sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa Orde Baru

SEJARAH & SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA TAHUN

1966 - 1998

(Sebuah Kajian Terhadap Sistem KetataNegaraan Orde Baru)

Makalah

Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Semester IV

Oleh

Kelompok 5

Amalah Nur Amanah K6413002

Dias Dianira K6413021

Dwi Meillani K6413023

Emiliana Saras Oktafiani K6413024

Hanry Pratama Putra K6413033

Nur Indah D.S K6413047

Priyanto Hernowo K6413051

Safatia Eka Pertiwi K6413065

Umma Izzatul Fikriyah K6413075

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

SEJARAH & SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA TAHUN

1966 - 1998

(Sebuah Kajian Terhadap Sistem KetataNegaraan Orde Baru)

Makalah

Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Semester IV

Oleh

Kelompok 5

Amalah Nur Amanah K6413002

Dias Dianira K6413021

Dwi Meillani K6413023

Emiliana Saras Oktafiani K6413024

Hanry Pratama Putra K6413033

Nur Indah D.S K6413047

Priyanto Hernowo K6413051

Safatia Eka Pertiwi K6413065

Umma Izzatul Fikriyah K6413075

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

i

Kata Pengantar

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha

Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya hingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan makalah ini. Makalah berjudul “Sejarah & Sistem

Ketatanegaraan Indonesia Pada Tahun 1966 - 1998 (Sebuah Kajian Terhadap

Sistem KetataNegaraan Orde Baru)” disusun dan diajukan guna memenuhi tugas

mata kuliah Hukum Tata Negara Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Semester IV Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan makalah ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, oleh

karena itu, kritik dan saran yang membangun kami harapkan guna perbaikan

dimasa yang akan datang.

Tidak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rima Vien Permata Hartanto, S.H, M.Hum. Selaku dosen pengampu mata

kuliah Hukum Tata Negara Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Semester IV Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Yang telah membimbing dan

memberikan dukungan kepada kami baik moral maupun materiil.

2. Ayahanda dan Ibunda kami tercinta. Yang menjadi sumber semangat kami

dan senantiasa memberikan do’a kepada kami.

3. Rekan – rekan kelompok 5 yang telah mencurahkan segenap tenaga dan

pikiran dalam penyusunan makalah ini.

4. Semua pihak terkait yang tidak bisa kami sebut satu persatu.

Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat terutama bagi dan pembaca

pada umumnya.

Surakarta, Maret 2015

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.................................................................................................i

Kata Pengantar....................................................................................................ii

Daftar Isi...............................................................................................................iii

BAB I Pendahuluan.............................................................................................1

1. Latar Belakang Masalah............................................................................1

2. Rumusan Masalah.....................................................................................1

3. Tujuan Penulisan.......................................................................................2

BAB II Pembahasan............................................................................................3

1. Sejarah Singkat Lahirnya Orde Baru.........................................................3

2. Sistem Perundang – Undangan Pada Masa Orde Baru.............................4

3. Struktur Ketatanegaraan Pada Masa Orde Baru........................................5

4. Sistem Pemerintahan Pada Masa Orde Baru.............................................13

5. Dwi Fungsi ABRI......................................................................................15

6. Pandangan Orde Baru Terhadap Pancasila................................................19

7. Pelita (Pembangunan Lima Tahun) Orde Baru.........................................23

BAB III Penutup..................................................................................................30

Simpulan...............................................................................................................30

Daftar Pustaka.....................................................................................................33

Lampiran..............................................................................................................34

iii

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang mengalami beberapa

perubahan dalam struktur ketatangaraannya. Perubahan – perubahan

tersebut masuk dalam kajian hukum tata negara.1 Salah satu periode

ketatanegaraan Indonesia adalah era Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan

bagi pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru

menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan

Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya

Surat Perintah 11 Maret 1966.2 Orde Baru berlangsung selama 32 tahun

yakni mulai dari tahun 1966 hingga 1998. Dengan bertujuan meletakkan

kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada

kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, maka

Orde Baru menjadi tatanan baru di Indonesia sebagai penggarnti sistem

pemerintahan dari orde lama yang dianggap menyimpang pada saat itu.

Yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.

2. Rumusan Masalah

2.1. Bagaimana sejarah singkat lahirnya Orde Baru ?

2.2. Bagaimana sistem perundang – undangan masa Orde Baru?

2.3. Bagaimana struktur ketatanegaraan pada masa Orde Baru ?

2.4. Bagaimana sistem pemeritahan pada masa Orde Baru ?

2.5. Bagaimana peran ABRI pada masa Orde Baru ?

2.6. Bagaimana Pandangan Orde Baru terhadap Pancasila ?

2.7. Bagaimana perkembangan repelita V – repelita VI ?

3. Tujuan Penulisan 1 “Perbedaan HTN dan HAN: Hukum tata negara mengatur bagaimana keadaan organisasi negara dan tugas – tugasnya, sedangkahan Hukum Administrasi Negara mengatur cara negara atau alat dan kelengkapan negara dalam menjalankan tugasnya” Lihat Kansil, C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm 177; Lihat Asshiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 21 “Dalam Hukum Tata negara, melihat negara dalam keadaan diam (in trust), sedangkan dalam hukum administrasi negara, melihat negara dalam keadaan bergerak (in beweging).2 Mustofa, S.H., Suryandari, Titik Mulyati. 2009. Sejarah: Untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA. Jakarta: PT. Grahadi, hlm 2.

1

Makalah ini dimaksudkan untuk menambah wawasan tentang

sejarah dan sistem ketatanegaraan Indonesia selama 32 tahun pada masa

Orde Baru berdasar pandangan Hukum Tata Negara.

2

BAB II

Pembahasan

1. Sejarah Singkat Lahirnya Orde Baru

Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret

(Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar

legalitasnya.3 Surat Perintah sebelas Maret 1966 atau yang sangat populer

dikenal melalui akronim "Supersemar" adalah surat perintah yang

ditandatangani oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan

Bersenjata/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Soekarno pada

tanggal 11 Maret 1966. Isinya adalah perintah Presiden Soekarno kepada

Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan

dan Ketertiban (Pangkopkamtib)4 agar mengambil segala tindakan yang

dianggap perlu untuk memulihkan stabilitas situasi keamanan yang sangat

buruk pada masa itu, terutama setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30

September 1965.

Dengan adanya pemberian wewenang melalui Supersemar kepada

kopkamtib ini maka, kopkamtib dapat melaksanakan amanat yang

diemban dengan mengatas namakan presiden, contohnya adalah pada

tanggal 16 Maret 1966 Pangkopkamtib ---atas nama Presiden RI---

mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah 15 menteri

yang diduga terlibat G-30 S/PKI. Pada tanggal 27 Maret 1966 dilakukan

perombakan terhadap kabinet Dwikora. Sementara presiden tidak setuju

kabinet itu dirombak. Banyak wajah-wajah baru yang dianggap kurang

dekat dengan Presiden Soekarno. Tapi, tiga hari kemudian, kabinet itu pun

dilantik.5 Perombakan terhadap kabinet Dwikora ini secara jelas

menunjukkan makna melemahnya kekuatan presiden saat itu hingga

3 Mustofa, S.H., Suryandari, Titik Mulyati. 2009. Sejarah: Untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA. Jakarta: PT. Grahadi, hlm 2.4 Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kopkamtib adalah organisasi pusat yang langsung berada di bawah komando Presiden RI pada saat itu, yang dibentuk pada didirikan pada tanggal 10 Oktober 1965.5 Saat-saat Jatuhnya Presiden Soekarno Perjalanan Terakhir Bung Besar.Diakses melalui: http://www.tempo.co.id/ang/min/02/05/utama7.htm, pada 26 Maret 2015 pukul 19:02 WIB.

3

kabinet yang tidak disetuji presiden-pun dapat dilantik. Kekuatan presiden

makin melemah dengan puncaknya pada Sidang Istimewa MPRS 1967.

Yakni diawali dalam Sidang Umum ke-IV MPRS setelah peristiwa

Gerakan 30 September yang mengakibatkan Presiden Soekarno

kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak mampu mengendalikan

keamanan. Setelah pidato pertanggungjawabannya di depan MPRS yang

berjudul Nawaksara, dibacakan. MPRS pada masa itu meminta Sukarno

untuk memperbaiki pidato pertanggungjawabannya di Sidang Umum

MPRS berikutnya, yang direspon Sukarno dengan pidato "Pelengkap

Nawaksara". Namun pertanggungjawaban tersebut kembali ditolak dan

akhirnya diputuskan bahwa pada 7 Maret 1967 akan dilakukan Sidang

Istimewa MPRS.6 Setelah Sidang Istimewa ini, Soekarno diturunkan dari

jabatan Presiden dan digantikan oleh Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Inilah tonggak berdirinya Orde Baru.

Tetapi naskah Supersemar yang merupakan landasan berdirinya

Orde Baru hingga saat ini yang dipublikasikan dan menyebar di kalangan

masyarakat secara luas melalui buku-buku teks pelajaran sejarah nasional

adalah keluaran versi Markas Besar TNI Angkatan Darat (TNI AD) yang

telah dipublikasikan sejak tahun 1966 dan semakin diperkuat setelah Orde

Baru mulai berkuasa di tahun 1968. Tetapi Sebagian kalangan sejarawan

Indonesia meyakini bahwa ada beberapa versi naskah Supersemar. Bahkan

hingga saat ini, naskah Supersemar yang asli masih misterius dan belum

ditemukan.

2. Sistem Perundang – Undangan Pada Masa Orde Baru

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan

(hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki

peraturan perundang-undangan. Pada era Orde Baru, hierarki perundang

berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Dengan ketetapan

MPR No. V/MPR/1973, Lampiran II tentang “Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut UUD 1945” dalam

6 Ibid.

4

huruf A, disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia ialah sebagai berikut:7

NOHierarki Peraturan Perundang-undangan

Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

1 Undang-Undang Dasar RI 1945

2 Ketetapan MPRS/MPR

3 Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU

4 Peraturan Pemerintah

5 Keputusan Presiden

6 Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya, seperti

a. Peraturan Menteri

b. Instruksi Menteri

3. Struktur Ketatanegaraan Pada Masa Orde Baru

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945) sebelum perubahan terdapat enam lembaga

tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara, serta

DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara.8

7 Huda, Ni’matul & R. Nazriyah. 2011. Teori Pengujian Peraturan Perundang – Undangan. Bandung: Nusa Media. Hlm 68. 8 Kansil, C.S.T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm 195. “Yang dimaksud dengan lembaga – lembaga negara adalah alat perlengkapan negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang – undang dasar 1945...”

5

A. Lembaga Tertinggi Negara

Yang dimaksud sebagai lembaga tertinggi negara menurut

UUD 1945 sebelum perubahan adalah MPR. Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) Terdiri atas anggota-anggota

dari dewan perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan

dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan

yang ditetapkan dengan undang-undang.9

a. Kedudukan MPR10

- MPR memegang kedaulatan negara

- Sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia adalah

pemegang kekuasaan tertinggi dan pelaksana dari

kedaulatan rakyat.

- Sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia dan

merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan

pelaksana sepenuhnya kedaukatan rakyat.

- MPR sebagai keseluruhan yang mempunyai kedudukan

sebagai lembaga negara tertinggi dengan memegang

kedaulatan negara yang tertinggi dan tidak dapat

mendelegasikan kedaulatannya pada sebagian anggota

ataupun pimpinan.

b. Tugas dan wewenang MPR11

- Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- MPR menetapkan UUD dan Garis-garis besar Haluan

Negara.

- Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan

suara yang terbanyak.

- Majelis memilih dan mengangkat presiden atau

mandataris dan wakil presiden untuk membantu

presiden.9 Undang-undang yang mengatur susunan MPR, dewasa ini adalah UU no. 16 tahun 1969 jo, UU No. 5 tahun 1975, tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR Dan DPRD. Ibid.10 Ibid.11 Ibid. Hlm 197.

6

- Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari

daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Putusan

diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3

daripada jumlah anggota yang hadir.

- Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan

Garis-garis besar Haluan Negara dan putusan-putusan

majelis lainnnya kepada presiden.

- Majelis dapat menghentikan presiden sebelum habis

masa jabatannya.

- Majelis mempunyai tugas:12

- Menetapkan Undang-undang Dasar

- Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Neagara

- Memilih dan mengangkat presiden dan wakil

presiden.

- Majelis mempunyai wewenang:13

- Membuat putusan-putusan yang tidak dapat

dibatalkan oleh keputusan lembaga negara yang

lain, termasuk menetapkan GBHN yang

ditugaskan pelaksanaannya pada presiden atau

mandataris.

- Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran

terhadap putusan-putusan majelis.

- Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya

mengangkat presiden dan wakil presiden.

- Meminta dari dan menilai prertanggung jawaban

presiden tentang GBHN.

- Mencabut mandat dan memberhentikan presiden

dalam masa jabatannya apabila presiden

sungguh-sungguh melanggar haluan negara atau

Undang – undang Dasar.

- Mengubah Undang-undang Dasar.

12 Ibid.13 Ibid.

7

- Menetapkan peraturan tata tertib majelis.

- Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari

dan oleh anggota.

- Memberikan putusan terhadap anggota yang

melanggar sumpah atau janji anggota.

- Meneliti surat-surat yang berhubungan dengan

kenggotaan majelis.

A. Lembaga – Lembaga Tinggi Negara14

1. Presiden

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara meliputi:

- Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

- Presiden ialah penyelengara kekuasaan pemerintahan

negara tertinggi dibawah majelis.

- Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh

satu orang Wakil Presiden.

- Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya

selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih

kembali.15

- Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara16

- Kedudukan presiden17

Selaku kepala negara dan pemerintahan

- Tugas dan wewenang Presiden

Selaku kepala negara:18

- Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas

angkatan darat, laut dan udara.14 Lembaga – lembaga tinggi negara ialah kelima lembaga dibawah MPR, yakni Presiden, DPA, DPR, BPK, MA. Ibid. Hal 195.15 UUD 1945 pasal 7 (sebelum amandemen I)16 Yang dimaksudkan dengan menteri - menteri negara, ialah baik menteri yang memimpin sesuatu Departemen Pemerintahan, maupun menteri yang tidak memimpin sesuatu Departemen Pemerintahan. Ketentuan yang terakhir demikian itu timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara, meskipun tidak tertulis. Ibid. Hal 19817 Ibid.18 Ibid.

8

- Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian,

dan perjanjian dengan negara lain.

- Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat

dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan

undang-undang.

- Presiden mengangkat duta dan konsul.

- Presiden menerima duta negara lain.

- Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan

rehabilitasi (pasal 14 UUD 1945).

- Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain

tanda kehormatan.

Selaku kepala pemerintahan:19

- Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-

undang dengan persetujuan DPR.

- Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana

mestinya.

- Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam

negara. Untuk menjalankan undang-undnag. Ia

mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan

pemerintah.

- Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa,

presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah

sebagai pengganti undang-undang.

2. Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Susunan Dewan Pertimbangan Agung meliputi unsur-unsur

dari kehidupan masyarakat dan terdiri dari : Tokoh-tokoh

politik, Tokoh-tokoh Karya, Tokoh-tokoh Daerah, Tokoh-

19 Ibid.

9

tokoh Nasional.20 Menurut Undang-undang No 4 tahun

1978 tentang perubahan dan penyempurnaan undang-

undang no. 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan

Agung, jumlah anggota DPA ditetapkan sebanyak-

banyaknya 45 orang termasuk pimpinan Dewan

Pertimbangan Agung.

- Tugas dan wewenang Dewan pertimbangan

Agung:21

- Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas

pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan

usul kepada pemerintah.

- Dewan Pertimbangan Agung berhak

mengajukan usul dan wajib mengajukan

pertimbangan kepada Presiden.

- Tugas Dewan Pertimbangan Agung:22

- Berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan

presiden.

- Berhak mengajukan usul dan berkewajiban

mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut dengan

singkatan DPR terdiri dari anggota yaitu golongan politik

dan golongan karya.23

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat:24

- Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.

20 Undang-Undang yang mengatur sususan Dewan Pertimbangan Agung dewasa ini ialah UU no. 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan agung, jo undang-undang no.4 tahun 1978 tentang perubahan dan penyempurnaan undang-undang no. 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Ibid. Hlm 19921 Ibid.22 Ibid. Hlm 20023 Undang - Undang No.16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ibid. 24 Ibid.

10

- Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak

memajukan rancangan undang-undang.

- Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap

tahun dengan undnag-undang, apabila Dewan

Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang

diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan

anggaran tahun yang lalu.

- Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan

negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan,

yang peraturanya ditetapkan dengan undang-undang.

Hasil pemeriksaan itu diberikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara

diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang

peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. hasil

pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. Badan

pemeriksa keuangan berbentuk dewan yang terdiri atas

seorang ketua merangkap anggota dan lima orang

anggota.25

Tugas dan wewenang:

- Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara.

Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

- Badan pemeriksa keuangan memriksa semua

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Badan pemeriksa keuangan bertugas untuk memeriksa

tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara

- Badan pemeriksa keuangan bertugas untuk memeriksa

semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

negara.

25 Ibid. Hlm 201

11

- Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan

ketentuan-ketentuan undang-undang.

- Hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan

diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat.

5. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan

kekuasaan Kehakiman yang dalam pelakasanaan tugasnya,

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-

pengaruh lainnya. Susunan dan kekuasaan badan-badan

kehakiman diatur dalam undang-undang.26

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung

- Mahkamah agung melakukan pengawasan tertinggi

atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentun

yang ditetapkan dengan undnag-undang.

- Mahkamah agung dapat memberikan pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta

maupun tidak, kepada lembaga-lembag tinggi

negara.

- Mahkamah agung mempunyai wewenang menguji

secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan

perundangan dibawah undang-undang.

4. Sistem Pemerintahan Pada Masa Orde Baru

Sistem pemerintahan dimasa Orde baru berdasarkan UUD 1945

sebelum amandemen adalah sistem pemerintahan quasi-presidentil (semi-

presidensial) karena sistem yang diterapkan ciri presidentil nya lebih

menonjol dengan mengandung ciri parlementer, yakni dengan adanya

MPR yang berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, tempat kemana

presiden harus tunduk dan bertanggung jawab.27 dalam hal ini presiden

adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah

26 Ibid. 27 Lihat Asshiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 324.

12

MPR.28 presiden adalah mandataris majelis, presiden wajib menjalankan

putusan – putusan majelis.29 Dengan pemerintah berdasarkan pada sisem

konstitusional, maka kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas artinya tidak

absolute.30 Konstitusi yang berlaku pada Orde Baru adalah konstitusi yang

tetap berdasar pada dekrit presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan

kembali konstitusi yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang

disebut Undang – Undang Dasar 1945.31 Konstitusi berdasar dektrit

presiden 5 Juli 1959 ini berlangsung hingga 19 Oktober 1999 yakni setelah

tumbangnya Orde baru dan mulai dilakukan perubahan pada konstitusi

yang disebut Amandemen UUD 1945.32

Pada masa ini, lembaga kepresidenan tidak hanya diatur dalam

pasal – pasal konstitusi, namun juga diatur dalam penjelasan konstitusi

yakni melalui ketetapan MPR/MPRS.33 Antara lain adalah:

1. Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan

Semua Lembaga – Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah

pada Posisi dan Fungsi yang diatur dalam Undang – Undang

Dasar 1945.

2. Ketetapan MPRS No. XV/ MPRS/ 1966 tentang Pemilihan/

Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan

Pejabat Presiden.

3. Ketetapan MPR No II. MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

4. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/ 1973 tentang Kedudukan dan

Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan Hubungan

Tata – Kerja Lembaga Tertinggi.

28 Kansil, C.S.T. OP.cit. Hlm 185. 29 Ibid. Hlm 189.30 Ibid. Hlm 188.31 “Masa Republik keempat adalah periode diberlakukannya kembali konstitusi yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan sebutan UUD 1945” lihat, Maksudi, Beddy Iriawan. 2012. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm 23932 Ibid. Hlm 24233 Ibid. Hlm 240

13

5. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan

Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia

Berhalangan.

6. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan

Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau

antar Lembaga – Lembaga Tinggi Negara.

7. Ketetapan MPR Nomor XIIII/MPR/1998 tentang Pembatasan

Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, presiden sebagai mandataris MPR juga

diberikewenangan dan kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan apa

pun guna menyelenggarakan pemerintahan,34 antara lain dengan:

1. Ketetapan MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas

dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Pembangunan.

2. Ketetapan MPR No VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas

dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pensuksesan dan

Pengamanan Pembangunan Nasional.

3. Ketetapan MPR No VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas

dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pensuksesan dan

Pengamanan Pembangunan Nasional.

4. Ketetapan MPR No VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas

dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pensuksesan dan

Pengamanan Pembangunan Nasional.

5. Ketetapan MPR No V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas

dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka

34 Ibid. Hlm 241.

14

Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai

Pengamalan Pancasila.

Dengan landasan hukum tersebut lembaga kepresidenan, terutama

Presiden, menjadi lembaga tinggi yang “Super Power”dibanding lembaga

tinggi lainnya.35

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto dapat berkuasa selama 32

tahun karena dapat dipilih kembali lebih dari dua periode karena

mendasarkan kepada UUD 1945 Pasal 7 (sebelum amandemen) yang

berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama

masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

5. Dwi Fungsi ABRI.

ABRI merupakan singkatan dari Agkatan Bersenjata Republik

Indonesia. Pada seminar Hankam yang dipimpin oleh Kepala Staf Hankam

Mayor Jendral,M.M Rachmat Kartakusuma yang berlangsung pada 12-21

November 1966, menghasilkan dokumen penting, yaitu Doktrin

Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Doktrin perdjuangan ABRI Tjatur

Dharma Eka Karma. Yang mana isi Doktrin ini meliputi landasan aidiil,

asas-asas, dan pedoman pelaksanaan. Dalam landasan aidiil disebutkan

bahwa Pancasila galian Bung Karno menjiwai Revolusi Indonesia yang

melahirkan kekuasaan pertahanan kemanan Nasional pada era Revolusi

yang berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Kepolisan

Negara kemudian menjadi ABRI.36

Awalnya ABRI merupakan alat Negara dibidang Hankam dan

kekuatan sosial Revolusi Indonesia dengan Pancasila sebagai doktrinnya.

Hakikat ABRI merupakan salah satu kekuatan sosial Revolusi Indonesia

sekaligus menjadi Angkatan Bersenjata Revolusi, yang memiliki fungsi

sosial yang melaksanakan tugas serta fungsi kekaryaan di bidang politik,

sosial, ekonomi, ilmu, dan teknologi, serta wawasan Nusantara untuk

35 Ibid.36 Adi, Sudirman. 2014. Sejarah lengkap Indonesia. Yogyakarta: DIVA press. Hlm 417

15

mencapai tujuan Nasionalisnya. Bagian asas-asas, berisikan dua bagian

utama yang menjelaskan makna Pertahanan Keamanan Nasional tugas

serta fungsi ABRI dalam menghadapi hakikat ancaman, sengketa, dan

stateginya. Dijelaskan tentang Doktrin Kekaryaan, yaitu doktrin

perjuangan ABRI, sebagai golongan karya (GOLKAR), penegak

demokrasi yang berjiwa Orde Baru yang secara konstitusional tercantum

di dalam UUD 1945, dilaksanakan melalui kekaryaan yaitu semua

kegiatan dilakukan di luar bidang Hankam.37

Tahun 1975, lahir doktrin Kekaryaan, ABRI, sebagai doktrin

pelaksanaan kegiatan-kegiatan kekaryaan ABRI. Dalam doktrin ini

dinyatakan secara tegas istilah Dwifungsi ABRI.38 Istilah Dwifungsi ABRI

baru dikenal pada masa Orde Baru, tetapi peran militer dalam politik telah

diciptakan oleh Presiden Soekarno. Melalui konsepsi presiden pada

Februari 1957, angkatan perang pada saat itu diposisikan sebagai salah

satu golongan fungsional, bersama dengan golongan fungsional lainnya,

bertujuan membangun kekuatan partai-partai politik. Sejak itu, ABRI

mulai terlibat dalam aktivitas politik praktis. Pada hakikatnya partai-partai

politik belum rela menerima kehadiran ABRI sebagai kekuatan politik

baru. Namun, akhirnya pada tanggal 22 November 1969 partai-partai

politik menyetujui 20% anggota badan Legislatif yang diangkat dari

ABRI.39

Pada awal 1970 jumlah jabatan Menteri/pimpinan lembaga

tertinggi berjumlah 50 %, dan duta eselon 150 %, jabatan gubernur 70 %,

bupati 50 % dan duta besar 45 %. Pada tahun 1977, jabatan sipil yang di

duduki oleh ABRI mencapai 53,5 %. Persetujuan partai-partai politik ini

sebagai pembuka kunci pelaksanaan fungsi kedua ABRI dalam politik

37 Ibid.38 Poesponegoro, Marwati Djoned & Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 599.39 Dwifungsi. Diakses melalui: http://id.wikipedia.org/wiki/Dwifungsi. Pada 26 Maret pukul 19:36 WIB

16

praktis sebagai golongan karya pada badan legislatif. Fungsi kedua ABRI

dalam badan legislatif berdasarkan konsep Dinamistator dan Stabilitator.40

Fungsi ABRI dalam konsep dinamistator adalah :

1. Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat,

untuk merasakan dinamika masyarakat, dan untuk

memahami serta kebutuhan-kebutuhan rakyat,

memungkinkan ABRI untuk secara nyata membimbing,

menggugah dan mendorong masyarakat untuk lebih giat

melakukan partisipasi dalam pembangunan. Contohnya

ABRI Masuk Desa (AMD), ABRI Masuk Desa ini

membantu segala hal yang berkaitan dengan pembangunan

desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat.

2. Kemampuan tersebut dapat mengarah dua jurusan. Disatu

pihak hal tersebut merupakan potensi nyata ABRI untuk

membantu masyarakamenegakkan asas-asas serta tata cara

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk juga

rencana-rencana serta proyek-proyek pembangunan. Di lain

pihak itu menyebabkan ABRI dapat berfungsi sebagai

penyalur aspirasi-aspirasi dan pendapat-pendapat rakyat.

3. Untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran Nasional dan

untuk dapat mensukseskan pembangunan, diperlukan suatu

disiplin sosial dan disiplin Nasional yang mantap. Oleh

karena disiplin ABRI bersumber dari Saptamarga dan

Sumpah Prajurit, sehingga secara masyarakat, maka ABRI

dapat berbuat banyak dalam rangka pembinaan serta

peningkatan disiplin Nasional tersebut.

4. Sifat ABRI yang modern serta penguasaan ilmu dan

teknologi serta peralatan yang maju, memberikan

kemampuan kepada ABRI untuk juga memplopori usaha-

usaha modernisasi.

40 Dwifungsi ABRI. Diakses melalui: http://sejarah.kompasiana.com/2012/12/21/dwi-fungsi-abri-518674.html pada 26 Maret pukul 20:02 WIB

17

Fungsi ABRI dalam konsep stabilitator adalah :

1. Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat,

dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi-

aspirasi yang hidup dalam masyarakat, membuat ABRI

menjadi salah satu jalur penting dalam rangka pengawasan

sosial.

2. Kesadaran Nasional yang tinggi dimiliki oleh setiap Prajurit

ABRI merupakan suatu penangkal yang efektif terhadap

pengaruh sosial yang bersifat negatif dari budaya serta

nilai-nilai asing yang kini membanjiri masyarakat

Indonesia.

3. Sifat ABRI yang realistis dan fragmatis dapat mendorong

masyarakat agar dalam menanggulangi masalah-masalah

berlandaskan tata pilar yang nyata dan berpijak pada

kenyataan situasi serta kondisi yang dihadapi, dengan

mengutamakan nilai kemanfaatan bagi kepentingan

NAsional. Kemudian rakyat akan dapat secara tepat waktu

menentukan prioritas-prioritas permasalahan dan sasaran-

sasaran yang diutamakan.

4. Dengan demikian akan dapat dinetralisasi atau dikurangi

ketegangan, gejolak-gejolak dan keresahan-keresahan yang

pasti akan melanda masyarakat yang sedang giat-giatnya

melaksanakan pembangunan dan karenanya mengalami

perubahan sosial.

Peran Dinamistator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak

zaman perang Kemerdekaan, waktu itu Jenderal Sudirman telah

melakukan dengan meneruskan perjuangan, walaupun pimpinan

pemerintah telah di tahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan

Presiden Soeharto ketika menyelamatkan Bangsa dari perpecahan setelah

G30S/PKI, yang melahirkan Orde Baru. Boleh dikatakan, peran

dinamistator telah menempatkan ABRI pada posisi yang terhormat dalam

18

peraturan politik bangsa selama ini. Pada masa kepemimpinan Presiden

Soeharto tepatnya pada tanggal 27 Maret 1980 di adakan rapat pimpinan

ABRI di Pekanbaru. Yang mana Presiden Soeharto mengingatkan kembali

kepada pimpinan ABRI tentang perlunya peningkatan upaya mewujudkan

kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Perjuangan ABRI dibutuhkan

karena rakyat menginginkan kelanjutan dan kelancaran pembangunan.

Dalam hal ini tugas kekaryaan di samping lingkungan eksekutif maupun

legislatif, juga perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan Operasi Bhakti.

Tugas tersebut di khususkan bagi daerah-daerah yang memerlukan, tanpa

mengurangi kemampuan ABRI dan membangun institusinya. Operasi

Bhakti merupakan pengabdian ABRI kepada rakyat guna menangani

bidang-bidang yang belum mampu dilaksanakan oleh rakyat, atau untuk

membantu instansi lain yang belum mampu menanganinya.41

6. Pandangan Orde Baru Terhadap Pancasila.

Pada masa Orde Baru muncul sebuah gagasan dalam memaknai

pancasila, yakni pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto

mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan

mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama “Ekaprasatya

Pancakarsa” atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila/

P4. Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah

menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan

masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang

sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman

yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan

persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.42

Sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas

tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak

boleh menggunakan asasnya selain pancasila. Menolak Pancasila sebagai

41 Ibid.42 Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4). Orde Baru. Diakses dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru pada 26 Maret 2015 pukul 21:12 WIB.

19

sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dengan pancasila menjadi bagian dari sistem

kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya

maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari

sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila,

demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki

kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.43 Yang selanjutnya

dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa

menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan

sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

Butir - Butir Pancasila / Eka Prasetia Panca Karsa44

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk

agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-

beda sehingga terbina kerukunan hidup.

3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya.

4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada

orang lain.

B. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan

kewajiban antara sesama manusia.

2. Saling mencintai sesama manusia.

3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

43 Ibid.44 Suwarno, P.J. 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 12.

20

4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

7. Berani membela kebenaran dan keadilan.

8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari

seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap

hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

C. Sila Persatuan Indonesia

1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan

keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi

atau golongan.

2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.

4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air

Indonesia.

5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan

Dalam Permusyawaratan / Perwakilan

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan

untuk kepentingan bersama.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat

kekeluargaan.

5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan

melaksanakan hasil musyawarah.

6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai

dengan hati nurani yang luhur.

7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung

jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

21

8. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai kebenaran dan keadilan.

E. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang

mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-

royong.

2. Bersikap adil.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak-hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.

7. Tidak bersifat boros.

8. Tidak bergaya hidup mewah.

9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan

umum.

10. Suka bekerja keras.

11. Menghargai hasil karya orang lain.

12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang

merata dan berkeadilan sosial.

7. Pelita (Pembangunan Lima Tahun) Orde Baru

Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi

kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita

penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi

yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat

konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi

kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek

berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada

pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan

kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Program jangka

22

pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat

dikendalikan dan stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan

produksi akan meningkat. Mulai 1 April 1969, pemerintah menciptakan

landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita).45 Substansi daripada Rencani

Pembangunan Lima Tahun adalah usaha pembangunan bidang pertanian

sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui

proses pembaharuan bidang pertanian.46

1. Repelita 1 (1 April 1969 - 31 Maret 1974)

Repelita pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut

fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim

usaha dan investasi. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas

untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor

lain. Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan membangun

prasana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian,

kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan. Petani juga dibantu

melalui penyediaan sarana penunjang utama seperti pupuk hingga

pemasaran hasil produksi.47 Karena mayoritas penduduk Indonesia

masih hidup dari hasil pertanian. Tujuan yang ingin dicapai adalah

pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan

adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama

untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya

perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum:

1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Ke te t apan MPRS No. XLI /MPRS/1968 .

45 Mustofa, SH. 2009. OP.cit. hlm 846 Kementrian PPN/Bappenas. Diakses melalui: http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita/. Pada 27 Maret pukul 20:00 WIB.47 Ibid.

23

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183

tahun1968.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Ten tang

Rent jana Pembangunan Lima Tahun 1969 -

1973.

2. Repelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)

Melanjutkan repelita I, dalam Repelita II Target pertumbuhan

ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah

sector pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan

pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang

mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Selain itu dalam Repelita

II juga memperhatikan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali

dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.

Dasar hukum :

1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Ke te t apan MPRS No. XLI /MPRS/1968 .

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183

tahun1968.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang

Rencana Pembangunan Lima Tahun 1969 –

1973.

3. Repelita III (1 April 1979 - 31 Maret 1984)

Prioritas dalam repelita II sama seperti Repelita sebelumnya

tetap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sektor

pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang

mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.Menekankan bidang industri

padat karya untuk meningkatkan ekspor.

Dasar hukum :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945.

24

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

IV/MPR/1978.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

VIII/MPR/1978.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M

Tahun 1978.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana

Pembangunan Lima Tahun Ketiga (1979/80 -- 1983/84).

4. Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989)

Meningkatan dari repelita III, peningkatan usaha-usaha untuk

memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan

yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Priorotasnya

untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan

meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri

sendiri. Serta menciptakan lapangan kerja baru dan industri

Dasar hukum :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

II/MPR/1983 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang

Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat

dalam rangka pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan

Nasional.

4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana

Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/80 -

1983/84.

5. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 ten-tang

Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

25

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana

Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) 1984/85 -

1988/89.

5. Repelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994)

Menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut repelita

adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan

yang diikuti pertumbuhan industri bertahap. Menekankan bidang

transportasi, komunikasi dan pendidikan.

Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada

Trilogi Pembangunan dengan menekankan pemerataan pembangunan

dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling mengait dan

perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat.

Tujuan dari Repelita V sesuai dengan GBHN tahun 1988 adalah

pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan

seluruh rakyat yang makin merata dan adil, kedua, meletakkan landasan

yang kuat untuk tahap pemangunan berikutnya.

Dasar hukum :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (RepelitaV)

1989/90 – 1993/94.

2. Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 13 Tahun

1989tentangRencana Pembangunan Lima Tahun

Kelima(Repelita V)1989/90 — 1993/94.

6. Repelita VI (tahun 1994 – tahun 1998)

26

Pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama

pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan

didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan

pembangunan bidang-bidang lainnya. peningkatan penertiban,

penyempurnaan, dan pembinaan keseluruhan unsur aparatur negara

dan pengawasan pembangunan baik aspek kelembagaan, aspek

kepegawaian, maupun aspek ketatalaksanaannya.

Sasaran bidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian

yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas

kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan

Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dengan peningkatan

kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup

tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap, bercirikan industri yang

kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat,

serta perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap,

didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara badan usaha

koperasi, negara, dan swasta serta pendayagunaan sumber daya alam

yang optimal yang kesemuanya didukung oleh sumber daya manusia

yang berkualitas, maju, produktif, dan profesional, iklim usaha yang

sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidupseirama, selaras,

dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Dasar hukum:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

IVIMPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik

Indonesia.

27

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana

Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/95 -

1998/99.

7. Repelita Ke VII

Adalah repelita lepas landas yang bertujuan membawa Indonesia

menjadi negara maju, tetapi repelita ini tidak pernah terwujud karena Orde

baru telah tumbang pada tahun 1998, sebelum sempat mewujudkan pelita

ini.

Salah satu goal dari Pelita Orde Baru adalah Swasembada beras yakni mulai

tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkat tajam. Pada tahun

1962, misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.156 ribu ton. Jumlah ini berhasil

ditingkatkan tiga kali lipat menjadi 47.293 ribu ton pada tahun 1992, yang berarti

produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 154,0 kg per jiwa. Prestasi ini

merupakan sebuah prestasi besar mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu

negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an.48

Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan

pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan

pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana,

pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana.

Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita.Berkat usaha ini,

pertumbuhan penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% di tahun 1970-an ke

angka 15% di tahun 1990-an. Pendapatan perkapita masyarakat juga naik dari yang

hanya 70 dolar per tahun di tahun 1969, meningkat menjadi 600 dolar per tahun di

tahun 1993.49

Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan

hidup, dari yang tadinya 50 tahun di tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992. Dalam

kurun waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap

1.000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Jumlah

penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program Keluarga Berencana (KB).

48 Mustofa, SH. Op.cit. hlm 1149 Ibid.

28

Selama dasawarsa 1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% per tahun.

Pada awal tahun 1990-an, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 2,0% per tahun.50

Tetapi pada pertengahan 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga

fondasi ekonomi yang telah dibangun selama 32 tahun runtuh.51 Yang berujung pada

tumbangnya era Orde Baru pada tahun 1998 oleh people power yang dikenal dengan

reformasi 1998.52 Orde Baru tumbang ketika Indonesia hampir lepas landas menjadi

negara maju dengan Repelita ke VII. Hal itu menandai berakhirnya Orde Baru dan

gagalnya Indonesia menjadi negara maju.

BAB III

Penutup

Simpulan

1. Orde baru adalah pemerintahan Indonesia yang berlangsung selama 32

tahun, yakni pada periode 1966 – 1998. Sejarah singkat berdirinya Orde

Baru adalah di keluarkannya Supersemar yang memberikan kewenangan

Pada Soeharto yang saat itu selaku Pangkopkamtib untuk mengembalikan

stabilitas dan keamanan negara Pasca G30-S/PKI. Dengan dikeluarkannya

Supersemar, perlahan – lahan kekuasaan Presiden Soekarno makin

50 Ibid.51 Maksudi, Beddy Iriawan. Op.cit. hal 40052 Ibid. Hlm 242

29

melemah dan hingga pada puncaknya dalam sidang Istimewa MPR pada 7

Maret 1967, MPR menolak pidato pertanggung jawaban Presiden

Soekarno dan diturunkannya Presiden Soekarno dari jabatan Presiden dan

digantikan oleh Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Inilah tonggak

berdirinya Orde Baru.

2. Pada masa Orde Baru sistem Perundang – Undangan di Indonesia

mendasarkan kepada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang hierarki

perundang – undangan di Indonesia. dengan hierarki sebagai berikut:

- UUD 1945

- Ketetapan MPR/MPRS

- Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU

- Peraturan Pemerintah

- Keputusan Presiden

- Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya, seperti:

- Peraturan Menteri

- Instruksi Menteri

3. Struktur Ketatanegaraan pada masa Orde Baru diatur dalam UUD 1945

dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang membawahi 5

lembaga tinggi lainnya yakni Presiden, DPA, DPR, BPK serta MA.

4. Sistem Pemerintahan di Indonesia adalah sistem semi Presidensial, dengan

ciri presidensia nya lebih menonjol dengan mengandung ciri parlementer,

yakni dengan adanya MPR/MRS sebagai lembaga tertinggi negara. Karena

berdasarkan konstitusional maka kekuasaan pemerintahan tidak tak

terbatas. Konstitusi yang dianut pada masa orde baru adalah konstitusi

yang sama seperti konstitusi yang berlaku setelah dekrit 5 Juli 1959 yang

disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 yang disebut UUD 1945. Pada

masa orde baru lembaga kepresidenan tidak hanya diatur dalam pasal –

pasal konstitusi, namun juga diatur dalam penjelasan konstitusi yakni

melalui ketetapan MPR/MPRS. Hal ini menyebabkan lembaga

kepresidenan menjadi lembaga “super power” daripada lembaga –

lembaga tinggi lainnya.

30

5. Pada masa Orde Baru dikenal istilah Dwi Fungsi ABRI, dimana ABRI

tidak hanya sebagai angkatan bersenjata tetapi juga ikut serta dalam peran

politik. Bahkan pada awal 1970 jumlah jabatan Menteri/pimpinan lembaga

tertinggi berjumlah 50 %, dan duta eselon 150 %, jabatan gubernur 70 %,

bupati 50 % dan duta besar 45 %. Pada tahun 1977, jabatan sipil yang di

duduki oleh ABRI mencapai 53,5 %. Pelaksanaan fungsi kedua ABRI

dalam politik praktis sebagai golongan karya pada badan legislatif. Fungsi

kedua ABRI dalam badan legislatif berdasarkan konsep Dinamistator dan

Stabilitator.

6. Pada masa Orde Baru pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas

tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak

boleh menggunakan asasnya selain pancasila. Menolak Pancasila sebagai

sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dengan pancasila menjadi bagian dari sistem

kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru, dan oleh karenanya

maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari

sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, hubungan industri Pancasila,

demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Pancasila dianggap memiliki

kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan. Yang selanjutnya

dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa

menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan

sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

7. Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan

ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kemerosotan

ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan perkapita penduduk

Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi yang

mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik

yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi

kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek

berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang diarahkan kepada

pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan

31

kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Program jangka

pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat

dikendalikan dan stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan

produksi akan meningkat. Mulai 1 April 1969, pemerintah menciptakan

landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Substansi daripada Rencani

Pembangunan Lima Tahun adalah usaha pembangunan bidang pertanian

sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui

proses pembaharuan bidang pertanian. pada tahun 1968. Banyak goal yang

dicapai dalam pelita, diantaranya Swasembada beras, peningkatan produksi

pertanian, pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program

penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan

kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih,

dan pembangunan perumahan sederhana, hingga peningkatan harapan

hidup. Tetapi krisis moneter 1998 menyebabkan Orde Baru tumbang oleh

Reformasi 1998. Orde baru tumbang ketika hampir membawa Indonesia

lepas landas menjadi negara maju dengan Pelita VII, Pelita yang tidak

pernah terwujud.

Daftar Pustaka

UUD 1945 (Sebelum amandemen).

Adi, Sudirman. (2014). Sejarah lengkap Indonesia. Yogyakarta: DIVA press.

Asshiddiqie, Jimly. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta:

RajaGrafindo Persada.

Huda, Ni’matul & R. Nazriyah. (2011). Teori Pengujian Peraturan Perundang –

Undangan. Bandung: Nusa Media.

Kansil, C.S.T. (1989), Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.

Jakarta: PN Balai Pustaka.

32

Maksudi, Beddy Iriawan. (2012). Sistem Politik Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo

Persada.

Mustofa, S.H., Suryandari, Titik Mulyati. (2009). Sejarah: Untuk SMA/MA Kelas

XII Program IPA. Jakarta: PT. Grahadi.

Poesponegoro, Marwati Djoned & Nugroho Notosusanto. (2008). Sejarah

Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Suwarno, P.J. 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.

Sumber Internet:

Saat-saat Jatuhnya Presiden Soekarno Perjalanan Terakhir Bung Besar. Diakses

melalui: http://www.tempo.co.id/ang/min/02/05/utama7.htm, pada 26

Maret 2015 pukul 19:02 WIB.

Dwifungsi. Diakses melalui: http://id.wikipedia.org/wiki/Dwifungsi. Pada 26

Maret pukul 19:36 WIB

Dwifungsi ABRI. Diakses melalui:

http://sejarah.kompasiana.com/2012/12/21/dwi-fungsi-abri-518674.html

Pada 26 Maret pukul 20:02 WIB

Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4). Orde Baru. Diakses dari:

http://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru pada 26 Maret 2015 pukul 21:12

WIB.

Kementrian PPN/Bappenas. Diakses melalui: http://www.bappenas.go.id/data-

dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-

rencana-pembangunan-lima-tahun repelita/. Pada 27 Maret pukul 20:00 WIB.

Lampiran – Lampiran

33

Supersemar versi Angkatan Darat. Yang saat ini dipublikasikan (kiri) & supesemar versi lain (kanan).

H. M. Soeharto Presiden ke 2 RI

34