1. MM prosedur pemeriksaan standar kedokteran keluarga2. Mm
manajemen klinik kedoketran keluarga3. Mm bpjs3.1. Prosedur3.2.
Sistem biaya3.3. Macam3.4. Apa sja yang ditanggung4. Mm peran
dokter serta mitra kerja dalam pelayanan kedkel5. Mm adab dan
tatacara dokter muslim dalam menangani pasien
1) MM prosedur pemeriksaan standar kedokteran keluarga1)
Anamnesis Pelayanan dokter keluarga melaksanakan anamnesis dengan
pendekatan pasien (patient-centered approach) dalam rangka
memperoleh keluhan utama pasien, kekhawatiran dan harapan pasien
mengenai keluhannya tersebut, serta memperoleh keterangan untuk
dapat menegakkan diagnosis 2) Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang Dalam rangka memperoleh tanda - tanda kelainan yang
menunjang diagnosis atau menyingkirkan diagnosis banding, dokter
keluarga melakukan pemeriksaan fisik secara holistik; dan bila
perlu menganjurkan pemeriksaan penunjang secara rasional, efektif
dan efisien demi kepentingan pasien semata. 3) Penegakkan diagnosis
dan diagnosis banding Pada setiap pertemuan, dokter keluarga
menegakkan diagnosis kerja dan beberapa diagnosis banding yang
mungkin dengan pendekatan diagnosis holistik. 4) Prognosis Pada
setiap penegakkan diagnosis, dokter keluarga menyimpulkan prognosis
pasien berdasarkan jenis diagnosis, derajat keparahan, serta tanda
bukti terkini (evidence based). 5) Konseling Untuk membantu pasien
(dan keluarga) menentukan pilihan terbaik penatalaksanaan untuk
dirinya, dokter keluarga melaksanakan konseling dengan kepedulian
terhadap perasaan dan persepsi pasien (dan keluarga) pada keadaan
di saat itu. 6) Konsultasi Pada saat - saat dinilai perlu, dokter
keluarga melakukan konsultasi ke dokter lain yang dianggap lebih
piawai dan / atau berpengalaman. Konsultasi dapat dilakukan kepada
dokter keluarga lain, dokter keluarga konsultan, dokter spesialis,
atau dinas kesehatan, demi kepentingan pasien semata.
7) Rujukan Pada saat - saat dinilai perlu, dokter keluarga
melakukan rujukan ke dokter lain yang dianggap lebih piawai
dan/atau berpengalaman. Rujukan dapat dilakukan kepada dokter
keluarga lain, dokter keluarga konsultan, dokter spesialis, rumah
sakit atau dinas kesehatan, demi kepentingan pasien semata. 8)
Tindak lanjut Pada saat - saat dinilai perlu, dokter keluarga
menganjurkan untuk dapat dilaksanakan tindak lanjut pada pasien,
baik dilaksanakan di klinik, maupun di tempat pasien. 9) Tindakan
Pada saat - saat dinilai perlu, dokter keluarga memberikan tindakan
medis yang rasional pada pasien, sesuai dengan kewenangan dokter
praktik di strata pertama, dan demi kepentingan pasien. 10)
Pengobatan rasional Pada setiap anjuran pengobatan, dokter keluarga
melaksanakannya dengan rasional, berdasarkan tanda bukti (evidence
based) yang sahih dan terkini, demi kepentingan pasien. 11)
Pembinaan keluarga Pada saat - saat dinilai bahwa penatalaksanaan
pasien akan berhasil lebih baik, bila adanya partisipasi keluarga,
maka dokter keluarga menawarkan pembinaan keluarga, termasuk
konseling keluarga.
2) Mm manajemen klinik kedokteran keluargaProgram menjaga mutu
adalah suatu upaya yang berkesinambunagn, sistematis dan objektif
dalam memantau dan menilai pelayanan yang diselenggrakan
dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, serta
menyelesaikan masalah yang ditemukan untuk memeperbaiki mutu
pelayanan. (Maltos and Keller, 1989)Karakteristik program menjaga
mutu ada empat macam :1)Program menjaga mutu harus dilakukan secara
berkesinambungan. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu tidak
hanya satu kali, tetapi harus terus menerus. Dalam kaitan perlunya
memenuhi sifat berkesinambungan, program menjaga mutu sering pula
disebut dengan nama program meningkatkan mutu berkelanjutan
(continous quality improvement program).2)Program menjaga mutu
harus dilaksanakan secara simpatis. Artinya pelaksanaan program
menjaga mutu harus mengikuti alur kegiatan serta sasaran yang baku.
Alur kegiatan yang dimaksud dimulai dengan menetapkan masalah dan
penyebab masalah mutu, dilanjutkan dengan menetapkan dan
melaksanakan upaya penyelesaian masalah, untuk kemudian diakhiri
dengan melakukan penilaian serta menyusun saran-saran untuk tindak
lanjut. Sedangkan sasaran yang dimaksud adalah semua unsur
pelayanan yakni lingkungan, masukan proses serta keluaran
pelayanan.3)Program menjaga mutu harus dilaksanakan secara
objektif. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu, terutama pada
waktu menetapkan masalah penyebab masalah dan penilaian, tidak
dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan lain. Kecuali atas dasar
data yang ditemukan. Untuk menjamin objektifitas, dipergunakanlah
berbagai standar dan indikator.4)Program menjaga mutu harus
dilakukan secara terpadu. Artinya pelaksanaan program menjaga mutu
harus terpadu dengan pelayanan yang diselengarakan, bukanlah
program menjaga mutu yang baik. Karena adanya sifat terpadu ini.
Program menjaga mutu disebut pula sebagai manajamen mutu terpadu
(total quality management).
Unsur program menjaga mutu banyak macamnya. Unsur-unsur yang
dimaksud :1)Mutu pelayanan. Mutu pelayanan yang dimaksud adalah
menunjuk kepada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang
diselenggrakan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada
setiap pasien sesuai dengan tinkat kepuasan rata-rata penduduk,
serta di pihak lain tata cara penyelengaraannya sesuai dengan kode
etik dari standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan.2)Sasaran
program menjaga mutu. Untuk melaksanakan hal ini diperkukan empat
hal : a.Unsur masukan. Yang dimaksud adalah semua hal yang
diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang
termasuk dalam hal ini adalah tenaga pelaksana, sarana dan
dana.b.Unsur lingkungan. Yang dimakud lingkungan adalah keadaan
sekitar yang mempengaruhi pelayanana kesehatan. Untuk satu saran
pelayanan kesehatan yang terpenting adalah kebijakan (policy),
struktur organisasi (organization) serta sistem manajemen
(management) yang diterapkan.c.Unsur proses. Yang dimaksud dengan
unsur proses di sini adalah semua tindakan yang dilakukan pada
pelayanan kesehatan. Tindakan ini secara umum dapat dibedakan atas
dua macam. Pertama, tindakan medis (medical procedure) mulai dari
anamesis sampai dengan pengobatan. Kedua, tindakan non medis (non
medical procedure) seperti tata cara rekam medis, persetujuan
tindakan medis, penerimaan dan perawatan pasien dan lain
selanjutnya yang seperti ini.d.Unsur keluaran. Yang dimaksud dengan
unsur keluaran adalah yang menunjukan pada penampilan pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan. Penampilan pelyanan tersebut
dibedakan atas dua macam :a)Penampilan aspek media (medical
performance) seperti misalnya kesembuhan penyakit, kecacatan dan
atau kematian.b)Penampilan aspek non medis (non mediacal
performance) seperti misalnya kepuasan dan keluhan pasien.3) Mm
bpjsJaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan
menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib
(mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan
program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan
sosial.Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah Dewan yang
berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum
dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial
Nasional.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
kesehatan. BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari
2014.Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan
kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah
bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar
iuran.Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok yaitu:1. PBI Jaminan
Kesehatan.Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan
Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana
diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai
peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan
Pemerintah.2. Bukan PBI jaminan kesehatan.Peserta bukan PBI jaminan
kesehatan terdiri dari:1) Pekerja penerima upah dan anggota
keluarganya.2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota
keluarganya.3) Buka pekerja dan anggota keluarganya 9. Siapa saja
yang lain yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan?Yang
berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang
mengalami catat total tetap dan tidak mampu. 10. Apa yang dimaksud
dengan cacat total tetap dan siapa yang berwenang menetapkan?Cacat
total tetap merupakan kecacatan fisik dan/atau mental yang
mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang berwenang.
11. Apa yang dimaksud dengan pekerja?Pekerja adalah setiap orang
yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lain. 12. Apa yang dimaksud dengan pekerja penerima upah?Pekerja
penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi upah
kerja dengan menerima gaji atau upah. 13. Siapa saja yang dimaksud
pekerja penerima upah?Pekerja penerima upah terdiri atas:1) Pegawai
Negeri Sipil.2) Anggota TNI.3) Anggota POLRI.4) Pejabat Negara.5)
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.6) Pegawai Swasta.7) Pekerja
lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah. 14. Apa yang
dimaksud dengan pekerja bukan penerima upah?Pekerja bukan penerima
upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko
sendiri. 15. Siapa saja yang termasuk pekerja bukan penerima
upah?Pekerja bukan penerima upah terdiri dari:1) Pekerja di luar
hubungan kerja atau pekerja mandiri.2) Pekerja lain yang memenuhi
kriteria pekerja bukan penerima upah.
16. Apa yang dimaksud dengan bukan pekerja?Bukan pekerja adalah
setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran Jaminan
Kesehatan. 17. Siapa saja yang termasuk bukan pekerja?Yang termasuk
kelompok bukan pekerja terdiri atas:1) Investor.2) Pemberi kerja.3)
Penerima pensiun.4) Veteran.5) Perintis Kemerdekaan.6) Bukan
pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah.
18. Siapa saja yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri Sipil?Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah
Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus dan pegawai lain
yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 19. Siapa yang dimaksud dengan
pemberi kerja?Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja,
atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. 20. Siapa
saja yang dimaksud dengan anggota keluarga?Anggota keluarga yang
dimaksud melaliputi:1. Satu orang isteri atau suami yang sah dari
peserta.2. Anak kandung, anak tiri dan atau anak angkat yang sah
dari peserta, dengan kriteria:a. Tidak atau belum pernah menikah
atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.b. Belum berusia 21 (dua
puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang
masih melanjutkan pendidikan formal. 21. Berapa jumlah peserta dan
anggota keluarganya yang ditanggung?Jumlah peserta dan anggota
keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5
(lima) orang). 22. Bagaimana bila jumlah peserta dan angota
keluarganya lebih dari 5 (lima) orang?Peserta yang memiliki jumlah
anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat
mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran
tambahan. 23. Apakah boleh penduduk Indonesia tidak menjadi peserta
BPJS Kesehatan?Tidak boleh, karena kepesertaan BJS Kesehatan
bersifat WAJIB. Meskipun yang bersangkutan sudah meiliki Jaminan
Kesehatan lain. 24. Apa yang terjadi kalau kita tidak menjadi
peserta BPJS Kesehatan?Ketika sakit dan harus berobat atau dirawat
maka semua biaya yang timbul harus dibayar sendiri dan kemungkinan
bisa angat mahal di luar kemampuan. 25. Kapan seluruh penduduk
Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan?Paling lambat
tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS
Kesehatan yang dilakukan secara bertahapHak Peserta BPJS
KesehatanAdapun hak yang akan didapatkan oleh peserta BPJS adalah
sebagai berikut:1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.2. Memperoleh
manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur
pelayanan kesehatan BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3.
Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama
dengan BPJS kesehatan dalam waktu 24 jam.4. Menyampaikan keluhan /
pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara resmi JKN.Kewajiban Peserta
BPJS Kesehatan
Setelah mengetahui hak-hak dari Peserta BPJS Kesehatan, anda
berkewajiban melakukan beberapa hal sebagai berikut:1. Mendaftarkan
diri sebagai peserta, dan membayar iuran yang besarnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.2. Apabila ada perubahan data
peserta, baik karena pernikahan, penceraian, kematian, kelahiran
pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat 1, maka
segera lakukan pelaporan3. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak,
hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak mendapatkan
fasilitas JKN.4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan
kesehatan mulai dari pendaftaran, alur pelayanan dan pembayaran
iuran.Ringkasan: Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan harus
dipahami secara seksama agar tidak menimbulkan masalah di masa
mendatang, Salah satu hak peserta BPJS adalah mendapatkan pelayanan
gangguan kesehatan selama 24 jam, Kewajiban utama peserta BPJS
adalah membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
a. ProsedurUntuk dapat tercatat sebagai anggota, masyarakat
harus mendaftar melalui kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartu
identitas (KTP) serta pasfoto. Setelah mengisi formulir pendaftaran
dan membayar iuran lewat bank (BRI, BNI dan Mandiri), calon anggota
akan mendapat kartu BPJS Kesehatan yang bisa langsung digunakan
untuk mendapat pelayanan kesehatan.
Mendaftar BPJS Mandiri Online memang disarankan, untuk
mengurangi antrian di kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial). Dengan adanya sistem pendaftaran online, diharapkan
masyarakat juga tidak membutuhkan waktu atau bahkan harus izin
bekerja hanya untuk mendaftar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Pendaftaran BPJS secara Online bisa dilakukan selama 24 jam,
sehingga tentu sangat menguntungkan.
Karena Program ini wajib, dan sangat penting diikuti oleh
masyarakat Indonesia pada kesempatan ini, Admin Tips Kesehatan
untuk Keluarga akan berbagi pengalaman bagaimana pendaftaran BPJS
online, yang bisa dilakukan tidak lebih dari 1 jam.
Yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar adalah:
Hal-hal yg harus dipersiapkan sebelum melakukan Pendaftaran
Peserta BPJS Kesehatan secara Online, adalah sebagai berikut:1.
Kartu Tanda Penduduk2. Kartu Keluarga3. Kartu NPWP (kalau ada)4.
Alamat E-mail (sebaiknya gmail.com )dan No. HP yg bisa dihubungi5.
Nomor Rekening Penanggung yang digunakan untuk pembayaran Iuran
(Mandiri, BRI, BNI)Adapun alur Pelayanan BPJS adalah sebagai
berikut:1. Peserta BPJS membawa kartu BPJS Kesehatan atau kartu
anggota Askes yang lama mendatangi fasilitas kesehatan tingkat
pertama tempat peserta terdaftar, (Puskesmas, dokter keluarga,
klinik TNI/Polri, dan fasilitas kesehatan setingkat itu). Pada
tahap ini peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
kompetensi dan kapasitas fasilitas kesehatan di tingkat pertama
tersebut (seperti konsultasi kesehatan, laboratorium klinik dasar
dan obat-obatan).2. Apabila setelah pemeriksaan awal pasien belum
sembuh, maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
(Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit TNI-Polri
yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan). Sedangkan untuk kondisi
gawat darurat, peserta BJPS bisa mendapatkan pelayanan fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan, tanpa mendapatkan rujukan dari
fasilitas kesehatan tingkat pertama.3. Di fasilitas Kesehatan
Tingkat lanjutan, peserta menunjukkan kartu BPJS Kesehatan atau
kartu lama dan surat rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
kepada petugas BPJS kesehatan Center. Selanjutnya petugas akan
menerbitkan surat Eligibilitas Peserta (SEP) sebagai dokumen yang
menyatakan bahwa peserta dirawat dengan biaya BPJS Kesehatan.4.
Setelah mendapatkan SEP, pasien akan mendapatkan pelayanan
kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, baik untuk
pelayanan rawat jalan ataupun rawat inap. Apabila penyakit pasien
dapat ditangani tanpa harus mendapatkan perawatan inap, pasien
boleh pulang atau dirujuk kembali ke Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama. Sedangkan untuk pasien dengan penyakit kronis, dapat masuk
ke dalam program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tersebut.Cara Mengisi Form
Pendaftaran BPJS Online
Adapun form yang wajib anda isi setelah membuka
http://bpjs-kesehatan.go.id/index.php/pages/detail/2014/15 dan klik
tombol pendaftaran, adalah sebagai berikut:
Untuk Form Identitas: Pilih pendaftaran Peserta Baru NIK (Nomer
Induk E-KTP) Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat Lahir Tanggal Lahir
Status Pernikahan No. Handphone NPWP (apabila tidak punya NPWP bisa
diisi 00000) Kewarganegaraan Pilih kelas perawatan (Kelas 1 Rp
59.900/bulan/orang, Kelas 2 Rp 42.500/bulan/orang, Kelas 3 Rp
25.500/bulan/orang)
Untuk Form alamat: Alamat RT/RW Kode Pos No. Telp Rumah
Kelurahan/Desa (Apabila saat menigis form ini pilihan tidak muncul,
silahkan baca pada bagian paling akhir artikel ini) Nomor Kartu
KeluargaUntuk Form Fasilitas Kesehatan tingkat I:
Silahkan pilih dengan mengklik tombol gambar teropong, dan pilih
sesuai kecamatan anda atau fasilitas kesehatan di daerah anda yang
terdaftar.
Untuk Form No. Rekening Bank:
Isikan Nomer dan Nama Pemilik rekening sesuai bank yang
digunakan (Hanya BNI, BRI dan Mandiri)
Setelah lengkap masukan email anda pada kolom Email dan
konfirmasi email, Masukan Kode yang tertera pada gambar, cek list
persetujuan kebenaran data dan sebelum klik tombol simpan, pastikan
data yang anda isikan telah benar.
Setelah data disimpan, buka email, maka anda akan mendapatkan
pesan masuk dari bpjs, yang berisi seperti gambar dibawah ini:
Selanjutnya klik link Aktivasi Pendaftaran, maka akan muncul
seperti berikut ini: (Simpan alamat link halamandi file.txt, agar
setelah pembayaran bisa lebih cepat mengakses halaman tersebut)
Link 1 untuk Unduh Formulir Daftar Isian Peserta yang harus anda
kumpul saat mengambil kartu JKN,
Link 2 untuk Unduh Lembar Nomor Virtual Account (digunakan untuk
Input saat pembayaran di ATM atau di Teler,
Link 3 Cetak e-ID BPJS-Kesehatan (akan muncul saat setelah anda
melakukan pembayaran di ATM atau Teller Bank),
Print hasil download link 1 untuk mengambil kartu JKN setelah
membanyat, link 2 sebagai bahan untuk pembayaran di ATM (saat hari
libur, malam atau saat anda malas untuk antri di bank) atau teller
bank, link 3 untuk cetak E-ID JKN, yang bisa langsung
digunakan.Langkah Membayar BPJS melalui ATM
Langkah Pembayaran Iuran BPJS online di ATM setelah pendaftaran:
Masukkan kartu ATM, dan masukkan PIN anda Pilih menu Bayar / Beli
>> Lainnya Pilih menu BPJS >> BPJS Kesehatan >>
Individu Masukkan nomor Virtual Account anda Masukkan jumlah bulan
yang akan dibayarkan, misal 1 (untuk pembayaran 1 bulan) Konfirmasi
transaksi (Masukan Nomer atau angka 1), lalu pencet tombol benar.
Pastikan data pengiriman sudah dan klik selesai Selesai.Apabila
transaksi berhasil, maka mesin atm akan mencetak hasil transaksi
anda ke BPJS. Di saat itu juga, maka anda dapat mencetak E-ID, yang
dimana link Link 3 pada langkah atas telah aktif. Anda bisa
langsung menggunakan E-ID untuk pemeriksaan, pengobatan, tindakan
medis, dan rawat inap sesuai kelas yang anda pilih tanpa
mengeluarkan biaya (Syarat dan ketentuan berlaku). Bahkan E-ID ini,
tidak wajib untuk ditukar dengan Kartu JKN Asli. Atau adapun
ketentuan penggunaan E-ID BPJS adalah sebagai berikut:1. e-ID ini
diterbitkan oleh BPJS Kesehatan. 2. e-ID dibawa ketika berobat
beserta Identitas lainnya3. e-ID memuat identitas peserta BPJS
Kesehatan dan memiliki fungsi sama dengan kartu peserta BPJS
Kesehatan.4. Penggunaan e-ID tunduk pada ketentuan perundangan yang
mengatur BPJS Kesehatan 5. e-ID hanya dipergunakan untuk
kepentingan pelayanan6. Pemalsuan e-ID akan mendapat ancaman
hukuman sesuai perundangan yang berlaku 7. e-ID dapat dicetak
dengan tinta hitam
Memang sebelumnya untuk pendaftaran BPJS online sudah pernah
saya bahas pada artikel Panduan Pendaftaran BPJS Online. Namun
pertama kali mempraktekan, ternyata tidak langsung berhasil, karena
mengalami permasalahan sulitnya mengisi kolom kelurahan (scroll
pilihan tidak bisa langsung muncul). Apabila saat anda mengisi form
pendaftaran BPJS online, mengalami masalah yang sama seperti saya,
bisa diatasi dengan memencet tombol filter di samping pada kolom
paling atas, maka maka pilihan kabupaten, kecamatan dan kelurahan
akan muncul.
BerdasarkanPraturan Baru BPJS Nomer 4 Tahun 2014, kartu aktif
setelah 7 hari setelah pendaftaran.
Ringkasan: Pendaftan BPJS Online bisa dilakukan untuk calon
anggota BPJS dengan lebih cepat dan efisien, E-ID sudah berfungsi
sama dengan Kartu JKN asli dan tidak ada kewajiban untuk ditukar
dengan kartu yang Asli, Saat setelah mendapatkan E-ID maka anda
sudah berhak mendapatkan fasilitas kesehatan dari BPJS.
b. Sistem biayaIuran yang dibayarkan ke bank disesuaikan dengan
jenis kepesertaan, yang diantaranya adalah: Anggota yang terdaftar
sebagai penerima bantuan iuran (PBI), (adalah anggota pekerja
penerima upah dan bukan penerima upah, dan ada pula bukan pekerja),
jumlahnya sudah ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 86,4juta orang
dengan iuran Rp19.225 per orang dalam satu bulan. Peserta penerima
upah seperti pekerja perusahaan swasta, membayar jumlah iuran
sebesar 4,5 % dari upah satu bulan dan ditanggung oleh pemberi
kerja 4 persen dan 5% ditanggung pekerja. Sedangkan PNS dan
pensiunan PNS membayar iuran sebesar 5 %, sebanyak 3 % ditanggung
pemerintah dan 2 % ditanggung pekerja. Untuk peserta bukan penerima
upah seperti pekerja sektor informal besaran iuran yang harus
dibayarkan, sesuai dengan jenis kelas perawatan yang diambil. Untuk
ruang perawatan kelas III Rp 25.500, kelas II Rp 42.500 dan kelas I
Rp59.500.Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS
bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan agar setiap
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan . Pengertian
definisi jaminan kesehatan, dengan prinsip asuransi social
berdasarkan: Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin,
yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi
dan rendah. Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif. Iuran
yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah /
penghasilan. Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.Sedangkan
yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah kesamaan anggota dalam
memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang terikat
dengan besaran iuran yang dibayarkan. Dan ini adalah bagian dari
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masuk dalam program kesehatan
Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) nantinya.Kapitasi untuk fasilitas kesehatan
primer
Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka
oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat
Pertama (primer) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada pasien. Yang untuk selanjutnya dikelola untuk penanganan dan
pencegahan penyakit atau preventif.
Sebagai contoh apabila 5.000 peserta BPJS Kesehatan yang
terdaftar pada satu faskes dengan kapitasi Rp 8.000 per orang per
bulan. Idealnya 1 orang dokter bisa menangani 5.000 orang perbulan
waktu pelayanan 6 jam. Kemudian dilihat yang sakit berapa, yang
pasti dia dibayar sesuai dengan jumlah peserta terdaftar 5.000
dikalikan Rp 8.000 berarti dokter mengelola Rp 40.000.000. Dana ini
yang setiap akhir bulan akan ia kelola untuk bayar lab, apotek,
bidan, dokter dan keperluan medis dan administrasi lainnya.
Ketika sebuah klinik memiliki dana dengan jumlah tertentu dan
semakin sedikit orang yang sakit maka akan besar pula penghasilan
per bulannya. Artinya dokter bertanggung jawab terhadap kesehatan
dan harus mendorong 5.000 orang yang terdaftar di Faskes miliknya
untuk tidak sakit sehingga penghasilannya tetap.
Tarif Non Kapitasi juga untuk faskes pertama
Besar pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan. Namun besar tarif belum dibahas secara
jelas.
Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut
Tarif INA-CBGs
Tarif INACBGs adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket
layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
Perhitungan tarif ini diberlakukan di fasilitas kesehatan lanjutan
dalam hal ini adalah rumah sakit baik itu milik pemerintah atau
milik swasta.
Perhitungannya lebih objektif berdasarkan pada biaya sebenarnya.
INACBGs merupakan sistem pengelompokkan penyakit berdasarkan ciri
klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan.
Pengelompokkan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada
penyelenggara jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang
bersifat prospektif. Dan agar lebih mudah, paket INACBGs mencakup
seluruh komponen biaya rumah sakit.
Berbasis pada data costing dan coding penyakit mengacu pada
International Classification of Diseases yang disusun WHO, Sehingga
menggunakan ICD 10 untuk mendiagnosis 14.500 kode dan ICD 9
Clinical Modification yang mencakup 7.500 kode. Sedangkan tarif
INACBGs terdiri dari 1.077 kode CBG yang terdiri dari 789 rawat
inap dan 288 rawat jalan dengan tingkat keparahannya.
Tarif INACBGs untuk JKN dikelompokkan menjadi 6 jenis rumah
sakit (rumah sakit kelas D, C, B dan A, rumah sakit umum dan rumah
sakit rujukan nasional). Selain itu Tarif Pelayanan Kesehatan
Program JKN juga disusun berdasarkan perawatan kelas 1, 2 dan 3,
yang saat ini memang tersedia pada program JKN.
Ringkasan: Perhitungan Tarif kepada Fasilitas Kesehatan program
JKN terbagi menjadi tiga jenis, Tiga jenis Tarif JKN untuk FasKes
adalah; Kapitasi untuk fasilitas kesehatan primer, Tarif Non
Kapitasi dan Tarif INA-CBGs.
c. MacamJaminan sosial meliputi: Jaminan Kesehatan Jaminan
Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan
Kematian
d. Apa saja yang ditanggungJumlah peserta dan anggota keluarga
yang ditanggung BPJS KesehatanJumlah peserta dan anggota yang
ditanggung oleh JKN adalah paling banyak 5 (lima) orang dalam satu
keluarga peserta BPJS. Kelima orang tersebut adalah peserta itu
sendiri, satu istri atau suami yang sah ditambah tiga anak (anak
kandung/anak tiri/anak angkat yang sah). Untuk anak yang ditanggung
BPJS mempunyai ketentuan: belum menikah, belum bekerja, dan belum
berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun bagi anak yang masih
melanjutkan pendidikan formal.
Apabila peserta JKN memiliki anggota keluarga lebih dari lima
orang, tetap dapat dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang
lain (anak keempat, orang tua, mertua, saudara kandung / ipar,
asisten rumah tangga, dll), dengan membayar iuran tambahan. Adapun
besarnya iuran tambahan yang harus dibayar untuk peserta yang
bekerja adalah 1% dari gaji atau upah per bulan dan ditanggung oleh
peserta yang bersangkutan. Sedangkan untuk peserta bukan pekerja,
adalah sebesar: Rp 25.500 tiap orang per bulan dengan pelayanan di
ruang perawatan kelas tiga Rp 42.500 tiap orang per bulan dengan
pelayanan di ruang perawatan kelas dua Rp 59.500 tiap orang per
bulan dengan pelayanan di ruang perawatan kelas satuDenda
Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJSPembayaran iuran BPJS dilakukan
paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bagi PPU (Pekerja
Penerima Upah), akan dikenai denda sebesar 2% per bulan dari total
iuran, dan paling banyak tertunggak selama 3 bulan. Sedangkan bagi
PBPU, dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari total iuran dan
tertunggak paling banyak untuk waktu 6 bulan, yang dibayarkan
bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. Apabila dalam jangka
waktu batas tempo, peserta tidak juga melakukan pelunasan, maka
pelayanan kesehatan akan dihentikan sementara.
Ringkasan: Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung
BPJS Kesehatan adalah 5 orang, 5 orang yang ditanggung oleh BPJS
kesehatan adalah peserta, suami atau istri dan anak ke 1,2 dan 3.
Keterlambatan pembayaran iuran selama 3 bulan untuk PPU dan 6 bulan
untuk PBPU akan dikenakan sanksi pemberhentian pelayanan kesehatan
untuk sementara.
4) Mm peran dokter serta mitra kerja dalam pelayanan kedkel1.
Peran dokter keluarga Menyelenggarakan pelayanan primer secara
paripurna menyuruh, dan bermutu guna penapisan untuk pelayanan
spesialistik yang diperlukan Mendiagnosis secara cepat dan
memberikan terapi secara cepat dan tepat Memberikan pelayanan
kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit
Memberikan pelayanan kedokteran kepada individu dan keluarganya
Membina keluarga pasien untuk berpartisipasi dalam upaya
peningkatan taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan
rehabilitasi Menangani penyakit akut dan kronik Melakukan tindakan
tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS Tetap
bertanggung-jawab atas pasien yang dirujukan ke Dokter Spesialis
atau dirawat di RS Memantau pasien yang telah dirujuk atau di
konsultasikan Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan bagi
pasiennya Mengkordinasikan pelayanan yang diperlukan untuk
kepentingan pasien Menyelenggarakan rekam Medis yang memenuhi
standar Melakukan penelitian untuk mengembang ilmu kedokteran
secara umum dan ilmu kedokteran keluarga secara khusus2. Hubungan
kerjasama antara dokter keluarga dengan mitra kerjanyaKolaborasi
merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan
suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu.
Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah
bekerja bersama khususnya dalam usaha penggambungkan pemikiran. Hal
ini sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh Gray (1989)
menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana
pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu
masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan
keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.
American Medical Assosiation (AMA), 1994, Kolaborasi adalah proses
dimana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai
kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup
praktek mereka dengan berbagi nilai-nilai dan saling mengakui dan
menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk merawat
individu, keluarga dan masyarakat.Partnership kolaborasi merupakan
usaha yang baik sebab mereka menghasilkan outcome yang lebih baik
bagi pasien dalam mencapai upaya penyembuhan dan memperbaiki
kualitas hidup. Kolaborasi merupakan proses komplek yang
membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan dan menjadi
tanggung jawab bersama untuk merawat pasien. Bekerja bersama dalam
kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan
untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter.
Anggota Tim interdisiplin
Tim pelayanan kesehatan interdisiplin merupakan sekolompok
profesional yang mempunyai aturan yang jelas, tujuan umum dan
berbeda keahlian. Tim akan berfungsi baik jika terjadi adanya
konstribusi dari anggota tim dalam memberikan pelayanan kesehatan
terbaik. Anggota tim kesehatan meliputi : pasien, perawat, dokter,
fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker.
Dimana fungsinya adalah : Pasien secara integral adalah anggota tim
yang penting. Partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan akan
menambah kemungkinan suatu rencana menjadi efektif. Perawat sebagai
anggota membawa persfektif yang unik dalam interdisiplin tim.
Perawat memfasilitasi dan membantu pasien untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan dari praktek profesi kesehatan lain. Perawat
berperan sebagai penghubung penting antara pasien dan pemberi
pelayanan kesehatan Dokter memiliki peran utama dalam mendiagnosis,
mengobati dan mencegah penyakit. Pada situasi ini dokter
menggunakan modalitas pengobatan seperti pemberian obat dan
pembedahan. Oleh karena itu tim kolaborasi hendaknya memiliki
komunikasi yang efektif, bertanggung jawab dan saling menghargai
antar sesama anggota tim. Mereka sering berkonsultasi dengan
anggota tim lainnya sebagaimana membuat referal pemberian
pengobatan. Kolaborasi menyatakan bahwa anggota tim kesehatan harus
bekerja dengan kompak dalam mencapai tujuan. Elemen penting untuk
mencapai kolaborasi yang efektif meliputi kerjasama, asertifitas,
tanggung jawab, komunikasi, otonomi dan kordinasi.
Sistem pelayanan dokter keluarga pelayanan diselenggarakan oleh
tim kesehatan yang bekerja sama mewujudkan pelayanan yang berumutu.
Setiap komponen sistem mempunyai tugas masing-masng dan harus
dikerjakan sungguh-sungguh sesuai dengan tatanan yang berlaku.
Bidan dan perawat membantu dokter di klinik misalnya, memberikan
obat kepada pasien d ibawah tanggung-jawab dokter. Jadi bidan dan
perawat tidak memberikan obat tanpa persetujuan dokter. Sebaliknya
dokter harus memberikan perintah tertulis di dalam rekam medis
untuk setiap pemberian obat. Bidan dan perawat dibenarkan
mengingatkan dokter jika perintah pemberian obat itu tidak jelas
atau belum dicantumkan Dokter keluiarga yang sebenarnya dokter
praktik umum dibenarkan mengingatkan dan diharuskan bertanya
langsung kepada dokter spesialis yang dikonsuli atau dirujuki jika
ada hal yang kurang jelas atau berbeda pendapat Komponen system
yang lain termasuk masyarakat pasien dibenarkan dan bahkan
diharuskan saling kontrol saling mengingatkan agat tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan
Komunikasi dokter Profesi lain :Kolaborasi dokter
perawatKomunikasi dokter-ApotekerKolaborasi Prinsip :
PerencanaanPengambilan keputusan bersamaBerbagi saran /
ideKebersamaanTanggung gugat Pendekatan Praktik HirarkisDokter
Registerd nurse Pemberi pelayanan lain Pasien Menekankan komunikasi
satu arah Kontak Dokter dengan pasien terbatas Dokter merupakan
tokoh yang dominan Cocok untuk diterapkan di keadaan tertentu,
sepert IGDPendekatan ini sekarang masih dominan dalam praktik
dokter di Indonesia Model kolaboratif tipe II:PASIEN
Lebih berpusat pada pasien Semua pemberi pelayanan harus
bekerjasama Ada kerja sama dengan pasien Tidak ada pemberi
pelayanan yang mendominasi secara terus-menerus
Hubungan dokter-ApotekerMcDonough dan Doucette (2001)
mengusulkan satu model untuk Hubungan Kerja Kolaboratif antara
Dokter dan Apoteker (Pharmacist-Phycisian Collaborative Working
Relationship. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini
antara lain disebutkan:a. Karakteristik partisipan. Yang termasuk
karakteristik partisipan adalah faktor demografi seperti pendidikan
dan usia. Contohnya, dokter muda yang sejak awal dididik untuk
dapat bekerja sama dalam tim interdisipliner mungkin akan lebih
mudah menerima konsep hubungan dokter-Apoteker.b. Karakteristik
konteks. Yang dimaksud adalah kondisi pasien, tipe praktek (apakah
tunggal atau bersama), kedekatan jarak praktek, banyaknya
interaksi, akan menentukan seberapa intensif hubungan yang akan
terjalin.c. Karakteristik pertukaran. Yang termasuk di sini antara
lain adalah: ketertarikan secara profesional, komunikasi yang
terbuka dan dua arah, kerjasama yang seimbang, penilaian terhadap
performance, konflik dan resolusinya. Semakin seimbang pertukaran
antara kedua belah pihak, akan memungkinkan hubungan kolaboratif
yang lebih baik.3. Termasuk mitra kerja dokterMitra kerja dokter
ialah Sesama dokter, perawat, bidan, petugas rumah sakit atau pun
puskesmas serta klinik, pasien dan petugas lainnya
5) Mm adab dan tatacara dokter muslim dalam menangani pasien