AS pernah seorang calon ditolak karena ada persoalan dengan istrinya dimasa lalu dan etik militer di AS itu sangat kuat dan itu jadi alasan sehingga dia ditolak menjadi Joinjiforstad, jadi artinya ketika calon itu dikirim oleh presiden, bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR mencari informasi mengenai orang itu lalu diterima atau ditolak, kalau ditolak maka presiden mengambil lagi dari dua atau empat calon yang diberikan dari dalam angkatan

ARSIP DPR RI

! •I

12

untuk dibawa ke DPR, sebab angkatan ini lebih rumit karena ada tiga angkatan sedangkan Panglima TNI calonyakan orang yang paling senior dari Kepala Staf Angkatan, ini agak rumit, tapi dengan demikian maka kontrol DPR kepada presiden didalam menggunakan tentara itu makin ketat dan ini pada giliranya membuat angkatan itu masing-masing bekerja dengan baik dalam Wanjakti dia, sebab kalau calonya tidak benar dia akan dipermalukan, mekanisme ini akan berjalan nanti perlahan-lahan akan lebih baik, sekarang ini banyak jenderal yang komplain kepada saya dengan gagasan itu, mereka takut bahwa pra jenderal itu datang ngloby di DPR agar diangkat, saya bilang itu tidak akan terjadi, karena kalian yang memilih mereka kalau kalian tidak pilih maka tidak akan dicalonkan oleh presiden.

Kembali kepada rapat di Wanhankam itu didebat terlalu banyak kata mereka, ini kita sepakat Kepala Staf, Panglima dan Kepala Staf diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR itu mengenai ayat (3) itu .Jbu Ketua, bolehkan saya terus dengan kepolisian, juga tidak banyak sebab prinsipnyakan sudah saya kemukakan tadi yang sebagian besar sata sear apa yang dikatakan oleh pak Sayidiman tadi, kalau UU Kepolisian itu Pasal 8 menurut.saya menarik diperhatikan, Kepolisian Negara Rl berada di bawah Presiden, ayat (2) Kepolisian Negara Rl dipimpin oleh kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jaweb langsung kepada Presiden, nah ini keranag menjadi isu menurut saya perlu penjelasan lebih rinci arti dibawah presiden apakah itu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, jadi supaya lebih jelas hubungan antara Presiden dengan Kapolri, kialau kita ingin mempertahankan Tap No. VII, sebab bukan tidak mungkin kita merubah Tap No. VII, Polisi tidak dibawah presiden bisa saja itu ada beberapa isu dalam sejarah kepolisian di Indonesia, kepolisian di Indonesia dizaman Parlementer, dizaman revolusi dibawah perdana menteri pernah ada usaha meletakkannya dibawah Menteri kehakiman kalau tidak salah zaman Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo, kemudian di Orde Baru dia berada dibawah panglima TNI, Menhankam Pangab kira-kira begitu. Tapi kalau dipertahankan di bawah Presiden saya kira harus diperjelas untuk menghindari kontroversi seperti yang ada sekarang.

Lalu Pasal 11 ayat (5) "Dalam keadaan mendesak, saya garis bawahi kata mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara l):apolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan _s.elanjutnya dimintakan persetujuan DPR , apa ini tidak Those the sound a belt to your year now andaikata UU ini sudah diterima Gus Our bisa pakai ini mengangkat pak Chaeruddin dan memberhentikan sementara istilahnya non aktif Kapolri, inikan belum diterima belum menjadi UU jadi tidak bisa dipakai, tapi sebenarnya yang saya ingin dijelaskan apa saja yang disebut "dalam keadaan rnendesak" mendesak bagi siapa jadi perlu penjelasan dengan contoh-contoh konkrit bukan penjelasan yang multi intepretable sehingga orang menyewa ahli hukum saja untuk memberi tafsiran berbeda beda yang terjadi akhirnya bukan debat hukum tetapi kontes politik itu yang terjadi sekarang. Ayat (7) "Tata cara pengusulan atas pengangkatan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan (6), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden", siapa yang mempersiapkan aturan itu, Polri dengan Presiden atau Presiden sendiri, bagaimana dengan Wanjakti apa dasar hukum Wanjakti itu sebab ide kita ketika meminta Presiden membawa nama itu ke DPR, Presiden tidak bangun pagi dan mencopot nama atau bangun pagi sambil berjalan kekamar mandi dibisikin orang , nama itu harus datang dari dalam; dimana diatur itu supaya ada dasar hukum bagi Polisi an juga nanti angkatan-angkatan agar nama yang datang ke Presiden adalah nama yang kualified mela.lui sebuah proses internal police birokrasi dimana itu diatur.

ARSIP DPR RI

13

KETUA RAPAT : Mungkin saya potong Pak Salim, dalam keadaan mendesak !bu Aisyah

Aminy harus hadir ke BP, terima kasih.

SALIM SAID: Dalam Pasal 23, lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal

22 adalah sebagai berikut dan seterusnya, ada kata-kata disitu setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, UUD 1945, Tribrata, Catur Prasetya can seterusnya ini agak tidak terlalu serius barang kali tapi bagaimana kalau MPR nanti merubah nama UUD itu bukan lagi UUD 1945 misalnya karena sudah terlalu banyak diamandemen lalu namanya adalah UUD Republik Indonesia jadi tidak pakai 1945, apa UU ini harus diganti lagi, apa tidak lebih baik dikatakan setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara, Tribrata, Catur Prasetya Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, jadi tidak usah diberi nama supaya dia bisa berlaku lebih langgeng, ini mungkin tidak terlalu prinsipial, Juga yang barangkali menarik untuk dilihat Pasal 28 ayat (2) Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, apa ini sudah final bagaimana setelah tahun 2004 setelah Polri keluar dari DPR, kan sudah dipisahkan antara Tentara dan Polisi, Polisi itu polisi sipil bagaimana kalau nanti diputuskan karena polisi itu bukan tentara maka polisi itu boleh memilih tentu dipilih tidak, boleh memilih sebagai warga negara apa UU ini harus direvisi lagi, ini tolong diperhatikan apa betul anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, bagi Tentara barangkali iya, tentara itu pun masih pertanyaan sebab nanti kalau dikeluarkan dari DPR apakah tentara terus menerus tidak boleh menggunaka.n hak memilih itu menjadi debat kita nanti sebab itu bisa menganggap melanggar HAM nya tentara apalagi polisi yang akan menjadi polisi sipil atau sudah menjadi polisi sipii.

Ayat (3) Anggota Polri dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, apa ini perlu dicantumkan, kalau sudah pensiun mau jadi apa juga boleh, kalau mau dicantumkan dibalik saja, selama menjadi polisi tidak boleh menduduki jabatan diluar kepolisian kalau mau dibikin panjang, sebab ini katanya ayatnya ada 45, jangan-jangan ini ada mistiknya kalau memang demikian dibalik saja sebab kalau begini common sense saja tidak perlu dicantumkan jt!J menurut saya. Satu lagLPasal 41 "Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan Polri dapat menerima dan menggunakan bantuan TNI" bagaimana bantuan itu didapat, siapa yang meminta bantuan tentara untuk polisi, polisi langsung ? Menurut saya yang benar adalah Pemerintah yang meminta bantuan, mungkin karena Pemerintah itu "boss"nya tentara, pemerintah yang memerintahkan kepada tentara untuk membantu polisi sebab sekarang ini saya mendengar komplain dari polisi bahwa kalau mereka minta bantuan tentara, mereka minta bayaran, anda jangan tertawa dulu ada logikanya kan ada uang operasi disitu kalau you mau pakai tentara you bayar dong karena you dapat uang dari negara, jadi ini ada masalah yang muncul dilapangan. Jadi menurut saya harus diperjelas kalau tentara membantu polisi, polisi tidak minta kepada tentara dia memberi tahu kepada pemerintah, hei pemerintah saya tidak bisa kerjakan ini saya perlu bantuan, ya terserah pemerintah dia perlu bantuan tentara darat, laut, atau udara itu dia yang melakukan jadi yang memerintahkan tentara membantu polisi itu pemerintah jadi bukan polisi minta kepada tentara, polisi itu melapor kepada pemerintah saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini terlalu berat buat saya, pemerintahlah yang menentukan apakah dia mau pakai tentara apakah ya apa lagi pilihannya Banser kan tidak termasuk pilihannya toh, jadi ya tentara. Jadi hubun~an ini hubungan antara pemerintah dengan tentara bukan hubungan langsung antara polisi dengan tentara sebab ini dilapangan sudah terjadi lalu timbul masalah soal uang itu, nah kalau lewat pemerintah mungkin DPR akan dilibatkan, misalnya kalau kasus

ARSIP DPR RI

14

didaerah maka pemerintah bertanya kepada DPR apa perlu kita minta bantuan tentara, jadi yang meminta tentara itu pemerintah bukan polisi itu langsung.

Saya kira itu saja, saya kira tidak semua ada hubungannya dengan koneksitas itu tadi saya merasa itu perlu untuk kita pikirkan, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Salim, saya kira kalau dihubungkan ada hubungannya

pak, selanjutnya kami persilakan saudara dari Propatria.

PROPATRIA: Pimpinan Pansus dan para anggota Pansus yang terhormat, terima kasih

telah memberi kesempatan kepada Propatria untuk sedikit berbicara dalam kesempatan ini, saya sendiri saya kira akan sedikit bicara pertama karena hanya kebetulan saya ada didepan ternan-ternan Propatria yang lain ada dibelakang tentu saja nanti mudah-mudahan juga ada kesempatan untuk mengemukakan pandangannya, alasan kedua yang saya kira paling penting adalah bahwa saya harus berbicara sesudah Pak Sayidiman dan Pak Salim yang lebih senior dan lebih pengalaman dan sudah berbicara tentang banyak hal sehingga sebagai orang yang lebih yunior dan kurang berpengalaman saya kira saya akan berbicara lebih sedikit tentang sedikit hal.

Satu persoalan besar yang kita hadapi adalah bahwa sebenarnya kita tidak bisa hanya berbicara tentang RUU Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara, saya sependapat dengan Pak Sayidiman ketika beliau tadi mengemukakan tentang ancaman yang kemudian sedikit dikoreksi oleh Pak Salim bahwa sebagian diantaranya bisa dimasukan dalam kategori sebagai tantangan itu spektrumnya sangat luas dan merupakan sebuah kontinum, ada kesan bahwa ketika RUU ini disusun maka Tap MPR No. VII itu merupakan salah satu kendala, RUU Pertahanan Negara misalnya yang disusun oleh Dephan kelihatannya berpegang kepada Tap itu yang memisahkan fungsi Pertahanan Negara di tangan TNI dan fungsi keamanan internal ditangan polisi padahal ada beberapa hal yang tidak termasuk di dalam kategori yang bisa dilaksanakan oleh ':entara maupun yang cukup untuk diselesaikan oleh polisi. Konstren yang l<:edua sebenarnya adalah bahwa kita hanya _berbicara tentang kedua .. hal itu RUU padahal seharusnya kalau kita mau menata kehidupan yang lebih baik yang berkaitan dengan UU yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan kita harus juga berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang lain mungkin kita harus meninjau ulang tentang UU tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya, misalnya barangkali kita juga harus menyinggung mengenai UU bela Negara bisa jadi kita harusnya juga berbicara tentang UU struktur dan organisasi TNI yang sekarang masih menggunakan UU yang lama, nah tentu ada beberapa jenis UU yang seharusnya juga di bicarakan kesulitan saya secara pribadi untuk memberi komentar tentang RUU Pertahanan Negara dan RUU Kepolisian Negara adaiah kelihatannya RUU itu memang tidak paralel tidak berada dalam satu kedl!dukan yang sama, RUU Kepolisian Negara terlalu luas untuk mengatur tentang masalahmasalah fungsi Polisi RUU itu lebih banyak berbicara tentang organisasi polisi sementara dilain pihak RUU pertahanan Negara lebih banyak berbicara tentang fungsi pertahanan negara tentang apa yang harus dipertahankan tentang bagaimana mempertahankan dan apa yang dipergunakan untuk mempertahankan diri serta bertahan terhadap apa disana terkandung di dalamnya ini dua RUU yang tidak paralel ini saya kira menjadikan akan lebih sulit lagi untuk berbicara tentang dua hal itu dalam sebuah kesempatan saya sependapat dengan kekhawatiran Bapak Salim Said tadi mengenai pasal 15 kemudian juga mengenai hal-hal yang lain termasuk diantaranya adalah komplikasi yang bakal timbul ka.lau seandainya polisi minta bantuan tentara misalnya sebagian dari itu kelihatannya timbul atau terjadi karena tidak ada tataran kewenangan yang jelas dan belum ada aturan-

ARSIP DPR RI

15

aturan yang akan bisa menjadi landasan untuk menyusun sebuah kebijakan. Tetapi pada saat yang sama saya menyadai bahwa UU atau RUU hanyalah merupakan sebagian dari landasan kebijakan dikelak kemudian hari didalam kenyataannya fungsi kebijakan itu akan tertuang dalam banyak hal UU adalah salah satu landasan disamping itu tentu ada beberapa hal yang lain misalnya adalah Keppres, Kepmen, Strategic Review yang harus dikeluarkan oleh Dephan setiap tahun kemudian ada hal-hal lain yang juga harus dibicarakan. lni kemudian akan membawa kita kepada bahwa seharusnya yang dibicarakan rnemang hanya merupakan persoalan-persoalan prinsipial kemungkinan besar :-~anti harus ada semacam pilot project atau eksekutif discresenary right yang tetap harus dipegang oleh fungsi-fungsi pemerintahan negara nah lalu disini kita bisa berdebat misalnya saya bisa berdebat dengan Pak Salim apakah pengangkatan seorang Kastaf memang memerlukan persetujuan DPR misalnya ini perkara lain lagi ini ada nuansa-nuansa politik yang tentu saja kita bisa berdebat, bahkan dinntara teman-teman Propatria sendiri bisa jadi ada perbedaan untuk itu sekalipun untuk saya, saya cenderung untuk mempertahankan jajaran Kastaf angkatan kebawah atau TNI bisa mempunyai wewenang yang lebih besar tetapi tidak untuk panglima dan tidak untuk Kepolisian Negara dimana keputusan Prersiden memerlukan proofel atau persetujuan dari DPR. Saya hanya akan memberil<an tekanan satu lagi tadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan interkoneksitas sebenarnya telah diungkap dengan formula bahwa ancaman adalah merupakan sebuah kontinum upaya untuk bela negara saya kira juga merupakan sebuah upaya yang tidak berdiri sendiri dan bukan semata-mata merupakan sebuah upaya nasional perlu dikemukakan saya kira di dalam kedua RUU bahwa usaha untuk mempertahankan pertahanan negara maupun upaya untuk menjamin keselamatan atau keamanan negara kelihatannya memang harus dilakukan dalarn banyak strategi bisa ditempuh dengan cara nasional atau unilateral action tapi hal lain yang juga harus dikemukakan saya kira adalah kerjasama dengan negara lain, jadi ini adalah sebuah tema atau sebuah prinsip cooperatif security, bisa dilakukan dengan negara-negara lain itu sebabnya kenapa nanti mungkin diplomasi dan politik luar negeri juga merupakan suatu upaya lain untuk menjaga pertahanan negara maupun upaya untuk mengamankan negara dari segala macam bentuk dan spektrum ancaman. Aspek itu kelihatannya tidak terlalu tercermin dikedua RUU, tapi ini bisa saya mengerti karena kelihatannya RUU ini memang disusun berdasarkan berbagai konstren yang kelihatannya mema11g tidak bisa diatasi belum lagi kalau disusul dengan concern yang lain misalnya adalah kesiapan institusi kalau kita mau membuat RUU tentang Pertahanan dan Keamanan negara atau Pertahanan Keamanan Negara saya tidak tahu siapa yang harus membuat karena Dephan mungkin tidak bisa membuat sekurangkurangnya otoritasnya akan dipertanyakan oleh institusi yang lain karena polisi sudah bukan bagian dari Dephan kalau yang membuat polisi membuat RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara ini juga persoalannya sama, kalau dibuat oleh Menkopolsoskam saya tidak terlalu yakin karena Menko tidak mempunyai instrumen institusional untuk menggunakan hal-hal seperti itu, saya kira yang harus mengambil inisiatif mungkin adalah DPR yang menyusun RUU Pertahanan Keamanan Negara sebagai alternatif dari RUU yang sekarang ada di tangan kita tentu ada alternatif lain misalnya adalah sekjen Wantannas ini terserah siapa yang membuat kalau DPR mau membuat saya kira akan bagus tetapi ketika keputusan itu akan diambil dan misalnya DPR atau Sekjen Wantannas rnau membuat RUU Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai suatu payung barang kali suatu short cut yang bisa dilakukan adalah RUU Pertahanan negara yang ada ditangan kita sekarang bisa kita perluas cakupannya jadi beberapa soal yang ada di dalam masalah-masalah keamanan dan fungsi polisi itu kita masukan di dalam RUU ini dan kemudian RUU kepolisian Negara yang sekarang ada ditangan kita, kita sunat beberapa prinsipal yang menyangkut mengenai fungsi

ARSIP DPR RI

16

keamanan negara itu dimasukan di RUU Pertahanan dan Keamanan Negara, dalam bentuk alternatif seperti itu maka kita akan mempunyai sebuah RUU Pertahanana dan Keamanan Negara yang merupakan elaborasi dan perluasan dari RUU Pertahanan Negara yang ada sekarang dan kita akan mempunyai RUU kepolisian Negara yang lebih terbatas sifatnya saya tidak tahu pakah 45 Pasal atau 37 Pasal sama-sama sakralnya pak tentu setelah itu kita susun RUU tentang Susunan Organisasi TNI yang kurang lebih bisa mengambil model yang ada di dalam RUU Kepolisian Negara tapi secara khusus akan berbicara tentang bagaimana organisasi TNI itu dimanaj oleh TNI. Saya kira saya hanya mengambil kesempatan ini untuk beberapa hal yang tadi saya kemukakan dan mungkin beberapa ternan akan memberikan tambahan silakan.

KETUA RAPAT : Sebelum memberikan tanggapan tambahan kami informasikan waktu kita

sampai jam 16.00 dan tentu kita membutuhkan waktu untuk pendalaman mudahmudahan dengan informasi ini saudara-saudara dari Propatria akan mernberikan keterangan tambahan dengan mempertimbangkan waktu yang dipakai terima kasih. Kami persilakan.

PROPATRJA: Terima kasih, bismillahirahmanirahim Assalamualaii<Um Wr. Wb. Sa)ra

senang turut diundang oleh ternan-ternan propatria saya sendiri nama saya Riefki Munaf dari Puslitbang Politik dan kewilayahan LIPI saya tentu akan lebih susah ketika harus menyampaikan setelah pak Sayidiman, Pak Salim dan dan Pak Kusnanto sebagian besar sudah ada disana tetapi saya akan sedikit memberikan suatu pemikiran untuk melihat mengenai RUU Pertahanan ini secara pribadi saya lebih merasa pas dengan istilah RUU Pertahanan Nasional dari pada RUU Pertahanan Negara ini ada pendekatannya kira-kira lebih human kemudian saya akan menyampaikan sedikit memang saat ini kita dalam sebuah kondisi yang sulit karena kadangkala kita harus berbicara dan menjelaskan beberapa hal yang menyangkut tentang terminologi mengenai masalah keamanan dan pertahanan tadi sudah disinggung didepan sampai keistilah Dewan Pertahanan nasional atau Dewan Keamanan nasional _masalah yang kita hadapi memang kita ini kan menerjemahkan istilah security dan defense dalam is·tilah bahasa inggris tentunya security itu berarti lebih luas ketimbang defense dan defense merupakan bagian dari security dan juga kemudian internal security yaitu law enforcement dan publik order itu yang juga merupakan internal security jadi itu semuanya merupakan bagian dari security tetapi ini permasalahan permasalahan terminologi yang perlu dicermati karena itu saya juga melihat bahwa sebenarnya pendampingan seperti yang disampaikan oleh pak kusnanto tadi pendampingan antara RUU Pertahanan dengan RUU Kepolisian yang ini memang tidak seimbang kenapa karena kita berbicara tentang defending state, defending internation state kemudian yang satu berbicara tentang polisi dalam pandangan saya RUU Polisi ini sebenarnya sejajar dengan RUU Keprajuritan dan TNI kira-kira begitu kecuali kita mau membuat ini UU Pertahanan kemudian ada UU tentang Policing bagaimana tentang polisional itu sendiri, itu ada sisi lain yang perlu kami sampaikan.

Kemudian pain berikutnya yang akan saya sampaikan mengenai masalah suatu kebijakan tadi sempat juga disinggung mengenai misalkan didalam kondisi kritis ketika polisi harus meminta bantuan kepada TNI saya akan menyinggung bahwa sebenarnya yang penting disini adalah bahwa keputusan apakah suatu wilayah apakah suatu level emergency itu sudah betul-betul membutu~.kan bantuan ataupun tidak itu adalah merupakan suatu keputusan politik sebab kalau itu merupakan suatu keputusan apakah dari TNI atau dari Polisi nanti bisa-bisa didalamnya ribut nah inikan ada rivalery kira-kira yang harus kita atasi karena itu keputusan politik menjadi begitu penting dengan kata lain katakanlah tentara dan

ARSIP DPR RI

17

juga polisi merumuskan tentang dirinya sendiri dan mengevaluasi tentang dirinya sendiri tetapi itu sebuah keputusan politik yang melakukan suatu evaluasi

Nah disinilah peran lembaga perwakilan legislative, meski demikian saya juga kurang begitu sependapat dengan pak Salim Said kalau menyatakan s.ampai level Kepala Staf angkatan itu harus mendapat persetujuan dari DPR saya akan menyampaikan sesuatu ini bukan suatu hal yang menyenangkan tentunya usu!an itu menjadi usulan yang menyenangkan bagi dewan tapi dalam pandangan saya pad a level angkatan Kastaf itu tidak harus melalui DPR termasuk juga sebenarnya UU yang menyatakan kalau Diplomat atau Dubes Asing itu harus mendapat persetujuan DPR yang sudah kita memiliki itu juga menjadikan kita ini agal< antik karena itu hanya ada dinegeri kita. Kemudian sedikit menyinggung mengenai aspek-aspek ada tadi pak Said juga menyinggung mengenai militery apa tugas misi militer untuk operasi non perang sebenarnya kalau kita melihat dari tugas utama dari tentara itu tentunya ada dua yang satu adalah war mision tugas-tugas untuk berperang dan tugas-tugas bukan untuk tujuan perang yaitu peace mission, dengan menyebut peace mission tentunya saya berharap bisa dipikirkan didalamnya termasuk didalamnya bagaimana sebuah operasi perdamaian. Jadi sesuai dengan tema yang dibicarakan saat ini termasuk rekoneksitas antara domestik internasional itulah sebenarnya hubungan antara fungsi-fungsi baik itu domestik maupun internasional karena ancaman-ancaman terhadap masalah keamanan saat ini juga sifatnya sudah lebih meluas dan sifatnya banyak juga yang transnasional, dan disitulah maka tugas-tugas militer untuk misi-misi damai jadi begitu penting. Saya menggaris bawahi dansetuju dengan Pak Salim Said bahwa memang kita memiliki suatu trauma yang sangat berat berkaitan dengan masa lalu dealing with the past ini masa lalu menjadi suatu masalah bagaimana kita membebaskan masa depan kita dari belenggu masa larnpau.

Kemudian berhubungan dengan koneksitas atau hubungan dengan aspekaspek internasional saya melihat bahwa sistem pertahanan kita memang harus betul-betul menekankan pada kekuatan mandiri tetapi sistem pertahan itu pada saat ini memang tidak bisa. Suatu negara manapun tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri tanpa melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak luar. Nah, disini fungsi dan perlunya kerjasama dengan negara-negara lain didalam perumusan atau didalam men~iptakan suatu keamanan suatu wilayah.

Kemudian satu tam bah an lagi mengenai posisi menteri dan chief of depend Pimpinan Departemen Pertahanan, saya pikir semua sependapat bahwa kita mendorong suatu tatanan dan sistem demokratik termasuk demokratik civil control terhadap militer. Control civil terhadap militer pada level kebijakan bul<an pada level operasional kira-kira definisinya demikian. Dalam konteks sistem pemerintahan yang demokratik tentunya chief of devend Pimpinan Angkatan Bersenjata itu ada dibawah menteri pertahanan. Kita memang pernah menghadapi apa yang tadi disinggung pak Salim Said dari Tap MPR No. VII. Jadi mungkin memang bisa disebutkan bahwa chief of devend Pimpinan angkatan bersenjata bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan misalnya demikian, karena dalam normalny.a sistem pemerintahan yang demokratis tentunya Pimpinan angkatan bersenjata itu berada dibawah menteri pertahanan dan menteri pertahanan kita harus mengingat bahwa Departemen Pertahanan itu departemen sipil. Jadi Departemen Pertahanan itu departemen sipil kalau pada sekarang kenyataannya yang menjadi orang sipil itu menteri kemudian sebagian Dirjen dan sopir-sopir, nah ini masalah proses sejarah yang kita miliki. Nah, saya pikir itu saja yang saya sampaikan dari saya, mungkin ada sedikit satu lagi berkaitan dengan polisi, saya tidak tahu banyak tentang kepolisian karena saya tidak belajar tentang itu saya lebih melihat dari aspek devend.

Ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam beberapa tugas polisi ketika menyangkut masalah di laut. Saya melihat bahwa ada aspek-aspek hukurn internasional terutama mengenai law of the sea (hukum laut) yang mengatur

··~-: •• ,. ... , ,;":,.-:.1 .••••••• ~~-~- .... ······-··· ···~--:------" ·;·.·:_:· ·:~~::~-':":'·~-

·.··: ...

ARSIP DPR RI

18

banyak tentang bagaimana suatu proses penegekan dan penangan hukum di laut. Nah, ini saya pikir suatu hal yang perlu dipertimbangkan untuk ke depan agar bagaimana Polisi dan juga tentara kita terutama Angkatan Laut bisa dengan kepala dingin menjelaskan tentang peran mereka masing·-masing ketika diperlukan suatu pelibatan-pelibatan. Dalam assesment saya secara pribadi saya melhat bahwa tampaknya untuk laut dari kepolisian memang menginginkan itu peran kami, yang dari Angkatan Laut itu juga mengatakan itu peran kami, tetapi ini suatu hal yang perlu kita lihat bahwa laut juga mengatur bagaimana over sea misalkan dilaut siapa yang bertanggung jawab di laut. ltu saya pikir point-point dari kami.

Kemudian polisi tentunya Pak Salim juga sudah singgung bahwa polisi itu adalah civiliant police, polisi yang kita kembangkan adalah kedepan adalah polisi profesional yaitu polisi sipil dan tentunya dalam tugas-tugas mereka menangani aspek-aspek yang sifatnya sipil. Jadi itu saya pikir merupakan satu hal yang penting karena pad a masa lalu ketidak jelasan tentang paparan kewenangan bisa menyebabkan, bisa berkaitan termasuk dalam pembelian persenjataan misalkan, Nah ini suatu contoh yang menarik menurut saya ketika ini kami semua concern untuk membangun suatu tatanan sistem demokratik militer dan polisi yang diletakan adalah sistem demokratik itu. Nah, ketiga ini contoh yang konkret, ketika dari kepolisisn membeli sebuah senjata yang namanya AK 47 misalkan 101, 102, 101 kan kemampuan jarak tembaknya 1 DOOm dan 102 itu 500m, itu senjata misalnya untuk tentara, polisi tentunya bukan itu. Nah ini tentunya akan berkaitan dengan masalah tatanan kewenangan yang harus ditinjau melalui lembaga ini bahkan saya melihat sampaipun kepada masalah pembelia persenjataan ada kemungkinan semacam aproval dari Dewan, karena itu akan ikut menentukan sejauhmana, siapa, boleh menggunakan apa engan kemarnpuan seperti apa. Saya pikir itu masukan dari saya, sedikit mohon maaf kalau agak berkepanjangan.

Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb.

FPDI-P (V.B. DACOSTA, SH) T erima kasih, Sekarang kalau kita lihat jam di dinding itu yang menjadi

acuan kita itu sudah menunjuk jam 15.00 WIB berarti dari budget waktu yang tersedia bagi kita untuk rapat ini sekitar satu jam, satu jam ini akan kita pergunakan untuk tanya jawab, untuk memperdalam point-point tertentu dan mohon jawaban dari para pakar yang sekiranya bisa dipakai sampai jam 16.00 WIB sebab malam akan dilanjutkan nanti dengan acara yang serupa walaupun berbeda, dapat disepakati. Nah sekarang Anggota dipersilakan mendaftar untuk bertanya kepada para pakar.

Bapak Sidarto, silakan.

FPDI-P (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH) : Assalamualaikum Wr. WB. Saudara Ketua, Saudara Anggota yang terhormat, Bapak-bapak nara sumber yang kami hormati, Saya sampaikan beberapa pertanyaan tapi nampaknya pertanyaan saya ini

mengcover dari tadi yang disampaikan oleh senior saya pak Sayidiman, pak Salim Said, juga yang disampaikan oleh kelompok Propatria.

Pertama mengenai, tadi saya tertarik dengan pembicaraan terakhir dari mengenai 'war mission' dan 'peace mission' apa yang saya ketahui dari referensi yang saya baca bahwa di negara-negara lain disamping war mission itu memang ada peace mission, tapi peace mission ini lebih dalam bentuk physic missicn, misalnya membangun jembatan, membangun sekolah yang rusak karena perang ata bencana alam sebagainya, ini untuk conditioning nama daripada angkatan perang setempat supaya dapat dukungan dari rakyat. Nah, kami kaitkan juga

'· '· '.·

:·:::

ARSIP DPR RI

19

disini dengan military operation art of war tadi disampaikan oleh beberapa pembicara. Disini kami ingin supaya sanma dengan pak Salim Said supaya ada suatu klarifikasi dan pembatasan karena military operation art of war ini harus diperjelas, apkaah ini operasi penegakan hukum atau oparasi non penegakan hukum. Kalau operasi penegakan hukuni siapa yang akan melakukan military operation art of war ini, kalau ini opeiasi non penegakan hukum bagaimaan proses follow up nya dari hasil operasi tidak bisa lagi sekarang dalam jaman supremasi hukum ini atau operasi tangkap-tangkap lalu tidak ada prosesnya. Memang kalau kita lihat di Amerika ada operasi-operasi dari tentara Amerika, Colombia, Peru, Venezuela terhadap tanaman kokain karena Amreika korban daripada eksport kokain secara ilegal dari Amerika Latin ke Amerika, tentara Amerika itu melakukan operasi-operasi tanaman kokain di Colombia, Peru, Venezuela tapi ini adalah violent aggreement. Didalam negeri tadi disampaikan oleh Pak Sayidiman, enforcement itu oleh draft enforcement angency, ini memang badabn ansional yang mempunyai wewenang law enforcement di bidang drugs, karena disana tidak ada kapolisian nasional, sedang di Amerika, Eropa banyak dari mereka yang tidak menggunakan kepolisisan nasional.

Jadi tadi saya sampaiakn perlu ada batasan, klarifikasi military operation art of war ini harus ada suatu hal yang jelas siapa yang melaksananya, apakah ini .law enforcement atau non law enforcement, bagaim<;ma kalau non law enforcement, bagaimana follow up dari prosesnya, itu yang pertama.

Yang kedua adalah saya kira makalah dari pak Sayidiman mengenai ancaman konvensional dan non konvensional ini juga kami mohon satu klarifikas; mengenai non konvensional saya kira hampir sama dengan, jiwanya hampir sama dengan military operation art of war, non konvensional ini memang harus diklarifikasi/dibatasi karena semua sekarang harus diwadahi dalam aturan hukurn tidak bisa sekarang seprti saya bicara soal kemanan. Keamanan itu harus dilaksanakan oleh suatu badan yang memiliki kewenangan presensi dan kewenangan investigasi. Nah, kalau dilakukan di luar badan kepolisian dimana badan itu tidak mempunyai kewenangan investigasi ·ini juga akan inviting problem ini, kita tidak bisa main patroli, main jaga-jaga tanpa me-enforce dalam bentuk penangkapan, penahanan, introgasi dan sebagainya kalau menyangkut upaya paksa menagkap, menahan, mengintrogasi ini dibutuhkan suatu kewenangan undang-undang, kalau presensi bisa dilakukan oleh .siapa saja, oleh TNI bisa, oleh patroli keamanan swasta juga bisa, tapi kalau menyangkut investigasi upaya paksa ini harus diwadahi dalam suatu undang-undang. Kalau kita lihat di negaranegara tetangga, kepolisian nasional inilah yang menangani masalah internal security kalau angkatan perang itu oleh devend, kalau internal security itu oleh polisi. Dulu riwayatnya di Philipina ada lokal civil police disana, yang menyatukan kepolisan lokal karena di negara berkembang seperti kita kepolisian lol<al di Philipina dulu digunakan untuk back up pemilihan Bupati, Walikota, dan Gubernur. Jadi Gubernur, Bupati, Walikota menggunakan kepolisian lokal ini untul< mendukung pemilihan mereka sebagai Kepala Oaerah, ini ekses dari suatu negara sedang berkembang.

Pertanyaan saya terakhir adalah mengenai Dewan Ketahanan nasiona! yang tadi disampaikan supaya mempunyai wewenang operasional. lni yang kami kuatirkan bahwa lembaga Dewan Keamanan Nasional yang punya wewenang operasional ini akan kembali pada masa dulu lagi, siapa badan ini, terdiri dari apa saja, wewenang apa yang dimiliki, ini perlu ada suatu klarifikasi yang lebih jelas.

Demikian pertanyaan-pertanyaan kepada para nara sumber yang kami hormati. Selanjutnya kami mohon klarifikasi. Terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

,-, •• -,~-·:-··:· t -- ... - - .. ~- ... • • •

. ]

ARSIP DPR RI

'i I

20

KETUA RAPAT : Terima kasih pak darto, sebelum melanjutkan pembicaraan kedu, dan

ketiga, kalau bisa saya mohon supaya dalam pertanyaan itu mendahului pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, supaya sambil mendengar para pakar yang bersangkutan sudah bisa menyiapkan jawabannya. Baiklah kita teruskan, Pak Alex silakan.

FPDI-P (ALEXANDER LITAAY) : Terima kasih Saudara Ketua, Saudara-saudara sekalian khususnya bapak-bapak nara sumber. Yang pertama, pertanyaan ini disampaikan untuk beberapa nara sumber,

dan mungkin untuk catatan kita semua. Yang pertama, kalau tadi oleh Propatria dikatakan bahwa dua Undang-undang ini tidak berimbang atau saya kira mungkin ada alasannya. Dan saat diskusi kami dengan Piminan Polri di Komisi II, ternanternan dari Polri mengatakan bahwa mereka itu mestinya ada suatu undangundang lagi atau hal-hal pokok baik yang menyangkut TNI maupun yang meyangkut Polri. Oleh sebab itu mungkin saja RUU tentang Polri ini lebih banyak berbicara tentang pengorganisasian Po!ri. Nah, tadi juga dikatakan istilah pak Salim Said misalnya perlu ada semacam 'payung'yang kemudian mengatur halhal tentang dua lembaga ini, mungkin itu juga yang mengakibatkan mengapa teman-teman dari Polri hanya lebih banyak berbicara tentang pengorganisasian sedangkan hal-hal prinsip, hal-hal pokok itu mereka simpan untuk nanti kalau kita bicara tentang semacam undang-undang yang menjadi payung pada dua lembaga/institusi ini.

Yang kedua, dalam kaitan dengan khususnya Rancangan Undang-undang Polri perlu juga kita ingat bahwa, tidak bisa juga kita lepaskan diri .dari Undangundang ini juga harus juga mencakup keinginan untuk menyatukan undangundang dalam one integrated yuridis system yang juga ditetapkan oleh TAP MPR, oleh sebab itu tidak heran kalau sebenarnya membahas undang-undang ini pekerjaan besar, sebab kalau bicara lagi tentang Undang-undang one integrated yudiris system kita bicara lagi harus sekaligus disinkronkan pembahasannya dengan RUU tentang Kejaksaan, tentang Advokat. Jadi, oleh karena itu mungkin nanti dalam pembahasan dua Undang-undang ini, catatan-catatan ini perlu kita ingat supaya selalu semua le-mbaga ini ada sinkronisasi tidak ada over lap dan bahkan tidak ada yang terbuang.

Nah, yang berikut mungkin Sayidiman bisa menjelaskan lagi lebih detail yang dimaksudkan bapak disini tentang Dewan Ketahanan Nasional yang dikatakan disini yang juga memiliki wewenang operasional disamping fungsi staf yang sudah dijalankan_ Kami rasa perlu ada suatu gambaran jebih rinci lagi bagaimana tentang bentuk badan ini, kemudian operasionalnya dan sebagainya seperti yang bapak sampaikan dalam makalah tadi.

Dan yang ketiga, tentang supersif, saya setuju pak Sayidiman itu antisipasi bahkan bila perlu dalam undang-undang ini bahkan menurut informasi ada negara-negara tertentu yang melalui satelit sudah mampu melumpuhkan satu bangsa sehingga bahkan wanita-wanita di bangsa itu tidak akan melahirkan lagi, bisa dimandulkan melalui satelit, mungkin pak Sayidiman bisa memberi informasi tambahan mengenai itu, nah ini bagaimana kita selain soal cyber spce dan lain sebagainya.

Nah yang berikut khusus untuk pak Salim Said soal kekhawatiran beliau bahwa Kepala Staf kalau tidak diangkat atau dengan persetujuan DPR itu bisa menjadi alat Presiden soal kekuasaan, apakah ada kekhawatiran atau barangkali Pak Salim Said meyakinkan kami bahwa memang selain panglima diangkat dengan persetujuan Dewan itu berarti rakyat mengawasi, apakah ada kemungkinan Kepala Staf kalau diangkat oleh Presiden atau tidak melalui Dewan bisa diinterferensi oleh Presiden walaupun Panglima diang~~at oleh DPR. Bapak

·:::7:~~7;-:o;~::~:· ... ~~·':·":·:-:-r~~ • .•... :(;¥,4.~~'-· .. ·.:'"'•~r.~--.. --.~-~---. ~- ~.·--.....n ....... ,...,. ..... ,. .... ••··

~_L--~~--~~~~~~~~

ARSIP DPR RI

21

tolong yakinkan kami lagi bahwa Kepala Staf harus diangkat atas persetujuan DPR.

Ada satu hal yang berikut adalah, beberapa daerah bapak-bapak sekalian itu mengusulkan supaya ada dalam rangka otonomi daerah bahkan termasuk Undang-undang Otonomi Khusus yang sedang dirancang itu ada keingina.1 untuk membentuk polisi-polisi daerah, jadi bukan polisi nasional. Nah, bagaimana pikiran kita mengenai hal ini sebab keinginan itu kuat, mungkin saja mereka takut interferensi pusat ke daeah dalam bentuk seperti itu pak tapi mungkin beberapa ternan di Dewan kuatir itu bisa menjadi alat untuk cepat-cepat merdeka. Nah, munkin bapak-bapak bisa kasih informasi mengenai itu.

Dan terakhir soal tadi polisi membantu tentara saya kira memang harus diatur secara jelas bagaimana bapak sudah sampaikan tadi dan saya setuju kalau memang pemerintah yang harus mengatakan kepada Polri walaupun tanpa diminta oleh Polri, pemerintah harus bisa melakukan evaluasi itu, saudarasaudara Polri kami lihat sudah tidak mampu lagi, oleh karena itu saudara-saudara harus sekarang dibantu oleh TNI. Dan dari beberapa kasus yang terjadi kadangkadang tentara mengeluh bahwa mereka belum juga diminta oleh Polri untuk mengatasi keadaan ketika sudah kebakaran, sudah babak belur baru kemudian diterjunkan akhirnya memang terjadi represif yang luar biasa. Mungkin ini beberapa, terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT : Terima aksih Pak Alex, sekarang yang berikutnya Pak Firman silakan.

FPDI-P (FIRMAN JAVA DAELI, SH) : Baik, terima kasih pak Ketua . dan tiga orang nara sumber yang kami

hormati. Ada tiga hal yang akan kami sampaikan dan ini untuk ketiga orang. Yang pertama, tentunya kita lebih berpikir kedepan tapi saya kira

analisisnya juga harus historis sosiologis tanpa membelenggu beban sejarah masa lalu untuk kita berpikir lebh terbuka dan lebih kedepan tap paling tidak historis sosiologis. Nah, yang pertama soal ancaman ini Pak Sayidiman, Pak Salim Said, Mas Kusnanto dan teman-temannya, memang harus ada terminologi yang jelas, harus ada konsep yang definitif yang nantinya tidak intertetatif disini, kapan ancaman itu bisa mengganggu keutuhan wilayah, bisa memasuki kedaulatan nasional, jadi militer juga tidak sertamerta masuk paling tidak koregnatif dengan polisi kalau itu menempatkan polisi di bidang keamanan yang mengganggu keutuhan nasional. Kenapa kami katakan demikian, karena paling tidak culture sipil harus kita bangun, masyarakat sipil harus kita bangun, kita temukan culture sipil, apapun yang terjadi yang menjadi panglima itu bukan militer bukan polisi tetapi masyarakat. Nah, persoalannya adalah kapan itu ancamar. dan kapan tidak, inikan kapan militer bisa masuk walaupun itu didalam negeri tapi bisa masuk itu, bisakah itu diterjemahkan dengan pendekatan bahwa paling tidak itu lewat pemerintah sipil dengan persetujuan DPR, ini kira-kira formula yang kami tawarkan dan saya tidak tahu persis apakah ada yang memberikan perspektif ini sehingga TNI masuk, kalau memang itu juga ancamannya dalam berdimensi keutuhan nasional dan kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, nah ini yang menjadi argumentasional kami soal ancaman ini pak supaya ti:iak menjadi tebal dan tidak dipertebal, tentunya juga pada awalnya tentu yang megambil peran itu adalah polisi yang dilakuakn oleh pemerintah sipil itu lewat persetujuan DPR itu ada terminologinya Mas Kusnanto kalau tidak salah, itu yang pertama.

Yang kedua, berkaitan dengan yang pertama ini soal yang konvensional dan yang non konvensional, kita memang sepakat bahwa yang non konvensional bisa menjadi entry point bagi kerusakan keutuhan nasional, tadi ada beberapa misalnya lewat komputer, tetapi itu juga harus direspon dengan non konvens!onal, jangan dengan cara non konvensional ditanggapi dengan cara konvensional,

ARSIP DPR RI

22

karena yang kita maksudkan dengan petahanan kan bukan politik militer, politik pertahan pak Salim Said bukan politik militer dan politik keamanan. Jadi ini kirakira jangan sampai kita merespon bahwa konvensional lalu kita respon juga dengan non konvensional, saya kira itu juga kurang arif.

Yang ketiga, memang dalam TAP MPR kan ada dimensi pertanggung jawaban bawah Kapolri atau Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden, pertanyaan kami adalah bagai mana dalam tradisi militer dan polisi jikalau apakahsekaligus ini menempatkan Presiden itu serta merta mengkooftasi Kapolri dan Panglima TNI dengan perintahnyan itu karena bertanggung jawab Kapori kepada Presiden Panglima TNI kepada Presiden sehingga apapun yang diperintahkan oleh Presiden harut dilaksanakan bagai mana dengan kultur TNI dan Polri krena bisa aja perintah itu berdasarkan konstutusi tidak berdasarkan hukum yang beraku kecuali kalau perintah lebih tinggi dari konstitusi apalagi perintah itu dalam mempertahankan kekuasaan bukan dalarn rangka mempertahankan wilayah ini persoalan kita bersama, saya dengar tadi pagi ada yang mengatakan perintah itu apapun harus dilaksanakan menurut saya ini apakah apa enggak salah ini apakah misalnya Kapolri, Panglima TNI bisa melawan perintah yang tidak sesuai dengan konstitusi ini kira-kira dalam kerangka pertanggung jawaban Presiden kan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden dan Panglima TNI juga begitu ini bagai mana pemikiran yang ketiga nara sumber kami yang kami hormati, terima kasih Pak Dacosta

KETUA; Terima kasih Pak Firman, sekarang berikutnya kita beralih kepada Prof.

Sahetapi silahkan pak.

F. PDI-P (PROF. SAHETAPY): Saudara Ketua, para Fakar yang saya hormati dan hadirin sekalian

sebetulnya yang saya kemukakan ini kemarin saya sedikit kemukakan apa pemikiran saya tidak menangkap atau tidak mendengar atau mungkin saya keliru secar ekspplisit baik penjelasan dari Jenderal Saidiman dari Dr. Salim Said maupun dari Dr. kusanto yaitu bahwa ,tapi ini juga sesuai dengan permintaan Punsus ini yaitu melihat Polisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan part and fase of the beauty sert sisteni kok bisa melihat polisi terus menerus itu sebagai bagian dari kekuasaan pertahanan kemanan padahal menurut hemat saya dalam segel souscaity justru itu yang paling penting part and fase bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pada ini, kalau pakai istilah sekarang yang sedang hangat-hangat integreted beautysert justru disini masalahnya, kalau masalah Polri dan TNI itu saya kira itu sudah lama pada waktu itu tentara polisi belum seomng pun berani bicara jaman Soeharto supaya polisi keluar dari ABRI saya bukan untuk menyombongkan diri sulit berbicara tentang keluar poli dari AERI, kemudian saya mau tanya Pak Jenderal Saidiman saya sepakat denga uraian bapak tadi itu dan saya sudah coba membaca cepat-cepat makalah bapak bapak pernah menjadi Duta Besar Jepang kalau menurut analisis saya pernah membaca beberapa tahun yang lalu dan apakah masih pendek di jepang itu kemakmuran meningkat tapi kejahatan masih status kuwo kitakan tidak bisa mengatakan inikan pencemaran globalisasi, pecemaran globalisasi tidak hanya di Indonesia di Afrika di Eropa di Asia dimana-mana, jadi bagai mana kita mengtekel masalah cultur of fialis kitakan tidak bisa terus menerus menujuk kesalahan itu kapada orang lain kita jangan jadi confitilatus padahal kita sendiri yang barang kali yang meru~ak cultur offailis itu sendiri, itulah sebabnya saya ingin kita katakan saya lihat dari ketiga nara 8Umber ini berbicara tentang dua hal yang terus menerus disoroti kalau boleh pakai istilah figman tentang masalah subtansial masalah struktual tapi hampir-hampir sedikitsedikit saja diferi-feri oleh Jenderal Saidiman tentang cultur ferius pusatnya Indonesia ini bukan karena Polisi Tentara macam-macam itu tetapi ·cultur ferius

ARSIP DPR RI

23

kita ini sudah rusak itu harus diakui pemimpin-pemimpin kita inikan sedang haus kekuasaan dan tidak mempunyai moral ferius yang tangguh dan ligel etik saya berani mengatakan itu kalau sejawat-sejawat yang terhormat disini tidak suka dan menentang silahkan tapi itulah sebagai orang yang 42 tahun berkecumpung di kampus melihat masalah ini sebagai objektif itulah sebabnya saya juga tidak setuju kalau polisi mengatakan dan itu boleh disampaikan kami bukannya tidak mau tunduk kepada kekuasaan sayakira polisi juga tunduk kepada kekuasaan tapi bukan kekuasaan eksekutif kekuasaan uang saya bisa berbicara tentang itu jidi kekuasaan itu bukan bukan hanya kekuasaan dari Presiden tapi kekusaan uang kekuasaan dari pada konglomerat itu yang saya katakan, jadi itu ingin saya usulkan melalui saudara Ketua kita tidak hanya undang para fakar-fakar ini kita juga harus undang sosiolog dan antropog su.Paya mereka melihat masalah kepolisian saya tidak bicara tentara dulu, bertahun-tahun sejak saya masih ingat sampai sekarang stekmal polisi itukan melekat orang bikin takut anak kecil dia tentara bukan pak polisi itukan begitu dan kita juga tahu orang lapor curi ayam ongkosnya satu kambingkan itu yang saya katakan juga diluar negeri, jadi saya kira pasal ini Pak Salim Said bukan redesain saja saya ke power polus political lain tapi redesain juga harus berani jangan karena ini sudah hb lalu kita tidak berani lagi kitakan banyak buat Undang-undang yang dibuat di jaman Habibie yang saya katakan ada beberapa Undang-undang tanpa anus mohom maaf saja dan itu sangat disenagi nanti itu oleh para pengacara yang nati dibayar dengan uang korupsi dari para mereka digodog yang melakukan korupsi itu, pasti kita dibayar denga uang yang lain uang yang mereka korupsikan if.ukan, misalnya Undang-undang korupsi yang terakhiritu bagai mana kalau tuntut orang karena akan sudah dicabut oleh Undang-undang korupsi yang terakhir ini itulah say ingin kemukakan memang say kira harus kita akui juga masalah-masale.h entah disukai atau tidak disukai entah mau cuci tangan diri pada tentara mengenai hak azasi manusai ini mungkin Pak Saidiman sudah pas over karena itu parnah saya mengataka kepada seseorang banyak bidang di bahunya masalahnya itu bukan masalah, kalau masalah politik itu dengan pemerintah kalau masalah moral itu sehubungan dengan yang dari pada tentara itu namanya mereka punya nama selogan, tapi kalau masalah hati nurani anda berani enggak jangan karena jadi perwira enak aja rumah bagus mobil bagus kalau tidak punya tanggung jawab serahkan saja pada yang diba.wah itu yang saya dengar sendiri dari banyak orang bawahan itu mereka yang baru berlatih atau yang belum pintar itu merasa yang dipecundangi oleh yang besar-besar itu, nah ini saya tidak tahu bukannya mau kata orang belanda ofer inka stern saya tahu mungkin Saidiman enggak masuk dalam kelompok itu lagi tapi ini masalah dan saya mohon supaya nanti diundang saya mohon itu perhatian apa itu sosiolog dan antra polog mereka akan iihat l;ain dari orang-orang yang mempunyai keahlian istimewa politik itu yang politik, yann ahli-ahli politik itu sebetulnya kacamatanya itu putih tapi karena suatu keadaan hai berwarna itu, jadi kalau yang dibegini maka kita akan menerima suatu hasil ya enggak tahu Indonesia itu bagai mana kalau rancuh juga tidak tapi segi poperman ini yang saya kuatir saya memang denga sengaja masuk dalam panitia ini supaya saudara ketua tahu karena ada banyak hal yang harus secara prinsipil polisi karena itu saya berani 15 tahun yang lalu mengatakan polisi harus keluar dari ABRidan waktu itu ada jenderal polisi yang itu Sahetapi ngomo:-~g tidak betul setelah reformasi dia bilang betul saya bilang Saudara Jenderal anda bilang begitu dulu andakan tidak bicara begitu, sayakan ada punya getting termasuk saudara Beny Moerdani segala, jadi kalau kita mau bicara soal ini saya punyagetting-getting tidak saya bawa, jadi kalau bapa-bapak nara sumber tidak mau menjawab tidak apa ini hanya anggap saja sebagai catatan kaki untuk pertemuan berikut. , terima kasih.

ARSIP DPR RI

24

KETUA: Terimakasih Pak Sahetapi yang lain akan menjawab para oleh fakar .

mengenai usul antropolog dan sosiologi itu akan dirundingt<an di pimpinan dan akan Pak Sahetapi akan diberitahu itu baiklah sekarang akan kita lanjutkan dengan penanya berikutnya yaitu Drs. Achmad Syatibi masih sebbelah kanan ini silahkan pak.

FPDKB (DRS. ACHMAD SYATIBI) : Terima kasih pimpinan Saudara-saudara dan nara sumber yang saya

hormati khusus kepada Pak Salim Said yang terhormat pada satu kesempatan Pak Salim pernah berbicara munkinpak ya kalau ini betul ketika ketidak ada kacocokan antaran Presiden dan Wakil Presiden itu harus ada semacam mediator panengah kamudian pak salim ditanya mediatornya itu ·kalau enggak salah TNI pak ya satu-satunya TNI, ini yang saya tanyakan dalam hal ini apakah tidak kembali kemasa lalu bahwa TNI akan terlibat langsung dalam politik praktis itu yang pertama pak.

Kemudian yang kedua tadiPak Salim menyinggung masalah anggaran oprasional ketika TNI diminta bantuan kepada Polri atau sebaliknya ini rupanya tadi pak Salim mengatakan mintasaja pada pemerintah padahal itu sernua dibebanlan kepada polri kemudian Pak Salim saya teruskan nih kapan batasan keperluan anggota polri untuk minta bantuan TNI tadi kita lihat pada waktu Rapat Paripurna DPR ataupun pengamanan dikantor inisaya kataka~ terlalu berlebihan padahal polri sudah membantu dengan antara lain kalau enggak salah sekian ribu personil ini mau penjelasan pak salim kapan polri itu harus minta bantuan TN! apakah dalam keadaan mendadak ataupun sebelum atau jauh sebelum peristiwa itu terjadi pak, masa ini masih akan berlanjut denga SJ dengan segala macam·· macam sehingga ada Anggota dewan yang naik panser dari Kalibata itumungkin terlalu berlebihan pak.

Kemudian yang ketiga Pak Salim kemarin ada semacam pendapat entah dari nara sumber atau dari kawan itu adakaitanya dengan otonomi daerah adayang menyarankan bahwa pengurusan SIM, STNK dan BPKB itu serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sedangkan polisi terlibat pada masalah penyidikan apakah dalam hal ini Pak Salim setuju dan mohon dalam kerendah hati Pak Salim nanti memberikan penjelasan pak.

KETUA: Terima kasih Pak Achmad, sekarang beralih kepada ~tang sebrangnya

silahkan Pak tampubolon.

F. PG (IR. SM. TAMPUBOLON) : Terimakasih Pak Pimpinan Bapak-bapak fakar yang kami hormati setelah

mencermati apayang disampakan tadi kamipun bersepenc.Japat dengan bapakbapak kami sulit mencari inter coneksitas dari pada dua undang-undang yang kita bicarakan ini karena bagaimana mempersandingkan Undang-undang yang tidak setara kami mengatakan demikian kalau misalkan Undang~undang yang dibicarakan ini sebetulnya makanan misalnya saja yang satu membicarakan masih beras yang satu membicarakan singkong goreng, jadi rr.elalui pertahanan ini masih belum jelas operasionalnya sedangkan kepolisian ini memang sudah jelas tugas-tugasnya, jadi kami bersependapat dengan ini masaiahnya sekarang badai mana menyatukan dari pada apa yang dikemukakan tadi payung utuh duadua ini bersama-sama memang inilah yang harus mempunyai interconeksitas yaitu keamanan dan pertahanan tadi itu dan ini memang c.da satuhal yang menarik ketika pemerintah menyampaikan Undang-undang ini sekaligus TAP 6-7 itu memerintahkan sebetulnyaadalah TNI dan Polri dan seharusnya yang membuat Undang-undangnya kita buat disisni yang disampaikan justru

ARSIP DPR RI

.I

25

pertahanannya kalau kita melihat menyimak undang-undang itu tiap bab perintah TAP itu sebetulnya, nah oleh karena itu saya kira memang masih jadi suatu pembahasan di Pansus nanti bagai mana cara pembahasan dari Undang-undang ini supaya bisa diperbandingkan dan dicari inter coneksitas ketika kita sekarang sepakat membicarakan ini hanya dengan satu pansus yang berarti ada hubungannya, nah dalam kaitannya tadi untuk bisa menciptakan undang-undang yang cocok yang terbaik menurut Bapak-bapak fakar disini kami kira dan kami tahu adalah mempunyai penga!aman dan informasi yang cukup untuk ketiga fakar tiga kelompok fakar saja yang kami harapkan yaitu bagaimana sih sebetulnya pengaturan kelembagaan seperti ini di dunia ini di luar negeri bisa diberikan contoh-contoh misalnya yang Bapak-bapak puny informasi dalam hubungan kelembagaannya sendiri dalam hubungan dari pada organisasinya kalau misalnya kita disini sekarang katakanlah untuk apa Polri misalnya mint3 persetujuan dari pada DPR, TNI juga Pnglima apakah diluar negeri juga seperti itu kita ingin suatu perbandingan apaksh disana juga mungkun disatukan menjnd; menjadi suatu Departemen seperti yang Bapak-bapak tadi apakah menjadi Departemen saja atau Departemen pertahanan dan keamanan dinegara mana saja itu kita perlu suatu reperensif untuk bisa melihat sukur-sukur bapak bisa memberikan saran yang terdekat yang kira-kira cocok dengan kita dimana kita sekarang dalam terkait dalam sitem ketata negaraan kita dengan Undang-undang Nomor 22 otonomi mana dari negara mana yang dapat bisa diadopsi disini subtansinya jadi ini saja saya kira yang perlu kami harafkan dari Bapak-bapak para fakar untuk memberikan referensi yang terjadi di luar negeri sebagai bahan perbandingan bagi kita nanti, terima kasih pak.

KETUA: Terimakasih Pak Tampubolon sekarang Pak Tahir persilahk:ari.

FPPP (H.M. TAHIR SAIMIMA, SH) : Terimakasih Saudara Pimpinan, saudara-saudara para fakar dan saudara

saudara Anggota Dewan yang saya hormati saya mempersingkat saja karena waktu kita sudah hampir jam 4, pertanyaan ini saya tujukan kepada saidiman dalam peper bapak itu bapak mehendaki agar fungsi TNI itu diperluas jadi bukan hanya sekedar dalam bidang pertahanan saja kalau bisa diperluas antara lain seperti usaha subfersi menghadapi dibidang politik, ekonomi dan Jain sebagainya termasuk fungsi menghadpi teror dan serangan, pengalaman k;ta yang baru kita rasakan seperti di timor timur sebelum penentuan pendapat itu pnda saat militer atau TNI bertugas disana banyak terjadi hal-hal ahirnya kita sekarang merasakan sendiri karena terjadi pelanggaran-pelanggaran hak azazi manusia itu juga seperti kita lihat di Aceh di Maluku didaerah konflik-konflik lainnya yang menurut hemat saya ini barangkali perlu ada pembatasan-pembatasan sehingga tidak terjadi halhal yang tidak kita inginkan bersama saya kitkan pendapat bapak ini dengan Bapak Arifin Tarigan kemarin beliu memberikan penjelasan Pansus ini be!iau menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan antara Polisi dan Tentara itu antara lain beliau mengatakan bahwa tentara itu membunuh itu soal biasa sementara polisi tidak beliau juga mengatakan bahwa antara lainnya tentara itu biasa merusak sasaran musuh sementara polisi itu biasanya melindungi sasaran musuh banyak hal beliau jelaskan tentang perbedaan-perbedaan ini tapi dari dua perbedaan yang saya angkat dikaitkan dengan pendapat bapak itu saya lihat terjadinya kotradisi tugas antara polisi dengan tentara karena ini kami ingin mendapat pendalaman lebih jauh tetang pendapat bapak ini, apakah mungkin fungsi daripada TNI ini dapat perluas dari bidang pertahanan hal-hal yang bapak tadi kemukakan.

Yang kedua pertayaan ini saya tujukan kepada teman-teman kita dari Propatria ini saya membaca makalah bagus sekali pendapat saudara-saudara antara lain yang pertama disini menyatakan bahwa saudar-saudara menghendaki

ARSIP DPR RI

26

fungs! penyidikan itu hanya berada dalam kewenangan kejaksaan pengalaman kita bahwa masih HIR yabalum ada Undang-undang Nomor 8 Tahun81 itu tugastugas penyidikan ini hampir terbengakali kalau tidak dibantu oleh teman-teman kita dari polri dan setelah Undang-undang Nomor 8 Tahun 81 ini kelihatannya berjalan baik walaupun disana-sini ada penyidikan tertentu antara lain seperti korupsi dan tindak pidana khusus itu ditangani oleh pihak lain intansi lain antara lain seperti Bea cukai Kejaksaan dan lain sebagainya kare:-~a itu saya mau mempertanyakan kepada saudara-saudara kita dari propatria ini dasar apa saja keinginna dari sadara-saudara agar tugas penyidikan ini hanya diberikan kepada kejaksaan saja itu yang pertama. Yang ketiga saya mohon maaf ya kami pada saat berbicang-bincang di fraksi kami berpikiran bahwa tidak lain dan tidak bukan polisi ini harus rnerupakan pollsi Nasional tapi setelah kita berpikir soal otonomi daerah dalam kaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 99 dan pengalaman kita seperti di Maluku ya saya kebetulan orang Maluku saya merasakan Gubernur itu sulit sekali untuk mengoftimalkan polisi itu secara maksimal padahal kalau kita lihat dari peper dari teman-teman kita dari Propatria ini mehendaki dana polisi itu juga dari APBD selain dari APBN juga dari APBD karena itu timbul pertanyaan kira-kira bagai mana caranya sehingga Gubernur atau Bupati itu bisa memanfaatkan Polisi itu secara maksimal ini yang mejadi pikiran-pikiran yang sulit kita pecahkan okelah polisi itu adalah polisi Nasional kita sepakat tapi jangan lupa tugas-tugas didaerah itu juga penting saya kemarin mendengar salah satu nara sumber karni menyatakan disini juga sampai soal-soal lalu-lintas itu ditangani secara keseluruhan oleh kepolisian ini barang kali hal-hal yang perlu kami angkat, berikutnya juga kepada propatria disini disebutkan dalam paper ini disebutl<an bahwa polisi itu kalau bisa dibawah dua Departemen yaitu Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman barang kali fikiran kita secara tiori boleh-boleh saja ya menurut saya itu juga bagus sekali kepolisian ini diluar negeri juga ada kepolisian bawah departemen delam negeri dan departeman kehakiman pengalaman kita baru beberapa minggu yang lalu Presiden memanfaatkan betul untuk kepentingan polisi untuk mempertahankan kekuasaanya ini hal-hal yang kita lihat betul, jadi kami ingin mendalami Jagi barang kali saudara-saudara dari propatria bisa menjelaskan lebih mendetail kenapa sampai pikiran seperti ini bisa kita angkat kalaumemangkita semua sepakat ya apaboleh buat kalau seandainya sekarang belum bisa saya kira pikiran seperti ini kita urungkan untuk sementara 10-20 tahun yang akan datang, ini pertanyaan kecil saja yang perlu kami kemukakan kepada teman-teman dari Propatria, terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Thahir, kita masih ada tiga pembicara dan masih ada

jawaban untuk 10 pembicara, jadi supaya masing-masing kita bisa mengatur bagaimana, mau perpanjang waktu barangkali yang paling ideal sebab memotong pembicara dari hastrat aspirasi rakyat ini barangkali itu membutuhkan persetujuan presiden itu, berikutnya Pak Slamet Supriadi.

F.TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Terima kasih Pimpinan. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, saya ijin menyampaikan

pertanyaan langsung pada masalahnya saja, pertama pada Pak Salim Said, dan teman-teman dari Propatria, saya sependapat memang apapun bentuknya UU ini nanti entah namanya UU Pertahanan dan Keamanan Negara ataukah Keamanan Nasional seperti yang dikehendaki oleh Pak Salim Said harus mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang demokratis, cermin hubungan sipil-militer, sekarang yang menjadi permasalahan tahun 2004 TNI sudah tidak ada di DPR

ARSIP DPR RI

27

supaya tidak ada terjadi sipil operet kontrol, tidak ada kebablasan sipil campur tangan masalah militer ataupun kepolisian menyangkut masalah teknis, ini perlu diatur didalam masalah kewenangan oleh karena itu menurut Propatria dan Pak Salim setogyanya bagaimana mengatur tataran kewenangan, bagaimana didalarn keadaan tertib sipil, dalam keadaan darurat termasuk dalam ke.adaan tertib sipil ini pengaturan masalah perencanaan, penganggaran termasuk pengangkatan, pemberhentian kepala staf angkatan Panglima TN I, Kapolri dan sebagainya, saya pikir itu perlu dijelaskan termasuk kewenangan dari DPR, DPR apakah bervvenang mulai perencanaan ikut terlibat, penganggaranya sampai ketingkat mana sampai dengan pengawasanya, dibidang apa, ini yang ingin saya dapatkan dari Pak Sa1im maupun dari Propatria, ini yang pertama.

Yang kedua untuk Pak Sayidiman, ini senior saya, kami mohon pendapat bapak tentang kemungkinan adanya prinsip-prinsip pertahanan dengan meluaskan didalam mempertahankan region suatu wilayan kawasan tertentu kita mengembangkan menjadi fakta pertahanan, seingat saya kita sudah sepakay didalam kawasan ASEAN ini Indonesia termasuk salah satu pancetus, deklarasi Bangkok bahwa kerjasama ASEAN hanya sebatas pada kerjasama dibidang poliik dan lain-lainya kecuali militer oleh karena itu solusinya masalah kemanan ini ditempuh dengan kerjasama bilateral dengan bentuk keamanan secara bilateral berbatasan melalui membangun kepercayaan, ini apakah kita mau nabrak dari kesepakatan yang sudah ada, padahal sampai saat sekarang ini ASEAN masih tetap utuh karena kita konsisten tetap mempertahankan ini, apabila kita nab1·ak sampai sepakat melanggar suatu kesepakatan bersama ini, nanti apakah tidak dibilang Indonesia sebagai pencetus kok malah sekarang ngajari yang tidak betul.

Yang ketiga, dihadapkan pada kondisi kemampuan negara kita, apa kita mampu untuk terlibat didalam memutus suatu fakta, keran tiu membutuhkan dukungan dana yang sangat besar, jangankan untuk membangun fakta pertahanan, untuk membangun TNI sekarang ini kita masih megap-megap, mohon penjelasan dari bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, yang berikutnya Pak Ketut Astawa, silahkan.

F.TNI/POLRI (DRS. I KETUT ASTAWA): Pimpinan yang kami hormati para nara sumber, Bapak-bapak dan lbu-ibu

sekalian, perkenankan kami menyampaikan pertanyaan mohon penjelasan pad a Bapak Sayidiman, kami sangat sependapat dengan pendapat bapak dirnana bapak menyampaikan bahwa kerawanan-kerawanan dibidang kemanan tidak mungkin dipecahkan oleh polisi sendiri, oleh karenba itu saya kira RUU Kepolisian ini sudah tepat, karena di RUU Kepolisian inipun ada dinyatakan pengemban fungsi kepolisian tidak hanya polisi saja tetapi mulai dari penyidik, sering diucapkan polisi adalah penyidik tunggal kami kira sudah diketahui bersama bahwa polisi bukan penyidik tunggal, kemarin dibilang oleh Pak Loby Lukman adal;ah sentral figur daripada penyidik, kemudian ada polsus, ada pam swakarsa dan sebagainya, jadi masyarakatpun seluruhnya terlibat, malah Pak Awaluddin kemarin mengatakan dibidang preventif seluruh potensi masyarakat harus ikut bersama-sama kita, kalau kita ingin menjaga keamanan ini bersama-sama, cuma beliau mengatakan didalam penyidikan ini hanya diberikan kewenangan saja terbatas.

Kemudian dengan TNI, didalam RUU ini bagaimana proses permintaan bantuan dari Polri kepada TNI kalau dibutuhkan itu juga diamanatkan oleh TAP MPR dan sebenarnya juga sudah ada ketentuan yang mengatur adalah PP Nomor 16 Tahun 1960 akan tetapi PP itu dengan UU Nomor 23 Tahun 1959 bersamasama ingin disempurnakan dengan UU pertama kali dengan Keselamatan Negara kemudian juga batal menjadi UU PKB sampai sekarangpun belum diumumkan,

~·~·"""'

ARSIP DPR RI

28

walaupun tadi mengenai permintaan bantuan ini sudah diutarakan oleh Pak Salim tapi kami mohon pandangan bapak, bagaimana sebaiknya pak, kita atur yang sedemikian rupa supaya anak buah kita dilapangan ini betul-betul bisa mengemban tugas masing-masing dengan baik jelas tanggungjawabnnya, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang melakukan apa dan tugasnya apa, itu yang pertama.

Kemudian kepaqa Bapak Salim Said, kami sependapat pak, kalau masih definisi daripada ancaman sebagaimana diutarakan pada konsep RLJU Pertahanan, ini pasti terjadi dilapangan nanti akan terjadi hal yang bentrok antar aparat kita, oleh karena itu adalah tepat pak kalau memang ini perlu ditinjau secara mendalam bagaimana kita mendefinisikan yang tepat ancaman ini sehingga batul-betul akan menjamin walaupun antar pertahanan dan keamanan itu yang merupakan mata uang dengan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan namun demikian harus kita bedakan supaya juga jelas pertanggunganjawab masing-masing, permasalahan yang lebih lagi jadi permasalahan yang diutarakan oleh Pak Salim adalah setiap ancaman itu apa tantangan namanya itu ada eskalasinya, eskalasi baru pada tingkat dimana damai menjadi darurat militer baru berpindah pelaksanaan tugas, kami sangat sependapat pak, cuma permasalahanya banyak kasus-kasus yang terjadi timbulnya satu hal kerancuan dimana sebenarnya seolah-olah terjadi permasalahan adalah penentuan pengalihan suatu keadaan bahaya dari aman ke tertib sipil kemudian ke darurat sipil dan ke darurat militer, itu harus ditentukan oleh satu keputusan politik, permasalahan yang kita hadapi adalah keputusan politik ini sudah ditunggu-tunggu, sebenarnya Polri juga sudah sadar juga, ini sudah seharusnya eskalasinya meningkat bukan porsinya polisi harus menangani tetapi permasalahanya adalali keputusan politik ini tidak ada sehingga juga menyebabkan anak buah kita dilapangan, mohon pendapat bapak bagaimana.

Kemudian kepada Propatria pak, mengenai penanganan dilaut dikaitkan dengan UU lnternasional, permasalahanya adalah sekarang walau UU yang kita buat ini adalah UU Pertahanan, tadi Pak Sayidiman diutarakan didepan, banyak hal didalam UU Pertahanan kita ini sudah melangkah ke ruang lingkup keamanan, lingkup penegakan hukum, sekarang kita berbicara soal pertahanan, oleh karena itu apakah relevan ini untuk kita bahas di UU Pertahanan soalnya fungsinya ini sudah ada satu perbedaan apalagi kalau menyangkut ke penegakan hukum, kemudian kepada siapa aparatnya, mungkin kita bedakan antara fungsi dengan aparat yang diberikan mungkin karena suatu keadaan diberikan satu instansi yang memopunyai kekuatan untuk itu diberikan dengan berdasarkan UU itu mungkin pemikiran yang lain tapi kita sekarang berbicara soal fungsi, harus kita bedakan antara fungsi dengan kekuatan yang harus kita hadapkan kepada pengemban fungsi, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Ketut, sekarang penanya terakhir Pak Effendi.

F.KB (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE): Terima kasih Pimpinan, karenawaktu persis habis sekarang.

KETUA RAPAT: Sebagaimana kita semua tahu menurut Tatib tepatnya Pasal 68 ayat (2)

kalau mau menyimpang dari jadwal waktu harus dengan persetujuan mpat sekarang dimintakan ini, bagaimana kita sampai pukul 16.30 WIB sebab malam masih ada lagi supaya para pakar juga sesuaikan jawabanya itu, memang lebih sulit bicara singkat daripada bicara panjang, sebab singkat itu hrus berfikir clulu mana yang harus dipotong, Pak Effendi silahkan.

ARSIP DPR RI

29

F.KB (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE): Sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampikan baik yangt bersifat

komentar dapat klarifikasi maupun pertanyaan tetapi saya ingin satu saja inipun bersifat pengembangan dari pertanyaan atau komentar bapak-bapak sebelull)nya, tentu ketika kita ingin memproduk sesuatu apalagi perundang-undangan ada satu hal yang selalu membayangi kita atau yang ingin kita ketahui dan tentu jawabanya nanti yang saya inginkan ahnya sekedar informasi, kira-kira potret perundangundangan Kepolisian dan Pertahanan Negara yang paling mendekati untuk kita jadikan rujukan dalam rangka perundang-undangan kita, dua perundangundangan kita ini dari mana karena problemnya adalah kita disinikan harus berbicara ketika membuat UU Pertahanan misalnya disini negara kita dari sisi sosiologis Jain mungkin tanya negara didunia, dari sisi geografis tadi Pak Sahetapy menyebut sosiologis, saya kira sangat Jain dari beberapa negara lain, dari sisi geografis saya kira juga lain dari sekian beberapa negara lain, dari sisi faksi-faksi keagamaan juga lain dari beberapa negara lain bahkan mungkin keagamaan secara spesifik Islam misalnya juga saya kira firkad-firkad dalam hat . kepolitikanya, dalam hal pemahaman keagamaanya juga lain dari beberapa · negara lain, begitu juga dari lain-lain, dalam konteks ini saya kira kita akan lebih konfrehensif ketika bisa memahami semua ini kemudian melihat referensi deri negara lain, itu saja pak saya kira pak yang saya mintakan komentar dari semuanya Pak Salim, Pak Sayidiman, Pak Kusnanto Anggoro dan Pak Rifki Muna yang saya kira ahli dibidangnya, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Effendi

F .PDIP (ALEXANDER LITAA Y): Saudara-saudara sekalian para pakar, ada satu tadi yang terlupa semangat

internasional sekarang inikan semangat perdamaian, setiap negara membangun kekuatan tetapi dalam rangka perdamaian, tujuan proklamasikan kitakan juga menuju tata dunia yang adil, tenteram, damai dan lestari, apakah menurt bapakbapak, apakah kedua RUU ini sudah kelihatan wajah itu atau tidak ataukan kita memang buat UU dalam semangat perang, terima kasih.

KETUA RAPAT: Silahkan.

F.PDIP (K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc): Bissmilahirokhmanirokhim. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saudara ketua, Saudara Anggota, Para Nara Sumber, ada hal yang sangat

mengganjal dihati saya yang mana fungsi TNI jelas bagi kita memberikan pengayoman, perlindungan, keselamatan bahkan pelayanan kepada masyarakat, bakan ditulis slogan-slogan yang disana yang baik untuk rakyat adalah baik untuk TNI atau Polri tapi ada motto yang mengganjal dihati saya yaitu kill or to be kill membunuh atau dibunuh, bahwa orang menurut saya dilahirkan untuk menciptakan neraka, ini seram sekali, kalau bisa ini mumpung TNI/POLRI memang ada disini ya fraksinya dan mungkin 2004 seperti apa beliau katakan tadi mungkin tidak akan di DPR/MPR Jagi ini, apakah motto itu juga bisa diperbaiki ~tu ya, itu satu.

Yang kedua, dengan adanya rencana otonomi daerah memang sudah ada kegiatan antara Pemda dengan Kepolisian sudah ada kerja nama, persoalanya dengan adanya otonomi daerah ini bagaimana bef!tuk kerjasama yang baik antara Kepolisian dan Pemda, terima kasih pak, Wassalamu'alaikum Wr. \Alb.

ARSIP DPR RI

30

KETUA RAPAT: T erima kasih. Dengan demikian kita sekarang sudah bisa tenang mendengarkan jawaban

dari para pakar atas pertanyaan kita masing-masing, bagaimana urutan siapa bicara lebih dulu, waktunya 25 menit bagi semua, silahkan Pak Sayidiman.

SAYIDIMAN SURJOHADIPRODJO: Terima kasih Pimpinan, karena waktu terbatas ya, saya juga membatasi

jawaban saya maaf kalau nanti kurang memuaskan dan saya tentu tidak akan satu persatu kecuali kalau ada pertanyaan yang khas, saya mulai dengan pertanyaan Saudara Supriadi, saya tidak mengatakan bahwa Indonesia membangun fakta pertahanan pak, sama sekali tidak bahkan kita anti fakta pertahanan salah tangkap, jadi yang kita perlukan adalah kerja sama, kerja sama itu bukan fakta pak, justru tadi saya jelaskan bahwa fakta dan kerja sama itu dua hal yang berbeda, kemudian yang sangat penting pertanyaan dari beberapa penanya mengenai pandangan saya mengenai bagaimana itu, saya mengemukakan solusi dari Dewan Ketahanan Nasional itu diaktifkan, diperluas dan dioprasionalkan, itu maksud saya begini tadi didalam makalah ~aya sampaikan bahwa ada diperlukan organisasi-organisasi yang mempunyai fungsi untuk menghadapi masalah-masalah, seperti umpamanya saja menghadapi subversi dibidang narkoba, kebudayaan, etnik, yang tadi saya katakan kalau itu semua dibebankan pada Polri itukan terlalu berat, itu tidak fer juga kepada Polri dan pada kita sendiri sebagai bangsa, jadi oleh karena itu saya usulkan dalam makalah saya supaya dibentuk organisasi-organisasi yang inti dari organisasi itu kepakaran-kepakaran, seperti tadi Pak Sahetapy memerlukan sosiolog, antroplog, itu memang begitu, jadi nanti intinya itu, ada beberapa organisasi, mernang didalam hal itu yang tadi saya kemukakan perlu ada TNJ dan Polri mengapa, karena mau tidak mau fungsi dari organisasi itu nanti ada hubunganya dengan pertahanan dan ada hubunganya dengan fungsi Polri, supaya jangan sampai ini nanti lepas dari itu, karena itu perlu keanggotaan TNI dan Polri didalam organisasi itu, umpama saja narkoba dibentuk organisasi sendiri untuk menghadapi ancaman narkoba, dan tahu apa yang inti dari kepakaran ini tapi disitu perlu ada TNI/Polri, sebab ini ada hubunganya dengan yang lain, itu tidak berarti bahwa dengan demikian peran dan fungsi TNI kemudian dianggap diperluas l:egitukan, karena ini hubunganya dengan pertahanan, ini sekarang ada beberapa organisasi yang semua dengan semdirinya tidak dibawah departemen-departemen yang ada, tidak dibawah Dephan, tidak dibawah Depdagri, tidak dibawah Depkeh, ini semua merupakan organisasi-organisasi yang sifatnya interdeparternental dan bahkan mungkin terdiri dari orang-orang diluar departemen, nah inikan perlu ada koordinasi dan pengendalian, maka koordinasi dan pengendalian itu sebaiknya dilakukan oleh Dewan Ketahanan Nasional, oleh karena sekarang sudah mempunyai keanggotaan menteri-menteri dan kalau tidak salah pimpinanya itu adalah Presiden Rl dengan adanya sekjen, maka dengan Dewan Ketahanan Nasional menmgadakan pengendalian dan pengkoordinasian terhadap organisasiorganisasi itu akan dapat tetap berjalan sesuai dengan politik pemerintah.

Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tentang fungsi operasional dari Dewan Ketahanan Nasional, oleh karena organisasi-organisasi yang dikendaiikan itu bersifat operasional, jadi yang mengendalikan juga harus mempunyai kemampuan berwewenang operasional, kalau tidak tidak ada gunanya inilah maksud saya sehingga dengan demikian Dewan ketahanan nasional tidak hanya berfungsi .. tapi berfungsi operasional juga.

_.....,.,_,__...,.....,."""""""· ···.:-·-------·------&-~--=-"""""'==~=~-~---___[_

ARSIP DPR RI

31

Satu hal mungkin ini ada salah interpretasi erutah salah terjemahan, memang didalam RUU Pertahanan Negara disini dikatakan fungsi dari TNI itu tadi ditanyakan dan dibicarakan, menjalankan operasi militer .. , ini sebenarnya saya pikir ini terjemahan daripada military operation sort of word itu adalah istilah yang dipakai dunia militer AS yang kemudian juga dipakai sekutu~sekutu dia, yang dimaksudkan adalah segala operasi militer yang dimaksudkan military opration of war tidak menjalankan kegiatan perang secara fisik tetapi mempunyai dampak politik khususnya diplomasi yang khususnya bermanfaat dan berharga bagi negara yang punya tentara itu, terutama itu adalah operasi~operasi militer untuk mendukung diplomasi, memang berlaku operasi militer tapi tidak dengan maksud untuk perang tetapi untuk to support the diplomasi itu sebetulnya umumnya pengertian operation of war.

Kemudian pertanyaan tadi yang konvensional dan non konvensional, apakah ada legalitynya terjamin yaitu apakah ancaman non konvensional dijawab secara konvensional dan bagaimana legality, karena itu tadi saya katakan bahwa ini semua dilayani dihadapi oleh organisasi-organisasi yang dikendaHkan oleh Dewan Ketahanan Nasional yang tentu legal, Dewan Ketahanan Nasional kan perannya legal, jadi oleh karena itu semua pengendalian yang dilakukan oleh Dewan Ketahan Nasional itu legal, dengan demikian apakah mau dinamakan konvensional, non konvensional terus terang saja sekarang itu sukar ditarik garis pemisah yang jelas apa yang konvensional apa yang non konvensional tapi memang legality itu diperlukan kalau tidak ada legality maka segala gerak, segala aktivitas yang dilakukan oleh aparat yang menjalankan itu mereka sendiripun tidak bisa bergerak. Satu hal di luar catatan tadi umpama saja dikatakan bahwa mungkin untuk suatu hal diperlukan organisasi polisi itu, memang kita bisa saja, ada negara-negara yang punya organisai semacam Brimob yang besar umpama saja unit Satgas Uni Soviet, anda tahu bahwa di Uni Soviet kepolisian itu ada duamacam, kepolisian nasional dan kepolisian daerah. Kepolisian nasional itu · · dibawah Departemen Dalam Negeri itu namanya NKPD itu mempunyai organisasi yang tidak kalah dengan Uni Soviet Army punya divisi-divi~i. punya kesatuankesatuan tank, punya kesatuan udara, jadi itu memang ditujukan kepada segala masalah keamanan dalam negeri. Soviet Army tidak mau turut campur internal sevurity tapi NKPD harus dibentuk besar, nah kita mau itu atau tidak, dan kalau mau itu tentu definisi tentang kepolisian ya berubah juga, NKPD itu memang suatu bentuk organisasi yang polisi benar tidak tentara tidak 'in between' kita mau itu atau tidak, brigade mobil terus semacam itu, nah kalau toh itu mau diperbesar tapi brigade mobilnya menjadi besar. Tadi sudsah saya katakan kalau brigade mobilnya menjadi demikian besar itu pihak kepolisian happy atau tidak, karena nanti tentu overdraw brigade mobil.

Saya kira saya sudah kehabisan waktu, sekian saja dulu, .. sebenarnya masih ada.

FPDI-P (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO) : Kami interup satu menit saja pak dari jawaban dari pak Sayidiman tadi,

referensi dari pak Sayidiman tadi bukan Soviet tapi adalah accent countries Malaysia, Thailand, Philipina, mereka memiliki kesatuan-kesatuan brigade, kalau di Malaysia itu ada Police Sutan, kalau di Tahiland itu ada border police yang kurang lebih sama dengan badan brigadi di kita, jadi yang saya lihat perbandingannya adalah Asian Countries.

Demikian, sekian.

ARSIP DPR RI

~~--~----

32

SAYIDJMAN SURYOHADIPRODJO : Tidak maksud saya boleh saja, kita mau begitu juga boleh, bukannya tidak

boleh inikan terserah kita cuma buat kita kalau mau mengadakan begitu akibatnya mau tidak mau brigade mobilnya besar polisi sendiri mau apa tidak, jadi blsa saja di Jerman juga ada, cuma bisa diketahui peran dari organisasi demikian itu sebenarnya bukan peran 'pure' kepolisian.

KETUA RAPAT : Silakan yang berikut yang mau menjawab, silakan pak Salim Said.

SALIM SAID: Singkat-singkat saja pak Alex Litaay tadi saya mulai dengan satelit. Kala.u

satelit itu memandulkan itu tidak terlalu bahaya tapi kalau satelit itu membL•at perempuan kita subur semua KB kita kacau. Terus tadi pak Alex Litaay tanya mengenai apa saja alasan mengapa pengangkatan kepala staf angkatan saya usulkan saya berpendapat perlu diterima atau diconfirm oleh DPR, alasannya begini pak, historis sejarah Indonesia adalah sejarah perebutan alat bersenjata sejak Amir Syarifuddin sampai sekarang ini, sekarang hari ini itu sedang terjadi itu merupakan historis. Oleh sebab itu jangan sampai tentara itu rnenjadi alatnya pemerintah, maka kontrol atas tentara oleh rakyat melalui DPR harus dilakukan, nah itu dilakuakn pertama~tama di angkatan sebab kalau pengangkatan itu dilakukan dengan mengangkat orang-orang yang conforable kepada pemerintah maka dalam keadaan kritis pemerintah bisa memakai alat bersenjata itu polisikah atau tentarakah, itu sebabnya saya dari awal sejak reformasi selalu mengatakan Pimpinan tentara harus diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dengan demikian kita paling sedikit bisa mengurangi dipakainya alat bersenjata untuk keperluan domestik politik Presiden. Nah, yang sudah diterima kan Panglima oleh TAP MPR, megapa saya usulkan Kepala Staf juga karena saya menganggap supaya ada dua line of devends. First, line of devend adalah Panglima, kalau panglima itu bohol maka masih ada kepala staf angkatan, alasan yang pertama tadi adalah tentara rakyat, kalau dia tentara rakyat pengangkatannya harus disetujui oleh rakyat tetapi tadi Jatar belakang sejarahnya sudah saya kemukakan. Alasan berikutnya adalah ini nanti mempunyai dampak kepada Wanjakpi, supaya Wanjakpi itu sangat serius sehingga produk Wanjakpi yang diberikan kepada Presiden untuk dibawakan ke DPR juga sangat ketat sehingga dengan cara ini kita memperketat Wanjakpi itu sehingga pemilihan-pemilihan didalam sedernikian rupa berjalan sehingga tidak terjadi calon-calon itu ditolak karena alasan-alasan profesional termasuk alasan ahlak, moral seperti contoh saya tadi, ada ... ditolak karena soal dia pernah menyia-nyiakan isterinya atau bagaimana atau dia pernah ada sknadal perempuan ketika dia masih Mayor Jenderal, itu alasannya.

Nah, saya kira ini juga menjawab pertanyaan pak Slamet tadi itu bagaimana mengatur agar tidak ada kebablasan kewenanagn pemerintah atas tentara, yang tadi bapak tanyakan. Nah, dengan daanya kontrol DPR atas itu plus keterbukaan, ada kontrol pers, ada kontrol masyarakat, LSM dan lain sebagainya, maka kita mengurangi kemungkinan alat negara bersenjata dipakai untuk tujuantujuan oleh politik domestik, baik oleh pemerintah maupun oleh kekuatankekuatan politik lainnya. Jadi saya masih tetap berpegang paling sedikit Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Yang kedua, ancaman harus ada definisi yang tidak interpretatif, kapan muncul ancaman itu, siapa yang menentukan menurut saya Bangsa Indonesia yang harus menentukan. Dalam hal ini bangsa Indonesia diwakili oleh pemerintah dan DPR, ini yang menetukan, apakah ini sudah ancaman atau be!um ancaman itu pemerintah dan DPR, saya kira juga di tingkat lokal seperti itu, ini juga

ARSIP DPR RI

33

berhubungan dengan kapan tentara diperintahkan oleh pemerintah untuk membantu polisi. Jangan polisi sendiri yang mengatakan aduh aku udah tidak kuat nih, aku minta tentara, atau aku masih kuat padahal sudah babak belur. Jadi yang menentukan itu adalah evaluasi pemerintah dan DPR, melihat polisi sudah tidak bisa lagi kita perintahkan tentara untuk membantu dia, jadi ancaman itu yang menentukan bang sa Indonesia diwakili oleh . pemerintah dan DPR itu ja!an pikirannya. ..

Yang berikut, pak Sahetapy beliau mengatakan apakah perintah selalu· dilaksanakan ini sebenarnya yang harus menjawab pak Sayidiman yang peliNira atau mantan perwira tinggi TNI yang saya tahu bapak-bapak tolong dikoreksi kalau salah, didalam tentara katanya ada aturan yang mengatakan ada perintah yang boleh ditolak kalau perintah itu bertentangan dengan peraturan yang didasar atau hati nurani atau apa begitu, ada klausul yang mengatakan orang boleh menolak perintah, tepatnya tanyalah tentara yang tahu lebih detail.

Lalu pak Achmad saya kira tadi mengatakan tapi ini diluar konteks pertemuan kita hari ini, apakah ketua Pimpinan mengijinkan menjawab pertanyaan ini sebab ini out of conteks dari Undang-undang. Beliau mengutip keterangan saya dalam sebuah wawancara televisi ketika saya mengatakan kalau tidak ada kecocokan antara Wapres dan Presiden maka diperlukan adanya mediator, karena kalau kita serahkan kepada ibu Mega dan Gusdur we are getting no where lalu interview TV menanya saya siapa yang aanda bayangkan menjadi mediator ya saya jawab dengan cepat saja TNI bisa, kiyai-kiyai bisa. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah dengan menyebut TN! itu tidal< terlibat pclitik praktis, begini pak latar pemikirannya, saya kembali kepada sejarah, dalam sejarah Indonesia setiap ada krisis penting TNI selalu tertantang untuk memberikan jawaban sehingga ini merupakan bagian integral dari apa yang disebut jati diri TNI. Tahun 1948 tantangan yang dihadapi Panglima besar Sudirman adalah mengikuti petunjuk bung Karno untuk dirawat oelh dokter Belanda di Jogya, karena dia baru operasi paru-parunya tinggal sebelah atau dia melaksankan sumpahnya tidak mengenal menyerah, Sudirman menjawab dengan saya tidak mengenal menyerah, saya masuk ke hutan bergerilya, ini jawaban tahun '48. Di tahun 1958 ketika semua tetangga kita di dunia !<etiga kudeta, jawaban TNI lewat Nasution adalah jalan tengah berbeda dengan jawaban Sudirman tahun 1948. Di tahun 1965-66 ketika krisis jawaban TNI dengan dukungan masyarakat mengambil alih kekuasaan. Sekarang kita mengl1adapi sebuah tantangan, apakah Panglima TNI dan kepala staf bersiul-siul di kantornya melihat keadaan makin kacau atau memberikan jawaban, apa jawabannya bergerilya tidak mungkin, membuat pidato jalan tengah tidak mungkin, mengambil alih tidak mungkin yang terpenting di kepala saya mengapa TNI tidak menjadi mediator, oleh sebab itu karena TNI harus berbuat maka menurut saya yang paling visible sekarang TNI baik sebagai dirinya maupun mengajak yang lain itu menjadi mediator melakukan suatu diplomasi antara ibu Mega dan Gusdur itu latar belakang maaf saya katakan TNI melakukan mediator. Nah, ada yang pernah mengatakan siapakah ini tidak menyeret TNI dalam politik, saya bilang TNI ada didalam politik, siapa yang mengatakan menyeret itu ada Pak Slamet dia kan wakil TNI disini. The fact bahwa ada TNI di DPR menunjukkan kita mengaku! TNI masih kekuatan politik, kalau dia sudah 2004 diluar ditarik-tarik itu arinya kegagalan sipil lalu mengundang tentara, sekarang tidak perlu diundang dia ada diantara kita.

ARSIP DPR RI

34

Pertanyaan pak Achmad berikutnya, kapan minta bantuan dari TNI, tadi saya kira sudah saya jawab, itu akan ditentukan oleh bangsa itu sendiri kapan dia memperbantukan tentaranya kepada polisi tadi sudah saya jawab.

Pak Tapubolon berbicara minta bahan perbandingan, saya kira DPR harus punya staf ahli jangan kita-kita yang diundang secara sporatis begini juga berfungsi sebagai staf ahli, kalau mau demokrasi harus ada duit dong bayar staf ahli, saya kira sudah saya jawab semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT : Barangkali pak Kusnanto dan kawan-kawan bisa mengisi lagi kelanjutan

dari acara jawaban. ·

PROPATRIA (KUSNANTO ANGGORO): Ya, saya akan minta rekan saya Rizal saja terutama untuk polisi yang

belum banyak tersentuh oleh Propatria dan tadi juga berkaitan dengan persoalan tentang kontroversi ya otonomi, silakan Rizal Panggabean.

PROPATRIA (RIZAL PANGGABEAN): Saya mewakili ternan-ternan dari Propatria, ada beberapa hal yang akan

saya tanggapi singkat-singkat saja. Yang pertama, mengenai kaitannya dengan polisi sebagai sebuah institusi yang sifatnya nasional dengan daerah khususnya dalam rangka otonomi daerah. Sebenarnya kita bisa membedakan dua fungsi dari polisi; yang pertama katakanlah yang administratif yang masih nasional dan harus nasional yang menyangkut misalnya rekrutmen, menyangkut kepangkatan, gaji, rotasi, jabatan, penugasan dan seterusnya itu bisa nasional dalam pengertian admnisitratif, tetapi yang menyangkut polisi, fungsi pempolisian itu sebenarnya itu bisa dilimpahkan ke daerah, dan oleh karena itu sebenarnya Kapolri ketika dia mengangkat Kapolda misalnya bisa melakukannya dan bisa kita rninta supaya hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat atau pandangan dari orangorang di daerah terutama gubernurnya bahkan bila perlu DPRDnya, jadi disitu karena nanti saya kira polisi nasional kita dimasa datang harus lllUlai membangun sebuah etika, sebuah budaya kepolisian yang benar-benar berorientasi kepada persoalan-persoalan di daerah dimana dia berada. Dan selaras dengan itulah makanya juga kita menawarkan dan mengusulkan supaya pendanaan polisi itu supaya juga dibantu oleh daerah dan selama ini sebenarnya sudah terjadi. Adamacam-macam bentuk kemitraan tapi dulu itu tidak transparan, pertanggung jawabannya tidak jelas. Nah, dengan mekanisme yang ada di daerah dengan APBD hal bisa di jadikan menjadi sebuah, praktek itu bisa dijadikan prakteK yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan.

Yang menyangkut tugas polsisi di bidang penyidikan itu sebenarnya alasan dibalik semua itu cuma satu supaya kita lebih memberikan pihak kejaksaan yang memainkan tugas yang utama yang dominan di bidang penyidikan, jdi polisi cukup sampai tahap penyelidikan saja. Jadi itu saya kira harus kita perlukan supaya nanti di masa datang hal-hal yang menyangkutkolusi-kolusi kekuasaan yang melibatkan polisi seperti jaman dahulu iut bisa kita hindari.

Kemudian yang menyangkut tempat, ternpatnya memang dibawah Departemen Dalam Negeri atau mungkin sebagai transisi, sebagai peralihan bisa ditaruh dibawah Departemen Kehakiman karena saya kira itu yang lebih tepat dalam pandangan kita, toh dari tadi kita juga sudah membicarakan himbauan alangkah baiknya supaya militer atau tentara itu ada dibawah Menteri Pertahanan, kenapa polisi harus dibawah Presiden tentaranya saja sudah ada dibawah Menteri Pertahanan misalnya seperti itu. ltu saya kira salah satu alasan yang perlu kita pertimbangkan mengapa polisi ada dibawah atau berada didalam Departemen Dalam Negeri yang nanti dalam otonomi daerah dimasa yang akan datang tentu

ARSIP DPR RI

35

Departemen Dalam Negeri kita bukan lagi Departemen Dalam Negeri yang k:ta bayangkan dimasa yang lalu-lalu beban kerjanya banyak diambil oleh daerah.

Nah, terakhir saya kira Rancangan Undang-undang yang kita bicarakan itu masih berat sekali warisan atau trauma masa lalu, beban masa lalu yang tadi disebutkan oleh Salim Said yaitu ada banyak sekali perhatian yang menyangkut peran polisi dibidang security/keamanan, kita sebenarnya juga harus mulai sekarang membina budaya baru, mentalitas baru, etika kerja baru didalam institusi polri yang orientasinya itu adalah pempolisian didaerah, pernecahan masalah di daerah, kemitraan dengan masyarakat dan seterusnya diluar pemn polisi dibidang penjelasan hukum, jadi dimasa yang akan datang itu citra polisi yang terkait dengan masalah kemanan itu bisa dilengkapi. Saya kira itu sebagai tambahan.

PROPATRIA (IPDAL): Terima kasih Pak Ketua. Kalau saya ingin menjawab pertanyaan dari pak Thahir Saimima dari FPPP

berkaitan dengan pertanyaan tadi penyalah wewenang penyidikan kepada kejaksaan. Nah, dalam usulan Propatria untuk itu kita melihat dalam konteks apa yang disebut pak Prof. Sahetapy tadi tentang integrated justice system, karena itu Undang-undang Kepolisian ini juga sebetulnya juga harus dilihat dalam konteks engan Undang-undang Kejaksaan, karena pengalaman selama ini ada overlapping antara tugas penyidikan ini, misalnya untuk tindak pidana khusus itu diserahkan kepada kejaksaan sehingga kepolisian tidak ambil alih itu tapi dalam praktek seringkali terjadi saling berebutan itu. Nah, dalam konteks perlu ada satu yang terintegrasi antara peranan kepolisian dan kejaksaan dalam proses tindak pidana ini karena itu kita mengusulkan dipikirkan kembali fungsi ·penyidikan itu ditangan kejaksaan. Saya kira itu latar belakang pemikirannya karena dibelakang itu juga kita kenapa usulan itu seperti itu juga terkait dengan tadi disebut oleh ternan saya tadi Sdr. Rizal.

Kepolisian yang kita bayangkan disini adalah dia berada dibawah apakah Departemen Kehakiman atau Departemen Dalam Negeri sehingga fungsinya itu menjadi jelas dalam konteks seprti iut, jadi bukan berada dibawah kewenangan Presiden.

Saya kira itu tambahan dari saya untuk menjawab pertanyaan Pak Thahir Saimima, terima kasih.

KETUA RAPAT : Baiklah terima kasih, dengan demikian kalau kita lihat jam kita sudah tahu

apa yang harus kita lakukan. Ada satu point saya mau ucap terima kasih kepada pak Salim Said, kemarin itu pak Arifin Tarigan membuat perbandingan kalau tentara itu loyal kepada komandan sedangkan polisi loyal kepada hukum kesannya seolah-olah kalau komandan perintah langsung habis. Saya rasa ini bagus supaya menjadi pelajaran bagi kita semua baik bagi yang pegang komando itu supaya tahu, rakyat juga tahu haknya, tidak semua perintah itu boleh dijalankan bahwa fail is fail punya masa sudah lalu sehingga peradilan penjahat Perang Dunia kedua. Kita minta bantuan dari pakar ini untuk meredam segala yang jahat-jahat ini para kiyai juga.

F. REFORMASI (IR. A.M. LUTFHI) : lnterupsi, belum pernah saya menggunakan hak saya. 1\/lau tanya kepada

pak Salim Said tentang mediator itu sebelum atau sesudah dinyatakan pak Agum Gumelar disampaikan oleh Pak salim Said, itu saja.

', '• ·,~>:"'';><'r-• ..-·....-~- •·• "' •• ••••·• \' --;-~r-·~-:-:-":'''"":"'_'_' '''"•" •••• ••• o•·-••••w ..... ..,_, ___ , •• _,.,_, __ -•

ARSIP DPR RI

)

36

KETUA RAPAT : lni di luar topik, artinya pertanyaan itu kita dukung, karena waktunya sudah

habis, sekarang ijinkan saya atas nama kita semua mengucap treima kasih kepada bapak Sayidiman, bapak Salim Said, bapak Kusnanto dan kawan-kawan yang sudah memberikan masukan, memberi saran,. memberi pikiran-pikiran kepada Pansus ini yang pasti akan bermanfaat baik untuk pengetahuan sendiri maupun akan dituangkan didalam memperbaiki naskah undang-undang yang kami hadapi disini, dan dengan demikian kita terima kasih. Sebelum ditutup, perlu diperingatkan bahwa ini tidak ada kesimpulan baik Pimpiman maupun masingmasing Anggot membuat kesimpulan sendiri kalau perlu minta bantuan tetangganya bagaimana kesimpulan itu, nanti malam ada lagi jadi mohon kawankawan kalaupun cape ya selesaikanlah tugas dengan baik, jugamalam hari bukan kita mau jadi burung hantu ya karena diminta karena keadaan darurat parlemen bukan darurat sipil, darurat DPR.

Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB)

Jakarta, 7 Juni 2001 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT

~-DRS. ISKANDAR N. BASRI

NIP. 210001160

ARSIP DPR RI

jseLUM DIKOREKSI I

RISALAH RAPA T PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN


RAPAT KE :8 JENIS RAPAT: RDPU KE-4 TANGGAL : 7 JUNJ 2001 (MALAM)

SEKRETARIAT PANSUS

ARSIP DPR RI

RISALAH RAPAT PANSUS RUU TENTANG KEPOLISiAN NEGARA


Tahun Sidang Masa Persidangan Rapatke Jenis Rapat Dengan



Hadir Anggota Undangan

FRAKSI PDIPERJUANGAN 1. V. B. DACOSTA, SH 2. AMRIS HASAN, MA 3. A. TERAS NARANG, SH

: 2000-2001 :IV :8 : Rapat Dengar Pendapat Umum ke-4 : Gubernur Kalimantan Barat, IKADIN, AAI, lkatan

llmu Sarjana Kepolisian, dan YLBHI/KONTRAS. : Terbuka : Kamis, 7 Juni 2001 : 19.50 s/d 22.15 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 2

Gedung Nusantara II : H. Muhyiddin Suwondo, MA : Drs. Iskandar N. Basri : Membahas Topik IV, Aspirasi pelayanan rasa

aman dan keadilan masyarakat yang perlu diakomodir dalam RUU Pertahanan Negara dan RUU Kepolisian Negara.

: 49 dari 67 Anggota : Mabes TNI AD, Mabes TNI AU, Polri, Biro

Hukum Dephan.

4. DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH 5. FIRMAN JAYA DAELI, SH 6. H. HARYANTO TASLAM 7. K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc 8. RENIYANTI HOEGENG 9. PANDA NABABAN 10. R.K. SEMBI RING MELIALA 11. THEO SYAFEI 12. PERMADI, SH

ARSIP DPR RI

2

13. PATANIARI SIAHAAN

14. PROF. DR. J.E. SAHETAPY, SH. MA 15. WILLIAM M. TUTUHARIMA, SH 16. H. AMIN ARYOSO, SH 17. ALEXANDER LITAAY

18. ORA. SUSANINGTYAS NH KERTOPATI 19. MATT AL AMIN KRAYING, SH 20 SUDARSONO

FRAKSJPARTAIGOLKAR

1. ANDI MATTALATTA, SH., MH 2. DRS. YASRILANANTABAHARUDDIN 3. MUHAMMAD AKIL, BA

4. DRS. DARWIS RIDHA 5. DJAJA SUBAGJA HUSEIN 6. M. MOHAMMAD S. HIDAYAT 7. FERDIANSYAH, SE., MM.

8. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA 9. DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS

10. DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA 11. ORA. IRIS INDIRA MURTI, MA 12. M. AKIL MOCHTAR, SH 13. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA 14. DRS. SETYA NOVANTO 15. M. IDRUS MARHAM 16. IR. S.M. TAPUBOLON

FRAKSIPPP

1. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH 2. H.M. THAHIR SAIMIMA, SH 3. H. ACHMAD KARMAN!

4. DRS. H. A. CHOZIN CHUMAIDY . :


6. DRS. H. RUSYDI HAMKA 7. H. SYAFRIANSYAH, BA

8. H. ALIMARWAN HANAN, SH

FRAKSJ KEBANGKJTAN BANGSA

1. H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA 2. K.H. SYARIF USTMAN YAHYA 3. DRS. A. EFFENDY CHOIRIE 4. CHOTJBUL UMAM WIRANU 5. DRS. H. ACHMAD SYATIBI

...

6. DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL 7. K.H. HANIF MUSLIH, Lc

ARSIP DPR RI

3

FRAKSI REFORMASI

1. IR. A.M. LUTFHI 2. PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH 3. H. PATRIALIS AKBAR, SH. 4. DRS. ACHMAD ARIEF 5. MASHADI

FRAKSI TNI/POLRI 1. SLAMET SUPRIADI, S.IP., MSc., MM. 2. SYAMSUL MA'ARIF 3. H. SUPARNO MUANAM, SE 4. DRS. I KETUT ASTAWA 5. FRANS WUWUNG


1. PROF. DR. YUSUF AMIR FEISAL, S.Pd.


FRAKSI KKI

1. DRS. S. MASSARDY KAPHAT 2. DRS. H. A. HAMID MAPPA

FRAKSIPDU

1. PROF.DR. H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WALY

FRAKSIPDKB


PARA UNDANGAN : 1. FAUZIYUSUF,HSB -IKADIN 2. NIZAMUDDIN -IKADIN 3. H. ASPAR ASWIN - GUS. KALBAR 4. DENNY K -AAI 5. TEDDY SUMANTRI -AAI 6. SAID DAMANIK -AAI 7. DAULAY F -AAI 8. MUNARMAN - YLBHI 9. SLAMET SUBIJANTO 10. ARDIUS L 11. ISMET HERDY 12. DRS. PURNOMO 13. AFFANDI 14. DJAMHARI HAMZA

ARSIP DPR RI

I I ~

4

KETUA RAPAT (H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA): Assalamu'alaikum Wr, Wb, Bapak-bapak dan lbu sekalian marilah kita mulai acara ini dengan membaca

Bismilahirrohman'nirohim, lbu-ibu sekalian dhadapan kita sudah ada pakar, narasumber yang sudah

hadir antaranya Bapak dari Gubernur Kalbar, Bapak dari Sarjana Kepolisian dan Bapak dari Kadin sedangkan dari Bapak-bapak yang lain lnsya Allah akan sebentar lagi akan muncul.

Acara kita pada malarh ini, membahasa topik yang garis besarnya "Aspirasi pelayanan rasa aman dan keadilan masyarakat perlu diakomondasikan Undangundang Pertahanan dan Kepolisian" Bapak dan lbu sekalian kita membicakan waktu dan rasa keadilan oleh karena itu mengundang beberapa Gubernur daerahdaerah yang dirasa tidak aman. Untuk itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian kita mulai lnsya Allah nanti, kita selesai jam 10, kalau tidak bisa sampai selesainya, karena kita tadi siang cukup cape., sekarang cape ditambah yang lain lagi.

Bapak-bapak serta lbu sekalian sekarang waktunya kami persilakan Bapakbapak narasumber, terserah mana yang lebih dahulu, mana yang nomor dua, mana yang nomor tiga, dan seterusnya, kalau boleh saya mengusulkan pertama kali dari Bapak lkatan llmu Kepolisian nampaknya cukup senior kemudian nanti diikuti oleh Bapak Gubernur, demikian seterusnya.

Terima kasih.

F.PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Saya lntrupsi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan, yang pertama agar forum

ini lebih efisien dan efektif mohon kiranya kesempatan pembicaraan ini dibatasi waktunya jangan lebih panjang karena kami juga memanfaatkan untuk dialog dan yang kedua sampai dengan pukul berapa akan mengakhiri pertemuan ini, artinya kalau boleh kami mengusulkan sampai jam 10 maksimal itu sudah bisa kita akhiri , mau dilanjutkan dilihat perkembangan. terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, lntrupsinya diterima 100 persen diterima, saya persilakan

intrupsi dari Bapak ini tadi.

F.PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Bapak ketua, disebelah kiri, mungkin pembicara ini belum mengetahui

berapa waktu yang ditujukan kepada beliau, mungkin masing-masing berbicara 20 menit atau 15 menit, kalau maksimal 20 menit, kalau itu diperkenankan, terima kasih

KETUA RAPAT: Saya tidak membatasi, cuma mempersilakan, sesuai dengan usulan Bapak

tadi.

ISIK (IKATAN SARJANA ILMU KEPOLISJAN): Assalamu'laikum Wr, Wb. · Bapak dan Ibu Pimpinan sidang yang saya hormati , yang terhormat anggota

Dewan, Bapak dan Ibu sekalian, kami dari lkatan Sarjana llmu Kepolisian, sesuai dengan Undangan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal disamping apa yang ingin kami sampaikan, bahwa kami sampaikan dalam bentuk tulisan. ada tiga hal yang saya akan sampaikan topik yang diminta malam ini, "Aspirasi Pelayanan Rasa Aman dan Keadilan Masyarakat" telah diakomondir didalam RUU Kepolisian dan RUU Pertahanan. Kami ingin sebenarnya, ada 3 ternan saya masing-masing ingin menyampaikan topik. Pertama filsofi rasa aman bagi Kepolisian, dan rasa

ARSIP DPR RI

..

5

aman yang diakomondir dalam RUU, yang ketiga adalah pandangan Sosiologis, dua hal yang pertama dan yang kedua telah kamr sainpaikan · dengan tertulis, namun hal yang ketiga belum sempat kita gandakan, sehingga nanti akan disampaikan.

Pertama-tama tidak bisa tidak bahwa telah dapat dipahami oleh semua hadirin yang terhormat, tugas, pokok, peran Kepolisian, kami ingin melihat bahwa masyarakat yang ingin dilayani oleh polisi dalam memenuhi hajat hidupnya, bail< orang perorang, kelompok maupun kekerabatan tidak lepas dari budaya dan tradisi menjadi pedoman kehidupannya, dalam memenuhi kehidupannya sangat memerlukan suasana tertib untuk dapat menjadi kehidupan yang teratur dan aman atau tata dalam masyarakat yang bebas segala ketakutan dan ancaman, maka perlu rasa tentram sehingga dengan kondisi rasa tertib dan tentram kita dapat bekerja dan membangun kehidupan bersamanya, dalam mencapai kehidupan masyarakat yang sudah cerah adil yang makmur. Kita kenai te.ta tentram yang dipegang sebagai filsofi daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun demikian dengan filsofi tadi perlu tindakan yang nyata di lapangan, oleh karena itu diperlukan insan polisi yang wajib memahami dan menghayati tugasnya dalam melaksanakan pekerjaannya untuk dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan masyarakat tersebut dengan cara harus selalu hadir ditengah-tengah masyarakat sebagi the comunitty man atau abdi masyarakat dalam menjaga memelihara kondisi tersebut wajib memberikan keteladanan, jadi diharapkan Polri, anggotaanggotanya, insannya memberikan keteladanan agar dapat contoh yang diikuti oleh masyarakat agar taat kepada hukum Law by being people untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan dan ancaman yang dapat merugikan masyarakat atau dengan bahasa sansekerta Negara gautama.

Dengan demikian insan polisi wajib menjaga tidaj hanya ketertiban masyarakat tapi juga ketertiban pribadi atau menjadi hak hati nurani masyarakat jama'anusa dharma, ketika tugas tersebut sebagai pedoman hidup Polri disebut sebagai tribrarpa. Dalam pelaksanaan tugasnya pelayanan dan pelindungan kepada masyarakat tribrapa hakekatnya ini merupakan nazar atau kahul dalam bahasa Jawa yang berarti apabila tidak melakukannya dapat kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu apabifa terjadi gangguan yang merugikan terhadap warga masyarakat khususnya dan masyarakat pada urnumnya Polisi harus turun menanganinya apa yang dilakukannya tercermin bahwa tugas Kepolisian yang sebagaimana yang disebut diatas dan penanganan Polisi merupakan kebutuhan masyarakat khusus permasalahan yang dihadapinya tidak mengherankan bila ada pendapat Polisi adalah lambang dari problema masyarakat "Police is a symbol of social problem" karena sebagai abdi tama the komoditiman dipanggilan untuk berbagai keperluan for many kind of service.

Aspirasi yang membutuhkan pelayanan masyarakat melahirkan pejabaran dari tugas pokok Polri yang terdiri dari yaitu fungsi prefentif dan prefesif. Kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk pluralistil\ ini hanya menyangkut wawasan dan tradisinya lebih dibatasi oleh tritur yang terpencar-pencar yang berbentuk pulau-pulau merupakan poli etnik yang diperjelas dengan mota Bhineka Tunggal lka. Hal ini untuk membedakan multi etnis hanya menjaga kelestarian budaya dan dapat hidup pada suatu daerah bersama, tetapi dalam pilih etnis disamping melestarikan budaya juga memifiki wilayah baik atas tanah dirnana mereka tinggal turun-temurun maupun hubungan kekerabatan dan kekeluargaan, kemasyarakat yang telah diatur berpuluh-puluh, bahkan ratusan tahun sebelumnya. Bhineka Tunggal lka belum sempat dijabarkan dalam pengertian ini membentuk satu nasun yang baru dimana dalam masa penjajahan belanda hak-hak semacam itu serta hukum adat yang dimiliki masih dihargainya bahkan menjadi rujukan bila terjadi kekebalan hukum. Polri baik sebagai pelayanan dan pelindung masyarakat dalam menjaga dan keamanan dan ketentraman dan ketertiban dan sebagai aparat penegak hukum tidak jarang menghadapi masalah-masalah tersebut. Dengan

ARSIP DPR RI

6

membandingkan penegak hukum pada masa pemerintahan belanda yang penjajah hukum positif dan peraturan-peraturan dan perundangan lainnya masih memperhatikan masalah kebhinekaan sebagai bahan pertimbangan nasionalisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini yang dilatarbelakangi dengan sikap nasional bahkan ada yang melihat dalam hukum yang telah dianut beratus-ratus tahun oleh masyarakat kita sadari bahwa hukum yang dibahasa lisan yaitu hukum adat, dan pantangan-pantangan konvensi lainnya tidak merupakan bahasa hukum, tetapi bahasa peringatan yang tidak jelas dan masih perlu ditafsirkan lebih lanjut seperti melarang penebangan pohon, yang hakekatnya ditujukan agar persediaan air tetap terjaga, ini sebagai suatu penafsirannya dan sebagainya. Pengamalan Tribrata bentuk konkritnya adalah pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Pelayanan yang dilakukan hekekatnya adalah pelayanan rasa aman dalam Undang-undang Kepolisian bentuk pelayanan tersebut adalah tugas pokok Kepolisian, baik yang bersifat proaktif yang mengutamakan tindakan preventif sedangkan tindakan represif tindakan penegakan hukum dan terakhir.

Lahirnya Ketetapan MPR VI dan VII tahun 2000 memberikan indikasi bahwa selama ini terjadi kerancuan dalam manajemen -keamanan k-arena konsep pandangan keamanan nasional yang terjadi terdiri atas Internal security dan indentik dengan urusan keamanan dalam negeri dan ekstern.al security yang indentik dengan urusan Pertahanan Negara karena selama ini menurut beberapa paham sepanjang menyangkut pengertian tidak jelas secara ekplisit, bahwa ekternal security berurusan dengan ancaman kedaulatan negara dari luar. Sementara itu internal security berurusan dengan masalah-malasah kriminalitas pada umumnya, seperti kejahatan ketertiban umum (lalulintas) bencana alam dan lain-lain, bila nyata-nyata suatu kasus merupakan pelanggar hukum, maka menjadilah wilayah kewenangan Kepolisian walaupun dalam kondisi tertentu dapat dimintakan bantuan militer sebagai suatu operasi bersama, bantuan militer tersebut telah merupakan .konvensi yang cukup lama cukup tua hubungan Polisi dan 'militer sejak tahun 1934, dan dituangkan dalam Undang-undang sampai sekarang dengan konsekwensinya apabila tidak bersedia mernbantunya dikenakan sangsi tertuang dalam pasal 413 dan 414 KUHAP hingga sekarang Peningkatan pelanggaran hukum di laut umpamanya karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi adalah biia dilakukan oleh angkatan Laut tidak merupakan system peradilan pidana karena angkatan Laut adalah penegakan kedaulatan hukum di Laut. Angkatan Laut dalam melakukan penindakan kejahatan di laut hanya sebagai tindakan Kepolisian atau konstabula. Tidak seperti sekarang dikenal dalam Undang-undang Perikanan Angkatan Laut bertindak sebagai penyidik yang religius yusticia. rancu dan menyimpang dari hukum acara pidana dalam melakukan tindakannya semestinya perlu berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai penyidik untuk proses lebih lanjut, disamping itu, oleh karena persoalan-persoalan yang timbul dan banyak orang dan para ahli menyuarakan grea area dengan dalih aman dan kekacauan tidak bisa dipisahkan sebagai hitam dan putih apabila masih dalam batas nyata-nyata kasus yang· terjadi merupakan pelanggaran hukum sebagai akibat kerusuhan massa, terorisme, konflik, etnis dan sebagainya, maka tetap menjadi kewenangan Polri, kecuali apabila terjadi kasus yang mengindentifikasikan menyentuh ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara menjadi dominan kewenangan militer inilah · antara lain bahwa filosofi yang dipegang oleh Kepolisian Negara dengan tata tentram garda adalah untul< bisa menjamin rasa aman bagi kepentingan masyarakat itu dan ijinkanlah Bapak Pimpinan sidang yang kami hormati untuk dilanjutkan, ternan saya yang akan lebih menjelaskan tentang aspirasi pelayanan keamanan yang dituangkan ke dalam RUU yang sedang kita bicarakan itu, Kami persilakan. (tambahan pembicara dari ISIK)

ARSIP DPR RI

7

JSIK (Jkatan Sarjana Jlmu Kepolisian) : Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak yang saya hormati aspirasi pelayanan rasa aman dan .keadilan masyarakat sebenarnya secara makro sudah di akomondir dalam RUU kepolisian Negara Pasal-pasal yang mengakomondir tersebut antara lain kalau secara makro dan mikro ada 9. Yang Pertama adalah pasal 2 RUU dinyatakan disana fungsi Kepolisian antara lain dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, kemudian pasal 4 RUU tujuan Kepolisian Negara Rl adalah menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 RUU ayat (1) juga mengakomodir dalam pasal 5 RUU dinyatakan bahwa Polri ada!ah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 RUU Tugas Pokok Polri diantara tugas-tugas pokok Polri ada 2 dalam pasal 13 RUU dalam huruf b dinyatakan bahwa Polri tugas pokoknya selaku pengayom, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian huruf c-nya, tugas pokok Polri ada!ah membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara, pada pasal 14 RUU dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Polri mempunyai tugas-tugas dalam huruf c-nya pada pasal itu dinyatakan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, kemudian d lebih jelas lagi tugastugasnya adalah memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, huruf g-nya pasal 14 itu juga menjelaskan membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, tentunya itu merupakan pelayanan rasa aman dan keadilan masyarakat. Kemudian pasal19 RUU ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Rl senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak azasi Manusia. Kemudian pasal 29 untuk adanya rasa keadilan bagi anggota Polri yang bersalah itu dapat diberhentikan dengan hormat, atau tidak dengan hormat dan dia juga dapat diadili tercantum pasal 29 RUU yaitu diadili dengan kekuasaan peradilan umum bukan peradilan militer, kemudian seandainya ancaman itu demikian besar untuk menjamin rasa aman, maka Polri dalam melaksanakan tugas keamanan dapat meminta dan menggunakan bantuan TNI, tercantum dalam pasal41 RUU, pasal itu mungkin dimaksudkan untuk mewujudkan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat.

Ke-9 pasal RUU tersebut diatas secara makro maupun mikro mempunyai kaitan erat dengan terwujudnya pelayanan rasa aman dimasyarakat dan terciptanya keadilan di masyarakat. Selain itu ada tanggapan kami terhadap RUU Pertaha.nan Negara dalam RUU Pertahanan Negara saya harap agak dipercepat atau kalau sudah dimasukkan kedalam tulisan ini diserahkan saja kemudian tidak usah dibaca terima kasih. Dalam RUU Pertahanan Negara pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 14 ayat (1) sudah kami sarankan disana hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan yang ada kaitannya dengan Polri, demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb (tambahan dari ISIK)

ISIK (IKATAN SARJANA ILMU KEPOLISIAN) : Terima kasih mungkin 5 menit kami minta untuk yang ingin menyampaikan

dalam dengan pendekatan sosiologis dalam rangka pelayanan masyarakat sebagai tugas-tugas polisi, kami persilakan.

ARSIP DPR RI

8

ISIK (IKATAN SARJANA ILMU KEPOLISIAN): Assalamu'alaikum Wr, Wb. Nama saya Achmad murad dari wondowoso, Jawa Timur dan alhamdulillah

saya diberi peluang untuk berbicara disini, yang kedua mohon maaf bapak ibu sekalian, kami tidak sempat memberikan catatan tertulis karena mamang waktunya sangat mendadak yang ketiga apa yang ingin kami sampaikan mungkin inforrnatif sifatnya, bahwa sebetulnya dari kajian ilmu kepolisian pengorganisasian kepolisian didunia itu memang sudah mencirikan dua hal yang kami tahu. ada pengorganisasian yang dikatakan traditional type lalu ada yang khusus untuk menyusun struktur organisasi kepolisian itu dengan coorinticerficis yang disebut human service organisation modern. · ·

Di Indonesia nampaknya masih berbaur tidak secara tegas dipisahkan, kami ingin mencoba apa ciri-ciri dari masing-masing itu yang sangat menarik adalah dari sasaran yang diutamakan dalam konteks perorganisasian Kepolisian ini, kalau yang tradisional itu lebih memusatkan perhatiannya kepada bagaimana mencegah dan mengkontrol atau mengawasi kejahatan. Jadi pengorganisasian Kepolisian struktur kepolisian dari tingkat atas sampai kebawah itu diputuskan kepada sasaran itu, tapj yang berorentasi kepada human service organisation sasaran utamanya bukan itu sasaran utamanya adalah bagaimana memberikan pelayanan dan bantuan terhadap masyarakat seoptimal mungkin, barangkali ini perlu menjadi perhatian kita dan perlu menjadi pertimbangan didalam membahas RUU ini. Lalu yang kurang diutamakan didalam yang bersifat tradisional itu pelayanan kurang diutamakan tapi yang services, itu tidak mengutamakan masalah pengawasan dan tindakan kejahatan dan ini tentu sangat tergantung kepada kondisi masyarakat, banyak referensi yang kami punya bahwa akhirnya bagaimana stru'<tur organisasi kepolisian diorganisir disusun dan dibina dikembangkan kekuatannya di pend on masyarakat itu sendiri keberadaan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terpenting lagi tanggung jawab tugas-tugas Kepolisian diletakan kepada siapa pada organisasi yang orientasinya kepada tradisional modern itu tanggung jawab diletakkan kepada masyarakat keseluruhan, untuk bersama polisi mengantisifasi dan mengawasi serta mencegah kejahatan hanya ini yang mirip-mirip dengan kita, tetapi untuk suatu organisasi yang disusun dengan memfokuskan kepada services, maka penekanan pada tanggungjawab ini diletakan kepada kelompok-kelompok orang yang biayanya secara langsung oleh Kepolisian termasuk fungsi yang melayani kelompok-kelompok itu, yang menarik lagi disini ukuran-ukuran keberhasilan Kepolisian kalau yang model tradisional seperti kita disini, itu selalu ukuranya crime red, crime clearen dan sebagainya, prosentasi-prosentasi yang terus terang waktu kami dipraktek ini banyak hal yang kadang-kadang banyak manipulasi, kemudian pada yang human service organisation :nodel, itu ukuran keberhasilan kunci, diukur dari jumlah dan kualitas penanganan pelayanan atau pemberian bantuan sesuai permintaan mesyarakat dan baryak lagi ada delapan dan tentu tidak akan bercerita kesana tapi sekedar masukan untuk bapak dan ibu sekalian.

Yang kedua, bagaimana jabaranya untuk suatu tanggungjawab Pimpinan yang akan memimpin satu kesatuan, seorang katakanlah Kapolda, kalau disana disebut pimpinan, disana keberhasilan suatu tugas komandan pertama diletakan visinya dia itu bagaimana, dia diminta untuk menyusun semacam strategi planing, dan itu diuji, dikaji, dicoba, dibandingkan dengan yang lain-lain, intinya tiga berkaitan dengan serviceis tadi, pertama, proteksi yang di gelar diutamakan adalah bagaimana satuan mampu memanag, increcingdemand, demand masyarakat yang inkris yang meningkat karena masyarakat berubah terus, dari situ kelihatan bahwa memang orientasi pelaksanaan tugas Kepolisian didalam satu negara demokratis berdasarkan hukum harus orientasinya kepada masyarakat, kepentingan masyarakat, baru kemudian setelah mampu memformulasikan inkrisingdema.nd ini

ARSIP DPR RI

9

baru dia berfikir kedalam, personil-personil yang bagaimana yang seharusnya saya siapkan.

Lalu yang ketiga, teknologi apa yang paling tepat untuk saya perlengkapi kepada personil-personil kesatuan yang sudah disiapkan itu dalam memberikan · suatu pelayanan kepada masyarakat.

Bapak sekalian dan ibu-ibu disinilah berlaku konsep yang disebut community· polecy, Keplolisian masyarakat yang cirinya tiga, masyarakat sendiri dalam proses pemolisian ini dapat berkonstribusi secara aktif tidak top down, tidak power oriented tapi civility oriented, skenario yang digelar qleh kesatuan itu adalah tidak sematamata refresif skenario tapi humantik skenario, ini ada beberapa ciri dan banyak lagi, lalu yang kedua, polisi dan masyarakat adalah mitra sedarajat dalam pencegahan kejahatan, lalu yang ketiga masyarakat harus dimotifasi bersama-sama polisi dalarn pencegahan kejahatan, barangkali inilah masukan tiga hal dari kami, terima kasih, bilahi tofik wal hidayah Wassalamu'alikum Wr. Wb.

IKATAN SARJANA ILMU. KEPOLISIAN: Demikian bapak Ketua Sidang yang kami hormati, penyc:1mpaian dari lkatan

Sarjana llmu Kepolisian, mudah-mudahan menjadi masukan dan dapat memberikan roh dan jiwa dar:i UU Kepolisian yang akan datang, terima kasih, Wassalamu'alikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih, silahkan.

ASOSIASI ADVOKAD INDONESIA: Mohon maaf sebelumnya, kami dari AAI, kami tidak tahu apakah

penyampaian dari kami akan diberikan waktu kemudian dan ataukan wal<tunya · memang untuk para nara sumebr disini semua sudah, baik terima kasih.

KETUA RAPAT: Nanti ada waktunya, selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Gubernur

Kalbar Bapak H. Aspar Aswin dalam waktu kira-kira 15 menit saja, terima kasih.

GUBERNUR KALBAR (ASPAR ASWIN): Bismilahirokhmanirokhim. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat malam dan salam sejahtera, maaf pak kelihatanya ini cuma saya

yang bisa hadir, mungkin juga karena waktunya kosong sehingga ternan-ternan saya yang lain yang diundang sesuai surat Sekjen DPR, tidak hadir pada kesempatan ini, ini tentu bukan berarti bahwa saya mewakili seliruh gubernur yang lain, saya yakin gubernur lain mempunyai sumbang pikiran atau saran-saran yang jauh lebih baik daripada apa yang kamin sampaikan ini, apa yang ingin disampaikan oleh Propinsi Kalbar sesuai yang disebut oleh Komisi I DPR adalah dari daerah yang dianggap mempunyai klasifikasi agak seringnya konflik-konflik sosial, bahwa ini dikonotasikan dengan bagaimana peran Polri barangkali sedi~it banyak mudah-mudahan kami bisa urun rembug pada kesempatan ini, oleh karena itu kami ambil pada saat ini masalah-masalah yang praktis yang kita alami dilapangan pak, saya tidak lagi meninjau dari aspek psikologisnya terutama sehingga apa yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami dilapangan didalam menyelesaikan beberapa kali kasus-kasus atau konflik sosial di Kalbar.

Yang pertama, bahwa kita sepakati bahwa tugas Kepolisian adalah untuk mewujudkan rasa aman, rasa keadilan masyarakat, penegakan hukum dan sebagainya, didalam RUU ini juga disebutkan bahwa kepolisian membantu Kepala Daerah dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, nah

ARSIP DPR RI

10

kalau demikian maka ini adalah fungsi dilihat dari ketentuan perundang-undangan khususnya UU Nomor 22 tahun 1999 bahwa ini adalah salah satu fungsi madebelind, untuk itu dalam Pasal 43 huruf f dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 disitu mengatakan bahwa menetapkan kewajiban Kepala Daerah untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat diwujudkan dalam peran polisi pamong praja, oleh karena itu kamiu khawatir disini terjadi ada duplikasi daripada kewenangan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat oleh karena itu kami sarankan didalam hal ini, didalam RUU ini ada diatur semacam tugas-tugas pembantuan atau medebelind Keplisian terhadap Kepala daerah, jadi lebih jelas sehingga tidak tumpang tindih dengan tugas yang melekat kepada gubernur didalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diwujudkan oleh aparat Polisi Pamong Praja.

Kemudian yang kedua, pengalaman kita juga adalah masalah kewenangan polisi, didalam Pasal 16 RUU kewenangan polisi itu membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, disini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, seyogyanya kewenangan polisi untuk membantu penyelesaian perselisihan warga, kita harapkan ini dijadikan suatu kewajiban jadi bukan sekedar membantu perselisihan warga masyarakat, maksud kami adalah kalau Kepolisian ini diberikan kewenangan untuk menjadi kewajibanya untuk menyelesaikan perselisihan warga masyarakat, maka kita harapkan disini atau substansinya adalah bahwa persoalan itu diselesaikan oleh Kepolisian Daerah dengan tuntas, pengalaman kita selama ini penyelesaian-penyelesaian dilakukan oleh keplosian daerah termasuk Polres. Polsek dan juga Binmaspol, itu umumnya tidak tuntas, tanggung-tanggung pak karena merasa itu adalah tugas hanya membantu Kepala Daerah, akibat dari masalah yang tidak tuntas itulah umumnya timbul permasalahan yang lebih luas yang bisa dieksplotasi oleh kepentingankepentingan tertentu sehingga bisa menimbulkan konflik antara dua kelompok yang bersengketa atau masalahnya tidak tuntas diselesaikan oleh Kepolisian, jadi untuk memastikan peran polisi, konflik yang banyak terjadi sering dikarenakan polisi dianggap tidak tanggap, tidak tanggapnya itu karena tidak tuntasnya menyelesaikan masalah, jadi dari kacamata masyarakat timbulah permasa'ahan bahwa ada masalah-masalah yang dirasakan tidak adil didal;am penyelesaianya oleh satu kelompok, akibat dari ini sekali lagi saya katakan ini yang bisa menimbulkan permasalahan menjadi meluas, menjadi konflik antar kelompok dan antar masyarakat, inilah yang terjadi di Kalbar, oleh karena itu saya sarankan disini bahwa kewenangan yang bersifat membantu seyogyanya ,dijadikan kewenangan wajib atau kewajiban daripada polisi untuk menyelesaikan perselisihan warga masyarakat.

Kemudian yang ketiga, yang perlu kami sampaikan juga sehubungan dengan pain ini tadi adalah Pasal 18 ayat (1) yaitu kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau disebut disini adalah kewenangan diskresi, hanya kami mengharapkan bahwa penggunaan pasal ini tentu lebih berhati-hati, karena penilaian dari aparat kepolisian tentu berbeda dengan penilaian dari masyarakat lokal atau setempat, khususnya penilaian yang dilakukan oleh masyarakat seperti di Kalbar masih ada masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat, jadi persepsi tentang satu masalah ada perbedaan penafsiran antara hukum positif dan hukum adat, oleh karena itu barangkali didalam hal melakukan bertindak menurut penilaian sendiri oleh aparat Kepolisian kita harapkan juga dicantumkan disana dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang kita sebut sebagai satu kearifan lokal yang dilakukan atau diselenggarakan oleh kepala adat bersama dengan masyarakat adatnya.

Kemudian yang terakhir, fungsi polisi untuk menerbitkan perizinan, didalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf c, dan sebagainya itu disebuitkan bahwa polisi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan perizinan, SIM, registasi, dan idefikasi kendaraan bermotor, dan sebagainya, sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun

I

ARSIP DPR RI

11

1999 dan UU Nomor 25 Tahun 2000sesuai dengan kewenangan Pemda, bahwa Pemda tentu menangani masalah-masalah yang ada kaitanya dengan yang saya sebutkan tadi didalam Pasal-pasal RUU yaitu Pasal 15 dan sebagainya ini, oleh karenba itu kami mengharapkan bahwa didalam hal ini polisi kembali kepada jati dirinya untuk sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, mewujudkan rasa aman masyarakat dan sebagainya, jadi bukan mengambil kewenangan-keweangan dari pemerintahan daerah yang sudah diatur dalam UU yang baru ini, misalnya saja masalah perizinan tentang, masalah ini saya kaitkan juga dengan UU Nornor 14 Tahun 1992 tantang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah, jadi tadi dikatakan sebagai kewenangan propinsi, jadi kalau pain didalam RUU tadi diakomodir didalam RUU yang baru ini maka nanti akan ada katakanlah tumpang tindih dengan fungsi-fungsi Pemda untuk mengatur masalah lalu lintas didaerah, demikian juga didalam pemberian STNK dan sebagainya itu adalah rangkaian daripada pemberian surat-surat izin kepada pengguna angkutan jalan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Propinsi sesuai dengan UU Nomor 22 maupun UU Nomor 25 Tahun 2000 dan UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Anguktan Jalan, saya kira inipak sebagai usulan dari kami, terima kasih Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih, menurut catatan yang ada pada kami yang hadir pada saat ini

adalah dari lkadin Bapak Fauzi Yusuf, dari AAI Bapak Deny Kailimang, dari YLBHI, Kontras Bapak Munarman, silahkan. ·

ASOSIASI ADVOKAD INDONESIA : ... Mohon maaf pak, kami dari AAI memberitahukan dengan sangat menyesal

Bapak Deny Kailimang tadi sempat hadir disini namun karena sesuatu hal, panggilan tugas, tidak bisa mengukuti acara ini sampai selesai dan beliau memberikan kuasa kepada kami untuk mewakili beliau.

Bapak Pimpinan Sidang, kami dari AAI telah menyiapkan secara tertulis pokok-pokok pikiran atas RUU tentang Kepolisian Negara Rl,. nanti akan kami serahkan kepada Bapak Pimpinan rapat, selain itu kemarin kami informasikan bahwa kami kedatangan rekan-rekan pengacara AAI dari D.l. Aceh yang juga mengungkapkan pokok-pokok pikiran dan tuntutan pengacara Aceh, mereka meminta kepada kami untuk katakanlah juga menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan yang terhormat, terima kasih, saya bacakan.

Pokok-pokok pikiran atas RUU tentang Kepolisian Negara Rl, bapak Pimpinan Rapat dan Anggota Pansus tentang RUU Kepolisian Negara dan Pertahanan Negara dengan Advokad dan peserta RDPU yang kami hormati, Assalamu'alikum Wr. Wb.

Puji danm syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME cleh karena atas perkenan-Nya, kami selaku organisasi profesi advokad dari AA.! hari ini hadir untuk mengikuti RDPU RUU tentang kepolisian Negara dan Pertahanan Negara, mengingat masalah pertahanan negara bukan merupakan kompetensi kami, maka dalam RDPU ini kami akan memberikan masukan dan saran bagi RUU Kepolisian Negara khsusunya yang menyangkut masalah penegakan hukum pidana dalam kaitanya dengan status dan fungsi Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, kami yakin bahwa RUU tentang Kepolisian Negara ini dimaksudkan untuk menciptakan aturan main atau rules of the game yang lebih adil dan !eblh baik, tidak hanya bagi polisisebagai pemegang kekuasaan Kepolisian tetapi juga bagi masyarakat, namun kami juga meyakini bahwa sesempurna apapun peraturan perundang-undangan jika peraturan perundang-undangan itu tidak didukung dengan sifat dan watak yang baik dan tepuji dari pemegang kekuasaan dan sikap yang baik dan terpuji dari masyarakat, maka niscaya peraturan p[erundangundangan tersebut tidak akan efektif, kita sama-sama menyaksil<an bahwa sampai

ARSIP DPR RI

12

saat ini masalah supremasi hukum yang ingin diciptakan melalui penegakan hukum masih sekedar slogan dan belum menjadi realitas, penyebabnya adalah sifat dan watak, koluktif dan nepotis yang secara umum berjangkit tidak ~anya didalam kepolisian tetapi juga dikalangan penegak hukum lain seperti jaksa, hal<.im dan pengacara serta masyarakat, karena itu sinkronisasi materi peraturan perundangundangan tentang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokad dan Otonomi Daerah diperlukan agar dapat dihindari peraturan-peraturan yang saling berlawanan ataupun tumpang tindih, sinkronisasi tersebut diperlukan karena penegakan hukum terutama dibebankan dipundak catur wangsa penegak hukum yang terdiri atas polisi, jaksa, hakim dan advokad, namun lebih jauh lagi para penguasa pemerintahan negara yang lebih tinggi atau pemimpin bangsa dan negara ini tidak dapat lepas tangan dari tanggungjawab untuk bersama-sarna menegakan hukum dan keadilan, mereka mempunyai kewajiban moral untuk memberi contoh dan teladan untuk mentaati hukum yang berlaku. Berbicara tentang status dan fungsi polisi sebagai penyelidiak dan penyidik tindak pidana, berdasarkan praktek sehari-hari sebagai advokad kami mencatat beberapa indikasi yang mengarah kepada penyimpangan sebagai berikut:

Satu, penyidik memilih-milih orang yang akan dijadikan saksi tanpa pertimbangan profesional, karena kepentingan tertentu dengan mernilih saksi-saksi yang dapat dipengaruhi atau didikte, sementara saksi matct yang akan dapat mengungkap tindak pidana itu tidak dipanggil.

Dua, penyidik menanyakan hal-hal yang tidak prinsip bahkan membelokan pertanyaan untuk menutupi tindak pidana sehingga hal-hal prinsip tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Tiga, penyidik tidak berupaya dengan sebaik-baiknya untuk mencari barang bukti atau bukti petunjuk.

Empat, sebagai akibatnya penyidik menghentikan penyidikan dengan qasar bukti tidak cukup (SP3).

Lima, Jika perkara pidana tersebut sampai ke Pengadilan Negeri fakta dan bukti sering tidak lengkap sehingga mengakibatkan terjadinya putusan yang kurang atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. ·

Enam, status fungsi sebagai penyelidik kurang jelas, apakah merupakcm jabatan fungsional atau bukan. ·.

Dalam RUU Kepolisian Negara inipun hal itu tidak diatur dengan jelas, jika jabatan penyelidik adalah fungsional maka harus jelas pula diatur tentang pejabatnya hak dan kewajiban penyelidik dan fihak-fihak yang diselidiki, dalam praktek fungsi penyelidikan menimbulkan kesan pemeriksaan di Kepolisian dilakukan dalam dua tahap, hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, mencari penyebab mengapa polisi bersikap tindak seperti tersebut diatas tidaklah mudah, penyebabnya sangat kompleks mulai dari penyebab internal sampai ke penyebab eksternal, penyebab internal meliputi antara lain kurangnya pengetahuan dan ketrampilan polisi kurang tekun, kurang ulet atau kurang sabar, sedangkan penyebab eksternal meliputi antara lain tekanan atasan atau penguasa dan sengaja melakukan kolusi dengan imbalan uang dari fihak yang berkepentingan khususnya tersangka, kualitas penyidik yang demikian disebabkan juga oleh kurangnya kompensasi serta rendah atau longgarnya pengawasan. Dalam praktek penyid~kan yang tidak atau kurang profesional tersebut juga berwujud dalam berbagai macam bentuk pemaksaan untuk menmdapatkan pengakuan mulai dari ancaman fisik sampai dengan penyiksaan fisik yang terkadang berakibat tersangka meninggal dunia, kejadian-kejadian yang tidak proporsional yang dilakukan oleh polisi sebagai penyelidik dan penyidik telah membuat tujuan hukum untuk menciptakan keamanan a tau ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat · semakin jauh dari kenyataan, masyarakat merasa terlindungi, terlayani dan terayomi apabila melihat atau dekat dengan polisi, masyarakat malah was-was, takut, curiga dan merasa tidak aman dan nyaman.

ARSIP DPR RI

13

Berdasarkan uraian diatas kami berpendapat bahwa pengawasan terhadap kinerja penyelidik dan penyidik memegang peran fungsi bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan disamping pembenahanpembenahan lain seperti peningkatan kesejahteraan polisi, diklat yang berkesinambungan dan tidak kalah pentinya adalah contoh dari atasan, penguasa dan pemimpin untuk taat hukum, menurut pengematan kami pengewasan internal dalam tubuh Kepolisian tidak dijalankan dengan baik, tindakan atau sanksi yang dijatuhkan paling jauh hanyalah sanksi administratif sampai ke pemecatan, sangat jarang oknum anggota polisi dibawa ke meja hijau karena pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukanya, oleh karena itulah agar pengawasan terahadap polisi efektif, kami memandang perlunya suatu institusi eksternal diluar kepolisian yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan serta penyidikan dan penuntutan, kami melihat bahwa Polisi Militer atau Provos Polisi sendiri tidak efektif karena ada kepentingan fors atau mereka sendiri juga tidak bersih.

Sehubungan dengan penyelidikan yang tidak jelas sebagaimana kami uraikan terdahulu, kami berpendapat sebaiknya fungsi penyelidikan dihapuskan, demikian beberapa catatan pendapat kami untuk bah<;m pembahas~n lebih lanjut, terima kasih. Hormat kami Dewan Pimpinan Pusat AAI, demikian Assalamu'alikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT: Terima kasih, selanjutnya saya persilahkan, Bapak Fauzi Yusuf dari lkadin.

IKADIN (FAUZI YUSUF): Assalamu'alaikum Wr. Wb. Mewakili lkadin, kami mungkin tidak membuat satu paper yang khusus,

namun dalam kesempatan yang berbahagia ini ada catatan-catatan yang patut dikemukakan sebagai bahan dari maksud pertemuan kita pada malam hari ini, Bapak Pimpinan yang kami hormati, kami ingin membacakan saja apa yang telah dicatat dalam catatan hukum ini, barang tentu merupakan suatu tradisi yang bagus apabila masyarakat ikut peduli terhadap penyusunan suatu UU, seperti yang terjadi pada hari ini yaitu ditengah-tengah menyusun UU Kepolisian yang baru kemudian UU tentang Pertahanan, . teori dasar dalam perundang-undangan dengan mengatakan suatu UU hendaknya mampu meliput atau merangkum dengan seksama sekalian aspek dari ikhwal yang diatur, semakin tinggi peliputan dan daya jelajah suatu UU semakin bagus apabila teori tersebut dihadapkan pada penyusunan UU maka satu hal yang sejak awal yang harus diakui adalah ke!"umitan dan kompleksitas dari dunia Kepolisian itu sehingga tidak mudah untuk merangkumnya kedalam satu UU, oleh karena itu salah satu syarat penting untuk membuat UU Polri adalah terlebih dahulu memahami seluk teluk dunia kepolisian itu berarti melihat dan memahami polisi dari dalam, kita tidak hanya dapat melihat polisi daeri dunia luar apalagi dari kepentingan kita dan stereotipe tentang polisi yang kita bentuk sendiri dalam kepala kita sikap demikian hanya akan menghasilkan sutau UU tentang kepolisian yang kemungkinan besar memperlakukan mereka secara tidak fair, kompleksitas yang mendasar t.erletak pada fungsi polisi sebagai aparat penegak hukum dan sebagai pembina atc;,u penjaga ketertiban keamanan sekaligus kedua hal yang sesungguhnya berbeda itu sering tidak dilihat sebagai demikan oleh masyarakat, keduanya biasa diucap dalam satu tarikan nafas sebagai hal yang sama. Sebagai penegak hukum mal<a tindakan polisi adalah berdasarkan peraturan dan prosedur hukum, disisi lain sebagai penjaga dan pembina ketertiban keamanan dasar, dasar tindakan polisi adalah pertimbangan efektifitas, yang pertama adalah berorientasi pada prosedur sedang yang kedua kepada hasil, keduanya terletak pada dataran yang berbeda bagaimana menjaga keseimbangan dalam suatu peraturan tentulah bukan · pekerjaan yang sangat mudah, menurut kami masyarakat masih lebih menekankan

-~-------- ______ ____J._

ARSIP DPR RI

14

fungsi dan tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum memang fungsi" dan satu ini lebih mudah untuk diatur tetapi tidak demikian dengan fungsi yang kecfua yang jauh lebih kompleks untuk menjalankan tugas memina ketertiban dan keamanan sesuai dengan situasi yang dihadapi tidak mungkin ada peraturan yang mampu mengatur maalah tersebut secara tuntas sebetulnya. juga d<iilam tugas penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum, polisi tidak menjalankan hukum secara mekanistis secara vertikal garis lurus antara dua titik maka ketentuan dalam RUU bahwa polisi akan menyampingk~m perkara yang ringan baik dipertimbangkan perlu dimasukan atau tidak sebab hanya akan menimbulkan debat berkepanjangan dalam kenyataannya toh itu dijalankan oleh UU tidak mudah melarangnya. Legitimasi penggunaan kekerasan oleh poiisi tampaknya juga merupakan masalah-masalah mengganjal terutama di mata para advokat hal sebetulnya itu tidak perlu mengherankan persepsi penggunaan kekerasan berbeda antara polisi dan pandangan · masyarakat, kekerasan adalah fungsional karena tanpa mengemukakan hampir tidak mung'<in polisi dapat menyelesaikan tugasnya, sebaliknya dimata masyarakat menggunakan kekerasan adalah eksepsional atau pengecualian, batas-batas antara penggunaan kekerasan yang layak dan yang tidak juga sering tidak mudah ditunjukan, suatu hal yang menurut hemat kami penting diterabaikan dalam RUU adalah ikhwal pendidikan polri apabila kita ingin memiliki polisi yang benar-benar berkuaiitas polisi maka sektor pendidikan tersebut mesti ditangani dengan serius, maka dokrin poiisi melindungi rakyat perlu ditegakkan, dibangun dan disosialisasikan dan diinternalisasikan sejak dini melalui pendidikan, dengan demikian beberapa catatan ingin kami sampaikan UU kepolisian yang akan dibentuk hendaknya tidak bolell bertentangan dengan KUHAP, kemudian mengupayakan diskusi-diskusi berikutnya harus memperhatikan harmonisasi secara vertikal maupun horizontal terhadap ketentuan UU yang lain. Kemudian UU Kepolisian tersebut membuka peluang agar rencana undang-undang peradilan terpadu dapat terlaksana diharapkan juga kemudian dalam rangka melaksanakan doktrin melindungi rakyat berorientasi memberantas kejahatan bukan memberantas orang yang sebagai dikenal dalam doktin militer, kemudian sebagai catatan singkat yang ingiri kan1i sampaikan tentang RUU Pertahanan adalah sedapat mungkin dalam konsep rakyat semesta atau pertahanan dapat dimobilisasi agar masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan dengan satu alasan bahwa dimungkinkan dalam suasana negara sekarang pemerintah tidak c.ukup untuk memberi anggaran yang begitu besar kepada militer, itulah catatan-catatan kami yang berserakan yang kami himpun menjadi satu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi pertemuan pada hari ini terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT : Terima kasih selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari TLBHI Kontras

bapak Munarwan.

YLBHI: Assalamu alaikum, selamat malam, saya Haris yang mewakili Bapak

Munarwan yang berada disebelah saya, saya langsung saja kepada beberapa pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian mungkin yang pertama adalah Pasal 1 angka 4 dan angka 7 itu mengenai semacam peraturan kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian Rl dikatakan sebagai peraturan yang mengikat seluruh warga masyarakat, saya pikir ini idenya kurang dapat diterima karena bagaimana pun Kepolisian untuk adil untuk masyarakat bila mereka mempunyai seperangkat peraturan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat saya pikir harus melalui berapa proses-proses sementara peraturan-peraturan yang dikeluarkan

'· .. $ ~

ARSIP DPR RI

15

secara internal didalam kepolisian maka tidak akan melalui proses-proses misalnya dari DPR sendiri.

Yang kedua, Pasal 1 angka 7 yaitu adanya perr.isahan meskipun dalam kalimatnya ada dan tapi juga dapat menimbulkan penafsiran lain seperti ada kalimat atau dan/atau yaitu kepentingan bangsa dan negara yang dihadapkan dengan kedudukan kepentingan masyarakat, secara kontektual dari ayat yang mengatakan ·~ soal tersebut diatas bahwa pemisahan tersebut dilakukan dalam rangka untuk tercapainya tujuan nasienal yaitu berupa keamanan, ketertiban, tegaknya hul<um, dan terbinanya ketentraman. Oari pasal ini bisa menimbulkan penafsiran bahwa kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai ancaman terhadap kepentingan bangsa dan negara bahkan ada pencantuman didalam pasal yang lain bahwa ada semacam penyakit masyarakat yang didalam penjelasannya sendiri tidak pernah dijelaskan apa itu penyakit masyarakat.

Yang berikutnya adalah seal HAM yang dicantumkan di Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (1) huruf d bahwa polisi harus menghormati tentang HAM dengan cara-cara yang beradab kepada masyarakat tetapi yang menjadi masalah adalah didalam inl tidak pernah dijelaskan juga bagaimana seal apabila terjadi pelanggaranpelanggaran dari kepolisian itu sendiri, saya pikir itu. Lalu yang berikutnya adalah struktur polisi mungkin, tentang kedudukannya dalam UU ini yang memungkinkan membawa pengaruh psikologis kepada Pelri bilamana dikatakan bahwa pelri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, diangkat dan diberhentikan eleh Presiden, sementara dilain pihak pelisi juga diangkat can diberhentikan eleh Presiden atas persetujuan dengan DPR saya pikir ini masih kurang diperjelas, harus dipertegas seperti polemik yang muncul belakangan ini Polri menjadi bahan tarik menarik, disatu pihak diangkat dan diberhentikan tapi dengan persetujuan DPR, saya pikir dalam RUU ini seyogyanya harus sangat definitif mencantumkan bagaimana keseimbangan diantaranya, mungkin saya tidak dapat mengemukakan semuanya karena waktunya terbatas, tapi kami mempunyai kesimpulan bahwa dalam RUU Kepelisian ini masih memberil<an banyaknya wewenang dan klim atas tugas dan tindakan pembenaran pelisi dengan alasanalasan menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka penegakan hukum, terbinanya ketentraman, kepentingan administrasi dan pencapaian tujuan nasional. Wewenang tersebut misalnya seal wewenang membentuk Pam swakarsa jadi yang tergambar dalam RUU ini · bahwa pelisi dapat menunjuk dan memberikan wewenangnya dan tugasnya kepada masyarakat dalam lokasi-lekasi tertentu untuk menajalankan fungsi-fungsi kepelisian, sementara di dalam RUU ini tidak mengandung makna pendidikan terhadap warga masyarakat yang diberi wewenang itu, sementara secara budaya bahwa kita melihat bahwa masyarakat belum cukup mapan untuk menerima tugas dan wewenang itu malahan mereka drpertontenkan dengan perilaku polisi yang belakangan cenderung agak mencirikan sesuatu setelah lepas dari TNI sendiri.

Yang kedua mungkin wewenang tersebut yang dipikir cukup meluas adalah wewenang membuat dan mengeluarkan peraturan yang mengikat . warga masyarakat seperti yang saya ungkapkan tadi pelebaran-pelebarao wewenang yang ada diperaturan perundang-undangan Jain, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara, membina masyarakat, membina ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, turut serta dalam pembinaan hukum nasienal dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua yaitu dalam RUU ini masih kaburnya definisi-definisi atau presedur rangkaian tema nama atau bentuk-bentuk kegiatan yang ada dalam RUU ini, seperti definisi tujuan nasienal, definsis ketentraman dan ketertiban, definisi dan presecjur bentuk penegakan hukum, definisi bentuk-bentuk gangguan, prosedur pemberhentian kapelri dalam definisi keadaan mendesak, definisi tertib huk:.Jm, penyakit masyarakat, definsi dan prosedur pemeriksaan khusus, definisi dan prosedur melakukan penilaian sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk

ARSIP DPR RI

16

kepentingan umum, ini saya pikir juga cenderung mendapat banyak perdebatai:l belakangan selanjutnya dalam RUU ini juga yang perlu dipertlatikan adalail RUU ini mencoba untuk menjadi suatu konstitusi atau UUD karena UU ini terlihat masih mengaburkan beberapa masalah yang substantif dan perlu dijelaskan akan tetapi dialihkan dan dikaburkan dengan UU, PP, Keppres atau Keputusan kapolri seperti pengamanan pengemban fungsi polisi, susduk Polri, susunan organisasi dan tata kerja Polri, tanggung jawab hierarki, tata cara pengusulan dan pengangkatan Kapolri, tugas dan wewenang kapolri, ketentuan mengenai aggota kepolisian, ketentuan tentang pengambilan sumpah, ketentuan mengenai ikatan dinas, ketentuan mengenai susunan sebutan dan keselarasan jabatan atau pangkat, ketentuan mengenai janji dan hak-hak, ketentuan mengenai disiplin tundul\ terhadap peradilan umum, diberhentikan dan usia pensiun, pembinaan kemampuan profesi, kode etik profesi susunan organisasi dan tata kei-ja komisi kode etil< profesi, bentuk ukuran pengeluaran pemakaian dan penggunaan tanda pengenal komisi kepolisian nasional, pengangkatan dan pemberhentian komisi kepolisian nasional, hubungan kerja sama kepolisian dengan kepo!isian negara lain atau lembaga lain yang berada didalam maupun diluar negeri dalam .bentuk pencegahan kejahatan. Saya pikir demikian terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, bapak-bapak sert aibu serta saudara sekalian, demikianlah

paparan yang disampaikan oleh para nara sumber kita, para pakar-pakar kita yang berhubungan dengan aspirasi pelayanan rasa aman dan keadilan masyarakat, selanjutnya kami mempersilakan kepada. Bapak-bapak dan ibu barang kali ada yang mau mempertajam persoalan, meminta klaifikasi atau menanyakan hal-hal kepada nara sumber, saya mempersilakan dari sebelah kiri saya dulu, tolong angkat tangan, Pak Hjriyanto, kedua Pak Chozin, Pak Safriansyah, PaK Effendi Choirie, Pak Satibi, Pak Prof Askin, cukup, terima kasih.

Pak Hajriyanto, silakan.

FPG (DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA) : Assalamu'alaikum Wr, Wb. Satu saja dari saya nanti yang lain biar pak Effendi Choirie, ini lebih banyak

saya tujukan kepada pak Gubernur kalbar, orang mengatakan guru itu semua baik: tapi pengalaman adalah guru yang paling baik, kita ingin mendengarkan lebih tajam apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur sebagaimana pesan Bapak Pimpinan tadi untuk mempertajam persoalan, kalbar dan juga mungkin Kalteng, saya rasa memberikan pelajaran yang sangat baik pada kita, untuk itu tadi Pak Aspar Aswin telah memberikan sedikit pendahuluan berkenaan dengan ditemukannya hambatan-hambatan yang sifatnya itu judicial dalam menangani kerusuhan terutama kerusuhan yang berskala masif dikalimantan beberapa waktu yang lalu. Hambatan-hambatan yang sifatnya ketentuan-ketentuan hukum ini yang sering mengakibatkan kegamangan atau keraguan dalam bertindak, pengalarnan dikalimantan satya rasa lebih dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur mengenai terminologi membantu, saya rasa ada beberapa hallagi yang ingin saya mendengarkan informasi dari pak Gubernur hambatan-hambatan yang sifatnya ketentuan hukum sehingga mengakibatkan kegamangan dan keraguan polisi dalam bertindak utamanya ketika kerusuhan itu sudah bersifat massal dan akhirnya memakan korban dalam skala. yang sang at masif itu. Saya ingin mend a pat informasi tambahan sehingga penting sekali nanti sumbangannya bagi penyusunan RUU kepolisian ini yang ditemukan oleh Pak Gubernur dalam interaksinya selama ini dengan pihak kepolisian dalam menangani kerusuhan di kalimantan, singkat saja pak terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.

ARSIP DPR RI

17

KETUA RAPAT : T erima kasih pak Hajriyanto, selanjutnya bapak Chozin Chumaidy.

FPPP {DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY): Terima kasih, Bapak pimpinan dan bapak-bapak nara sumber yang kami

hormati sewaktu saya membaca RUU kepolisian rasanya sudah Jengkap, tapi setelah mendengarkan beberapa penjelasan dan uraian dari pada nara sumber saya makin yakin masih banyak kekurangannya ternyata sehingga ini makin menarik untuk kita sempurnakan.

Ada beberapa hal yang ingin kami mendapatkan tambaha:-~ pendapat atau pikiran dari bapak-bapak nara sumber tadi kalau tidak salah diungkapkan oleh Bapak dari ISIK bahwa ukuran-ukuran keberhasilan tugas polisi itu antara lain dilihat dari sistem atau pola pengorganisasian polisinya itu apakah tingkat kriminalitas atau tingkat respon masyarakat terhapap pelayanan polisi dalam kerangka untuk bagaimana agar keberhasilan tugas polisi ini bisa optimal menurut bapak-bapak sejauh mana atau perlukah satu diktum dalam RUU ini adanya suatu peran masyarakat yang lebih kongkrit katakanlah bentuk pengawasan masyaraka~ terhadap apa yang dilakukan oleh polisi sehingga dengan demikian akan makin jelas tingkat keberhasilannya, jadi peran masyarakat khususnya dalam bentuk pengawasan walupun sekarang sudah banyak muncullembaga-lembaga pengawas polisi oleh Swacht atau kemarin ada Gamatpol.

Yang kedua menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Hajriyanto tadi khusus kepada Pak Gubernur Kalbar sederhana saja barangkali pak., saya kira pengalaman bapak sebagai gubernur itu nantinya akan sangat membantu bagi kami dalam rangka merumuskan butir-butir dalam RUU ini. Pengalaman sewaktu bapak sebagai gubernur untuk mengoptimalkan pendayagunaan polisi didaerah khususnya dalam kerusuhan yang tadi disebutkan ada kendala, sebetulnya kendala yang paling utama itu apakah karena keterbatasan kewenangan bapak di dalam mengoptimalkan pendayagunaan polisi ataukah memang ada kendala dari internal polisi katakanlah jumlah personil polisi yang demikian sedikit sehingga tidak · bisa mengoptimalkan dalam rangka menciptakan keamanan didaerah. ltu saja barang kali pak terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, selanjutnya saya mempersilakan kpada Bapak H.

Syafriansyah.

FPPP (H. SYAFRIANSYAH, BA): Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pimpinan, bapak ibu yang kami hormati, bapak-bapak nara sumber yang

kami hormati, setelah mendengar beberapa penjelasan dari bapak-bapak nara sumber tadi, memang sangat berbahagialah kita dalam rangka menyusun RUU Kepolisian dan RUU pertahanan ini yang pertama saya ingin juga kembali mempertajam kepada bapak gubernur kalbar, yang pertama adalah kalau kita melihat struktur organisasi kepolisian yang sifatnya nasional maka polisi itu adala.h satu komando dari atas sampai kebawah sampai ke kapolseknya yang paling rendah, disini tadi bapak Gubenur berbicara tentang wewenang pakah wewenang itu merupakan perbantuan atau membantu saja oleh Kepolisan kepada daerah ataukah itu wewenang wajib yang seharusnya dipegang o/eh gubernur, sekarang saya minta penjelasan dan pendapat bapak apakah nanti kepolisian itu mungkin ada tiga masalah yang bisa diakomodir akah kepolisian itu dibawah gubernur, ataukah kepolisian itu ada koordinasi dengan gubernur, ataukah k~polisian itu mandiri tidak ada hubungan dengan gubernur atau memerlukan koordinasi saja didalam kebijakan atau koordinasi dalam operasional, karena kita mengalami ada kesulitan-kesulitan yang jelas di tengah-tengah masyarakat dalam rangkaian

ARSIP DPR RI

' 18

mengamanakan segala macam aset-aset yang ada di daerah sehubungan dengan UU No. 22 i_tu, maupun masalah-masalah kehutanan, masalah Sumber daya alam yang ada d1daerah-daerah itu, satu sisi misalnya Gubernur untuk mengamankan atau memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya tapi satu sisi lainnya p~rlu pengamananyang sebaik-baiknya sesuai dengan policy atau kebijakan yang d1tetapkan oleh gubernur itu sendiri, tetapi dalam operasional pelaksanaannya kadang-kadang tidak sejalan antara keplisian di daerah itu dengan Gubernur kepala daerah, itu yang pertama. Yang kedua tadi disinggung-singgung juga tentang hukum adat yang ada didaerah itu dalam hal ini berarti bahwa polisi harus betu!betul mengenali tentang daerah dimana dia berada sehubungan dengan itu dalam kebijakan kepolisian dalam RUU tentang struktur dari · atas kebawah tetap satu kebijakan oleh komandannya atau atasanya sehingga penetapan daripada kapolda, kaplres, sampai kepada kapolsek itu tidak ada hubungannya dengan pemda sehingga bagaimana mereka mengetahui hukum-hukum yang berlaku selama itu didaerah maka terjadilah apa yang dikatakan pak Gubernur tadi tidak tur.tas permasalahnnya, akibat tidak tuntasnya terjadilah konflik-konflik yan·g ada ditengahtengah masyarakat, ini juga bagaimana pendapat bapak untuk bisa mengorganisir atau satu kesatuan tidakan didalam hukum-hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat itu atau kah nanti dilihat dari segi pendidikan kepolisiannya ataukah ini dilihat dari bagaimana kepolisian itu harus mencermati masa depan sehingga sesuai betul-betul bertindak didaerah-daerah republik inL Kalau disebutkan kepolisian nasional sedangkan kita terdiri dari bermacam-macam adat bermacammacam agama maka itu perlu dicermati oleh kepolisian di dalam bidang pendidikan itu sendiri.

Yang kedua saya juga ingin menanyakan kepada Bapak dari lSI, yang ingin saya tanyakan tadi sudah banyak dibicarakan bermacam-macam, saya ingin menanyakan seperti apa sebenarnya kepolisian yang ingin kita bangun masa datang itu, seperti apa maupun dilihat dari segi pelayanan hukum, maupun dilihat dari segi pelayanan keamanan, maupun pelayanan publik, serta struktur dan otoritasnya, bagaimana polisi yang kita kehendaki itu, sehingga nanti disesuaikan dengan substansi-substansi yang ada di dalam RUU Kepolisian itu, kaitannya juga dengan UU lainnya, KUHAP misalnya, saya kira yang terakhir hanya saya ingin juga bagaimana seharusnya sistem tadi sudah disinggung oleh Sdr. Chozin, bagaimana seharusnya sistem · akuntabilitas publik terhadap ke;::>olisian ini , jadi sistemnya yang seharusnya bagaimana yang sekarang ini sudah beberapabeberapa diskusi mengatakan tidak ada mekanisme serta nkuntabilitas publik itu, sehingga pertanggung jawaban polisi terhadap masyarakat itu hampir tidak ada sehingga saling kontrol malahan disini tidak terdapat, jadi saya mohon bagaimana seharusnya mekanisme-mekanisme ini bisa dibentuk, saya kira ini, assalamualaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT : Terima kasih pak Syafriansyah selanjutnya kami mempersilakan Pak Ketut

Astawa.

FTNI/POLRI (I KETUT ASTAWA) : Pimpinan yang kami hormati, bapak-bapak narasumber yang ka~i hormati,

bapak bapak ibu-ibu sekalian, kami mahan penjelasan kepada bapak Gubernur pada waktu saya ada dikalbar beserta beliau memang tidak pernah ada masalah senantiasa semua berjalan dengan lancar, ya tidak tahu dari be!iau nanti mengatakan ada lain tapi sepanjang pengalaman saya tidak ada masalah. Karena saya dengan Gubernur dengan danrem hubungan saya baik, jadi di dalarn menghadapi suatu permasalahan-permasalahan di lapangan saya rasakan berjalan dengan baik, tapi kan maksud kita bukan pelaksanaan tugas daripada instansi ini jangan didasarkan atas hanya hubungan baik belakang tetapi harus ditempatkan

ARSIP DPR RI

I. I

19

didalam suatu format didalam perundang-undangan yang jelas. Dalam kaitan itu manakala ada polisi membutuhkan bantuan kepada militer, sekarang ada beberapa wacana. Pertama, Polri langsung meminta kepada ini dalam keadaan damai pak bukan dalam keadaan darurat langsung minta kepada gubernur dengan tentunya semua alternatif apapun yang ditempuh ada negatif dan posistifnya atau mungkin timbul wacana baru bisa wewenang itu ada pada Kapolda bersama-sam JUga dengan gubernur jadi dua-duanya tapi kapan Kapolda bisa dan kapan gubernur yang minta langsung ke militer, untuk itu kami mahan pendapat bapak selaku gubernur yang sudah sering sekali mengalami suatu keadaan di Kalimantan Barat itu bagaimana sebaiknya ini ditata supaya yang penting sebenarnya bagaimana rakyat itu secara cepat dapat dilindungi dan diayomi dan tidak meluas sesuatu gejolak terjadi sehingga akhirnya yang rugi juga masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, sekarang saya pindah ke sebelah kanan, saya mempersilakan

Saudara Achmad Syatibi.

FKB (DRS. H. ACHMAD SYATIBI) : Terima kasih Pimpinan. Bapak para nara sumber yang saya hormati, rekan-rekan Anggota Pansus. Perkenankan kami ini mumpung ketemu gubernur, ini sudah barang tentu

dengan otonomi daerah UU No. 22 ini ada semacam surat dari Dirjen Otonomi Daerah kepada Kapolri bahwa untuk pengurusan SIM, STNK pajak itu diminta oleh Pemda, namun demikian ini ada pengalaman pak gubernur. Dulu ketika pajak itu ditangani oleh Dispemda hasilnya kurang maksimal bahkan penunggakan rnakin terjadi, dan kemudian sekarang disatukan dalam pengurusan STNK yang kita kenai dengan Samsat (satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). yaitu ke~ja sama antara Polantas dengan Dispemda dan hasilnya saya kira cukup signifikan dan sangat optimal dan menguntungkan Pemda, kemudian saya kira alasan dari kepolisian mengapa Polri itu masih akan menangani masa pengurusan ini antara lain pertama dari aspek personil dan perlengkapan yang kurang baik, kemudian yang kedua aspek pengamanan yang terkait dengan curamor yang makin meningkat tambah tahun kfari meningkat, kemudian juga dari aspek yuridis, pertanyaan kami sederhana pak barangkali nanti pak gubernur bisa memberikan jawaban, ualasan begitu.

Andaikata kenaikan pajak kendaraan bermotor itu ditentukan oleh DPRD setempat, apakah Gubernur Kalimantan Barat setuju SIM, STNK, BPKP dan lain sebagainya itu tetap diurus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagaimana pak.

Askin.

T erima kasih atas nanti penjelasannya.

KETUA RAPAT: Terima kasih pak Syatibi, selanjutnya saya mempersilakan Bapak Prof.

F. REFORMASI (PROF. DR. H, MOCH. ASKIN, SH) : T erima kasih Ketua Rap at. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya ingin mentoroti atau memberikan komentar dari komentar lkatan llmu

Sarjana Kepolisian ini, di halaman terakhir dari bagian pertama ini, disitu yang menarik tentang kritikan atau koreksi terhadap penyidik yang ada yaitu dikaitkan dengan Angkatan Laut dinyatakan perlu Wakernasi, saya dukung pernyataan ini tapi itu telalu kecil, ada hal yang saya kira perlu kita kaji dan perlu kita tindak lanjuti, kalau boleh seluruh nara sumber bisa memberikan informasi kepada kami inforrnasi

ARSIP DPR RI

20

mengenai ini bahwa kenapa bukan kita soal mengenai penanganan korupsi. Korupsi selama ini ditangani oleh Kejaksaan sebagai penyidik kenapa tidak itu dipersoalkan bahwa sesungguhnya pendidikannya itu jangan kejaksaan sebagai penyidik dia juga sebagai penuntut yang berlaku selama ini demikian adanya sampai sekarang dengan ukurannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 demikian juga dan sekarang akan direvisi meskipun dinyatakan dalam hal pembuktiannya yang sulit itu dikoordinasi oleh Kejaksaan Agung dan yang menyangkut perkara yang sifatnya koneksitas juga dikoordinasi oleh Kejaksaan Agung ini perkara korupsi.

Nah, ini saya ingin mendapatkan kejelasan agar kedepan kita sudah bisa berupaya agar sedikit banyaknya ada pengawasan horizontal dalam hal penyidikan dan penuntutan, yang sudah jelas ini tentang korupsi sendiri dan penyidikanpenyidikan lainnya. Ada lagi tindak pidana yang sudah semakin berkembang dari waktu ke waktu kecenderungan untuk mengadakan penyidikan tersendiri, misainya Pasar Modal ada saya kira itu ya itu juga langsung ke penuntut. Nah, sekarang kalau kita sudah mulai ada upaya untuk membenarkan penyidik yang oleh JKADIN tadi sudah menyinggung dan saya setuju sekali bahwa kita jangan mengharapkan pertentangan dan ketentuan KUHAP saya setuju itu. Nah, komentar ini sangat saya perlukan agar kita mulai merumuskan ketentuan yang sifatnya integreted demikian itu, jangan kita dari waktu ke waktu berupaya membuat ketentuan yang semakin keluar dari KUHAP sendiri dirnana KUHAP pada rnulanya rnenyatakan penyidik, penyelidik, Pegawai Negeri Sipil dan Polri pada waktu itu kernudian bergeserbergeser. lni kornentar saya dan saya kira saya mohon juga pendapat dari ternanternan dari AAI, IKADIM rnaupun YLBHI disarnping lkatan Sarjana llmu Kepo\isian, itu yang pertarna.

Yang kedua, tentang kewenangan gubernur ini beberapa diskusi juga sudah karni lakukan ada gubernur yang rnenginginkan agar itu Polri dibawah komando gubernur, Kepolisian tentu tidak meginginkan yang demikian itu. Ada gubernur menyatakan demikian karni sulit rnelakukan komando karena dari fungsi fungsional ada hubungan vertikal yang kadang-kadang sulit kar:ni Jakukan. Nah, kita juga tidak menginginkan ·hal itu merupakan alat dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kepentingannya, ini barangkali perlu kejelasan dari gubernur hambatan-hamabatan apa sebenarnya yang ada y~ng sesudah aturan sehingga ada ide yang demikian itu, apakah memang ada hambatan-hambatan yang demikian sehingga perlu ada keinginan untuk pengaturannya, pemanfaatannya, pemberdayaannya dilakukan oleh gubernur, itu yang kedua.

Yang ketiga, saya kira yang menarik juga tadi itu tentan pengawasan terhadap Polri disamping komentar-komentar lainnya juga ada hal yang menarik. Nah, pengawasan yang dimaksud disini yang singgung oleh saudara kita dari AAI, apakah pengawasan yang dimaksud disini peran serta masyarakat yang harus memberikan semacam laporan tentang hal-hal yang tindakan kekerasan yang umum tadi, kalau itu yang dimaksud barangkali perlu. ada perlindungan kepada saksi pelapor harus ada perlindungan seperti yang sudah mulai dikemukakan beberapa LSM tentang perlindungan saksi, itu barangkali antara lain upaya yang perlu kita persiapkan kalau itu yang memang dikehendaki.

Saya kira itu Pimp in an , terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih Prof. Askin sebagai yang terakhir kami persilakan saudara saya

Effendi Choirie.

ARSIP DPR RI

21

FKB (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE) : Terima kasih Pimpinan, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya

ingin melanjutkan menambah komentar, penadapt dan pikran-pikiran dari bapakbapak Pak Chouzin, Pak Syafriansah, Pak Ketut, Pak Syatibi, Pak Askin dan pak Hajriyanto, karena saya terakhir, jadi sisa waktu yang ada.

Topik kita kali ini adalah bagaimana polisi hadir ditengah masyarakat dengan landasan hukum yang hendak kita bicarakan ini untuk memberi masyarakat merasa aman atas kehadirannya itu. Tentu aman disini bukan hanya aman yang diharapkan oleh masyarakat aman secara fisik tetapi juga aman secara phsycology, aman juga saya kira didi:llam menyatakan atau menyampaikan hak-t:ak pribadinya atau mengekspresikan segala sesuatunya sebagai warga negara. Nah, dalam kontek ini saya ingin memperoleh beberapa kesaksian dari bapak-bapak di lapangan baik yang yang berprofesi sebagai pengacara, berprofesi sebagai pengamat ata'J pelaku sekaligus pemimpin di daerah, tetapi sebelum saya ingin memperoleh kesaksian itu saya ingin menyatakan paling tidak kesan kalau bukan ke::.aksian saya bahwa saya sebagai anggota masyarakat sebagai seorang yang lahir di sebuah desa yang mengalami proses macam-macam termasuk suasana politik yang berbeda-beda dan dimana posisi kepolisian dari era ke era itu, maica saya ingin · menyatakan terlebih dahulu bahwa untuk sementara kehadiran polisi belum memberikan aman seperti yang kita maksud tadi, mungkin saja faktornya.

Pertama, keterlibatan, keberpihakan yang begitu kuat oleh lingkungan kepolisian pada saat itu ditengah pergumulan politik ini belum terhapus saya kira dimasyarakat bahwa masyarakat atau di level kecamatan masih punya trauma bahwa polisi ini masih berada pada poros tertentu ditengah kelompok-kelompok masyarakat atau bangsa ini, sehingga masyarakat disana tidak bisa leluasa ketika misalnya mengekspresikan diri, wah polisi ini pasti tidak setuju dengan saya polisi pasti tidak melindungi saya, saya merasa tidak aman.

Yang kedua, mungkin juga culturenya yang masih militeritik, culturenya yang belum merupakan sipil yang dipersenjatai atau sipil yang bersenjata, kemudian mungkin juga orientasi pendidikannya yang belum mengarah pada kearah dimana polisi hadir ditengah sebuah masyarakat demokrasi, masyarakat yang berha~c asasi, masyarakat yang setiap saat bisa berekspresi mungkin pendidikannya itu, kemudian juga orientasi laiQYft, seperti tadi juga sudah disebut oleh Sarjana Kepolisian misalnya lebih fokus kepada bagaimana dia menyelesaikan kasus tertentu, fokus disitu tapi pelayanannya tidak ada, disini berarti pengayomannya belum berorientasi kepada kesana, saya tidak tahu kesan-kesan seperti ini saya minta perbandingan dari Bapak-bapak nanti dan bisa ditambah beberapa kesan saya sebagai bagian dari masyarakat, atau mungkin juga faktor rnasyarakatnya sendiri dimana mereka belum memperoleh informasi atau sosialisasi yang maksimal tentang polisi itu seperti ini bahwa polisi hadir meskipun belum ada undang-undangnya seperti ini, hadir adalah untuk ini, untuk ini dan dia posisinya ada disini dan segala macam. Sosialisasi tentang diri polisi itu belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat sehingga kemudian stigma-stigma masa lalu, traumatrauma masa lalu tentang trade mark polisi masih menancap di kepala atau disegmen anggota masyarakat bahkan mungkin sebagian masyarakat terutama dibelahan masyarakat desa. ltu saya kira komentar sekaligus pertanyaan dan keinginan perbandingan dari bapak-bapak yang pertama.

Kedua, ketika bapak membaca Rancangan Undang-undang ini dimana ini akan menjadi landasan dan survivalnya kepolisian dimasa-masa yang akan datang, kesan bapak kira-kira dengan landasan seperti ini profil polisi itu seperti apa, apakah sudah memenuhi seprti yang dikemukakan oleh lkatan Sarjana Jlmu Kepolisian orientasi pada service atau public service atau masih tidak jauh berbeda beranjak dengna profil tempo dulu atau sudah cukup sehingga hanya direvisi sana sini segala macam. lni saya kira komentar saya atau permintaan saya yang kedua.

; .... ·>.:

ARSIP DPR RI

I

I. I.

22

Kemudian yang ketiga tadi soal pengawasan, saya kira juga penting ketika masyarakat sudah mulai punya kesadaran bahwa kepolisian ini tidak bisa dia misalnya punya landasan kemudian dia improvisasi sendiri tanpa ada pengawasan dari masyarakat. Disini problemnya mung kin P,eilgawasnnya bentuknya · apa dan segala macam tapi untuk sementara, misalnya DPR punya mitra dengan kepolisian bisa mengawasi tentang perilaku kesehariannya atau periode tertentu atau bulan tertentu, hari tertentu bisa kita koreksi lewat Rapat Kerja atau mungkin lewat media kalau di tingkat nasional mungkin kalau di daerah DPRD Tingkat I, kemudian tingkat dua DPRD Tingkat II dan seterusnya, saya tidak tahu apa mekanisme selama ini sudah baku seperti itu, lalu bagaimana misalnya sampai kepada masyarakat dibawah, saya ingin melanjutkan karena ini memang saya kira termasuk bagian penting. Bagaimana kalau level kabupaten sampai misalnya Tingkat kecamatan masyaraat untuk memberi kontrol terhadap perilaku dan segala macam kepolisin itu.

Saya kira itu pikiran, pendapat dan komentar dari saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, sekarang saya ingin

mempersilakan mungkin berurutan saja sebagaimana urutan pada waktu berbicara tadi, jadi waktunya sampai jam 22.00 WIB, tolong diperhatikan. Saya mempersilakan bapak dari lkatatan Sarjana llmu Kepolisian.

ISIK (KOORDINA TOR) : Pimpinan Sidang yang kami hormati, dan bapak-bapak Anggota Dewan yang

terhormat. Untuk menjawab yang begitu banyak dari kami memang agak ragu apakah

saya dapat singkat, karena yang disampaikan banyak yang mengandung beberapa harapan disamping yang bersifat filosofis. Ada tiga bagian yang kami dapat catat disini ialah masalah bentuk yang bagaimana seperti apa keputusan akan dibangun dengan segala apa yang didalamnya diharapkan. Yang kedua, kaitannya dengan criminal justice system dan yang ketiga adalah pengawasan.

Yang pertama, tentunxa .. kita sekalian disini bersama Anggota Dewan yang terhormat mengingnkan suatu hasil Undang-undang yang umurnya lama, katakanlah seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana umurnya hampir 100 tahun, DPR sudah diberi bahan-bahan tetapi juga belum pernah dibahas, jadi dianggap masih mungkinvalid tapi bagaimana dengan kepolisian sebagai lembaga, sebagai aparat suatu negara yang dalam sejarah Republik beberapa sistem yang berpengaruh juga didalam tatanan ketatanegaraan tidak ketercuali bagi poHsinya. Undang-undang kepolisian sudah ini akan ketiga, pertama tahun 1961 dengan Undang-undang Nomor 13, yang kedua Tahun 1997 dengan Undan.g-undang Nomor 28 dan yang sekarang, yang semua kita lihat disitu yang semua substansi maupun esensi menginginkan satu peran daripada Polri yang dapat melayani dan melindungi masyarakat khususnya didalam penegakan hukum dan memelihara ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum. Dengan berkembangn)'a ketatanegaraan sekarang ini tidak lepas daripada tuntutan masyarakat yang menghendaki rasa aman, rasa mendapat perlindungan daripada polisi, polisi bai.~ sebagai institusi dan juga polisi sebagai oknum-oknum yang berada di sekitar mereka. Beberapa kajian yang kami catat disini bahwa beberapa hal memang mengalami perubahan khususnya didalam pendidikan. Pendidikan yang sekarang baik di Fakultas apalagi dibawah itu tidak mengenal adanya apa yang kita kenai sebelumnya dengan hukum adat, sebab hukum adat disandingkan dengan hukurn positif itu lebih lemah, padahal batas suatu contoh seperti di wilayah seperti ada Anggota yang terhormat dari Sulawesi Selatan, masalah yang bersa.ngkut dengan sirih, itu justru dipakai rujukan oleh peradilan. Peradilan tinggal putuskan. Di Irian

ARSIP DPR RI

23

umpama saja perkawinan antara dua keluarga ini antara lain adalah dengan persetujuan dari dua belah pihak baru dapat disetujui kawin, pemerintah tinggal memutuskan saja. Nah, ini perhatian-perhatian semacam ini sekarang memang mulai tipis justru peran-peran daripada kepala adat dan sebagainya menjadi kurang, dan ini juga merupakan hal yang membuat frustasi di kalangan masyarakat terutama masyarakat adat.

Yang berikutnya, masalah komunikasi ini ada pakarnya guru saya Prof. Astrid, jadi jelaslah bahwa komunikasi yang disampaikan dari para aparat kepada bawah secara timbal balik memang banyak terhalang, seperti masalah-masalah yang bersifat dan mengandung unsur-unsur kekuasaan dan sebagainya. Sejarah polisi yang sejak 1 Juli 1946 walaupun kelahiran itu bukan kelahiran lailirnya polisi tapi hari dari sejarah peran polisi dalam profesinya karena sejak 1 Juli polisi memang tidak lagi menganut dari Undang-undang tentang Susunan Kehakiman yang meliputi bahwa kegiatan operasional dibawah Departernen Dalam Negeri dan penyidikan dibawah Jaksa Agung itu dimulai kegiatannya sejak 1 Juli, baru tahun 1961 dan 1981sudah sama sekali sudah bebas dari pengaruh itu, ada pertanyaan tadi dari Anggota yang terhormat mengapa sifatnya mendukung seperti masalatJ penyidikan dilaut kenapa tidak masalah korupsi itu juga memiliki sejarah khusus Undang-undang Nomor 8 Tahun 81 diberlakukan baru tahun 83 ada pain yang kosong disitu dimana dalam dua tahun itu masih diberlakukan kitab Undang-undang hukum acara pidana yang diperbaharui atau HIL, disitu polisi memang belum siap karena kondisi personil dan kemampuan yang dimiliki, dan disitu masuk lah dari kejaksaan untuk bisa membuat dirinya sebagai penyidik korupsi dan jelas sampai dengan beberapa yang disampaikan tadi seperti BEJ tentang penyidikan dan sebagainya tidak lepas dari adanya suatu kehendak dari suatu kehendak dari kekutan yang didukung dengan sendirinya oleh suatu kehendak politik, penanganan korupsi yang diusul saya tadi memang saya setuju karena dalam kajian itu dalam kriminal justty sistem perluadanya saling mengawasi dari semen,iak permulaan penyelidikan sampai dengan dengan penuntutan namun memang perlu deadakan satu sosialisasi yang jarang terdengar kita sering mendengar adanya reasoning of innocent ( praduga tak bersalah) tapi jarang mendengar innocent of gil itu saya kira jarang, praduga bersalah itu sebenarnya tugas polisi kalau tidak melakukan reasonging of innocent manq qisa polisi menuduh ter:sangka dengan buti-bukti itu, ini memang belupijad yang meresapi itu baru ditangani polisi orang bilang harus ingat paraduga bersalah memang polisi harus mencaribukti-bukti yang menunjukan bahwa apa yang ditangani itu b~rsalah apa tidak oleh karenanya tugasnya adalah dugaan bahwa apa yang ditangani polisi itu adalah bersalah perkara nanti buktinya tidak memang tidak bersalah tapi dugaan itu adalah bersalah dengan catatan adanya jub proses of low jadi ada ketentuan-ketentuan yang memang mengaturnya yang ketat yang membuat satu proses itu benar-benar jalan diatas hukum itulah dibidang refresif yang ingin kita bangun, namun dari semua itu dari semua itu bidang prefentif adalah bidang yang sebenarnya paling bagus maka apabila pencegahan kuat kemungkinan untuk adanya gangguan keamanan dan sebagainya akan kurang kita menggunakan analogi ilmu kedokteran adanya pablik helt adanya prefentif adanya kuratif ini sama saja dengan pambinaan masyarakat dengan tugas prefentif dan refresif jadi kalau prefentifnya kuat tentunya refresifnya atau kuratifnya akan berkurng atau tidak sama sekali tapi pasti berkurang, tapi banyak lebih dibicarakan masalahnya ini berkaitan juga dengan satu institusi !ain dengan profesi lain maka yanng populer adalah profes rifressetby sebab dengan reresif ini tentu paran-peran dari pengcara masuk jadi tam bah ramai, tapi andai kata prefrensifnya itu kuat maka refresifnya dan menjadi berkurang, harap disamping itu dalam bidang pengawasan memang ada satu korelasi antara polisi dan masyarakatnya itu sendiri masyarakat baik sebagai LSM atau dalam kelompokkelompok tertentu itu dialam demokrasi ini hak-hak untuk memberikan mengutarakan pendapatnya dlam melakukan pengwasanya dan memang ini kita

ARSIP DPR RI

..

24

belum begitu populer terutama dalarna masa sekarang ini kita memiliki indikasi, indikasi itu terlihat dari rakyat dalam menghadapi era reformasi ini karena terjadi kejenuhan prustasi melahirkan kebebasan liar dalam penyampaian aspirasi politiknya sebagai masyarakat demokrasi yang sebelumnya di pasuk, jadi gambaran sekarang mahan kiranya dipakia sebagai paktokail satu situasi masih dalam satu prosessebab pengaalaman saya tahun 50-an saya jadi polisi tahun 56, 1 januari tahun 50-an itu banyak demontrasikerusuhan kerusakan tidak ada sama sekali apa orangnya dulu memang santun dari pada orang sekarang saya tidak tahu, tapi pengalaman saya pada waktu itu bertugas berdiri saja sambil tolak pinggang atau orang dulu lebih bodoh dari sekarang juga kita tidak tahu, tapi kenapa kebebasan begitu liar ini fisikologi masa yang harus bicara jadi kalau sekarang dipakai sebagai patokan saya kira kurang tepat dan lagi selama saya membaca referensi dikoran dan pembicaraan para Anggota Dewar. yang terhormat membandingkan polisi itu selama jalan 30 tahun ini Kapolri kebawah adalah Produk Orba ia tidak diberi pelajaran politik, karena tabu kalau saya dulu diberikan da!am politik ada hubungan antara lawan dan kawan, itu kita tahu sebagai ilmu politik, sekarang malah kurang itu justru di pendidikan memang polisi harus memahami itu tapi sistem gabungan pedidikan memang Bapak-bapak Anggota Dewan yang terhormat memahami itu kita enggaka akan perpanjang Iebar tapi kenyataan menjadi begitu akibatnya yang sekarang ini harapan dari masyarakat yang begitu besar melebihi dari apa yang dimiliki polisi itu sendiri ya kwalitas ya kwantitas apa lagi yang sekarang dirasakan dan mejadi parah lagi bantuan kita itu disebut sebagai kelemahan polisi, itu satu image padahal masalah hubungan polisi dengan militer seperti saya tulis ini sudah sejak tahun 1934 sudah ada dan kalau militer tidak mau membantu KUHP Pasa14413-4414 mem berikan sangsi hukuman ada itu, jadi tidak tahu militer tahu ini apa enggak saya tidak tahu tapi ada aturan itu, jadi itu adalah masalah prosedur kita sebut pada waktu itu kita sebut militer testan, untul< sementara ini dan yang kami tegaskan bahwa polisi menurut kajian ilmu kepolisian perlu memang itu masih ada kontrol plus saling mengontrol, rnengontrol dengan siapa polisi itu memberikan suatu pelayanan dikontrol dari sikap-sikap polisi tentu akan berbeda dengan pendapat-pendapat yang akan melahirkan Undang-undang ini kalau Undang -undang ini memang ada suatu unsur yang ideal saya kira sekian kalau diizinkan ternan saya ?kan menambahi kalau memang enggak apa biar bapak Gubernur saja. ·

Terima kasih.

GUBERNUR KALBAR (H. ASPAR ASWIN): Terimakasih bapak Pimpinan Rapat jadi singkat-singkat saja dari banyak

pertanyaan yang disampaikan kepada saya, yang pertama adalah yang disampaikan oleh Pak Tohari tadi pembicara yang pertama adakah hambatan yudisial atau hukum dalam menangani kerusuhan sebenatnya kepolisian tidak mempunyai hambata yudisial atau pun hukum sidalam menagani kerusuhan yang saya maksudkan dengan impormasi yang saya sampaikan tadi adalah utamanya pada awal penanganan suatu masalah yang tampaknya sepele pak, tampaknya sangat sederhana tetapi kurang direspons oleh aparat kepolisian yang paling bawah katakanlah masalah di desa yang perlu atau seharusnya ditangani oleh Bimaspol atau di Kecamatan oleh Polsek di Kabupaten oleh Polres dan sebagainya, jadi pada tahap awal ini yang tidak tuntas penanganannya inilah yang saya katakan tadi ketidak puasan atau rasa ketidak adilan suatu kelompck masyarakattertentu didalam penanganan suatu masalah ini yang menimbulkan permasalahan yang berkanjut-lanjut berlarut-larut, jadi mernang terima kasih pada. saat Pak Ketut bukan saya memuj.i menjadi Komisi I pada waktu.kita berada disana justru ini yang menjadi perhatian dari pada Pak Ketut bagai mana aparat yang paling bawah itu justru memahami benar masalah adat istiadat daerah, adat istiadat masyarakat kemudian tahu betul kultur masyarakat tentu juga banyak bergaui

ARSIP DPR RI

25

dengan masyarakat dimana mereka bertugas jadi sebenarnya kalau dua atau tiga orang Bimaspol ada disuatu desa dan keliling, jadi jarum jatuhpun rnestinya dia dengar apa bila itu terjadi maka tak mungkin akan timbul masalah yang berlarutlarut artinya begitu ada perkelahian si A dengan si B dia tidak usah tahu 1ni si A ini si 8 dia tidak usah ini si A suku Dayak atau si B suku Madura tapi cepat ditangani maka masalahnya akan selesai dan tidak berlarut-larut seperti yang terjadi akhirakhir ini, jadi umumnya ketidak puasan masyarakat itu cara penanganan awal aparat yang paling rendah tidak tuntas, nah karena oleh karena itu ini kaitannya nanti didalm oftimalisasi tugas kepolisian yang kita harapkan atau kita sarankan ini adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kwalitas aparat kepolisian khususnya yang paling bawah pak, justru yang paling bawah ini kita harapkan kwalitasnya bagus atau lumayan tetapi kwantitasnya memadai, di Kalimantan Barat seorang kepala desa, seorang bimaspol yang Cuma atau tiga orang itu menangani suatu wilayah yang besarnya seperti besarnya kecamatan di Jawa pak dengan masyarakat yang tempat tinggalnya sporadis jauh satu kampung, satu dusun dengan dusun yang lain dengan kemampuan aparat kepolsian termasuk juga aparat dari Korem, Koramil, Babinsa sepeda aja enggak punya pak, alat komuni:<asi juga sangat terbatas maka kalau terjadi sesuatu di daerah itu bagai mana mungkin Binmaspol diminta bantuan ke aparat kepolisian yang di Koramil yang lebih lengkap apalagi ke Polres jadi saya setuju bahwa apa bila kita akan oftimalisasi tugas kepolisian tentu sarana prasarana juga harus ditingkatkan termasuk gajinya, nah oleh karena itu mengapa ini saya sampaikan dan mendukung tadi pembicara yang terdahulu umumnya biaya-biaya operasional yang ada di daerah kepolisiannya itu sama sekalisaya tidak mengatakan nol pak, entah berapa persen oleh karena itu menyandar kepada pemerintah daerah, nah pemerint~h daerah tentu sulit didalam menganggarkan ini karena kita tidak tahu ini untuk apa nantinya berapa banyak masalah-masalah yang akan di tangani oleh kepolisian kita juga enggak tahu ada kerusuhan lagi apa enggak ada masalah lagi apa enggak, nar. ini yang menjadi masalah, oleh karena itu barang kali yang melalui jalur hirarkis dehgan sistem chin of command yang tadi disebut-sebut barangkali Kepolisian Negara kita ini memerlukan alokasi dana, apakah dana itu sifatnya kontigensi dan sebagainya kita tidak tahu tetapi agar tidak menyulitakan kita didaerah dalam meyediakan anggaran yang tidak tahu berapa besamya yang diperlukan, jadi-·saya mendukung aparat kepolisian didaerah itu mendukung baik kwalitas atau kwantitasnya ditingkatkan termasuk sarana prasarana yang diperlukan~

Kemudian yang saya maksudkan tadi ada pertanyaan apakah polisi itu sebaiknya dibawah, dulu bukan dibawah, ada isu mengatakan bahwa polisian itu bukan dibawah Presiden dibawah Menteri Dalam Negeri supaya didaerah itu katanya juga Gubernur mampu mengakses atau memanfaatkan kepolisian ini sebagai sarana untuk melaksanakan tugasnya, tetapi berdasarkan perkembangan situasi yang terakhir ini maaf pak saya tidak termasuk orang yang menyarankan bahwa kepolisian itu di bawah Gubernur karena saya agak paham bagai mana tupoksinya kepolisian beberapa waktu yang lalu sehingga kita tidak setuju kalau kepolisian itu atau Kapolda itu dibewah Gubernur jadi sekali lagi saya tidak pada salah satu mungkin dari sekian banyak Gubernur yang tidak menyarankan kepolisian itu dibawah Gubernur, jadi sebenarnya kalau saya sampaikan masalah ada semacam dupilikasi tugas-tugas pokok Gubernur sesuai dengan Undangundang 22 maupun Undang-undang 25 dan sesuai dengan tugas pokok kepolisian apakah pakai Undang-undang yang lalu atau dalam rencana Undang--undang yang akan datang ini, disitu memang barang kali ada termenologi yang kurang pas atau rancuh disatu sisi menurut Undang-undang 22 dan sekaligus Undang-undang 25 Tahun 2000 tetang penyerahan kewenangan polisi ini salah satu dari pada lembaga yang kewenangannya juga dilimpahkan kedaerah itu yang pertama.

:··:

ARSIP DPR RI

I I •

26

Kemudian yang kedua, Gubernur punya tugas yang hampir mirip dengan kepoliosian juga supaya terminologinya barang kali perlu diberbaiki lagi tugas Gubernur adalah menjaga ketentraman dan ketertiban rnasyarakat trantib masyarakat ketentrman dan ketertiban, sedangkan tugas ke.polisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS), jadi apakah samt:~ tim trantib dengan kamtibmas ini agak rancuh didalam Unda.ng-undang Pasal 14 juga saya baca masih agak rancuh oleh karena itu barangkali perlu dibedakan tugas trantib yang dibawah sesuai dengan kewenangan Gubernur yang dilaksanakan oleh polisi pamong praja kemudian yang kedua adalah tugas kamtibmas yang dilaksanakan, salah satu tugas kepolisian adalah Kamtibmas yang dilaksanakan oleh Polri atau Polda ini barang kali perlu dipert:egas teriminologinya sehingga tidak rancuh sehingga kamipun · yang dibawah nanti didalam melaksanakan Undang-undang yang banyak ini kami tidak bingung, kebingungan ini bisa menimbulkan timbulnya suatu masalah itu tadi.

Kami teruskan kemasalah yaitu bagaimana kontrol atau pengawasan kepolisian apakah bisa oleh kepolisian daerah itu oleh Gubernur, Polres itu oletl Bupati maupun oleh Wali Kota kami rasanya sampai pada masalah kontrol mengontrol pak sementara ini tugas-tugas pokok yang sudah dilaksana oletl masingmasing pihak itu sudah berjalan dengan baik saya setuju dengan pendapat Pak Ketut tadi bukan masalah hubungan baik tidak baik antara Gubernur dengan Polda tetapi kalau masing-masing melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokokatau Undang-undang yang berlaku maka masalah ini tidak akan menjadi masalah.

Sementara ini untuk masalah kontarol mengontrol masing-masing pengawasi siapa itu kita tidakmempertanjam masalah itu tapi setiap masalah kita lakukan atau kita rapatkan didalam yang dinamakan forum Muspida Bapak-bapak atau lbu-ibu juga paham didalam Muspida itu keterbukaan semua pihak Kejaksaan, Kepolisian, Korem, Pemda itu membuka masalahnya jadi masalah dilapangan kita angkat keatas kita belekl bedah maaf ini kita bedah lalu kita sepakat ini tugasnya siapa dengan forum semacam itu kita mampu mengatasi masalah-masalah agar tidak timbul konflik antara aparat-aparat dalam forum Muspida itu, tetapi yang jadi masalah kemampuan aparat kita yang dibawah saya katakan tadi Bimaspol itu dengan kepala desa saya dengan Babisa itu mempunyai kemampuan semacam itu atau tidak umumnya tidak pak, kalau itu mampu punya kwalitas yang cukup bagus dan dia memahami tugas pokok, situasi dan kondisi yang berkembang semacam itu bagai mana dia merumuskan suatu penyelesaian masalah saya kira tidak akan, Bupati Wali Kota apalagi Gubernur apalagi Presiden barang kali atau Menteri tidak akan ada limpahan atau masalah yang meluap keatas kalau aparat kita yang dibawah ini mampu menyelesaikan masalah dengan cara berpikirnya ya kayak Bapak-bapak disini barang kali atau tingkat I atau ditingka~ II jadi cenderung masalah ini saya kembalikan bagaimana kita mampu meningkatkan kwalitas dan termasuk kwantitas atau jumlah aparat-aparat yang paling bawah itu jadi enggak seperti aparat kita yang ada didesa pak itu kepala desa kita berjumlah antara 7 sampai 9 orang sedangkan kemampuannya diharapkan kemarnpuaanya seperti Gubernur karena semua masalah itu asalnya dari desa, oleh karena itu mestrinya ya disini aparatnya relatif besar, pembantu-pembantunya banyak saranyanya juga banyak. Sebaiknya dikecamatan relatif Iebih banyak, tetapi persoalannya masalah yang harus dihadapi semestinya tidak sebanyak seperti apa yang terjadi di desa. Jadi semakin diatas saya itu ichlas Pak gajinya kepa/a desa justru harus lebih besar dari Gubernur karena semua masalah numplek disana, kalau saya masih punya staf ahli/asisten/kepala dinas, ka/au kepala desa punya apa dia sendiri semua masalah ditangani. Ini terserah Bapak-Bapak kalau ingin gaji kepala desa satu juta seperti gubernur.Kemudian menyambung masalah Kepolisian didalam meningkatkan kualitasnya tentu yang kita harapkan aparat kepolisian juga memahami apa itu tadi Pak Gusdur, adat istiadat masyarakat didaerah, oleh karena

ARSIP DPR RI

27

itu kami menyarankan kepada Kapolda kami kalau mau m1=}ngganti Binamaspol atau Kapolsek ini abride dulu untuk memahami atau disipakan pembekalan untuk memahami bagaiman adat istiadat didaerah;· terutama didaerah pedalarnan termasuk daerah pantai. Nah ini sangat penting sebelum mereka melaksanakan fungsi tugas dan kewenangannya didaerah itu supaya tidak timbul masalahmasalah yang justru bukan komplik antar masyarakat tapi lalu jadi konflik antara masyarakat dengan aparat itu yang kita harapkan. Mengenai kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB), PKB kan sudah masuk pendapat daerah nah apakah ini sudah diberikan dan ini memang sudah diberikan lalu apakah STNK dan sebagainya bisa oleh Polri, bagi saya tidak masalah tapi sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa tapi ini adalah bagaimana kita melihat, mencermati bunyi UU No. 22 tahun 1999 maupun UU. No. 25 tahun 1999 mungkin masalahnya itu saja Pak, soal bisa atau tidak bisa kita kembalikan kesana jadi bagaimana bunyi UU, kernudian yang terakhir, terima kasih pak saya kira selesai.

KETUA RAPAT : Saya persilakan yang lain, mungkin tinggal dua orang masing-masing 5

sampai 10 me nit. Terima kasih.

KETUA FKAI: Terima kasih pimpinan sidang, bapak ibu sekalian, sebagai orang yang

sering bersentuhan langsung dengan kepolisian kami praktisi hukum men-:;oba menanggapi sedikit bahwa tolong DPR juga meminta masukan dari Kejaksaan dan IKAHI dan persatuan jaksa karena tindak pidana yang disinyalir Pak Prof. Askin ini dipertanyakan kok jaksa juga penyidik tindak pidna korupsi juga polisi, memang kondisi kita memang demikian Pak Asikin, yang kedua kami sed.ang menggodok suatu proses sistem pengawasan tindak pidana terpadu, yaitu kepolisian, pengacara, lkadin, IPHI, dan dari kehakiman juga dimana antara Jain ha3il pembicraan kami dikomisi II akan diusahakan supaya ada suatu lembaga pengawasan yang independen yang terdiri dari beberapa unsur disna ang diketuai oleh Bapak Prof. Bagirmanan dimana diharapkan ini betul-betul mengetahui seluk beluk proses acara pidana sejak dikepolisian sampai ke pengadilan dikontrol dengan baik dan efektif, dWl sebaiknya yang mengontrol ini ada/ah yang mengetahui hukum dan yang- fangsung sebagai praktisi pengabdi proses hukum dan bukan hanya satu unsur diharapkan disana ada unsur kepolisian ada unsur pengacara dan lain-lainnya, saya kira ini usulan baru yang tolong jadi bahan masukan supaya proses peradilan pidana kita yang terkenal agak panjang bisaa berjalan cepat adil dan seperti diharapkan masyarakat, yang terakhir yang betul kurang terpantau dalam RUU ini bagaimana mengantisipasi mengenai UU No. 22 tentang otonomi daerah, kita harus melihat kedepan ka/au otonomi berjalan memang sesuai UU No. 22 tentang peradilan tentang agama, tentang hukum, politik luar negeri dan hankam memang masih vertikal, tapi mau tidak rnau ada unsur aparat muspida Tk. I, Muspida Tk II dan UU otonomi ini mengharapkan kepala daerah itu lebih dominan ada/ah kepa/a daerah Tk I dan Tk 1/, ini yang barang kali belum diantisipasi kami lihat dan juga terakhir RUU ini tolong memuat terminologi-terminologi dalam pasal-pasal itu lebih jelas jangan sampai nanti masih banyak penafsiran-penafsiran daripada terminologi pasal perpasa/ penje/asan itu pun barang kali masih kurang, Cuma terakhir kami setuju tadi Pak Gubernur Kalbar seperti kita tahu Aceh juga, maluku juga daerah-daerah yang rawan yang perlu perhatian adalah sarana dan prasarana kepolisian kesejahteraannya dan personilnya barang kali menjadi perhatian kita khususnya melalui Dewan, terima kasih.

ARSIP DPR RI

28

KETUA RAPAT : Silakan yang terakhir.

YLBHI: Terima kasih, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Jadi mungkin saya dari YLBHI umum saja lagi menanggapi beberapa

pertanyaan tadi yang pertama kita harus tempatkan polisi ini sebagai suatu bagian yang namanya integrated criminal justice system artinya yang harus dibangun adalah integrated criminal justice system nya dulu ini maLl ditempatkan kemana dan mau diarahkan kemana seperti yang sudah disinggung-singgung tadi sistem pidana terpadu tapi lebih melibatkan penasihat hukum dan kepolisian serta kejaksaan tapi ini mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilannya itu harus satu rangkaian sebetulnya, dalam konteks integrated criminal justice system itu sebetulnya peran polisi yang diberi tugas seperti apa dalam konteks ini, itu yang pertama.

Kemudian untuk juga menghindari karena fungsi-fungsi kepolisian seperti saya setuju dari bapak-bapak dari alumni ISIK bahwa polisi harus mengerti tentang politik tetapi tidak diberi kewenangan mencampuri urusan politik itu prinsipnya, nah dalam konteks UU ini saya melihat bahwa justru polisi I beri ruang masuk dalam wilayah politik, saya ambil contoh misalnya Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b, disitu disebutkan bahwa polisi itu mempunyai kewenangan memberikan izin mengawasi keramaian umum dan kegiatan masyarakat lain, ini menjadi pertanyan kegiatan masyarakat lain itu apa, itu yang pertama. Yang kedua menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, ini kan konsep KUHP lama sebetulnya bahwa izin kegiatan keramaian dan kegiatan politik harus atas izin polisi nah inikan memberi ruang, yang dikhawatirkan kalau kita ingin membangun polisi kedepan in menjadi pintu masuk untuk polisi memainkan fungsi-fungsi politik sebetulnya yang seharusnya polisi dilepaskan dari otonomi soal politik ini, itu yang menjadi problem dari RUU ini, jadi antara cita-cita dengan apa yang dirumuskan itu sudah ada split disitu nah ini membawa implikasi kedepan bahwa kita sepakat tadi ini adalah konsepnya kedepan menuju yang ideal tidak bisa dikontekskan dengan yang sekarang, itu harus ada perbaikan disitu. Kemudian juga pasal 1, khusus saya rarus menyebutkan pasal 1 angka 4. bahwa peraturan kepo!isian adalah segala peraturan yang dikeluarkan kepolisian dan ini mengikat warga masyarakat, nah dalam negara yang modern saya pikir yang mengikat warga masyarakat itu adalah UU bukan peraturan-peraturan teknis seperti yang dicantumkan dalam ini, ini menjadi penting menurut saya karena agar tidak memberi polisi wilayah diluar· otoritasnya bukan berarti diluar otoritas polisi memiliki itu tetapi sebtulnya ada hal-hal yang diluar kemampuan, dalam arti begini, saya ambil contoh dalam kasus-kasus perburuhan, seperti yang banyak terjadi sekarang, kasus pertanahan, sebetulnya substansi persoalannya polisi tidak mengerti tapi karena ada kewenangan yang begitu Juas akhirnya polisi mencampurkan urusan itu menjadi urusan kepolisian, urusan sengketa tanah itu bisa menjadi urusan pidana, urusan perburuhan bisa menjadi urusan kepolisian, itu yang harus dihindari sebetulnya karena itu memang yang paling penting adalah konsep integrated criminal justice system nya seperti apa dan itu menempatkan polisi agar tidak dobel-dobel seperti apakah polisi menjadi penyidik umum atau penyidik khusus, contoh yang lain lagi misalnya kasus-kasus pidana lingkungan saya lihat sekali bahwa kepolisian belum pernah menyentuh soal kasus-kasus pidana ling kung an ini padahal. pencemaran lingkungan banyak sekali terjadi di Indonesia dalam konteks negara yang sedang membangun ini, nah ini yang harusnya dilihat ulang secara utuh agar tidak juga ada porsi yang diluar otoritas kepolisian, intinya adalah bahwa UU ini harus menjadi dasar bagi kepolisian bertindak dalam tugas dan wewenang polisi yang polisionil yang sipil bukan yang militer dan yang bukan yang politik sebenarnya itu yang intinya dari UU yang harus digariskan konsepnya, saya pikir demikain terima kasih.

ARSIP DPR RI

~ .

29

KETUA RAPAT : Terima kasih, apa masih ada yang belum, sudah cukup, terima kasih sekali

lagi kepada bapak-bapak para nara sumber, pada saudara-saudara kita dari pansus RUU tentang kepolisian negara Rl dan pertahana ini, sekali lagi terima kasih karena waktunya sudah cukup malam maka izinkanlah saya menutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah hirobil alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.20 WIB)

Jakarta, 7 Juni 2001 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

~~··· DRS. ISKANDAR N. BASRI NIP.210001160

ARSIP DPR RI

•'I 'BELUM D~KOREKSI



RAPAT KE :10 JENIS RAPAT: RAKER KE-2 TANGGAL : 25 JUNI 2001

SEKRETARIAT PANSUS

ARSIP DPR RI




Sifat Rapat Hari, tanggal Pukul Tern pat

Ketua Sekretai"i$ Acara

Hadir Hadir Undangan

fRAKSI PDIPERJUANGAN 1. SUDARSONO 2. AMRIS HASAN, MA 3. A. TERAS NARANG, SH

: 2000-2001 :IV : 10 : Rapat Kerja ke-2 : Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri

Kehakiman dan HAM, .dan Sekjen Polri. : Terbuka : Senin, 25 Juni 2001 : 13.20 s/d 15.55 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 2

Gedung Nusantara II : Andi Mattalatta, S.H, H.M : Drs. Iskandar N. Basri : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi.

2. T anggapan Pemerintah atas Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi.

: 40 dari 67 Anggota : Mabes TNJ AU, Mabes Polri, dan Biro Hukum

Departemen Pertahanan.

4. DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH 5. FIRMAN JAYA DAELI, SH 6. H. HARYANTO TASLAM 7. K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc 8. RENIYANTI HOEGENG 9. PANDA NABABAN 10. R.K. SEMBIRING MELIALA 11. THEO SYAFEI 12. PERMADI, SH

r · ..

ARSIP DPR RI

13. PATANJARI SIAHAAN

14. PROF. DR. J.E. SAHETAPY, SH. MA 15. WILLIAM M. TUTUHARJMA, SH 16. H. AMIN ARYOSO, SH 17. ALEXANDER LITAAY

18. ORA. SUSANINGTYAS NH KERTOPATJ 19. MATT AL AMIN KRAYING, SH 20 V. B. DA COSTA, SH

FRAKSIPARTAIGOLKAR 1. ANDI MATTALATTA, SH., MH 2. DRS. YASRILANANTABAHARUDDIN 3. MUHAMMAD AKIL, BA 4. DRS. DARWIS RIDHA 5. DJAJA SUBAGJA HUSEIN 6. M. MOHAMMAD S. HIDA YAT 7. FERDIANSYAH, SE., MM.

8. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA 9. DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS

10. DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA ,, 11. ORA. IRIS INDIRA MURTI, MA 12. M. AKIL MOCHTAR, SH 13. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA 14. DRS. SETYA NOVANTO 15. M. IDRUS MARHAM 16. IR. S.M. TAPUBOLON

FRAKSIPPP 1. H.M. THAHIR SAIMIMA, SH 2. H. ACHMAD KARMANI

3. DRS. H. A. CHOZIN CHUMAIDY 4. H. M. SAIFUL RACHMAN, SH 5. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH 6. DRS.H.RUSYDIHAMKA 7. H. SYAFRIANSYAH, BA 8. H. ALIMARWAN HANAN, SH

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA 1. H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA 2. K.H. SYARIF USTMAN YAHYA 3. DRS. A. EFFENDY CHOIRIE 4. CHOTIBUL UMAM WIRANU 5. DRS. H. ACHMAD SYATIBI 6. DRS. JR. A. ANSHOR GHOUL 7. K.H. HANIF MUSLIH, Lc

2

ARSIP DPR RI

3

FRAKSI REFORMASI 1. IR. A.M. LUTFHI

2. PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH 3. H. PATRIALIS AKBAR, SH. 4. DRS. ACHMAD ARIEF 5. MASHADI

FRAKSI TNI/POLRI

1. SLAMET SUPRIADI, S.IP., MSc., MM. 2. SYAMSUL MA'ARIF 3. H. SUPARNO MUANAM, SE 4. DRS. I KETUT ASTAWA 5. FRANS WUWUNG




FRAKSI KKI

1. DRS. S. MASSARDY KAPHAT 2. DRS. H. A HAMID MAPPA

FRAKSIPDU

1. PROF.DR. H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WAL Y

FRAKSIPOKB


PARA UNDANGAN : 1. MENTERIPERTAHANAN 2. MENTERI KEHAKAKIMAN DAN HAM 3. PANGLIMA TNI 4. KEPALA STAF TNI AD 5. KEPALA STAF TNI AU 6. KEPALA STAF TNI AL 7. SEKJEN POLRI 8. PROF. ABDUL GANI

.':·

ARSIP DPR RI

4

KETUA PANSUS (ANDI MATTALATTA,SH.,MH.) Saudara-saudara sekalian, bapak dan ibu kami mohon untuk mengamtil

temp at yang telah kami sediakan, acara segara akan kita mulai. Yang kami hormati sdr. Menteri Pertahanan bese1ta staf, Sdr. Menteri

Kehakiman beserta staf, Panglima TN I, Kepala Staf dan unsur pemerintahan lainnya. Saudara-saudara anggota Pansus yang kami hormati. Sesuai dengan catatan yang kami terima dari sekretariat rapat Pansus pada hari ini telah ditanda tangani oleh 41 anggota, 26 hadir secara fisik, 15 hadir dan izin. Dan dihadiri oleh 8 Fraksi dari I 0 Fraksi yang ada sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 91 dari Tata Tertib DPR. Berdasarkan dengan keadaan itu maka izinkan kami atas nama Pansus pada sore hari ini membuka Rapat Panitia Khusus Pembahasan RUU ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan rapat Pansus dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETOK PALU 2X)

Saudara-saudara wakil Pemerintah dan para anggota Pansus yang kami hormati, acara kita pada sore hari ini adalah mendengarkan pengantar musyawarah dari masing-masing Fraksi untuk kedua RUU yang menjadi tugas pembahasan kita yaitu UU Pertahanan Negara dan UU Kepolisian Negara Repubm~ lndones!a. Schedule waktu kita sesuai dengan ketentuan Tata Tertib sampai dengan jam 16.00, namun nanti situasinya kita akan lihat. Dengan schedule waktu seperti itu, kalau 10 Fraksi menyampaika~ pembahasan maka kita berharap masing-masing Fraksi saya kira bisa mempergunakan waktu yang tidak lebih dari sekitar 10 sampai 12 menit. Kalau kita sepakati · dengan schedule ini, maka kita masuki acara pengantar musyawarah masing-masing Fraksi dan sebagaimana biasanya urut-urutannya kami mulai dari Fraksi yang mempunyai keanggotaan yang terbanyak. Karena itu pada kesempatan yang pertama ini kami mempersilahkan Sdr. dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

FPDIP (FIRMAN JA YA DAELI, SH) : Baik terima kasih pimpinan Pansus dan para tamu yang kami hormati, kami

secara administratif sduah selesai, tetapi karena yang membacakan menghadiri Pansus ditempat lain, kira-kira 5 menit lagi bisa masuk diruangan ini, karena kebetulan saya sendiri yang tanda tangan dari pengantar musyawarah itu p.ak., oleh karen a itu kami minta dulu ternan-ternan FPG dan kalau sudah ada nanti baru PDIP, demikian terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, saya kira ini masalah tehnis saja, secara administratif sudah

selesai, secara politis,sudah selesai, tinggal secara shaw nya yang belum selesai. Karena itu kita tidak berkeberatan untuk beralih ke Fraksi Partai Golkar ya saya kira secara politis, administratif dll. semua sudah selesai. Kami persilahkan dari Fraksi Partai Golkar.

FPG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Terima kasih sdr. pimpinan. Langsung saja kami ~acakan pengantar

musyawarah kami. Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia. Pada pembicaraan tingkat 3 pembahasan RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disampaikan oleh Agun Gunandjar Sudarsa No. Anggota A.325. Assalamualaikum Wr. Wb.

ARSIP DPR RI

5

Yang terhormat sdr. Pimpinan, yang terhormat sdr. Menteri Pertahanan, yang terhormat sdr. Menteri Kehakiman dan HAM, yang terhormat sdr. Panglima TNI, sdr. Kapolri, sdr.-sdr. par:a Kepala Stat Angkatan, segenap anggota Pansus dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallah Ta'alah, Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana dan situasi menghadapi persiapan Sidang lstimewa Majlis nampaknya kita semua berkesempatan hadir guna membahas RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara Reupblik Indonesia.

Hari ini kita memulai pembicaraan tingkat 3, untuk itu Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Golongan Karya yang kami sampaikan ini, merupakan sikap awal sekaligus acuan dalam pembahasan yang keseluruhannya rnencakup hal-hal baik yang bersifat pertanyaan, usul penghapusan maupun usul perubahan yang l>ersifat substantif maupun redaksional. Namun demikian sikap dan pandangan Fraksi kami ini, dapat saja berubah pada waktu pembahasan daftar isian masalah setelah tentunya bermusyawarah dengan mencermati sikap dan pandangan dari pihak Pemerintah maupun dari Fraksi-Fraksi lain. ·· · · · Sdr. Pimpinan, sdr. Menteri dan segenap anggota Pansus serta hadirin yang karni hormati. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa judul Bab. XII UUD 1945 telah diubah, yang semula berjudul Pertahanan Negara menjadi Pertahanan dan Keamanan Negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI bertugas sebagai ala~ negara dibidang pertahanan dan Polri sebagai alat negara dibidang keamanan. Hak ini semakin diperkuat dan dipertegas dengan Ketetapan Majlis No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan Majlis No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Berkenaan dengan perubahan UUD 1945 tersebut dan TAPTAP Majlis dan tentunya dikaitkan dengan pembahasan kedua RUU yang akan memasuki pembicaraan tingkat 3 ini, Fraksi Partai Golkar rnenganggap kiranya masih perlu adanya klarifikasi ataupun penjelasan dari pihak Pen1erintah sebelum memasuki substansi pembahasan Daftar Isian Masalah yang telah kita p6roleh melalui pimpinan Pansus. Sdr. Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan, klarifikasi penjelasan Pemerintah ini menjadi lebih penting apabila kadua RUU ir1i, kita hubungkan dengan UU yang telah ada selama ini, · yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan seperti : a. UU No. 20/1982 sebagaimana telah diu bah dengan UU No. 1/1988 tentang

perubahan atas UU No. 20/1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. b. UU No. 2/1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan c. UU No.28/1 997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam pengantar musyawarah 1m Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang perlu diklarifikasi dan disepakati dalam forum rapat kerja Pansus ini. Yang pertama tentunya yang berkenaan dengan RUU tentang Pertahanan Negara.

Pertama, apakah RUU tentang Pertahanan Negara ini sudah mengacu secara substansial pada perubahan Bab. XII pasal 30 UUD 1945 yang sudah diamartdernen menjadi Pertahanan dan Keamanan Negara? lni perlu kami pertanyakan berkenaan dengan judul maupun muatan substansi yang ada dalam RUU tentang Pertahanan Negara tanpa adanya Keamanan Negara.

Kedua, bagaimana sesungguhnya konsepsi pertahanan dan keamanan negara sebagai suatu fungsi pemerintahan negara dibidang pertahanan dan dibidang keamanan? Dimana kedua bidang tersebut pada hakekatnya dapat dipisahkan, namun masing-masing memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya.

ARSIP DPR RI

6

Ketiga, bagaimana selanjutnya TNI sebagai alat negara yang berfungsi dibidang pertahanan negara didalam RUU ini, apabila dikaitkan dengan UU No. 2/1988 tentang Prajurit ABRI? Apakah setelah RUU Pertahanan Negara ini menjadi UU, kemudian UU No. 2/1988 akan diubah atau diganti walaupun diktumnya menyatakan diganti? Apakah tidak sebaiknya RUU Pertahanan Negare. ini menampung substansi tentang keprajuritan, sehingga tidak perlu ada UU tentang Keprajuritan? Berbagai pertanyaan yang kami munculkan ini kiranya perlu mendapatkan klarifikasi terlebih dahulu dari pihak Pemerintah, dan.

Keempat Usul penghapusan, usul perubahan baik yang bersifat substansi maupun yang bersifat redaksional atas RUU Pertahanan Negara selanjutnya telah kami tuangkan dalam Daftar !sian Masalah yang telah dikirimkan oleh Sei<retariat Pansus, yang telah kita peroleh secara keseluruhan.

Sdr. Pimpinan, sdr. Menteri, sdr. Panglima TNI, sdr. Kapolri, sdr. Kepala Staf Angkatan, segenap anggota Pansus dan hadirin yang kami hormati. Yang kedua berkenaan dengan RUU tentang Kepolisian Negara Republik lndones;a, Fraksi kami minta beberapa klarifikasi dari pihak Pemerintah; ' Pertama, bagaimana sesungguhnya posisi dan herarchi RUU Kepolisian Nf;gam ini terhadap UU No. 20/1982 yang telah diperbaharui dengan UU No. 1/1988 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, yang kami maksudkan adalah posisi dan herarchi UU Kepolisian ini terhadap UU Pertahanan dan Keamanan Negara? Dan kedua, bagaimana substansi RUU Kepolisian Negara ini terhadap substansi Keamanan Negara? Apakah tidak sebaiknya RUU ini dirubah menjadi RUU dan RUU tentang Keamanan Negara , sehingga sederajat dengan RUU tentang Pertahanan Negara?

lni adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita sepakati untuk adanya klarifikasi, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang baru dikemudian hari, ketika RUU ini diundangkan. Yang ketiga, bagaimana posisi dan substansi RUU Kepolisian Negara ini terhadap UU No. 2/1988 tentang Prajurit ABRI dimana Polri masih didalamnya? Apakah setelah RUU ini diundangkan lalu No. 2/1988 dapat dibatalkan begitu .saja? Bagaimana pula dengan keberadaan prajurit TNI yang telah dipisah? lni pun perlu mendapatkan perenungan kita bersama.

Yang keempat, .selanjutnya menyangkut usul penghapusan, usul perubahan baik yang bersifat substansial maupun redaksional atas RUU ini Fraksi kami ·:elah menyajikan dalam Daftar lsian Masalah yang telah ada dihadapan kita semua.

Sdr. Pimpinan Pansus, pihak Pemerintah dan hadirin yang berbahagia, kami menyadari sesungguhnya dalam bmebicaraan tingkat 3 ini, berbagai pertanyaan yang kami ajukan tersebut harus sudah terjawab dalam pembicaraan tingkat 2. Namun dalam kenyataannya, setelah mencermati secara mendalam substansi kedua RUU tersebut dan setelah menerima masukan-masukan dari berbagai pihal{ pada waktu Rapat Dengan Pendapat Umum, Fraksi Partai Golkar berpandangan rnasih ada hal-hal baik yang berkenaan dengan judul, bab maupun substansi pasal-pasc1l yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Secara struktural bagaimana posisi Kapolri yang langsung dibawah Presiden? Apakah Panglima TNI juga secara langsung akan dibawah Presiden? Dan bagaimana pula posisi Menteri Pertahanan dalam RUU ini? Kami melihat tidak ada kesetaraan antara judul dan substansi materi RUU Pertahanan Negara dengan RUU tentang Kepolisian Negara. Oleh karena itu kami mengusulkan sebelum memasuki pembahasan Daftar lsian Masalah, sebaiknya diadakan pembicaraan terlebih dahulu tentang urgensi dan relevansi kebutuhan UU apa saja yang perlu dan harus ada dibidang pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sebagai konsekwensi dari amandemen Bab.XII pasal 30 UUD 1945. Apabila hal kami usulkan tersebut sudah dapat dipecahkan dan disepakati bersama, Fraksi Partai Golongan Karya melihat dari rumusan-rumusan Daftar lsian Masalah yang diajukan oleh masing-masing Fraksi dimana satu dan lainnya saling berbeda dan sating bertambrakan, baik pada tataran filosofis, pada tataran yuridit) macpun pada

ARSIP DPR RI

7

tataran sosiologisnya. Fraksi kami berkeyakinan apabila pertemuan itu mengawali, maka akan dengan mudah kita mampu menyelesaikan kedua RUU ini, tentunya dengan catatan sudah menyepakati format, grand disign dari pada UU apa saja dibutuhkan dalam rangka konsekwensi Bab. XII pasal 30. Oleh karena itu Fra~\si kami siap untuk melanjutkan pembahasan atas RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. Sekali lagi tegaskan usulan kami, sebelum memasuki pembahasan Daftar lsian Masalah, sebeul memasuki pembahasan DIM , sebaiknya d~bicarakan terlebih dahulu kesetaraan substansi kedua RUU ini.

Sdr. Pimpinari, segenap anggota dan hadirin yang kami muliakan, demikian pengantar musyawarah Fraksi Partai Golongan Karya didalam mema.suki pembahasan atau pembicaraan tingkat 3 atas RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas kesabaran dan perhatian Pimpinan serta segenap anggota Pansus terutama pihak Peme.rintah dan hadirin didalam mendengarkan pengantar musyawarah Fraksi ini, kami hatyrkan terima kasih. semoga apa yang kita kerjakan ini dapat merumuskan dan memposisikan TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan dan Polri sebagai alat negara dibidang keamanan, untuk selurus-lurusnya diabdikan pada kepentingan rakyat dan negara. Wabillahittaufiq walhidayah, Wassalamualaikum Wr, Wb.

KETUA RAPAT : Demikian pengantar musyawarah telah kita dengan dari Fraksi Partai Golkar.

Kalau bisa satu copy disampaikan kepimpinan, satu copy kepemerintah untuk menjadi bahan pembahasan. Sekarang kita melangka kefraksi berikutnya rekan kami dari PDIP .. Para ha~irin, sdr. wakil dari Pemerintah sekarang yang kcdua adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilahkan.

FPDIP (A. TERAS NARANG, SH): Terima kasih pimpinan. Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada

rapat Pansus RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disampaikan oleh A. Teras Narang, SH anggota No. A.180.

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat sdr-sdr, pimpinan Pansus RUU tentang Pertahanan Negara

dan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang terhormat sdr. Menteri Pertahanan. Yang terhormat sdr. Menteri Kehakiman dan HAM. Yan~ terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Para anggota Pansus ya11g kami muliakan. Merdeka!

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan lindunganNya lah, kita pada hari ini dimampuhkan untuk menjalankan t~gas konstitusi, yaitu melaksanakan tahapan pembicaraan tingkat ke-3. Sebagaimana disepakati bersama Panitia Khusus yang ditugaskan untuk membahas kedua RUU yaitu RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjadualkan pada hari ini sebelum membahas Daftar lnventarisasi Masalah atau DIM yang telah dibuat dan yang telah pula diserahkan. Masing-masing Fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengantar musyawarah. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami terlebih dahulu untuk menyampaikan kebagian dan penghormatan kami yang tinggi kepada seluruh Fraksi .. yang dengan secara tepat waktu dapat menyeles.aikan dan penyerahkan daftar inventarisasi masalahnya kendatipun sangat kami sadari dan fahami akan kesibukan dan kepadatan waktu yang sangat tinggi yaitu dalam rangka menunaikan tugas konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. ·.:

,··:,

.·.:·

ARSIP DPR RI

8

Yang terhormat sdr-sdr. Pimpinan dan para anggota Pansus. Yang terhorrnat sdr. Menteri Pertahanan, sdr. Menteri Kehakiman dan HAM, sdr-sdr Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya masing-masing. UUD 1945 yang merupakan dasar hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia yang memuat dasar dari garis besar haluan dalam penyelenggaraan negara, menyatakan secara tegas bahwa tiap-tiap warganegara berhak, wajib ikut serta dalam usaha pert.ahanan dan keamanan negara. Dan dinyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara tersebut dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, oleh Tentara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegak~an hukum. Selanjutnya dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa susunan dan kedudukan Tentara Nasinal Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Rl didaiam menjalankan tugastugasnya, syarat-syarat keikut sertaan warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dalam UU, derriikianlah sdr-sdr. bunyi pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dari UUD 1945. Disamping amanat didalam UUD 1945 sebagaimana kami kemukakan diatas,. tidaklah berkelebihan, apabila pada kesempatan pengantar musyawarah ini kami sampaikan pula keberadaan dan Ketetapan Majlis Permusyawaratan Republik Indonesia No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Ma.ms Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya amanat dalam UUD 1945 dan kedua Ketetapan Majts Permusyawaratan Republik Indonesia sebagaimana kami kemukakan diatas serta dengan sudah barang tentu mengacu juga pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan siap untuk bersama Fraksi-Fraksi lain dan Pemerintah guna melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian pengantar musyawarah ini kami sampaikan, sekali lagi kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sdr.sdr. Pimpinan dan para anggota Pansus serta Pemerintah atas segala perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti penyampaiah pengantar musyawarah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semuanya dalam menjalankan tugas-tugas konstitusi yaitu antara lain untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wabillahittaufiq Walhidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb. Merdeka.

KETUA RAPAT : Terima kasih Teras Narang dari Fraksi Partai Demo'krasi Indonesia

Perjuangan, waktu yang dihabiskan sekitar 8 menit. Sambi! pak. Teras berjalan kami mohon bersiap rekan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Para hadirin yang karni muliakan selanjutnya kami mempersilahkan rekan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

ARSIP DPR RI

9

FPPP (DRS. H. RUSYDI HAMKA) : Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas RUU

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum Wr. Wb. Yang saya hormati Menteri Pertahanan, PanglimaTNI, Kepala Kepolisian dan

Menteri Kehakiman. Terlebih dahulu saya ingin memberitahukan bahwasanya Fraksi kami berpendapat adanya pemisahan antara RUU tentang Pertahanan dan Keamanan, ternyata saya bacakan ini adalah tentang Kepolisian, Keamanan. Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang terhormat sdr. Pimpinan Rapat, para Menteri, puji dan syukur mari kita senatiasa kita penjatkan kehadirat Jlahi Rabbi karena .. dengan nikmat dan ridhonya kita semua kini dapat berkumpul dalam rangka menjalankan tugas-tuga:3 konstitusional yang dibebankan kepada kita. Shalawat serta salam tak lupa ki+.a sampaikan kepada Nabi Allah penutup zaman Muhammas S.A.W. keluarganya dan para sahabat, semoga kita menjadi pengikutnya yang setia dan men<;lapat s:tfaat dihari akhir.

Pada kesempatan yang mulia ini perkenankan kami untuk senantiasa mengingatkan kembali memori rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat dan sdr. Kapolri berkenaan belum terungkap menteri yang melingkupi kasus terbunuhnya rekan kita yang terhormat Almarhum Tengku Nazaruddin Daud, kasue ini sendiri terjadi sudah lebih satu tahun, karenanya kami berharap kepada sdr. Kapolri untuk secepatnya mengungkap kasus tersebut. Bapak Pansus Yang te;hormat Kepolisan Negara yang mandiri dan profesional merupakan dambaan dan harapan bangsa Indonesia, selain juga merupakan tuntutan dan amanat reformasi yang termuat dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VIIIMPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri sesuai perkembangan zaman yang menjadikan tuntutan dan harapan tersebut menjadi keniscayaan. lni terutama dengan Polisi mandiri dan profesional harapan akan terciptanya rasa aman dan tertib merupakan salah satu hal yang bukan mustahil akan terwujud. Untuk menciptakan sebuah Kepolisian Negara yang mandiri dan profesional ten·iunya dibutuhkan perangkat perundang-undangan yang menjadi landasan dan rarnbu-rambu bagi pencapaian tujuan dimaksud. Seperti kita ketahui bersama selama ini Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian yang integral dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang pengaturannya diatur oleh Undang-undang nomor 28 tahun 1997. Dengan perundangan yang ada sangat mustahil kepolisian negara dapat mandiri, selain juga karena berdasarkan TAP MPR No. VI dan VII TNI dan POLRI menjadi terpisah dan memiliki perannya masing-masing. Sebagai konsekuensi legis dari ditetapkannya kedua TAP MPR tersebut rnaka perundanganundangan yang ada perlu dilakukan revisi dan penyesuaian. Tentunya perundangundangan tentang Kepolisian Negara yang kelak akan kita bahas dan terapkan haruslah dapat mendorong terciptanya Kepolisian Negara yang mandiri dan profesional. Dalam kaitan itu berkenaan dengan pengajuan RUU tentang Kepolisiar: Negara Republik Indonesia setelah dipelajari secara cermat dan seksama ada berapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian antara lain : 1. Kepolisian adalah aparat negara yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang

untuk melakukan penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyaral<at, serta membimbing masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat; kepolisian tidak memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan regulasi yang bersifat mengikat masyarakat luas. DaJam . kaitan itu kepolisian tidak berwenang mengeluarkan suatu keputusan dan/atau peraturan yang bersifat mengikat masyarakat umum, karenanya peraturan kepolisian seperti termaktub dalam Pasal 1, Pasal 15 ayat ( 1) poin n tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian. Untuk itu kami mengusulkan pasal atau ayat atau pain tentang peraturan kepolisian itu dihapus.

ARSIP DPR RI

10

2. Salah satu kewenangan kepolisian sebagai tercantum dalam pasal 15 ayat 2 point d dan e yakni penyelenggarakan regestrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan surat izin mengemudi perlu d1perjelas alur penggunaan dana dan mekanisme pertanggungjawabannya, hal ini penting guna mencipatakan aparat kepolisian yang bersih, transparan dan pofesional.

3. Berkaitan dengan implementasi otonomi daerah dimana pemerintahan daerah memiliki otonomi dan pertanggungjawaban dan bertanggung jawab penuh atas apa saja yang terjadi di daerahnya, maka pejabat kepolisian di daerall harus juga bertanggung jawab kepada kepala daerah dimana ia ditugaskan, selain juga bertanggung jawab secara administratif kepada jajaran kepolisian di atasnya.

4. Berkenaan dengan jabatan Kapolri, menurut hemat kami dalam proses pengangkatan dan pemberhentiannya oleh presiden haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR, hal ini ditujukan agar kepolisian dan kapolri tidak menjadi alat kekuasaan dari penguasa yang dapat merugikan bangsa dan negara, selain juga merugikan kepolisian itu sendiri. Karenanya terminologi penonaktifan Kapolri hendaknya dihapuskan dalam pasal dan ayat dari UU tentang Kepolisian, dimana dimungkinkan hanya diberhentikan atau tidak diberhentikan. Menurut hemat kami penonaktifan kapolri hanya akan memberikan celah bagi kekuasaan dan penguasa untuk memanfaatkan kepolisian, dimana dimungkinkan hanya diberhentikan atau tidak diberhentikan.

5. Kepolisian sebagai sebuah institusi haruslah independen, netral dan tidak terlibat dalam urusan politik. Namun demikian hal ini tidak menafikan hak politik para anggotanya, apalagi jika kepolisian berada dalam domain sipil. Oleh Jcarena itu menurut hemat kami anggota kepolisian memiliki hak t:ntuk memilih, tetapi tidak menjadikan hak · untuk dipilih dalam Pemilu. Dalam kaitan itu pula anggota kepolisian dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

6. Untuk menjaga profesionalisme dan integritas·· kepolisian setiap anggota kepolisian dilarang menjabat jabatan apapun di luar lingkungan kepolisian dengan alasan apapun.

7. Berkaitan dengan pembentukan komisi kepolisian yang salah satu tugar.nya membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan presiden, menurut hemat kami pengangkatan anggotanya haruslah atas usul DPR.

Demikian pengantar musyawarah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya fraksi kami siap membahas RUU ini pada tingkat pembicaraan berikutnya. Atas perhatian kesabaran saudara-saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Assalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT : Terima kasih; Saudara dari Fraksi Partai Persatuar. Pembangunan.

Selanjutnya kami beralih ke Fraksi Kebangkitan Bangsa, kami persilakan.

FKB (DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL) : Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah wa syukurilah, wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi we.

ashabihi wama wallah amma ba'du Pengantar musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR-RJ atas Rancangan

Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. Disampaikan oleh juru bicara FKB DPR-RI, Anshor Cholil No. Anggota A-428. Yth. Sdr. Pimpinan beserta seluruh Anggota Pansus, Yth. Sdr. Menteri Kehakiman dan HAM beserta staf, Yth. Sdr. Menteri Pertahanan beserta staf, Yth. Pang lima TNI beserta seluruh Kepala staf dengan seluruh jajarannya,

·' '·• \!

? •' ·.·

ARSIP DPR RI

11

Yth. Kapolri atau Beliau yang mewakilinya beserta seluruh jajarannya, Hadirin yang kami hormati.

Dengan didahului memuji syukur ke Hadirat Allah S'NT, serta shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah, perkenankanlah kami yang mewakili Fraksi Kebangkitan bangsa menyampaikan pF . .mgantar mus~awarah atas RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan RUU tentang Pertahanan Negara. Mengawali pengantar musyawarah ini perlu kami sampaikan bahwa adanya RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pertahanan Negara merupakan langkah maju dalam membangun sistem hul<Um dan kepastian hukum di Tanah Air, mengingat adanya kontroversi dalam pemahaman dan penafsiran atas TAP MPR No. VII/MPR/2000 terutama dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa sistem hukum kita masih sangat lemah. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam TAP ht1PR tersebut yang seharusnya diatur lebih lanjut dengan UU, tetapi tindak lanjut itu masih belum sempat dilaksanakan oleh Dewan tang mempunyai tugas legislasi sehingga pengangkatan dan pemberhentian Kapolri pun menjadi polemik di masyarakat. Selain itu UU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang ~;eharusnya dapat dijadikan payung serta landasan bagi RUU Kepolisian Ne~1ara dan Pertahanan Negara sampai sekarang juga belum ada. hal ini sesuai dengan amandemen kedua UUD 1945 Pasal 30, juga sesuai dengan TAP MPR No. Vl/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 kiranya perlu mendapat perhatian dari kita semua. Fraksi Kebangkitan Bangsa juga berpendapat bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 28/1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia karena POLRI telal1 pisah dari TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR No. VIIMPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Penataan Peran TNI dan POLRI disamping memang UU tersebut sudah tidak aspiratif Jagi dengan perkembangan zaman sekarang. Menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa pemisahan POLRI dari TNt tidak hanya sekedar akan menjadikan POU~J semakin otonom dan profesional sebagai aparat penegak hukum akan tetapi atkan lebih dari itu demi mendorong upaya demokratisasi dan terwujudnya supremasi hukum. Keduanya memegang peranan yang sangat strategis untuk menjaga dan melindungi kedaulatah negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala keruntuhan zaman. Untuk itu peran aktif TNt dan POLRI daJam menciptakan rasa aman dan ketertiban serta terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sungguh sangat diharapkan oler. masyarakat. namun demikian seluruih tanggung jawab keamanan dan ketertiban tidak sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab TNt dan POLRJ saja, akan tetapi juga dukunghan dan partisipasi masyarakat luas dalam ikut serta menciptakan rasa aman di tengahtengah masyarakat juga merupakan suatu faktor yang sangat menentukan. Untuk kiranya perlu diatur secara jelas posisi masing-masing· · dalam RUU ini, sehingga masing-masing memahami kedudukan, peran dan fungsinya.

Sdr. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, Dalam pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa baik terhadap RUU Kepolisian

Negara maupun Pertahanan Negara yang disampaikan oleh Pemerinta;1masi~ banyak mengandung · kelemahan yang perlu disempurnakan Jebih Janjut, misatnya masalah batasan yang jelas tentang kewenangan dalam menghadapi pemberontakan, gerakan separatis, terorisme, imigran gelap, bahaya narkot.ika, penangkapan ikan ilegal, bencana alam, perusakan lingkungan dan bajak taut. Apakah semuanya menjadi kewenangan TNt atau kewena'lgan kepolisian atau kewenangan kedua-duanya. Masalah susunan dan kedudukan kepolisian juga belurn jelas, apakah di bawah Oep. Pertahanan atau di bawah Mendagri. Selain itu masalah pola hubungan dan bantuan TNI dalam menghadapi atau mengatasi keamanan dalam negeri juga belum diatur secara jelas. Dalam RUU tentang Pertahanan Negara juga masih diliputi banyak masalah antara Jain : Pertama, belum jelas

.. ::.

ARSIP DPR RI

12

pengaturan hubungan antara presiden, Menhan dan Panglima TNI dalam proses Pertahanan Negara. Kedua, batasan ancaman yang menjadi dasar pelaksanaan pertahanan. Ketiga, keterlibatan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pertahanan nasional juga belum diatur secara jelas dan rinci termasuk kondisi bagaimana yang menjadikan rakyat harus terlibat. Keempat, kriteria apa yang digunakan untuk memobilisasi rakyat serta bagaimana prosedur dan mekanismenya. Kelima, susunan organisasi TNI khususnya yang berkenaan dengan hirarki organisasi yaitu yang berkaitan dengan Kodam-Kodam yang ada ,selama ini kiranya perlu pengaturan lebih lanjut. Demikian, dengan demikian maka sangat sangat jelas bahwa kedua RUU tersebut perlu ada penyempurnaan dari Anggota Par.sus ini, tentunya dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. masukan dan saran dari seluruh elemen masyarakat juga perlu memperoleh perhatian kita bersama.

Sdr. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, Demikian pengantar musyawarah Fraksi Kebangkitan Bangsa atas RUU

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan RUU tentang Peitaharan Negara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum \11/r. Wb.

KETUA RAPAT : Demikian sdr. sekalian pengantar musyawarah dari Fraksi Partai Kebangl<itan

Bangsa dan selanjutnya kami mempersilahkan Fraksi Reformasi.

F. REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH): Bismillahirohmanirrohim. Assalamualaikum Wr. Wb. Pengantar Musyawarah Fraksi Reformasi terhadap RUU tentang Pertahanan

Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibacakan oleh Patrialis Akbar, A.223.

Sdr. Pimpinan dan anggota Pansus yang kami hormati. Sdr. Menteri Pertahanan, Sdr. Menteri Kehakiman dan HAM, Sdr. Panglima TNI dan para Kepa:a Staf, Sdr. Kapolri atau yang mewakili dan suluruh jajarannya yang kami hormati. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Allazi holaqossamawati walardhi Assaltu wassalamu waala RosuHullah S.A.W. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanallahuta'alah Tuhan Yang Maha Esa kami Fraksi Reformasi menyampaikan pengantar musyawarah terhadap dua RUU yang begitu penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yaitu R.UU tentang Pertahanan Negara dan RUU tetnang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam mengantarkan pengantar musyawarah ini kami Fraksi Reforrnasi menyampaikan dalam dua bagian. Bagian pertama tentang RUU Pertahanan Negara. Paradigma tentang pertahanan negara seyogiyanya menenmpatkcm rakyat sebagai pendukung utama pertahanan negara. Bul<an hanya dibebanlcan sepenuhnya kepada alat pertahanan negara Tentara Nasional Indonesia, oleh karena itu ketentuan pasal 30 UUD negara Rl 1945 perlu menjadi landasan utama dalam mensikapi perubahan RUU Pertahanan Negara. Selama masa pemerintahan Orde Baru wacana pertahanan negara sebuah bentuk dominasi negara terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap negara, namun karena alat pertahanan negara menyatu dengan alat .untuk menjaga ketertiban masyarakat didalam suaatu wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga bentuk ancaman terhadap negara lebih diarahkan kepada setiap rongrongan yang dapat mengeliminasi kekuasaan. Oleh karena itu setiap · bentuk kritik atau kontrol dari masyarakat yarg dapat mengganggu kekuasaan pada saat itu dapat dianggap sebagai satu bentuk subersiv. Amanat Pembukaan UUD alinea keempat menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seruruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdas~<an kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

ARSIP DPR RI

13

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. ·Dengan demikian Pembukaan UUD negara tersebut mengharuskan pemerintah atau alat pertahanan negara untuk dapat mendorong tercapainya tujuan nasional dengan menangkal berbagai bentuk ancaman yang dapat menghambat perubahan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. RUU Pertahanan Negara setidak-tidaknya mengamanatkan bahwa pertahanan negara menjadi bagian yang sangat penting untuk dapat melindungi segala bentuk ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman bukan hanya tanggung jawab alat negara juga merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara. Maka dari itu sistim pertahanan rakyat semesta perlu diperhatikan sebagai satu bentuk pertahanan negara yang dapat mendukung alat pertahanan negara atau TNI dalam menangkal berbagai ancaman dari luar. Dalam rangka menopang sistim pertahanan negara atau sistim pertahanan rakyat semesta perlu dibentuk suatu pengelolaan sistim pertahanan negara yang dapat melindungi kepentingan nasional dan kebijakan nasional yang ada. Melalui upaya membangun dan membina daya tangkal negara dan bangsa serta membina. dan membangun segenap potensi pemberdayaan sumber daya nasional menjadi kekuatan total dan semesta untuk menanggulangi setiap ancaman. Kalau· kita belajar dari berbagai negara maju sistim pemerintahan negara mereka sudah dikelola sedemikian canggih. Menggunakan sumber daya manusia dan sistim teknologi yang mapan untuk dapat menangkal berbagai ancaman dari luar. Dalam hal penggunaan sumber daya manusia mereka tidak hanya menggunakan kekuatan alat pertahanan negara atau tentaranya saja, juga mereka memberikan hak dan kewajiban rakyatnya untuk dilatih dan bela negara dalam arti yang sesungguhnya. Dinegara kita dimana ada peran ABRI atau TNI dimasa lalu yang bersifat multi fungsi antara lain fungsi pertahanan, fungsi sosial, fungsi politik dan juga fungsi ekonomi menimbulkan kerancuan konsep pertahanan negara dan bersikap tidak sunggull-sungguh untuk memberikan kesempatan hak dan kewajiban kepada rakyat untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan bela negara. Padahal dimasa perang kemerdekaan betapa besar peran rakyat mendukung Tentara Rakyat Indonesia yang merupakan cikal bakal TNI dalam mempertahankan negara dari keinginan para kclonial untuk menjajah kembali Indonesia.

Sdr. Pimpinan, anggota Pansus yang kami hormati serta sdr-sdr. yang mewakili Pemerintah yang kami hormati. Kami masuk pada bagian dua, RIJU Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 mengakibatkan masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang merupakan tugas kepolisian yang terpisah dari masalah peiiahanan Negara yang menjadi bagian tugas TNI demikian halnya dengan TAP MPR Nomor 7 MPR 2000 yang menegaskan tentang peran TNI dan peran kepolisian Negara Repuolik Indonesia dari dua ketetapan MPR tersebut menghendaki adanya perubahan UU Kepolisian lama yang masih menyatu antara TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam satu wadah ABRI ditetapkannya kedua Ketetapari' MPR tersebut secara otomatis palsapat kepolisian Negara Republik Indonesia juga berubah yz.kni Polisi harus mampu memelihara keamanan ketertiban dan ketentraman melindungi mengayomi melayani masyarakat serta menegakan hukum dengan menjungjung tinggi hak azazi manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil makmur dan beradab, dalam era global kepolisian dituntut untuk melakukan tindakan pecegahan dan penanggulangan kejahatan, Polisi harus memiliki kemampuan sumber daya manusia sistem dan teknologi yang memadai untuk menjalankan fungsi · kepolisian menegakan hukum memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat serta membimbing masyarakat demi terjaminnya dan terwudnya keamanan ketertiban ketentraman masyarakat, untuk tewujudnya fungsi kepolisian yang efektif memang harus didukung oleh baberapa syarat antara lain :

ARSIP DPR RI

14

1. Perundang-undangan yang memberikan hak dan kewajiban jelas kepada aparat Kepolisian.

2. Kepemimpinan Kepolisian yang fesionar, independen dan bijak. 3. Masyarakat yang madani turut berpartisipasi dalam proses kepolisian.

Oleh karena itu untuk mendukung efektipitasfungsi Kepolisian tersebut maka pengaturan dalam RUU Tetang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dapat menjadi landasan kerja polisi yang harus dikaitkan dengan berbagai p.arundangundang lain yang terkait misalnya yang ada kaitannya dengan KUHP tugas kepolisian sangat berat karena hampir segala persoalan dimasyarakat, polisi dimintakan bantuannya mulai dari kasus-kasus dalam keluarga hingga persoalanpersoalan kejahatan dijalanan koflik dimasyarakat dan perselisihan antar ke:ompok politik oleh karena itu menjadi keniscayaan bahwa Pimpinan Kepolisian mulai dari tingkat bawah hingga tingkatan tinggi haurslah memiliki jati diri dan keimanan yang kuat.

Untuk jenjang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi jabatan politik yang paling penting untuk dapat mewujudkan efektifitas tugas kepolisian karena ia bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tugas operasional dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Rl, dalam kaitan inilar. maka pengangkatan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus benar-benar sesuai standart prosedur dan kwalifikasi yang dapat menjalankan tanggung jawab tersebut, untuk itulah jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak masuk dalam kotak-kotak pengelompokan politik meski ia harus bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan namun rr.isi yang diemban adalah oleh Kepala Kepolisian adalah misi melindungi, melayani, menjaga ketertiban masyarakat bukan melindungi kepentingan kekuasaan, oleh karena i!u Kepala Kepolisian Negara Rl sangat setuju diangkat dan diberhentikan oleh Presiden terutama haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewar. Perwakila'l Rakyat.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati demikianlah pengantar musyawarah dari fraksi Reformasi terhadap dua Rancangan Undang-undang ini semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan mqnfaat oagi institusi Negara dan masyarakat secara keseluruhan, kami sampaikan ucapan terima kasih lcepada rekan-rekan Anggota Dewan yang secara bersabar mendengarkan paparan ini semoga Alloh SWT. mencatat amal kita amal kebaikan kita dihadapannya amin.

Wabilahitaufik walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT : Demikian pengantar musyawarah dari Fraksi Reformasi dan selanjutnya kami

mempersilahkan saudara dari Fraksi TNI/Polri. ,

TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP, MSc, MM): Bismilahirahmanirahim Pengantar musyawarah Fraksi TNI/Polri dalam pembicaraan Tingkat Ill atas

RUU Tentang Pertahanan Negara dan RUU Tentang Kepolisian Negara Repub!ik Indonesia dibacakan oleh Selamet Supriadi Anggota No. A. 471.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtra bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat. Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan

Hak Azazi Man usia selaku wakil Pemerintah. Yang terhormat Saudara Pamglima TNI, Para Kepala staf Angkatan dan

Kapolri serta para Anggota Pansus dan Hadirin sekalian.

ARSIP DPR RI

15

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukurkehadirat Tuhan yar.g Maha Esa atas Rahmat dan Ridhonya sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat dalam rangka memasuki pembicaraan Tingkat Ill atas RUU Tentang Pertahanan Negara dan RUUTentang Kepolisian Negara yang akan kita bahas dalam satu paket, Fraksi TNI/Polri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pansus yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pengantar musyawarah untuk memenuhi pembahasan atas kedJa RUU tersebut.

Hadirin peserta rapat yang kami hormati setelah mencennati jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap kedua RUU dan khususnya Pasal 30 UUD. 1945 yang telah diubah dan perubahan kedua serta TAP MPR Nomor 6 MPR Tahun 200 Tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik lndanesia serta TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta juga adanya tuntutan untuk merevisi UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok Pertahanan · Ne~'ara dan UU nomor 28 Tahun 1987 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Fraksi TNI/Polri ingin memintakan penjelasan atas beberapa permasalahan yang memuat, yang menurut Fraksi kami belum dijawab secara jelas dalam jawaban Pemerintah kejelasan atas beberapa permasalahan tersebut sangat kit.a perlukan karena akan sangat mempengaruhi kelancaran pembahasan atas kedua RUU tersebut, beberapa permasalahan yang kami mintakan tanbahan penjelasan atas RUU tesebut adalah: Pertama T entang RUU Pertahanan Negara. 1. Mengacu kepada ketentuan Pasal 30 UUD 1945 yang telah diperbaharui dengan

perubahan ke dua Fraksi TNI/Polri telah mempermasalahkan tentang belum adanya ketentuan tentang keamanan negara dlam RUU Tentang Pertahanan Negara Jnt dan RUU Tentang Kepolisian Negara Fraksi TJ\1/Polri mempertanyakan apakah kemanan negara akan diatur dalam UU sendiri Pemerintah dalam jawabannya atas pemandangan umum Fraksi-fraksi tentang RUU Pertahanan Negara mengaitkan masalah ini dengan usul-usul Fraksi-fraksi berkaitan dengan judul RUU dalm jawaban tentarig · judul tersebut pemerintc.h tampaknya membuka peluang RUU ini memuat materi tentang Pertahanan dan Keamanan dan bersedia untuk mendiskusikan penggunaan istilah Negara atau Nasional perubahan judul dan muatan materi tersebut akan meromak total R.UU tentang pertahanan negara ini fraksi TNI/Polri meminta ketegasan apakah pemerintah sudah siap dengan RUU tentang Pertahanan dan Keamanan untuk dibahas lebih lanjut dalam pembicaraan Tingkat Ill ini.

2. Pengertian mengenai ancaman yang dirumuskan dalam butir 1 dan 2 masih belum jelas dikaitkan dengan adanya rumusan dalam Pasal-pasal RUU yang menyangkut ancaman misalnya dalam Pasal 2 dirumuskan adanya ancaman konfensional maupun non konfensional sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan adanya non militer dan dalam rumusan Pasal 13 ayat (2) disebut ancarnan bersenjata, apakah siasat penggunaan rumusan kata ancaman ini apakah disesuaikan dengan situasi atau kondisi pertahanan negara disarankan rumusan ini perlu disempurnakan.

3. Dalam RUU tidak disebutkan atau dirumuskan secara eksplisit apa sistem pertahanan negara dan hanya dirumuskan mengenai kebijaksanaan politik saja yaitu antara lain tercantum dalam Pasal7 RUU, apakah dalam RUU ini tidak perlu mencantumkannya ataukah sudah cukup dengan rumusan Pasal 3 RUU perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai hal itu apalagi dalam penjelasan pasal tidak dirumuskan mengenai yang dimaksud dalam Pasal 3 RUU ini.

ARSIP DPR RI

16

Kemudian subtansi kedua tentanng RUU Kepolisian. Dalam pemandangan umum Fraksi TNI/Polri mempertanyakan mengenai kedudukan dan hubungan TNI dalam membantu Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dikaitkan dalm Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang telah diubah dengan perubahan kedua, mengenai pertanyaan tersebut pemerintah telah memberika.n penjelasan namun fraksi TNI/Polri masih memerlukan penjelasan lebih rinci aemikian pula mengenai pertanyaari fraksi TNI/Polri yang menyangkut rumusan tentang keamanan dalam negeri belum dijawab oleh pemerintah fraksi TNI/Polri bisa menganggap perlu adanya penjelasan dari pemerintah, yang terhormat Pimpin:m Pansus dan hadirin sekalian demikian permasalahan yang ingin kami kemukakan kembali dalam pengantar masalah ini adapun permasalahan-permasalahan yang lebih mendetail telah kami sampaikan dalam daftar inventarisasi masalah untuk dibahas lebih lanjut sewaktu membahas DIM persandingan mengahiri badan musyawarah ili fraksi TNI/Polri siap untuk memasuki pembahasan dalam pembicaraan Tingkat Ill atas kedua RUU tersebut fraksi TNI/Polri mengharapkan pembicaraan Tingkat Ill ini dapat berjalan lancar dan demokratis serta menghasilkan RUU yang berb'Jbot dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan aspirasi rakyat sernoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan petunjuk bimbingan, kekuatan , dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas dalam pePlbicaraan Tingkat Ill ini dengan baik, atas penjelasan pemerintah dan perhatian segenap Anggota Pansus serta hadirin sekalian Fraksi TNI/Polri mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT : Terima kasih Saudara dari fraksi TNI/Polri pra hadirin yang kami muiiakan

sesuai urutan harusnya yang mengantarkan musyawarah berikutnya adalar, dari fraksi Partai Bulan Bintang namun kedua anggotanya yang hadir di Pansusu ini ialah Bapak Achmad Sumargono dan Yusuf Amir Faisal dua-dua.nya mendapatkan tugas studi banding mengenai UU Kepolisian di luar negeri dan sebelum berangkat fral<si ini sudah menitipkan naskah pengantar muyawarahnya dan fraksi ini tidak berkeberatan untuk dilanjutkannya Rapat-rapat Pansusu berikutnya karena itu mohon pihak sekretariat menyampaikan naskah musyawarah dari fraksi PBS kepada pemerintah untuk menjadi bah an yang akan diberikan jawabannya sementara.

Saudara Menteri dan Panglima yang kami hormati selanjutnya kami melankah ke fraksi berikutnya yaitu pengantar musyawarah yang akan disampaikan cleh rekan kami dari fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, kami persilahkan.

FKKI (DRS. H. A. HAMID MAPPA): Bismilahirahmanirahim. Pengantar Musyawarah Kesatuan Kebangsaan Indonesia atas RUU Tentang

pertahanan Negara dan Kepolisia!l Negara. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus. Yang kami hormati Saudara Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan Hak

Azazi Manusia, Panglima TNI, Kapolri beserta segenap jajaran. hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtara bagi kita semua.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Mana Kuasa karena atas berkatnya kita diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pembahasan dua bJah RUU yang sangat penting yang strategis buat Bangsa dan Negara yaitu tentang RULI Tentang Pertahanan Negara dan RUU Tentang Kepolisian Negara, pengajuan kedua RUU ini diharapkan mampu menjawab tuntutan dan tantangan masa kini sehingga dalam proses penyusunan UU ini diperlukan pendekatan dan pradikma baru secara !ebih kreatif bagi tuntutan reformasi untuk kehidupan dan masa depan bangsa.

ARSIP DPR RI

17

Pimpinan Pansus serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan melalui pengantar musawarah ini perkenankan kami

mewakili fraksi KKI untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap RUU Tentang Pertahanan Negara fraksi KKI berpendapat bahwa masalah Pertahanan adalah suatu masalah yang sangat penting karena menyangkut hidup Bangsa dan Negara, ......... gerakan reformasi rr.enuju Indonesia baru diperlukan proses penataan kembali kehidupan bernegara dan bermasayarakat yang mengacu kepada nila-nilai demokrasi dan kenusiaan sehingga menghadapkan TNI pada berbagai tantangan, tantangan mana antara lain adalah penataan kembali militer dalam konteks hubungan sipil militer yano demokratis atau penataan kembali peran dan posisi TNI dalam sistem Kenegaraan Republik Indonesia, karena itu didalam pembahasan RUU Tentang Pertahanan Negara ini didalam rancangannya yang diajukan pemerintah masih banyak masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan dan didiskusikan antara lain:

a). Masalah rencana Rancangan Undang-undang masi11 perlu pernbahasan yang lebih dalam sebab banyak fakar maupun kelompol< pengamat politik dikalangan masyarakat yang mempersoalkan judul RUU ini.

b). Selain itu masih ada yang mempermasalahkan dan mempertanyakan mengenai RUU Pertahanan Negara ini apakah merupakan UU payung bagi peraturan perundang-undangan dibidang Pertahanan dan Keamanan atau RUU yang hanya sebagai pengganti UU Nomor. 20 Tahun 1982 .saja, hal ini perlu dikaji lebih jauh pad a pembahasan-pembahasan selanjutnya.

c). Masalah istilah ancaman kofensional dan juga ancaman non konfesioral perlu diberikan penjelasan yang jelas.

d). Memperhatikan rumusan pengertian sumber daya alam dan sumber daya buatan menu rut pendapat fraksi kami perlu dirumuskan kembali.

e). Selain itu . ketentuan tentang komponen cadangan dan komponen pendukung juga perlu dirumuskan kembali agar pengertian-pengertianny-a lebih jelas.

2. Terhadap RUU Tentang Kepolisian Negara, mengenai RUU Tentar.g Kepolisian Negara fraksi KKI ingin menyampakan beberapa masalah yang nanti perju mendapatkan perhatian sebagai berikut :

a). Judul Rancangan Undang-undang dalam RUU Kepolisiao ini masih perlu kita diskusikan lebih lanjut lagi.

b). F-KKI berpendapat bahwa didalam ketentuan yang menyangkut Polri sebagai Kepolisian Nasional yang berkedudukan langsung dibav1ah Presiden pengangkatan dan pemberhentian Kapolri perlu dirumuska.1 secara jelas, selain itu juga mengenai pembentukan lembaga Kepolisian perlu dirinci lebih jelas dengan yang jelas tugas-tugasnya.

c). Didalam Rancangan Undang-undang Kepolisian ini ada beberapa istilah yaitu keamanan dalam negari kemudian keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga ada istilah keamanan umum terhadap istilah-istilah ini perlu diberikan. penjelasan yang tegas agar tidak membingungkan masyarakat.

ARSIP DPR RI

18

d). Dalam rangkan melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta dan menggunakan bantuan TNI hal ini perlu dirinci lebih lanjut karena disini memerlukan dana demikian Juga dalam keadaan darurat kepolisian negara Rl memberikan bantuan ke!Jnda TNI sesuai peraturan perundang-undangan juga perlu dirumuskan secara tegas.

e). Didalam RUU Kepolisian Negara ini perlu diperhaikan juga tentang Pasal 43 huruf F. UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menetapka11 kewajiban 1\epala daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat diwujudkan dalam peran polisi pamong praja untuk tidak terjadi duplikasi maka didalam RUU ini perlu diatur secara tegas tugas-"Cugas pembantuan kepolisian kepada kepala daerah.

f). Masalah lain yang perlu diakomodir didalam Rancangan Undang-unciar.g Kepolisian ini adalah masalah penegakan hukum dilaut siapa yar:g bertanggung jawab didalam hal ini apakah diserahkan kepada angkatan laut atau kekepolisian.

g). Dalam pengangkatan Polri perlu diatur dalam RUU ini yaitu priodi-oriodisasi jabatan Kapolri.

h). Didalam Rancangan Undang-undang Tentang Kepolisian Negara ini juga perlu ada pasal yang mengatur anggaran kepolisian negara dalam penyelenggaraan dan pembayaran keamanan dalam negari maupun untuk kesejahtraan Anggota Polri.

Pimpinan Pansus dan para Anggota Pansusu yang kami hormati Menteri Pertahanan dan HAM, Panglima TNI, Kapolri beserta segenap jajaran yang terhormat, demikian beberapa masalah yang perlu kami sampaikan didalam pengantar musyawarah fraksi, jadi dalam kesempatan yang bahagia ini selanjutnya F-KKI siap membahas kedua Rancangan Undang-undang ini sesuai jadual yang telah ditetapkan dan atas perhatian Bapak lbu sekalian kami ucapknn terima kasih.


KETUA RAPAT : Demikian kita telah mendengarkan pengantar musyawarah dari Fraksi

Kesatuan Kebangsaan Indonesia dan selanjutnya kami mempersila1kan dari Fraksi Partai Daulatul Umah.

FPDU (PROF. DR. Tgk. MUHIBBUDDIN WALY): Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pengantar Musyawarah Fraksi Perserikatan Daulatul Ummat tentang RUU

Pertahanan Negara dan RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia disarnpaikan oleh Tengku Muhibbuddin Waly, Nomor Anggota: A-274.

Assalamu'alaikuna salam Wr. Wb. Saudara Ketua dan Wakil Ketua Pansus DPR-RI yang terhormat. Saudara Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Panglima TNI

serta Kapolri yang kami hormati. Saudara-saudara Anggota Pansus yang terhormat, Saudara Wartawan dan

hadirin yang berbahagia.

ARSIP DPR RI

19

Mengawali pengantar ini, marilah kita panjatkan puji ~,yukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Pansus dalam rangka Pembahasan RUU tentang Pertahanan Negara dan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saudara Pimpinan dan hadir[n yang terhormat.

Sebagai salah satu pilar pokok kedaulatan negara, sudah selayaknya masalah pertahanan mendapatkan perhatian yang serius dan seksama, hal ini karena pertahanan bukan hanya persoalan tentang keamanan negara belal<a tetapi lebih dari itu merupakan wujud nyata dari rasa patriotisme dan tanggungjawab setiap warga negara, baik sipil maupun militer. Pengabaian terhadap salah satu unsur dalam masyarakat negara, akan membawa kegagalan pertahanan negara itu sendiri, oleh sebab itu konsep pertahanan negara haruslah dirumuskan secara matang, menyeluruh, kompre~ensif, dan integral.

Apabila kita · melihat serentetan peristiwa yang mengguncang sendi pertahanan negara, kita akan segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem pertahanan negara itu. Sistem pertahanan yang ter~alu terpusat kepada angkatan bersenjata, pada akhirnya menjadikan rakyat tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap pertahanan negara, lebih ekstim lagi, sistem pertahanan yang telah sedemikian rupa mengkotak-kotakan (kalau bukan menghadaphadapkan) rakyat dengan aparat pertahanan, padahal dengan jumlah aparat yang ada, sesuai kemampuan negara tidak mungkin akan sanggup menangani persoalan pertahanan dan keamanan negara sendirian.

lni tentu saja harus direkonstruksi, sejarah bangsa Indonesia juga negaranegara maju pada umumnya, telah membuktikan bahwa basis pertahanan yang paling kuat ada pada rakyat (milisi) itu sendiri, tentunya rakyat yang memiliki nasionalisme dan patiotisme, sementara komponen utama (dalam hal ini angkatan bersenjata)lebih berfungsi sebagai penyelenggara pertahanan negara, dengan sistem seperti inilah bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan paca masa revolusi fisik dan. periode-periode setelahnya sebelum kemudian ABF:I mengambil alih (mengebiri) fungsi pertahanan rakyat, meskipun semh::>yan yang dipopulerkan adalah pertahanan rakyat semesta atau juga dwi tunggal ABRI (TNI}· rakyat, demikian pula pertahanan negara-negara maju yang menempatkan tentara rakyat (milisi) sebagai penyangga utama pertahanan negaranya. Sistem seperti ini lebih kokoh, efektif, efisien, disamping lebih menghemat anggaran.

Hadirin yang saya hormati. Untuk membentuk watak bangsa yang merasa terpanggil, berkewajiban dan berhak untuk melaksanakan bela negara seperti i~u diperlukan diperlukan suatu sistem yang mengkondisikanya, ini yang semestinya menjadi tugas komponen bangsa utama pertahanan untuk men.~organisasikany2, dengan demikian tugas utama komponen utama nantinya lebih sebagai organisator dan mobilisator disamping sebagai alat pemelihara pertahanan da:1 kemanan nasional yang pertama.

Fraksi PDU sesungguhnya tidak pernah mengecilkan fungsi komponen utama pertahanan yang dalam hal ini adalah TN I, akan tetapi jumlah ter.tara yang pasti Jauh dari memadai dibanding jumlah penduduk dan luas wilayah negara, tidak:ah mungkin akan mencukupi untuk menjamin keamanan negara, karena itu untuk jangka panjang, pendidikan kewarganegaraan yang dapa mencetak warga nagara yang loyal dan patriot serta pendidikan dasar kemiliteran (warnil) menjadi strategis maknanya. Saudara Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia.

Ketahanan negara tidak dapat dipisahkan dari keamanan negara, negara yang tidak dapat memberikan rasa aman kepada pendudu~:nya tentu tidak rnemim~i ketahanan yang Iaten, demikian pula warga negara yang tidak pernah menikmati rasa aman pasti akan semakin menipis patriotisme dan nasionalisme, karenanya keduanya saling tergantung pada yang lain.

ARSIP DPR RI

20

Salah satu alat negara untuk mewujudkan keamanan (dan ketahanan) adalah kepolisian (Polri). Polri sebagai perangkat negara berfungsi menjamin ketertiban dan penegakan hukum serta membina ketentraman masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan fungsinya yang sangat vital tersebut, diperlukan P'3ngaturan yang tepat agar Polri berfungsi sebagaimana diharapkan, apalagi Kepolisian juga menjadi ujung tombak pertama dari penegakan keadilan.

Selain diorganisasikan secara benar, kepolisian juga harus diisi oleh :>rangorang yang hanya mementingkan penegakan hukum ;dan ketertiban masyaraka(, citra buruk Polri dimasyarakat merupakan akibat langsung dari prilaku sebagian (besar) anggotanya yang tidak memiliki mentalitas ini, sehingga wibawa yang seharusnya melekat pada dirinya sima. ··

Adalah tantangan kita semua untuk memperbaiki citra tersebut serta melahirkan aparat-aparat kepolisian yang sejati, Polri juga harus berada pada tempat yang netral diantara kemajemukan bangsa dan hanya berpedoman pada hukurl, demikian pula kemampuan dan kinerja Polri juga harus ditingkatkan, me:ngingat kejahatan yang terjadi semakin canggih.

Mengingat begitu vitalnya kedudukan dan peran lembaga pertahanan negara dan Polri, FPDU dengan tegas menolaksegala upaya politisasi lembaga-IE:mbaga tersebut, karenanya RUU nantinyamesti dapat menjamin kebebasan Poki dari kepentingan-kepentingc!m politik maupun ekonomi golongan tertentu, termasuk kepentingan Polri itu sendiri, satu-satunya yang dapat mengikat Polri adalah hukum, Kepolisian yang mandiridengan demikian mutlak diperlukan.

Demikianlah Pengantar FPDU, selanjutnya kami siap untuk Pembahasan RUU Pertahanan Negara dan RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih lanjut. Kita semua berharap bahwa RUU Pertahanan ini nantinya akan memberikan solusi tepat bagi penangananmasalah pertahanan negara yang senantiasa terasa terancam, baik ancaman eksternal maupun ancaman yang datangnya dari dalam negeri sendiri. Diatas semuanya RUU Pertahanan ini nantinya akan memperkokoh kedaulatan dengan munculnya generasi-generasi yang patriot yang memiliki jiwa bela negara dan selalu siap apabila negara memerlukan kehadiranya.

Sementara RUU Kepolisian diharapkan dapat rnewujudkan lembaga kepolisian yang mandiri, berwibawa, dan konsisten dalam menjaga l<eamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya penegakan hukum yang kuat.

Wallahul Muwafiq ila aqwamit thariq Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummat, juru bicara Prof. Dr. Tgk H. Muhibbuddin

Waly, MA.

KETUA RAPAT: Bapak dan ibu yang kami hormati, demikian Pengantar Musyawarah dari

FPDU dan giliran berikutnya adalah dari FPDKB yang riwayatnya sama dengan FPBB, Anggotanya disini adalah lbu Astrid juga mendapatkan tugas studi banding ke lnggris dan sebelum beliau pergi, dia meninggalkan kepercayaan 1\epada kita untuk melanjutkan pembahasan ini sekaligus menitipkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disampaikan didalam Pengantar Musyawarah, kami persilahkan fihak sekretariat untuk menyerahkan kepada Pemerintah.

Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan delapan fraksi menyampaikan Pengantar Musyawarah dan dua fraksi menyampaikan secara tertulis dan tentu bukan kompetensi saya untuk menguraikan masing-masing Pengantar Musyawarah Fraksi tersebut, tinggal selanjutnya sekarang fihak Pemerintah memberikan respons dan. tanggapan, kita punya waktu sekitar satu jam, apal-:ah Pemerintah memerlukan waktu jeda sekitar 5-10 menit atau langsung, siapa duluan, apa masalah pertahanan lalu kepolisian, kami persilahkan sepenuhnya kepada Saudara Pemerintah untuk membagi waktu.

ARSIP DPR RI

21

PEMERINTAH (MENHAN): Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pimpinan Pansus dan para Anggota Pansus DPR-RI. Saudara menteri, Panglima TNI, Kapolri atau yang mewakili. Saya selaku Menteri Pertahanan telah menyiapkan jawaban atau Pengantar

Musyawarah tertulis yang didasarkan pada Pembicaraan 1 ingkat II, namun pad a hari ini muncul beberapa hal baru terutama yang disampaikan oleh Fraksi Golkar tadi yang mungkin belum tercover dalam jawaban ini dan oleh sebab itu nan~i secara lisan saya akan menyampaikan juga tanggapan sikap atas masalah-masalah baru yang muncul pada hari ini.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas ralvnat dan karuniaNya karena pada hari ini atas perkenan-Nya, kita masih diberi Kesempatan untuk berkumpul kembali guna melanjutkan Pembahasan RUU tentang Pertahanan Negara pada pembicaraan Tingkat Ill DPR-RI ini, kemudian perkenankanlah l<ami atas nama Pemerintah secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Fraksifraksi Dewan yang melalui juru bicaranya masing-masing, telah menyampaikan Pengantar Musyawarah Fraksi, sebagai pengantar untuk memulai pembahasar~ pada Pembicaraan Tingkat Ill.

Sebagaimana diketahui bahwa RUU tentang Pertahanan Negara dan HUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibahas secara bersama dalam satu Pansus, ini menunjukan bahwa Dewan yang terhormat ·mempunyai pandcmgan bahwa masalah pertahanan dan masalah keamanan saling berkaitan satu sam~ lain dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam pembahasanya Jebih mudah menyerasikan materi-materi kedua RUU tersebut.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus DPR-Rl yang terhorma.t, dari Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi tadi, Pemerintah mendapat kesan bahwa Fraksi-fraksi mempunyai motifasi dan komitment yang kuat untuk membahas RUU tersebut sehingga dapat dihasilkan satu UU tentang Pertahanan Negara yang baik, ini tampak dari bobot dan jumlah permasalahan yang diajukan oleh Fraksi-fraksi melalui DIM yang menunjukan diangkatnya beberapa masalah mendasar yang menyangkut bidang pertahanan, mengingat bobot permasalahan yang diajukan dalam pembahasan RUU ini baik yang berupa pertanyaan, pemikiran, saran, ':>ahkan banyak juga yang mempersoalkan kembali dasar-dasar konseptual, maka daiam pembahasan RUU ini bahwa mutlak diperlukan ketelitian dan kecermaan kita bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat, dari DIM yang diajukan oleh Fraksi-fraksi secara umum kami menyimpL.Ikan ada dela;Jan permasalahan mendasar yang harus kita bahas, yang peitarna tentang Judul RUU, terdapat usulan perubahan-perubahan agar diubah menjadi RULI tentang Pokokpokok Pertahanan Negara, ada juga yang mengusulkan menjadi RIJU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, ada juga yang mengusulkan RUU Pertahanan dan Keamanan Nasional dan RUU tentang Pertahanan Nasional.

Yang kedua tentang pengertian ancaman, banyak yang mempertanyakan pengertian ancaman konvensional, ancaman non-konvensional, ancaman bersenjata, dan ancaman tidak bersenjata, jika dihadapkan pada ancaman militer dan ancaman non-militer.

Yang ketiga tentang pertanggungjawaban Panglima dan prosedu;pengangkatan Kepala Staf Angkatan dalam kaitanya dengan peran DPR.

Yang keempat tentang perlu atau tidaknya ketentuan mengenai TNJ dicantumkan didalam RUU Pertahanan Negara ini.

Yang kelima tentang perlu atau tidaknya pengaturan mengenai keadaa11 bahaya dalam RUU tentang Pertahanan Negara.

Yang keenam tentang istilah Dewan Keamanan Negara dan keanggotaanya didalam RUU tentang Pertahanan Negara.

ARSIP DPR RI

22

Yang ketujuh tentang kejelasan pengaturan mengenai operasi militer selain perang dan yang kedelapan tentang perlu atau tidaknya pengeturan mengenai pengawasan oleh DPR dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersbut Pemerintah sangat memperhatikan dan menghargai semua pertanyaan pemikiran dan saran-saran yang telah diajukan karena hal itu dianggap sangat bermanfaat sebagai bahan pembahasan RUU tentang Pertahanan Negara ini, untuk itu sangat diharapkan bahwa segala permasalahan dapat dibicarakan dan diselesa1kan melalu~ cara-cara yang demokratis, saling mengisi dan saling menghargai sehingga dapat ditemukan kesamaan persepsi terhadap masalah-masalah yang dibahas, dengan demikian diharapkan produk legislatif yang dihasilkan akan benar-benar sesuai dengan aspirasi yang berkembang didalam masyarakat sehingga UU ini berguna bagi kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Selanjutnya dari catatan-catatan tadi, saya ingin memberikan beberapa catatan kaki karena ini akan berpengaruh, apakah kita besok masih melanjutkan pada format yang telah disepakati apa tidak, dari Fraksi Golkar, itu mempertanyakan kemungkinan, agar kita bisa berbicara dulu mengenai nama ini RUU Pertahanan dan Keamanan atau RUU Pertahanan saja, pertanyaanya apakah ini sude.h mengacu kepada UUD'45 yang sudah diamandemen, kami katakan, kami sudah mengacu ke UUD tersebut Pasal 30 tetapi juga sekaligus mengacu ke~.>ada Tap MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, persoalanya adalah ditingkat karni ketika berdiskusi d~lu memang ada pemikiran bahwa sesungguhnya pertahanan dan keamanan itu tidak bisa dipisah, itu harus menjadi satu UU, tetapi ketika kita melihat Tap MPR, tugas keamanan dan tugas pertahanan itu dipisahkan sehingga rancangan yang sudah kami buat itu kemudian dirubah lagi sampai berkali-kali, bahkan dalam beberapa pembicaraan dalam forum akademik itu ada persoalan, kenapa sekarang ini ada Tap MPR yang membedakan tugas, nah itu diskusi panjang tentang itu sehingga pad6. akhirnya kita tidak akan masuk kekavling yang telah ditetapkan oleh Tap Nomor VI dan VII, okelah urusan keamanan menurut Tap itu adalah urusan polis1, urusan pertahanan adalah urusan ·oephankam dan Mabes TN I, tetapi ·~eta~ saja masalah itu akan timbul lagi karena itu terkait dengan beberapa persoalan terutama menyangkut persoalan-persoalan yang tadi disebut sebagai gray area, masalah-masalah abu-abu tadi yang banyak ditanyakan, sebenarnya didalam diskusi-diskusi kami, kami semu!a sudah berfikir tentang RUU Pertahanan dan Keamanan yang kemudian sebagai semacam UU pokok atau induk, ini akan melahirkan lagrsebuah gambar pohon UU Hankam, itu yang nanti akan melahirkan paling tidak 12 UU lagi, sehingga nanti ::Jkan terkait, misalnya disini ada UU TNI dan Prajurit, ada UU Keadaan Bahaya, UU Peradilan Militer, UU Ratifikasi, Konvensi lnternasional, UU lntelejen dan sebagainya, belum lagi nanti polri-nya, itu akan punya beberapa UU, tetapi sekali lagi kami kembali pada Tap MPR bahwa sudah membedakan itu, bukanya kami tidak mengerti secara akademis tetapi akan bisa menimbulkan secara pengkaplingan tugas akan menimbulkan masalah, oleh sebab itu kami serahkan saja kepada forum ini, apakah kita akan mengangkat ini menjadi sebuah UU Pertahanan dan Ke'3manan sehingga bisa rombak lagi sebentar atau memasukan beberapa Tap baru yang berkaitan dengan keamanan dan mensinkronkan, lalu dibawah itu akan ada ULJ TNJ yang sejajar dengan UU Polri, itu terserah nanti kita bicarakan pada hari ini, sernula kami hanya berfikir bahwa Tap MPR Nomor VI dan VII itu memang telah menimbulkan implikasi akademis bagi kami, misalnya tentang J:emikiran hubungan antara Panglima TNJ, l\llanhan, Kapolri, dan Presiden, itu dulu sebelum ada Tap MPR Nomor VI dan VII, itu sudah ada pemikiran di Dephan dan di Mabes, untuk mengikuti pola dinegara-negara yang demokratis dimana Panglima itu sebenarnya adalah tidak langsung dibawah Presiden tapi dibawah Menhan, tapi begitu keluar Tap itu, semua draft yang semula ada itu lalu dibongkar lagi, karena ini tuntutan dari Tap MPR, kita tidak lagi mempersoalkan baik jeleknya karena itu sangat relatif, ya sudah sekarang balik saja ke bunyi Tap itu, pemikiran seperti ini lama didiskusikan tetapi setelah

ARSIP DPR RI

23

dibolak-balik dicari cara bagaimanapun ya tidak bisa, Tap MPR-nya sudah berbicara begitu, terkait dengan ini maka kalau boleh saya punya pendapat dan boleh ditolak pendapat saya, saya sebenarnya tidak sreg dengan pandangan sebagian tadi yang mengatakan Polisi, TNI dan juga Polri itu bisa lepas dari kepentingan politil<: menurut saya Polri TNI itu adalah dibawah Politik eksekutif tentu politik pertahanan dan Keamanan bukan bukan politik kekuasaan inikan kita ini sekarang rancuh karena situasi politiknya seperti, ini tapi untuk masa depan manakala ceks and balances antara lembaga-lembaga itu normal tidak ada suatu negarapun yang mE~mbiarkan polisi TNI itu diluar eksekutif karena apa karena komando tentang politik pertahanan politik keamanan harus ada di eksekutif tindakan cepat yang perlu kita persoalkan sekarang kalau misalnya ternyata Presiden tarolah seperti sekarang ini mempolitisasi TNI mempolitisasi Polri itu bagaimana sebenarnya kita mernbuat agar DPR itu bisa melakukan antisipasi membuat aturan-aturan atau Pasal-paEal dan itu tidctk terjadi bukan lalu memandirikan yang seperti yang sekarang banyak dermokan dan itu lepas dari eksekutif polri lepas dari itu tidak, itu harus dibawah eksekutif sebab kalau sudah menyangkut politik pertahanan politik keamanan kalau diganggu keputusankeputusan Presiden itu, bukan politik kekuasaan seperti sekaran~J maaf seperti Orde Baru tapi politik keamanan tindakan-tindakan cepat lalu diganggu dengan hal-l1al. enggak bisa, enggak bisa dan sebagainya itu sebagai negara kita terancarn ini menurut saya tetapi terserah ini wacana yang bisa kita kembangkan yang kalau ~aya pikirkan itu kedepan kita akan membuat ceks and balances dimana fungsi eksekutif ya eksekutif disitu ada tentaranya ada polisinya, sekarang sekali lagi saya melihat rancuh karena mungkin melihat Presiden mempolitisasi k;1ta jange.n berpikir sekarang, sekarang inikan tidak lama saya kira tahun 2004 kalau beruncung tahun 2004 misalnya, tapi kita berpikir sesudah itu dimana ketatcl negaraan itu sudah mantap kalau hanya kasus sekarang kita membiarka sesuatu yang sebenarnya tidak benar dalam struktur ketatanegaraan itu saya kira akan merugika:1 kitakemasa depan jangan-jangan besok Pak Permadi jadi Presiden lalu TNI-nya diperintahkan tidak mau itu paranormal katanya inkonstitusional siapa yang bisa menilai l<onstitusional, inkonstitusional jangan TNI jangan Polri atas perintah itu DPR yang menilai buat insrumen agar penilaian itu cepat dan bisa ditaati saya kira begitu terirna kasih, kepada Pimpinan Pansus saya ingin informasikan kalau bisa pak hari rabu c'an kamis Menkopolsoskam akan mengajak Panglima Menhan da.1 Kapori untuk kunj•JJgaf1 kerja ke NTI untuk satu hal penting itu masalah pengungsi pak Timor Timur yang Agustus harus selesai sebelum Pemilu saya serahkan saja kepada DPR kalau memang Pansus ini menganggap Menhan, Kapolri dan Panglima tidak harus hadir dan memang bisa kalau hadir dianggap tidak terlalu penting saya kira saya akan hadir disini tapi kalau memang menganggap penting saya akan hadir bersama Menkopolsoskam pada hari rabu dan kamis di NTI untu!< kemudian pada hari berikutnya senin dan selasa saya kira bisa mulai pagi sampai sore dan beri~utnya normal lagi tapi terserah pak ini hanya sampaikan informasi karena ini juga untuk kepentingan negara kita, bagi saya sama disini kepentingan negara disana kepentingan negara. Assalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA RAPAT : T erima kasih Pak Men han saya kira yang terakhir yang disampaikan kita akan

bahas kemudian pak sesudah jawaban pemerintah seles'ai, mungkin ada tambahan dari Panglima TNI menyangkut UU Pertahanan.

ARSIP DPR RI

PEMERINTAH (PANGLIMA TNI): Terima kasih Pimpinan Pansus. Assalamu'alaikum Wr. Wb.

24

Para bapak, ibu sekalian saya akan menambahkan beberapa hal berkaitan apa yang disampaikan sebagai pendapat pemerintah terhadap pengantar musyawarah Fraksi-fraksi, pertama-tama saya atas nama jajaran TNI menyampaikan aspresiasi yang tinggi kepada fraksi-fraksi dalam Pansus yang telah menyampaikan pengantar musyawarah dan saya kira apa yang disamaikan menjadi bahan dan masukan kita semuanya bersama-sama dengan Pansus untuk merumuskan RUU khususnya masa/ah Pertahanan ini dan saya berpendapat bahwa untuk pembahasan lanjut dari subtansi RUU yang ada barang kali perlu menyepakati beberapa hal agar pembahasan kedepan nanti ini fokus kepada kesepakatan, saya melihat ada beberapahal yang tadi disampaikan didalam pengantar musyawarah Fraksi-fraksi yang sebagian sudah disebutkan o/eh Pak Mahpud, saya mencatat 3 hal yang barangkali kita sepakati.

Pertama menyangkut masalah judul, saya kira banyak usulan-usulan dari Fraksi- fraksi tentang judul ini tapi ada dua pokok yang berkaitan dengan judul:

1. Ada yang menghendaki judul ini memuat tentang upaya pertahanan dan keamanan, apakah istilahnya itu pertahanan keamanan, pertahanan dan kemanan dan sebagainya.

2. Menghedaki pertahanan berdiri sendiri apakah istilahnya Haneg apakah itu istilahnya Hanas tapi yang jelas ada dua.

Nah oleh karena itu perlu disepakati dulu bersama kita perangkat kedepan ini akan membahas RUU ini dalam konteks khusus pembahasan ma$alah pertahanan sebagai implomentasi dari salah satu fungsi pemerintahan yaitu yang menyangkut. fungsi pertahanan apa akan membahas dua masalah perahanan atua kearnanan kembali disini memang harus disepakati banyak argumentasi yang kemudian samasama bisa memiliki penalaran, tetapi draft yang sekarang berada dihadapan para bapak sekalian tentang RUU ini memang dipersiapkan untuk penjabaran implomentasi fungsi pemerintah tentang fungsi pertahanan sehingga tidaK menangani masalah-masalah keamanan, artinya ini memang dirumuskan terpisah dari rumusan masalah fungsi keamanan ini yang pertama barangkali perlu disepaka1i memang.

Kemudian yang kedua, saya juga menanggap adanya pernikiran-pemikiran bahwa pada hakikatnya pertahanan dan keamanan mekipun ini terpisah punya keterkaitan dan keterkaitan ini dengan sendirinya harus mengacu kepada suatu filosofi atau sistem bicara masalah ini barangkali kita melihat masala.h besarnya mungkin kita melihat masalah-masalah kepentingan terus kita melihat masalah kepentingan Nasional ada kepentingan keamanan Nasional sehingga dari hal-hal yang menyangkut mengenai masalah menjamin kepentingan nasional rang kali pernah ternan-ternan menyebut sebagai sistem belding yaitu bagarnana kita melihat suatu kepentingan keamanan nasional sebagai sesuatu yang haus dilihat sebagai hal yang filosofis, bicara masalah kepentingan nasional kita akan melihat jabaranjabaran kebawahnya, jabaran-jabaran kebawah ini yang kemudia.n salah satunya nanti tertuangkan dalam RUU yang mungkin dirumuskan oleh telman-teman di Polri, bicara masalah kepentingan keamanan nasional ini kita bisa melihat adanya apa yang disebut public security, ketertiban umum, penegaJ\an hukum, pelayanan masyarakat, kepastian hukum dan sebagainya.

Yang ketiga kita bisa melihat adanya internal security keamanan dalam negeri tapi kita juga bisa melihat adanyanya eksternal eveent masalah pertahanan yang kesemuanya ini merupakan bisnis dari keamanan nasionalnya itu sendiri sehingga kalau kita melihat tadi disebutkan oleh para bapak sekalian di Fraksi-fraksi itu apakah dibutuhkan Undang-undang payung yang bisa melandasi rumusan masalah UU yang menyangkut pengautran pertahanan UU yang menyangkut masa:ah kemanan dan sebagainya, barang kali memang iya ada kepentingan itu tetapi memang harus

ARSIP DPR RI

25

dirumuskan dalam Undang-undang tersendiri atau tidak saya kembalikan kepada forum ini untuk didiskusikan tetapi yang jelas bahwa memang ada keterhubung~n keterkaitan antara masalah-masalah pertahanan dan ··masalah-masalah keamanan dan biasanya keterkaitan ini didalam Undang-undang ada pengaturan-pengaturan yang menata mengenai mekanisme dan prosedur mengenai hubungan keterkaitan ini oleh karena itu juga kalau toh memang akan dirumuskan materi-materi yang terkait itu juga barangkali juga perlu dirumuskan bagaimanan hubungan penyelenggaraan pertahanan dan penyelenggaraan kemanan ini dapat dijawab dalam mekanisme dan prosedur yang diatur dalan Undang-undang ini, ini yang nantinya yang diharapkan menjawab apa yang diistilahkan sebagai Grey area TAP 7' MPR memberikan penugasan kepada TNI untuk memberikn bantuan kepada Polri dalam rangka penaganan kemanan atas permintaan rumusannya cuma begitu kapan diminta kemudian dalam situasi apa kriteria bagaimana bagaimana merumusKannya kan enggak diharapkan juga disini barang kali UU menjawab itu sehingga yang namanya grey area bisa ditutup dengan rumusan-rumusan yang lebih jelas mungkin ini pak.

Yang keempat, masalah ancaman tadi juga dikembangkan, saya .'<ira barangkali kita perlu juga merumuskan secara jalas pengertian-pengertian yang akan digunakan disini yang mungkin kami sampaikan adalah bahwa UU ini diatur lebih bersifat kepada bagaimana menata tataran kewenangan dan kewenangan untuk mengatur dari institusional didalam rangka penyelenggaraan upaya perthanan itu sendiri, kalau disini dikatakan tadi ada otoritas-otoritas pertahanan itu alat Presiden atau Menteri Pertahanan ada Panglima saya kira diatur disitu jugabagaimana kemudian pengaturan institusi fungsional didalam memberikan kontribusi dalam upaya pertahanan mungkin diatur disitu tapi yang jelas bahwa UU ini dirumuskan dan harus relief sepanjang masa dalam artinya tidak terpengaruh oleh ancamar: apapun yang dihadapi secara dinamis setiap saat, sehingga ancaman a.papun yang dihadapi bangsa dan negara, UU ini harus relief sehingga kita tidak terjebak k.epada merumuskan ancaman-ancaman yang kemudian membatasi validitas dari RUU ini kalau kita terjebak disitu disaat tertentu ada ancaman yang tidak terumuskan dalam undang-undang, undang-undang ini menjadi tidak falen oleh karena itu saya menyarankan perumusan masalah ancaman ini lebih dirumuskan secara umum tetapi yang lebih penting dirumuskan justru kepentingan-kepentingan jadi melihatlihat apa yang tadi disampaikan sebagai satu stradifikasi penyelenggaraan fungst itu barang kali kita lebih kena untuk merumuskan masalah kepentingan dari pe.da masalah ancaman jadi bagaimana kita merumuskan kepentingan nasional bagaimana merumuskan kepentingan keamanan nasional dan bagaimana merumuskan kepentingan pertahanan sehingga apa yang dirumuskan disini upaya pertahanan ini jawabannya adalah bahwa upaya pertahanan dilakukan dalam rangka menjamin kepentingan pertahanan apapun ancamannya karena RUU ini UU ini sendiri mengatur pada ketataran kewenangan dan tidak mengatur kepada strategi maupun operasional dilapangan, oleh karena itu mingkin perumusan itu menjadi lebih pas dari pada kita merumuskan ancaman-ancaman kemudian membelenggu UU itu sendiri pada suatu kondisi ancaman tertentu dan apabila ancaman berbeda ataupun dinamis UU menjadi tidak falen, empat hal yang ini kami catat barang kali ini menjadi bahan pemerintah maupun Pansus tapi yang jelas untuk pambahasan kedepan harus ada kesepakatan bersama sehingga pembahasan fokus kepada kesepakatan itu sendiri, terima kasih


KETUA RAPAT : Terima kasih Saudara Panglima, dan selanjutnya kami persilahkan Menteri

Kehakiman untuk memberikan tanggapan terhadap materi-materi Rancangan Undang-undang Kepolisian yang dipersoalkan tadi.

ARSIP DPR RI

26

PEMERINTAH (MENKEH DAN HAM ) : Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Panltia

khusus ini yang terhormat. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saya tidak ingin menambah panjang pembicaraan ini saya hanya ingin

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para fraksi didalam Pansus ini yang telah menyampaikan pengantar untuk musyawarah didalam pembicaraan-pembicaraan Pansus yang berikutnya ini akan melancarkan pembahasan kita dan penyempurnaan dari Rancangan Undang-undang Kepolisian Negara atau Polri yang saya harapkan dalam tingkat pembahasan dan penyempurnaan seluruh fraksi dalam DPR ini bersama-sama dengan pemerintah akan bisa bersama-sama membicarakan semua apayang tidi telah dikemukakan did a lam pengantar masing-masing. saya catat bahwa mernang banyak yang perlu diklarifikasikan dalam hubungan dengan UU terdahulu misalnya tadi s~3mua ditanyakan dan itu kami catat semua dan ada tambahan-tambahan rnasalah dan yang penting juga ada yang mempersoalkan .. pendekatan dasar soal konsistensinyadengan kostitusi dan TAP MPR namun saya kira tidak akan bertanggung jawab apabila saya menjawab satu persatu sekarang dan lebil1 baik kita lakukan itu didalam pembahasan-pembahasan berikutnya jadi saya tidak akan masuk dalam materi persolan-persoalan yang bapak-bapak yang terhormat :~ang telah menyampaikannya tadi namun kalau dibolehkan maka pada sidang-s;de:mg berikutnya dari pemerintah mempunyai kesediaan untuk menilai kembali atau merivew kembali semua yang belakangan dikenali sebagai masalah-masalah yarg mengganjal dan kalau perlu ditinjau ulang kembali pendekatan yang kita pakat tidi dikatakan masalah soal pertahanan soal keamanan lalu ada kesimpang siuran masalah kesimpang siuran istilah dan sebagainya yang kesemuanya akan kita bahas perlahan-lahan walaupun ternan-ternan dari Kepolisian Republik Indonesia suilgguh mengharapkan ini dilakukan secepat mungkin kalau masa persidangan ini sebab telah lama kita ketahui bersama dan telah kita setujui diam-diam bahwa undangundang yang ada misalnya UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nornor 2 Tahun 1988, UU Nomor 31 Tahun 1997 mengenai peradilan militer UU Nomor 28 Tahun 1997 mengenai Polri semua UU itu sebetulnya pada hakekatn:ta dalan operasional sekarang ini sudah tidak mendasari lagi adanya polisi seperti yang kita rasakan sekarang ini, ini hanya bisa diterima berkat konsensus diam-diam yang kita punyai bersama antara pemerintah dan DPR namun ini tidak boleh ini berlangsung 'terlalu lama dan karena itulah saya atas nama pemerintah berterimakasih sekali lagi bahwa DPR telah membentuk Panitia khusus ini dan mengusahakan agar sebelum tanggal 19 Juli semuanya sudah bisa diselesaikan didalam bentuk RUU yang disepal<ati bersama, sekian terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAP AT : Terima kasih Sauadara Menkeh, dari kepolisian ada sesuatu yang 1ngin

ditambahkan.

PEMERINTAH (SEKJEN POLRI): Assalamu'alaikum Wr. Wb. Terima kasih Pimpinan dan seluruh peserta yang kami hormati, dua hal saja

yang ingin kami sampaikan catatan, yaitu: Pertama mengenai istilah tentang UU Kepolisian Negara Rl, RUU yang

sekarang ini tentang Kepolisian Negara Rl menurut pendapat kami, pada dasarnya adalah UU tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian di Indonesia, jadi bukan UU tentang lnstitusi Polri, lingkup UU Kepolisian yang tengah kita bahas ini mengacu kepada UUD' 45 Pasal 30 ayat (4) yaitu lingkup keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarai<at sertz. penegakan hukum, termasuk dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian menurut Tap

. ... :

ARSIP DPR RI

27

MPR Nomor VI Tahun 2000 dirumuskan sebagai memelihara keamanan, dengan demikian cakupan UU Kepolisian secara substantif memuat berbagai aspek pemeliharaan keamanana yang dalam kenyataanya ada juga yang diatur dalam berbagai UU dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai teknis bidang pemerintahan yang lebih dikenal secara kelembagaan sebagai kepolisiar~ khusus dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS sehingga kami berpendapat tidak relevan apabila disebut sebagai UU keamanan negara UU keamanan negara kami berpendapat tidak perlu diadakan sendiri karena keamanan negara itu sendiri substansinya sudah dibagi habis dalam UU Kepolisian Negara dan pada perundangundangan lainnya jadi keamanan itu ada yang jatuh dalam lingkup tugas Polri ada yang jatuh pula kelingkup fungsi-fungsi pemerintahan lain yang penegakannya dilakukan oleh alat-alat kepolisian khusus dalam koordinasi Polri, itu yang pertama.

Kemudian terakhir yang kedua, mengenai keterkaitan antara pertahanan dan keamanan kami mengacu kepada Pasal 2 TAP MPR Nomor 6 Tahun 200 Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan·pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Polri harus bekerja sama cian saling membantu dari rumusan ini berarti ada kegiatan keamanan yang tidak terkait dengan kegiatan pertahanan tetapi ada juga kegiatan keamanan yang mernang terkait dengan kegiatan pertahanan demikian juga sebaliknya ada kegiatan-kegiatan pertahanan yang tidak terkait kegiatan-kegiatan keamanan juga ada kegiatan pertahanan yang ada kaitannya dengan keamanan hal ini terlihat tentu saja dengan seperti TN! memberi bantuan kemampuan dan kekuatan yang diperlukan Polri untuk melaksanakan tugas kepolisian tentu ini adalah dalam rangka tertib sipil jadi UU yang sekarang telah kita bahas ini sebenarnya adalah menyangkut kepada kegiatan kemanan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pertahanan mungkinperlu r:anti ada keterkaitannya dengan kegiatan pertahanan kita lihat juga dalam darurat sipil dan darurat militer meminjam istilah yang ada kerja sama dan saling memba:-~tL' itu sesuai dengan ketentuan UU yang ada.

Demikian juga dalam keadaan perang, kekuatan.dan .kemampuan Polri tentu saja dimobilisasi sesuai ketentuan UU. Barangkali dua hal ini yang kami l'lgm sampaikan sebagai tambahan dari bp. Menteri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT : Terima kasih sdr. dari pihak Kepolisian. Bapak dan lbu anggota Pansus l<ita

sudah mendengarkan jawaban atas pengantar musyawarah dari pihak pernerintah. dari segi formalisme saya kira sudah selesai masalah ini, tetapi dari segi harapan kita masing-masing tentu juga sangat subyektif bergantung titik pandang kita. Karena itu meringankan pekerjaan kita saya ingin mencoba membagi dua apa yang disampaikan kawan-kawan tadi itu. ada hal yang bersifat independen internal RUU, ada yang bersifat interdependensi berkaitan antar dua UU ini. Yang bersifat internal yang barangkali dirasa belum terjawab dengan baik kita bisa selesaikan secara baikbaik pada saat kita membahas RUU itu. Sedangkan yang saling terkait antar kedua UU ini ada dua pilihan, kita perdalam sekarang mumpung wakil pemerintah yang membidangi tugas kedua UU ini ada disini atau kita serahkan kewenangan pada saat kita membahas RUU Pertahanan Negara dengan konsekwensi konsepsi-konsepsi keamanan yang dirumuskan disitu harus menjadi rujukan pada saat kita membahas UU Kepolisian, mana yang kita pilih kita selesaikan secara mendalam sekarang atau kita beri mandat pada saat kita membahas UU Pertahanart dimana konsepsikonsepsi keamanan yang masuk disitu harus menajdi rujukan pada saat kita membahas UU Kepolisian, kami mohon tanggapan.

ARSIP DPR RI

I

. i ' I

28

FPDIP (PERMADI, SH) : Pimpinan dan pihak Pemerintah saya ikut sangat-sangat intens didalam

pembahsan TAP MPR VI dan VII. Titik tlak kita pada waktu itu didalam memisahkc1n TNI dan Polri bukanlah memisahkan fungsinya, satu sebagai alat pertahanan satu sebagai alat keamanan tetapi semata-mata adalah prinsip bahwa Polri bukan bagian Angkatan Bersenjata, jadi ini mohon dihayati. Bahwa pemisahan pada waktu itu bukan berdasarkan bahwa berdasarkan fungsi pertahanan dan :<eamanan meiainkan bahwa Polisi prinsip bukan bagian Angkatan Bersenjata, karena itulah pengaturan tentang TNI dan Polri hanya ada didalam satu TAP. Dengan titik tolak bahwa tujuan negara kita antara lain untuk melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bang~;a. lni menunjukan bahwa fungsi pertahanan dan keamanan tidak bisa dipisahkan, cleh karena itulah maka didalam hal-hal tertentu, dimana ancaman tentang pertahanan dapat dipisahkan secara nyata maka TNI lah yang berperan didalam hal ini. Sementara sesuai dengan UU yang sudah ada maka peran Polri adalah untuk Kamtibmas, penegak hukum dlsb. itu terlihat dari TAP nya. Oleh karena ·itulah maka ini hanya diatur dalam satu TAP dan baik mengenai tentang peran TNI maupun tentang peran Polri, dua-duanya ada peran bantuan. Disinilah sebenarnya bahwa inti dari pada pemisahan TN!, Polri itu bukan pada fungsi pertahanan dan fungsi keamanan sendiri-sendiri melainkan prinsip bahwa Polri buka·n bagian Angkatan Bersenjata. lni mohon dihayati supaya didalam pembahasan selanjutnya, maka UU ini bisa dinamakan UU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dan kemudian bisa ada UU seperti yang telah dirancang semula. UU tentang TNI, tentang Polri, tentang Mobilisasi Rakyat, tentang Ratih dlsb. menganai harapan bahwa Polri menginginkan, tadi sdr. Menteri Kehakiman dan HAM menging!nkan kedua UU ini bisa diselesaikan sebelum 19 Juli, kalau kita memang nekat bekerja keras, itu bisa tetapi dengan pemahaman bahwa UU tentang Kepolisian Negara ini sepe1ti yanG dikonsepkan dalam TAP MPR. Artinya memang dibidang keamanan yang maaf saya katakan terbatas yaitu Kamtibmas, penegakan hukum, memelihara keamanan dlsb. Sementara ancaman terhadap pertahanan dan keamanan secara luas, melindungi segenap tanah tumpah darah dan bangsa dan negara itu menjadi kewajiban selurull bangsa. Oleh karena itu sebenarnya saya sudah memberikan kore~si terhadap PAH I terus menerus tetapi belum terperhatikan yaitu dalam UU No. 20/1982 jo. No. 1/1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Negara, itu rakyat menjadi komponen dasar, sementara didalam amandemen UUD 1945 rakyat menjadi komponen pendukung. Kalau kita memang menggunakan sistim pertahanan keamanan rakyat semesta komponen dasarnya adalah rakyat, bukan TNI atau Polri dan disinilah maka sekali lagi menghimbau kepada PAH I untuk meninjau kembali pengertian rakyat sebagai komponen pendukuing didalam sistim Hankamrata. Dalam sishankamrata rakyat adalah komponen dasarnya, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, jadi pak. Permadi tadi menyampa'ikan ·keterangan tamba~1an,

memang ada hal-hal yang sating berkait disini khususnya aliran pemikiran dari pasal 30 TAP MPR ke UU. Silahkan pak.

FPDIP (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH) : Assalamualaikum. Sdr. Ketua, Sdr. para Menteri, Panglima TNI dan Kapolri, didalam

pembahasan dilingkungan Fraksi POl Perjuangan waktu penyusunan DIM in~ memang kita, kalau ini kita bahas secara luas, memang ini butuh waktu yang lebih panjang lagi. Hingga pada akhirnya Fraksi POl Perjunagan pada waktu itu mengkhususkan pembahasan RUU ini dalam RUU Pertahanan dan RUU Kepolisian Negara. Kenapa ini luas sekali, kalau kita kaji masalah keamanan ini sekarang ini tersebar banyak sekali diperundang-undangan, kalau kita sebut satu-satu rnisalnya dalam KUHP disitu ada masalah penganiayaan sampai pemberontal<an disana juga

ARSIP DPR RI

29

ada, disitu ada pencurian ring an sampai makar dsb. Jadi. di KUHP itu diatur banyak sekali masalah keamanan. Diluar KUHP kita juga melihat KUHAP, kita melihat UU Dalam Keadaan Bahaya, UU Kepolisian, UU Lingkungan Hidup, UU Kepabeanan, UU Keimigrasian, UU Perpajakan, didalam semua UU itu disitu diatur masalahmasalah keamanan dibidangnya masing-masing. Jadi kalau kita bicara UU payur,g dibidang pertahanan dan keamanan ini, ini betul-betul kita membutuhkan suatu waktu yang panjang dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana luasnya lingkup dari pada UU yang akan kita susun ini, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, kalau kami boleh mengambil kesimpulan rekan kami dari PDIP

mengusulkan kalaupun ada hal-hal yang bersilapat berkaitan satu sama lain bialah kita bahas itu di UU Pertahanan Negara dengan konsekwensi kalau ada masalahmasalah keamanan disitu masuk berarti itulah yang akan menjadi rujukan kita. Ada Fraksi lain yang .. silahkan pak. Agun. ·

FPG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : T erima kasih pimpinan. Dari Fraksi Partai Golkar seperti apa yang sudah disarnpaikan tadi dalam

pengantar musyawarahnya dan nampak sekali dari apa yang dijelaskan atau dijawab dari pemerintah ternyata asumsi dan dugaan Fraksi kami benar. Artinya bahwa kedua RUU ini belum dipersiapkan, belum katakanlah dirumuskan seca.ra matang dan secara terkoordinasi dengan baik. Hal ini masih nampak dari adanya kesediaankesediaan maupun kehendak-kehendak dari pemerintah yang nampaknya juga masih memberikan celah, memberikan peluang-peluang untuk perubahanperubahan, baik yang sifatnya judul maupun terhadap substansi. Oleh karena itu sebelum kami mengatakan oleh karena itu disisi lain juga kami melihat dari penjelasan dari pihak TNI juga masih melihat nampaknya ada beberapa hal secara significan menyangkut masalah fungsi-fungsi pertahanan ini yang juga erat katakanlah dan sependapat dengan apa yang digagas dari pemikiran dari Partai Golkar. Namun disisi lain kami juga bisa memahami dan bisa melihat bahwa untuk RUU Kepolisian nampaknya juga hal yang menyangkut masalah keamanan, inipun dikatakan tadi katakanfah sulit kalau secara substatif kalau UU ini dirubah menjadi UU tentang keamanan negara. Oleh karena itu kami tetap pada titik pemikiran yang sudah disampaikan oleh pengantar musyawarah kami bahwa dalam forum ini kami setuju dengan apa yang diusulkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini sdr. Panglima TNI bahwa pembahasan selanjunya harus berangkat dari kesepakatan kita bersama. Kesepakatan bersama yang kami coba tangkap adalah mencoba mener:1patkan kedua RUU ini pada tataran substansi dan kesetaraan untuk masing-masing UU itu pada penilaian Pansus seperti apa. Apakah memang RUU tentang Pertahanan Negara ini akan disetarakan derajatnya dengan RUU tetang Kepolisian, ini harus menjadi kesepakatan kita bersama. Karena apa kami mengataka'l bahwa RUu tentang Kepolisian itu jauh sifatnya, sudah lebih tehnis lebih operasional sampai sudah bicara tentang usia anggota Polri. Kalau ini disetarakan dengan UU tentang Pertahanan Negara, sementara UU tentang Pertahanan Negara tidak bicara soal itu. itulah yang kami pertanyakan, apakah juga harus selalu berjalan sementara ada UU No. 28/1997 dimana prajurit ABRI terdiri dari TNI dan Polri, ini sebagai sebuah tehnis yang mungkin bp. Menteri belum detail, belum memahami sebegitu jauh seperti itu, terutama Menteri Kehakiman dan HAM dan saya setuju dengan bp. yang mengatakan bahwa bp belum bisa masuk untuk menjawab terhadap usul-usul dalam pembahasan-pembahasan dala forum ini. dan bp. meminta untuk bisa menjawab dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Oleh karena it•J bp. Pimpinan tanpa kami ingin mengoreksi, kami menguuslkan agar kiranya jawabanjawaban dari pihak pemerintah ini, menu rut pandangan Fraksi .kami, kami belum bisa terjawab secara keseluruhan. Oleh karena itu kami mengusulkan ada dua hal,

ARSIP DPR RI

30

apakah memang perlu yang pertama itu pihak pemerintah untuk memberikan jawaban yang memang yang memang terfokus jadi satu jawaban itu atas nama pemerintah, artinya Menkeh, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf selesaikan dulu terhadap jawaban-jawaban seluruh Fraksi ini sama dan tempatkanlah frame tentang pertahanan dan keamanan ini sep€rti yang digagas. Seperti yang dikatakan oleh Menhan, misalkan ada payung seperti ini, ada 12 RUU yang dibutuhkan, silahkan itu tawarkan kepada DPR, tetapi itu menjadi siknr pemerintah yang sama yang solid. Kami menghendaki pemerintahan yang solid, karena pemerintahan hari ini tidak terlalu solid, itu yang pertama. Dan kalau mernang pihak pemerintah itu sudah selesai, baru kita bertemu Jagi dalam forum apa, dalam forum seperti ini bersama-sama dengan Pansus. Atau biar Iebih fokus saya setuju kalau pemerintah sudah clear, ketemu dengan pimpinan Pansus dengan perwakilan masing-masing Fraksi, baru kita petakan persoalan pertahanan clan keamanan ini. baru kalau kita tahu seperti itu, saya berkeyakinan akan dengan mudah menyelesaikan UU ini. jangankan tgl. 19 Juli Jebih cepat dari itupun menurut saya tidak sulit, yang terpenting kc;msep, idee, gagasannya itu selesai. Dengan catatan tentunya seperti yang sering teropinikan di publik bahwa pembahasan UU itu seolah·· olah DPR tidak produktif padahal kenyataannya kan kita sama-sama tahu, pemerintah yang selalu minta izin karena berhalangan-berhalangan seperti hari ini minta hari Rabu dan Kamis diundur. Saya kira demikian pimpinan, tElrima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, ada hal yang lain. Jadi saya kira kalau kita tangkap pembicaraan Fraksi

Fraksi dan Pemerintah, semua sepakat menyelesaikan hal-hal yang strategis lalu masuk yang detail. Cuma masalahnya dimana itu diselesaikan. DiselesaiKo.n sekarang atau kita beri mandat kepada diri kita dan kepada pemerintah yang bertugas dibidang UU Pertahanan Negara, disitulah diselesaikan hal-hal yang bersifat strategis dengan- konsekwensi hal-hal yang terkait dengan Kepolisan dan keamanan mengacu disitu. Karena waktu kita sangat terbatas, kalau saya lihat schedule 7 hari membahas UU Pertahanan, 7 hari membahas UU Kepoisian. Ka!au setiap hari kita pakai sore dan malam, berarti 6 jam, 6 x7, 42 jam untuk masingmasing UU. Sedangkan jumlah DIM yang masuk, saya baru suruh catat, untulc RUU Kepolisian, usul perubahan 549 butir dengan waktu 42 jam. Untulc UU Pe~ahanan, 440 Daftar Invenarisasi masalah yang diusulkan oleh Fraksi dengan waktu pembahasan ditingkat Pansus 42 jam. Jadi masing-masing, setiap jam kita butul1 waktu untuk membahas sekitar, 12 Daftar lnventarisasi Masalah. Sekarang s&.ya kembalikan, kita mau selesaikan disini atau kita mulai besok pada saat kita masul( UU Pertahanan disitulah kita bahas hal-hal yang bersifat interdefendensi satu sama Jain ini. Silahkan pak. Lutfhi.

F. REFORMASI (IR. A.M. LUTFHI): Barangkali kalau Pemerintah duduk satu hari saja antar mere!<a guna

memberikan satu jawaban yang sama lebih mudah buat kita. Tapi kalau dilihat tadi beda-beda jadi agak kalau bisa silahkan Pemerintah mengejak na~u sama Jain, baru datang ke kita.

KETUA RAP AT : ltu maksud kami Pak, kalau diminta dijawab sekarang saya kira tidak mungkin

Beliau-beliau duduk bersama. Tapi kalau besok, malam ini beliau duduk bersama Ialu menyampaikan besok sebelum kita memasuki pembahasan DIM. Kalau itu disepakati berarti besok Menhan hadir dengan dua kapasitas, mewakili Pernerintah untuk membahas UU Pertahanan sekaligus mewakili kolega-kolega lain untul< menjawab masalah-masalah yang interdependen tadi. Ada tanggapan balik dari Pemerintah? pihak kepolisian izin dari Menteri Kehakirna:1 karena mewakili Pemerintah waktu UU Kepolisian adalah Menteri Kehakiman. Cukup?

ARSIP DPR RI

31

PEMERINTAH (MENKEH DAN HAM) : Saya kira tawaran Pimpinan untuk memasukkan masalah l<eamanan di dalam

pembicaraan-pembicaraan dengan Menteri Pertahanan saya kira itu jalan yang paling praktis dan lebih baik itu yang ditempuh. Terima kasih. Mengenai soal yang mempunyai sifat-sifat interdependensi tadi Pimpinan mengusulkan agar itu dibicarakan besok di dalam mernbicarakan RUU menge11ai Pertahanan Negara dimana di dalamnya akan dimuat juga pembicaraanpembicaraan yang ada kaitannya dengan keamanan. Saya kira itu jalan yang paling praktis yang bisa ditempuh saat ini. terima kasih.

KETUA RAPAT : Kami berasumsi ini jawaban resmi dari Pemerintah. Rekan-rekan fraksi lain

setuju? Ya. kalau demikian kita menghemat waktu 10 men it. Ada hal di luar ini?

FPG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS) : Terima kasih Pimpinan. Bp. Menhan yang kami hormati beserta hadirin

sekalian. Saya hanya ingin mengklarifikasi Pak Menhan. Mengklarifikasi, tadi ada satu pernyataanpenting yang saya khawatir pernyataan penting ini nanti tidak masuk dalam jawaban, karena sifatnya tadi hanya pernyataan yang spontan. Tetapi setelah saya renung-renungkan pernyataan itu begitu fundamental apalagi itu disampaikan di hadapan Pansus dan di hadapan wartawan pada sore ini. pernyataan tadi itu adalah yang berkaitan dengan pertanyaan dari fraksi kami tentang apakah RUU Pertahanan ini merujuk kepada BAS XII Pertahanan dan Keamanan Negara yang sudah diamandemen? Lalu kemudian Sdr. Menhan menjawab yaitu sudah. Tetapi sebenarnya dalam benak Pak Menhan beserta hadirin yang ada di pemerintahan itu dikatakan bahwa sebetulnya dalam pikiran kami yang harus kita pikirkan RUU Pertahanan ini sifatnya jauh bukan hanya sampai tahun 2004 seperti disampaikan tadi itu. Oleh karena itu sebaiknya sebetulnya TNI itu dibawah Menteri bukan di bawah Presiden. Kalau di bawah presiden itu adalah merupakan refleksi dari sebuah sistem politik yang otoriter, disampaikan demikian tadi oleh Bp. Menhan tadi, ini saya catat Pak. dalam pandangan saya statement itu agak berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau menurut pandangan saya, ini boleh dijawab sekarang atau barangkali bisa jadi bahan masukan nanti oleh Bp. Menhan mungkin dijawab, kalau pun di bawah menteri, kalau menteri itu berasal dari partai politik itu dia bisa saja juga kemudian menjadi alat kekuasaan juga. oleh karena itu persoalannya sebenarnya adalah bukan di bawah menteri atau di bawah presiden, tetapi apakah TNI itu bisa dikontrol apa tidak oleh DPR. Yang menjadi p1.3rtanyaan pada saat sekarang ini adalah apakah kontrol yang dilakukan oleh DPR selama ini efektif atau tidak terhadap TN I. Kalau efektif menurut pendapat saya tidak persoalan itu dibawah Menhan atau di bawah presiden. Barangkali persoalan itu perlu klarifikasi. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Apa Sdr. Menhan perlu mengklarifikasi atau dijawab itulah yang harus i<ita

atur dalam UU. Saya hanya berasumsi, ucapan itu keluar dari Bapak.

PEMERINTAH (MENHAN) : ltu nanti kita diskusikan di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.

Terima kasih.

KETUA RAP AT : Baik, ada lagi ? kalau tidak ada barang kali saya bisa mengambil kesimpulan

begini. Besok kita mulai dengan UU Pertahanan Negara. Sebelum kita memba!las DIM pihak pemerintah menyampaikan kembali pola pikir, alur pikir sari pasal ~.o TAP

ARSIP DPR RI

•

32

MPR lalu masuk .... itu yang pertama. Yang kedua yang hadir didalam pembahasan UU Pertananan Negara yang mewakili pemerintah adalah Menhan, Panglima TNI, Kepala Staf dan pejabat Kepolisian pada tingkat tertentu yang bisa berkomunikasi apabila ada hal-hal yang harus disinkronkan. Pada saat kita mernbahas UU Kepolisian yang hadir adalah Menkeh, Kapolri dan pejabat pemerintah yang membidangi UU Pertahanan Negara yang pada level tertentu bisa rnengambil kebijakan-kebijakan kalau ada hal-hal yang ingin disinkronkan. Tadi sebelum rapat dimulai ada pertanyaan dari Panglima TNI, saya perlu sampaikan, saya bilang itu urusan kawan-kawan. Apakah perlu setiap hari Menhan didampingi Panglima TNI dan seluruh Kepala Staf atau cukup Menhankam, didampingi oleh salah seorang Kepala Staf yang mewakili Panglima TNI atau bagaimana. Saya kira demikian pal<. pertanyaannya. Sekarang saya kembalikan kepada sdr.-sdr. bagaimana merespon permintaan ini. Pak. Sidharto.

FPDIP (DRS. SJDHARTO DANUSUBROTO, SH) : Sdr. Ketua dan Menteri, pembahasan UU ini takes time ini pak. jadi saya

sangat pessimis kalau bisa selesai dalam 2 bahkan 3 bulan. lni akan selesai dalam 5, 6 bulan saya kira, ini pengalaman dari UU yang lalu begitu. Jadi saya terus terang kalau Kepala Staf ini seminggu sampai beberapa kali terlibat didaiam pembahasan ini, agak wisting ini. saya cendrung kalau cukup Menteri Pertahanan didampingi oleh Pang lima TNI dan Kepala Staf yang terkait saya kira, Jic;lak oleh semuanya, terima kasih.

KETUA RAPAT : Ada yang lain. Maksudnya pak. Sidharto Menteri Pertahanan didampingi

muUak oleh Panglima TNI sedangkan Kepala Staf yang lain kalau ada kaitannya. Jadi yang mutlak adalah Panglima TNI. Ada yang lain, Fraksi-Fraksi lain. Sudah setuju ya, baik. Saya kira karena standing procedure di DPR memang demikian. Kalau rapat kerja Panglima dengan Menteri. Sebenarnya masih ada waktu 5 menit, tetapi saya kira kita tidak korupsi kalau kita tutup lebih awal. UntuK mempersiapkan besok, izinkan kami menutup pertemuan ini dengan ucapan, Alhamdulillahirobbil Alamin, sekali gus dengan ucapan terima kasih atas kehadiran kita semua, sekian. Wassalamualaikum Wr. Wb.

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.55 WIB KETOK PALU 3 X

Jakarta, 25 Juni 2001, An. KETUA RAPAT,

SEKRETARIS RAPAT,

ARSIP DPR RI

I BELUM DIKOREKSI I



RAPAT KE : 11 JENIS RAPAT : RAKER KE-3 TANGGAL : 26 JUNI 2001

SEKRETARIAT PANSUS

ARSIP DPR RI

~ .. zu--..-- --~---

--



Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Dengan Sifat Rapat Ha:ri, tanggal Pukul Tempat

: 2000-2001 : IV : 11 : Rapat Kerja ke-3 : Menteri Pertahanan, Panglima TNI. : Terbuka : Selasa, 26 Juni 2001 : 13.15 s/d 16.05 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 2

Gedung Nusantara II Ketua : Andi Mattalatta, S.H, H.M Sekretaris : Drs. Iskandar N. Basri Acara : Pembahasan DIM Hadir Anggota : 41 dari 67 Anggota

Pemerintah : Departemen Pertahanan beserta jajarannya, Kepala Staf Angkatan yang terkait

FR~KSI PDIPERJUANGAN 1. SUDARSONO

2. AMRI~ HASAN, MA 3. A. TERAS NARANG, SH 4. DRS. SIO.-fARTO DANUSUBROTO, SH 5. FIRMAN JAYA DAELI, SH 6. H. HARYANTO TASLAM 7. K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc 8. RENIYANTI HOEGENG 9. PANDA NABABAN 10. R.K. SEMBI RING MELIALA 1·1. THEO SYAFEI 12. PERMADI, SH

ARSIP DPR RI

13. PATANIARI SIAHAAN 14. PROF. DR. J.E. SAHETAPY, SH. MA 15. WILLIAM M. TUTUHARIMA, SH 16. H. AMIN ARYOSO, SH 17. ALEXANDER LITAAY

13. ORA. SUSANINGTYAS NH KERTOPATI 19. MATT AL AM IN KRAYING, SH 20 V. B. DACOSTA, SH

FRAKSIPARTALGOLKAR 1. P.NDI MATTALATTA, SH., MH 2. DRS. YASRILANANTABAHARUDDIN 3. MUHAMMAD AKIL, BA 4. DRS. DAR\JVIS RIDHA 5. D.JAJA SUBAGJA HUSEIN 6. M. MOHAMMAD S. HIDAYAT 7. FERDIANSYAH, SE., MM. 8. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA 9. DR. HAPPY BCNE ZULKARNAIN, MS

10. DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA 11. ORA. IRIS INDIRA MURTI, MA 12. M. AKIL MOCHTAR, SH 13. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA 14. DRS. SETY A NOVANTO 15. M. IDRUS MARHAM 16 . IR. S.M. TA.PUBOLON

.ERAKSIPPP 1. H.M. THAHIR SAIMIMA, SH 2. H. ACHMAD Kl\RMANI 3. DRS. H. A. CHOZiN CHUMAIDY 4. H. M. SAIFUL R.l\CHMAN, SH 5. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH 6. DRS.H.RUSYDIHAMKA 7. H. SYAFRIANSYAH, BA 8. H. ALIMARWAN HANAN, SH

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA 1. H. MUHYIDDJN SUWONDO, MA 2. K.H. SYARIF USTMAN YAHYA 3. DRS. A. EFFENDY CHOIRIE 4. CHOTIBUL UMAM WIRANU 5. DRS. H. ACHMAD SYATIBI

6. DRS. JR. A. ANSHOR CHOLIL 7. K.H. HANIF MUSLIH, Lc

t· ....

2

ARSIP DPR RI

3

fRAKSI REFORMASI

1. JR. A.M. LUTFHJ

2. PROF. DR. H. MOCH. AS.KJN, SH 3. H. PATRIALJS AKBAR, SH.

4. DRS. ACHMAD ARIEF 5. MASHADI

fRAKSI TNI/POLRI

1. SLAMET SUPRIADI, S.IP., MSc., MM. 2. SYAMSUL MA'ARIF

3. H. SIJPARNO MUANAM, SE 4. DRS. I KETUT ASTAWA 5. FRANS WUWUNG

FRAKSIBULAN BINTANG



FRAKSI Ktg

1. DRS. S. MASSARO'( KAPHAT


FRAKSI PDU

·l. PROF DR. H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WAL Y

.ERAKSIPDKB


PARA UNDANGAN : 1. MENTERIPERTAHANAN ,..,

PANGLIMA TNI I.'..

3. KEPALA STAF TNI AD 4. KEPALA STAF TNI AU 5 . KEPALA STAF TNI·AL.:· ·· 6. SEKJEN POLRI 7. PROF. ABDUL GANI ARSIP DPR RI

1

KETUA RAPAT: (ANDI MATALATTA,SH,.MH):

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, · Saudara Menteri Pertahanan yang mewakili Pemerintah, Saudara Panglima beserta jajarannya, Saudara-saudara anggota Pansus yang kami muliakan.

Menurut catatan dari Sekretariat yang sudah d,itandatangani sudah 38 anggota dan dihadiri oleh seluruh unsur fraksi, kecuali fraksi PDKB yang cuma satu orang pesertapy.g dan minta ijin dan meninggalkan kepercayaan kepada kita, untuk melanjutkan pembahasan ini pembahasan ini menurut ketentuan peraturan tatatertib, keadaan ini sudah memenuihi persyaratan untuk dibukanya rapat, maka ijinkanlah kami dengan membaca Bismilallahirrohmannirohim untuk membuka rapat Pansus ini dan rapat dibuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Hadirin yang kami muliakan sebelum kita menutup. pertemuan kamarin ada sebuah harapan dari Pansus sebelum kita memulai pembahasan DIM, hendakn~·a Pemerintah menyampaikan informasi pemahaman Pemerintah mengenai aliran pola pikir pasal 30 TAP MPR Nomor 67 MPR 2000, lalu pembahasannya dalam bahasa-bahasa yuridis dalam kedua Undang-undang yan~ sedang kita bahas, mungkin kita tidak keberatan beri kesempatan kepada Pemerintah sekitar 5 menit untuk menyampaikan hal itu sebelumnya. Kami persilakan.

PENIERINTAH : ( 1\IIENHAN\ MAHFUD MD)

Assalamu'alaikum Wr, Wb. Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus DPR, Pansus Pertahanan yang

berbahagia, baiklah dalam waktu singkat Pemerintah akan menyampaikan tanggapan tentang apa yang didiskusikan kemarin dan kemudian membawa kita pada diskusi tentang nama RUU ini, apakah RUU Pertahanan Negara atau RUU tentang Pertahanan Keamanan Negara, atau RUU Pertahanan Nasional dan sebagainya yang seluruhnya bersumber dari pemahaman kita atau pemahaman kami tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah ini.

Kalau kita lihat, saya akan melihat pertama mulai dari Undang-undang nornor 20 tahun 1982, yang merupakan pada waktu itu Undang-undang payung yang mencakup masalah Pertahanan dan Keamanan sebagai satu kesatuan, kernudian ini disusul dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1997, tetapi pad a tahun 2000 ada 2 (dus) TAP MPR, yang pertama TAP MPR Nomor VI tahun 2000, itu membuat perbedaan TNt dan POLRI secara institusi memisahkan TNI dan POLRI ke dalam institusi yang berbeda, sedangkan TAP MPR nomor VII tahun 2000, ini sudah membedakan fungsi TNI dan POLRI dalam pelaksanaan tugas, TNI diberi tugas untuk melaksanakan Pertahanan Negara sedangkan POLRI untuk Keamanan Negara.

Jadi sejak tahur 2000, menurut pemahaman kami ada pemisahan fungsi dan in:stitusi sekaligus. Disini RUU Pertahanan ternyata, kita bicara sebagai fungsi yang kemudian didalam Pansus ini di sederajatkan dengan RUU POLRI yang berbicara tentang institusi dan sebenarnya ada dikotomi, dikotomi fungsi antara Pertahanan dan Keamanan paling tidak menurut tafsiran kami terhadap TAP MPR nomor VI dan VII tahun 2000.

Disini fungsi Pertahanan meliputi Pertahanan dan Keamanan dalam negeri sedangkan fungsi keamanan meliputi Keamanan · dalam negeri dan ketertiban masyarakat dimana, kemudian ada dimana disini apa yang disebut daerah abu-abu yaitu Keaman;1n _Q"a.lam_~~r.t, keamanan dalam negeri itu bisa menjadi bagian dari Pertahanan tapi jug'M btsa ri'I'Snjadi bagian dari Keamanan. Kalau kita lihat dari pasal 30 Undang.i.uHdang Dasar 45, bisa ditinjau ini secara historik bahwa sebenarnya Und9ng-undang Dasar 1945, beserta amandemen

SET PANSUS DPH Rl

ARSIP DPR RI

2

terhadap Pasal 30, yang telah dilakukan tahun 2000, ini menurut kami mengandung dua unsur sebenarnya yaitu mengandung unsur Pertahanan dan Keamanan Negara, tetapi kemudian TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000, itu mernisahkan fungsi dan institusi, dengan demikian Pertahanan berkaitan dengan masalah kedaulatan negara, masalah keutuhan wilayah, dan keselamatan oangsa, yang dimana komponen-komponenannya yang. utama adalah TN I, sebagai kombatan, kemudian ada cadangan yaitu dijadikan kombatan tapi melalui proses mobilisasi dan ada komponen pendukung yaitu non kombatan ses..,ai dengan fungsi masing-masing.

Disini dalam pemahaman kami Polisi adalah nonkombatan yang apabila menlaksanakan fungsi ketentaraan harus melalui mobilisasi sesuai dengan konvensi Jenewa dan PP nomor 1 0 tahun 59 tentang Militerisasi Kepolisian. Dengan demikian Polri tidak dapat membantu TNI, kecuali melalui mobilisasi, dari sini dapat disimpulkan, bahwa kami kami judulnya RUU tetap tentang Undang-undang Pertahanan Negara atau Undang-undang Pertahanan Nasional, terserah nant; mana yang mau dipakai sesuai dengan alternatif-alternatif yang sudah masuk dari Dewan, tetapi disini masalah-masalah Keamanan terutama yang menyangkut pada masalah daerah abu-abu atau greey area itu dimasukan kHdalam RUU ini.

Sehingga kita dapat menambah 1 BAB disini misalnya masalah keadaan bahay·a atau apapun namanya yang bisa kita sepakati, jadi pemerintah dengan demikian menyimpulkan bahwa tidak perlu kita mengubah RUU ini menjadi RUU Pertahanan dan Keamanan tetapi tetap menjadi RUU Pertahanan Nasional atau RUU Pertahanan Negara tetapi dengan menambah materi mamasukan daerah atau masalah-masalah yang dianggap sebagai masalah yang abu-abu tadi untuk ditambahkan di RUU dan kita nanti rumuskan bersama. terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih Saudara Menteri, saya kira kita sudah mendengarkan

secara umum pemahaman dan penghayatan Pemerintah · mengenai pol a alur pikir pasal 30, ketetapan MPR dan yang akan dimuarakan didalam kedua Undang-undang ini.

Saya kira imformasi dari pemerintah ini tidak perlu kita dialogkan, nanti kita dialogkan pada saat kita membahas DIM-DIM yang terkait, kita setuju, baik.

(RAPAT SETUJU)

Baik kalau begitu kita lanjutkan, kalau begitu kita langsung membahas Daftar lnventarisasi Masalah dan sebelumnya saya ingin mengimpormasikan kepada kita sekaHan berdasarkan data dari Sekretariat setelah ditabulasi dari DIM-DIM yang diusulkan oleh masing-masing fraksi, khusus untuk Rancangan Undang-l:lndang Pertahanan ini ada 440 Daftar lnventarisasi Masalah. Sedangkan waktu yang tersedia ada 7 hari, masa rapat kalau sehari kita pakai 3 jam dari jam 1 sampai jam 4, berarti hanya 21 jam untuk 440 DIM, kalau tiap hari kita pakai setiap malam, tambah 3 jam berarti 7 X 6, kita punya waktu 42 jam, untuk ditingkat Pansus, apakah kita mau pakai 21 jam, atau kita mau pakai 42 jam, buat karrii bergantung bagaimana kita memanage waktu itu, kita akan rnembicakan nanti, tapi barangkali imformasi awal ini · perlu kami sampaikan supaya masing-masing kita bisa mengkalkulasi batas-batas kemampuan dan ketersedian waktu kita yang ada.

Baik sekarang kita memasuki pembahasan DIM, saya kira dihadapan kita semua sudah ada. Kita mulai Daftar lnventarisasi Masalah yang pertama DIM 1, mempersoalkan tentang judul, ada 5 fraksi yang mengajukan usul amandemen tentang judul ini dan barangkali kami urut saja sebagaimana biasanya sesuai daftar yang ada disini, kami mulai dengan Saudara kami dari fraksi POl. Perjuangan.

Silakan menyampaikan usul perubahan.

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

3

F.PDI.P ( TERAS.NARANG,SH):

Terima kasih Saudara Pimpinan, lbu-ibu dan Bapak-bapak Anggota Pansus yang saya hormati, memang didalam daftar inventarisasi masafah ini, fraksi PDI.Perjuangan mengajukan usulan perubahan yaitu dengan menambah pokok-pokok, sehingga dengan adanya perubahan itu, maka judul menjadi berubah, yaitu tentang Pokok-Pokok Pertahanan Negara, adapun alasan dari fraksi POl. Perjuangan untuk mengajukan usulan ini adalah :

Pertama kami berpendapat masih ada Rancangan Undang-undang yang harus dibentuk misalnya yang pertama tentang TNI.

Kemudian yang kedua tentang kekuasaan peradilan yang berlaku terhadap TNI; k.emudian bantuan TNI terhadap tugas-tugas keamanan yang diminta oleh POLRI, dan Rancangan Undang-undang tentang Penyefenggaraan wajib militer bagl warga negara indonesia, demikian pimpinan, yang menjadi alasan dari fraksi PDI. Perjuangan untuk mengajukan usufan ini, kehadapan Pansus yang mulia ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, saya kira kita sepakat kalau masing-masing fraksi dulu

diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulannya lalu tanggapan pamerintah, tahap kedua masing-masing fraksi saling menaggapi kembali, kami lanjutkan Ice fraksi Partai Golkar.

F.PG (AGUN GUNANJAR SUDARSA, SH) : Tsrima kasih, Saudara Pimpinan, sesuai dengan daftar inventarisasi

masalah yang telah tersajikan dihadapan segenap anggota Pansus dan pemerintah, bahwa Fraksi Partai Golongan Karya untuk judul Rancangan Undang-undang t•:mtang Pertahanan Negara ini, tetap tidak. ada perubahan dan dalam beberapa hal kami hanya ingin mempertanyakan yang didalam kolom keterangan, namun rupanya hal-hal tersebut kami hantarkan dalam pengantar r.1usyarawarah fraksi kami dan nampaknya pihak pemerintah beberapa klarifikasi, tentunya judul ini bersifat tetap dengan catatan apa yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah tadi tentunya yang menyangkut masalah greey area, dimana hal-hal yang terkait secara langsung antara masalah fungsi Pertahanan dan fungsi Keamanan, ini tetap harus diatur: didalam ketentuan Rancangan Undang-undang ini sehingga dengan demikian, judul tetap namun pacta waktu pembahasan subtansinya nanti ketika ada hal-hal yang ada keterkaitan secara langsung baik itu menyangkut masalah Keamanan dalam negeri menyangkut masalah mobilisasi, demobilisasi dan lain sebagainya termasuk masalah keadaan bahaya itu tentunya perfu ada penuangan dalam masalah ini. Demikian dari fraksi Partai Golkar, jadi pada prinsipnya judul ini tetap.

Demikian Saudara pimpinan. Terima kasih.

KE'rUA RAPAT: Terima kasih dari Golkar, terus kami lanjutkan dari Persatuan

Pembagunan.

F.PP (AHMAD KARMANI ) Terima kasih, Bapak pimpinan, bapak-bapak dari pemerintah. Saya kira pada dasarnya Partai Persatuan Pembagunan tetap

menginginkan adanya satu undang-undang yang bersifat payung karena masalah-masalah yang rnenyangkut soal Pertahanan dan juga keamanan justru memang dua hal ttdak sama tapi serupa, tadi dikatakan masalah daerah greey area, ofeh karena itu perfu adanya suatu Undang-undang bersifat integrasi,

SET PANSUS DPR Rl

ARSIP DPR RI

4

integratet kemudian dari situ ada satu Undang-undang seperti Undang-undang Pertahanan, Kepolisian dan Undang-undang lain, sehingga Partai Persatuan Pemoangunan tetap mengusulkan judul Undang-undang ini adalah tentang Undang-undang Perta~anan dan Keamanan Negara.

Terima kasih Saudara pimpinan.

KETUA RAPAT : Terima kasih, FPPP, selanjutnya kami Janjutkan Fraksi Kebangkitan

Bangsa.

F.tCB ( DRS.IR.A. ANSOR CHOLIL) Terima Kasill Saudara Pimpinan, usul dari Fraksi Kebangkitan Bangsa

judul ini diubah menjadi Pertahanan Nasional, mengapa kami usulkan menjadi, justru karena pertahanan Nasional ini mencerminkan keseluruh wilayah, disamt:ing mer.1ang Pertahanan Nasional itu banyak digunakan oleh dunia-dunia Juar, disamping itu memang kalau Pertahanan Negara ini nampaknya seperti berkonotasi crientasinya kepada kekuasaan dan disamping itu juga bahwa Pertahanan Negara atau Pertahanan nasional itu menunjukan kalau nanti terjadi ada mobilisasi itu melibatkan seluruh rakyat tidak hanya dipegang alat negara saja.

Sekian t•3rima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, kelihatannya dari Fraksi Reformasi, TNI, PBB, KKI, tidak

mengajukan usulan perubahan juga nanti diberikan kesempatan tanggapan terhadap usul fraksi-fraksi, PDKB ada usulnya, disini yang sama-sama kita bisa baca tapi karena waktunya tidak ada jadi tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan kepada kita. Sekarang giliran kita sating menanggapi usul masingmasing DIM fraksi, apakah fraksi-fraksi sating menanggapi dulu baru pemerintah atau pemerintah dulu memberikan tanggapan umum, pemerintah dulu rnemberikan tanggapan kemudian tanggapan fraksi. Kaml persHakan.

PEMERINTAH (MENHAN\MAHFUD MD): Terima kasih pak, secara garis besar dari semua tanggapan ada 3 yang

perlu kami tanggapi, pertama kami dari pemerintah kurang sependapat dari PDI.P untuk menarnbah pokok-pokok Pertahanan Negara atau Pertahanan Nasional, karena sekarang ini sudah tidak lajim lagi, sebenarnya Undang-undang pokok, undang-undang itukan semuanya sejajar, jadi kalau pokok memberikan kesan bahwa dia menjadi sumber atau landasan dari lahirnya undang-undang lain yang sebenarnya secara hiraskis menurut TAP MPR itu sa rna, oleh sebab itu kita menganggap Undang-undang itu berkedudukan sejajar secara hiraskis sehingga nanti biarlah kalau Jahir undang-undang lain yang terkait itu dianggap saja sebagai produk memang sejajar bukan bersumber dari bentuk hukum yang sebenarnya sejajar, kemudian menambahan kata Keamanan, masih tadi dari P3 masih ingin mengunakan kata Keamanan tetapi ingin kita sampaikan bahwa masalah tersebut akan terbentur dengan tataran kebenaran yang sudah diatur didalam TAP MPR nomor 6 dan TAP MPR nomor 7 itu dapat dikatakan bersumber dari pasal 30 Undang-undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu bagi kami, istilah Keamanan itu sendiri sangat luas sehingga kalau dibuat Undang-undang itu akan mencakup keseluruhan unit-unit di pemerintah dan itu menurut kami sangat sulit, bahkan tidak mungkin dibuat satu undang-undang tentang Keamanan yang konprenhensif, oleh sebab itu kami tetap berpendapat namanya Undang-undang Pertahanan soal apakah P~~rtahanan Negara atau Pertahanan Nasional sampai sekarang kami tidak menaggapi terlebih dahulu, karena bagi kami ini nampaknya sama-sama punya kelemahan, punya kekuatan diantara keduannya oleh sebab itu persilakan

SET PANSUS DPR Rl

ARSIP DPR RI

5

kepada flour di DPR ini menaggapi seal negara atau nasional tetapi kalau keamanan kami sementara sependapat tidak perlu menambahkan dalam RUU ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT : Baik terima kasih, jadi setelah satu puteran kelihgatannya ada 3 hal yang

pertarna penarnbahan usulan pokok-pokok yang diusulkan PDI.P, yang kedua penambahan kata Keamanan yang diuslkan P3 dan PDKB dan yang ke tiga p~nambahan kata-kata pergantian antara kata Negara dan Nasional, kami serahkan kembal! kesempatan balik kepada PDI.P, bukan hanya untuk berbicara mengenai DIM-nya tepi sekaligus menanggapi DIM yang lain yang P3 punya.

F.PDI.P (A. TERAS NARANG, SH): Terima kasih pimpinan, pertama-tama perkenankanlah kami untuk

menaggapi tanggapan dari pemerintah yang terkait usulan dari fraksi PDI.Perjuangan dengan tanpa berprentensi untuk tetap mempertahankan apa yang kami uslkan disini, Fraksi PDI.Perjuangan betul-betul · memahami sekali, bahwa berbicara masalah Undang-undang tidak ada masalah pokok dan apalagi masalah payung,. kita tahu persis di TAP MPR nomor 3 jelas dikatakan bahwa kita hanya mengenal Undang-undang dan saya sependapat dengan pemerintah tadi yang menyampaikan, bahwa jangan diartikan pokok-pokok ini diartikan, pokok-pokok ini seola11-olah bahwa dia merupakan sumber dari Undang-undang yang lain, maknanya itu sederajat, semangatnya itu sederajat dan memang TAP MPR-pun juga mengatakan demikan.

Kemudian mengenai tambahan kata Keamanan menurut hemat kami, sependapat agar ini nanti kita dengar kembali pandangan dari masing-masing fraksi, sudah barang tentu ini merupakan masalah perlu kita pikiraan konfrensif dan secara integral, termasuk masalah usulan Pertahanan Nasional dan usulan terakhir dari fraksi PDKB yang mengabungkan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Demikian sementara dari saya mungkin dari ternan-ternan lain akan menyampaikan kalau diperkenankan oleh pimpinan.

Terima l<asih.

KETUA RAP AT : Ada tambahan, silahkan.

F.PDI.P. (FIRMAN JAVA DAELI, SH): Terima kasih Bapak Ketua, kami ingin memperkaya dari ternan kami,

bahwa memang dari segi kontruksi hukum, sekarang memang pokok-pokok itu, kami memang senjaga disini poko-pokok bukan pokok, karena kami menempatkan bahwa bagian ini seterusnya adalah merupakan pokok sebetulnya. Dari perspektif hukum memang barangkali kurang sesuai tetapi

. pesan moral, pesan hukum yang ingin kami sampaikari disini bahwa pada · giliranya terjemahan dari' rujukan utama yaitu UUD 45 dan TAP MPR, kita ingin menempatkan juga bahwa dengan ada pokok-pokok disini maka konprensinya adalah Undang .. undang juga merupakan pokok, sebenarnya itu yang pertama, yang kedua seal Keamanan biarlah nanti menjadi perbincangan bersama tetapi Bapak Ketua kami ingin klarifikasi lebih lanjut dari ternan P3 bahwa memang yang kita ingin lihat disana sebuah sistem yang harus .terkait menyeluruh dan mendasar antara Pertahanan dan Keamanan, bahwa memang ada prinsip yang jelas d.:m tegas antara domain ini, bahwa ada hubungan kerjasama , itu pasti akan ada, Undang-undang Dasar 45 telah mengamanatkan sedemikian rupa jelas-jelas disitu, kemudian diterjemahkan oleh TAP MPR, persoalannya adalah kalau ada hubungan itu, kalau ada kordinasi itu apakah bergabung dengan struktural atau hubungan fungsional, jangan-jangan ada inflikasi politik yang serius kalau ini dalam bentuk sistem yang diterjamahkan dengan Pertahanan

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

6

d~n Keamanan maka pada gilirannya Subkoordinat dan Ordinat itu, hubungan struktural. ·

Bisakah ini dite~emahkan dengan mestinya dulu Pertahanan bahwa soal t<eamanan bisa dalam kontek Kepolisian dan seterusnya ini kira-kira klarifikasi lebih lanjut, bukan dari pemerintah tapi dari ternan P3, tapi kita sepakat ada hubL:ngan sistem itu pada tingkat filsofis tetapi harus diterjemahkankah itu dengan Undang-undang itu, apakah kita tidak mengkalkulasi inflikasi serius l<edepan kalau ini digabung, apakah kita bisa terjemahkan dengan pendekatan kemarin, kalau ada Undang-undang Pertahanan kita masukan disitu yang ada hubungan rerasional dengan Keamanan dan kalau Undang-undang Kepolisian kira-kira mohon. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih PDI .. P, kalau ada tanggapan buat fraksi lain.

F.PG ( ORS.AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Terima kasih, yang pertama untuk fraksi Partai Golkar, menaggapi apa

yang disampaikan dari fraksi PDI.P, kami melihat bahwa pencantuman kata pokok-pokok, itu pada hakekatnya akan bisa ditegaskan jika kita bisa melihat, subtansi yang diatur didalam Rancangan Undang-undang ini, kalau memang Rancangan Undang-undang ini ternyata memang subtansinya hanya memuat han~·a sifatnya itu, sendi-sendi atau pokok-pokok maka kata-kata itu bisa kita pakai, namaun kalau · Undang-undang ini kita pakai ternyata sudah secara prinsipil, secara filsofis lalu secara infrantif juga mengatur masalah Pertahanan ini sudah cukup menditil dan sudah cukup jelas kata pokok-pokok bisa ditiadakan namun demikian fraksi kami pada hakekatnya mengembalikan kembali kepada forum ini, apakah memang tepat digunakan atau tidak yang jelas kami acuannya ak3n melihat dengan subtansi materi yang diaturnya itu yang pertama.

Kemudian terhadap fraksi P3 menyangkut masalah penambahan katakata Keamanan fraksi kami nampaknya tidak sependapat, karena kami melihat bahwa subtansi yang akan kita atur ini terfokuskan kepada Pertahanan Negara, adap~n menyangkut masalah keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung fungsi pertahanan ini memang ada interaksi yang tidak bisa dihindari m.3salah Keamanan, saya berfikir bahwa justru hal-hal menyangkut masalah keamanan yang terkait secara langsung itu diinsetkan dimasukan kedalam subtansi masalah fungsi Pertahanan ini tanpa harus merubah judul pertahanan dan Keamanan tapi subtansi-subtansi itu bisa dimasukan; bisa diadob kalau memang ada Bab tersendiri yang menyangkut masalah · greey area seperti kondisj · apa ketika Pertahanan ini juga harus masuk inelakukan tugas-tugas ketika fungsi keamanan yang dilakukan oleh Polrl dalam situasi tertentu sudah membahayakan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, integritas negara, sehingga itu sudah mungkin fungsi daripada Pertahanan.

Begitu pula istilah-istilah yang selama ini kita kenai, katakanlah kita punya hukum darurat, hukurn tata negara dalam keadaan darurat seperti dalam kaadaan bahaya, itu semua juga perlu pengaturan secara subtansial itu terkait langsung masa~ah Pertahanan, hal-hal seperti inilah menurut pendapat kami Partai Golkar, yang harus diinsetkan Rancangan Undang-undang dengan judul tetap Rancangan Undang-undang Pertahanan Negara, sehingga tidak perlu mencanturnkan Keamanan.

Alasan yang kedua kita juga sudah mencoba mengupayakan agar pemisahan antara Pertahanan dan Keamanan itu betul-betul secara inflinsit nampak, karena judulnya dengan Pertahanan dan Keamanan itukan ada satu pemisahan yang tegas, tapi tidak berarti yang tegas itu mengabaikan atau melemahkan salah satu fungsi yang lain. Tapi juga kita memikirkan bagaimana ket,3rl<aitan hukum yang satu dengan yang lainnya, kita inset pada titik tekan untuk fungsi Pertahanan, Keamanan ada didalamnya begitupula nanti, kita

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

7

berbicara masalah Undang-undang Kepolisian ada hal-hal yang terkait, maka disana ada fungsj..fungsi Pertahanan tertentu, kamipun mengusulkan supaya dJnset disana, sehingga judulnya Rancangan Undang-undang Pertahanan Negara.

Kemudian yang terakhir terhadap fraksi Kebangk~tan Bangsa, Fraksi Partai Golkar juga melihat bahwa nampaknya peristilahan yang sangat tepat, itu Pertahanan Negara karena berbeda secara prinsipil, istilah negara dengan Nasional, kita mengenal yang dimaksud dengan negara itu adalah kita punya wilayah, ada segala sumber daya fotensinya, ada rakyatnya dan lain sebagainya, sehingga kalau mengunakan kata nasional itu menjadi agak bias. Kami melihat bahwa justru istilah Pertahanan Negara itu jauh lebih pas dan jauh lebih tepat.

Demikian pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih fraksi Golkar, kami lanjutkan fraksi Partai Persatuan

Pembangunan

F.PP ( DRS.ARIEF MUDATSIR MANDAN): Saudara Pimpinan, saya kira memang secara subtansi apa yang kita

sarnpaikan, diantera Pertahanan dan Keamanan nampak tidak berbeda, tetapi ternyata perlu diingat bahwa memang antara Pertahanan dan Keamanan, ini sesuatu yang berbeda, tetapi tidak bisa dibedakan tidak bisa dipisahkan, jadi misalnya kalau Pertah~nan itu khusus mengenai ancaman integritas ancaman dan lain sebagainya tetapi akibat dari integritas menjaga dan ancaman mengarah kepada keamanan, keamanan juga seperti itu hal-hal yang tidak aman bisa disebabkan dari ancaman, baik dari luar maupun delri dalam, saya kira subtansi ini kita inginkan menambah pertahanan dan keamanan negara, itu agar tidak terpisah secara diktomis, tetapi merupan suatu sistem satu kesatuan yang utuh integral dapun mialnya misahan fungsi pertahanan dan keamanan, memang kalau pert.ahanan yang dalam hal ini rumah TNIIebih kedapa menjaga integritas, teritoril, ancaman, tetapi kalau keamanan lebih spesifik adalah dalam rangka Law and order penegasan hukum dan tertib masyarakat, nanti bisa diberik down seperti itu, tetapi subtansi seperti keamanan dan pertahanan saya kira tidak bisa dipisahkan mestinya kalau tidak dicantumkan secara spesifik disini menjadi judul nanti akan terjadi pemisahan-pemisahan yang keterkaitan fungsinya nanti akan menjadf susah lagi, kenapa dari Partai Persatuan Pembangunan ingin rnenambahkan juga judul dengan Pertahanan Keamanan Negara, intinya hanya itu saja. Yang menyangkut soal pokok-pokok saya setuju apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah, mungkin kita cukup saja Undang-undang, jadi tidak pakai pokok-pokok, saya kira itu bisa dipahami, terus yang menyangkut nasional atau negara, saya setuju apa yang disampaikan oleh ternan kami dari Partai Golker. Lebih baik kita mengunakan masalah, istilah negara bukan nasional karena ini menyangkut teritorial, menyangkut rakyat, menyangkut sistem, dan lain sebagainya.

Saya kira mengunakan istilah negara lebih cepat. Poin kita dari Fraksi Patiai Persatuan Pembangunan, meskipun kita tetap menginginkan penambahan judul menjadi Keamanan, meskipun begitu kami menyerahkan .kepada flour mana nanti akan Jebih baik dan Iebih mendalam, menyeluruh dan integral, kita sepakati bersama bahwa seperti itu Saudara Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terlma kasih, kami lanjutkan ke fraksi Kebangkitan Bangsa.

SET PANS US DPR :~1

ARSIP DPR RI

8 F.KB (DRS. IR. A. ANSOR CHOLIL) :

Terima kasih, sebelumnya saya minta maaf kepada rekan-rekan POl. Perjuangan, dimana ada usulan pokok-pokok tambahan pokok-pokok dari Pertahanan Negara. Menurut saya Pertahanan Negara sepenarnya didalamnya sudah mengandung poko~-pokok, sehingga tidak usah menambah pokok-pokok itu, sudah menyangkut, sudah meliputi seluruh pokok-pokok juga Pertahanan Negara itu sudah cukup. lni menurut pemahaman kami, tapi meskipun begitu kembali lagi kita diskusikan lagi dalam forum ini. Kemudian tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, sekali Jagi saya mohon maaf kepada rekan-rekan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa Pertahanan dan Keamanan Negara, bagaimana juga dalam Pengantar Musyawarah kemarin sudah disampaikan bal1wa fraksi Kebangkitan Bangsa, ingin memisahkan antara Pertahanan dan Keamanan Negara, sehingga kalau ini Pertahanan Negara saja atau mungkin Pertahanan Nasional sebagaimana usulan kami itu .sudah menyangkut didalamnya adalah termasuk Keamanan, disamping itu Keamanan itu konotasinya, sepertin~·a tugas-tugas dari Polri juga memrungsikan, untuk itu dikhususkan saja Pertahanan Negara atau mungkin Pertahanan Nasional.

Kemudian kembali kepada usulan kami, mengapa kami usulkan Pertahanan Nasional, karena Pertahanan Nasional itu mengandung suatu pengertian secara menyeluruhdan karena secara menyeluruh itu itu kami usulkan tidak hanya alat negara saja, ikut mempertahankan negara ini tetapi seluruh rakyat Indonesia, juga ikut mempertahankan negara ini. Dengan demikian kami usul itu Pertahanan Nasional tetapi meskipun demikian barangkali diantara Bapak-bapak ini ada yang kurang sependapat, kami menyerah kepada keputusan flour. Terima kasih

KETUA RAPAT : Selanjutnya karni persilakan kepada fraksi Reformasi

F.REFORMASI (IR. AM. LUTFI) T entang judul memang kami tidak mengusulkan khusus artinya tetap itu

sudah baik, tetapi kami mendukung pandangan dari pemerintah bahwa masalah yang gree itu harus khusus dimasukan, lebih panting subtansinya dimasukan, kalau judulnya kita ikut saja, tetapi masalah Keamanan Dalam Negari yang selalu dipermasalahkan ini apakah tanggung jawab TNI atau Polisi itu diclearkan, ~~arena kalau kita melihat Undang-undang Dasarnya sendiri, sebetulnya kalau Kepolisian itu selalu disebutkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KANTIBMAS). Sedangkan kalau TNI itu mempertahankan Melindungi, dan memelihara keutuhan wilayah atau negara bisa dari luar; bisa dari dalam. Jadi ~·ang panting subtansi yang gree tadi, itu khusus dibuatkan judul, dimasukan kedalam Pertahanan Negara seperti yang semula. Terima kasih . .

KETUA RAPAT : Silal<an,

F.REFORMASI (H.PATRIALIS AKBAR,SH) Terima kasih pimpinan, kami ingin tambahkan, pertama kami memahami

betul, apa yang disampaikan teman-temandari PDI.P, kamr berikan penghargaan untuk itu.

Kamr melillat apa yang disampaikan oleh PDI.P, ini jauh lebi dari masukan bagi kita didalarn melakukan pembahasan yang koofrensif terhadap Rancangan Undang-undang ;ni. Dimana masalah-masalah yang bersifat subtansi dan ada l\aitannya beberapa Rancangan Undang-undang yang diperkirangkan diperlukan oleh PDI.P, saya kira itu bisa nanti kita coba akomodasi didalam Rancangan Undang-undang ini, terutama yang berkaitan dengan ada hubungan dengan Rancangan Undang-undang yang sedang kita bahas ini.

Oleh karena itu kami kurang sependapat kalau memang kita memasukan tentar.g masalah pokqk-pokok tadi. Yang kedua tentang masalah adanya

SET PANSUS DPR Rl

ARSIP DPR RI

9

keinginan untuk memasukan menjadikan judulnya Pertahanan dan Keamanan negara, kalau kita kembali melihat subtansi terkandung didalam TAP MPR nomor 6 tahhun 2000. Sesunggunya yang terkandung maknannya adalah sesuai dengan tuntutan reformasi kita ingin memberikan satu reposisi dan restrukturnisasi terhadap peran dan fungsi terhadap TNI dan Polri selama ini, dimana ternyata kita melihat adanya satu tumpang tindih, kadang-kdang mem.ang, bahl<an tidak jelas, peran dan fungsi kedua lembaga ini pada waktu yang Jalu. Kecuah itu semangat didalam TAP MPR itu adalah juga dalam rangka memningkatkan kinerja dan propesionalitas dari masing-masing kedua Jembaga ini.

Oleh karena itu judul tentanmg Pertahanan negara. itu memang sudah cocok sekali. Yang ketiga tentang masalah judul ini kita pertahankan didalam kedua TAP MPR nomor 6 dan 7, kalau TAP MPR nomor 6 dalam pasal 2 itu jelas memberikan posisi fungsi TNI itu sebagai alat Perthanan Negara. Jadi ada kalimat disitu aaalah Pertahanan Negara, jelas, kemudian pada pasal 1 TAP MPR nomo7 juga memberikan posisi sebagai Pertahanan Negara, jadi payungnya sudah ada di TAP MPR, kita mencoba menjabarkan lebih lanjut tapi tentu juga tidak boleh keluar dari payung yang ada itu. Saya kira demikian selain daripada yang disampaikan Bapak Lutfi, sebagai tambahan. Terima kasih

KETUA RAPAT : Selanjutnya TNI/POLRI.

F.TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP.,MSc,.MM): Terima kasih pimpinan, dari fraksi TNI/Polri, kami sependapat apa yang

aisampaikan pemerintah, bahwa judul tetap, yaitu Rancangan Undang-undang Pertahanan, tanpa ditambah pokok-pokok atapun negara, kami punya alasan demikian, bahwa sesuai hiraki Perundang-undangan yang ada, setelah TAP MPR itu Undang-undang, tidak ada Undang-undang pokok-pokok dan sebagainya. Kesan pokok-pokok sebagai payung nanti ada jabaran didalam Undang-undang yang lain, padahal kesederajatan Undang-undang ini, Undangundang sifatnya organik berarti harus efeecbel, harus bisa dilaksanakan di lapangan, o!eh karena itu kami setuju, tetap dengan · Undang-undang Pertahanan.

Kemudian yang keduan tengang apakah perlu ditambah Keamanan, kami kurang sependapat, dengan ditambah keamanan, karena apa, pengertian sekarang univesal, Keamanan Nasional itu meliputi fungsi negara yang meliputi satu di bidang Keamanan, yang kedua masalah tentang Keselamatan Negara, yang ketiga ketertiban Umum atau ketertiban publik, yang keempat penegakan hukum dan yang kelima menyangkut kepastian hukum. Kalau kita menambah Kemanan apa Jagi Negara apalagi Nasional, begitu luasnya Undang-undang ini, tadi sudah dikatan oleh pemerintah bahwa kita tidak mampu untuk menyusun perundang-undangan yang demikian Juas. Oleh karena Pertahanan salah satu fungsi dari Kearnanan Nasional dalam arti luas, maka kami pikir Undang-undang ini tidak perlu menambahkan dengan kata Keamanan.

Kemudian yang ketiga, kami sependapat tetap mengunakan kata Pertahanan Negara bukan Pertahanan Nasional, alasanya tadi juga sudah disinggung oleh fraksi Reformasi, bahwasannya sesuai dengan Undang-undang Dasar, Pembukaan saja sudah jelas, alinea ke-4 bahwa negara berkewajiban dan sebagainya, disitu adalah negara, fungsi negara, mulai dari mencerdaskan bangsa, melindungi keselamatan rakyat dan sebagainya, itu semua sudah ada didalamnya, oleh karena ini merupakan fungsi negara.

Kemudian Pertahanan Negara ini, Negara dalam arti meliputi wilayah, Pemerintah dan Rakyat. Fungsi Pertahanan bukan fungsinya tentara saja, tapi fungsinya pemerintah, fungsinya rakyat, juga tentara sebagai kekuatan utama. Oleh karena itu seyogianya tetap mengunakan nama Negara dan dengan mengunakan nama negara jangan kwatir ini akan dikaitkan dengan lebih dekat

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

10

dengan aspek kekuasaan, sebetulnya tidak. Kalau kita menjabarkan letterlux dari penjabaran aslinya namanya Nasional dispress, mungkin kita terjebak dalam wacana itu dan akhirnya, kita menghendaki Undang-undang Pertahanan Nasional, padahal disini mulai dari Undang-undang Dasar selurunya, apa yang merupakan fungsi negara sudah diakomondasikan disitu, oleh karena itu kami menghendaki tetap dengan mengunakan judul Pertahanan Negara. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih TNI, ada tambahan

F.TNI/POLRI (DRS. I KETUT ASTAWA): Bapak Menteri dan Pimpinan yang saya hormati, perkenankan kami

sedikit menambah, menyangkut mengenai saran ditambahnya judul dengan dan Keamanan, tadi kami sudah sependapat betul dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Menteri, bahwa judul tetap, tetapi sebagai tambahan perkenankan kami sedikit sampaikan butir menimbang yang menyangkut BAB VI tentang pemisahan TN! dan Polri, dimana pada butir b dan c, dikatakan bahwa perlu adanya pemisahan kelembagaan selama itu tidak, maka pada butir c, dikatakan sebagai akibat dari penggabungan tersebut, terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan. peran dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jadi kita menginginkan jangan sampai terulang, namun dengan penuh kita menyadari, demikian juga oleh kita pada waktu menetapkan ini, bahwa ada kaitan antara tugas Pertahanan dan Keamanan, oleh karena itu mari kita atur sebaik-baiknya, dengan cara memberikan pemecahan diatur dengan pasal sendiri yang menyangkut greearea dengan demikian maka judul tetap tetapi tujuan kita tetap dapat tercapai, tidak adanya tumpang tindih dalam rangka fungsi Pertahanan dan Keamanan. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Selanjutnya, KKI.

F.KKI (DRS.H.A.HAMID MAPPA) Terima kasih, bagi fraksi KKI memang pada mulanya sejak semula tidak

menghendaki atau tidak menyetujuan adanya perubahan, kami setuju apa yang diusulkan pemerintah dan dipertegas oleh Bapak Menteri Pertahanan, bahwa Rancangan Undang-undang ini, tetap dengan judul Rancangan Undang-undang Republik Indonesia, tentang Pertahanan Negara, cuma memang bahwa didalam merevisi nanti, masalah yang abu-abu nanti itu perlu dijelaskan secara menditil, a!asannya ialah kalau kita berbicara seal keamanan ada hal-hal yang tidak bisa dipisahkan secara dikto tomis antara keamanan eksternal dan keamanan internal, itulah sebabnya, maka kami katakan bahwa masalah yang abu-abu perlu dijelaskan secara rinci. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT : Selanjutnya, PDU, kalau ada hal yang perlu ditanggapi, silahkan.

F.PDU (MUHIBUDDIN WALLY) Saudara Pimpinan, Saudara Menteri dan Saudara Panglima, beserta

jajarannya, ini didepan kami seperti ada 2 tentang ada Undang-undang Republik ada tentang Pertahanan ada tentang Kepolisian dan nampaknya bahwasanya ke 2 ini ingin digabung dalam satu Undang-undang. Seperti.yang kami dengan tadi, bahwasannya kita itu ada perbedaan, apakah kita menyebut Pertahanan saja tetapi tidak Keamanan ataukah kita disamping menyebut Pertahanan itu juga ada menambah dengan Keamanan.

SET PANSUS DPR Rl

ARSIP DPR RI

11

Menurut kami, bahwasanya yang dikatakan Undang-undang tentu sifatnya atendek artinya 'lidak panjang, apalagi bertele-tele, tapi sudah barang pasti Undang-undang itu jelas, meskipun apabila disebutkan kata Pertahanan disitu juga termasuk Keamanan, jadi apasih kalau kita menambah kata Keamanan disamping Pertahanan untuk lebih memperjelas bisanya dalam Undang-undang ini juga ada menyebutkan Keamanan, oleh karena itu alangkah baiknya, kalau kita sudah sepakat semua, tidak perlu lagi menyebut Keamanan dan cukup deng.an r.1enyebut Pertahanan, baik saja.

Tetapi yang membaca Undang-undang ini bukan hanya orang-orang tertentu, tapi juga rakyat banyak, jadi kalau rakyat banyak, apalagi orang awam, ini tentang Undang-undang Pertahanan saja, Keamanannya mana, tetapi kalau disebut ini menjadi pegangan. Mestinya hal-hal yang ada kaitan dengan Kepolisian juga termasuk didalamnya ini. Apakah kita sebutkan Negara atau tidak itu sudah jelas, Undang-undang .Republik Indonesia tentang Pertahanan Negara, saya kira itu tidak perlu menambah dengan kata-kata Nasioanal, karena itu ~:udah jelas, tetapi kata Keamanan itu kami rasa itu perlu meskipun Undangundang sifatnya pendek tapi harus jelas. Jadi mana saya menyerah mana yang kfta sepakati semua, kesitulah tentu kita akan mengambil suatu kesepakatan. Cuma tadi saya ada sebagaian kita mengatakan kalau disebut negara, disitu sudah disebut nc.sional disana, dan memang demikian, karena itu tentang, apa itu perlu kita bahas Jagi, tapi terserah kepada perasahan kita masing-masing, karena perasaan itu dikehendaki oleh pikiran oleh akal. Terima kasih.

KETUA' RAP AT: Terima kasih, biar pendek tapi jelas, namun bergantung perasaan.

1 0 fraKsi sudah menyampaikan 2 yang tidak mempergunakan kesempatan, pemerintah juga sudah menyampaikan tanggapan, kalau boleh saya kerucutkan 3 hal.

Yang pertama pergantian kata Nasional, kata Negara menjadi kata Naskmal seperti yang diusulkan oleh rekan kami dari F.KB

Kata negara menjadi ... seperti yang di usulkan s~perti yang diusulkan re~:an kami dari F.KB, tE;tdi, dikatakan bergantung kita karena itu pilihannya ada tiga, pertama tetap kita dikusikan disini, pilihan yang kedua kita dikusikan di Tim Perumus kalau kita menganggap masalah ini semantik, pilihan yang ketiga siapa tahu rekan kami dari FKB setelah mendengarkan pasline mengatakan bahwa memang yang lebih bagus kata-kata negara itu masalah nasional.

Kemudian yang kedua yang disampaikan rekan kami dari F. PDI-P mengenai kata pokok-pokok ada dua hal kalau pokok-pokok diartikan sebagai p(3ndekatan gradasi struktural UU fraksi-fraksi menganggap semua UU itu sederajat tapi l<alau pokok-pokok itu diartikan sebagai luasa.n cakupan maka itu bergantung materi apakah materinya itu pokok-pokok atau materinya detail kalau materinya pokok-pokok ya namanya pokok-pokok tapi kalau detail berarti tidak artinya penyelesaiannya bergantung setelah kita membahas materi kalau materinya terbukti pokok-pokok ya namanya pokok-pokok tapi kalau tidak ya tidak.

Lalu masalah yang ketiga, yang disampaikan oleh rekan kami dari F .PPP penambahan ka!a dan kemanan sekalipun fraksi persatuan pembangunan juga tidak ngotot kelihatannya disini bergantung kesepahaman kita, nah beberapa fraksi menganggctp bahwa titik berat dari UU ini memang masalah pertahanan sedangkan unsur-unsur keamanan yang ada disitu adalah sebagai pelengkap tapi sekali lagi semua inl kita kembalikan pada perbincangan kita, sekarang barangkali kita rnutai masalah semantik dulu dari rekan kami PKB bagai mana pak tetap negarcl atau nasional.

F. KB (DRS.IR.A. ANSOR CHOLIL):

S£T PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

12

Menun.it pemahaman kami kalau pertahanan nasional itu adalah masalah menyangkut keseturuhan nasional tetapi kalau pertahanan negara ini seperti yang mempertahankan · negara ini hanya aparat negara itu pemahaman kami sehingga kalau pertahanan nasional banyak diikut sertakan dimobilisasi untuk il<ut serta mempertahankan negara tetapi itupun hanya istilah pemahaman karena itu juga kami enggak ngotot kalau memang Bapak-bapak dan fraksi-fraksi yang Jain tidak menghendaki diganti kamipun enggak masalah terima kasih.

KETUA RAPAT : Terimakasih inilah indahnya demokrasi pak jadi untuk sementaramasalah

nc:1sionai dan negara bisa dianggap selesai kecuali ada hal-hal yang lain yang ditanggapi fraksi silahkan PDI-P mengenai pokok-pokok pak, mau dituntaskan disini atau mau kita manjakan dipanitia kerja.

F. PDI-P (TERAS NARANG ) : Terima kasih panjang-panjang memang agak sulit juga begini Pak

Pimpinan usul terak hir dari pimpinan dan kemudian dari rekan kami fraksi gclkar yang menyampaikan pada saat nanti kita membicarakan substansi mungkin kita akan kembali melihat ini dan F, PDI-P kalau sekiranya memang pada saatnya kami melihat perlu ada penghapusan kami akan setuju pada forum ini jadi mohon dilanjutkan saja dulu kalau saya boleh kami usulkan agar menjadi fendingmeter ya nanti kita lanjutkan se~elah klta. masuk ke substansi terima kasih.

KETUA RAPAT·: Namanya F. PDI-P pak. Frasi Partai Persatuan Pemb~ngunan tentu

memelihara persatuan tapi silahkan pak.

F. PPP ( DRS. ARIEF MUDATSIR MANDAN): Seperti kami sampaikan tadi bahwa akhirnya memang masalah

keamanan itu menurut kami bukan hanya specifik urusan kepolisian tapi juga menjadi domen pertahanan juga T~l dalam hal ini tapi pada waktu pertama saya mengemukakan tadi dapi pihak pemerintah juga mengakui bahwa ada grey area " daerah abu-abu" yang ini juga menjadi kosen kita bersama, kalau kita katakan juga bahwa kalau rnisalnya specifikkan keamanan diduga hanya met:~jadi urusan kepolisian sesungguhnya masalah polisin ini lebih specifik lagi saya katakan tadi masalah hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat, bimbingan masyarakat dan lain sebagainyayang memang tujuannya adalah untuk dalam rangka menegakan keamanan terbinanya kemanan, oleh karena itu saya curiga bahwa substansi dari seluruh isi UU Pertahanan nanti itu juga ada hal-hal yang bersifat keamarian ada doonen keamanan juga begitu sehingga dari kami F.PPP tetap menginginkan egar persoalan keamanan dan pertahanan ini tidak di bedakan memang TAP-nya antara TAP Nomor 6 dan TAP Nomor 7 itu memang secara spec:fik memisahkan bahwa pertahanan dan keamanan tetapi kalau ditarik menjadi masalah yang agak global dan substansial sesunggahnya antara kedua persoalan ini bisa saling berkaitan dan dekat sekali anggak bisa dipisahkan begiti saja karena masalah-masalah integritas sektorial itu juga bisa menimbulkan masalah keamanan, demikian juga sesungguhnya masalah pertahanan misalnya itu komponen pertahanan itu rakyat itu semua terlibat masuk kepolisian meskipun ada aturannya sendiri misalnya soal-soal mobilisasi pasti kepolisian terlibat begitu juga masalah keamanan tidak hanya TNI pada areal tertentu TNI juga terlibat jika itu diminta oleh polri misalnya seperti itu ini menujukan bahwa masalah pertahanan dan keamanan itu tidak bisa dipisahkan, dalam UU berikutnya juga tidak ada UU keamanan tetapi UU tetang Polri ini berarti, oleh !<arena itu saya minta masalah ini bisa kita pending dulu kemudian kita lihat isi substansi dari seluruh Pasal-pasal RUU ini seperti apa sehingga nanti kalau ada domen-domen keamanan tidak bisa tidak harus masuk saya kira ini saya setuju dengan rekan kita dari F. PDU secara specifik disebutkan pertahanan dan

Sf:T PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

13

keamanan negara tidak bisa tidak karena dalam Pasal-pasal berikutnya nanti ada misalnya masalah keamanan mau tidak mau harus masuk kesiru karena kalau tidak masuk kesitu nanti akan tidak bisa dipahami saya kira untuk sementara serti itu, terima kasih.

KETUA RAPAT :·, ·· Baik terima kasih jadi ada jalan penyelesaian yang diusulkan pengusul

sarr:a dari rekan kami dari PDI-P bahwa untuk kata pokok-pokok dan menambah kata keamanan sangat tergantung substansi yang masuk dalam jaringan UU ini dan untuk menentukan apakah ini pokok-pokok apakah ini pertahanan dan keamanan kita akan bahas pada saat terakhir setelah hampir tutas membahas masalah substansi sedang usul rekan kami dari F. KB mengenai negara dan nasional kita anggap itu adalah masalah semantik yang tidak perlu persoalan Jebih lanjut lagi apakah kes!mpulan ini bisa kita terima ? baik terima kasih.

Ketok palu 1X

Dengan demikian kita beralih ke DIM yang kedua, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia tidak ada fraksi yang mengajukan usul perubahan.

F. REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH): Terima kasih pertama, kami minta maaf memang dalam draft yang telah

tetang pertahanan negara ini tidak ada tetapi didalam draft kepolisian ada sesunggulmya ini adalah merupakan satu kesatuan ada usulan kami pimpinan mohon dengan hormat dimaafkan kalau memang tidak ada disini, tetang masalah ira-irah yang berkenaan dengan kepala UU ini kami menginginkan ini di sempurnakan dengn alasan, pertama masalah ira-irah ini rriemang sudah harus kita mulai melakL.kan perubahansebab sesuai dengan semangat perubahan didalam UUD Negara Rl Tahun 1945 kalau kita amati khususnya didalam Pasal 5 clan Pasal 20 ayat 1 2 3 dan 4 sesungguhnya sekarang didalam produk perundang-undangan sudah beralih kepada legislatif power jadi tidak lagi ek.sekutif power se:hingga kala~ kita melihat dari judul ini ataau konsedran Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia masih mengarah pada eksekutif power dimana seakan-akan hanya Presidenlah yang memberikan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut meskipun nanti ada kalimat dengan persetujuan DPR terakhir, nah oleh karena itu untuk menghargai semangat perubahan yang kita lakukan dua kali dan itu secara eksplisit sudah jelas didalam Pasal 5 dan Pasal 20 maka kami mengusulkan demikian Dengan Rallmat. Tuhan Yang Maha Esa Dewan Perwkilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia karena dua-duanya kami membahas ini baik pemerintah maupun juga DPR jadi tidak ada salahnya kita berikan pengharagaan dan pengakuan senyatanya kepada dua lembaga ini, ini usulan kami terima kasih.

KE1"UA RAPAT: Terimakasih yang pertama saya kira yang disampaikan rekan kami dari

Heformasi walaupun tidak tercantum di UU Pertahanan Negara tidak dapat menganggap bahwa itu adalah DIM yang luput dari penggandaan sekretariat sehingga rnerupakan agenda yang perlu kita bahas, nah ini ada usul dari rekan kami Fraksi Reformasi dan saya kira ini akan dan saya kira ini akan mewarnai seiuruh UU yang akan yang akan datang saya kira saya tidak perlu ulangi penjelasanhya saya persilahkan apakah pemerintah dulu yang menanggapi karena pemerintah ini hukum tata negara ini kita praktisi dan ahli.

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

14

PEMERINTAH ( MENHAN\MAHFUD.MD): . Terima kasih pak saya kira pengesahan UU itu kan Presiden sendiri

sebenarnya kalau DPR bersama Presiden Rl rnungkin lalu konsekwensinya tanda tangannya dua apa tidak lebih bagus kalu seperti ini Presiden Rl atas persetujuan DPR sehingga jelas yang yang bertanda tangan satu untuk memasukan dida;am lembaran negara tapi silahkan saja dilempar dulu ke forum terima kasih.

I<ETUA RAPA T : Jadi ada dua penafsiran pak, kalau Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha

Esa Presiden Rl sebagai deklarasi pengundangan atau dianggap deklarasi pembuaten bersama kalau deklarasi pengundangan ya seperti itu Presiden yang mengundangkan tapi kalau itu berita acara pembuatan mal<a dua-duanya itu, silahkan berikan tanggapan.

F. PDI-P ( FIRMAN JAVA DAELI, SH ) : Ternan dari Fraksi Reformasi yang telah menggagas ini bersama kita

tentu kita sahuti secara positif kalau prinsif dulu sepenuhnya kami sependapat dengan pemerintah itu dulu posisi karena dalam proses politik dan prosedur ketata negaraan maka memang DPR dalam prospektif memang memberi kekuasan yang signifikan nah persaolannya adalah Iantas psikologi peraturan perundang-undangannya harus diterjemahkan dengan kata DPR disitu apakah itu bukan kemunduran konst\Jsional karena kalau persoalannya bahwa yang punya kekuasaan signifikan DPR menurut kami kurang arif kalau itu juga bersama Presiden, tetap Presiden menurut konstitusional sebagai kepala negara memang pada gilirannya pengabsahan itu dilevel ke Presiden walaupun sebetulnya prosesnya juga memberikan ruang yang penuh kepada DPR, saya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Patrialais Akbar kebetulan ternan di Komisi II sampai sekarang saya belum, didunia dua itu pak saya belum pernah liha.t bahwa ada dua pintu mungkin, jadi oleh karena itu maka argumen rasional kami kenapa karili sependapat pemerintah karena tidak harus diisi dengan DPR malah menjadi tafsir yang berkesudahan pak, besok akan ada ruang yang sating ~1gotot bahwa ini dan seterusnya tapi wacana bisa kita perkaya ditempat lain, terima kasih.

KETUA RAPAT: Ya Fraksi Golkar.

F. PG ( DRS.AGUN GUNANDJAR SUDARSA): Terima kasih Pimpinan apa yang digagas oleh rekan saya Pak Patrialis,

nampaknya kami bisa mengerti dan memahami dan sebetulnya ini juga menjadi kanhal yang menjadi pemahaman kita bersama bahwa memang kekusaan membentuk UU itu kita sudah amandemen keterkaitan dengan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dimana kekuasaan membentuk UU itu ada di DPR dan itu ditegaskan didalam Pasal 20 menyangkut masalah irah-irah ini yang diusulkan oleh Pak Patria.lis dari Reformasi kita coba melihat bahwa persoalan ini secara utuh kala.u kita melihat di Pasal 20 khususnya di ayat (4) itukan sudah jelas rumusannya bahwa Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU artinya ini adalah perintah konstitusi yang memang untuk pengundangannya peberlakuannya itu tetap dilakukan oleh Presiden dan Prasiden disini menurut kaca mata kami dalam kapasitas beliau sebagai kepala r.egara bukan sebagai kepala eksekutif dengan demikian kami tetap bahwa melihat irah-irah ini tidak perlu berubah dan justru yang sudah kita lakukan dalam sejarah konstitusi kita dalam sejarah perundang-undangan kita terutama kita sudah melakukan perubahan yang sangat amat mendasar ketika UUD itu sudah kita amandemen yaiutu ketika kita masuk kepada yang berikutnya dirnana dikatakan kalau ada hulu itukan Presiden dan seterusnya itu lalu setelah mau

' mengundangkan itukan dengan memperhatikan persetujuan DPR dulukan oegitu, tapikan sekarang sudah dirubah dengan persetujuan bersama DPR

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

15

oengan Presiden Rl jadi diktem katakanlah Pasal 20 itu kita coba tempatkan dalam kotruks! dalam sebuah UU mulai dari judul dan laun sebagainya sampai kepada ira-irah yang dimaksudkan itu sudah secara sistem matisitu semua tertua~gkan dalam draft yang sudah ada seperti ini sehingga menurut pendapat fraksi Golkar bahwa ira.:.irah ini sudah tepat sudah memadai dan justru yang timbul persoalan berikutnya sebetulnya kalau mau jujur sebagai wacana saja pimpinan ketika kita bicara menyangkut masalah amandemen beriikutnya yang ayat (5) pak ini mohon menjadi perhatian pemerintah dari fraksi Partai Golkar karena ada sebuah RUU yang sudah disahkan oleh DPR sudah disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah sudah lebih dari tiga bulan pak nasib ujung pakalnya engg;3k tahu kemana dan tidak ada keputusan politik yang dilakukan oleh institusi negara bahwa UU itu seperti apa nasibnya padahal kalau kita konsisten sebagai negara yang menghormati yang menghargai UUD 1945 itu sudah sah dan bisa diundangkan artinya bagai mana proses pengundangannya itu belum pernah terjadi apakah RUU yang setelah tiga bulan nasibnya itu tidak segera diundangkan kalau lihat ayat (5) itu menjadi UU pak, nah bentuk format keputusannya porrnalnya produknya itu seperti apa itu mungkin yang juga digagas di pikirkan oleh bung Patrialis katakanlah kami coba dorong satu SIJbstansi lagi karena itupun sebuah persoalan apakah nariti pada suatu ketika tidak perlu lagi Presiden yang irah-irah itu ketika yang konteknya tiga bulan mungkin DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) menyatakan UU ini berlaku itu bisa saja terjadi ini konteksnya pak, jadi artinya kita mencoba membuka wacana-wacana ini agar kita dalam memasuki perumusan perundangundangan ini, merumusakan UU ini persoalan-persoalan Bangsa agenda-agenda yang tidak terselesaikan itu bisa diselesaikan bersama jadi prinsifnya kepada hal yang ini saya pikir sudah tepat pak, terima kasih.

KETUA RAPA.T : P. 3 ada komentar pak,

F=. F',, ( ............................ ) : Ya sedikit saya kira apa yang disampaikan oleh Fraksi Reformasi ini perlu

kita hargai sangat menarik, karena substansinya adalah bagai mana antara Presiden dengan DPR yang sama-sama membuat UU ini juga sama-sama mempunyai tanggung jawab akan tetapi memang sementara ini sudah disampaikan diulas oleh kawan kita dari F.PG konstitusi kita tidak memungkinkan untuk itu, karena tanggung jawab legislatif itu punya hak pengawasan jadi misalnya UU ini tidak dilaksanakan secara baik kitakan p1.,.1nya hak pengawasan itu, nah saya kira untuk sementara itu tetapi kedepan memang saya kira pelu kita pikirl\an bagaimaila agar substansi yang disampaikan oleh Fraksi Reformasi itu mendapat!<an suatu tempat yang benar yang layak, sama-sama lembaga tinggi negara karena ada Presiden dan MPR, jadi poin kita sesungguhnya untuk sementara ini dan memang konstitusi mengamati begitu tetap yang ada sekarang bahwa Presiden Rl dan seterusnya mungkin ada yang mau menambahkan, terima kasih

KETUA RAPAT : Silahkan pak.

F. PPP ("rHAHIR SAIMIMA): Terima kasih saya tambahkan sedikit pak, jadi dari kami setuju apa yang

dis3rnpaikan oleh pemerintah karena walaupun dalam UUD sudah disebutkan perubahan Pasal 5 dan Pasal 20 tapi aturan pelaksaan dari pada kedua UU itu khusus yang menyangkut dengan tata cara pembentukan UU kita tahu persis selama ini tata::ara pembentukan suatu ketentuan perundang-undangan itu rnasih keputusan Presidem, Kepres itu masih berlaku diman kira-kira seperti yang disampaikan oleh pemerintah ini yang selama ini kita gunakan kecuali setahu saya dalam pembuatan beberapa RUU terakhir yang kita setujui bersama itu ada

SET PANSUS DP.R Rl

ARSIP DPR RI

16

tambahan dalam diptum yaitu bersama-sama Presiden dan DPR tapi yang jelas saya mau sebutkan sisini bahwa badan legislasi telah menyampaikan lewat Anggota-anggota itu unsul insiatif tentang tatacara pembuatan ketentuan perundang-undangan dan sekarang dalam pembahasan, karena itu menurut hemat saya kita gunakan dulu apa yang ada sesuai dengan peputusan Presiden untuk kemudian nanti setelah UU , RUU tentang tatacara pembentukan UU itu kalsu sudah kita sahkan maka itu merupakan pedoman dalam suatu UU termasuk perturan pamerintah atau usul Presiden yang akan di produk oleh Presiden, terima kasih. ·

KETUA RAPAT : Selanjutnya dari TNI ada komentar pak, kalau tidak ada jangan

dipaksakan, ada silahkan.

F. TNI/POL(DRS.I.KETUTASTAWA): Kami sependapat pak, bahwa ini tetap dengan resening yang tadi

dikemukakan bahwa walaupun kami menyadari bahwa yang di kemukakan oleh rekar. kita- dari Reform~si iru adalah merupakan suatu wacana yang perlu dibahas namun demikian mengingat bahwa didalamPasal 20 ayat (4) itu Presiden yang rnenentukan jadi memang atas persetujuan bersama tapi yang menetapka adalah Presiden sehingga dengan demikian inipun sudah sesuai dengan keputusan konstitusi namun demikian karena ini juga sudah dibahas di Baleg sudah diajukan kepada DPR mengenai RUU tata cara pembuatan peru:1dang-undangan, kalau nanti ada perubahan formatnya setelah itu ya kita sesuaikan sementara kami kira kita yang sudah ada dulu, terima kasih.

KETUA P.APAT : Kebangkitan Bangsa pak.

F. KB ( DRS.IR.A.ANSOR CHOLIL) : Kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh ternan kami dari

Fraksi Reformasi memang kenyataannya yang membuat UU ini adalah Pemeritah bersama dengan DPR akan tetapi perlu dimaklumi bahwa Presiden dalam hal ini sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala .eksekutif, karena itu rnernang yang J:ertama kqroi tetap seperti usul dari pemeritah ini, yang pertama tetap seperti usul pemerintah itu.

Yang kedua, apa yang tadi dikatakan rekan-rekan bahwa sekarang ini sedang dibahas tatacars pembuatan UU itu belum sempat diputuskan dan kalau memang nanti keputusan lain kita akan merubah Jagi sementara adalah pegangan Presiden Rl Dewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Rl itu saja terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kc:sih F.KKI ada komentar, baik F.PDU.

F.PDU ( MUHIBUDIN WAL Y ) : Saudara pimpinan, karena menambah itu lebih berat dari mencoret oleh

karena itu pendapat saya lebih bagus kita tambah demi kekuatan UU ini apalagi dalam keadaan sekarang ini supaya terlihat juga oleh umat pertanggung jawaban itu bukan hanya kepada kepala negara saja tapi juga rakyat keseluruhan karena itu kami setuju supaya ditambah andainya kalau ada perkembangan tetang tatacara pembuatan UU tidak demikian mencoretkan lebih gampang terima kasih.

SET PANSUS DRR RJ

ARSIP DPR RI

17

KETUA RAPAT :

Terima kasih sebelum kepemeritah mungkin bapak ibu tidak keberatan kalau saya baca amandemen Pasal 20 pak ya, amandemen pasal 20, supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat 2, Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Ayat 3, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama rancangan undang-undang itu tidak boleh . diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwkilan Rakyat masa itu.

Ayat 4, Pre~.iden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5 nya tidak ada. (5 nya ada di9mandemen kedua, nanti saya jelaskan.)

Bukan sengaja tidak membaca memang tidak melihat. Pasal 5 dalam hal undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut

tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang.

Jadi kalau tidak disahkan oleh Presiden maka dia sah. Apakah dengan demikian tidak kita tafsirkan bahwa pasal 20 ini memang memberi tugas kepada Presiden selain membah~s·bersama dengan DPR, tetapi tugas pengesahan juga diberikan l<epada Presiden, saya tidak menggiring, tetapi itulah yang saya baca, sPahkan Pemerintah.

F. REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH) : Terima kasih pimpinan. Kami mernahami betul apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari

Fraksi, karena memang masih melihat posisi kebiasaan. Persoalannya adalah, terku~ali dari F.PDU, saya ingat betul Menhan kita ini ad~lah juga merupakan tim ahli didala:n amandemen bersama-sama dengan pak. Bagir Manan pada waktu itu.

Yang muncul pertanyaan kami adalah, bagaimana · halnya kalau satu rancangan undang-undang itu tidak disahkan oleh Presiden, miskipun Presiden diwaj;bkan mengesahkan tetapi sudah ada preseden bagi kita ternyata ada satu undang-undang yang kita bahas bersama tidak disahkan.

Secara konsitusi miskipun belum ada aturan mainnya, maksud saya belum ada peraturan pelaksanaannya atau undang-undang selanjutnya, secara konstitusi dia adalah sah sebagai undang-undang. Padahal di situ ditulis Presiden Republik Indonesia tetapi Presidennya tidak mengesahkan.

Tetapi ki\:a tetap mengakui bahwa ini adalah merupakan area atau pengesahan dari pada Presiden, jadi ini delematis bagi kita.

Kami ingin miskipun belum ada undang-undang yan,g mengatur tentang itu, tetapi UUD kita, amandemen ini sudah disahkan dan tidak disyaratkan dalam amandemen ini, bahwa peraturan ini harus diatur dengan undang-undang, tidak ada, kecuali y·ang secara tegas didalam amandemen itu diatur selanjutnya dengan undang-undang, inikan tidak ada.

Selanjutnya kami ingin mengajak kita sekalian untuk menghargai karyakarya kita, saya kira saudara-saudara di MPR yang masuk di PAH I dan juga PAH II, selalu rnelakukan sodialisasi hasil amandemen ini keseluruh Nusantara ini. Dan kita menyampaikan bahwa kita sudah ada legistatif power sekarang tidak Jagi eksekutif power, tetapi kita sendiri tidak mau mengakui bahwa ini adalat1 merupakan bagian dari hasil karya kita.

Tetapi kami menghargai dari pendapat bapak-bapak sekalian dan kami tentu setuju den~an apapun yang kita putuskan, tetapi ingin mengajak, kalau saya tidak salah ada satu undang-undang yang sudah kita sahkan, tentang masalah tanaman, itu apa namanya pak, tentang PP, kalau saya tidak salah memang sudah. Kemudian sekarang yang juga dibahas di undang-undang Perlindungan Tenaga Kerja, Perlindungan PPI dan PPK kebetulan saya juga

SEJ" PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

18

bagian anggota Pansus pada waktu itu, ini juga sudah kita masukan bagian dari pada konsep.

Jadi ini sebagai masukan buat kita semua dan pak. Firman tidak usah negara mana, semua negara itu punya bentuknya atau. sistim yang berbedabeda. Kita tidak usah s.elalu mencontoh negara lain. Kalau memang normanya, kaidahnya kita miliki kita pakai, jangan kita berpedoman kepada orang lain, l<ecuali kita tidak punya kaidah, saya kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih, tetapi saya kira Reformasi tidak berbeda pendapat dengan

Fraksi lain . yang menganggap bahwa pembuatan undang-undang, tugas bersama DPR dan Presiden. Sedangkan pengesahannya adalah tugas Presiden, begitu barangkali.

PEME~INTAH (MENHAN\MAHFUD,MD): Saya sependapat dengan kesimpulan ketua Pansus bahwa memang

pengesahan, (oh itu bukan kesimpulan saya, kesimpulan dari tiap pembicara tadi). kesimpulan dari yang disampaikan tadi bahwa pengesahan memang ada ditangan Presiden sesuai dengan pasal 20 ayat 4, Amandemen.

Kemudian sebonarnya ada pasal 22a, amandemen yang tadi disinggung oleh pak. Patrialis bahwa ketentuan Iebih Janjut tentang tata-cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Jadi itu memang itu ditunggu, jadi pasal 22a, amandemen kedua, perubahan kedua. Oleh sebab itu saya pikir, pakai yang lama itu Jebih tepat, pertama karena pasal 20 ayat 4 menyatakan begitu.

Yang kedua dalam hal keadaan tidak normal misalnya suatu undangundang yang telah disepakati bersama, tidak diundangkan baru ditunggu saja realisasi pasal 22a. yang akan membuat undang-undang yang katanya tadi rancangan inisiatifnya sudah mulai masuk, mulai dibahas, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih pak. kami kembalikan ke rekan kami Reformasi, rekan kami

dari Reformasi setuju dengan yang terbaik dan Pemerintah menganggap yang lama masih lebih bail<.

Jadi kita bisa sepakati ini, kita mengikuti rancangan undang-undang. Dengan segala pujian untuk rekan kami dari Reformasi, kita sahkan apa yang kita sepakati. .

KETOK PALU 1 X

Kita kembali ke amandemen DIM No. 4 mengenai konsideran menimbang. Ada PDIP, FPG, oh banyak. Fraksi PDIP, silahkan.

F.PDIP (FIRMAN JAVA DAELI, SH) : Terima·kasih pak.Ketua. lntinya sebetulnya sama tetapi konstruksi pemikiran kami begini, kata dan

diantara kata falsafah dan pandangan diganti dengan Pancasila itu yang merupakan insitusinya. Kemudian yang kedua, kata Pancasila dan diantara kata berdasarkan dan undang-undang dasar itu dihapus.

Kami bacakan setelah perubahan; Bahwa pertahanan negara bertitik tolal< pada falsafah Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa lndones~a. untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Forum Pansus yang kami hormati, kontruksi pemikiran kami disini pada dasarnya menempatkan bahwa setain memang dalam sumber hukum itu, itu menempatkan Pancasila sebagai sumber internal. Adalah Iebih tepat kalau pendekatan filsafat itu ditempatkan pada alinea awal, karena alinea awal itu sebagai pengantar.

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

19

Jadi apapun proses pertahanan negara kita harus dalam kerangka pandangan falsafah Pancasila. Pendekatan konstitusi ditutup dengan UUD 1945, ini kira--kira yang menjadi argumen pertimbangan kami, mengapa kami mengusulkan perubahan ini, demikian pak.Ketua.

KETUA RAPAT : Ke Fraksi Partai Golkar.

FPG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS) : Terima kasih pimpinan. Didalam DIM No. 4 ini memang kami ada wacana dalam internal kami

bahwa UUD 1945 ini harus kita tambah dengan kata, dan perubahannya. Tetapi kemudian dalam diskusi-diskusi kami yang kami lakukan dengan lebih mendalam lagi, pengertian perubahan itu, perubahan 1, perubahan 2 dan perubahan 3. rasa-rasanya kalau kita lihat dalam perspektif yang :.lebih komperhensif sebetulnya pengertian UUD 1945 disini sudah built in didalamnya itu adalah perubahan.

Oleh karena itu kami barangkali disini tidak keberatan seandainya, kata perubahan yang kami usulkan tadi itu, kemudian kami anulir. Sarna juga seperti apa yang disampaikan oleh, ada pikiran-pikiran yang disampaikan oleh Fraksi Reformasi tadi, bahwa bersama dengan DPR, kalau kita lihat DIM 14 sebetulnya Presiden bersama DPR.

Jadi ada hal-hal menurut kami tidak terlalu panting untuk kita perdebatkan, terima kasih.

KETUA RAPAT : Jadi kern bali ke ....... selanjutnya PPP.

FPPP (DRS. ARIEF MUDATSIR MANDAN) : Terima kasih saudara pimpinan jadi perubahan ini merupakan

konsekwensi dari pada perubahan judul yang kami usulkan. Jadi ini yang pertama yang menunjukan bahwa masalah pertahanan dan keamanan itu bertitik tolak pada satu hal yang sama yaitu Pancasila dan UUD 1945', terima kasih.

KETUA RAPAT : Jadi bergantung itunya nanti pak. kalau itunya pun masih tergantung, ini

pun mas!h tergantung. Selanjutnya FKB, Kebangkitan Bangsa.

F.KB (DRS.IR. A. ANSHOR CHOLIL): Terima kasih saudara pimpinan. Karena usulan kami ini ada rentetannya

dengan yang pertama tadi. karena yang pertama itu sudah banyak yang setuju maka usulan ini kami cabut, begitu juga usulan-usulan yang rentetannya yang tadinya pertahanan negara diganti pertahanan nasional itu, semua yang kebelakang itu kami cabut semua, terima kasih.

KETUA FlAPAT: Jadi semuanya yang sejenis dengan itu dicabut pak. dibagian-bagian

belakang, lalu Reformasi.

F.REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH): Terima kasih pimpinan. Memang disini ada perubahan redaksional,

dimana didalam konsideran terhadap menimbang ini, kami meletakan tentang hak dan kewajiban warganegara didalam pembelaan negara ini sebagai pencerminan kehidupan bangsa yang memang menjadikan rakyat sebagai tenaga dasar atau sebagai bagian dari pada Hankamrata itu sendiri. Oleh karena itu pertimbangan hak dan kewajiban ini kami kemukakan didalam konsideran a, tentang menimbang ini. Yang kedua saya tidak bermaksud untuk berdialog panjang tentang tadi kalau pembuatan undang-undang ini sedikit saja,

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

20

pembuatan undang-undang UUD dalam pembuatan UU harus diatur dengan undang-undang maka karena itu adalah merupakan payung dari pada peraturan undang-undang kita maka Keppres sudah harus batal demi hukum. Tetapi tidak apa-apa ini sekadar bahan ...... terima kasih.

KETUA,RAPAT: Mau mernbatalkan Keppres tetapi melihatnya kepada saya, bukan kepada

Pemerintah. selanjutnya TNI/Polri. Tidak ada usulan.

F.PPP (li.M. THAHIR SAIMIMA, SH) : Supaya waktu kita ini cepat, pembahasan ini cepat, saudara pimpinan

kami mahan supaya tidak usah ditanyakan kepada masing-masing Fraksi. Fraksi yang tidak punya persoalan tidak usah, jalan saja. Kalau ada yang mau menanggapi si!ahkan. Sehingga dengan demikian satu DIM itu cepat selesainya atau kita bahas seperti ini, saya kira 7 hari seperti yang sudah kita agendakan tidak mungkin selesai, terima kasih saudara pimpinan.

KETUA RAPAT : lni salali ketik pak. diketikan saya TNI/Polri punya usulan berarti ini salah.

Sekarang 3 Fraksi sudah menyampaikan usulan, kita tanggapi ini, Fraksi dulu atau Pemerintah. Silahkan pemerintah.

PEMERINTAH (MENHAN\MAHFUD,MD): Pertama yang dari PDIP, karena sifatnya redaksional kami pemerintah

tidak keberatan dengan usul itu, karena substansinya juga sama. Begitu juga dengan Fraksi Go!kar kami tidak keberatan kalau kata perubahannya itu mau ditambahkan, tetapi sebagai gambaran juga mungkin miskipun ini wacana tetapi kecil. Apakah dengan perkembangan pemikiran sekarang bahwa UUD 1945 sudah diamandemen dua kali dan masih akan diamandemen lagi. Bahkan mungkin sudah rnulai kuat arus tentang perubahan UUD itu, apa tidak lebih baik kata UUD itu tidak usah diberi kata 1945, UUD Negara. Jadi itu bisa UUD 1945, bisa UUD apapun untuk jangka panjang atau diganti juga kata konsitusi. Tetapi terserah kepada floor, ini hanya antisipasi terhadap perkembangan pemikiran saja. Untuk Reformasi setuju untuk didiskusikan lebih lanjut, silahkan didiskusikan diforum. Saya kira untuk Fraksi PDKB kami sudah menjawab sesuai clengan jawaban pada DIM ke-3 tadi, terima kasih.

KETUA RAP AT : Untuk PDKB nanti kita persoalkan secara tersendiri, karen a ...... lagi ke

l:1ggris. Jadi sekarang satu putaran selesai tinggal dua masalah yang diusulkan rekan kami dari PDIP dan usulkan oleh rekan-rekan dari Fraksi Reformasi. Sekarang giliran kita untuk saling menanggapi. Silahkan F.PDIP.

F.PDIP (.A. TERAS NARANG, SH): Terima kasih pak.Ketua. Tadi sudah disampaikan oleh Pemerintah bahwa

memang betul apa yang kami usulkan disini adalah untuk lebih menekankan keberadaan dar; pada Pancasila, just do it dari kedudukan Pancasila ini. Dan memang secara substansial kami tidak merubah makna yang terkandung didalam bagian pertimbangan ini, hanya pada bagian Pancasila yang ada dibawah kami angkat keatas dan kemudian kami tonjolkan bahwa falasafah Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan kembali kebelal<ang itu adalah berdasarkan UUD 1945. ltu pemikiran kami, jadi terima kasih kepada Pemerintah atas persetujuannya dengan . pendapat kami, terima kasih. ·

KETUA RAP AT : T anggapan untuk Reformasi.

SET PANSUS DPR Rl

ARSIP DPR RI

21

F. PDIP (A. TERAS NARANG, SH) : Mungkin nanti ada yang mau menambahkan tentang Reformasi karena

saya konsentrasi untuk usulan kami pak. Kalau pak. Patrialis saya setuju pak. tetapi pendapatnya perlu didengar-dengar dulu, dibaca-baca, silahkan mungkin pak. Permadi pak. silahkan pak.

F. PDJP (PERMADI, SH) : Saya kira untuk menanggapi dari Fraksi Reformasi dengan perubahan

redaksionalnya, kami melihat didalam UUD itu kan jelas Pancasila termasuk didalamnya, di Pembukaan nya. Tetapi untuk Jebih menekankan bahwa itu merupakan dasar negara, diangkat keatas jadi kami Jebih sepakat untuk mempertahankan pendapat Fraksi PDIP, terima kasih.

KETUA RAP AT : Dengan pengertian bahwa usul perubahan F.PDIP sudah mencakup apa

yang diusulkan oleh F.Reformasi. Silahkan Fraksi Partai Golkar.

FPG (DR. [-IAPPY BONE ZULKARNAIN, MS.) : T erima kasih Pimpinan. Memang sebagaimana yang disampaikan tadi

bahwa, dibelakang UUD 1945 itu ditambah kata perubahan, itu memang menjadi gagasan-gagasan yang muncul dalam diskusi-diskusi kami. Tadi kemudian di apressiasi oleh Menteri bahwa tidak keberatan untuk kata perubahan. Bagi kami sebeltulnya tidak terlalu panting untuk mempertahankan atau mencabut apa yang disampaikan, yang panting adalah kesamaan fikiran dari gagasan yang kami lemparkan itu. tetapi memang didalam Rancangan Undang-Undang yang lain, itu seialu disebutkan UUD 1945 dan perubahan, selalu ada kata begitu, jadi dan perubahannya. Tetapi bagaimanpun itu tergantung kepada kawan-kawan dan kita semua disini, sama-sama. Tetapi ada hal yang disampaikan oleh pak. Menteri tadi, dikatakan bahwa UUD 1945, 1945 nya itu · diganti kami sangat keberatan. Kami sabgat keberatan kalau dikatakan UUD 1945 itu diganti, karena apa, didalam amandemen yang kami lakukan, kami melakukan tidak mengganti UUD 1945, tetapi yang kita lakukan itu adalah melakukan perubahan-perubahan hal-hal yang kita anggap barangkali tidak sesuai dengan konteks berdemokrasi kita. Jadi oleh karena itu pak. Menteri saya kira apa yang disampaikan tentang mengganti UUCI 1 ~45 menjadi UUD saja, kami dari Fraksi Partai Golkar tidak sependapat, t~rima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, ini paradigma baru, Pemerintah mendukung Golkar,

Golkarnya malah menarik usulnya. Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan.

F.PPP (DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY) : Terima kasih. Pak. pimpinan saya Chozin Chumaidy yang mewakili PPP.

Pertama saya kira untuk menanggapi rekan kami dari. PDIP bahwa memang betul itu hanya sek.adar redaksi tetapi kalau kita hayati secara dalam, sebetulnya redaksi yang av11al jauh Jebih lengkap. Karena kalau kami lihat bahwa atau kita renungkan, menimbang a. itu disitu menjelaskan tentang pertahanan negara harus bertitik tolak dari falsafah dan pandangan hidup. Untuk apa? Untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Republik Indonesia, atas dasar apa? Pancasila dan UUD 1945, jadi Pancasila dan UUD 1945 itu menjadi dasar pertahanan negara, sekaligus juga keutuhan negara. Tetapi sekali lagi ini selera bahasa. Jadi saya kira kalau boleh saya usulkan kita bawa saya ke Tim Perumus apa yang disampaik.:m oleh rekan PDIP. Kedua yang tadi dari Partai Golkar saya kira kita melihat bagaimana kelaziman yang ada, tetapi memang UUD 1945 jangan dicabut. Jadi apakah pakai perubahan atau tidak tetapi UUD 1945 saya kira harus tetap. Yang ketiga dari Fraksi Reformasi, sebetulnya kalau saya baca usulannya, itu sebetulnya mengambil dari butir c, di memimbang. Tetapi kalau l<ita ingin mengc.mati satu alur pikiran dasar-dasar pemikiran-adanya Rancangan

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

22

Undang-Undang ini sebetulnya tetap enak pada c., coba kita hayati bersama, a. itu lebih sifatnya umum disitu menjelaskan titik tolak dari pada pertahanan. Baru b. menyatakan salah satu fungsi dari pertahanan itu ad.alah merupakan salah satu fungsinya pemerintahan. Baru yang ke c., melibatkan penyelenggaraan pertahanan itu adalah dengan hak dan kewajiban yang hak itu. Jadi runtut dari yang besar terus mengecil, mengecil begitu. Jadi itu lebih enak diikutinya, saya kira pak. Patrialis tidak keberatan saya kira, terima kasih.

KETUA RAPAT: Selanjutnya dari Kebangkitan Bangsa pak. komentar terhadap PDIP dan

Reformasi. ·

F.KB (DRS. ~R. A. ANSHOR CHOLIL) : Terima kasih. Oleh karena masalahnya adalah masalah redaksional yang

banyak, tetapi untuk ·rekan-rekan yang dari Fraksi PDIP itu tambahan falsafah Pancasila yang merupakan pandangan hidup, itu kami dapat menerima seperti itu, walaupun itu sekadar adalah tambahan a,. merupakan redaksional. Untuk yang dari ternan kami dari Fraksi Reformasi karena ini perubahan redaksional mari kembalikan saja kepada Tim Perumus, bagaimana Tim Perumus nanti merumuskan a., ini sebaiknya seperti yang pertama atau seperti us ulan dari PDIP atau memang bagaimana, itu terserah nanti di Tim Pe~umus, terima kasih.

KETUA RAPAT: Selanjutnya Reformasi.

F. REFORM.ASI (IR. A.M. LUTFHI): Terima kasih. Jadi memang a., usul Reformasi ini adalah tukar tern pat

tadinya. Tetapi setelah dipikir-pikir memang saya pikir disiapkan oleh Pemerintah ini kami bisa setuju itu lebih baik, jadi a., ini kami tidak ada perubahan dan ini turun kebawa nanV l<e c,. jadi saya terima saran dari saudara ........ terima kasih.

KETUA RAPAT : Tanggapan terhadap PDIP jangan dirubah pak.

F. REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH): Saya menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pemerintah sedikit

karena ada masih ada kaitan. Ada pun gagasan Pemer.intah ingin merubah kalimat 1945,. saya · kira ini perlu bahwa kita memberikan . penjelasan. Ada beberapa prinsip dasar, saya kira ini perlu juga kita ketahui secara bersama. ada beberapa prinsip dasar yang dianut dan disepakati oleh Badan Pekerja MPR yang melakukan dua kali perubahan. Pertama kita berprinsip tidak merubah Pembukaan UUD 1945 sehingga dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Bahkan didalam Pembukaan ini justru penyebutan UUD 1945 itu harus lebih lengkap, jadi kalau selama ini kita hanya bicara UUD 1945 ir.u juga tidak lengkap. Yang benar adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ini memang perlu kita sosialisasikan lagi kepada masyarakat. Prinsip yang kedua adalah didalam melakukan perubahan itu kita mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip yang ketiga adalah kita tetap menganut sistim Presidensil dan sistimnya nanti perubahaQ demi perubahan kita lakukan secara adendum.

Jadr kepada Pemerintah kami ingin sampaikan sekali lagi prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Badan Pekerja MPR dan kami jelas tidak sependapat dengan Pemerintah dalam hal menghilangkan kalimat tahun 1945 tersebut, terima kasih. Saya kira ini juga kami terus terang belum bisa membahas secara mendalam terhadap pikiran yang disampaikan oleh saudara-saudara dari PDI Perjuangan. Tet9pi tentu pikiran itu kita hargai dan tidak mungkin itu ditempatkan asalan, saya kira itu dilandasi oleh pikiran-pikiran jauh lebih c;lalam namun kami

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

23

belum bisa memberikan komentar yang komprehensif dan kami setuju untuk dibahas nanti di Timus, terima kasih.

KETUA RAPAT : Ya, selanjutnya TNI/Polri.

F.TNI/POLRI (DRS. I KETUT ASTAWA): Reformasi punya sudah dicabut tadi pak. Tinggal' PDIP punya barang

yang mau dikomentari. Jadi mengenai usul kaitan dengan rekan kita dari PDIP kami sependapat bahwa tetap seperti semula runusannya karena bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup sebenarnya Pancasila tetapi Pancasila sudah ada dibawal1 ini juga, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian walaupun dari PG sudah dicabut pak. usulnya tetapi kami ingin memberikan pendapat kami berkaitan dengan pendapat Pemerintah untuk mencabut, meniadakan tahun 1945 dari UUD. Kami dariFraksi TNI/Polri kurang sependapat pak. bahwa 1945 itu dicabut karena prosesnya sekarang kita bukan mengganti UUD tetapi prosenya adalah mengamandemen sehingga UUD 1945 ini tetap, cuma kat.au ada hal-hal yang memang perlu tiadakan satu perubahan kita buatkan amandemennya dengan melampirkan di UUD, sehingga tahun 1945 itu tetap tidak ada perubahan, terima kasih.

KETUA R.l!~PAT: Se~anjutnya ... oh, silahkan.

F.TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP.,M.Sc.,MM.): Fraksi TNI/Polri ingin menambahkan. Untuk rekan PDIP kami tidak

menanggapi, tadi sudah disampaikan rekan Ketut Astawa. Untuk apa yang disampaikan Pemerintah dari Fraksi kami tidak

sependapat kalau, ini kata majemuk, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, itu satu rangkaian kata yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau UUD 1945 ditiadakan untuk apa kita bernegara. Apa yang diadakan didalam Pembukaan UUD, untuk apa diadakan TNI, untuk apa ada Sapta Marda, itu berubah semuanya. Sapta Marga, Sumpah Prajurit itu, hakekatnya adalah ini.

Hakekat TAP VI, TAP VII MPR adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demikian pak. terima kasih.

KETUA RAPAT: Selanjutnya KKI.

F.KKI (DRS. H. A. HAMID MAPPA) : Tetap pada usul pertama pak. tidak ada perubahan.

KETUA RAPAT: F.PDU silahkan pak.

F.PDU (PROF.DR.H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WAL Y) : Pimpinan, sesuai dengan tentang nama dari pada UU tadi, bahwa kami

sesuai dengan mencantumkan keamanan karena itu maka juga kami sejalan dengan PPP yaitu tetap juga harus dicantumkan kata keamanan. Kemudian mengenai dengan Pancasila, Pancasila tentu kita semuanya sudah setuju dan itu tidak dibantah iagi. Tetapi begini Pancasila yang mana ini, karena itu kita katakan Pancasila yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945. Sebab Par.casila itu jangan-jangan nanti sampai pada anak cucu kita Pancasila juga tetapi bukan itu lagi. Oleh karena itu, maka kita oleh karena sudah terang itu dan itu tidak boleh berubah. Tetapi UUD bisa saja berubah dengan perkembangan zaman. Karena itu maka kami tidak setuju dengan ada kata-kata UUD 1945

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

24

tetapi cukup dengan konstitusi. Kenapa maka demikian, karena kalau kita rubah Pancasila dalam Mukadimah UUD 1945 itu kita bisa dikutuk oleh Tuhan, karena itu tidak bisa dirubah. Karena itu saya katakan yang dalam Mukadimah UUD 1945. tetapi adapun UUD ini, itu dalam perjalanan negara ini sudah pernah berubah dulu, ;adi kalau kita katakan sebut konstitusi maka 'tidka perlu lagi kita katakan kata perubahannya. Tetapi disemua UUD. 1945 tetapi yang kenyataannya sudah banyak berubah itu kan bohong namanya itu. karena itu maka saya PDU tetap dan konstitusi. 1945 tetap ada tetapi pada Mukadimahnya. Kata l<.eamanan tetap ada, karena ini adalah undang-undang pertahanan da keamanan, terima kasih. (Usul yang terakhir ini, kelihatan tidak ada)

Tidak artinya karena tadi. oleh karena bapak Menhankam menyebut bagaimana kalau dan konstitusi, sebagai menjawab dari pada apa yang diusulkan oleh PG. Yang panting kata 1945 itu, itu mesti ada dalam UUD ini. Tetapi kalau kita buat UUD 1945 kenyataannya sudah berubah, tetapi kata perubahan tidElk kita bikin itukan menjadi kabur bagi anak cucu yang akan datang kalau itu dipertahankan terus, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih pak. Jadi PDU menaggapi kalau yang diusulkan Pemerintah

itu menjadi kenyataan. Sekarang tinggal dua persoalan pak. Persoalan pertama adalah usul rekan dai FPPP mengenai kata dan keamanan dan rekan kami dari PDU dan keamanan yang terkait dengan judul yang kita akan pending, selesai. Tinggal usul PDIP mengenai penempatan Pancasila. Kalau usul Pemerintah kelihatannya menempatkan Pancasila itu sebagai pangkal tolak, sekali gus muara. Jadi pangkal tolak falasafah keamanan kita adalah falsafah, memang tidak disebutkan Pancasila. Muaranya adalah untuk menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945. PDIP mengajukan usul Pancasila itu hanya pangkal bukan muara, muaranya hanya UUD 1945 saya kira demikian Pak ya kalau kita baca usulnya PDIP. Silakan.

F.PDIP (FIRMAN JAVA DAELI, SH): Jadi ini terus terang saja bukan hanya sekedar ini redaksionalnya karena

ada dua kontruksi pemikiran, yang pertama adalah bahwa inikan sumber hukum, menjadi komitmen kita bersama, dan jelas ini sebuah postulat yang tidak bisa diterjemahkan seperti UUD 1945 yang bisa diamandemen, sehingga tingkatannya kualitasnya ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang kedua, kalau dia pada urutan y~ng pertama tidak sekedar juga titik tolak aksi itu, tetapi dia akan menyertai proses muara itu. oleh karena itu maka Pak Ketua bukan soal redaksionalnya sebetulnya juga ini tetapi merupakan dan apalagi terkait dengan falsafah itu langsung dikaitkan dengan Pancasila. Saya tidak tahu kalau ada juga falsafah ini, oleh karena itu maka muaranya awal itu akan menyertai a~an memberikan orientasi terhadap muara itu. oleh karena itu maka saya kira ini pemikiran dua argumen rasional yang saya sampaikan di sini. Yang kami tidak merespon tapi kami hanya menggarisbawahi yang dibilang oleh Fraksi TNI/POLRI yang menurut kami sudah mulai kritis soal UUD 1945 itu, jadi tetap digunakan UUD 1945, saya juga memberikan respon kepada Fraksi TNI yang sudah mulai kritis melihat ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Demikian penjelasan tambahan dari PDIP. Sekarang silakan Pemerintah.

PEMERINTAH (MENHAN\MAHFUD MD): Pertama kalau seal istilah seribu atau UUD 1945. mau dipertahankan

saya kira tidak ..... .

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

.---,---------- - -

25

KETUA RAPAT: Saya kira mssalahnya tinggal Pancasila saja Pak. kalau UUD 1945 tadi

relat.if sudah selesai, tinggal Pancasila. Pancasila diangkat menjadi titik tolak sekaligus muara atau hanya titik tolak, dalam rangka kebijakan pertahanan kita.

PEMERINTAH (MENHAN\MAHFUD MD): Kami menganggap Pancasila itu memang titik tolak sekaligus muara, tapi

apakah harus dieksplisitkan seperti itu apa tidak, kami melihatnya sebagai masalah yang redaksional semata-mata. Oleh sebab itu kalau PDIP menghendaki itu dan ternan-ternan forum ini '"nenyetujui saya kira Pemerintah sama sekali tidak keberatan. Karena bagi Pernerintah itu substansinya dari dua pihak, baik pandangan Pemerintah maupun PDIP sama saya kira. Kami memandangnya redaksional tetapi kalau itu dianggap prinsip oleh PDIP persilakan saja. Silakan.

KETUA RAPAT : Baik. Menurut pengamatan kami ada kesepahaman fraksi untuk

menempatkan Pancasila ini selain sebagai titik tolak yang akan memberi arahan kebijakan pertahanan kita, tapi sekaligus menjadi muara bahwa pertahanan itu bertujuan untuk menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945dan Pancasila.

Bagaimana rumusannya? Mungkin kita bisa tindak lanjuti di Panitia Kerja, Panja atau Panitia Perumus kalau ini dianggap sekedar perumusan idenya sudah. Jadi ada usul untuk dipanjakan usul PDIP ini dengan pengertian ada kesepahaman bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa, selain merupakan titik tolak dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pertahanan sekaligus menjadi muara yang akan dicapai oleh tujuan pertahanan kita. Kita sepakat ini Pak?

FPPP (DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY) : Sebetulnya kalau PDIP setuju tidak usah ke Panja enaknya ini, kalau tidak

ke Panja lah.

KETUA RAPAT : Ya di Panja atau dibahas di Timus melalui Panja, setuju?

KETOK PALU 1X

Sedangl<an usul dari FPPP dan FPDU mengenai kata-kata keamanan, itu bergar.tung kepada judul ·yang sementara kita pending, saya kira demikian. Sudah 2 jam baru 3 DIM yang selesai.

FPDU (PROF. DR. H. TEUNGKU MUHIBUDIN WAL Y) : Saya bertan~·a sedikit, ini di dalam apa di sini pada rapat-rapat yang lalu

ada sebagian hari yang kita tidak hadir, PBB juga demikian dan sebagainya yang partai-partai kecil ini yang partai besar tetap hadir karena anggotanya banyak. Andainya misa!nya saya sekarang hadir, kemarin hadir, · kebetulan mung kin besok PBB hadir umpamanya, dan kita sudah membahas ini, apa ini, DIM ini, apakah pendapat kita dan pendapat dia tidak diterima usul untuk apa ini ataukah sekedar ikut apa yang telah diusulkan oleh yang hadir-hadir saja.

Sebab tadi saya mengusulkan adanya kata konstitusi, meskipun saya tidak hadir yang lalu berhak juga diterima untuk sebagai alternatif pandangan, karena pandangan saya itu cuma satu saja saya tidak mau menyimpang dari mukadimah dari UUD 1945, yang panting 45 nya itu ada disebut dan rnukadimahnya itu l<ekal abadi. Adapun ini UU itu kan penafsiran daripada mukadimah itu, penafsiran itu bisa saja berubah sepanjang zaman, yang panting matanya jangan sampai berubah, qurannya jangan sampai berubah, penafsirannya bisa saja berubah. Terima kasih.

SET PANSUS DPR Rl

ARSIP DPR RI

26

KETUA RAPAT: Jadi mengenai rapat tentu terkait dengan tata tertib, selama memenuhi

persyaratan untuk koroum kita adakah rapat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kawan-kawan yang tidak hadir, tidak hadirnya bagaimana? Kalau rekan PBB sama PDKB tidak hadirnya karena minta izin dan dia pergi setelah mengetahui schedule dan jadual, berarti dia sadar betul bahwa dia meninggalkan ini. Tetapi dia meninggalkan itu dengan pikiran-pikiran tertulis yang ada, karena dia meninggalkan pikiran-pikiran tertulis tentu dia juga punya hak untuk kita bicarakan, cuma memang dia tidak punya kesempatan.

FPDU (PROF.DR.H. TEUNGKU MUHIBUDIN WAL Y) : Tetapi tidak disebut di sini, cuma dikosongkan saja. PBB .......... (titik-titik)

KETUA RAPAT: Kalau tidak ada usul tidak kita bicarakan Pak, kalau ada usulnya akan kita

bicarakan.

FPDU (PROF.DR. H. TEUNGKU MUHIBUDIN WAL Y) : ltulah yang saya usulkan tadi sebagai alternatif, disebut konstitusi berarti

itu tidak dapat diterima oleh karena saya tidak mengusulkan dulu. Dan saya karena tidak datang dulu karena suatu dan lain hal dan kita hanya satu saja, tidak ada dua. Terima kasih.

KETUA RAPAT: ltu tadi sudah saya·sarankan kepada kawan-kawan tetapi tidak ada yang

menanggapi.

FPDU (PROF.DR.H. TEUNGKU MUHIBUDIN WAL Y) : Saya itu mengungk.apkan itu karena Menhan juga sudah mengungkapkan.

Jadi Beliau kan mengerti soal ini karena itu maka saya karena sudah ada lobang jar~mnya maka saya masuk di situ. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Silakan

FPPP (H.M. THAHIR SAIMIMA, SH) : Barangkali Sdr. Pimpinan bisa menjelaskan kepada FPDU bahwa

pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan DIM yang sudah diajukan beberapa hari sebelumnya, dan ini sebenarnya para fraksi sudah harus menyusunnya, jadi bukan hadir dalam rapat. Barangkali Sdr. Pimpinan bisa menjelaskan sehingga Pak Kyai kita ini bisa paham. Terima kasih.

F-REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH) : Jadi untuk melengkapi saya kira perlu juga kita sepakati masih

dimungkinkan untuk menambah, jadi ada susulan DIM, jadi kalau ada tambahan ya silakan tetapi diajukan secara tertulis. Kalau tidak ada ya minta maaf seperti kami tadi. boleh tidak disampaikan, kalau boleh kita bicarakan kalau tidak boleh ya sudah. Terirr.a kasih.

KETUA RAPAT: Saya kira kalau forum yang tertinggi adalah forum ini. Kalau forum ini

mau menerima silakan kita bahas kalau tidak, tidak. Seperti tadi usul Bapak audah saya lemparkan tidak ada yang menanggapi, jadi asumsi kami dia tetap. Kalau kita berbicara rnengenai UUD 1945 itu bukan genusnya tapi speciesnya, bukan konstitusinya tetapi UUD 1945. saya kira demikian Pak.

SET PANSUS DPFl RJ

ARSIP DPR RI

27

FPDU (PROF.DR.H. TEUNGKU MUHIBUDIN WAL Y) : Andainya kalau demikian, maka jangan ada kata 'dan perubahannya'.

UUD 1945 dengan segala perubahannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Rekan kami dari FPG sudah menarik Pak, mungkin Bapak tidak rasa

karena tariknya pelan-pelan.

FPG (DIR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS) : Pimpinan, sebenarnya tidak berarti bahwa usulan dari Pak Kyai tadi tidak

kita tanggapi, justru kita tanggapi. Kita tanggapi karena apa? Usulan Pak Kyai itu ternyata inheren dengan usulan Menteri dan mayoritas dari kita kebanyakan tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri tadi, artinya tidak sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kyai tadi. mudah-mudahan Pak Kyai mahfum tentang itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Pak Kyai mendengar sambil tersenyum saya kira. mc;ihfum. Sekarang ada

pertanyaan saya, ini usul DIM dari PDKB mengenai butir a, beliau ingin menambahkan butir a dan b, sehingga butir a lama menjadi butir c. Kita apakan ini DIM, dia tidak.bisa memberikan penjelasan kepada kita. Saya mengusulkan begini Pak, usul PDKB ini kita kaitkan dengan usul-usul yang kita sepakati di Panja nanti sepanjan!J dia relevan dengan perubahan yang kita lakukan kita ikutkan, tetapi kalau dia kontradiksi betul ya itulah resikonya tidak hadir. Kita bisa sepakati mekanisme ini? baik, terima kasih.

WAKIL KETUA (HJ. AISYAH AMINY, SH): Sdr. Pimpinan, l<arena nanti akan masuk di Panja barangkali kita harus

bicara dulu apakah memang substansi ini akan kita masukkan ke Panja, kalau memang kita tidak sependapat dan yang bersangkutan tidak ada barangkali kita tidak bisa memasukkan. Sebab ini akan menjadi . krusial yang bisa berkepanjangan.

KETUA RAPAT: ltulah, sehingga saya tawarkan jalan tengah. Kalau dia bertolak belakang

1 00% kita tidak bahas, tapi kalau dia sama dengan usul yang kita akan rubah mungkin kita akan memberi kesempatan. Perubahan artinya dapat dianggap merubah bentuk. Saya kira bisa sepakat Pak, kalau mengganggu sama sekali dari apa-apa yang telah disepakati kita anggap itu ..... ada usul ibu? lni PDKB punya, kita baca saja dan kita nilai mengganggu atau tidak. Ada usul tambahan huruf a dan b, kemerdekaan kebangsaan Indonesia terbentuk dalam suatu susunan · negara kesatuan yang berbentuk republik, ini kutipan Pasal 1 ayat ( 1 ) UUD 1945, kita anggap relevan atau tidak? Tidak ada pesan baru di sini. Lalu yang kedua, kebangsaan Indonesia tersebut karena usul b ini ada, dari konsekuensi huruf a maka huruf b bergantung. Kalau kita bicarakan huruf a, b dibicarakan. Tetapi l<alau kita menganggap butir a tidak relevan maka b pun tidak relevan. Saya kembalikan kepada Bapak dan lbu, apa relevansinya dalam konsiderans menimbang ini.

F-REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH) : Tidak ada relevansinya, saya kira drop saja.

KETUA FtAPAT: Jadi butir a dan b dari PDKB kita drop. Sekarang kita pindah ke DIM nomor 5 yang mengajukan usul perubahan

adalah dari rekan PDIP, kami persilakan.

SET PANSUS DPR Rl

ARSIP DPR RI

28

F.PDI-P (A. TERAS NARANG, SH): Terima l<a.sih Pimpinan. lbu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami hormati; secara substansial

FPDI-P tidak melakukan perubahan tetapi perubahan sedikit yang kami lakukan Pada DIM No. 5 ini kata 'upaya' sebagaimana yang tercantum di dalam baris ketiga di naskah RUU ini, kata 'upaya' kami ganti dengan 'usaha', karena kami berpendapat bahwa dengan ada penggantian ini betul-betul memperlihatkan akan fungsi daripa pemerintahan negara ini, itu satu. Kemudian masih dalam kaitan DIM 5 ini pula, kami mengusulkan setelah kata 'ikut' ditambah dengan 'serta', jadi lengkapnya 'ikut serta'. ini kern bali hanya sebagai suatu penekanan berkenaan dengan pelaksanaan untuk ketertiban dunia ini, itu penjelasan dari kami, sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT : Kami lanjutkan Fraksi Partai Golkar asal atas usul tambahan, perubahan.

FPG (IR. S.M. TAMPUBOLON): Terima kasih Bapak Ketua. Rekan-rekan anggota Pansusyang kami

hormati. Dari Fraksi Partai Golkar memang menyampaikan seperti ini, namun sest..:ai dengan apa yang disampaikan rekan dari pada Reformasi tadi, kalau disetujui kami pun menginginkan ada sedikit perubahan. Misalnya saja ketika disini ada kata kata adalah ini akan rancu dengan ketentuan umum, padahal yang kita bicarakan adalah mengenai filosofi dari pada undang-undang ini pada konsideran mengingat ini. Oleh karena ini, ini saya kira kata adalah tidak tepat oleh karena nanti menjadi rancu dengan ketentuan umum yang berbunyi seperti itu.

Yang berikutnya kami melihat bahwa setelah kita secara umum menjelaskan mengenai pertahanan negara sebagai suatu filosofi tadi dengan Panc.asila tersebut maka kita mengarah kepada yang lebih konkrit. Kami tadinya memikirkan untuk menambahkan bahwa kekuatan pertahanan negara, itu menjadi suatu tambahan kalau bisa dipertimbangkan. Apakah itu nanti di Panja berikutnya yang akan dibicarakan terserah kalau memang masih ada kesempatan, namun mohon maaf memang disini kami tidak mencantumkan hal itu. lnilah sementara hal-hal barangkali yang perlu kami sampaikan sebagai tambahan, terima kasih Pak. Ketua.

KETUA RAPAT: Terima kasih, selanjutnya Persatuan Pembangunan, saya kira masalah ini

sama dengan masalah keamanan, kecuali ada komentar tambahan. Selanjutnya Kebangkitan Bangsa sama dengan pertahanan negara, pertahanan nasional .sudah ditarik, ada komentar tambahan Pak. cukup. Reformasi.

. F. REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH): Reformasi sebetulnya ini masih mengutip konsideran yang diberikan oleh

Pemerintah, tetapi kami tukar tempat ini, tukar tempat saja; yang tadinya b. ini adalah sebetulnya di a. jadi kami setuju dengan Pemerintah, karena prinsif dasarnya sama, cuma hanya tukar tempat, terima kasih.

KETUA RAPAT : Baik, tukar tempat maksudnya a, b, bukan kursi. Jadi hanya 2 masalah

yang diusulkan rekan PDIP dan Fraksi Golkar, itupun masalah redaksi. Kami persilahkan komentar Pemerintah.

PEMRINTAH (MENHAN\MAHFUD MD) : Saudara Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Mernang betul kami menganggap ini masalah redaksional, jadi istilah

usaha diganti upaya atau upaya diganti usaha, ikut ditambah serta, silahkan saja pada Tim Perumus. Kemudian yang dari Golkar kami melihat juga substansinya

SET' PANS US DPR RJ

ARSIP DPR RI

29

sebenarnya sudah tercakup pada butir a. menimbang tadi, oleh sebab itu kalau mau dimasukan lagi untuk lebih memantapkan saya kira dipersilahkan tetapi kami melihat substansinya sudah masuk yang kita bahas tadi, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, karena 2 Fraksi pengusul PDIP dan Fraksi Partai Golkar

menyatakan bahwa usulnya masalah redaksi, apa perlu kita serahkan satu putaran atau kita mengambil kesimpulan bahwa ini akan kita bicarakan di Panitia Perumus, setuju? Silahkan pak. Taslam.

FPDIP (H. HARYANTO TASLAM): Terima kasih Pimpinan. Memang mudahnya nanti kita langsung ke Tim

Perumus, tetapi akan lebih mudah lagi kalau seandainya bisa kita tuntaskan sekarang

Karena ini secara substansial tidak ada perubahan apa-apa hanya sekadar teksional dan untuk memperkuat argumentasi yang sudah disampaikan oleh rekan kami tadi, mengapa kami usulkan kata upaya diganti usaha dan juga kata ikut itu ditambahkan serta.

Karena kami mencoba untuk mensinkronkan saja redaksi ini dengan apa yang ada didalam UUD, karena memang hampir seluruh redaksional di ayat ini apa di menimbang ini, konsideran ini, semuanya adalah kata-kata yang ada didalam UUD. Jadi kalau ini kita bisa sepakati, saya kira kita. tidak perlu lagi ke Tim Perumus, demikian terima kasih.

KETUA RAPAT : Ya ada alasan tambahan dari pak. Taslam dari PDIP, saya buka-buka

memang disini pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara di UUD, mungkin itu rujukannya. Saya kembalikan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH (MENHAN\MAHFUD MD): Kalau Pemerintah setuju dengan usul PDIP, kalau itu memang apa, kami

menganggap ini soal redaksi jadi substansinya tidak terganggu, silahkan.

KETUA RAPAT: Ada tanggapan dari Fraksi lain, Reformasi.

F. REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH): Terima !<asih. Saya ingin menaggapi tentang masalah ikut serta tadi, jadi

kalau (masalah usaha dulu pak.) kalau masalah usaha Pimpinan sudah meluruskan mungk;n kami sependapat. Tentang masatah ikut serta karena rujukannya adalah UUD terutama adalah Pembukaan, disini ternyata kalimat sertanya .tidak ada. jadi kami berpendapat karena memang dalam pembukaan disini dinyatakan bahwa, jadi memang tidak ada kalimat sertanya disini, tetapi hanya dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu satu.

Yang kedua konotasi serta ini adalah kita tidak menempatkan diri pada kondisi atau pada posisi yang betul-betul berperan, tetapi hanya adalah peny,3rtaan.

Pada hal kita menginginkan didalam Pembukaan UUD 1945 ini adalah satu kondisi k!ta me.m~~g berperan betul didalam pelaksanaan perdamaian dunia ini. jadi oleh karena itu kami kurang sependapat dengan kalimat serta itu, kembali kepada Pembukaan, terima kasih.

KETUA RAPAT : Jadi upaya 11enjadi usaha sesuai pasal 30, ikut serta tetap ikut menurut

Reformasi. Yang lain.

F. TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP.,MSc.,MM.) : Fraksi TNI/Polri setuju pak. ·

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

30

KETUA RAPAT : Upaya diganti usaha, ikut serta sesuai didalam Pembukaan UUD jadi tidak

usah ada serta, baik. Pemerintah.

PEMERINTAH (MENHAN\MAHFUD MD): Setuju dengan TN I.

KETUA RAPAT: Komentar tambahan dari Partai Golkar.

FPG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS) : Memang kalau kami dari partai Golkar, kami partai Golkar menganggap

serta itu sepertinya kalimat pelengkap penderita, oleh karena itu barangkali justru merendahkan partisipasinya, jadi serta itu kami sepakat untuk dihilangkan, tanpa meninggalkan rasa hormat karena lebih bagus kalau dihilangkan, terima kasih.

KETUA RAPAT :· Jadi upaya menjadi usaha, seluruh Fraksi dan Pemerintah. lkut serta

bukan iidak mau tetapi mau lebih keras, kalau ikut ya sebagai pemain utama. Kalau ikut serta ada kesan penyerta, accesoris. Tinggal ini masalahnya. Silahkan j:'ak. Nababan.

FPDIP (PANDA NABABAN) : Memang sejak dari awal kita minta memang keterlibatan ahli bahasa,

supaya jangan tafsir ketafsir begitu. Tetapi kalau ada ahli bahasa, apa sih ikut itu, apa sih serta itu, konotasinya apa, pemahamannya apa, ini supaya mempelancar kita saja, jadi kalau nanti sampai kesoal begini, ahli bahasa kita dengar, pendapat dia apa, terima kasih.

KETUA RAPAT: Tetapi pak. Panda setuju kan, sambil sebelum ahli bahasa, tidak ada dari

pada mempersulit kita, kita rujuk saja sama konsitusi. Karena rujukan konstitusinya adalah iku~ •. ~ita sepakat barangkali itu. ya setuju, baik. Jadi hasil pertama di Pansus ini adalah yang diusulkan oleh PDIP.

FPG (IR. S.M. T.AMPUBOLON) : Pak. Ketua, mohon maaf. Tadi sudah sepakat kita, persoalan dari pada

usul PDIP kita sahl<an sekarang itu saya kira tidak menjadi masalah kalau kita sepakat. Tetapi dari FPG mengusulkan adanya, redaksional juga, jadi kita mungkin beluma bisa mengetok palu disini adalah untuk kaitarinya juga dalam pengertian dan perbaikan redaksi seperti kami kemukakan tadi. pengertian kalau kita men~1atakan kata adalah disitu itu kan menjadi kembali kepengertian umum. Dan artinya kalau kita lihat dari pada butir 1 dari pada ketentuan umum itu sama. Padahal yang satu mengatakan adalah, mungkin kita ganti dengan kata-kata merupakan nanti pada gilirannya, itu saja pak. Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT : Jadi beh .. m, belum usul Fraksi Golkar, hanya usul Fraksi PDIP dulu,

bahwa sepanjang kata-kata ikut serta dan upaya menjadi usaha itu kita kembalikan pada rujukannya di UUD 1945. itu saja dulu kita sepakati, setuju? Setuju.

KETOK PALU 1 X

Sekarang usul perbaikan redaksi dari Golkar, apakah kita bahas disini untuk memperoleh pula persetujuan atau kita limpahkan ke Panitia Perumus melalui Panitia Ke1]a. Silahkan Fraksi Partai Golkar.

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

31

FPG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS) : Sebelum kita masuk kepada yang ditawarkan oleh Pimpinan, barangkali

apa yang disampaikan oleh pak. Panda menurut saya panting. Pertanyaannya apakah ahli bahasa ada disini atau tidak. Saya kira seharusnya ada, kebetulan ada. Kalau ada artinya kita bisa selesaikan hal-hal seperti yang disampaikan tadi, sehingga tidak ada pekerjaan rumah yang berlarut-larut, terima kasit1 pak.

KETUA RAPAT : Baik. Jadi ada permintaan untuk mendapatkan penjelasan dari ahli

bahasa. Tetapi ada dua hal disini pak. Apa perlu kita sepakat, bahwa sepanjang kata-kata itu kay word yang ada dalam UUD 1945 rujukannya adalah UUD, kecuali kalau kata-kata itu bisa melahirkan multi tafsir, tafsirnya kita minta rujul<an dari ahli bahasa. Ya kami persilahkan ahli bahasa.

F.PDU (PROF.DR.H.TEUNGKU MUHIBBUDDIN WALY): Saudar Pimpinan sebelum diserahkan kepada ahli bahasa, tadi kan sudah

di~~etok palu u:1tuk s~m~'l~ara, kalau sudah ketok palu untuk sementara maka nan1.i saja, kecuali kalau ketok palu yang tadi itu kita batalkan lagi. Karena saya juga ada usul sedikit.

KETUA RAPAT : Palu tidak dibatalkan pak. palu itu tadi untuk kesepakatan kita, bahwa usul

rekan kami dari PDIP penggantian upaya menjadi usaha, kita sepakati dikembalikan rujukannya ke UUD 1945, sedangkan kata-kata ikut menjadi ikut serta, kita sepakati dijadikan rujukannya ke Pembukaan UUD 1945, itu palunya yang kita ketok pak. Sekarang yang kita minta ke ahli bahasa, bukan yang sudah diketok, yang belum diketok, dipegangpun belum, yaitu apa yang diusulkan oleh saudara dari Fraksi Partai Golkar.

F.PDU (PROF.[)R.H.TEUNGKU MUHIBBUDDIN WA~Y): Kalau sudah diketok, itu tidak perlu kita serahkan kepada ahli bahasa lagi.

KETUA RAPAT: Rujukannya sudah ada pak.

F.PDU (PROF.DRJf.TEUNGKU MUHIBBUDDIN WALY) : ltu rujukan tentang kata ikut jadi tidak pakai serta, kalau tentang kata

upaya itu kan tidak ada rujukannya, apa ada.

KETUA RAPAT: Pasal 30 UUD 1945 pak.

F.PDU (PROF.DR.H.TEUNGKU MUHIBBUDDIN WALY): Ada kata upaya disitu.

KETUA RAPAT : Usaha pak.

F.PDU (PROF.DR.H.TEUNGKU MUHIBBUDDIN WALY): Usaha oh ya, tetapi begini saya dijawab atau tidak dijawab jadi catatan

saja. Karena menurut saya kata upaya itu lebih mendalam dari pada kata usaha. Saya sudah berupaya, kalau usaha itu agak ringan, cuma itu saja sebagai catatan, diterima atau tidak diterima, itu soal .....

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

32

KETUA RAPAT : Sebagai catatan pasti diterima pak. sebagai catatan diterima, cuma

sebagai keputusan belum tentu. Silahkan ahi bahasa.

AHLI BAHASA : Terima kasih. pertama masalah upaya dan usaha (Ketua : buka itu pak

bl..ikan itu kalau itu S.Jdah sepakat kita, salah dan benarnya itu urusan UUD 1945). Baik-baik, Hcut serta (ikut sertapun sudah). Masalahnya apa? (adalah ... ) Hal yang sama jadi pakailah salah satu saja, apakah merupakan atau adalah, jadi itu sama, adalah dan merupakan, itu sama. Pakai salah satu saja. (karena sama itu kita bingung memilih salah satunya, yang paling cocok dalam kcnteks ini yang mana) karena tidak ada konsep saya disini (ini untuk sekretariat, untuk apa undang ahli bahasa kalau tidak dikasih konsep, dikasih konsep sana, ya itu konsepnya) tidak terbaca saya.

F.PDU"(PROF.DR.H.TEUNGKU MUHIBBUDDIN WALY): Saudara plrr.pinan kalau menurut saya, kalau adalah maka setelah adalah

hanya satu-satunya tetapi kalau kata merupakan itu sekadar menggambarkan ualah satu dari pada alternatif yang Jain, mengapa saya katakan demikian karena adalah kalau dalam ilmu bahasa arab atau nahu itu khabar, khabar harus satu-satunya pada umumnya tetapi kalau merupakan itu adalah seperti gambar an dari pada kalimat sebelumnya dan gambaran itu tidak harus mesti itu, terima kasih.

KE'TUA RAPAT: Saya adalah temannya pak. Kiyai, berarti saya satu-satunya temannya.

Saya merupakan temannya pak. Kiyai, saya adalah satu temannya pak. Kiayi. Mungkin itu barangkali. Silahkan.

AHLI BAHASA : Jadi betul apa yang dikatakan dari UUD tadi bahwa adalah, itu untuk

memantapkan suatu yang jelas jadi kalau merupakan, itu hal itu menggambarkan sesuatu yang bel urn jelas, jadi yang lebih tepat disini, adalah. Kita memantapkan untuk menjabarkan hal-hal yang sudah pasti, terima kasih.

KETUA RAPAT : Jadi itu keterangan ahli bahasa. Kalau yang mau diterangkan sesuatu

yang definitif memakai, pakai adalah, tetapi kalau sesuqtu yang belum definitif memakai merupakan, itu penyambung lidahnya pak. bagaimana Fraksi Partai Golkar.

FPG (IR. S.M. TAMPUBOLON): Setuju sekali pak. Ketua, dengan tidak mengurangi apa yang disampaikan

ahli bahasa, ahli bahasa hanya melihat pengertiannya barangkali, bukan letaknya. Kita sekarang berbicara mengenai letak yang kita maksudkan itu, kalau itu letaknya didalam ketentuan umum, maka itu adalah pengertian definisi maka kita selalu berbicara adalah. Tetapi didalam apa, yang menjadi konsideran seperti ini biasanya, kebiasaan kita saya kira semua rata-rata kita sudah terlibat dalam pembuatan undang-undang selalu kita tidak pernah berbicara tentang ada!ah, itu sajalah sebagai catatan pak. Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT: Kalau begitu domainnya beralih dari ahli bahasa ke ahli perundang

undangan. Fraksi partai Golkar mengatakan, kalau menimbang, konsideran biasanya bahasanya bahasa kausa bukan bahasa definisi seperti adalah. Kalau bahasa definisi seperti adalah biasanya dalam pasal 1 ketentuan umum, yang dimaksud menteri adalah ini, yang dimaksud DPR adalah ini, sedangkan kalau

SET PANSUS DPR Rl

ARSIP DPR RI

33

didalam konsideran biasanya bahasa-bahasa kausa. Apa ada ahli perundangundangan d!sini. Ada ahli perundang-undangan tidak, legal drafter. Pak. Chozin boleh tidak kami kasih izin dulu Pak. Prof. Abdul Gani disini. Mohon maaf pak. Prof. kita mendengar keterangan pak. Chozin.

F.PPP (DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY) : Saya menambahkan dulu pak. Pimpinan. Misalnya begini pak. di butir b.

ini sebenarnya ada satu substansi yang hilang oleh Fraksi Golkar, bahwa dalam butir b. itu ingin r.1enjelaskan bahwa pertahanan negara itu adalah salah satu fungsi pemerintahan negara, kalau salah satu fungsi pemerintahan negara, apakah itu tepat pakai adalah atau merupakan, itu yang barangkali yang akhir harus dijelaskan. Jadi disitulah Jetak salah satu fungsi pemerintahan. Di b. ini ada 3 substansi, pertahanan negara adalah salah satu fungsi pemerintahan untuk mewujudkan . . . .. .. pertahanan negara guna apa bla-bla begitu. Jadi apa kurang ketik atau hilang dari Fraksi Partai Goloangan Karya, terima kasih.

KETUA RAPAT: Sebelum Fraksi Partai Golkar, kita tidak berkeberatan untuk Pak. Abdul

Gani dulu, silahkan.

AHLI HUKUM (PROF. ABDUL GANI) : Terima kasih bapak Pimpinan, bapak anggota Dewan yang terhormat,

bapak Menteri. Kalau kembali kebahasa perundang-undangan maka ada perubahan

kontruksi kalimat. Yang pokok disini sebenarnya itu fungsi pemerintahan, sedangkan pertahanan negara itu adalah salah satu fungsi pemerintahan, jadi subyeknya disini adalah fungsi pemerintahan. Karena itu maka sesudah kata bahwa itu subyek harus diletakan disitu, karena itu kalimatnya menjadi berubah; bahwa fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pertahanan negara yang merupakan dst., itu tidak merubah substansi tidak memperbaiki hanya konstruksi i<alimat yang harus dirubah. Karena dalam bahasa perundang-undangan harus jelas, mana subyeknya, mana obyek, mana predikat. Kalau pak. Kiayi tadi mana fail, mana isi, mana khabar, mana dll. jadi itu sinkron saya kira. Karena itu maka, kalau ahli bahasa mengatakan ini sudah tepat, justru saya bilang dari konstruksi bahasa perundang-undangan itu tidak tepat, karena ini akan berbaur dengan ketentuan umum itu adalah, adalah dan semua. Jadi benarnya juga seperti tadi, !<arena itu konstruksi fni harus dirubah.

KETUA RAPAT: Yang dimaksud harus dirubah konsep pemerintah atau usul perubahan

Golkar ..

AHLI HUKUM : Usul perubahan Golkar dan konseo Pemerintah, dua-duanya.

KETU.~ RAPAT : Dua-duanya, jadi

AHLI HUKUM: Jadi rumusannya adalah; bahwa fungsi pemerintahan negara dalam

me!aksanakan pertahanan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan dst. Disitu ada beberapa kata yang diulang, itu didalam Tim Perumus bisa clicarikan satu kata sehingga tidak terjadi pengulangan kata dalam satu kalimat.

KETUA RAPAT: Jadi pak. Gani sependapat dengan Golkar untuk tidak memakai bahasa

definisi disini, tetapi memakai bahasa konsideran. Bagaimana rumusan bahasa

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

34

konsideran itu, itulah yang akan kita rumuisan kemudian. Sdr. Fraksi Partai Golkar setuju dengan konklusi itu?

FPG (IR. S.M. TAMPUBOLON): Setuju sekali pak. Ketua.

KETUA RAPAT : Saya kira kita bisa sepakat, bahwa ini adalah masalah perumusan yang

akan dibicarakan dalam Tim Perumus dengan catatan bahasanya harus bahasa konsideran.

AHLI BAHASA : Jadi pokok permasalahan pertahanan negara ataukah fungsi

pemerintahan yang melaksanakan itu. Apakah yang menjadi pokok persoalan pertahanan negara ataukah fungsi pemerintahan, disini permasalahannya. Kalau pertahanan negara adalah salah satu fungsi dari pemerintahan atau rumusannya dibalik kata ahli hukum, undang-undang, fungsi pemerintahan menjalankan pertahanan negara. Jni saya serahkan kepada anggota semua, apa subyeknya, pokok permasalahannya, apakah fungsi pemeriintahan ataukah pertahanan negara, terima kasih.

FPG (DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MA) : Kami kira dari Fraksi Partai Golkar juga sama dengan ahli bahasa tadi

sebetulnya. Jadi yand menjadi pertanyaan kami disini adalah pertahanan negara ini fungsi pernerintahan atau pertahanan negara dalani konteks seperti kalau kita lihat halaman 15. disini disebutkan pertahanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman. Jadi ini konteksnya fungsi pemerintahan atau bagaimana, ini justru pertanyaan kepada pemerintah, terima kasih.

KETUARAPAT: Jadi tidak keberatan kalau dikasih kesempatan pemerintah menjawab,

silahkan pak.

F.PPP (1-l.M. THAHIR SAIMIMA, SH) : Saya interupsi sebentar. Cukup lama k.ita berulang-ulang dalam persoalan

ini, apa tidak lebih baik kita serahkan kepada Panja, ini kan seal rumusan saja. Nanti kita berlarut-larut persoalan ini akhirnya sampai malampun baru beberapa DIM. Karena itu saya usulkan diserahkan saja kepada Panja, terima kasih.

KETUA RAPAT : Saya senang sekali usul bapak, tetapi sebelum itu, silahkan pemerintah

kalau ada sesuatu yang mau disampaikan.

PEMER~NTAH/MENHAN: Saya bukan ahli · bahasa dan bukan ahli hukum perundang-undangan

sehingga saya tidak menangkap kontradiksi yang substansial, oleh sebab itu kalau mau diserahkan ke Panja saya kira akan lebih bagus, terima kasih.

KETUA RAPAT: Ada yang keberatan kalau diserahkan ke Panja. Baik jadi untuk butir ini

ada dua keputusan. Usulnya PDIP merujuk kekonstitusi selesai dan usul Fraksi Partai Golkar dibicarakan di Panja. Masih ada 15 menit. Kemudian DIM ke-6 ini hanyalah usul dari PDKB sebagai konsekwenasi adanya penambahan butir a. dan b. sesuai dengan kesepakatan tadi, sepanjang ini punya legimitasi dengan perubahan yang kita lakukan, kita akan membahasnya di Panja. Kita beralih ke DIM No.7 ada bebe1~apa Fraksi, ada empat. Kami persilahkan PDIP.

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

35

F.PDIP (FIRMAN JAVA DAELI, SH): Baik, terima kasih pak.Ketua. Butir c. kata setiap itu diubah menjadi tiap-tiap itu yang pertama. Yang

kedua itu kata-kata upaya pembelaan diganti dengan usaha pertahanan sehingga usul perubahannya;

c. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara tiap-tiap warganegara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warganegara untuk hidup setara, adil, aman dan sejahtera. Ada dua hal yang menjadi usuian kami disini dan alasannya adalah yang pertama, tiap-tiap itu menempat!<an bahwa kalau setiap itu memang tidak ada perbendaan dengan seti:3p orang jadi perlu ada penambahan pemaknaan setiap orang itu, tiap-tiap itu lebih dalam lebih bermakna artinya dibanding dengan setiap. Yang kedua yaitu seal usaha pertahanan .bahwa dimensinya lebih luas dan menyeluruh kalau itu pertahanan dibancling dengan itu pembelaan. lni menjadi argumen dan pertimbangan kami, terima kasih pak. Ketua.

KETUA RAPAT: Baik, selanjutnya Fraksi Persatuan saya kira terkait dengan masalah kata

kata keamanan, apa ada komentar tambahan atau.

F.PPP (DRS. ARIEF MUDATSIR MANDAN): Meskipun ini terkait dengan induknya nanti tetapi kami sudah mencatat 3

hal bahwa masalah pertahanan dan keamanan itu menjadi hak dan kewajiban dari setiap atau tadi diusulkan tiap-tiap warganegara. Jadi ini merupakan indikasi lagi bahwa masalah pertahanan dan keamanan memang agak susah untuk dipisahkan saudara pimpinan, terima kasih.

KETUA RAP.AT : Baik, Kebangkitan Bangsa, sama dengan tadi pertahanan negara menjadi

pertahanan nasional ·apa ·ada komentar tambahan atau merujuk apa yang kita sudah putuskan tadi. Ya, Reformasi.

F. REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH) : Kami sebetulnya hanya merubah posisi, jadi posisinya perubah-perubah,

kalau tetap kan tidak enak. Jadi disini kita setuju dengan usulan pemerintah, usulannya kami konkordan saja, cocok, terima kasih.

KETUA' RAP AT : Baik, sedangkan PDKB konsekwensi dari penambahan a dan b, kalau

begitu hanya ada satu saja, usul PDIP, kalau usul Persatuan terkait dengan judul. PKB sudah selesai, Reformasi hanya menyangkut reposisi. Silahkan ada Fraksi-·frak.si yang mau menanggapi atau.

WAKIL KETUA (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH): Pimpinan, mengenai tiap-tiap ini, karena rasa bahasa barangkali, kita

tanyakan ke ahli bahasa dahulu, apa beda antara tiap-tiap dan setiap.

F. REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR,SH): Saya kira sa~·a juga bantu ini, jadi kalimat atau anak kalimat tiap-tiap iitu

sudah cocok, karena karena dalam pasal 30 memang tiap-tiap warganegara, jadi ki~a sesuaikan dengan UUD kita. Jadi setuju kita, ini sudah cocok, jadi tidak usah diperpanjang lagi. ·

KETUA RAPAT : Saya kira kita kembali pada prinsip umum kita, kalau ada kata-kata kunci

yang rujukannya ke UUD 1945 kita kembali disitu dan ternyata untuk msasalah ini kata tiap-tiap yang kita pakai, kita bisa sepakati ini? Silahkan pak. Agun.

SET PANSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

36

FPG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Satu hal yang harus kita juga pahami bahwa tidak · berarti bahwa kalau

rujukan kata-kata tiap-tiap itu, kalau menurut saya kata tiap-tiap itu memang r;anya ada satu dalam UUD 1945 itu seperti yang dikatakan oleh sdr. Patrialis, tetapi selebihnya didalam amandemen UUD 1945 itu menggunakan kata setiap, ini saja yang ingin saya ingatkan agar kita tidak terjebak kalau kata-kata tiap-tiap itu seolah-olah UUD kita mengatakan itu. padahal UUD 1945 pun untuk amandemen menyangkut pasal hak-hak asasi manusia itu kata-katanya diawali dengan setiap orang, terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT : Tetapi dalam konteks ini, tiap-tiap apa setiap?

FPG (DRS. AGUNGUNANDJAR SUDARSA): Dalam ·konteks ini ,saya setuju tiap-tiap.

KETUA RAPAT: Silakan F.TNI/POLRI

F.TNIIPOLRJ (SLAMET SUPRIADI, S.IP.,M.SC.,MM): Dalam konteks ini kami tetap menggunakan setiap, karena rujukannya

adalah amandemen ke-2 pasal 27, justru itulah kalau kita lihat memang dipasal 30 tiap-tiap tetapi pasal 27 ini justru tidak dimasukan didalc;tm konsideran. Oleh karena itu nanti konsekwensinya kami menyarankan didalam DIM berikutnya ditambahkan pasal 27 ayat 3, amandemen ke-2, terima kasih.

KETUA RAPAT: Jadi ini ada 2 rujukan, kalau merujuk pasal 27 setiap. Pasal 27 babnya

dalam konsitusi adalah hak warganegara, kalau merujuk pasal 30 tiap-tiap, babnya adalah pertahanan dan keamanan. Mana yang lebih akrab dengan undang-undang ini, apakah hak atau pertahanan kita kembali kepada kita.

FPG (DR. ~-IAPPY BONE ZULKARNAIN, MS) : Saya kira yang kita buat ini amandemen terehadap UUD, jadi apalagi di

UUD sendiri ternyata tadi dibuktikan ada 2 pasal yang satu menggunakan tiaptiap yang satu menggunakan setiap. Saya kira kita harus menyempurnakan ini, mumpung kita ada ahli bahasa, ada legal drafter, jangan ·Sampai kita terjebak kepada sematik c:onfuse walaupun substansinya sama. Oleh karena itu bagi kami tidak persoaian tiap-tiap atau setiap, tetapi harus ada back up argumentasi dari ahli bahasa atau dari legal drafter, terima kasih pak.

KETUA. RAP AT : Karena itu barangkali mungkin lebih bijaksana kalau kita kasih ahli bahasa

du!u pak.

FPDIP (P~. ·rERAS NARANG, SH) : Memang itu paling bijaksana, tetapi sebelum kita menyampai

kekebijaksanaan, kami hanya menjelaskan saja sedikit. Kami sependapat bahwa berbicara masalah kata setiap itu memang banyak didalam UUD 1945 kita ini, bukan hanya satu dua pasal tetapi beberapa pasal, apalagi terkait dengan kata warganegara dibelakangnya. Fraksi PDI Perjuangan hanya konsisten, karena kita berbicara masalah UU pertahanan, maka kami konsisten dengan pasal 30 ayat 1 Bab. XII disitu jelas menyatakan, tiap-tiap warganegara, jadi kami hanya ingin menyampaikan konsistensi kami terhadap hukum positif yang kita akui bersama, terima kasih.

SET P/J.NSUS DPR RJ

ARSIP DPR RI

37

KETUA RAPAT : .... Terima kasih, saya kira sekarang kami minta bantuan ahli bahasa, tidak

usah mengomentari pandangan setiap Fraksi.

F.PDU (PROF.DR.H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WAL Y) : Kalau boleh sebelum ke ahli bahasa, ada sedikit yang 1ng1n saya

ungkapkan. Saya membaca buku-buku lama itu tidak ada kata setiap cuma yang ada kata tiap-tiap. Apa bahasa Indonesia ini dalam kata ini masih mengikut cara istilah lama atau sudah modern sekarang, kalau sudah mod~rn maka kata setiap ini termasuk dalam perkembangan bahasa. Karena itu sama saja apakah kita pakai istilah lama dalam perekmbangan bahasa ini atau kita pakai kata setiap, kata setiap itu lebih pendek dari kata tiap-tiap dan ini adalah perkembangan dari pada bahasa itu sendiri, terima kasih. !

KETUA: Kita pakai yang paling pas pak. kalau yang paling pas itu yang lama, yang

lama, kalau yang pas yang baru ya yang baru, silahkan ahli bahasa. Silahkan pak. Taslam sedikit saja.

F.PDIP (H. HARYANTO TASLAM): Saya khawatir kalau kita buru-buru ke ahli bahasa, nanti bisa merubah

pemahaman kita dalam UUD, sebab tadi seperti kata rekan saya untuk konteks ini, kita pakai pasal 30 kalau kita berbicara tentang · pertahanan negara. Menyengl<'.ut rnasalah kewajiban warganegara, karena ini kaitannya juga kesana di pasal 27 itu memang ada dua istilah. Disana pasal 27 ayat 3 seperti tadi dil<'.atakan, itu rr;emang setiap warganegara tetapi ayat 2 nya itu pakai kata tiaptiap warganegara jadi memang UUD kita pakai dua istilah disini. Tetapi dalam konteks ini kita saya kira merujuk kepada UUD berkaitan dengan pertahanan negara, saya kira itu.

KETUA RAP AT : Silahkan ahli bahasa.

AHLI BAHASA : Jadl saya hanya pengertian ada memang tiap-tiap dan setiap itu sama

tetapi kita harus !jhat konteks permasalahannya. Kalau setiap itu menyangkut tentang numerilia artinya apa, penomoran, tiap-tiap itu sifat, tiap itu mengacu kebenda misalnya sekali makan atau sekali minum, jumlah. Sekarang silahkan mau menempat kemana konteks kata tiap-tiap, tiap, setiap. Dalam konteks disini setiap ~arganegara itu subyek disini dia, tiap-tiap sifat, terima kasih.

KETUA RAPAT: lni selera bahasa, bisa jadi selera bahasa, bisa menjadi substansi bahasa.

Karena itu saya ingin menawarkan karena waktu, bagaimana kalau kita lanjutkan di Panitia Perumus, ini yang punya usul sudah mengatakah demikian, setuju? Baik.

KETOK PALU 1 X

Jadi usul DIM No.7 dari PDIP kita masukan di Timus, usul PP berkait dengan judul, PKB selesai, usul Reformasi ditarik. Sekarang DIM No.8, jam sudah menunjukan jam 4 kurang 2 menit. Menurut tata tertib, masa sidang sudah habis sore ini, ada tawaran tidak selesai sekarang dilanjutkan besok, tidak selesai sekarang dilanjutkan sebentar setengah delapan malam atau tidak c:da acara malam kita tanmbah 1 jam, tiga alternatif. Kita menurut schedule selesai hari ini, malam tidak ada, yang kedua selesai sekarang malam ada, yar;g ketiga malam tidak ada tetapi kita tambah 1 jam. Baru 7 DIM selesai dari 440 yang menjadi tugas kita, saya kembalikan kebapak-bapak.

SET PANSUS DPR Rl

ARSIP DPR RI

38

F.PDU (PROF.DR.H. MUHIBBUDDIN WAL Y) : Saya mengusulkan setengah jam bukan 1 jam. Oleh karena kita dari sini

kesana, kalau.,kita setengah jam kita bisa shalat asar dirumah, tetapi kalau i jam tidka bisa shaiat asar dirumah, terimak kasih.

KETUA RAPAT: Pilih alt.ernatif ke-3 dengan amandemen, ada yang lain, ya silahkan.

FPG (IR. S.M. TAMPUBOLON): Terima kasih pak. bisa saja dipertimbangkan setengah jam tetapi kami

kira serba tanggung juga pak. Ketua karena ini masih pamanasan, saya kira sudah tercapai, cukup dulu untuk kali ini pak. terima kasih.

KETUA RAPA·r : Saya kira disayap kiri bagaimana, TNt setuju dengan Golkar?

F.TNI/POLRI (SLAMET SUPRIADI, S.IP.,M.Sc.,MM.): Kita menghendaki kalau bisa diselesaikan sampai dengan DIM No.1 0 saja

pak. DIM 10 jadi kita bulat pak. konsideran ini kita bahas bulat semuanya, baru kita bisa memasuki DIM 11 pak. terima kasih.

KETUA RAPAT: Yang lain, PKB.

F.PKB (DRS. IR. A. ANSHOR CHOLIL) : Tolong diberikan satu kesempatan terhadap ternan-ternan yang mau

melaksanakan ibadah sholat asar, waktu itu paling tidak seperempat jam, kalau toh misalkan diteruskan lebih baik diteruskan malam, tetapi saya setuju kalau besok.

KcTUA RAPAT: Mayoritas menganggap, karena ini hari pertama, dan biasanya hari

pertama memang agak susah-susah pak. Sehingga dengan 7 yang masuk, dianggap sudah Gukup. Mudah-mudahan besok lebih banyak dari itu, kita sepakati. Ya pak.Panda.

F.PDIP (PANDA NABABAN): lni kita bantu juga pak. Abdul Gani, pak. Abdul Gani kan wakil pemerintah.

jadi mal<sud saya kita ajak juga legal drafter, jadi jangan satu pihak berfungsi pemerintah, satu pihak berfungsi legal drafter. Jadi saya fikir adalah kita datangkan legal drafter, nanti repot itu pak. Abdul Gani, bisa subyektif nanti, terima kasih.

KETUA RAPAT : Waktu rapat pertama dengan Menteri Kehakiman, waktu itu masih Bp.

Baharuddin Lopa, Beliau menyiapkan dari Pemerintah. Jadi kalau masalah jadual kita sepakati ada lagi masalah satu, tadi Pak Menteri sama Panglima m9ngajukan usul kepada saya, saya mengatakan saya tidak bisa memutuskan Pak. Pak Menteri ada schedule tgl. 27, tetapi kalau tidak diizinkan dia tetap untuk hadir di sini. Saya mengatakan jangan pakai istilah 'is in' dan 'tidak Pak. lni istilah tugas kita di sini yang kita sudah schedule kan, kecuali kalau kawan-kawan memang mau istirahat tgl. 27 Bapak boleh pergi. Tapi kalau kawan-kawan tetap mau bekerja di sini ya sebaiknya Bapak juga di sini · supaya waktu kita termanfaatkan dengan baik. Bagaimana beliau, tetap kita isi tgl. 27? Dengan ketentuan Pak Menteri tidak jadi meninggalkan sidang. Lalu yang kedua ada permintaan dari Panglima TNI, apakah boleh kalau ada tugas-tugas penting

SET PANSUS DP,R Rl

ARSIP DPR RI

39

kenegaraan, Pang lima TNI diwakili oleh salah seorang Kepala Staf tidak boleh di bawahnya dan Kepala Staf itu memberikan manaat penuh untuk mengambil kebijakan kal~~u ada hal-hal yang lain tanpa perlu konsultasi dulu dengan Panglima? Kita bisa sepakati, tapi Menteri wajib hadir.

F-TNIIPOL.RI (SLAMET SUPRIADI, S.IP., M.Sc., MM): Kepala Staf Angkatan ataukah Kepala Staf.

KETUA RAPAT : Kepala Staf Angkatan yang dimaksud tadi, atau lebih baik diungkapkan

sendiri permasalahannya Pak Panglima.

PANGLIMA TNI : Terima kasih. Jadi ada beberapa kegiatan yang bersamaan dengan jadual kegiatan

Pansus yang · memang relatif cukup panjang, sehingga dalam jadual yang bersarnaan ini saya menawarkan kepada Pimpinan Pansus, apabila dalam jadual yang bersamaan ini saya harus melakukan jadual kegiatan yang lain yang sama-sama panting, maka Panglima TNI menugaskan salah satu Kepala Staf Angkatan untuk mewakili Panglima TNI dan diberikan mandat penuh untuk mengambil keputusan terhadap materi-materi yang dibicarakan di dalam forum. Saya kira ini yang saya ajukan. Terima kasih.

KETUA RA.PAT: · Bagaimana PDI~P setuju? Diam berarti setuju. Fraksi Golkar? Atau ada

yang keberatan? Semua setuju. Dengan demikian untuk kedua hal ini kita sudah dengarkan jawabannya. Pak Menteri diharap hadir di sini, Pak Panglima TNI kalau tidak ada acara di luar tetap di Sini, tetapi kalau ada acara yang sama pentingn~·a diwakili oieh salah satu Kepala Staf Angkatan dan diberi kewenangan penuh untuk mengambil decision. Dengan demikian saya kira rapat kita pada sore hari ini bisa kit.a akhiri dan kita ketemu besok lagi pada jam 1 siang untuk melan;utkan pembahasan DIM 8 dan seterusnya. Sekian. Atas nama Pimpinan Pansus izinkan kami menyampaikan assalamu'alaikum Wr. Wb.

KETOK PALU 2 X

Ditutup pada pukul16.10 WIB.

SET PANSLIS DPI~ RJ

Jakarta, 26 Juni 2001 AN. 'KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

~~~t£ DRS.ISKANDAR.N. BASRI

NIP. 210001160

ARSIP DPR RI

RISALAH RAPAT - DPR RI

Documents