-
RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI AGAMA RI
Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri
Agama RI
Hari, Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Pukul : 13.00 - selesai
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)
Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 1,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : 1. Laporan Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH 1441
H/2020 M.
2. Pandangan Fraksi-Fraksi dan Penetapan serta Pengesahan BPIH
Tahun 1441 H/2020 M.
Anggota yang Hadir : 48 dari 51 Orang Anggota Komisi VIII DPR
RI; 3 orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN; Menteri Agama RI
beserta jajaran.
-
- 2 -
Jalannya Rapat :
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang terhormat saudara Menteri Agama Republik Indonesia beserta
seluruh jajaran,
Yang terhormat Kepala BPKH beserta jajaran,
Yang terhormat para Pimpinan Komisi VIII DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Komisi VIII DPR RI.
Tentu syukur alhamdulillah pada Allah SWT, pada siang hari ini
kita dalam keadaan sehat wal’afiat bisa mengikuti Rapat Kerja di
Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelum
acara dilanjutkan biasa bahwa rapat-rapat di Komisi VIII.
Pak Menteri supaya mendapatkan berkah dan Insya Allah lancar
Rapat Kerja kita pada hari ini kita mulai dengan berdo’a sesuai
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepada pemeluk umat
Islam kita baca umul kitab Al fathiha.
(PESERTA RAPAT BERDO’A)
Selesai.
Hadirin yang kami hormati,
Sesuai dengan cara rapat-rapat DPR RI masa persidangan II Tahun
Sidang 2019 – 2020, yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi
pengganti rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan
Fraksi-fraksi DPR RI tanggal 13 Desember 2019 dan sesuai dengan
keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI, tanggal 13 Januari
2020, maka pada hari ini Kamis, 30 Januari 2020 Komisi VIII DPR RI
menyelenggarakan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian
Agama Republik Indonesia, dengan agenda Laporan Panja Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Pengesahan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji tahun 1441 hijriah atau tahun 2020 masehi.
Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada Rapat
Kerja kali ini daftar hadir alhamdulillah ada 24 orang anggota dari
9 Fraksi, dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI, maka berarti Rapat
Kerja ini telah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota dan
Fraksi Komisi VIII DPR RI.
Sesuai dengan Tata Tertib DPR RI pasal 251 ayat (1) kuorum
telah
-
- 3 -
tercapai, oleh karena itu atas persetujuan pak Menteri dan
seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI dari meja pimpinan rapat ini
terbuka saja ya?.
Iya pak Menteri ya?.
Kita nyatakan rapat terbuka dan terbuka untuk umum.
Rapat saya nyatakan dibuka.
(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.55 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
Baik.
Pak Menteri yang saya hormati, Pak Kepala BPKH,
Sesuai dengan undangan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada siang
hari ini maka agenda kita sebagai berikut:
1. Pengantar dari Ketua Rapat;
2. Laporan Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 hijriah atau tahun 2020
Masehi;
3. Pandangan fraksi-fraksi atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji tahun 1441 atau tahun 2020 Masehi;
4. Keterangan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 hijriah atau tahun 2020
Masehi.
5. Kesimpulan rapat.
6. Penandatanganan naskah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
tahun 1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi.
7. Penutup.
Apakah dari agenda yang saya bacakan tadi bisa kita
sepakati?.
Setuju ya?.
(RAPAT SETUJU)
Undangan tadi jam 13.00 WIB Pak Menteri, tapi sekarang sudah jam
14.00 WIB, kira-kira kita sampai jam berapa Bapak, Ibu?.
Sampai jam 15.00 WIB ya?.
Baik 15.00 WIB, setuju ya?.
-
- 4 -
(RAPAT SETUJU)
Oke.
Pak Menteri yang saya hormati, Pak Wamen beserta seluruh
jajaran, Pak Kepala BPKH serta seluruh Anggota Komisi VIII dan para
Pimpinan yang berbahagia.
Pembahasan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan
pembahasan rutin Komisi VIII DPR RI untuk Penyelenggaraan Ibadah
Haji tahun 1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi Komisi VIII DPR RI
telah membentuk Panitian Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tanggal 28 November 2019.
Pembahasan BPH ini diawali melalui pembicaraan pendahuluan
mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bersama Menteri Agama
Republik Indonesia pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya
pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 hijriah
atau tahun 2020 Masehi dilakukan selama 2 kali masa sidang. Yaitu
pada masa sidang I dan pada masa sidang II hingga tanggal 30
Januari 2020 melalui berbagai forum. Yaitu Rapat Dengar Pendapat
(RDP), Rapat Dengar Pendapat U(RDPU), Rapat Konsinyering, serta
Kunjungan Pengawasan ke beberapa daerah dan kunjungan langsung
pengawasan ke Arab Saudi.
Pembahasan dan pengesahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
tahun ini lebih cepat pak Menteri, lebih cepat dibandingkan dengan
tahun sebelumnya dimana tahun 2019 pengesahan dilakukan pada
tanggal 4 Februari. Ini kita lebih progresif lebih maju hari ini,
Insya Allah bisa kita sahkan pada tanggal 30 Januari 2020.
Arah kebijakan Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji. Selain
itu adalah untuk melakukan rasionalisasi atas komponen-komponen
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diajukan oleh Menteri Agama,
sesuai dengan amanat Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 8
tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yang
menyebutkan bahwa Menteri menyampaikan usulan besaran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada DPR RI, untuk keperluan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Persetujuan DPR RI atas usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud pasal 46 diberikan paling lama 60 hari setelah
usulan BPH dari Menteri diterima oleh DPR RI. Saya kira ini tidak
sampai tiga bulan pak, jadi dua bulan lebih sedikitlah Pak Dirjen,
ya?. Kerja marathon Pak dari Panja Pemerintah dan Panja DPR
alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa mengakhiri kerja panja.
Maka pada hari ini Panja Komisi VIII DPR RI bersama
-
- 5 -
Panja Kementerian Agama RI telah selesai melakukan pembahasan
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan dan pada hari ini pula. Akan segera disahkan dan
ditandatangani oleh Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama Republik
Indonesia.
Hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati pak Menteri,
Untuk mendengarkan pemaparan dari hasil akhir atau mulai dari
awal dan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Panja Komisi
VIII DPR RI, mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441
hijriah atau tahun 2020 Masehi bersama Panja Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai dengan
acara yang telah kita sepakati tadi.
Maka kami persilakan kepada Ketua Panja luar biasa ini, Pak
Marwan kerjanya marathon dan saya kira ini hasilnya luar biasa, dan
tentu kami juga ucapkan terima kasih kepada seluiruh Anggota Panja
baik dari Panja Pemerintah maupun Panja Komisi VIII DPR RI.
Kepada pak Haji Marwan Dasopang kami persilakan untuk melaporkan
hasil kerja Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441
hijriah atau tahun 2020 Masehi.
Kepada pak Marwan kami persilakan.
KETUA PANJA BPIH KOMISI VIII DPR RI (MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA
KOMISI VIII/F-PKB) :
Terima kasih Ketua.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia,
Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia beserta
jajaran,
Yang kami hormati Ketua Komisi VIII beserta Pimpinan,
Yang kami hormati para Anggota Komisi VIII,
Tamu kehormatan kita dari BPKH, yang sebetulnya pada saat Raker
bukan bagian dari anggota Raker tapi hari ini tamu kehormatan.
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat karunia dan hidayahNYA kita semua dalam keadaan sehat wal
afiat.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Pasal 107 menyebutkan bahwa
penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi
tanggungjawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama.
Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan berbagai pihak yang terkait
seperti
-
- 6 -
Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan swasta. Pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 hijriah atau tahun 2020
Masehi harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, baik yang
terkait dengan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap
jamaah haji. Peningkatan penyelenggaraan ibadah haji memerlukan
penetapan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disebut
dengan BPIH.
BPIH bersumber dari BIPIH (biaya perjalanan ibadah haji) nilai
manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah. Bipih
adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan
menunaikan ibadah haji sebagai jamaah. Besaran BPIH berdasarkan
Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umroh, Pasal 46 dan Pasal 47 diusulkan Menteri Agama
kepada DPR RI untuk dibahas agar mendapat persetujuan sebagaimana
yang disampaikan oleh Pimpinan tadi telah disampaikan pada 28
November 2019 yang lalu.
Persetujuan DPR RI diperlukan paling lama 60 hari setelah usulan
BPIH dari Menteri Agama diterima oleh DPR RI. Apabila BPIH tahun
berjalan tidak mendapat persetujuan dari DPR RI besaran BPIH tahun
berjalan sama dengan besaran BPIH tahun sebelumnya.
Menteri Agama yang kami hormati,
Para Anggota dan Pimpinan yang kami banggakan.
Untuk melaksanakan Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 8
tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Komisi
VIII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja, Panja, untuk melakukan
pembahasan BPIH bersama Panja Pemerintah. Panja Komisi VIII DPR RI
melakukan pembahasan BPIH tahun 1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi
dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan terhadap jamaah haji.
Walaupun demikian Panja juga mengupayakan BPIH yang rasional,
baik yang bersumber dari BIPIH dan lainnya. Pembahasan BPIH tahun
1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi yang dilakukan oleh Panja
Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah berlangsung sangat
dinamis, melibatkan pihak-pihak yang terkait.
Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah acapkali berbeda
pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut dapat ditemukan
solusinya dengan tetap mengedepankan kepentingan jamaah haji
Indonesia.
Pembahasan BPIH yang dilakukan oleh Panja Komisi VIII DPR RI dan
Panja Pemerintah tidak melampaui 60 hari sebagaimana diamanatkan
Undang-undang, dan hasilnya telah disetujui oleh Komisi VIII DPR
RI. Panja Komsi VIII DPR RI bersama panja pemerintah dalam membahas
BPIH tahun 1441 hijriah, atau 2020 Masehi menyepakati beberepa hal
sebagai berikut;
-
- 7 -
1. Kuota haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi adalah
sebanyak 231.000 jamaah, dengan rincian kuota untuk jamaah haji
regular sebanyak 212.520, dan haji khusus sebanyak 18.480
orang.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 tahun
2019 tentang penyelenggaraan ibahah haji dan umroh Panja Komisi
VIII DPR RI tentang BPIH tahun 1441 hijriah atau 2020 Masehi dan
Panja BIPH Kementerian Agama Republik Indonesia menyepakati:
a. Kuota untuk petugas haji sesuai dengan ketersediaan barkode
pemeringtah Arab Saudi sebanyak 4.200 orang.
b. Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebanyak 4% dari jumlah
kuota petugas atau sebanyak 168 orang.
c. Jumlah kuota untuk pengawas eksternal adalah sebanyak 100
orang atau 60% dari jumlah kuota pengawas dan jumlah kuota untuk
pengawas internal sebanyak 68 orang, atau 40% dari jumlah kuota
pengawas.
d. Kuota untuk pengawas eksternal diperuntukan bagi DPR RI, DPD
RI, dan BPK RI,
3. Transaksi operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata
uang Saudi Arabian Real atau (SAR).
4. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH tahun 1441 hijriah atau
tahun 2020 Masehi dan Panja BPIH Kementerian Agama Republik
Indonesia menyepakati asumsi nilai mata uang rupiah terhadap mata
uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan Saudi Arabia Real (SAR) yang
digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH tahun 1441 hijriah atau
tahun 2020 Masehi adalah:
a. 1 USD equivalent dengan Rp.13.750,-
b. 1 SAR equivalent dengan Rp.3.666,67,-
5. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH tahun 1441 hijriah atau
tahun 2020 Masehi dan Panja BIPH Kementerian Agama Republik
Indonesia menyepakati besaran rata-rata biaya perjalanan ibadah
haji BIPIH atau biaya yang dibayar langsung jamaah pada BPIH tahun
1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi adalah rata-rata sebesar
Rp.35.235.602,- dengan rincian sebagai berikut:
a. Harga rata-rata biaya penerbangan jamaah dari embarkasih haji
ke Saudi Arabia pergi pulang sebesar Rp.28.600.000,- seluruhnya
dibayar oleh jamaah.
b. Pembayaran untuk maskapai penerbangan dalam negeri dan luar
negeri apabila diperlukan, dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama
90% dan tahap kedua 10%.
c. Akomodasi Makah sebesar 4.250 SAR dengan rincian menjadi
beban langsung jamaah sebesar 9,71 SAR. Equivalent dengan
Rp.35.596,- dan beban dana nilai manfaat dan dana efisiensi sebesar
4.240,29 SAR.
-
- 8 -
d. Living cost ditetapkan sebesar 1.500 SAR atau Equivalent
sebesar Rp.5.000.505,- seluruhnya dibayar oleh jamaah haji dan
petugas haji daerah, serta diserahkan kembali kepada jamaah haji
dan PHD dalam mata uang SAR.
e. Biaya visa sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi
sebesar 300 SAR, atau equivalent sebesar Rp.1.000.101,- seluruhnya
menjadi beban langsung jamaah.
Berdasarkan komponen sebagaimana diuraikan diatas maka biaya
perjalanan ibadah haji BIPIH tahun 1441 hijriah atau tahun 2020
Masehi, sama dengan besaran BIPIH tahun sebelumnya. Selain itu
jamaah hanya membayar sebesar 51% dari rata-rata total BPIH sebesar
Rp.69.174.167,97,- dan sisanya sebesar 49% atau rata-rata
Rp.33.938.565,97,- per jamaah dibayai oleh dana yang bersumber dari
nilai manfaat dan dana efisiensi.
6. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH tahun 1441 hijriah atau
tahun 2020 Masehi dan Panja BPIH Kementerian Agama Republik
Indonesia menyepakati total penggunaan dana nilai manfaat
optimalisasi setoran BIPIH haji regular dan dana efisiensi
operasional BPIH tahun sebelumnya dan tahun berjalan untuk
mendukung biaya operaisonal haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020
Masehi sebesar Rp.7.164.668.846.603,92,- dengan rincian sebagai
berikut:
a. Biaya pelayanan di Arab Saudi sebesar
Rp.6.866.075.902.870,2,-
b. Biaya pelayanan didalam negeri sebesar
Rp.298.592.943.733,-
7. Sumber dana untuk operasional haji tahun 1441 hijriah atau
tahun 2020 Masehi pada poin 6 diatas berasal dari nilai manfaat
tahun 1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi. Dana efisiensi
penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya dan tahun berjalan
setelah hasil audit BPK RI dan apabila diperlukan bersumber dari
virtual account jamaah tunggu tahun berjalan sebesar
Rp.100.000.000.000,-.
8. Dana nilai manfaat optimalisasi setoran BIPIH haji regular
dan dana efisiensi tahun sebelumnya yang digunakan untuk mendukung
biaya operasional haji tahun 1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi
sebesar Rp.7.164.668.846.603,92,- adalah digunakan untuk asumsi
kuota haji Indonesia tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi
sebanyak 231.000 orang jamaah. Jika realisasi kuota haji Indonesia
yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 221.000 orang
maka biaya operasional haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020
Masehi akan dilakukan penyesuaian secara proporsional, sesuai
realisasi kuota dan atas persetujuan Komisi VIII DPR RI.
9. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH tahun 1441 hijriah atau
tahun 2020 Masehi dan Panja BPIH Kementerian Agama Republik
Indonesia menyepakati:
a. Biaya perjalanan ibadah haji BIPIH untuk petugas haji daerah
tahun 1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi dan pembimbing ibadah
haji dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU tidak
mendapat dukungan dari dana
-
- 9 -
nilai manfaat dan dana efisiensi. Sehingga besaran rata-rata
BIPIH untuk PHD dan pembimbing KBIHU adalah sebesar
Rp.69.174.167,97,- per orang.
b. Jika terdapat kenaikan biaya yang bersumber dari dana nilai
manfaat dan dana efisiensi diatas 2,5% dari total dana nilai
manfaat dan dana efisiensi yang ditetapkan Kementerian Agama
Republik Indonesia bersama BPKH wajib berkonsultasi dan
menyampaikan perubahan anggaran kepada Komisi VIII DPR RI untuk
dibahas bersama.
c. Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada jamaah haji dan
penyerapan anggaran dapat dilakukan realokasi pergeseran antar
anggaran diantara komponen anggaran yang telah ditetapkan melalui
keputusan Direktor Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umroh.
10. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH tahun 1441 hijriah
atau tahun 2020 Masehi dan Panja BPIH Kemenerian Agama Republik
Indonesia menyepakati penggunaan dana nilai manfaat optimalisasi
setoran BIPIH khusus untuk mendukung biaya operasional haji khusus
tahun 1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi sebesar
Rp.16.483.184.760,-.
11. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH tahun 1441 hijriah
atau tahun 2020 Masehi dan Panja BIPH Kementerian Agama Republik
Indonesia menyepakati untuk memaksimalkan pelayanan kepada jamaah
haji dan peningkatan layanan berupa:
a. Peningkatan jumlah makan di Mekah sebanyak 10 x, yaitu dari
40 x pada tahun 1440 Hijriah atau tahun 2019 Masehi, sebanyak 50 x
pada tahun 1441 hijriah atau tahun 2020 Masehi.
b. Layanan akomodasi di Makah dan Armina dengan sistem zonasi
berdasarkan asal embarkasi.
c. Menu konsumsi dengan cita rasa nusantara sesuai zonasi
penempatan dan asal jamaah.
12. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH tahun 1441 hijriah
atau tahun 2020 Masehi dan Panja BPIH Kementerian Agama Republik
Indonesia menyepakati pengadaan mata uang Saudi Arabia Real (SAR)
untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi, biaya hidup
atau living cost dan biaya visa jamaah petugas haji daerah PHD
dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan harga
terbaik, dengan prinsip syari’ah, efisien, optimal, kehati-hatian
serta lequite.
Menteri Agama yang kami hormati,
Wakil Menteri Agama Tamu Kehormatan kami Kepala BPKH Para
Anggota.
Demikian laporan kami, kami ucapkan terima kasih kepada para
Anggota Panja, dan kepercayaan Ketua Komisi VIII kami memimpin
pembahasan BPIH tahun ini dan mudah-mudahan ini bisa lebih baik
dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun-tahun yang akan datang kita
bisa melakukan yang lebih baik lagi.
-
- 10 -
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan terima kasih atas
semuanya.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Haji Marwan Dasopang atas laporannya
panjang lebar dan sangat lengkap.
Oke karena itu sekali lagi dari meja Pimpinan kami ucapkan
terima kasih atas segala upaya yang bersifat maksimal dan in sya
allah menghasilkan hasil yang terbaik. Termasuk juga kepada seluruh
Anggota Panja dari seluruh Fraksi kami berterima kasih, oleh karena
itu kita beri aplous dulu untuk Ketua Panja dan anggota Panja.
Mudah-mudahan segala jerih upayanya dibalas oleh Allah Subhanahu
wata’ala.
Sebelum kami lanjut agenda berikutnya pak Menteri ini ada
pergantian pemain pak di Komisi VIII pak. Ini ada PAW nya Pak
Zainuddin Amali yang diberi amanat Menteri Pemuda dan Olah Raga,
sudah dilantik menjadi apa, ada penggantian antar waktu, kami
perkenalkan Bapak Muhammad Ali Reda silakan berdiri pak.
Nah ini pak, dari Dapil Madura Raya Pak, Jatim 11, selamat
bergabung Pak Ali, mudah-mudahan betah disini pak, ini Komisi dunia
akherat pak Insya Allah.
Selanjutnya pak Menteri yang kami hormati, seluruh Anggota
Komisi VIII dari meja pimpinan, kita memasuki agenda selanjutnya
yaitu penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas laporan Panja tadi.
Jadi tadi pak Menteri rapatnya luar biasa pak pagi-pagi sudah di
lobby-lobby pak Prof Nizar ini sama pak Anggito. Ya ada titik temu
alhamdulillah.
Kemudian tadi rapat akhir Panja juga ada dinamika tapi sudah
dilaporkan oleh Ketua Panja, semua Fraksi setuju pak. Maka kami
tawarkan apakah masih perlu per Fraksi baca orang per orang, atau
cukup juru bicaranya menyampaikan, menyerahkan naskah resmi itu
kepada meja Pimpinan dan Pak Menteri? Kalau setuju itu menghemat
waktu, karena isi pokoknya saya kira sama, kan tidak mungkin ada
Fraksi yang mengajukan biaya haji Rp. 40.000.000,- tidak mungkin.
Iya tidak realistis atau minta Rp. 20.000.000,- tidak realistis
juga kan? Iya kan, kalau sama angkanya Rp.35.000.000,- sekian itu
sama itu inti pokoknya, tapi saya tidak bisa sewenang-wenang
walaupun di meja pimpinan saya tawarkan dulu. Apakah gimana-gimana?
Diserahkan langsung atau ada yang mau dibacakan?
-
- 11 -
F-PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):
Dibacakan saja pak mustinya pada waktu dibacakan ada note yang
harus disampaikan.
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Bagaimana?
F-PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):
Ada note, ada yang perlu disampaikan lagi.
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Ya berarti dibatasi waktunya ya.
Oke.
F-PKS (DR. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.) :
Dibacakan pak Ketua, dibacakan ini undangannya untuk rapat bukan
untuk menyampaikan, undangannya untuk rapat bukan hanya sekedar
menyampaikan.
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Makanya tadi saya tawarkan dulu, berarti kita persilakan kepada
masing-masing juru bicara Fraksi untuk menyampaikan pandangan mini
fraksinya. Kita mulai tapi sekali lagi kita hemat waktulah ya,
minimal inti pokok, sikap Fraksi sudah tersampaikan.
Kami persilakan dari Fraksi PDIP.
Kepada saudaraku Arwan Aras kami persilakan.
Terima kasih.
F-PDI PERJUANGAN (H. ARWAN M. ARAS T., S.KOM.) :
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020, disampaikan Arwan Aras -
Anggota A-260.
-
- 12 -
Salam sejahtera untuk kita semua.
Merdeka!.
Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI,
Bapak Menteri beserta jajaran, dan
Rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati.
Bagi umat Islam ibadah haji merupakan puncak dari segala rukun
Islam setelah bertauhid melalui dua kalimat shahadat, shalat lima
waktu, puasa dan zakat umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan
ibadah haji apabila telah mampu. Dan diharapkan sepulangnya dari
haji keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT lebih baik dan semakin
bertambah. Selain esensi ketaqwaan ibadah haji juga mengandung
esensi persatuan, bukan hanya persatuan antar umat Islam, ukuwah
Islamiah, tetapi juga persatuan sebagai suatu bangsa ukuwah
watoniah.
Bagaimana tidak, sebagai negara dengan populasi Islam terbesar
di dunia pemerintah Indonesia harus memastikan ribuan jamaah yang
akan melaksanakan ibadah haji mendapatkan pelayanan yang terbaik.
Dan hal itu hanya dapat dilakukan jika esensi ukuwah watoniah
betul-betul diimplementasikan.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi dan menyepakati penetapan
biaya haji tahun 2020 dimana pelayanan haji meningkat namun biaya
keseluruhan rata-rata tetap. Ukuwah watoniah dalam pelaksanaan
ibadah haji tercermin dengan kerja terbaik demi melaksanakan ibadah
haji yang semakin tahun harus semakin baik, serta amanat
pengelolaan dana ibadah haji harus disadari merupakan sebuah
tanggungjawab harus dijalankan sebaik-baiknya.
Dalam semangat itu Fraksi PDI Perjuangan terhadap BPIH tahun
2020 berpandangan:
1. Perlu dibangun sistem pengadaan dan pelayanan ibadah haji
dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dari nilai manfaat dana
haji yang diperoleh.
2. Kementerian Agama Republik Indonesia perlu menyediakan sistem
monitoring haji melalui sistem komunikasi haji (Siskohaj) yang
diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Melalui sistem ini
masyarakat yang berada ditanah air dapat turut memantau kualitas
dan kesesuaian akomodasi, transportasi, konsumsi dan berbagai
komponen yang diterima jamaah haji dari Indonesia.
3. Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima biaya yang kenakan
kepada jamaah haji Indonesia tidak mengalami kenaikan dari tahun
yang lalu. Bahwa living cost tetap diangka 1500, konsumsi atau
makan menjadi 50 x di Mekah, mempersiapkan opsi tambahan kuota
10.000 yang diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia, serta visa 30
real tidak dibebankan lagi kepada calon jamaah haji. Eh 300 real
tidak dibebankan lagi kepada calon jamaah haji.
-
- 13 -
4. Koordinasi antara Dirjen Haji dan kedutaan RI di Saudi Arabia
mengenai kuota haji harus lebih ditingkatkan lagi.
5. Perlu ditingkatkan kerja sama para BPKH sebagai lembaga
pengelola keuangan haji dari Kemenag RI sebagai penyelenggara
ibadah haji.
6. Masih diperlukan masukan dari lembaga pengawas dalam hal ini
BPK dan Inspektorat Jenderal sebagai referensi perbaikan bagi
penyelenggaraan ibadah haji.
Demikian pandangan mini Fraksi PDI Perjuangan, terhadap BPIH
tahun 2020, semoga esensi ukuwah watoniah dapat terwujud dengan
kerja terbaik demi meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.
Sehingga para jamaah haji betul-betul dapat khusu’ dalam
beribadah.
Wabillahitaufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
Merdeka!.
Ditanda tangani, Di Jakarta, 30 Januari 2020, Kelompok Komisi
VIII Fraksi PDI Perjuangan, Diah Pitaloka, M.Si., Anggota A-166
Terima kasih Ketua.
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Silakan diserahkan.
Satu Pak Menteri, satu ke meja Pimpinan.
Terima kasih kepada juru bicara Fraksi PDIP saudara Arwan Aras
Dapil Sulbar.
Kemudian kami persilakan juru bicara Fraksi Partai Golkar,
F-PARTAI GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIZ, SH.) :
Terima kasih Pimpinan.
Bissmilahirahmanirahim.
Pendapat Mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Terhadap Laporan Panja Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 Hijriah, 2020 Masehi.
Juru Bicara: H. Jhon Kenedy Azis, S.H., Anggota A-272
Yang terhormat Pimpinan Sidang, Pimpinan Panja,
Saudara Menteri Agama Republik Indonesia,
-
- 14 -
Saudara Kepala BPKH,
Anggota Komisi VIII DPR RI, dan
Hadirin yang saya muliakan.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Izinkanlah kami atas nama Fraksi dengan ini mengucapkan syukur
kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat perkenannya
dan izinnya pada hari ini kita dapat melakukan Rapat Kerja Komisi
VIII DPR RI untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi mengenai
hasil pembahasan Panja PPIH Komisi VIII DPR RI 1441 Hijriah atau
tahun 2020 Masehi.
Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan pendapat mini
Fraksi Partai Golkar terhadap hasil pembahasan Panja BPIH Komisi
VIII DPR RI, sebagaimana kita ketahui bahwa pembahasan Panja BPIH
ini didasarkan pada manivestasi dari kesungguhan dan kebulatan
tekad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memberikan
jaminan bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah haji dengan
aman, nyaman dan lancar sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 8
tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Fraksi partai Golkar juga memberikan apresiasi atas pembahasan
yang dilakukan oleh Panja BPIH Komisi VIII DPR RI, hal ini untuk
mempertegas komitmen bahwa Fraksi Partai Golkar memberikan
perhatian yang sungguh-sungguh dan mendorong pemerintah agar terus
meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji. Hal ini sesuai
dengan amanat konstitusi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan
negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
Selanjutnya perkenankanlah Fraksi Partai Golkar menyampaikan
pendangan dan pendapat terhadap pembahasan Panja BPIH Komisi VIII
sebagai berikut:
1. Terhadap pelayanan ibadah haji Fraksi partai Golkar
berpandangan dalam mempersiapkan ibadah haji tahun ini agar
dipastikan berjalan dengan aman, dan nyaman sehingga jamaah haji
dapat menjalankan ibadah dengan khusuk. Hal ini sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh khususnya masalah pemondokan,
konsumsi, dan pelayanan transportasi. Peta rute perjalanan kesiapan
khususnya masalah pemondokan, konsumsi dan pelayanan transportasi,
peta rute perjalanan, kesiapan petugas, dan jumlah kendaraan agar
disesuaikan dengan kebutuhan jamaah haji.
2. Kedua terhadap berbagai permasalah yang mungkin terjadi
selama penyelenggaraan ibadah haji, Fraksi Partai Golkar
berpandangan agar
-
- 15 -
pemerintah menyusun secara detail kontingensi plant yang terukur
dan didasarkan pada pemetaan atau maping permasalahan dan berbagai
kejadian menonjol yang diperkirakan akan terjadi selama pelaksanaan
ibadah haji. Khususnya masalah pemondokan, transportasi jamaah haji
dan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau
(Armusna).
3. Terhadap besaran biaya haji penyelenggaraan ibadah haji pada
prinsipnya Fraksi Partai Golkar berharap agar tahun ini tidak
mengalami kenaikan. Selain itu Fraksi Partai Golkar juga meminta
pemerintah meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada jamaah
haji.
4. Fraksi Partai Golkar berpandangan agar pemerintah
meningkatkan kualitas petugas haji dan pembimbing haji, (KBIH) hal
ini dipandang penting untuk menjaga agar para jamaah haji dapat
menyempurnakan ibadah hajinya.
5. Terhadap kuota haji tahun 2020, Fraksi Partai Golkar berharap
agar pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk melakukan lobby
kepada Kerajaan Arab Saudi agar kuota haji Indonesia terus
bertambah, kemungkinan tersebut terbuka lebar setalah
penandatanganan MoU antara Menteri Agama Republik Indonesia dengan
Menteri Haji Arab Saudi pada Desember 2019 yang lalu. Dengan
penambahan kuota tersebut maka antrian calon jamaah haji yang
panjang dapat berkurang, dan dapat berangkat ke Tanah Suci lebih
cepat.
Pimpinan Sidang, Pimpinan Panja, sudara Menteri Agama Republik
Indonesia, Para Anggota Komisi VIII DPR RI dan hadirin yang kami
muliakan.
Akhirnya berdasarkan beberapa pandangan dan pemikiran diatas,
maka Fraksi partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan
Bissmillahirahmanirahim dan mengharap petunjuk serta ridha Allah
SWT. Menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan Panja BPIH Komisi
VIII DPR RI untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut.
Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar DPR RI semoga Allah SWT,
senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita,
sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional
dengan sebaik-baiknya.
Wabillahitaufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 30 Januari 2020.
Pimpinan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Ketua, ttd, Drs. H. Khahar Muzakir, Anggota A-277.
Sekretaris, ttd, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., Anggota:
A-313
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Silakan pak Jhon Kenedy, Pak Jhon ini Dapilnya Sumbar II, Pak
Menteri,
-
- 16 -
Bukit Tinggi dan sekitarnya ya. Ini tamu kehormatan juga dapat
laporan dari Golkar ini, ini tolong dikasih tahu kita bang Jhon
nanti, isinya apa itu yang BPKH sama tidak dengan yang ini?.
Ya sekali lagi terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai
Golkar Pak Jhon Kenedy Azis Dapil Sumbar II.
Kami persilakan kepada juru bicara dari Fraksi Partai
Gerindra.
F-PARTAI GERINDRA (H. JEFRI ROMDONNY, S.E., S.SOS., M.SI.,
M..M.) :
Bissmillahirahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam Indonesia Raya.
Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR
RI,
Yang terhormat saudara Menteri Agama Republik Indonesia beserta
jajarannya,
Pada kesempatan ini saya dengan Jefri Romdonny Nomor Anggota: A
– 92 akan membacakan pandangan mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI
terhadap penetapan dan pengesahan BPIH tahun 1441 atau tahun 2020
Masehi.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
semoga dihari yang baik dan berbahagia ini kita selalu mendapatkan
petunjuk dan rahmatNYA dalam menjalankan tugas konstitusional.
Selanjutnya izinkanlah kami dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia
Raya menyampaikan pandangan mini Fraksi terhadap penetapan dan
pengesahan BPIH tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi dalam
Rapat Kerja ini.
Hadirin yang terhormat,
Sesuai dengan amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8
tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh,
menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan
ibadah haji. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 46 Menteri
menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI untuk keperluan
BPIH. Penyampaian usulan besaran BPIH tersebut dimaksudkan untuk
dapat persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47.
Oleh karena itu Rapat Kerja pada hari ini merupakan momentum
strategis karena akan menetapkan BPIH tahun 1441 Hijriah atau tahun
2020 Masehi. Penetapan BPIH ini merupakan sejarah baru, karena
merupakan wujud implementasi dari undang-undang Nomor 8 tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Hadirin yang terhormat,
Setelah mencermati isi dan substansi serta mendengarkan laporan
Panja,
-
- 17 -
maka Fraksi Partai Gerindra berpendapat dan berpandangan bahwa
biaya perjalanan ibadah haji atau (BIPIH) yang dibebankan langsung
kepada jamaah sebesar Rp.35.235.602,- artinya tidak mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun 1440 Hijriah. Dan begitupun
besaran living cost sebesar 1.500 Saudi Arabian Real (SAR) yang
nantinya diserahkan kepada jamaah haji dalam mata uang Saudi
Arabian Real (SAR) dan tidak mengalami penurunan.
Namun perlu kita pahami bersama bahwa BPIH tahun 1441 Hijriah
atau tahun 2020 Masehi tetap mengalami kenaikan yang signifikan
pada aspek sumber biaya yang diambil dari nilai manfaat atau dana
yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan
melalui penempatan dan/atau investasi. Berdasarkan ketentuan Pasal
44 disebutkan bahwa BPIH itu bersumber dari BIPIH, anggaran
pendapatan dan belanja negara nilai manfaat, dana efisiensi,
dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu bagi rakyat Indonesia khususnya
para jamaah haji juga harus paham, bahwa dalam BPIH itu anggarannya
berasal dari berbagai sumber.
Penjelasan tentang BPIH ini harus utuh dan komprehensif tidak
boleh parsial, sehingga semua pihak dan jamaah haji mengetahui
secara rinci besaran BPIH yang bersumber baik itu dari BIPIH, APBN,
nilai manfaat, dana efisiensi dan/atau sumber lain yang sah.
Apabila kita melihat besaran BIPIH tahun 1440 Hijriah tentu tidak
ada kenaikan, namun bila kita cermati besaran nilai manfaat dalam
komponen BIPIH, BPIH dari tahun ke tahun terus meningkat, sebagai
gambaran utuh di tahun 2016 nilai manfaat sebesar Rp.3,9 triliun,
ditahun 2017 sebesar Rp.5 triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp.6,7
triliun, pada tahun 2019 sebesar Rp.7,25 triliun, dan tahun 2020
nilai manfaat yang diusulkan oleh pemerintah pada Rapat Kerja
tanggal 15 Januari 2020 lalu sebesar Rp.8.061.971.321.812,02,-.
Maka besarnya nilai manfaat dalam komponen sumber BPIH tentunya
dijadikan penentu naik atau tidaknya biaya perjalanan ibadah haji
yang selanjutnya disebut BIPIH atau sejumlah nominal uang yang
harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah
haji.
Hadirin yang terhormat,
Berdasarkan realita tersebut diatas menunjukkan bahwa besaran
nilai manfaat menjadi faktor penentu dalam pembahasan BPIH. Maka
menjadi sangat penting dilakukan berbagai perbaikan dalam
merasionalisasi BPIH sehingga kedepan aspek istitho’ah jamaah haji
dari aspek biaya benar-benar clear. Artinya jamaah haji yang
berangkat benar menggunakan BIPIH dan nilai manfaat yang dibayar
pada tahun berjalan. Hal ini sangat penting sebagai bentuk sikap
kehati-hatian dalam menentukan dan menetapkan BPIH dan menjaga
kemabruran ibadah seluruh jamaah haji.
Hadirin yang terhormat,
Pada prinsipnya Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kinerja
Panja BPIH
-
- 18 -
yang telah berupaya merasionalisasi BPIH tahun 1441 Hijriah atau
tahun 2020 Masehi termasuk beberapa langkah strategis upaya
perbaikan pelayanan. Tetapi perlu kiranya Fraksi kami memberikan
catatan khusus untuk perbaikan-perbaikan pelayanan selanjutnya
sebagai berikut:
1. Akomodasi jamaah haji di Indonesia, akomodasi jamaah haji
Indonesia di Madinah seluruhnya diupayakan ada diwilayah Markaziah,
target sistem penyewaan akomodasi di Madinah yang direncanakan
dengan sistem sewa full musim 100%, dan akomodasi di Mekah sejumlah
173 hotel dengan sistem zonasi berdasarkan asal embarkasi.
2. Bus shalawat disediakan dari pemondokan yang berjarak minimal
1 km dari Masjidil Harom, dan bus shalawat dari pemondokan ke
Masjidil Harom atau sebaliknya hanya ditempuh satu kali naik
bus.
3. Menu catering seyogyanya bercita rasa nusantara sesuai zonasi
embarkasih jamaah dan diupayakan semaksimal mungkin berasal dari
produk pertanian Indonesia sendiri. Semisal berupa beras,
rempah-rempah, ikan, daging dan sebagainya termasuk juru masaknya
sebagaimana tahun lalu. Dan pelaksanaan teknis pemberian makan 50 x
di Mekah khususnya tiga hari sebelum dan dua hari setelah
wukuf.
4. Melakukan peningkatan intensitas komunikasi dengan pemerintah
Arab Saudi untuk upaya penambahan jumlah kuota jamaah haji. Semisal
menjadi 250.000 jamaah agar waitinglist keberangkatan haji bisa
berkurang, hingga calon jamaah tidak usah menunggu terlalu lama.
Hal ini menjadi penting diupayakan agar ada segera kepastian apakah
ada penambahan atau tidak, karena berpengaruh kepada kesiapan kerja
panitia haji selanjutnya. Selain itu kami juga meminta bahwa
sebelum ada kepastian penambahan kuota haji ini, pemerintah tidak
menyampaikan apapun kepada calon jamaah haji. Sehingga tidak
menimbulkan kegelisahan para calon jamaah haji.
5. Melakukan pengecekan kembali kesiapan menyeluruh terhadap
bandara-bandara embarkasih atau debarkasih jamaah haji, dan proses
pelayanan imigrasi yang sudah baik lalu agar ditingkatkan dan
diperluas jumlah embarkasihnya. Hal ini sudah dilakukan seperti
bandara internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka sebagai
bandara embarkasi atau debarkasih tambahan yang baru ditetapkan
oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada awal tahun ini.
6. Masih terkait dalam kerangka perluasan jumlah lokasi
embarkasih atau debarkasih ini, dan agar mendorong efektivitas,
efisiensi dan nilai ekonomi perlu direncanakan juga kedepannya
pembangunan asrama haji disekitar bandara Kertajati, tepatnya di
Majalengka, sehingga jamaah haji mendapatkan kemudahan akomodasi
terdekat ketimbang harus pulang pergi dari daerah asal asrama haji
Bekasi ke bandara Kertajati.
7. Untuk kesempurnaan ibadah haji para calon jamaah perlu
peningkatan peran dan dukungan fasilitas pemandu dari kelompok BPIH
di Tanah Suci dan
-
- 19 -
perbandingan yang ideal untuk 100 jamaah disiapkan 1 pemandu
dari KBIH.
Berbagai upaya perbaikan fasilitas pelayanan jamaah haji
tersebut yang perlu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti
adalah terkait masalah teknis pelaksanaan. Oleh karena itu perlu
dibentuk langkah antisipasi dan menejemen krisis dalam pelayanan
jamaah haji selama di Arab Saudi.
Dan yang tidak kalah penting adalah semoga pemerintah tetap
konsisten dengan angka untuk setiap mata anggaran dan biaya
perjalanan ibadah haji yang sudah disepakati.
Hadirin yang terhormat,
Berdasarkan penyampaian diatas tersebut maka dengan mengucapkan
Bissmillahirahmanirahim, Fraksi Partai Gerindra menyetujui BPIH
tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi.
Demikian pandangan Fraksi Partai Gerindra ini disampaikan akhir
kata atas nama Frkasi Partai Gerakan Indonesia Raya kami
menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada
Pimpinan Panja serta semua pihak terkait. Semoga Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua, Aqul khouli hada
Wallahumuafiq illa aqwamithariq.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam Indonesia Raya.
Jakarta, 30 Januari 2019.
Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia
Ketua, ttd, …………………………………., Anggota: A-…
Sekretaris, ttd, ……………………………., Anggota: A-…
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Pak Menteri ini DR. Jefry Romdonny ini alumni Gontor Pak,
Dapilnya yang dia sebut bandara dan asrama haji tadi.
Dan pak Jefri silakan kedepan.
Jadi pak Menteri dia tidak menyebut Indramayu tadi dia sebut
Pondok Gede gitu.
Ya terima kasih kepada pak DR. H. Jefri Romdonny Dapilnya SMS,
juru bicara SMS itu Sumedang, Majalengka dan Subang maksudnya dari
Gerindra.
Kami persilakan juru bicara Fraksi Partai Nasdem.
-
- 20 -
F-PARTAI NASDEM (LISDA HENDRA JHONI):
Terima kasih Pimpinan.
Pandangan Mini Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
Tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi
Disampaikan oleh Lisda Hendra Jhoni : Anggota: A – 354
Bissmillahirahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera, salam restorasi.
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI,
Yang terhormat saudara Menteri Agama Republik Indonesia,
serta
Hadirin yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa yang telah menganugrahkan kesehatan, kecerdasan akal,
kejernihan kalbu, dan kelapangan waktu sehingga kita Anggota Komisi
VIII DPR RI bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia hari
ini sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda
penetapan dan pengesahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun
1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi.
Hadirin yang kami hormati,
Dalam menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2020
Masehi harus mempertimbangkan sejumlah hal, mulai biaya
penerbangan, akomodasi di tanah suci pelayanan terhadap jamaah haji
agar biaya hidup para jamaah. Usulan pemerintah bahwa Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020
Masehi dirata-rata adalah sebesar Rp.35.235.602,- adalah cukup
masuk akal. Namun dengan memperhatikan perkembangan hasil investasi
yang dilakukan olah Badan Pengelola Keuangan Haji, Fraksi Partai
Nasdem DPR RI berharap biaya tersebut masih dapat diturunkan.
Alasannya antara lain adalah:
1. Penurunan biaya penerbangan, aftur salah satu komponen yang
biayanya jadi pertimbangan utama dalam biaya penerbangan ternyata
mengalami penurunan harga.
2. Terkait akomodasi dan biaya hidup jamaah haji tentu dapat
mempertimbangkan trand inflasi, saat ini dunia sedang mengalami
perlambatan ekonomi sehingga masyarakat cenderung akan lebih banyak
menghemat, tidak bijak bagi kita semua bila ini luput dari
pertimbangan.
3. Stabilnya nilai tukar mata uang antara Rupiah, Dolar Amerika
Serikat dan Real Saudi Arabia.
-
- 21 -
Akan tetapi walaupun adanya beberapa pertimbangan tersebut
diatas Fraksi Partai Nasdem DPR RI tidak hanya mementingkan hajat
hidup para calon jamaah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020
Masehi semata, kami juga memahami bahwa hasil investasi yang
dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji bukan hanya hak calon
jamaah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, namun juga
hak para calon jamaah haji dari Indonesia untuk tahun-tahun
kedepannya. Berdasarkan hal tersebut serasa tidak elok bila biaya
tahun ini dipaksa untuk turun.
Hadirin yang kami hormati,
Setelah membahas masalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ini
segala dinamikanya, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat
Indonesia, Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui usulan pemerintah
supaya tidak ada kenaikan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, dengan kata lain Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020
Masehi dirata-rata adalah sebesar Rp.35.235.602,-.
Demikian pandangan Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020
Masehi, semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan
hidayahNYA kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi
kita sebaik-baiknya.
Billahitaufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera, salam restorasi.
Jakarta, 30 Januari 2020,
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia,
Ketua, ttd, H. Achmad Ali, Anggota A-...
Sekretaris, ttd, Saan Mustofa, Anggota A-...
Terima kasih,
Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
Silakan bu, ibu ini Dapilnya Sumbar I pak suaranya paling banyak
di Pesisir Selatan karena suaminya Bupati. Dan pak Anggito paling
paham tentang penerbangan mantan pramugari dia pak.
Baik bapak, ibu kita lanjutkan, terima kasih Ibu Hj. Lisda
Hendra Jhoni juru
-
- 22 -
bicara Fraksi Partai Nasdem.
Kami persilakan juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa.
F-PKB (AN’IM FALACHUDDIN M.) :
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Terhadap Laporan Panja Komisi VIII DPR RI
Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah atau
tahun 2020 Masehi.
Disampaikan Juru bicara F - PKB DPR RI, An’im Falachuddin M.,
Anggota A-42
Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII DPR RI,
Yang terhormat Para Anggota Komisi VIII DPR RI,
Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia,
Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia,
dan
Ketua, serta Anggota BPKH yang kami hormati.
Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat
Allah SWT, kita panjatkan atas anugrahnya pada hari ini dapat
melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda laporan Panja Komisi VIII
DPR RI membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441
Hijriah atau tahun 2020 Masehi, dilanjutkan dengan penetapan dan
pengesahan.
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi
Muhammad SAW, yang telah memberi tauladhan kepada kita semua dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami mengucapkan
terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan
pandangan Fraksi terhadap pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPIH) tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi.
Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Menteri dan
Hadirin, hadirat yang kami hormati.
Mengawali penyampaian pandangan Fraksi ini, perkenankanlah kami
menyampaikan kembali amanah Undang-undang Nomor 8 tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, bahwa salah satu
jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan
pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang
menunaikan ibadah haji dan umroh secara aman, nyaman, tertib dan
sesuai dengan ketentuan syari’at. Dengan demikian negara harus
memastikan seluruh proses tahapan penyelenggaraan ibadah haji dari
sebelum keberangkatan sampai kedatangan jamaah haji harus
terlayanan dengan baik.
-
- 23 -
Sebagai kegiatan rutin tahunan, penyelenggaraan ibadah haji
seharusnya mempunyai standart pelayanan yang mapan untuk dirasakan
oleh seluruh jamaah haji Indonesia. Akan tetapi karena semua
penyelenggaraan ibadah haji termasuk oleh pemerintah Indonesia
senantiasa berhubungan dengan dinamika kebijakan pihak pemerintah
Arab Saudi sebagai pemegang kendali penuh, khususnya tahapan puncak
kegiatan haji di Arafah dan Mina atau Armina mengharuskan kita
untuk terus melakukan langkah inovasi program dan kegiatan yang
secara tidak langsung berimplikasi kepada besaran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Menteri dan
Hadirin, hadirat yang kami hormati.
Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) permasalahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia
berulang dari tahun ke tahun berikutnya. Sebagai contoh iktisar
hasil pemeriksaan semester (IHPS) yang ke satu tahun 2018 maka pada
pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, sistem pengendalian
aset ditemukan ada perbedaan, antara data Seskohaj dan data
akuntansi hutang BPIH terikat regular sebesar Rp.911.773.340.000,-.
Dan pada pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan juga ditemukan terdapat dana milik jamaah haji
yang batal berangkat belum seluruhnya tersalurkan dan masih
tersimpan di BPS sebesar Rp.6.482.859.250,-.
Pada iktisar hasil pemeriksaan semester yang pertama tahun 2019
BPK juga mengungkap 16 temuan pemeriksaan yang memuat 22
permasalahan. Yaitu terdiri atas 4 permasalah sistem pengendalian
intern, dan 8 permsalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam setiap
membahas yang menyangkut kepentingan bangsa Indonesia, termasuk
dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun
1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi.
Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Menteri dan
Hadirin, hadirat yang kami hormati.
Setelah melalui proses pembahasan yang ada dalam Panja BPIH
Komisi VIII DPR RI tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi maka
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan sebagai berikut, dengan
membaca Bissmillahirahmanirahim:
1. Menyetujui seluruh kesimpulan sejumlah 12 poin yang
dihasilkan dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI tentang
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 atau tahun 2020 Masehi
dengan Panja BPIH Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kepala
Badan Pelaksana Haji (BPKH) yang diselenggarakan pada hari ini
tanggal 30 Januari 2020 Masehi.
-
- 24 -
2. Mendorong agar seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Panja
BPIH ini supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Menteri dan
Hadirin, hadirat yang kami hormati.
Akhirnya dengan mengucapkan Bissmillahirahmanirahim Fraksi PKB
DPR RI menyatakan setuju atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Untuk kemudian di proses
dengan prosedur mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Demikianlah pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI
ini atas perhatian saudara Pimpinan, para Anggota yang hadir, Bapak
Menteri dan seluruh yang hadir saat ini kami mengucapkan banyak
terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk
mendapatkan ridhoNYA Aamiin ya robal ‘alamiin.
Wallahul muafiq illa aqwa mithariq
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 30 Januari 2019.
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
Ketua, ttd, H. Cucun Syamsu Rizal, S.A.G., Anggota A-9
Demikian yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya.
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Silakan KH. An’im Falachuddin Makhrus, Dapilnya Jatim VI ya pak
ya? Ya,
Ya terima kasih pada KH. An’im Falachuddin Makhrus juru bicara
PKB, kami persilakan juru bicara Fraksi Partai Demokrat.
F-PD (NANANG SAMODRA) :
Bissmillahirahmanirahim.
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia mengenai Laporan Panja Komisi VIII DPR RI
tentang Biaya Penyelenggaraan Ibada Haji Tahun 1441 Hijriah atau
Tahun 2020 Masehi.
Disampaikan oleh Nanang Samodra, Nomor Anggota A-564
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
-
- 25 -
Salam sejahtera untuk kita semua,
Demokrat bersama rakyat
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami
hormati,
Saudara Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran
yang kami hormati,
Rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati.
Segalah bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita
untuk tetap dapat melaksanakan tugas konstitusi kita dalam Rapat
Kerja di Komisi VIII DPR RI. Seperti yang kita ketahui biaya
perjalanan ibadah haji ini setiap tahunnya penting untuk dibahas
dan disepakati bersama, yaitu terkait dengan upaya kita dalam
meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan dan perlindungan
terhadap jamaah haji.
Namun sebagai catatan dalam perjalanan rapat-rapat Panja BPIH
yang telah diikuti oleh Fraksi Partai Demokrat banyak terdapat
dinamika serta informasi yang berkembang. Hal ini harus dikritisi
dan dilakukan evaluasi supaya perjalanan ibadah haji tahun ini dan
tahun mendatang bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya.
Saudara Pimpinan, Anggota, Pak Menteri Agama, beserta
Seluruh hadirin yang kami hormati,
Kalau kami bacakan ini akan panjang dan makan waktu, maka
izinkanlah kami untuk membaca langsung kepada kesimpulan dengan
tanpa mengurangi isi dokumen ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari apa yang kami sampaikan.
Terkait dengan laporan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
kami dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa:
1. Biaya Perjalanan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun
2020 Masehi harus tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, juga harus
mengacu kepada taklimatul haj pemerintah Arab Saudi sistem
elektronik-haj.
2. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi positif terhadap
penyelesaian Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji antara
Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI yang mana dalam pelaksanaan
periode ini hasilnya lebih cepat dibandingkan dengan masa-masa
periode yang lalu. Dan semoga dimasa mendatang akan lebih baik
lagi.
3. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah khususnya
Badan Pengelola Keuangan Haji untuk dapat mengelola dana haji dan
investasi secara lebih optimal lagi sehingga manfaat yang dirasakah
oleh jamaah itu akan semakin lebih dirasakan lagi.
-
- 26 -
4. Fraksi Partai Demokrat mencermati bahwa hadirnya Panja Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji diharapkan benar-benar dapat menjadi
alat transparansi pengawas kebijakan dan pelaksanaan ibadah haji
oleh Komisi VIII dan serta memaksimalkan peran serta pemerintah
dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan pembinaan dan
perlindungan jamaah haji Indonesia.
Akhirnya dengan mengucapkan Bissmillahirahmanirahim puji syukur
kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Fraksi Partai Demokrat
setelah mendalami lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH
menyatakan dapat menerima dan menyetujui laporan Panja biaya
perjalanan ibadah haji untuk dibahas dalam tahap-tahap
berikutnya.
Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat semoga
DPR terus dapat melahirkan produk anggaran, legislasi dan
pengawasan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat.
Karena harapan rakyat juga perjuangan demokrat, Wabillahitaufiq wal
hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 30 Januari 2019.
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia,
Ketua, ttd, Eddy Baskoro Yudhoyono, M.Si., Anggota A-554.
Sekretaris, ttd, Tengku Riefky Hafsyah, M.H., Anggota A-522
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Silakan pak Nanang, Pak Nanang ini Dapilnya NTB II ya, Mataram,
dan Lombok Raya, ini pak Menteri lama jadi Sekda ini pak, Sekda
Provinsi
Ya sekali lagi terima kasih pak Nanang Samodra juru bicara
Fraksi Partai Demokrat. Kami persilakan juru bicara Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera.
F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) :
Baik terima kasih.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang kami hormati Bapak Menteri beserta jajaran.
-
- 27 -
Bapak Ketua BPKH dan Ketua Komisi VIII DPR RI, jajaran Pimpinan
dan seluruh Anggota yang kami hormati.
Izinkan kami menyampaikan pendapat Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang
Pandangan Panja atau laporan Panja tentang Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji taun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi.
Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia mengenai Laporan Panja Komisi VIII DPR RI
tentang Biaya Penyelenggaraan Ibada Haji Tahun 1441 Hijriah atau
Tahun 2020 Masehi.
Disampaikan oleh Buchori Yusuf Anggota A-440, Dapil Jawa Tengah
I
Bapak, Ibu sekalian izinkan kami menyingkat pandangan Fraksi
kami, namun apa yang saya sampaikan merupakan pandangan yang tidak
terpisahkan dengan apa yang tertulis.
Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kepada seluruh Anggota
Panja dari Komisi VIII DPR RI yang telah berhasil menyudahi Panja
ini dengan cepat, dan menghasilkan hasil yang terbaik, antara lain
bahwa Panja ini telah berhasil menetapak biaya yang jauh lebih
rendah berkurang daripada tahun yang lalu pada hakekatnya. Jika
tahu lalu itu adalah Rp.35.200.000, sekian rupiah yang harus
dibayar oleh setiap jamaah haji yang disebut dengan BIPIH, dan
tidak ada fasilitas seperti makan 10 x dan visa, namun tahun ini
biaya itu tetap, namun dengan ada penambahan fasilitas berupa visa
senilai satu orang 300 real dan makan 10 x serta living cost masih
tetap 1.500,-. Dan jika kami kurangi, jika kami hitung maka hakekat
biaya yang dibayarkan oleh jamaah haji pada tahun ini itu kurang
lebih hanya Rp.33.938.566,- dan ini lebih rendah dibanding dengan
tahun lalu yang kurang lebih sekitar Rp.1.297.037,-.
Artinya Panja telah berhasil mengefisiensikan biaya untuk
240.000 jamaah haji sebesar kurang lebih Rp.277.000.566.918,- dan
ini kembali kepada jamaah dan kami persilakan semuanya untuk
memberikan applous kepada kita semuanya.
Namun bapak, ibu sekalian sebelum kami menyampaikan pandangan
maka kami ingin menyampaikan beberapa catatan-catatan penting:
1. Bahwa kami mendorong agar sistem penyelenggaraan haji kedepan
lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan sesuai dengan
ketentuan syari’ah khususnya dalam dibidang pelaksanaan ibadah
haji, khususnya dalam konteks istitho’ah. Agar dalam
penyelenggaraan ibadah haji kita tidak terjebak kepada sistem Ponzi
yang pada gilirannya sebagaimana kasus first trevel, agar kemudian
termasuk kemudian dalam bidang sistem pemondokan, dalam angkutan
dan juga pelayanan lainnya agar lebih transparan dan lebih
professional.
2. Bahwa kami juga mengingatkan karena penambahan makan 10 x
yang itu jatuh pada tiga hari sebelum wukuf Arafah, dan dua hari
setelah wukuf Arafah
-
- 28 -
itu merupakan trevik yang sangat padat dan tidak dimungkinkannya
melalui oleh kendaraan besar, maka kemudian penyelenggara haji
harus memastikan bahwa itu bisa sampai kepada jamaah dan tidak
boleh kemudian ada permainan yang ada didalamnya.
3. Diperlukan bimbingan ibadah haji yang lebih baik dan lebih
sesuai dengan kemampuan daya tangkap dari jamaah. Mengingat
sebagaimana dilaporkan oleh Dirjen haji bahwa jumlah jamaah haji
yang usia diatas 65 tahun itu ternyata dua kali lipat dari yang
dibawahnya. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya model pembimbingan
kita harus lebih baik dan bisa jadi frekuensinya lebih banyak.
Karena itu diantaranya kita harus mengoptimalkan peran-peran
daripada KBIH-KBIH agar semakin mendorong terlaksananya proses
ibadah haji yang sempurna dan makbul.
4. Fraksi Keadilan Sejahtera juga mendesak kepada pemerintah
Indonesia ditahun yang akan datang untuk melakukan pembicaraan
secara ekuel dengan pemerintah Arab Saudi khususnya kepada Dewan
Malaki dalam kaitannya menetapkan kuota haji. Kami mengharapkan
bahwa tahun depan jamaah haji kuota haji Indonesia bisa mencapai
250.000 sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
5. Skala prioritas haji bagi lansia kami mengusulkan agar
menggunakan dua pedoman atau kaidah khusus, kaidah yang pertama
adalah Akbaruhum Sinan, dan yang kedua adalah Akwaluhum Aj’lan.
Yaitu adalah yang lebih tua tetapi itu juga harus memperhatikan
waktu, tua ketika kemudian dia baru mendaftar tentu tidak kemudian
serta merta. Akan tetapi juga kemudian mereka yang telah lanjut
usia tetapi kemudian mendaftar lebih awal itulah yang kemudian
diutamakan.
6. Bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa
terkait dengan perkemahan dengan jumlah maktaf kuota calon haji
yang ditetapkan hendaknya:
a. Memperhatikan semua fasilitas AC yang ada diperkemahan Mina
dengan berfungsi dengan baik.
b. Memperbaiki kualitas perkemahan di Arafah dan meyakinkan
semua fasilitas AC di Perkemahan Arafah berfungsi dengan baik.
c. Untuk di Arafah, Muzalifah, Mina perlu diperbaiki ditambah
khususnya dari fasilitas toilet bagi penyandang disabilitas.
d. Karena calon jamaah haji Indonesia merupakan jumlah jamaah
haji yang terbanyak sedianya arah petunjuk jalan, arah petunjuk
tempat-tempat maka kemudian harus dipenuhi dengan Bahasa Indonesia
agar lebih memudahkan jamaah kita.
Pimpinan dan Anggota Panja BPIH serta hadirin yang kami
hormati,
Menimbang beberapa hal diatas maka dengan mengucap
Bissmillahirahmanirahim serta mengharap ridho Allah SWT, kami
Fraksi Partai
-
- 29 -
Keadilan Sejahtera menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi sebagaimana dilaporkan
Panja, dan kemudian untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai iktiar
kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga
negara Indonesia, semoga Allah SWT senantiasa memberiak kekuatan
kepada kita, untuk memberikan kerja yang lebih baik bagi bangsa dan
negara. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Panja BPIH serta
hadirin semua kami ucapkan terima kasih yang
setinggi-tingginya.
Billahitaufiq wal hidayah, Wallahulmuafiq illa aqwa mithariq,
billahisabil haq.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, 30 Januari 2020.
Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
Ketua, ttd., Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A., Anggota A- 449.
Sekretaris, ttd., Hj. Ledya Hanifah, S.Si., M.Si., Anggota
A-427
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Ya terima kasih pak KH. Buchori Yusuf Dapil Jateng I ini pak
Menteri, salam penutupnya tadi gabungan pak salam Muhammadiyah sama
salam NU.
Yang sekali lagi terima kasih juru bicara dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera pak KH. Buchori Yusuf.
Kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Amanat
Nasional.
F-PAN (H. MUHAMMAD ASLI CHAIDIR) :
Pandangan Mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi.
Dibacakan oleh H. Muhammad Aslih Chaidir, Nomor Anggota A-483,
Daerah Pemilihan Sumatera Barat I.
Bissmillahirahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Saudara Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia beserta
seluruh
-
- 30 -
jajaran.
Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA kepada kita semua.
Sehingga kita dapat menjalankan tugas dan pengabdian kepada rakyat
dan negara, menyampaikan pandangan Fraksi terhadap Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020
Masehi.
Fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi kinerja Panja BPIH
Komisi VIII DPR RI, dan Panja BPIH Kementerian Agama Republik
Indonesia, yang telah menuntaskan pembahasan biaya haji lebih cepat
dari tahun lalu dan sesuai dengan amanat Pasal 47 Undang-undang
Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Yang menyebutkan bahwa persetujuan DPR RI atas usulan BPIH
diberikan paling lama 60 hari setelah usulan BPIH dari Menteri
diterima oleh DPR RI. Dalam pembahasan BPIH tahun 1441 Hijriah atau
tahun 2020 Masehi Fraksi Partai Amanat Nasional berupaya untuk
selalu berpihak pada kepentingan jamaah haji. Fraksi telah
menempatkan kader-kader terbaiknya untuk ikut terlibat secara aktif
dalam membahas biaya haji dengan arahan agar penyelenggaraan ibadah
haji tahun ini dapat terselenggara secara lebih baik dengan biaya
tidak memberatkan para calon jamaah. Fraksi Partai Amanat Nasional
mengharapkan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas
pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah, sehingga
jamaah dapat menunaikan ibadahnya secara aman dan nyaman.
Dengan adanya penguatan nilai mata uang rupiah terhadap dolar,
dan dengan semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik
terhadap jamaah haji, Panja BPIH telah membahas secara
sungguh-sungguh biaya perjalanan ibadah haji adalah sama dengan
tahun sebelumnya yaitu sebesar rata-rata Rp.35.200.000,-, dan
penggunaan biaya yang berasal dari nilai manfaat dan dana efisiensi
yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu diangka
Rp.7.000.000.000.000,-.
Peningkatan pelayanan bagi jamaah haji pada tahun ini
diantaranya penambahan jumlah makan di Mekah menjadi 50x, biaya
visa sebesar 300 real sudah ditanggung oleh BPIH, besaran living
cost sama dengan tahun lalu sebesar 500 real. Eh 1500 real. Dan
berbagai peningkatan pelayanan di Arab Saudi, hal ini menjadi bukti
kesungguhan para Anggota BPIH Komisi VIII DPR RI dalam membahas
berbagai komponen BPIH bersama Panja BPIH Kementerian Agama
Republik Indonesia.
Akhirnya dengan mengucapkan Bissmillahirahmanirahim Fraksi
Amanat Nasional DPR RI dengan ini menyatakan menyetujui besaran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah atau tahun
2020 Masehi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dan agar
segera diterbitkan keputusan Presiden mengenai penetapan BPIH tahun
1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, sehingga para jamaah dapat
segera melunasi pembayaran serta
-
- 31 -
dapat melaksanakan ibadah haji dengan menyandang predikat
sebagai haji yang mabrur Aamiin ya rabal’alamiin.
Demikian pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI yang
disampaikan pada hari ini, semoga yang kita lakukan senantiasa
mendapat ridho, bimbingan serta petunjuk dari Allah SWT.
Wabillahitaufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 30 Januari 2020.
Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Ketua, ttd., H.A. Hanafi Rais, S.E., M.P.P, Anggota A-503.
Sekretaris, ttd., Ahmad Yohan, M.Si., Anggota A-512
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Silakan pak Aslih, Dapil Sumbar I satu Dapil dengan Ibu Hj.
Lisda ya, tapi suaranya tidak rebutan, kalau pak Aslih ini Kota
Padang karena anaknya Wakil Walikota Padang.
Ya sekali lagi terima kasih pak Aslih Chaidir juru bicara Fraksi
Partai Amanat Nasional.
Kami persilakan yang terakhir dari Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan, saudaraku Iip Miftahul Choir dipersilakan.
F-PPP (H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PD.I) :
Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji Tahun 1441 Hijriah atau Tahun 2020 Masehi.
Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, oleh Juru
bicara Fraksi Iip Miftahul Choiri, Anggota DPR RI, A-473.
PPP bergerak bersama rakyat.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara Menteri Agama Republik Indonesia,
Yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, beserta
seluruh jajaran.
Yang terhormat para Anggota Komisi VIII DPR RI, dan
-
- 32 -
Hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama rasa puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena
atas rahmat, taufiq dan hidayahNYA pada hari ini kita bersama-sama
dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka
laporan Panitia Kerja mengenai BIPH tahun 1441 Hijriah atau tahun
2020 Masehi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.
Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada saudara Pimpinan
atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan.
Pimpinan Sidang, hadirin yang terhormat,
Pada prinsipnya penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH
ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat
persetujuan dari DPR RI, yang dalam hal ini dilakukan oleh Komisi
VIII DPR RI, terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan kegiatan rutin
terjadi dilakukan dalam Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh,
dengan berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
negara Republik Indonesia.
Pimpinan Sidang, hadirin yang terhormat,
Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji perlu dilihat secara
komprehensif setidaknya ini terkait dengan:
1. Kita tahu inflasi setiap tahun sekitar 3%,
2. Kualitas pelayanan terus meningkat, dan jenis pelayanan yang
juga meningkat,
3. Penyelenggaraan ibadah haji adalah berkaitan dengan gerakan
manusia dalam jumlah yang sangat besar, dari satu negara menuju
negara lain yang berbeda.
4. Terkait sistem pengelolaan keuangan, barang dan logistic
serta banyak aspek lainnya apalagi yang berkaitan.
Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa ada 5 hal yang ingin
kami sampaikan dalam pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
terkait laporan Panitia Kerja (Panja) BPIH tahun 1441 Hijriah atau
tahun 2020 Masehi.
1. Bahwa penetapan BPIH sejatinya memang sudah perlu dilakukan
jauh hari sebelum operasional penyelenggaraan haji dimulai.
Sehingga rangkaian penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan
runtut sebagaimana mestinya.
2. Biaya pelaksanaan ibadah haji hingga tiga tahun terakhir
belum pernah mengalami penyesuaian. Padahal komponennya terus
mengalami peningkatan setiap tahun. Namun demikian tantunya kami
yakin bahwa terdapat solusi yang dapat ditempuh dalam rangka
mensiasati situasi tersebut. Meskipun tidak harus
-
- 33 -
menaikkan BPIH salah satunya dengan melakukan penyisiran seluruh
komponen BPIH yang bersumber dari dana nilai manfaat dan efisensi
lainnya.
3. Sesuai dengan laporan Panja BPIH telah disepakati sebesar
Rp.35.235.602,- atau tidak mengalami kenaikkan, alhamdulillah
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun tidak mengalami
kenaikkan tetapi layanan catering bertambah dari yang sebelumnya 40
x dan sekarang 50 x itu patut kita syukuri. Oleh karena itu Fraksi
PPP cukup mengapresiasi akan hal tersebut, karena mendapatkan
tanggapan positif dari masyarakat.
4. Dengan penyesuaian BPIH ini maka tentunya kami tetap meminta
dan mendorong pemerintah untuk terus lebih meningkatkan pelayanan
terhadap jamaah haji Indonesia pada tahun 2020, seperti kualitas
dan kuantitas pelayanan catering, pemondokan, penginapan,
transportasi khususnya waktu Armusna yakni adanya jamaah yang
kembali ke hotel ketika melakukan lontar jumroh. Sejauh ini belum
tercover layanan konsumsi dengan alasan sudah sistem paket.
Terhadap fenomena ini yang terus bertambah setiap tahunnya maka
pemerintah sebaiknya sudah melakukan alternative skema untuk bisa
mengakomodir jamaah dan yang lainnya.
5. Bahwa setoran BPIH merupakan salah satu indikator kesiapan
dan komitmen jamaah haji disatu sisi. Namun pada sisi lainnya
dengan BPIH ini penyelenggaraan ibadah haji harus berkomitmen
membantu dan mengatur tata kelola keuangan ibadah haji, serta
penyelenggaraan ibadah haji yang semakin memerlukan perencanaan,
pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas
yang tinggi.
Catatan:
Dalam draf kesimpulan Panja yang diatur jika nilai tukar dolar
atau Saudi Arabia Real naik atau turun siapa yang menanggung
selisihnya? Jika naik apakah tanggungjawab jamaah? APBN atau dana
optimalisasi manfaat?. Jika nilai dolar turun apakah nanti ada
pengurangan BPIH?.
Meski demikian pandangan Fraksi PPP (Partai Persatuan
Pembangunan) selanjutnya mengucap Bissmillahirahmanirahim Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menyetujui dan mendukung
sepenuhnya hasil laporan panja mengenai BPIH tahun 1441 Hijriah
atau tahun 2020 Masehi. Semoga berkah dan rahmat Allah SWT,
senantiasa mengiring langkah pengabdian kita dan bergerak bersama
rakyat.
Billahitaufiq Wal Hidayah,
Wallahul muafiq illa aqwa mithariq.
Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 30 Januari 2020.
Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
-
- 34 -
Sekretaris, ttd., H. Ahmad Baidlowi, S.Sos., M.Si., Anggota
A-427
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Terima kasih saudara Choiri, ini Anggota termuda ini pak Menteri
Dapilnya Banten I pak, suara paling banyak di Pandeglang tempat
orang tuanya Kanwil Banten.
F-PPP (H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PD.I) :
Suara murni suara siapa Ketua?
KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.PT./F-PAN) :
Ya sekali lagi terima kasih kepada saudaraku Iip Miftahul Choiry
juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Alhamdulillah 9 sudah pak Menteri dan tidak ada yang tidak
setuju, setuju semua dengan hasil Panja, oleh karena itu kita beri
aplous dulu untuk semua fraksi.
Selanjutnya kita mendengarkan keterangan Menteri Agama Republik
Indonesia, kepada Pak Menteri kami persilakan.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (FACHRUL RAZI) :
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,
Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR
RI,
Yang kami hormati Wakil Meneri Agama, Kepala BPKH, Pejabat
Eselon I, Pejabat Eselon II dan pejabat lainnya dari Kementerian
Agama, serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
karuniaNYA pada hari ini kita dapat hadir pada forum yang mulia
ini, untuk bersama-sama mengikuti acara Rapat Kerja antara Komisi
VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah
mengenai penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) tahun
1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Dalam kondisi sehat wal afiat
sesuai waktu yang telah ditetapkan, malah lebih cepat.
Proses persetujuan dan pengesahan BPIH oleh DPR RI dan
pemerintah merupakan salah satu bagian krusial dari siklus
penyelenggaraan haji. Pengesahan ini akan menjadi dasar bagi
Presiden untuk dapat menetapkan
-
- 35 -
BPIH sebagaimana termaktup dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Dimana
besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah
mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Pimpinan, Anggota Komisi VIII DPR RI dan hadirin yang
berbahagia,
Proses pembahasan BIPIH menurut hemat kami menunjukkan arah atau
trend peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Kami mengapresiasi
upaya DPR untuk selalu memulai lebih awal proses pembahasan BPIH,
dengan persiapan yang lebih awal tersebut diharapkan mampu
menghasilkan skema akomodasi, konsumsi dan transportasi darat yang
ideal. Hal ini mengingat situasi penyewaan akomodasi, konsumsi dan
transportasi darat jamaah di Arab Saudi selalu bersaing dengan misi
haji dari negara-negara yang lain. Oleh karena itu sekali lagi kami
ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang
setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebdsar-besarnya
kepada Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII DPR RI, utamanya Panja
Ibadah Haji, yang telah senantiasa memberikan perhatian dan
dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah
haji dari tahun ke tahun.
Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia,
Para pemangku kepentingan haji mempunyai pemahaman yang beragam
mengenai bagiamana sebenarnya struktur dan sumber pembiayaan serta
besaran riel biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji? Untuk
itu pada kesempatan yang baik ini kami merasa perlu untuk
menginformasikan sedikit kepada seluruh masyarakat Indonesia
mengenai besaran riel biaya yang diperlukan untuk operasional
penyelenggaraan ibadah haji, baik di tanah air maupun di Arab
Saudi.
Pembiayaan operasional haji berdasarkan dari berbagai sumber
yakni APBN, APBD, setoran awal dan setoran lunas dibayar langsung
oleh jamaah haji. Dan dana optimalisasi hasil pengembangan keuangan
haji, selain itu mulai tahun 2019 yang lalu ada sebagian kegiatan
pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji didukung
pendanaannya dari dana kemaslahatan umat yang dikelola oleh BPKH
yaitu untuk membantu biaya akomodasi jamaah haji di Arab Saudi.
APBN dan APBD digunakan untuk pembiayaan operasional petugas
haji pusat dan daerah selama di tanah air dan di Arab Saudi.
Sedangkan dana yang berasal dari biaya perjalanan ibadah haji atau
BIPIH dana optimalisasi serta dana kemaslahatan umat sepenuhnya
diperuntukkan bagi jamaah haji sejak di tanah air, dalam perjalanan
dan selama mereka berada di Arab Saudi.
Terkait laporan kerja hari ini, pemerintah dan DPR telah
menyepakati besaran BIPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji,
atau pada tahun yang lalu sering dikenal dengan sebutan dana cost
dan besaran penggunaan nilai manfaat dan dana investasi atau sering
disebut indirek cost operasional penyelenggaraan ibadah haji,
-
- 36 -
Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati,
Kami telah menyepakati BIPIH tahun 2020 ditetapkan dalam mata
uang rupiah sama seperti PB pada tahun 2019, meskipun kita
sama-sama maklum bahwa sekian besar dana operasional
penyelenggaraan haji dibayar dalam mata uang asing yaitu US Dolar
dan Saudi Arabia Real. Kami mendengar informasi karena dari
sekarang beliau sudah mulai membeli US dolar, terima kasih untuk
bapak menyampaikan ini. Jadi tepuk tanggan untuk beliau. Jadi yang
tadi tidak usah kita kawatirkan lagi mudah-mudahan ini.
Besaran operasional ibadah haji tahun 2019 sebesar Rp.7070.122
juta, namun tidak semua komponen penyelenggaran haji ini dibebankan
kepada jamaah haji dalam bentuk besaran biaya BIPIH. Untuk tahun
2019 jamaah haji hanya membayar BIPIH rata-rata sebesar Rp.35,235.
Juta rata-rata karena yang paling rendah adalah di Aceh dan yang
paling tinggi di Makassar, tapi rata-rata adalah 35,235 juta.
Sedangkan selisih yang selisihnya yakni rata-rata sebesar Rp.34.887
juta berasal dari dana hasil pengembangan setoran BIPIH, dana
efisiensi operasional haji, serta dana pemaslahatan BPKH.
Untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini 2020,
besaran rata-rata biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji per
jamaah direncanakan sebesar Rp.69,174 juta. Jadi berarti ada
penurunan sebesar 1,058 juta dibandingkan tahun lalu. Dari total
biaya tersebut jamaah hanya membayar BIPIH rata-rata sebesar
Rp.35,235. Juta atau sama dengan rata-rata tahun lalu, sedangkan
selisihnya yakni rata-rata sebesar 33,398 juta dibiayai dari hasil
pengembangan dana setoran BIPIH, dan dana efisiensi operasional
haji. Meskipun rata-rata besaran BIPIH tahun 2020 sama dengan tahun
sebelumnya, namun sejatinya pada tahun 2020 terdapat peningkatan
pelayanan berupa penambahan volume makan di Mekah sebanyak 10 x
selain itu dalam komponen BPIH tahun 2020 terdapat biaya visa
sebesar Saudi Real 300 per jamaah.
Kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji dan dana
efisiensi operasional haji ini untuk menopang sebagian operasional
penyelenggaraan ibadah haji menjadi solusi dalam menekan besaran
BIPIH yang dibayar langsung oleh jamaah haji. Namun demikian
penggunaan dana hasil pengembangan dana setoran BIPIH dana
efisiensi operasional penyelenggaraan ibadah haji tersebut tersu
dilakukan secara arif, rasional, efektif dan efisien.
Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati,
Pada prinsipnya kami menyetujui hasil pembahasan Panitia Kerja
BPIH untuk dapat disahkan menjadi BPIH tahun 1441 Hijriah atau
tahun 2020 Masehi. Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan
dengan perbedaan pendapat diantara kita merupakan cerminan dari
wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan
harapan kita bersama, untuk senantiasa berupaya meningkatkan
pelayanan kepada jamaah haji. Komitmen itu untuk terus
memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jamaah haji ini semoga
dapat terus dipertahankan, dan ditingkatkan dimasa-masa
mendatang.
-
- 37 -
Sebelumnya saya ingin tambahkan sedikit tentang berapa inovasi
yang kita lakukan bersama-sama untuk tahun 2020 ini.
1. Layanan makan di Mekah tadi sudah disampaikan dari 40 x
menjadi 50 x, dengan demikian makan sejumlah makan semuanya yang
tadinya 75 x menjadi 85 x selama haji.
2. Fest trexs tidak hanya melalui embarkasih Cengkareng, yang
lalu hanya Cengkareng yang hanya dinikmati oleh DKI, Banten dan
Lampung, tetapi pada yang akan datang ini kita usahakan juga
melalui Juanda juga dan sudah disepakati sehingga dinikmati juga
oleh Jatim Bali dan NTT.
3. Kita mulai juga fes trexs untuk kembali ke Indonesia, kita
harapkan nanti jadi mulai kita coba untuk beberapa kloter sudah
bisa nanti, pada saat pulang dia juga sudah tidak usah antri
imigrasi seperti di Cengkareng, tapi dia bisa langsung menuju ke
busnya.
4. Pengurusan paspor nanti akan dilakukan dengan jemput bola,
nantinya iya teman-teman imigrasi akan mendatangi tempat-tempat
kita berkumpul, katakanlah pada saat kita sedang melakukan manasik
haji mereka datang akan menyelesaikan paspor kita, sehingga para
jamaah tidak susah-susah mendatangi imigrasi.
5. Mulai tahun ini kita gunakan Kertajati, kita gunakan untuk
kurang lebih 38.000 jamaah 97 kloter. Pada saat ini digunakan untuk
seluruh kontengen Jawa Barat, tapi akan datang akan kita pelajari
mungkin akan setengah dari Jawa Barat dan setengah Jawa Timur
disitu dan sebagainya, yang pasti untuk bagaimanapun untuk bisa
lebih memudahkan para jamaah kedepan nanti. Jawa Tengah iya mohon
maaf, Jawa Tengah nanti mohon maaf.
6. Penerbangan mulai kali ini kita menggunakan 4 air line, kalau
yang lalu hanya dua yaitu Garuda dana pa Saudia sekarang kita
gunakan 4, yaitu Garuda, Saudia, kemudian City link, dan kemudian
Playnas. Dengan adanya 4 air line ini kelihatannya kita lebih bisa
sedikit menekan harga, dan alhamdulillah harganya menjadi lebih
sedikit.
7. EAF disepakati untuk ditambah sebagai service Saudi Arabia
yang tadinya 55 kloter di Madinah 38 di Jedah 17 kita harapkan
mereka sudah setuju untuk menambah. Mungkin untuk tahun depan kita
coba mengajak ke Garuda bisa mulai mencoba memberikan fasilitas EAF
juga dengan catatan asal tidak menarik biaya tentunya.
8. Masalah toilet, 60.000 toilet bertingkat yang akan dibangun
di Mina kita sudah mendapat kesiapan dari Menteri Haji bahwa akan
didahulukan bagi kontingen Indonesia, dengan demikian nanti
mudah-mudahan lebih memudahkan kita.
9. Kemudian masalah cadangan, cadangan yang lalu 5%, kali ini
kita naikkan menjadi 10%, karena tahun lalu sangat disayangkan
bahwa cadangan yang 5% itu masih tetap menyisakan ada 1.268 speace
yang tidak terpakai, dan
-
- 38 -
itu angka yang cukup tinggi. 1.268 tidak terpakai sehingga
mudah-mudahan nanti setelah kita jadikan cadangan 10% itu tidak
terjadi lagi itu. Dan mohon catatan diantara 10% itu 5% kita
jadikan disiapkan untuk lansia, jadi 10% itu yang 5% biaya untuk
regular dan yang 5% untuk lansia.
10. Mulai tahun ini kita juga akan memberikan speace khusus
untuk lansia, yang kita hitung lansia untuk tahun ini adalah 75
tahun keatas, dan sebagaimana yang disarankan pak Buchori tadi kita
hitung juga berapa waktu tunggunya dia. Kalau dia seperti dikatakan
tadi usia 75 tapi baru daftar bulan kemarin yang tidak bisa
langsung berangkat begitu kira-kira. Jadi 75 ini usia 75 tahun ke
atas ini kita berikan jatah dia 1% dari jumlah jamaah regular.
Dengan demikian nanti jumlah jamaah adalah 2.012 orang, kita
memberikan prioritas untuk dimasukkan dalam jamaah haji tahun ini,
karena kalau tidak nanti tidak sangat besar kemungkinan mereka
tidak sempat melaksanakan ibadah haji. Tapi selain yang 1% itu
tolong perlu diwaspadai juga bahwa 5.190 diantara lansia itu juga
berangkat secara regular, jadi jumlahnya berkurang juga, ditambah
tadi jumlah 5% tadi cadangan kita kasih speace untuk dia.
Mudah-mudahan dengan itu kesempatan buat mereka yang lansia lebih
adilah dibandingkan yang lalu-lalu.
11. Hotel di Madinah sudah kita yakinkan semua full musim, jadi
dengan demikian akan lebih baik nantinya.
Itu saja yang ingin saya sampaikan beberapa kemajuan kita pada
tahun ini, dan kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada
teman-teman DPR yang telah membantu untuk menambah jumlah jamaah.
Yang lalu kami laporkan pada saat kami bertemu dengan Menteri Haji
di Saudi, kami minta tambahan 10.000 jamaah, dia mengatakan bahwa
kewenangan untuk menambah kuota bukan pada Saudi tapi pada OKI, dan
OKI sudah memastikan jumlah haji kita kuota kita adalah 221.000.
Tapi kalau bapak apa Indonesia ingin meminta tambahan jamaah
katanya ajukan saja, in sya allah kami bisa membantu untuk
menambah.
Jadi kita tidak peduli mau tambahnya kuota atau jamaah tapi yang
penting akan bertambah begitu, tapi waktu itu dia menunjukkan body
longguage yang kelihatannya positif, tapi dibantu lagi oleh
teman-teman DPR pada saat kesana untuk meminta juga tambahan 10.000
body longguagenya lebih kuat lagi, dan kami juga sudah meminta juga
kepada bapak Presiden Joko Widodo untuk berkenan kontek langsung
kepada Raja Salman, beliau menyanggupi ya akan segera konteks
beliau untuk memohon tambahan.
Mudah-mudahan karena ada kami berusaha juga, teman-teman DPR
berusaha, kemudian Bapak Presiden juga berusaha mudah-mudahan akan
terpenuhi menjadi 231.000 jamaah yang akan berangkat pada
kesempatan nanti.
Teman-teman sekalian yang terhormat,
Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, atas dukungan dan
persetujuan kerja sama unsur Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR
RI dan pemerintah kami mengucapkan banyak terima kasih.
-
- 39 -
Akhirnya kami bermohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
semoga apa yang kita pikirkan dan lakukan senantiasa mendapatkan
bimbingan dan ridhoNYA. Serta dapat memberikan manfaat dan menjadi
sumbangan berharga bagi peningkata