Sistem-pemerintahan Orde Baru

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

MASA ORDE BARU 11 MARET 1966 SAMPAI 21 MEI 1998

Ditujukan untuk memenuhi tugas

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh :

Nama : Umar syukri

Kelas : XII IPA 1

NIS : 0015514

SMA NEGERI 1 PADANG

TP. 2013/2014

0

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL……………………………………………………………….

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….

BAB I Pendahuluan……………………………………………………………..

A. Latar

Belakang……………………………………………………………….

1. Sejarah…………………………………………………………………

2. Ideologi…………………………………………………………………

3. Politik………………………………………………………………….

4. Hukum………………………………………………………………

B. Perumusan Masalah………………………………………………………

C. Tujuan………………………………………………………………….

BAB II Sistem Kelembagaan Negara……………………………………………

BABIII Hubungan Antar lembagaNegara………………………………………

BAB IV EfektifitasPelaksanaanPemerintahan…………………………………..

1. Penataan PolitikDalamNegeri…………………………………………….

2. Penataan Politik Luar Negeri…………………………………………

BAB V Kelebihan dan kekurangan ……………………………………….

1. Kelebihan pemerintahan orde baru …………………………………

2. Kekurangan pemerintahan ordebaru…………………………………

BAB VI Penutup………………………………………………………………

Kesimpulan……………………………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….

1

0

1

2

2

2

3

4

5

7

7

8

10

11

11

12

16

16

17

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

1. Sejarah

Sebagaimana yang tercantum dalam blog.friendster.com menjelaskan

sebagai beriku: Dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965

keadaan politik dan keamanan Negara menjadi kacau ditambah dengan adanya

konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Selain itu keadaan

perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan

upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan

bakar menyebabkan keresahan masyarakat. Reaksi keras dan meluas dari

masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang

dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI

beserta organisasi masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili. Kesatuan

aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung

membentuk kesatuan aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih

dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghancurkan tokoh yang terlibat

dalam Gerakan 30 September 1965. Kesatuan aksi “Front Pancasila” pada 10

Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan “TRITURA”

(Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisi :

a. Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya

b. Pembersihan Kabinet Dwikora

c. Penurunan Harga-harga barang

(http://rinahistory.blog.friendster.com)

Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan

Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat

menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam

2

peristiwa Gerakan 30 setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat

dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan

meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub). Sidang

Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang

bergejolak tidak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah

Sebelas Maret 1966(SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Soehato

guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan

Negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Atas dasar Surat Perintah

Sebelas Maret 1966 ini,maka lahirlah Orde Baru(http://rinahistory.blog.com).

2. Ideologi

Suatu ideologi bangsa merupakan kesepakatan bersama atas nama bangsa,

ideologi masa orde lama yang mengakibatkan berbagai penyimpangan-

penyimpangan yang tidak berdasarkan pancasila akan tetapi ideologi yang

berdasarkan otoriter. Masa orde lama yang menyimpang seperti contoh

gerakan pemberontakan PKI yang lupa akan pancasila norma-norma yang ada

untuk mewujudkan bangsa yang damai dan sejahtera.

Hal-hal lain yang merupakan bentuk munculnya orde baru dalam hal ideologi

yang dinyatakan blog.friendster.com ialah

a. Terjadinya gerakan pemberontakan PKI

b. Keadaan poliik yang kacau karena pemberontakan PKI

c. Keadaan perekonomian yang memburuk adanya inflasi mencapai

600%

d. Adanya kesatuan aksi(Kami, kapi, kappi, kasi dsb) masyarakat yang

bergabung dengan aksi”front pancasila” yang disebut angkatan 1966

untuk menghancurkan PKI

e. Kesatuan aksi “front pancasila” mengajukan tuntutan kepada DPR-GR

seperti turunkan harga, pembersihan kabinet, pembubaran PKI

f. Upaya ressuffle karena dalam kabinet ada PKI

3

g. Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah

yang sedang bergejolak tak juga berhasil.

(http://rinahistory.blog.friendster.com).

3. Politik

Pada saat orde lama UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan

sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945 Presiden tidak bertanggung

jawab kepada DPR,Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian

demokrasi terpimpin pada sila ke-empat Pancasila adalah dipimpin oleh

hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan akan tetapi

Presiden menafsirkan ”terpimpin”, yaitu pimpinan terletak di tangan

“Pemimpin Besar Revolusi”. Dengan demikian pemusatan kekuasaan di

tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap

Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh

PKI pada tanggal 30 September 1965 yang merupakan bencana nasional bagi

bangsa Indonesia. Dari indikasi tersebut sistem pemerintahan orde lama atau

masa pemerintahan Soekarno memiliki beberapa kekurangan dan

penyelewengan dari bidang politik yang memungkinkan lahirnya orde baru,

Hal-hal kesalahan masa orde lama dalam konfigurasinya

a. Kesalahan presiden memberlakukan UUD 1945 tidak secara yuridis

b. Sistem dan mekanisme politik berdasarkan “system trial error”

c. Demokrasi pancasila dalam pelaksanaanya berlebihan karena

kediktatorannya.

d. Pemusatan pemerintahan di tangan presiden tidak lembaga tertinggi

negara yaitu MPR.(http://wikipedia.com)

Kesalahan-kesalahan tersebut menjadikan politik masa itu mengalami

berbagai ketidakaturan dalam pelaksanaanya, maka lahirlah orde

baru(http://wikipedia.com).

4. Hukum

Sebagaimana yang tercantum dalam blog.catalog.com menyatakan

4

pada masa era tahun 1970, telah dilakukan konsolidasi dengan dukungan

politik militer dan bertopang pada struktur secara monolistik serta mudah

dikontrol secara sentral, mengingat peran hukum adat dalam pembangunan

hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu

besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah

operasionalisasi dan pengefektifan terhadap faham hukum perekayasa

ditangan pemkerintah yang lebih efektif, timbul permasalahan pokok yaitu

1. Mengapa didalam Sejarah Hukum harus kembali kepada Ketetapan

MPRS Tahun 1966 yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru 2.

Bagaimanakah realisasi dari pemerintahan orde baru dengan prodak

hukum super semar, serta bagaimana perubahan sejarah hukum dipandang

baik dari kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakuan terhadap roda

pemerintahan dimasa orde baru. Dasar permasalahan tersebut, maka harus

mempunyai tujuan serta maksudnya yaitu memperdalam pengetahuan

sejarah hukum, agar dapat terlihat secara jelas dan sistematis

perkembangan dari masa-masa pemerintah orde lama kepada masa orde

baru.Tidak terlepas dari kerangka teori dan konsep yang berlandaskan

kepada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang merupakan

sebagai Landasan Idiil, yang dijelaskan dalam “paragraf Pendahuluan Bab

XIII UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum

dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka dan

Konstitusional serta dikuatkan dengan Ketetapan MPRS Tahun 1966

tanggal 5 Juli dengan Ketetapan MPRS No. XX menetapkan : “sumber

teretib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara

murni dan konsekuensi dan yang maksud ketetapan MPRS tersebut adalah

Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan. Sangat jelas terlihat bahwa pada

tahun 1966 telah terjadi perubahan besar-besaran dibidang hukum dan

politik, yang meyakinakan bahwa revolusi belum selesai, dimana UUD

1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional terhadap segala kegiatan

ekonomi, politik, social dan budaya, dan anti kolonialisme dan anti

5

imperialisme tidak lagi dikumandangkan telah berganti strategi nasional

yaitu kepada masalah soal kemiskinan dan kesulitan hidup ekonomi untuk

dipecahkan.yang berkaitan dengan pendapatan rakyat, buta aksara/huruf,

kesehatan dan pertambahan penduduk. Sikap Low Profile dalam politik

internasional, dengan dibawah kontrol pemerintah orde baru terdapat suatu

indikator keberhasilan perjuangan bangsayangkemudian.

Hal tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Perintah

Sebelas Maret pada Tahun 1967 dan pada Tahun 1968, dibentuknya

kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan

sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh

(dari kebijakan politik revolusioner sebagai panglima menjadi kebijakan

pembangunan ekonomi sebagai perjuangan Orde Baru). Sedangkan pada

berikutnya adalah sebagai tahap mengembalikan citra Indonesia sebagai

negara Hukum, dimana perkembangan hukum nasional pada era orde baru

adalah upaya memulihkan kewibawaan hukum dan tata hirarki perundang-

undangan.Kemudian pada Tahun 1966 tanggal 5 Juli dengan Ketetapan

MPRS No. XX : telah menetapkan sumber tertib Hukum Republik

Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik

Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

dan maksud ketetapan MPRS tersebut adalah Pancasila, Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit 5 Juli 1959, UUD Proklamasi dan

Super Semar 1966.

Tata urutan serta tingkatan-tingkatan tersebut yaitu : Undang-Undang

Dasar, Ketetapam MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden dan Peraturan Pelaksanaan lainnya (Peraturan Menteri

dan Instruksi Menteri). Pembangunan lima tahun merupakan (Rule of

Law) pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII

UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berazas

atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Dengan melihat kepada Rule of Law, terdapat tiga kebijakan yaitu Hak

Azasi manusia, peradilan harus bebas dan tidak memihak (UU Pokok

6

Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman)

dan azas legalitas terhadap hukum formil maupun hukum materiil.

(blog.catalog.com)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah system kelembagaan Negara masa orde baru?

2. Bagaimanakah hubungan antar lembaga Negara masa orde baru?

3. Bagaimanakah efektifitas orde baru?

C. Tujuan

Memaparkan sistem pemerintahan orde baru.

7

BAB II

Sistem Kelembagaan Negara

Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian pemerintahan yang tersusun

secara sistematis dan fungsional untuk mencapai suatu tujuan. Bagian-bagian

dari lembaga negara terdiri dari berbagai tugas dan kewajiban untuk saling

melengkapi, dalam proses kelembagaan negara Indonesia. Sistem lembaga

negara dalam (http://syabab2000.multipli.com) ialah

1. Indonesia adalah Negara hukum

Negara Indonesia berdasar hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas

kekuassaan belaka(machtsaat). Negara di dalamnya terdiri dari lembaga-

lembaga Negara melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum.

2. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Sistem

ini memberi ketegasan akan pengendalian pemerintahan negara yang

dibatasi oleh ketentuan-ketentuan.

3. Kekuasaan Negara tertinggi adalah MPR

Kedaulatan rakyat di pegang oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh

rakyat.Tugas MPR,yaitu :

a. menetapkan undang-undang dasar

b. menetapkan GBHN

c. mengangkat kepala Negara dan wakilny

4. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi menurut

UUD

Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tanggung jawab penuh ada

ditangan presiden. Presiden tidak hanya dilantik dari majelis dan juga

melaksanakan kebijakan dari GBHN ataupun ketetapan MPR.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

8

Kedudukan presiden degan DPR dan presiden membentuk undang-undang

dan APBN. presiden bekerja sama dengan DPR, presiden tidak

bertanggung jawab kepada dewan. Presiden juga tidak bisa membubarkan

DPR.

6. Menteri Negara

Presiden memilih, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

Negara. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR dan kedudukannya

tidak tergantung dari dewan, tapi tanggung jawab kepada presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak-terbatas.

8. Dewan Perwakilan Rakyat(Syabab2000.multipli.com).

9

BAB III

Hubungan Antar Lembaga Negara

Hubungan antar lembaga politik merupakan hubungan yang akan

menciptakan suatu proses pemerintahan yang baik. Hubungan akan baik jika

antar lembaga Negara mengerti tugas dan peran masing-masing dalam

pemerintahan.hubungan antar lembaga Negara Indonesia adalah

keseimbangan dalam lembaga eksekutif , legeslatif, yudikatif.

Masa orde baru hubungan dan kedudukan antara eksekutif dan legeslatif

dalam sistem UUD 1945, sebetulnya telah diatur,kedua lembaga tersebut sama

akan kedudukannya. Pemerintahan pada masa orde baru, kekuasaan eksekutif

lebih dominan terhadap semua aspek kehidupan pemerintahan dalam negara

kita. Dominasi kekuasaan eksekutif mendapat legimilitasi konstitusional,

karena dalam penjelasan umum UUD 1945 bahwa presiden adalah pemegang

kekuasaan pemerintahan tertinggi dibawah majelis. Presiden juga memiliki

kekuasaan diplomatik. Kekuasaan pada masa orde baru pada presiden begitu

besar sehingga presiden Soeharto bisa menjabat presiden seumur hidup. DPR

sebagai lembaga pengawasan tidak berjalan secara efektif (bs-

ba.facebook.com)

10

BAB IV

Efektifitas Pelaksanaan Pemerintahan

Pemerintahan bekerja dari lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga

negara saling melengkapi dalam pelaksanaannya. Tatacara pelaksanaan

pemerintahan orde baru untuk penataan pemerintahan agar lebih baik lagi

seperti dalam http: rinahistori.blok.frienster.com ialah

1. Penataan politik dalam negri

a. Pembentukan kabinet pembangunan

Kabinet ini awal l pada peralihan kekuasaan (28 juli 1966)

adalah kabinet ampera dengan tugas yang terkenal dengan nama

dwi darma kabinet ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas

politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksenakan

pembangunan nasional. Kabinet pembangunan pada tahun 1968

dalam sidang MPRS ada tugas lain pula yang di sebut pancakrida.

b. Pembubaran PKI dan organisasinya

Soeharto sebagai pengemban supersemar guna menjamin

keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan

dengan pembubaran PKI dan organisasinya.

c. Penyederhanaan dan pengelompokan Partai Politik

Pemilu 1971 dilakukan penyederhanaan dan pengelompokan partai

politik. Partai politik di kelompokan atas dasar persamaan seperti

partai persatuan pembangunan merupakan fusi dari NU,

PARMUSI,pssi dan partai islam lainnya. partai demokrasi

Indonesia fusinya PNI, partai katolik, IPKI, Parkindo partai lainnya

Golkar.

11

d. Pemilihan umum

Selama masa orde baru melaksanakan pemilihan umum sebanyak

enam kali yang di selenggarakan lima tahun sekali.yaitu tahun

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997.

e. Peran ganda ABRI

ABRI menciptakan stabilitas politik maka pemerintahan

menerapkan peran ganda yaitu sebagai peran hankam dan sosial.

f. Pemasyarakatan P4

Pada tanggal 12 april 1976, presiden soeharto mngemukakan

gagasantentang pedoman pancasila.pelaksanan P4 menunjukkan

bahwa pancasila dimanfaatkan orde baru. Himbauan tahun 1985

kepada semua organisasi agar mengamalkan pancasila sebagai

fungsi tunggal.

g. Mengadakan penentuan pendapat rakyat(perpera) di Irian Barat

dengan di saksikan wakil PBB.

2. Penataan Politik Luar Negeri

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diupayakan

kembali kepada jalurnya yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk

itu maka MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan

politik luar negeri Indonesia. Dimana politik luar negeri Indonesia harus

berdasarkan kepentingan nasional, seperti permbangunan nasional,

kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.

a. Kembali menjadi anggota PBB

12

Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan

adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan

luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada

tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus

kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional

lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang

semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan

Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh

Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964.

Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB

sejak tanggal 28 Desember 1966.

Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah

negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan

dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum

PBB untuk masa sidang tahun 1974. Kembalinya Indonesia

menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan

hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Filipina,

Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat

remggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

b. Normalisasi hubungan dengan beberapa Negara

a) Pemulihan hubungan dengan Singapura

Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia

telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan

perantaraan Habibur Rachman (Dubes Pakistan untuk

Myanmar). Pemerintah Indonesia menyampikan nota

pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni

1966 yang disampaikan pada Perdana Menteri Lee Kuan

Yew. Akhirnya pemerintah Singapurapun menyampikan nota

jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik.

13

b) Pemulihan hubungan dengan Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai

dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1

Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok, yang

berisi:

Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali

keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan

mereka dalam Federasi Malaysia.

Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan

hubungan diplomatik.

Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan

dihentikan.

Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-

Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan

di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani

persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan

dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-

masing negara..

c.    Pendirian ASEAN(Association of South-East Asian Nations)

Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi

ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang didirikan

Organisasi ASEAN adalah adanya kebutuhan untuk menjalin

hubungan kerja sama dengan negara-negara secara regional

dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Tujuan awal didirikan ASEAN adalah untuk membendung

perluasan paham komunisme setelah negara komunis Vietnam

menyerang Kamboja.

Hubungan kerjasama yang terjalin adalah dalam bidang

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun negara yang

14

tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Thailand,

Malaysia, Singapura, dan Filipina.

d.     Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia

Timor- Timur merupakan wilayah koloni Portugis sejak

abad ke-16 tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat di

Portugis sebab jarak yang cukup jauh. Tahun 1975 terjadi

kekacauan politik di Timor-Timur antar partai politik yang

tidak terselesaikan sementara itu pemerintah Portugis memilih

untuk meninggalkan Timor-Timur. Kekacauan tersebut

membuat sebagian masyarakat Timor-Timur yang diwakili para

pemimpin partai politik memilih untuk menjadi bagian

Republik Indonesia yang disambut baik oleh pemerintah

Indonesia. Secara resmi akhirnya Timor-Timur menjadi bagian

Indonesia pada bulan Juli 1976 dan dijadikan provinsi ke-27.

Tetapi ada juga partai politik yang tidak setuju menjadi bagian

Indonesia ialah partai Fretilin. Hingga akhirnya tahun 1999

masa pemerintahan Presiden Habibie melakukan jajak pendapat

untuk menentukan status Timor-Timur. Berdasarkan jajak

pendapat tersebut maka Timor-Timur secara resmi keluar dari

Negara Kesatuan republik Indonesia dan membentuk negara

tersendiri dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorosae

atau Timur Leste (blog.frienster.com).

15

BAB V

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM

PEMERINTAHAN ODE BARU

1. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya

AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000

Sukses transmigrasi

Sukses KB

Sukses memerangi buta huruf

Sukses swasembada pangan

Pengangguran minimum

Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

Sukses Gerakan Wajib Belajar

Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

Sukses keamanan dalam negeri

Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

16

2. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan

pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena

kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan

pembangunan, terutama di Aceh dan Papua

Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang

memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun

pertamanya

Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak

merata bagi si kaya dan si miskin)

Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan yang

dibreideli

Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan

program "Penembakan Misterius" (petrus)

Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintahan

presiden selanjutnya)

17

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki tatanan atau aturan

pemerintahan. waktu ke waktu dari masa ke masa, dalam pemerintahan orde

baru yakni tahun 1966 sampai 1998 mempunyai latar belakang yang meliputi

Sejarah, ideology, politik dan hukum. Pada masa orde baru sistem

kelembagaan negara terdiri dari MPR,DPR,DPA,BPK,Preside n,dan MA.

Hubungan diantara lembaga negara banyak didominasi oleh kekuasaan

eksekutif yang dipegang oleh presiden. Oleh karena itu efektifitas pelaksanaan

pemerintah tidak berjalan secara efektif karena hanya didominasi kekuasaan

presiden.

18

DAFTAR PUSTAKA

Basri.2009(http://bs-ba.facebook.com/diakses16februari2009)

Tsaqofah.2000 ( http://syabab2000.multiply.com )

Soecipto.2008(http://www.blogcatalog.com)

Rina.2009 ( http://rinahistory.blog.friendster.com ) Boediman.2010 (http://wikipedia.com)

19