makalah sejarah masa pemerintahan orde baru

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...........................................................................................................................2

BAB I....................................................................................................................................................3

Latar Belakang dan Tujuan....................................................................................................................3

A. Latar Belakang..............................................................................................................................3

B. Tujuan...........................................................................................................................................5

BAB II...................................................................................................................................................6

PEMBAHASAN...................................................................................................................................6

A. Demokrasi Liberal 1950-1959.......................................................................................................6

B. Jatuh Bangunnya Kabinet Pada Masa Orde Baru..........................................................................9

C. Dekrit Presiden...........................................................................................................................19

D. Percobaan Pembunuhan Terhadap Presiden Soekarno.............................................................21

BAB III................................................................................................................................................24

KESIMPULAN...................................................................................................................................24

Kelompok 4 Kelas XI IPA 2 1

KATA PENGANTARAssalamualaikum wr.wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta

karunia-nya tugas ini dapat terselesaikan.

Semoga dengan selesainya makalah ini akan berguna bagi kita semua. Penulis makalah

sejarah ini, berusaha memberikan yang terbaik dala menyampaikan bahasan Masa demokrasi

liberal (1950-1959) , Jatuh bangun cabinet,dekrit presiden, Perencanaan pembunuhan

terhadap Presiden. Dengan cara penyampaian yang berbeda. Sehingga dapat mudah di

pahami oleh pembaca makalah ini.

Dan semoga dengan adanya makalah ini bisa memberikan ilmu pengetahuan yang lebih

kepada siswa. Diharapkan setelah di buatnya makalah ini , bisa membantu siswa dalam Masa

demokrasi liberal (1950-1959) , Jatuh bangun cabinet, Perencanaan pembunuhan terhadap

Presiden yang lebih fresh. Sehingga bisa mencapai hasil yang sangat sempurna dimasa yang

akan datang.

Dan terimakasih kepada pihak yang terkait yang telah membantu dalam pembuatan

makalah sejarah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga Nusa dan Bangsa.

Wass.


BAB I

Latar Belakang dan Tujuan

A. Latar Belakang

1. Latar Belakang Jatuh Bangunnya Kabinet Pada Masa Orde Baru

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 Negara Indonesia Melaksanakan demokrasi

parlementer yang menganut sistem Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini

disebut Masa demokrasi Liberal. Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk

lahirnya partai politik. Demokrasi Liberal yang dimulai tahun 1950 hingga 1959 diwarnai dengan

adanya munculnya partai-partai yang saling berebut untuk menduduki kabinet. Pada masa ini

kepemimpinan dan pemerintahan negara diatur menurut Undang-undang Dasar yang bertanggung

jawab kepada parlemen sedangkan kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam

parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai itu sehingga masa ini dikenal

dengan masa jatuh bangunnya kabinet .

Akibat silih bergantinya palemen yang berkuasa maka terjadilah berbagai permasalahan yang

timbul dalam berbagai bidang pemerintahan ,keamanan dan bidang ekonomi.

2.Latar Belakang Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959

Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk

menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai

melakukan sidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958

Badan Konstituante belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara,

Masyarakat berpendapat untuk kembali kepada UUD '45 . Untuk menanggapi hal itu,

Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada tanggal

22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959

Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945

dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dari pada yang

tidak , pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum.

Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara

ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante


memutuskan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang)

yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD.

3. Latar Belakang Rencana Pembunuhan Presiden Sokekarno

Banyak sekali pendapat tentang motif dan latar belakang Rencana dan percobaan

Pembunuhan Presiden akan tetapi kami berpendapat bahwa latar belakangya adalah ketidak

puasaan terhadap pemerintahan dan keinginan beberapa / kelompok yang ingin menguasaai

Pemerinthaan


B. Tujuan

Tujuan dari di buatnya Makalah ini, adalah untuk mengetahui dan memahami sejarah sejarah

yang ada di masa lampau,seperti :

Munculnya partai-partai yang berebut menduduki kabinet

Untuk mengetahui arti sistem demokrasi liberal

Untuk mengetahui kondisi masa demokras liberal

mengetahui jatuh bangunnya kabinet.

Mengetahui tujuan diumumkannya Dekrit presiden

Mengathui beberapa percobaan pembunuhan yang pernah presiden soekarno

alami


BAB II

PEMBAHASAN

A. Demokrasi Liberal 1950-1959Pada masa Demokrasi Liberal yang dimulai tahun 1950 hingga 1959, diwarnai dengan

adanya munculnya partai-partai yang saling berebut untuk menduduki kabinet. Pada masa ini

ada dua partai yang sangat menonjol dalam percaturan politik yaitu PNI dan Masyumi.

Sehingga masa ini diidentifikasikan dengan masa jatuh bangunnya kabinet.

Masa Demokrasi Liberal kepemimpinan negara diatur menurut Undang-undang Dasar

yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dan kabinet disusun menurut pertimbangan

kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil

partai itu.

1. Arti Sistem Demokrasi Liberal

Suatu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bersendikan pada asas-asas

liberalisme yang ada dan berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia sistem

Demokrasi Liberal berlangsung sejak tahun 1950 sampai tahun 1959 saat dikeluarkannya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini perrgantian kabinet dilatarbelakangi oleh

perbedaan yang tajam antara partai-partai melawan partai yang memerintah. Bahkan pernah

terjadi partai menjatuhkan kabinetnya sendiri.

2. Kondisi Politik Masa Demokrasi Liberal

Masa Liberal di Indonesia (1950-1959) biasa pula disebut masa kabinet parlementer.

Kabinet parlementer adalah kabinet yang pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang

Perdana Menteri. Dalam masa Kabinet Parlementer ini ternyata konflik partai di Indonesia

sangat tinggi sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun.

Kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian. Karena itu bila dianggap

tidak berhasil, sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan. Sehubungan dengan itu pada masa

Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini terjadi terutama karena sering


terjadi konflik di antara partai-partai politik. Sebagai contoh pertentangan antara Masyumi

dan PNI. Pertentangan antara kedua partai besar ini dalam parlemen tidak pernah dapat

didamaikan sehingga menjadi berlarut-larut.

Seringnya pergantian kabinet membuat masa yang singkat itu (1950-1959) dikuasai oleh

beberapa kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah : Kabinet Natsir (Masyumi 1950-1951),

Kabinet Sukiman (Masyumi 1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali

Sastroamidjojo I (PNI 1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi 1955-1956),

Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan akhirnya Kabinet Djuanda (Zaken kabinet

1957-1959).

3. Kondisi Ekonomi Pada Masa Liberal

Sesudah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949, KMB membebankan pada Indonesia

hutang luar negeri sebesar Rp 2.800 juta. Sementara ekspor masih tergantung pada beberapa

jenis hasil perkebunan saja.

Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah : (a) mengurangi

jumlah uang yang beredar dan (b) mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah

jangka panjang adalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Dari sisi

moneter difisit pemerintah sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah pada 20

Maret 1950. Jumlah itu didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp 1,6 milyar. Kemudian dengan

kesepakatan Sidang Menteri Uni Indonesia-Belanda, diperoleh kredit sebesar Rp

200.000.000,00 dari negeri Belanda. Pada 13 Maret 1950 di bidang perdagangan diusahakan

untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat devisa. Tujuan pemerintah adalah untuk

merangsang ekspor. Keadaan sedikit membaik tahun 1950. Ekspor Indonesia menjadi 187%

pada bulan April 1950, 243% pada bulan Mei atau sejumlah $ 115 juta.

Selain itu diupayakan mencari kredit dari luar negeri terutama untuk pembangunan

prasarana ekonomi. Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda berhasil mendapatkan kredit dari Exim

Bank of Washington sejumlah $ 100.000.000. Dari jumlah tersebut direalisasi sejumlah $

52.245.000. Jumlah ini untuk membangun proyek-proyek pengangkutan automotif,

pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara. Namun

demikian sejak 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang lagi, karena menurunnya

volume perdagangan internasional. Indonesia dengan ekonomi agrarianya memang tidak

memiliki barang-barang ekspor lain kecuali hasil perkebunan.


Upaya perbaikan ekonomi secara intensif diawali dengan Rencana Urgensi Perekonomian

(1951) yang disusun Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo di masa Kabinet Natsir. Sasaran

utamanya adalah industrialisasi. Setahun kemudian, pada zaman Kabinet Sukiman,

pemerintah membentuk Biro Perancang Negara yang berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr.

Soemitro Djojohadikusumo, Ir. Djuanda, dan Mr. Ali Budiardjo. Pada tahun 1956 badan ini

menghasilkan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960) dan untuk

melaksanakannya, Ir. Djuanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Pembiayaan

RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp 12,5 milyar, didasarkan harapan bahwa harga barang

dan upah buruh tidak berubah selama lima tahun. Ternyata harga ekspor bahan mentah

Indonesia merosot. Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan nasionalisasi

terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember 1957.

Sementara itu, ketegangan politik yang timbul akibat pergolakan daerah ternyata tidak

dapat diredakan dan untuk menanggulanginya diperlukan biaya yang besar, sehingga

mengakibatkan meningkatnya defisit. Padahal ekspor justru sedang menurun. Situasi yang

memburuk ini berlangsung terus sampai tahun 1959.

Dalam bidang ekonomi satu fenomena moneter yang paling terkenal pada periode ini

adalah pemotongan mata uang rupiah menjadi dua bagian. Penggunti-ngan uang ini terkenal

dengan sebutan “gunting Syafrudin”. Tujuan dari penggun-tingan uang ini adalah untuk

menyedot jumlah uang beredar yang terlalu banyak, menghimpun dana pembangunan dan

untuk menekan defisit anggaran belanja.


B. Jatuh Bangunnya Kabinet Pada Masa Orde Baru

Pada masa Demokrasi Liberal yang dimulai cctahun 1950 hingga 1959, diwarnai dengan

adanya kemuncuan partai-partai yang saling berebut untuk menduduki kabinet. Sehingga

masa ini diidentifikasikan dengan masa jatuh bangunnya kabinet.Pada masa ini

kepemimpinan negara diatur menurut Undang-undang Dasar yang bertanggung jawab kepada

parlemen. Dan kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen

dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai itu.

Kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian. Karena itu bila suatu

kabinet dianggap tidak berhasil menjalankan pemerintahan , sewaktu-waktu kabinet dapat

dijatuhkan. Sehubungan dengan itu pada masa Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian

kabinet. Hal ini terjadi terutama karena sering terjadi konflik di antara partai-partai politik.

Sebagai contoh pertentangan antara Masyumi dan PNI. Pertentangan antara kedua partai

besar ini dalam parlemen tidak pernah dapat didamaikan sehingga menjadi berlarut-larutdan

menimbulakan banyak masalah dalam pemerintahan.





Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan akhirnya Kabinet Djuanda (cabinet karya

1957-1959).

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951).


Setelah bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan, kabinet pertama

yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir

merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. PNI sebagai partai kedua terbesar

lebih memilih kedudukan sebagai oposisi. PNI menolak ikut serta dalam kabinet, karena

merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya.

Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan

reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Asaat, Mr. Moh. Roem, Ir.

Djuanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.

Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat

Pada masa pemerintahan dan kekuasaan Kabinet Natsir terjadi pemberontakan hampir di

seluruh wilayah Indonesia. Masalah dalam keamanan negeri, seperti Gerakan DI/TII,

Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan-perundingan masalah

Irian Barat juga mulai dirintis, namun mengalami jalan buntu. Oleh karena itu, muncul mosi

tidak percaya terhadap Kabinet Natsir. PNI juga tidak menyetujui berlakunya Peraturan

Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap menguntungkan Masyumi.

Mosi itu disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh

kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan

mandatnya kepada presiden. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan

Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari

PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI

menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan

Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Natsir harus mengembalikan

mandatnya kepada Presiden.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952).


Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden, presiden menunjuk

Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan Sartono berusaha membentuk

kabinet koalisi antara PNI dengan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan,

sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28

Maret - 18 April 1951).

Presiden kemudian menunjuk Sukiman (Masyumi) dan Djojosukarto (PNI) sebagai

formatur. Walaupun mengalami sedikit kesulitan, namun akhirnya mereka berhasil

membentuk kabinet koalisi antara Masyumi dengan PNI dan sejumlah partai kecil. Kabinet

koalisi itu dipimpin oleh Sukiman dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kabinet

Sukiman. Kabinet Sukiman memiliki program 7 pasal, dan di antaranya mirip dengan

program dari kabinet Natsir, hanya beberapa hal mengalami perubahan dalam skala prioritas.

Misalnya, mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Usia kabinet ini tidak jauh berbeda

dengan kabinet Natsir, karena pada masa kabinet ini banyak menghadapi masalah-masalah

seperti krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap

lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Kabinet Sukiman juga

memprogram-kan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, walaupun belum

juga membawa hasil.

Kedudukan Kabinet Sukiman semakin tidak stabil, karena hubungan dengan militer yang

kurang baik, terutama terlihat dari sikap pemerintah menghadapi pemberontakan yang terjadi

di Jawa Barat, Jawa tengah, dan Sulawesi Selatan yang kurang tegas. Selanjutnya kedudukan

Kabine Sukiman semakin bertambah goyah sebagai akibat terjadinya pertukaran nota antara

Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai

bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) atau Undang-

undang Kerja Sama Keamanan. Kerja sama itu dinilai sangat merugikan politik luar negeri

bebas-aktif yang dianut Indonesia, karena Indonesia harus lebih memerhatikan kepentingan

Amerika Serikat. Bahkan lebih dari itu, Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan

Indonesia ke dalam Blok Barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet

Sukiman. Akhirnya Kabinet Sukiman pun menemui nasib yang sama, mengalami kejatuhan

dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kejatuhan Kabinet Soekiman merupakan

akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika

Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini

menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti

bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif. Muncul


pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik

dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa

Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953).

Setelah Kabinet Sukiman jatuh, digantikan oleh Kabinet

Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi,

dan PSI. Wilopo sendiri adalah tokoh PNI. Program kerja

kabinet ini ada 6 pasal, dan yang paling penting dari keenam

program itu adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan

umum. Kabinet ini juga mem-programkan untuk

meningkatkan kemakmuran rakyat dan menciptakan

keamanan dalam negeri. Program luar negerinya ditekankan

kepada per-juangan pengembalian Irian Barat serta

melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif. Namun

demikian, kabinet Wilopo ini juga tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan

kedudukannya.

Masalah yang cukup berat dihadapi oleh Kabinet Wilopo adalah masalah Angkatan Darat

yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. Latar belakang peristiwa itu terkait dengan

masalah ekonomi, reorganisasi atau profesi-onalisasi tentara dan campur tangan parlemen

atas permasalahan militer.

Sementara itu, perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan pemasaran hasil

ekspor Indonesia. Penerimaan negara menjadi menurun. Dengan keadaan ekonomi yang sulit

dan upaya pembentukan militer yang memenuhi standar profesional, maka anggota militer

yang tidak memenuhi syarat (berpendidikan rendah) perlu dikembalikan kepada masyarakat.

Hal ini menimbulkan protes di kalangan militer. Kalangan yang terdesak dipimpin oleh

Kolonel Bambang Sugeng menghadap presiden dan mengajukan petisi peng-gantian KSAD

Kolonel A.H. Nasution. Tentu saja hal ini menimbulkan kericuhan di kalangan militer yang

menjurus ke arah perpecahan.


Parlemen mengecam tindakan pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan dan Pimpinan

Angkatan Perang dan Darat. Beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya

kepada pemerintah. Mereka menilai bahwa parlemen terlalu ikut campur dalam tubuh tentara.

Bahkan pada tanggal 17 Oktober 1952 muncul demonstrasi rakyat terhadap presiden. Para

demonstran itu menuntut kepada presiden agar membubarkan parlemen serta meminta

presiden memimpin langsung pemerintahan sampai diselenggarakannya pemilu. Namun

presiden menolak, dengan alasan bahwa ia tidak mau menjadi diktator, tetapi mungkin pula

khawatir apabila tuntutan tentara dipenuhi ia akan ditunggangi oleh mereka.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul golongan yang anti Peristiwa 17 Oktober 1952

dari kalangan Angkatan Darat sendiri. Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal Ali

Budihardjo dan sejumlah perwira yang merasa bertanggung jawab atas Peristiwa 17 Oktober

1952 di antaranya KSAP T.B. Simatupang dan KSAD A.H. Nasution mengundurkan diri dari

jabatannya. Kedudukan Nasution digantikan oleh Bambang Sugeng. Walaupun Peristiwa 17

Oktober 1952 tidak menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo, tetapi berakibat menurunnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masalah lain yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo adalah masalah tanah di

Tanjung Morawa, satu kecamatan di Sumatera Timur. Di keca-matan itu terdapat perkebunan

asing, antara lain perkebunan kelapa sawit, teh, dan tembakau. Atas dasar persetujuan KMB,

para pengusaha asing itu menuntut pengembalian lahan perkebunan mereka, padahal

perkebunan itu telah digarap oleh rakyat sejak zaman pendudukan Jepang. Ternyata peme-

rintah menyetujui tuntutan dari para pengusaha asing itu dengan alasan akan menghasilkan

devisa dan akan menarik modal asing lainnya masuk ke Indonesia. Di sisi lain, rakyat tidak

mau meninggal-kan tanah-tanah yang telah digarapnya itu. Maka pada tanggal 16 Maret 1953

terjadilah pentraktoran tanah tersebut. Hal ini menimbulkan protes dari rakyat. Namun protes

rakyat itu disambut tem-bakan oleh polisi, sehingga jatuh korban di kalangan rakyat.

Peristiwa itu dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya

untuk mencela pemerintah. Kemudian mosi tidak percaya muncul di parlemen. Akibatnya

Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa

menunggu mosi itu diterima oleh parlemen.


4. Kabinet All Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955).

Dua bulan setelah mundurnya Kabinet Wilopo terbentuk

kabinet baru yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo. Kabinet Ali

mendapat dukungan dari PNI dan NU, sedangkan Masyumi

memilih sebagai oposisi. Kabinet Ali mempunyai program 4

pasal:

1. Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan

segera diselenggarakan pemilihan urnum.

2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3. Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan

kembali Persetujuan KMB.

4. Penyelesaian pertikaian politik.

Meskipun keamanan dan kemakmuran menjadi program utama, realisasi-nya memang

sangat sulit. Kabinet Ali juga mendapatkan kesulitan dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh

(PUSA) pimpinan Daud Beureueh yang menuntut Aceh sebagai provinsi dan meminta

perhatian penuh atas pem-bangunan daerah. Daud Beureueh menilai bahwa tuntutan itu

diabaikan, sehingga ia menyatakan Aceh menjadi bagian dari Nil (Negara Islam Indonesia)

buatan Kartosuwiryo (September 1953). Usaha meningkatkan kemakmuran mengalami

kegagalan karena inflasi dan korupsi yang meningkat.


Kegagalan yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali adalah masalah Angkatan Darat.

Setelah Peristiwa 17 Oktober, Nasution mengundurkan diri sebagai KSAD. la digantikan oleh

Bambang Sugeng. Sementara itu, perwira-perwira AD yang anti dan pro Peristiwa 17

Oktober berhasil memulihkan persatuan dan menandatangani Piagam Yogyakarta (25

Februari 1955). Oleh karena tugasnya dirasakan sangat berat, Bambang Sugeng mohon

berhenti dan dikabulkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah mengangkat Bambang

Utoyo sebagai KSAD baru. Akan tetapi Angkatan Darat yang berada di bawah pejabat KSAD

yang dikepalai oleh Zulkifli Lubis menolak. Ketika Bambang Utoyo dilantik pada tanggal 27

Juni 1955, TNI-AD memboikot pengangkatan itu. Bambang Utoyo adalah KSAD yang tidak

pernah berkantor di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD).

Akibat peristiwa tersebut dan berbagai kemelut yang lain, kabinet ini dinilai gagal.

Banyak partai yang menarik menterinya dari kabinet. Akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955,

Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada wakil presiden (karena saat itu

presiden sedang menunaikan ibadah haji). Namun di balik kegagalan Kabinet Ali, kabinet

tersebut masih memiliki kesuksesan, di antaranya adalah menyiapkan pemilihan umum dan

menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956).

Kabinet Ali digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap

berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi. Hasil yang menonjol dari kabinet

ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk kali pertama

bagi bangsa Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 29

September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15

Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

Peristiwa tanggal 27 Juni 1955 masalah yang menjadi

penyebab kegagalan dari Kabinet Ali berhasil diselesaikan

dengan mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD. Prestasi

lainnya yang dicapai oleh kabinet ini adalah pembubaran Uni

Indonesia-Belanda. Setelah hasil-hasil pemilihan umum diketahui mengubah susunan dan


keseimbangan perwakilan di DPR, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin

Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Burhanuddin Harahap

merupakan kabinet peralihan dari DPR Sementara ke DPR hasil pemilihan umum.

1. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 14 Maret 1957).

2. Ali Sastroamidjojo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada

tanggal 20 Maret 1956. Kabinet baru yang dibentuknya itu merupakan kabinet koalisi

antara PNI, Masyumi dan NU. Program pokok dan kabinet ini adalah sebagai berikut.

3. Pembatalan KMB.

4. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

5. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri,

perhubungan, pendidikan dan pertanian.

6. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia-Afrika.

Kabinet Ali Sastroamidjojo membatalkan seluruh Perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei

1956. Upaya kabinet ini untuk memperbaiki masalah ekonomi mengalami kesulitan, disusul

oleh munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah yang dikenal dengan

PRRI/Permesta. Gerakan itu meng-anggap bahwa pemerintah pusat mengabaikan

pembangunan daerah-daerah. Mereka menuntut agar diadakan pergantian kabinet.Dalam

tubuh kabinet itu sendiri terjadi perpecahan antara PNI dengan Masyumi. Masyumi

menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai

dengan tuntutan daerah. Sedangkan Ali Sastroamidjojo berpendapat bahwa kabinet tidak

wajib mengambalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah. Pada bulan Januari 1957,

Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet. Peristiwa itu sangat melemahkan

kedudukan kabinet Ali Sastroamidjojo, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 Ali

Sastroamidjojo akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden. Oleh karena situasi

negara yang kacau akibat terjadinya gerakan separatisme, dan konflik dalam konstituante,

maka presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya (14 Maret 1957).

Pertentangan politik semakin meluas, sehingga pembentukan kabinet baru semakin

bertambah sulit. Sementara itu, partai-partai masih tetap menempuh cara tawar-menawar

kedudukan dalam membentuk kabinet baru. Akhirnya atas dasar keadaan darurat itu, presiden

menunjuk dirinya sendiri menjadi pembentuk kabinet. Presiden berhasil membentuk kabinet

baru yang disebut dengan Kabinet Karya dan menunjuk Ir. Djuanda sebagai perdana menteri.


6. Kabinet Djoeanda Kartawidjaja (9 April 1957 - 10 Juli 1959)

Kabinet Karya resmi dilantik pada tanggal 9 April 1957

dalam situasi negara yang sangat memprihatinkan. Kabinet

Karya merupakan zaken kabinet (kabinet kerja) yaitu kabinet

yang tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen karena

kondisi negara dalam keadaan darurat, tetapi lebih

berdasarkan keahlian.

Di bawah perdana menteri terdapat tiga orang wakil

perdana menteri, yaitu Hardi, Idham Chalid dan Leimena.

Tugas dari kabinet ini sangatlah berat terutama menghadapi

pergolakan-pergolakan yang terjadi di berbagai daerah, perjuangan mengembalikan Irian

Barat ke dalam wilayah Indonesia dan menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang

sangat buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kabinet Karya menyusun 5 pasal yang

disebut Pancakarya. Program-program dari kabinet ini di antaranya sebagai berikut.

• Membentuk Dewan Nasional.

• Normalisasi keadaan republik.

• Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB.

• Memperjuangkan Irian Barat.

• Mempercepat proses pembangunan

Dewan Nasional merupakan suatu badan baru yang bertujuan menampung dan

menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada di masyarakat. Walaupun

dewan ini telah terbentuk, namun kesulitan-kesulit-an yang dihadapi oleh negara semakin

meningkat. Terjadinya pergolakan di daerah-daerah yang menyebabkan terganggunya

hubungan antara pusat dengan daerah masih terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan sistem

perekonomian nasional semakin bertambah parah.


Dalam upaya menghadapi pergolakan daerah, pemerintah menyeleng-garakan

Musyawarah Nasional (Munas) pada tanggal 14 September 1957. Pada Munas itu dibahas

masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta pembagian

wilayah Republik Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan daerah serta antar

kelompok masyarakat berhasil diatasi dengan baik. Sebagai upaya mewujudkan keputusan

Munas, maka pada bulan Desember 1957 diselenggarakan Musyawarah Nasional

Pembangunan (Munap). Dalam Munap ini disusun rencana pembangunan yang dapat

memenuhi harapan daerah. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan belum

dapat direalisasikan, karena muncul berbagai peristiwa nasional yang segera harus ditangani

oleh pemerintah. Peristiwa yang dimaksud itu adalah Peristiwa percobaan pembunuhan atas

diri Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa itu kemudian lebih dikenal

dengan Peristiwa Cikini. Pelaku peristiwa itu diduga para pemuda pendukung Zulkifli Lubis.

Persatuan nasional yang semakin terancam, semakin diperburuk dengan munculnya

Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari

1958, yang diketuai oleh Ahmad Husein dan mendapat dukungan dari Lubis, Simbolon,

Dahlan Jambek, Natsir dan Sumitro Djojohadikusumo. Bersamaan dengan berdirinya gerakan

itu, mereka mengirimkan ultimatum kepada pemerintah yang berisi tuntutan pem-bubaran

Kabinet Karya dan pembentukan kabinet baru yang dipimpin oleh Moh. Hatta dan Sri Sultan

Hamengku Buwono IX. Selain itu presiden diminta bertindak secara konstitusional dan agar

tuntutan itu dipenuhi dalam waktu 5 x 24 jam.

Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur kembali batas

perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember

1957. Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam

peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air

surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas

seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah

terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan

yang utuh dan bulat.


C. Dekrit Presiden

Untuk menanggapi kegagalan dewan konstituante yang gagal dalam membuat UUD

Pengganti UUDS 1950, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang

Konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD

'45. Pada 30 Mei 1959 . Berikut ini isi dari dekrit Presiden 1959:

Dekrit

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA

TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat :

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar

1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada

tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat

Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi

menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan keadaan ketatanegaraan yang

membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi

pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil makmur;


Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan

kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara

Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai

Undang-Undang Dasar 1945 dan adlah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan

Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA

TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante.

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagfi bagi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan

tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan

golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan

diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1959

Atas nama Rakyat Indonesia

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

Dengan keluarnya dekrit presiden ini, pada tanggal 10 Juli 1959, Kabinet Djuanda

(cabinet karya) dibubarkan. Selanjutnya, dibentuk kabinet baru yang perdana menterinya

adalah presiden. Kabinet ini mempunyai tiga tugas pokok yaitu program sandang, pangan,

keamanan dan penyelesaian Irian Barat.


D. Percobaan Pembunuhan Terhadap Presiden Soekarno

Menurut Megawati yang merupakan putri dari Soekano ,Presiden Soekarno mengalami

setidaknya 23 kali percobaan Pembunuhan. Namun menurut pengawal presiden soekarno

yang terakhir ,hanya ada 7 kali percobaan pembunahn yang pernah dialami Presiden

Soekano. Berikut ini 7 peristiwa percobaan pembunuhan tersebut yang kami dapatkan dari

suatu sumber

1. Granat Cikini

Tanggal 30 November 1957. Presiden Soekarno datang ke Perguruan Cikini (Percik),

tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat

tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. Sembilan orang tewas, 100 orang

terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. Tiga

orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai

antek teror gerakan DI/TII.

2. Penembakan Istana Presiden oleh Pilot Daniel Maukar

Tanggal 9 Maret 1960. Tepat di tengah hari Istana presiden dikejutkan oleh ledakan yang

berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat Mig-17 yang dipiloti Daniel Maukar. Maukar

adalah Letnan AU yang telah dipengaruhi Permesta. Kanon yang dijatuhkan Maukar

menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah

Soekarno tak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana

Presiden. (Maukar sendiri membantah ia mencoba membunuh Soekarno). Aksinya hanya

sekadar peringatan. Sebelum menembak Istana Presiden, dia sudah memastikan tak melihat

bendera kuning dikibarkan di Istana ( tanda presiden ada di Istana). Pilot Maukar,akhirnya

harus mendekam di Penjara selama 8 tahun.


3. Pencegatan Rajamandala

April 1960. Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Kruschev mengadakan kunjungan

kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogya dan Bali.

Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Ketika, sampai di

Jembatan Rajamandala, ternyata sekelompok anggota DI/TII melakukan penghadangan.

Beruntung pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut.

4. Granat Makassar

7 Januari 1962. Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, ia akan

menghadiri acara di Gedung Olahraga Mattoangin. Ketika itulah, saat melewati jalan

Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain.

Soekarno selamat. Pelakunya adalah Serma Marcus Latuperissa dan Ida Bagus Surya Tenaya

divonis hukuman mati.

5. Penembakan Idul Adha

14 Mei 1962. Sokano yang berada di syaf depan saat menunaikan ibadah sunah idul adha

tiba-tiba ditodong seseorang yang akhirnya diketahui bernama Bahrum, tetapi tembakan

Bahrum meleset mengenai Ketua DPR GR KH Zainul Arifin . Bahrum dijatuhi vonis

Hukuman mati tetapi akhirnya mendapatkan grasi

6. Penembakan Mortir Kahar Muzakar

1960-an. Presiden Soekarno tengah berada dalam kunjungan kerja ke Sulawesi. Saat

berada dalam perjalanan keluar dari Lapangan Terbang Mandai, sebuah peluru mortir


ditembakkan anak buah Kahar Muzakkar. Arahnya kendaraan Bung Karno, tetapi ternyata

meleset jauh..

7. Granat Cimanggis

Desember 1964. Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta.

Rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata

Soekarno sempat bersirobok dengan seorang lelaki tak dikenal di pinggir jalan. Perasaan

Soekarno kurang nyaman. Benar saja, lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil

presiden. Beruntung, jarak pelemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju.

Soekarno pun selamat.


BAB III

KESIMPULAN

Pada masa Demokrasi Liberal yang dimulai tahun 1950 hingga 1959, diwarnai dengan

adanya munculnya partai-partai yang saling berebut untuk menduduki kabinet diantaranya

PNI dan Masyumi.

Demokrasi liberal adalah Suatu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bersendikan

pada asas-asas liberalisme yang ada dan berkembang di Eropa dan Amerika Serikat.Sejak

tahun 1950 sampai tahun 1959 berlakunya sistem demokrasi liberal dan dikeluarkannya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini pergantian kabinet dilatarbelakangi oleh

perbedaan yang tajam antara partai-partai melawan partai yang memerintah. Bahkan pernah

terjadi partai menjatuhkan kabinetnya sendiri.





Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan akhirnya Kabinet Djuanda (Zaken kabinet

1957-1959).

Presiden Sokernao Peranah beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan tetapi

semuanya gagal dan kebanyakan pembunuhnya adalah anggota dari satuan/kelompok yang

memberontak pada masa orde baru


Daftar Pustaka

Triyono suwito, 2011 Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII, Jakarta : Depdiknas

Tarunasena. 2009. Memahami Sejarah, Jakarta : Depdiknas

Wikipedia.org

http://atjehpost.com/read/2012/07/05/13949/39/39/5-Juli-Dekrit-Presiden

http://www.merdeka.com/peristiwa/7-percobaan-pembunuhan-terhadap-bung-karno.html


Lampiran-lampiran

Anggota Kelompok 4

1. Cecep kholil

2. Hanum Annisa Dwisanthy

3. Moch Tegar Fatarosan

4. Putri Silvi


5. Resti Sugiarti

6. Roby Kurniawan


7. Tiara Rahmat


makalah sejarah masa pemerintahan orde baru

Documents