Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

[Type the company name] | Error! No text of specified style in document. 1

Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

Sejarah Indonesia

Muhamad Dzaki AlbiruniXII MIA 4 / 23

SMAN 68 Jakarta

Lahirnya Orde baru

1. Penumpasan G30 S PKI

Saat negara dalam keadaan gawat panglima kostrad mayjend soeharto segera mengambil alih pimpinan Angkatan darat dan melakukan koordinasi operasi penumpasan G 30 S PKI, dua kekuatan dikerahkan dalam operasi penumpasan G30 S yakni Resimen Para komando Angkatan darat (RPKAD) dan Batalyon 328/Para Kujang/ Siliwangi.

Operasi penumpasan dimulai 1 Oktober 1965 pukul 19:00 ketika pasukan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhi Wibowo mendapat perintah untuk merebut studio RRI pusat dan kantor pusat Telekomunikasi. Pada tanggal 2 Oktober 1965, operasi penumpasan diarahkan ke pangkalan udara Halim Perdana kusuma yang merupakan basis utama PKI. Pangkalan tersebut berhasil dikuasai pasukan RPKAD dan Batalyon 326 dalam waktu

Muhamad Dzaki Albiruni | XII MIA 4 | Kebijakan Orde Baru 2

http://3.bp.blogspot.com/-lLna4fnczdE/VPhr4frsVTI/AAAAAAAAA5o/Y3tAMRR0dRk/s1600/Penumpasan+G30+S+PKI.png

yang singkat. Selanjutnya daerah Lubang Buaya dan sekitarnya yang menjadi pusat latihan Pemuda Rakyat dan Gerwani. Dengan dikuasainya kembali kota jakarta, usaha perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh G30 S/PKI dapat digagalkan.

Meskipun kekuatan PKI telah dilumpuhkan, tokoh tokoh PKI masih belum tertangkap, oleh karena itu dilancarkan operasi penumpasan G 30 S/PKI sampai ke akar akarnya. Pada tanggal 3 Oktober 1965 pemerintah membentuk komando Operasi pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) dan Mayjend Soeharto ditunjuk sebagai panglima kopkamtib. Tugas pokok nya adalah memulihkan keamanan dan ketertiban Negara akibat peristiwa G 30 S PKI serta menegakkan kembali pemerintahan dengan jalan operasi fisik, militer dan mental.

2. Aksi Tritura ( Tri Tuntutan Rakyat)

Tidak tegasnya sikap pemerintah terhadap G 30 S PKI dan masih adanya keberadaan PKI sebagai organisasi politik menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat.


Ketidakpuasan rakyat diungkapkan dalam bentuk demontrasi tanggal 10 Januari 1966 yang diperoleh kesatuan aksi Mahasiswa indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) di halaman gedung DPRGR. Apa isi dari Trikura ? : isi trikura adalah

Bubarkan PKI dan Ormas Ormasnya Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur pki Turunkan harga

3. Keluarnya SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret)

Untuk mengatasi krisis politik yang tak kunjung surut, presiden soekarno pada tanggal 10 Maret 1966 mengadakan pertemuan dengan partai partai politik, yang mendesak agar partai partai


http://1.bp.blogspot.com/-V9Q4FJWX2qs/VPhss0utC2I/AAAAAAAAA5w/bsx2Dd8utwo/s1600/Isi+tritura.png

politik mengutuk aksi Trikura, akan tetapi desakan tersebut ditolak dan mereka tetap menuntut PKI dibubarkan. Namun saat sidang dengan kabinet Dwikora yang disempurnakan yanh bertujuan untuk mengmbil langkah langkah mengatasi krisis politik yang terjadi pada saat itu, ajudan presiden melaporkan adanya pasukan tidak dikenal diluar istana.


http://3.bp.blogspot.com/-5RVxeUaxhvY/VPhs-2tGbUI/AAAAAAAAA54/KVHlEVk0jPE/s1600/SUPERSEMAR.png

Untuk menghindari kemungkinan yang tidak di inginkan, presiden menyerahkan pimpinan sidang kepada wakil perdana mentri II Dr Leimena. Presiden soekarno selanutnya pergi ke istana bogor bersama waperdam I Dr subandiro dan waperdam III Dr Khaerul saleh. Siutasi keamanan negara saat itu semakin gawat sehingga tiga perwira negara saat itu semakin gawat sehingga tiga perwira yakni Mayjend basuki rahmat, Brigjen M Yusuf dan Brigjen Amir Machmud berinisiatif menyusul presiden ke istana bogor.

Pertemuan tersebut menghasilkan konsep surat perintah kepada Menpangad atas nama presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat perintah tersebut dikenal dengan sebagai surat perintah 11 maret (Supersemar). Sebagai pengemban supersemar, letjen suharto segera melakukan tindakan untuk memenuhi Tritura yaitu :

Pada tanggal 12 Maret 1966, Letjen Suharto mengeluarkan keputusan yang berisi pembubaran PKI di seluruh Indonesia beserta Ormas ormasnya dan dinayatakan sebagai organisasi terlarang

Pada tanggal 18 maret 1966, melakukan tindakan pengamanan terhadap 15 orang menteri kabinet Dwiora yang disempurnakan yang diduga terlibat dalam G 30 S/PKI.

Sejak keluarnya SUpersemar baru mulai lahir di Indonesia yang pada akhirnya membawa kejatuhan pemerintah Orde lama yang


dipimpin oleh soekarno. Melalui Ketetapan No. XIII?MPRS?1966 di bbentuklah kabinet Ampera yang pembentukkannya dilimpahkan kepada lejten Suharto. tugas kabinet ampera disebut Dwidharma yakni mengusahakan stabilitas politik serta ekonomi.


KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE BARU

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Ada beberapa kebijakan pokok dalam pendidikan pada masa orde baru, yaitu :

1. Relevansi Pendidikan,Yaitu penyesuaian isi pendidikan dengan kebutuhan

pembangunan terhadap sumber dayamanusia yang diperlukan. Kebijakan ini secara eksplisit muncul pada pelita I, II, III, I dan V.

Setelah perluasan kesempatan belajar, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Kenyataan bahwa masih banyak penduduk yang buta huruf ditanggapi pemerintahan Soeharto dengan pencanangan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Tekniknya adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau ”kejar”. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tujuannya, mereka akan mampu membaca serta menulis huruf dan angka Latin.Muhamad Dzaki Albiruni | XII MIA 4 | Kebijakan Orde Baru 8

Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar bersifat fleksibel. Hingga saat ini program kejar yang sudah semakin berkembang masih tetap dijalankan.Keberhasilan program kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa,Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus butahuruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurunmenjadi hanya 28,8 persen.

Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen.Sasaran yang terungkap dalam lima Pelita dalam PJPT I menunjukkan runtutan sasaranyang sistematis; dimulai dengan sektor agraris dan secara bertahap sampai dengan sektor industri. Sayangnya, dalam prakteknya, sektor agraris seakan-akan ditinggalkan begitusaja, dan diganti sepenuhnya dengan industrialisasi. Tampak pemerintah begitu berambisimengikuti pola Barat, yaitu industrialisasi. Perjalanan dunia pendidikan Indonesiaternyata kembali terulang pada masa pemerintahan

Rezim Orde Baru, dimana terjadi Liberalisasi Ekonomi tahap kedua. Focus pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi daripada pembangunan manusia. Departemen Pendidikan pun tumbuh menjadi kementerian yang termarjinalisasi dibandingkan dengan departemen lain. Rosser (2002) mencatat, padatahun 1980-an Menteri Sekretaris Negara (saat itu dipimpin Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita) dan Menteri Riset dan Teknologi (saat itu dipimpin BJ Habibie) merupakan kementerian yang memegang peran utama dalam perencanaan pembangunan.

Corak politik pemerintah yang demikian itu selanjutnya

menimbulkan paling kurang enam masalah pendidikan.


1. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memperoleh pendidikan. 2. Mutu lulusan pendidikan di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan mutu lulusan pendidikan di negara lain.3. Pendidikan diIndonesia belum menjadi pranata sosial yang kuat dalam memberdayakan sumber daya manusia Indonesia. 4. Pendidikan di Indonesia belum berhasil melahirkan lulusan yang mengamalkan keimanan, ketakwaan, aklak mulia dan budi pekerti luhur. 5. Pendidikan belum mampu mendorong lahirnya masyarakat belajar (learning society) dalam rangka pelaksanaan konsep belajar seumur hidup. 6. Dunia pendidikan kurang sejalan dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan lokal.

Dahulu kualitas pendidikan bangsa kita itu diatas negara-negara tetangga seperti Malaysia, tapi saat ini menapa justru terjadi sebaliknya. Sudah dari zaman Soeharto sebenarnya bukannya sekarang. Pak Soeharto kan yang pertama kali mengadakan SPP.Jadi seolah pendidikan itu tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang yang mampu.

2. Pemerataan Pendidikan.

Sejak pelita I disadari pentingnya memberikan kesempatan yang sama dan lebih luas tentang pendidikan untuk semua warga negara. Kebijakan pemerataan dan perluasan pendidikan dilaksanakan melalui wajib belajar Sekolah Dasar. Sejak awal kekuasaannyasebagai Presiden RI, Soeharto berupaya menggarap pendidikan sebagai hal yang harus dibenahi secara serius. Tiga hal yang cukup populer di masyarakat adalah program wajib belajar, pembangunan SD inpres, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar.

Dengan mencanangkan “wajib belajar 9 tahun”, termasuk juga yang tak kalah populer adalahdibukanya program SD Inpres untuk daerah-daerah terpencil dan terisolir diberbagai belahan daerah di Indonesia. Program wajib belajar dicanangkan pada 2 Mei 1984, diakhir Pelita (Pembangunan Lima Tahun) III.Muhamad Dzaki Albiruni | XII MIA 4 | Kebijakan Orde Baru 10

Dalam sambutannya saat itu, Soeharto menyatakan, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak usia 7-12 tahun di belahan bumi Indonesia mana pun dalammenikmati pendidikan dasar.

Seremonial pencanangan dilakukan secara besar-besaran diStadion Utama Senayan, Jakarta.Program ini memang telah direncanakan saat Pelita II. Tidak murni seperti kebijakanwajib belajar di negara lain yang memiliki unsur paksaan dan ada sanksi bagi yangmengabaikan.

Pemerintah hanya mengimbau orangtua agar memasukkan anaknya yang sudah cukup umur ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan saranadan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, disamping tenaga guru dan kepala sekolah. Karena tidak ada sanksi, dalam prosesnyahingga kini, masih ditemukan anak-anak pada kelompok usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah.

Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun dimulai saatdiresmikannya Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994.Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1Tahun 1994. Program wajib belajar yang dimulai Soeharto di akhir Pelita III diakui telahmeningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar.Sebelum wajib belajar dicanangkan, upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar didahului dengan dikeluarkannya Inpres No 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah untuk memperlua

3. Peningkatan Mutu Guru atau Tenaga Kependidikan

Barangkali tidak semua kita masih ingat bagaimana, Bank Dunia pada tahun-tahun akhir 1970-an dan awal tahun 1980-an memberikan resep untuk meningkatkan efektivitas pendidikan guru dengan merombak kurikulum IKIP yang semula mirip kurikulum Universitas menjadi khas IKIP, dimana kurikulum baru Muhamad Dzaki Albiruni | XII MIA 4 | Kebijakan Orde Baru 11

ini terlalu berlebih-lebihan menekankan pembelajaran dan mengurangi secara besar-besaran materi bidang studi. Para pedagog yang tidak sefaham dengan resep ini dengan sinis mengatakan bahwa “di kurikulum IKIP yang baru ini, “bagaimana cara memegang kapur pun diajarkan”.

Dari kebijakan ini hasilnya luar biasa, mutu guru lulusan IKIP merosottajam. Guru menguasai berbagai pendekatan dan metodologi mengajar, tetapi tidak menguasai apa yang harus diajarkan.Kebijakan ke dua dalam peningkatan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru lewat projek peningkatan mutu guru yang dilakukan dengan model pelatihan guru yang sangat terencana mulai dari teori, praktik sampai on the job training di sekolah-sekolah masing-masing.

Mereka yang dilatih di pusat menjadi guru inti, yang bertugas mengembangkan pelatihan bagi para guru di daerah masing-masing. Proses ini, berhasil melatih dan meningkatkan kualitas kemampuan professional ribuan guru.Sayangnya, ketika beberapa tahun proyek telah usai dan evaluasi dilakukan oleh lembagaindependen, kesimpulan sangat menarik. Yakni, pelatihan telah berhasil meningkatkankualitas profesional guru tetapi tidak berhasil meningkatkan mutu siswa. Karena peningkatan kualitas kemampuan professional guru belum menjamin peningkatan kualitas pembelajaran. Terdapat faktor sekolah sebagai suatu entitas yang utuh.

4. Mutu pendidikan.

Sejak pelita I s.d pelita V mutu pendidikan terus-menerus dijadikan salah satu kebijakan pokok. Peningkatan mutu pendidikan di era orde baru cenderung secara patuhmelaksanakan kebijakan Bank Dunia.(Zamroni, 2009). Atmosfer pembelajaran dalamdunia persekolahan kita terpasung dalam situasi monoton, kaku, dan membosankan,sehingga gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral sepertiyang didambakan oleh masyarakat.


Paling tidak ada dua argumen yang dapat dikemukakan. Pertama, diterapkannya sistem single-track yang “membutakan” peserta didik dari persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya, sehingga tidak memiliki sikap kritis dan responsif terhadap persoalan-persoalan hidup. Kedua, para pengambil kebijakan menjadikan dunia pendidikan meminjam istilah Zamroni sebagai engine of growth; penggerak dan loko pembangunan. Agar proses pendidikan efisien dan efektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan danteori-teori.Namun, disadari atau tidak, kebijakan semacam itu justru membikin dunia pendidikan menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi denganmunculnya berbagai kesenjangan kultural, sosial, dan kesenjangan vokasional yang ditandai dengan melimpahnya pengangguran terdidik.

Dalam upaya peningkatan mutu sekolah di era orde baru juga menekankan ketersediaan fasilitas, seperti pergedungan dan ruang kelas, laboratorium, dan buku teks disamping pembaharuan kurikulum.

5. Pendidikan KejuruanSesuai dengan gerakan pembangunan telah disadari sejak

pelita I akan langkanya tenaga-tenaga terampil. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kejuruan mendapat prioritassejak pelita I s.d pelita V. Hingga awal tahun 90-an menurut Dody Heriawan Priatmoko, paling tidak ada 3 permasalah pendidikan di Indonesia, yakni : Pertama, adalahkurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikanhanya terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Kedua, adalah rendahnya tingkat Relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yangmenganggur. Data BAPPENAS yang dikumpulkan sejak 1990 menunjukan angka penganggur terbuka yang di hadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47 %, Diploma.


II. KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA:

Pada tahun 1965 terjadi kudeta yang disebut G 30 S dan aksi penolakan terhadap PKI. Peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya berujung dengan turunnya Soekarno dari tampuk kepemimpinan. Selain itu muncullah Soeharto dan orde barunya yang akan membawa angin perubahan dalam kebijakan kependudukan di Indonesia. Soeharto yang sangat pro barat memiliki kebijakan yang berbeda dengan Soekarno, dalam hal kependudukan pun Soeharto mendapat bantuan dari USAID dan UNFPA. Sehingga program kebijakan kependudukan Soeharto berasal dari saran-saran negara barat. Selain itu Soeharto juga berhasil mengatasi hambatan berupa moralitas agama, yang seperti diketahui moralitas agama merupakan salah satu hal yang mempengaruhi lancar atau tidaknya program pengendalian penduduk. Dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) membuat suatu fatwa atau resolusi yang intinya mengizinkan adanya kontrasepsi dan mendukung kebijakan pemerintah tentang pengendalian penduduk. Suatu hal yang sangat fenomenal, mengingat gerakan moralis agama merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan pengendalian penduduk. Seperti yang diketahui bahwa di Philipina moralias agama menentang keras konsep pengendalian pendudukan (Kontrasepsi) dengan kelembagaan gereja katolik


sebagai garda terdepan, dimana gereja Katolik memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Akibatnya, kebijakan pengendalian penduduk di Philipina kurang diperhatikan, hal ini terlihat dengan minimnya fasilitas layanan untuk kesehatan reproduksi. Orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto berhasil mengatasi beberapa hambatan terbesar, dan sukses untuk merangkul kaum Moralis Agama (MUI), selain itu Soeharto menandatangani Pimimpinan Dunia 'Deklarasi Kependudukan pada tahun 1967 sebagai bukti komitmennya untuk mengurangi jumlah laju pertumbuhan penduduk. Setahun kemudian Soeharto membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), Pada tahun 1970 terjadi peningkatkan status dari LKBN menjadi dewan koordinasi (BKKBN) dengan ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran sentral Soeharto dalam pembentukan program keluarga berencana, dan dukungannya yang teguh dalam pelaksanaannya, diakui secara internasional dengan pemberian award 1989 dari Penduduk PBB. Sementara tidak ada keraguan bahwa Soeharto membuat kontribusi yang luar biasa untuk program ini, hal itu dilakukan sebagai upaya penting dalam memberikan wawasan bagi mereka yang berada dalam kesulitan nyata serta sebagai jawaban untuk mengatasi penolakan serta permusuhan terhadap keluarga berencana.

III. KEBIJAKAN KESEHATAN

A. Kesehatan dan GiziSelama 25 tahun (1969-1993), berbagai program kesehatan dan gizi telah berhasil meningkatkan kualitas hidup rakyat. Angka harapan hidup yang pada awal PJP I adalah sekitar 45,7 tahun meningkat menjadi 62,7 tahun pada akhir PJP I. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran


hidup menurun dari 145 pada tahun 1967 menjadi 58 pada akhir tahun 1993. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup menurun dari 450 pada tahun 1986 menjadi 425 pada tahun 1992.

Pembangunan kesehatan berpengaruh pula terhadap produktivitas dan peningkatan pendapatan rakyat sehingga juga berpengaruh pada pengurangan kemiskinan. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat terlihat juga pada keadaan gizi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang antara lain tercermin dari adanya peningkatan konsumsi pangan yang bermutu dan makin menurunnya angka prevalensi berbagai masalah gizi-kurang. Prevalensi kurang energi protein (KEP) total pada anak balita menurun dari 48,2 persen pada tahun 1978 menjadi 40 persen pada tahun 1992. Kebutaan karena kekurangan vitamin A (KVA) pada akhir PJP I sudah hampir tidak ditemukan lagi. Secara keseluruhan, perbaikan gizi masyarakat juga meningkatkan produktivitas kerja yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.

B. Program dan Kebijakan

a. KB Soeharto yang sangat pro barat memiliki kebijakan yang berbeda dengan Soekarno, dalam hal kependudukan pun Soeharto mendapat bantuan dari USAID dan UNFPA. Sehingga program kebijakan kependudukan Soeharto berasal dari saran-saran negara barat. Selain itu Soeharto


juga berhasil mengatasi hambatan berupa moralitas agama, yang seperti diketahui moralitas agama merupakan salah satu hal yang mempengaruhi lancar atau tidaknya program pengendalian penduduk. Dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) membuat suatu fatwa atau resolusi yang intinya mengizinkan adanya kontrasepsi dan mendukung kebijakan pemerintah tentang pengendalian penduduk. Suatu hal yang sangat fenomenal, mengingat gerakan moralis agama merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan pengendalian penduduk. Seperti yang diketahui bahwa di Philipina moralias agama menentang keras konsep pengendalian pendudukan (Kontrasepsi) dengan kelembagaan gereja katolik sebagai garda terdepan, dimana gereja Katolik memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Akibatnya, kebijakan pengendalian penduduk di Philipina kurang diperhatikan, hal ini terlihat dengan minimnya fasilitas layanan untuk kesehatan reproduksi. Orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto berhasil mengatasi beberapa hambatan terbesar, dan sukses untuk merangkul kaum Moralis Agama (MUI), selain itu Soeharto menandatangani Pimimpinan Dunia 'Deklarasi Kependudukan pada tahun 1967 sebagai bukti komitmennya untuk mengurangi jumlah laju pertumbuhan penduduk. Setahun kemudian Soeharto membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), Pada tahun 1970 terjadi peningkatkan status dari LKBN menjadi


dewan koordinasi (BKKBN) dengan ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kunci sukses KB pada masa Soeharto adalah perangkat BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), mulai dari pusat hingga kabupaten di bawah kendali pemerintah pusat. program KB wajib dilakukan seluruh pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Bila salah satu pejabat gagal menahan lonjakan penduduk di daerahnya, maka konsekuensinya dia dilengserkan dari jabatannya Peran sentral Soeharto dalam pembentukan program keluarga berencana, dan dukungannya yang teguh dalam pelaksanaannya, diakui secara internasional dengan pemberian award 1989 dari Penduduk PBB. Sementara tidak ada keraguan bahwa Soeharto membuat kontribusi yang luar biasa untuk program ini, hal itu dilakukan sebagai upaya penting dalam memberikan wawasan bagi mereka yang berada dalam kesulitan nyata serta sebagai jawaban untuk mengatasi penolakan serta permusuhan terhadap keluarga berencana.Keberhasilan KB

· Berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk indonesia dari 2,32 % pertahun selama periode 1971 – 1980 menjadi sekitar 1,66% pada akhir pembangunan jangka panjang I (PJPI).

· Angka kematian kasar turun dari 19,1 per seribu penduduk pada kurun waktu 1967-1970 menjadi 7,9 per seribu pada tahun 1993.


· Angka kelahiran total per wanita menurun dari 5,6 anak dalam kurun waktu 1967-1970 menjadi 2,87 anak pada akhir Pembangunan Jangka Panjang I.

b. Puskesmas

Puskesmas sebenarnya adalah program dari Soekarno,tetapi berkembang pesat di era Soeharto. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara


menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

v Bentuk-bentuk puskesmas pasa tahun 1967:1. Tipe A, adalah tipe puskesmas yang dipimpin oleh dokter

penuh2. Tipe B, adalah tipe puskesmas yang dipimpin oleh dokter

tidak penuh3. Tipe C, adalah tipe puskesmas yang dipimpin oleh tenaga

paramedisSebelum Repelita I jumlah puskesmas adalah 1.227 buah. Pada tahun 1992/93 meningkat menjadi 6.277 buah. Jika pada tahun 1968 setiap puskesmas rata-rata melayani 96 ribu penduduk, pada tahun 1992/93 setiap puskesmas rata-rata melayani 28 ribu penduduk.

v Fungsi PUSKESMAS1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di

wilayah kerjanya2. Membina peran serta masyarakat di wilayah dalam

rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan

terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.v Delapan belas kegiatan pokok puskesmas adalah1. Upaya kesehatan ibu dan anak2. Upaya keluarga berencana3. Upaya peningkatan gizi

4. Upaya kesehatan lingkungan5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular


6. Upaya pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan

7. Upaya penyuluhan kesehatan8. Upaya kesehatan sekolah9. Upaya kesehatan olahraga10. Upaya perawatan kesehatan masyarakat11. Upaya kesehatan kerja12. Upaya kesehatan gigi dan mulut13. Upaya kesehatan jiwa14. Upaya kesehatan mata15. Upaya laboratorium sederhana16. Upaya pelaporan dan pencatatan dalam rangka system

Informasi dan Kesehatan17. Upaya kesehatan Lansia

Upaya pembinaan pengobatan tradisional

c. Posyandu

v Posyandu merupakan pengembangan dari pos penimbangan dan karang gizi. Posyandu adalah pusat


kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. 5 program posyandu yaitu KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi.

v Macam imunisasi yang diberikan di posyandu adalah1. BCG untuk mencegah penyakit TBC2. DPT mencegah penyakit difteri, pertusis (batuk rejan),

tetanus.3. Polio untuk mencegah penyakit kelumpuhan4. Hepatitis b untuk mencegah penyakit hepatitis b

(penyakit kuning).

v Tujuan posyandu1. Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian

ibu (ibuhamil)2. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk

mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

3. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

v Kegiatan Posyandu:1. Pelayanan balita dan ibu hamil2. Promosi dan distribusi Vit A, Fe, garamzodium, dan

suplemen gizi lainnya.3. Menjadi andalan kegiatan penggerakan masyarakat

( mobilisasisosial) seperti PIN, campak, vit A, dsb.


4. Menjadi pusat penyebaran informasi betapa pentingnya KB dan pelayanan kesehatan sebelum dan setelah peralinan.

5. Mengajarkan warga bagaimana mengelola nutrisi yang baik, pakaian yang bersih, dan rumah yang sehat.

v Keberhasilan Posyandu :1. Pelayanan kesehatan dan posyandu yang tersebar

hingga desa terpencil berhasil menekan angka kematian bayi.

2. Dapat mengendalikan penyebaran penyakit menular3. Dapat memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat.

d. IDTInpres Desa tertinggal yaitu program penempatan dokter di daerah-daerah tertinggal. IDT direalisasikan mulai 1 April 1994. Pada 1994-1995 telah ditempatkan lebih dari 3000 dokter PTT dan 800 doktergigi PTT. Dokter PTT adalah kependekan dari Dokter Pegawai Tidak Tetap. Massa kerjanya 1 tahun dan untuk daerah sangat terpencil tertentu hanya 6 bulan saja, selanjutnya bisa diperpanjang. Pada suatu saat calon dan pengguna KB semakin merebak di berbagai pelosok desa dan tidak bisa lagi dilayani dokter PTT, maka Pak Harto menggelar Inpres Bidan dengan membuka sekolah bidan dimana-mana dan dalam tiga tahun kebutuhan bidan terpenuhi.

e. Imunisasi


Sejarah imunisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1956 dengan imunisasi cacar; dengan selang waktu yang cukup jauh yaitu pada tahun 1973 mulai dilakukan imunisasi BCG untuk tuberkulosis, disusul imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil pada tahun 1974; imunisasi DPT (difteri, pertusis, tetanus) pada bayi mulai diadakan pada tahun 1976. Pada tahun 1981 mulai dilakukan imunisasi polio, tahun 1982 imunisasi campak mulai di intensifkan, dantahun 1997 imunisasi hepatitis mulaidilaksanakan.

Program imunisasi secara lengkap mulai dirintis pada Pelita I. Ini merupakan hasil dari seminar pengembangan program imunisasi dan pengamanan penyakit menular. Pada bulan Januari tahun 1977, telah disetujui bahwa dalam program imunisasi, selain cacar dan BCG juga akan ditambahkan kegiatan imunisasi dengan antigen DPT (termasuk TFT untuk mencegah tetanus). Telah ditetapkan pula bahwa program nasionaldilaksanakanpadaPelita III.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, kegiatan imunisasi terus ditingkatkan sehingga pada tahun 1992-1993 secara nasional cakupan imunisasi lengkap telah mencapai 89,9%, lebih tinggi dari pada sasaran yang ditetapkan WHO secara internasional yaitu 80%. Diadakannya program pengembangan imunisasi atau PPI pada tahun 1973 yang meliputi pemberian imunisasi terhadap tujuh penyakit, diantaranya yaitu Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, BCG, dan vaksin campak.


f. Asuransi KesehatanPada zaman orde baru juga dikenal 3 macam asuransikesehatan :

1. Perum Husada Bakti sekarang PT.Askes, yang menangggung pembiayaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan , veteran dan anggota keluarganya

2. PT. ASTEKdidirikan pada tahun 1977 berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1977 ( yang kemudian berubah menjadi PT. Jamsostek pada tahun 1995 berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1995 ) yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi tenaga kerja sektor swasta dan BUMN

3. PT. Asabrimenanggung pembiayaan kesehatan bagi anggota TNI, Kepolisian RI, PNS Departemen Pertahanan beserta anggota keluarganya ( dibentuk berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 1971 yang disempurnakan lagi dengan PP Nomr 67 Tahun 1991 ) ( Kementerian Kesehatan RI ; 2011 )

C.Pembangunan Fasilitas Kesehatan

Rumah Sakit (unit)

Tempat tidur (unit)

Puskesmas (unit)

Apotik (unit)

1976 998 71350 3679 1175

1977 1083 83091 3893 1214

1978 1168 94831 4053 1284


1979 1181 96540 4353 1413

1980 1208 98543 4553 1532

1981 1220 100166 4753 1537

1982 1232 101789 4953 1661

1983 1244 103412 5021 1665

1984 1321 108511 5353 1810

1985 1367 110426 5453 1955

1986 1408 111300 5553 2134

1987 1456 n.a. 5639 2163

1988 1500 n.a. 5540 2510

1989 924 n.a. 5563 2620

1990 950 109387 5656 2741

1991 982 111160 5976 3223

1992 994 112779 6224 3520

1993 1026 114474 6954 3868

1994 1039 116847 6984 3988

1995 1062 118306 7105 4572

1996 1074 120083 7177 5084

1997 1090 121996 7175 5440

1998 1112 123186 7181 5491

D. KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESEHATANPembangunan dalam segala bidang yang dicanangkan oleh Soeharto, Presiden RI melalui program Repelita, selain memprioritaskan pertanian namun sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam proses membangun. Setelah melalui lima tahap pada Pelita Tahap V dalam membangun pada sektor kesehatan Indonesia berhasil melakukan terobosan pemerataan dalam bidang kesehatan.Muhamad Dzaki Albiruni | XII MIA 4 | Kebijakan Orde Baru 26

WHO pada tanggal 18 Februari 1991 setelah melakukan serangkaian penilaian dalam aspek kesehatan, Indonesia mendapatkan penghargaan “The Health for All” . Medali tersebut diberikan kepada Soeharto, Presiden RI dalam kepeloporannya dalam menangani bidang kesehatan (HM Soeharto dalam Berita 2010 : 568) Mencatat beberapa kegiatan dibidang kesehatan dapat disampaikan beberapa catatan berkaitan dengan kegiatan pada sektor kesehatan yang dikutip dari berita Kompas terbitan 18 Februari 1991, dalam Presideb RI II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam berita sebagai berikut :

· Pada tahun 1988 dunia dibuat tercengang ketika Presiden Soeharto menerima 8 orang bekas penyandang penyakit kusta di Bina Graha, dalam rangka Pekan Olah raga penyandang kusta. Presiden bersedia berjabat tangan dengan mereka.

· Program Imunisasi, yang memiliki damapak pada pencegahan kematian bayi, damapk positifnya adalah : • pada tahun 1971 angka kematian bayi 142 bayi per 1000 bayi• pada tahun 1980 112 per 1000 bayi• tahun 1980 menjadi 112 per 1000 bayi • 1985 menjadi 75 per 1000 bayi • selama 9 tahun terjadi penurunan angka kematian bayi rata-rata 3,3, % diperkirakan angka kematian bayi tahun 1990 54/1000 kelahiran, tahuin 1995 menjadi 48/1000 kelahiran, tahun 2000 menjadi 35/1000 kelahiran.


· Dunia dibuat lebih yakin dengan pencanangan pemberian ASI (air susu ibu) bertepan hari Ibu ke-62 dan Hari Kesetiakawanan Nasional th. 1990 oleh Presiden Soeharto. Beberapa catatan tentang pencanangan pemberian ASI tersebut.

· Gerakan sadar gizi di Wonogiri 1989, program perbaikan gizi pada 1.059 desa lama dan 24,250 desa lama. Dan penanggulangan gondok endemic terhadap 289.800 orang dari 23 propinsi dilakukan penyuntikan

· Perangan dalam pencetus Inpres Puskesmas tahun 1972, sebagai terobosan dalam pelayanan kesehatan secara merata di Indonesia. Pembuatan rumah dinas para dokter dan para medik. Jumlah puskesmas tercatat 5.631, Puskesmas pembantu 14.850, Puskesmas keliling roda empat 3.867 buah, dan perahu motor 546 buah.

· Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu pada tahun 1984 berjumlah 200.000 buah dari 65.517 desa tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Beberapa usaha di atas merupakan alasan bangsa Indonesia mendapatkan penghargaan “Health for All Golden Medal Award’ dari WHO.

IV. INTEGRASI WILAYAH TIMOR TIMUR


Timor Timur dilepaskan dari NKRI pada masa pemerintahan B.J Habibie pada tanggal 30 Agustus 1999. Sebelumnya Timtim adalah salah satu provinsi yang masuk wilayah Republik Indonesia. Daerah ini merupakan satu kesatuan dari pulau Timor, lebih kurang 350 tahun lamanya dijajah oleh Portugis, sehingga memisahkan saudara-saudara yang mendiami bagian barat dari pulau tersebut.Pada waktu bangsa Indonesia memproklamasikan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Timor Timut tetap berada pada cengkeraman penjajah Portugis. Pada tahun 1974 pemerintah Portugis akan melaksanakan Dekolonisasi daerah-daerah jajahannya, termasuk Timor (Timor Timur).Dalam rangka pelaksanaan pemerintah Portugal mengenai dekolonisasi jajahannya di Timor Timur, Menteri seberang lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 1974 datang ke Indonesia untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah RI, tentang kebijaksanaan Portugal yang menyangkut Timor-Timur.Presiden Soeharto menerima dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Dr. Antonio de Almeida Santos dan menegaskan beberapa hal, yaitu :

1. Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial.


2. Sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan dari perjuangannya menentang penjajahan, maka mendukung gagasan Portugis untuk melaksanakan dekolonisasi atas Timor Timur.

3. Di sarankan agar proses dekolonisasi berlangsung dengan aman, tertib dan tidak akan menimbulkan keguncangan-keguncangan di wilayah Asia Tenggara.

4. Dekolonisasi tersebut harus berdasakan prinsip penentuan nasib sendiri.

5. Apabila seluruh rakyat Timor Timur menyatakan keinginnanya menggabung kepada Indonesia, maka akan ditanggapi secara positif dengan pengertian bahwa penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Mayor Rebello Gonzales utusan Pemerintah Portugis terbang dari Lisabon ke Timor Timur dan menyampaikan bahwa akan ada referendum daerah itu pada bulan Maret 1975, katanya boleh pilih satu antara 3. Pilihan tersebut yaitu :

1. Tetap satu atap dengan Portugis2. Bebas merdeka3. Menggabung dengan Republik Indonesia

Situasi kehidupan rakyat di Timor Timur pada waktu itu ada 3 partai politik, yaitu:

1. Partai UDT (Unio Democracio de Timorrenco). Diketuai oleh Franciscus Xavier Daerus bercita-cita Timor Timur merdeka dan tetap berada dalam ikatan dengan Portugis.

2. Partai FRETELIN (Frente Timorenco Lente Independeco). Diketuai oleh Xavier do Amarai, bercita-cita ingin Timor Timur lepas dari Portugis maupun pemerintahan Indonesia, dan berhaluan Komunis.


3. Partai APODETI (Acocion Populer de Timorenco). Diketuai Arnaldo das Reis Aurojo, bercita-cita Timor Timur merdeka dan berintegrasi dengan pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pada itu Portugis mengalami perubahan pemerintahan, kaum komunis mengalami kemenangan dalam pemilihan umum, sehingga pemerintahan jatuh ketangan komunis. Kolonel Lemos Peres yang berhaluan komunis diangkat menjadi Gubernur di Timor Timur.Kolonel Lemos Peres berpihak kepada partai Fretilin. Parati ini diberi kesempatan memperoleh dan menggunakan senjata dari tentara Portugis. Karena Fretilin merasa kuat, maka memusuhi dan memerangi pihak lawan-lawannya yang dianggap menghalang-halangi cita-citanya.

Sementara kaum Fretilin mengganas memerangi kaum UDT dan lainnya, maka partai APODETI yang tanggap situasi melakukan siaga penuh dan bersiap siaga diperbatasan Timor Timur – Indonesia. Karena pihak UDT merasa terdesak, maka minta bantuan dan bersatu dengan pihak APODETI melawan Fretilin.

Sementara kaum Fretilin mengganas, maka pemimpin-pemimpin UDT dan APODETI mengumumkan proklamasi di Balibo pada tanggal 7 Desember 1975, yang berisi pernyataan bahwa Timor Timur m]berintegrasi dengan Pemerintah RI.

Atas dasar proklamasi Balibo dan permintaan pemimpin-pemimpin UDT dan APODATI maka sukarelawan Indonesia membantu dan berintegrasi dengan putra-putra Timor Timur untuk melawan kaum Fretilin yang mengganas dibantu oleh tentara serta pemerintah Portugis.

Akhirnya putra-putra TimTim yang telah berintegrasi dan bersatu dengan saudara-saudara sukarelawan yang sedia berkorban membantu mengusir penjajah dengan kaki tangannya, maka Muhamad Dzaki Albiruni | XII MIA 4 | Kebijakan Orde Baru 31

berhasillah menghancurkan kekuatan Fretilin dengan sisa penjajah Portugis di Timor Timur.

Dengan hancurnya Fretilin maka kemudian rakyat sepakat membentuk pemerintah sementara yang dipimpin oleh Arnaldo dan Rais Aurojo. Dalam usaha untuk memahami dan menyalurkan keinginan rakyat Timtim yang sebenarnya, maka pemerintah sementara mengadakan rapat besar di Dili.

Rapat itu dihadiri oleh wakil dari 13 kabupaten. Rapat tersebut menghasilkan petisi kepada Pemerintah RI, tentang keinginan rakyat TimorTimur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1976 petisi tersebut disampaikan oleh pemimpin-pemimpin Timor Timur kepada Pemerintah Republiuk Indonesia.

Untuk menanggapi petisi tersebut, maka dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/LN/1976 dibentuklah delegasi untuk mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timor Timur.

Atas dasar laporan delegasi yang telah mengetahui secara langsung keinginan rakyat Timtim, maka pemerintah RI mengadakan langkah-langkah konstitusional, yaitu dengan mengajukan rencana Undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Republik Indonesia, tentang integrasi Timor Timur kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana undang-undang tersebut disyahkan oleh DPR pada tanggal 17 Juli 1976, menjadi Undang-undang dan kemudian oleh MPR dengan ketetapan MPR nomor VI/MPR/1978 Timor Timur ditetapkan menjadi Propinsi yang ke-27 dari wilayah negara kesatuan RI.


Berakhirnya Orde Baru

Perjalanan pemerintahan Orde baru yang panjang yakni selama 32 tahun tidaklah mulus. Fluktasi masa tersebut dapat terlihat dari program program yang lebih diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan di segala bidang kebihdupan.

Situasi ekonomi dunia juga turu mempengaruhi Indonesia. Krisis moneter menambah masalah baru yang dituntut untuk segera di atasi. harga harga kebutuhan pokok dan bahan pangan melambung tinffi dan daya beli rakyat rendah. Nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar. sehingga US$1 menembus lebih dari sepuluh ribu rupiah.

Akumulasi permasalahan yang tidak selesai memancing kemarahan elemen masyarakat yang peduli terhadap nasib bangsa yang Dipelopori oleh mahasiswa, mahasiswa berdemo dan mengadakan protes intensif terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro perbaian serta menyuarakan menentang praktek KKN.

Puncaknya terjadi pada tanggal 12 MEI 1998 di daerah semanggi. Tindakan represif aparat menewaskan mahasiswa trisakti. Di


antara mahasiswa trisakti yang tewas adalah elang mulya lesmana, hery hartanto, hendriawan, dan Hafidhin Royan.

Pada tanggal 19 mei `98 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR, yang dianggap sebagai salah satu simbol kekuasaan Orde baru. mereka menuntut soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi presiden hanya mereshufle kabinet.

Akhirnya pad atanggal 21 mei 1998 presiden soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya B,J Habibie. Selanjutnya B.J Habibie dilantik sebagai presiden RI menggantikan soeharto.

Lahirnya Reformasi


http://4.bp.blogspot.com/-WAB9ytj8gR8/VPht-Soz95I/AAAAAAAAA6E/ILkq_IThdSE/s1600/sshot-122.png

Gerakan reformasi du Indonesia merupakan gerakan dari berbagai komponen masyarakat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Gerakan ini lahir karena kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak memihak kepada rakyat. Dampak krsisi moneter bagi masyarakat dan pemerintahan indonesia antara lain :

Tatanan ekonomi rusak berat dengan bangkrutnya perbankan dan badan usaha lainya

Pemutusan hubungan kerja meningkat sehingga penganguguran meluas

melonjaknya berbagai harga barang timbulnya krisis keperncayaan masyarakat terhadap

pemerintahan orde baru.


Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

Education