This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan
Hidayah Nya, Dokumen Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 telah selesai disusun. Dokumen Laporan Tahunan
Dinas menyajikan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Sumbawa baik operasional, financial, maupun upaya-upaya lain dalam rangka
pengembangan Peternakan selama Tahun 2019.
Semoga dokumen ini dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi
pelaksana kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa
dan para pemakai data informasi peternakan untuk kemajuan pembangunan
peternakan.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa
Tahun 2019 ini, kami sampaikan terima kasih
Sumbawa Besar, 31 Januari 2020
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa,
H. JUNAIDI, S.Pt NIP. 19601111 199103 1 008
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. 1
DAFTAR ISI ................................................................................................................ 2 BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 3
I.1. Latar Belakang ................................................................................................ 3
I.2. Tujuan ............................................................................................................ 4
I.3. Ruang Lingkup ................................................................................................ 4
BAB II. GAMBARAN UMUM .................................................................................. 5 II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Sumbawa ........................................................................... 5
II.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi ....................................................... 16
II.3. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya yang menjadi Kewenangan
SKPD sesuai dengan Tugas dan Fungsi ......................................................... 19
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN ....................................................................... 24 III.1. Pendapatan .................................................................................................. 24
III.2. Belanja Tidak Langsung .............................................................................. 25
III.3. Belanja Langsung ...................................................................................... 25
BAB IV. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................ 26 IV.1. Pendapatan ................................................................................................. 26
IV.2. Belanja Tidak Langsung ............................................................................. 26
IV.3. Belanja Langsung ..................................................................................... 27
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ........... 29
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan bidang kesehatan hewan, budi daya ternak, usaha dan pemasaran
peternakan dan teknologi peternakan.
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
6
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi
Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah
Potong Hewan; dan
c) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.
2. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak terdiri dari :
a) Seksi Ternak Ruminansia;
b) Seksi Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak;
c) Seksi Perbibitan Ternak dan Pengelolaan Sumber daya Genetik Ternak.
3. Bidang Pakan terdiri dari :
a) Seksi hijauan pakan dan Kawasan Peternakan;
b) Seksi Bahan Pakan dan Olahan
c) Seksi Pengawasan Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan.
4. Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Pemasaran Peternakan terdiri dari :
a) Seksi Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan;
b) Seksi Pengolahan Pasca Panen Peternakan; dan
c) Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Peternakan.
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
7
d. UPT terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian sub urusan peternakan dan
kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Sedangkan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan adalah:
a. perumusan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta
urusan umum dan kepegawaian. Sedangkan fungsinya :
a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi
keuangan dan administrasi kepegawaian;
c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;
d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;
e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
8
2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan
mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan
pelaporan dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian
Perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan; dan
d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2. Sub Bagian Keuangan
Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan
tugasnya, sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.3. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan
administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
9
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet mempunyai tugas merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner. Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan, serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan, serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan, serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan, serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.1 Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H) mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan, dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
10
3.2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah Potong
Hewan (RPH) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kesehatan
masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan,
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.3. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat hewan tugas
melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan dan
pengawasan obat hewan, dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
Kepala Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta
produksi ternak, dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perbibitan ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan ternak ruminansia, non ruminansia serta unggas dan aneka ternak;
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
11
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbibitan ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan ternak ruminansia, non ruminansia serta unggas dan aneka ternak;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbibitan ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan ternak ruminansia, non ruminansia serta unggas dan aneka ternak;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbibitan ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan ternak ruminansia, non ruminansia serta unggas dan aneka ternak; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.1 Seksi perbibitan ternak dan pengelolaan sumber daya genetic hewan
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan
pembibitan ternak, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik
hewan, dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pembibitan ternak, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan pembibitan ternak, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengembangan pembibitan ternak, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembibitan ternak, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.2. Seksi Ternak Ruminansia tugas melaksanakan kebijakan teknis
pengembangan budidaya ternak ruminansia, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan budidaya ternak ruminansia;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan budidaya ternak ruminansia;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengembangan budidaya ternak ruminansia;
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
12
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan budidaya ternak ruminansia; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.3. Seksi Non Ruminansia, Unggas, dan Aneka Ternak mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis pengembangan budidaya ternak non
ruminansia, unggas dan aneka ternak, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pakan
Kepala Bidang Pakan mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidang peningkatan produksi pakan, dan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pakan hijauan, pengembangan kawasan peternakan, pakan, pakan olahan dan pengawasan mutu, keamanan serta pendaftaran pakan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pakan hijauan, pengembangan kawasan peternakan, pakan, pakan olahan dan pengawasan mutu, keamanan serta pendaftaran pakan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pakan hijauan, pengembangan kawasan peternakan, pakan, pakan olahan dan pengawasan mutu, keamanan serta pendaftaran pakan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pakan hijauan, pengembangan kawasan peternakan, pakan, pakan olahan dan pengawasan mutu, keamanan serta pendaftaran pakan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
13
5.1. Seksi Pengembangan Pakan Hijauan dan Pengembangan Kawasan
Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis
peningkatan budi daya pakan hijauan dan pengembangan kawasan
peternakan, dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan budi daya pakan hijauan dan pengembangan kawasan peternakan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis peningkatan budi daya pakan hijauan dan pengembangan kawasan peternakan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis peningkatan budi daya pakan hijauan dan pengembangan kawasan peternakan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan budi daya pakan hijauan dan pengembangan kawasan peternakan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.2. Seksi Bahan Pakan dan Pakan Olahan mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis peningkatan produksi bahan pakan dan pakan olahan,
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi bahan pakan dan pakan olahan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis peningkatan produksi bahan pakan dan pakan olahan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis peningkatan produksi bahan pakan dan pakan olahan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan produksi bahan pakan dan pakan olahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5.3. Seksi Pengawasan Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pakan, dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
14
c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengawasan mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Pemasaran
Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kelembagaan,
pengolahan dan pemasaran, dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan, penyuluhan, pengolahan pasca panen dan pengembangan pemasaran serta industri peternakan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan, penyuluhan, pengolahan pasca panen dan pengembangan pemasaran serta industri peternakan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan, penyuluhan, pengolahan pasca panen dan pengembangan pemasaran serta industri peternakan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan, penyuluhan, pengolahan pasca panen dan pengembangan pemasaran serta industri peternakan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
6.1. Seksi Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan penyuluhan
peternakan, dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan penyuluhan peternakan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pembinaan kelembagaan dan penyuluhan peternakan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis pembinaan kelembagaan dan penyuluhan peternakan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan peternakan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
15
6.2. Seksi Seksi Pengolahan Pasca Panen Peternakan mempunyai tugas
merumuskan kebijakan pengolahan pasca panen peternakan, dan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan pasca panen peternakan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengolahan pasca panen peternakan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengolahan pasca panen peternakan;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengolahan pasca panen peternakan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
6.3. Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Peternakan mempunyai
tugas merumuskan kebijakan pengembangan pemasaran dan
pengembangan industri peternakan, dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pemasaran dan pengembangan industri peternakan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan pemasaran dan pengembangan industri peternakan;
c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengembangan pemasaran dan pengembangan industri peternakan
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pemasaran dan pengembangan industri peternakan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan, dan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja UPT Produksi dan Kesehatan Hewan;
b. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
c. penyusunan perencanaan kegiatan peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
d. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
16
e. pelaksanan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan kesehatan hewan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan Kerbau Sumbawa,
dan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa;
b. penyusunan bahan kebijakan pembibitan dan pengembangan Kerbau Sumbawa;
c. pelaksanaan pengembangan pembibitan Kerbau Sumbawa;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pembibitan Kerbau Sumbawa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
9. Sub Bagian Tata Usaha UPT tugas menyelenggarakan pengelolaan
administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan, dan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja UPT;
b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi
II.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Visi
Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2016 – 2021) mengacu
pada visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2016 – 2021.
Adapun visinya adalah :
Terwujudnya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri, dan
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.435.071.000 1.211.922.750 84,45 2. Retribusi Rumah Potong Hewan 304.745.000 310.100.000 101.76 3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 65.000.000 60.500.000 93.08
T o t a l 1.804.816.000 1.582.522.750 87,68 Sumber: Subbagian Keuangan (2019)
IV.2. Belanja Tidak Langsung
Pengelolaan Dana Belanja Tidak Langsung Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan kabupaten Sumbawa pada Tahun 2019 seperti terlihat pada
tabel berikut ini :
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
27
Tabel 8. Daftar Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2019
Pada tahun 2019, anggaran pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari
dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 565.685.000,- dengan realisasi Rp.
555.920.987 (98,06%). Seluruh anggaran digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pelaksanaan kegiatan, yaitu :
Belanja bahan habis pakai yaitu alat-alat tulis kantor (ATK)
Belanja pembuatan pagar/ pedok HPT dan bibit tanaman untuk
pengembangan kebun HPT
Belanja tempat minum anak kerbau
Belanja pemagaran UPTD dan pipanisasi air untuk padang
penggembalaan
Belanja cetak blanko Berita acara serah terima ternak (BAST), Berita
Acara Kematian Ternak (BAKT), Surat visum ternak, Bukti penerimaan
angsuran ternak (BPAT), Surat Perjanjian Kerja Ternak Pemerintah
(SPKTP).
Belanja makan minum yang dialokasikan untuk mendukung kelancaran
pertemuan kegiatan pendidtribusian ternak kepada masyarakat
Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah untuk menunjang :
- Kegiatan monitoring dan evaluasi kelompok ternak Program APBN/
Bansos, AUTS (Asuransi untuk Ternak Sapi), redistribusi ternak
- Kegiatan verifikasi CPCL dan monitoring pengadaan ternak Program
APBN/ Bansos, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/ Belanja untuk
diberikan kepada masyarakat.
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah dialokasikan untuk;
- Rapat koordinasi/konsultasi Program APBN/ Bansos, AUTS (Asuransi
untuk Ternak Sapi), dan ternak ruminansia
- Sinkronisasi data ternak pemerintah dan workshop penyerahan hibah
pemerintah pusat dan provinsi
24. Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pakan Ternak
Keberhasilan peternak tidak terlepas dari pakan ternak yang diberikan baik
secara kualias maupun kuantitas pakan. Untuk mendukung ketersedian pakan
dalam rangka peningkatan populasi dan genetik ternak, kegiatan pengembangan
produksi dan pengolahan pakan dilaksanakan dalam upaya peningkatan sumber
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
53
daya manusia (SDM) untuk memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada
untuk memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan kualitas bahan pakan ternak.
Pakan ternak yang telah diolah dapat disimpan lebih lama tanpa mengurangi nilai
gizi pakan sehingga membantu petani ternak dalam penyediaan pakan ternak
khususnya ketersediaan pakan pada musim kemarau.
Hasil samping pertanian seperti jerami padi dan jagung dapat dimanfaatkan
sebagai pakan ternak terutama pada musim kemarau. Selain itu, limbah jagung
juga dapat diintegrasikan dengan memasyarakatkan penanamam lamtoronisasi
disela tanaman jagung. Tanaman lamtoro kaya akan protein sehingga
produktivitas ternak cepat meningkat. Pohon Lamtoro sangat tahan kekeringan
dan mempunyai kandungan gizi yang tinggi untuk peningkatan berat badan ternak.
Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi sapi (GEMA JIPI) yang dicanangkan
pemerintah Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2018 merupakan gerakan bersama
dalam pemanfaatan limbah jagung untuk pakan ternak melalui perlakuan/
pengolahan dengan fermentasi. Guna mendukung keberhasilan GEMA JIPI maka
Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2019 ini menganggarakan belanja
Chooper/ mesin pencacah sebanyak 17 unit yang didistribusikan kepada kelompok
ternak aktif, pembangunan rumah pakan di Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara,
bahan pelatihan untuk demo pakan di 12 lokasi dan pelatihan pengembangan
bahan pakan di 7 lokasi di Kabupaten Sumbawa.
Tabel 20. Sebaran Kegiatan Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pakan
Kecamatan Desa Nama Kelompok Jumlah A. Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
Alas Desa Alas 1. KTT Sama Rasate 40 Orang Unter Iwes Desa Pelat 2. KTT Sahabat Lestari 40 Orang Moyo Hilir Labuan Ijuk 3. Kampung KB 40 Orang Moyo Hulu Semamung 4. KTT Maju Bersama 40 Orang Sebasang 5. KTT Riam Bagentar 40 Orang Plampang Plampang 5. KTT Berkembang 40 Orang Lopok Mamak 5. KTT Tiu Sepit 40 Orang
B. Penerima Peralatan Teknologi Peternakan Tepat Guna Sumbawa Seketeng 1.KTT Bage Berempug 1 unit Brang Biji 2.KTT Ai Beta 1 unit Unter Iwes Pelat 3.KTT Sahabat Lestari 1 unit Moyo Hulu Sebasang 4.KTT Riam Bagentar 1 unit Semamung 5.KTT Maju Bersama 1 unit Lopok Berora 6.KTT Impian 1 unit Mamak 7.KTT Tiu Sepit 1 unit Tatede 8.KTT Bunga Harapan 1 unit Lape Labu Kuris 9.KTT Harapan Jaya 1 unit
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
54
Hijrah 10.KTT Saling Sakiki 1 unit Lenangguar Ledang KTT Kokar Beong 1 unit Lantung Perung KTT Perung Lantung 1 unit Plampang SP 1 KTT Berkembang 1 unit Maronge Labuhan
Sangor KTT Lembu Emas 1 unit
Empang Jotang Beru KTT Unter Tingi 1 unit Jotang KTT Lutuk Sampan 1 unit Tarano Labuhan
Bontong KTT Langkayam 1 unit
C. Rumah Pakan Moyo Utara Songkar KTT Untir Jarak 1 unit Sumber: Seksi Bahan Pakan dan Pakan Olahan (2019)
Gb. 5. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak
25. Pengembangan Kelembagaan dan Penumbuhan Kelompok Peternakan
model
Tujuan dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok tani ternak yang
mandiri, profesional dan memiliki daya saing dapat terwujud. Pada tahun 2019,
dilaksanakan pembinaan kelompok tani ternak melalui Pelatihan Penggemukan di
Kecamatan Buer, Utan, dan Empang serta budidaya ternak ayam kampung super
di 3 Desa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Pelatihan penggemukan yang
dilaksanakan pada tahun ini merupakan usulan musrenbang kabupaten yang
dapat di akomodir oleh Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Sumbawa.
Pada Tahun 2019, jumlah kelompok tani ternak (KTT) berdasarkan kelas
kelompoknya sebanyak 1137 kelompok, atau meningkat 3,27% dari tahun 2018.
Berikut jumlah kelompok tani ternak (KTT) berdasarkan kelas kelompok ternak
dan komoditi tahun 2019
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
55
Tabel 24. Daftar Kelompok Tani Ternak di Kab.Sumbawa Tahun 2019
Sumber: Seksi Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan (2019)
26. Pengembangan Pakan Hijauan
Pelaksanaan kegiatan pengembangan pakan hijauan memiliki anggaran
sebesar Rp. 402.899.100 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD
Kabupaten dengan realisasi 98,40% dan realisasi fisik 100%. Seluruh anggaran
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan, meliputi belanja
pengadaan bibit tanaman, belanja bahan pembuatan kebun Hijauan Makanan
Ternak (HMT), bahan pembuatan pupuk organic, dan perjalanan dinas dan luar
daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi pengembangan pakan hijauan di
Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan pembuatan kebun HMT dengan luas tanam 27 Ha dan pengadaan
bibit tanaman sebanyak 500 Kg dengan toal anggaran sebesar Rp. 365.000.000
merupakan 2 (dua) dari 7 (tujuh) usulan musrenbang kabupaten yang dapat di
akomodir oleh Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Sumbawa.
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
56
Tabel 25. Lokasi Penanaman Kebun HMT Tahun 2019
No Kecamatan Lokasi Luas tanam 1 Kec. Alas Juran Alas 1 Ha 2 Kec. Rhee Rhee 1 Ha 3 Kec. Utan Stowe Brang 1 Ha 4 Kec. Moro Utara Kukin 1 Ha 5 Kec. Lape Hijrah 2 Ha 6 Kec. Lenangguar Lenangguar 1 Ha 7 Kec. Ropang Ropang 1 Ha 8 Kec. Lantung Padesa 1 Ha 9 Kec. Labangka Labangka 2 Ha 10 Kec. Labangka Sekokat 2 Ha 11 Kec. Labangka Suka Mulya 1 Ha 12 Kec. Labangka Suka Damai 2 Ha 13 Kec. Lunyuk Lunyuk Rea 3 Ha 14 Kec. Lunyuk Lunyuk Ode 1 Ha 15 Kec. Lunyuk Jamu 1 Ha 16 Kec. Lunyuk Padasuka 1 Ha 16 Kec. Lunyuk Suka Maju 1 Ha 17 Kec. Maronge Maronge 1 Ha 18 Kec. Tarano Batu Lante 1 Ha 19 Kec. Tarano Toloói 1 Ha 20 Kec. Tarano Labuan Aji 1 Ha
Jumlah Penanaman 2019 27 Ha Sumber: Seksi Hijauan Pakan dan Pengembangan Kawasan Peternakan
27. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan
Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan teknis pengawasan mutu, keamanan dan pendaftaran
pakan terkait, serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap
produksi pakan, peredaran bahan pakan dan pakan ternak.
Tabel 27. Hasil Pengawasan Pakan Ternak
No Lokasi Jenis pakan Volume (ton) Keterangan 1 UD. Surya Sinta BR I 305 ton Jumlah
sampel yang di uji adalah 5 sampel
BR II 504 ton 2 UD. Tani Subur BR I 17 ton BR II 13 ton
Pakan Aduan 110 ton
Pakan Petelur 12 ton 3 CV. Diponegoro BR I 377 ton BR II 322 ton 4 Laju Tani BR I 72 ton BR II 36 ton
Pakan Aduan 180 ton
Pakan Petelur 6 ton Sumber: Seksi Pengawasan Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan (2019)
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
57
Pada tahun 2019, Anggaran pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Dana
Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten. Seluruh anggaran digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan, meliputi :
Belanja bahan habis pakai yang meliputi alat-alat tulis kantor (ATK);
Belanja bahan pengawasan produk pakan
Belanja pengujian mutu pakan (analisa proximat) yang beredar di untuk 20
lemak kasar, serat kasar, dan protein kasar) dilakukan oleh laboratorium
imu nutrisi dan makanan ternak Universitas Mataram terhadap 20 sample
pakan ternak yang beredar di Kabupaten Sumbawa.
Belanja makan minum yang dialokasikan untuk mendukung kelancaran
pertemuan kegiatan
Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah untuk pengawasan ke toko
penjual pakan ternak
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah dialokasikan untuk Rapat koordinasi
pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak.
7. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
28. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Kegiatan ini diperuntukan untuk membiayai biaya operasional
pencegahan, pengobatan dan pengamatan penyakit yang ada di Kabupaten
Sumbawa selama tahun 2019. Anggaran pelaksanaan kegiatan ini bersumber
dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten. Dan digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan, meliputi :
Belanja bahan habis pakai yang meliputi alat-alat tulis kantor (ATK); dan
alat kedokteran hewan
Belanja obat-obatan, vaksin SE, vaksin AT, serta bahan kimia dan antigen
untuk pemeriksaan laboratorium
Belanja insentif dan jasa pelayanan keswan
Belanja Handsprayer untuk keperluan suci hama;
Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah pemeliharaan dan pencegahan
penyakit hewan ke 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa;
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
58
Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah dialokasikan untuk Rapat koordinasi
dan konsolidasi pengendalian penyakit menular ternak.
Pelaksanaan vaksinasi merupakan upaya pencegahan penyakit yang
paling efektif di Kabupaten Sumbawa sampai dengan saat ini. Pemberian
vaksin dilakukan setiap tahun sekali bertujuan agar ternak memiliki kekebalan
terhadap penyakit tertentu sesuai dengan jenis vaksin yang telah diberikan.
Vaksin yang digunakan adalah SE dan AT dan dilakukan pada ternak Sapi,
kerbau, Kuda dan kambing. Vaksin AT diperuntukkan untuk pencegahan
penyakit anthrax (AT) yang termasuk didalam kategori penyakit strategis
nasional, sementara vaksin SE diperuntukkan untuk pencegahan penyakit
Septicaemia Epizootica (SE) yang termasuk didalam kategori penyakit strategis
daerah. Pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan registrasi ternak.
Faktor-faktor yang dapat menunjang suksesnya vaksinasi AT dan SE
dengan kondisi pemeliharaan ternak yang ekstensif dan semi intensif
tradisional adalah :
1. Personil medik dan paramedik veteriner yang memadai dan
memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan vaksinasi.
2. Vaksin yang cukup dengan masa pakainya yang panjang.
3. Peralatan penunjang berupa cap bakar VS.
4. Lorong sempit yang memadai di setiap titik pelaksanaan vaksinasi.
5. Alat-alat kedokteran hewan yang mencukupi seperti jarum, spuit,
tempat vaksin.
6. Buku catatan vaksinasi yang akurat
7. Dilakukan vaksinasi ulang dan susulan bagi ternak yang belum
divaksin dalam tahun berjalan.
Tabel 28. Kegiatan Vaksinasi SE dan AT di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019
No Jenis Vaksin APBN (dosis)
APBD II (dosis)
Jumlah (dosis)
Realisasi (ekor)
1. SE - 94.950 94.950 90.722
2. AT 7000 30.000 37.000 37.000
Sumber: Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (2019)
Vaksinasi SE dan AT dilaksanakan setiap tahun diproritaskan pada ternak
sapi dan kerbau selain ternak bunting dan anak dibawah umur 3 bulan. Selain itu,
pemberian vaksinasi ulangan (booster) setiap 6 (enam) bulan sekali setelah
pemberian vaksinasi pertama juga dilakukan dengan maksud merangsang
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
59
kembali pembentukan sistem imun sehigga titer antibodi tetap tinggi didalam
darah dan ternak mempunyai daya tahan terhadap penyakit.
29. Pengawasan Obat Hewan dan Residu
Terlaksananya pengawasan obat hewan dan residu diharapkan peredaran
vaksin dan obat hewan yang berkualitas dan daging yang bebas residu. Kegiatan
ini didukung anggaran sebesar Rp. 257.702.700,- dan realisasi Rp. 254.426.418,-
(98.73%). Rincian untuk belanja pengadaan obat-obatan hewan, bahan kimia dan
peralatan kedokteran dan laboratorium untuk se Kabupaten Sumbawa.
Obat hewan mempunyai peranan sangat penting dalam upaya pemeliharaan
dan peningkatan kesehatan hewan yang akan menunjang upaya pengembangan
dan pembangunan peternakan. Dalam rangka melindungi pemakaian obat hewan
dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti potensi, hasil, kemampuan dan
kemurniannya serta mengamankan obat hewan yang dapat meningkatkan
kesehatan konsumen hasil ternak khususnya dari pencemaran residu obat.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan, Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan sebagai Dinas teknis mempunyai
kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran
obat untuk hewan. Untuk itu Pemerintah kabupaten Sumbawa telah menerbitkan
Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2015 tentang Obat Hewan dan Ijin Usaha Obat
Hewan.
Adapun ruang lingkup pembinaan pengawasan obat hewan tersebut antara
lain :
Melakukan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan perijinan usaha
pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan.
Melakukan pemeriksaan terhadap cara pembuatan obat hewan yang baik.
Melakukan pemeriksaan terhadap obat hewan, sarana dan tempat
penyimpanannya dalam penyediaan dan peredaran termasuk alat dan cara
pengangkutannya.
Melakukan pemeriksaan terhadap pemakaian obat hewan.
Mengambil contoh bahan baku dan obat hewan guna pengujian khasiat
dan keamanannya.
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
60
Sehubungan dengan kewenangan tersebut di atas, maka pada Tahun 2019 telah
dilakukan pengawasan obat hewani wilayah kabupaten Sumbawa. Adapun hasil
yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Tabel 29. Pengawasan Depo/ Toko Obat di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019
KECAMATAN NO NAMA TOKO
PELETAKAN KONDISI OBAT PENYIMPANAN
OBAT VAKSIN OBAT VAKSIN OBAT VAKSIN
Sumbawa 1 Tani Subur Baik - Baik - Rak condola Kulkas
2 CV.Diponegoro Cukup Baik Baik - Etalase kaca Kulkas
3 PT.Baling-Baling Bambu Baik - Baik - Etalase kaca -
4 UD.Laju Tani Kurang Baik Baik - Etalase kaca Kulkas
5 UD.Lancar Rezeki Baik - Baik - Etalase kaca -
6 Mochi Petshop Cukup - Baik - Etalase kaca
7 Soraya Petshop Cukup - Baik - Etalase kaca
Utan 8 Toko Sumber Tani Baik - Baik - Etalase kaca -
9 UD.Ditara jaya Baik - Baik - Etalase kaca -
10 UD.Adil Baik - Baik - Etalase kaca -
Alas 11 UD.Sahabat Cukup - Baik - Etalase kaca -
12 UD.Delta mas Cukup - Baik - Etalase kaca -
13 UD.Remit Jaya Baik Baik Baik - Etalase kaca Kulkas
Alas Barat 14 UD.Setia Tani Cukup - Baik - Kondola -
15 UD.Mekar Tani Cukup - Baik - Etalase kaca -
Moyo Hilir 16 UD.Fajar Cukup Cukup Baik Baik Etalase kaca kulkas
17 UD.Lombok Utama Cukup - Baik - Rak kondola -
Moyo Utara 18 UD Jaya Baru Cukup - Baik - Rak kondola -
19 UD. Dua Putra Cukup - Baik - Rak kondola -
20 CV.Karya Usaha Mandiri Cukup - Baik - Etalase kaca -
21 UD Dua Putri Kurang - Kurang - Rak kondola -
Lopok 22 UD Mawar Kurang - Kurang - Etalase kaca -
23 UD Usaha makmur Kurang - Kurang - Etalase kaca
Maronge 24 UD Bina Tani Baik - Baik - Etalase kaca -
Plampang 25 Sahabat Tani Kurang - Kurang - Etalase kaca -
26 UD Dani Kurang - Kurang - Etalase kaca -
Labangka 27 UD PondokTani Baik - Baik - Etalase kaca -
Empang 28 CV Rama Sukses mandiri Baik - Baik - Etalase kaca -
29 UD BalaTani Baik - Baik - Etalase kaca -
30 Toko Tiu Sedam Baik - Baik - Etalase kaca -
31 UD Fikri Baik - Baik - Etalase kaca -
Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Hewan (2019)
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
61
Berdasarkan hasil pengawasan obat hewan dikabupaten Sumbawa, Tim
memberikan saran-saran :
1. Perlu sosialisasi tentang pelaksanaan penggunaan khusus pengawasan
obat hewan
2. Bagi badan usaha/ perorangan yang menjual obat hewan yang
perijinannya tidak lengkap agar dilengkapi dan diperbarui
3. Perlu ditunjuk tenaga dokter hewan atau apoteker atau minimal asisten
apoteker sebagai penanggung jawab kegiatan usaha (Depo Obat Hewan)
4. Penyimpanan obat hewan harus terpisah dengan bahan makanan,
5. penyimpanan obat hewan ditempat yang terlindung dari sinar matahari
dan suhu harus sesuai dengan standar penyimpanan.
6. Pengawasan obat hewan perlu dilakukan secara priodik guna menjaga
mutu, khasiat dan keamanan peredaran dan penggunaan obat hewan.
30. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) merupakan rantai penghubung
antara kesehatan hewan dan kesehatan produk hewan, kesehatan manusia serta
kesehatan lingkungan. Kesmavet sebagai salah satu unsur dari kesehatan hewan
dalam arti luas adalah segala urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
Penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia melalui hewan dan/atau
produk hewan adalah penyakit hewan yang masuk kedalam kategor Zoonosis.
Oleh karena itu penyelenggaraan kesmavet menjadi bagian penting dari aktivitas
masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat
melalui penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produk hewan, penjaminan
produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan,
kesehatan dan keutuhan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
Penjaminan higiene dan sanitasi adalah persyaratan dasar sistem jaminan
keamanan pangan, dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang
dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan
(foodborne disease) atau menggunakan produk hewan dengan mengendalikan
resiko produk hewan pada proses produksi tercemar atau terkontaminasi oleh
bahaya biologis, kimia dan fisik serta resiko produk hewan menjadi tidak halal bagi
yang dipersyaratkan. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan pelayan
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
62
RPH/TPH dan kegiatan usaha pejagalan hewan telah dilakukan berbagai
kegiatan dalam upaya optimalisasi fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner
melalui :
Monitoring kegiatan RPH/TPH di masing-masing kecamatan.
Pertemuan pengusaha pejagal hewan dalam upaya peningkatan peranan
pejagal dalam penyediaan daging yang ASUH.:
Melakukan pembinaan dan mendorong pengusaha pejagal agar dapat
mentaati Peraturan Pemerintah yang berlaku.
Membentuk tim monitoring dan pengendalian penyakit hewan menular
terutama penyakit zoonosis yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
Tabel 29. Pemotongan Ternak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019
NO Kecamatan Jumlah
Penjagal
Jumlah Hasil Pemotongan ( ekor)
Sapi
(ekor)
Kerbau
(ekor)
Kuda
(ekor)
Kambing
(ekor)
1. RPH Bangkong - Sumbawa 14 2.268 188 106 149
2. RPH Sabang - Moyo Utara 1 193 120 - -
3. TPH Lunyuk 3 86 - - -
4. RPH Langam (Lopok) 3 320 55 - -
5. RPH Plampang 4 664 50 14 -
6. TPH Maronge 1 - - - -
7. RPH Empang 4 325 98 13 -
8. RPH Utan 2 279 103 - -
9. RPH Alas 4 74 1.040 - -
TOTAL 36 4.209 1,554 133 149 Sumber: Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah Potong Hewan (2019)
RPH (Rumah Potong Hewan) sebagai termpat pemotongan hewan yang sah
dbangun untuk memfasilitai kegiatan/ usaha pemotongan hewan. Melalu RPH
diharapkan pengawasan pemotongan dapat dilakukan secara optimal sehingga
masyarakat dapat memperoleh daging yang memenuhi standar ASUH (aman,
sehat, utuh, dan halal).
31. Peningkatan Pelayanan & Pemeriksaan Hewan Qurban.
Setiap Tahun Umat Islam melaksanakan Ibadah Qurban dengan
menyembelih Ternak Sapi, Kerbau, Kambing ataupun Ternak domba. Proses
penyembelihan ternak qurban tersebut dilakukan di Luar RPH/TPH. Namun
demikian tetap diperlukan aspek kehalalalan dan keamanan serta jaminan mutu
daging yang ASUH (Aman Sehat, Utuh dan Halal).
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
63
Pemeriksaan kesehatan hewan qurban dilakukan pada H-2 sampai dengan
Hari Raya Idu Adha. Pemeriksaan terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan Ante
Mortem dan Post Mortem. Pemeriksaan Ante Mortem dilakukan dengan
Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan Laboratorium. Pemeriksaan Laboratorium
dilakukan dengan mengambil darah pada ternak yang akan dipotong kemudian
dilakukan pemeriksaan Mikroskopis. Jika secara Klinis dan hasil pemeriksaan
Laboratorium dinyatakan sehat dan bebas dari bibit penyakit berbahaya, maka
ternak boleh dipotong sedangkan jika secara klinis terlihat sakit maka
penyembelihan ditunda untuk pemeriksaan selanjutnya sampai dinyatakan boleh
dipotong atau ditolak oleh petugas yang berwenang. Pemeriksaan Post Mortem
dilakukan dengan Pemeriksaan Organoleptik (Makroskopik) dilakukan terhadap
kepala dan Organ dalam yaitu limpa, hati, paru-paru, jantung, usus dan ginjal
serta limfoglandula yang meliputi: Inspeksi (Bentuk, warna, ukuran, ketajaman
tepi organ); Palpasi (Perabaan kekenyalan dan presipitasi); Insisi (Sayatan
dengan pisau untuk melihat adanya kerusakan jaringan).
Anggaran kegiatan ini bersumber dari DAU APBD Kabupaten Sumbawa
tahun 2019 sebesar Rp 50.515.000,-. Adapun Tim pemeriksa hewan Qurban
terdiri dari:
- Petugas Laboratorium 5 orang
- Pemeriksa dan pengambil darah hewan dilapangan 185 orang.
Seluruh anggota Tim Pemeriksa Hewan qurban bertugas melakukan
pengawasan dan pemantauan terhadap pemotongan hewan Qurban yang
halal dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah pemotongan hewan
qurban 1439 H/ 2019 M sebanyak 2.134 ekor, terjadi peningkatan dibanding
jumlah pemotongan hewan qurban 1438 H/ 2018 M (1.880 ekor). Hasil
pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
64
Tabel 31. Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qur’ban di Kabupaten Sumbawa pada Idul Adha 1439 H/ 2019 M
NO KECAMATAN JENIS TERNAK (EKOR) SAPI KERBAU KAMBING DOMBA JUMLAH
1 SUMBAWA 142 3 128 3 276 2 UNTER IWES 78 - 17 - 95 3 LAB. BADAS 77 - 174 - 251 4 U T A N 49 - 34 - 83 5 R H E E 18 - 12 - 30 6 A L A S 44 12 36 - 92 7 B U E R 25 1 23 - 49 8 ALAS BARAT 71 1 305 - 377 9 BATU LANTEH 20 - 10 - 30 10 MOYO HULU 62 6 5 - 73 11 R O P A N G 22 - 1 - 23 12 LENANGGUAR 40 2 17 - 59 13 LANTUNG 10 1 17 - 28 14 L U N Y U K 31 - 6 - 37 15 ORONG TELU 20 3 4 - 27 16 MOYO HILIR 69 7 13 - 89 17 MOYO UTARA 53 - 12 - 65 18 L A P E 39 5 25 - 69 19 L O P O K 53 7 20 - 80 20 PLAMPANG 58 1 10 - 69 21 MARONGE 18 3 17 - 38 22 LABANGKA 25 - 8 - 33 23 E M P A N G 80 6 15 - 101 24 T A R A N O 28 5 27 - 60
JUMLAH 1.132 63 936 3 2.134
Sumber: Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah Potong Hewan (2019)
32. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Jejaring Sistem Informasi Kesehatan
Hewan
Untuk menghasilkan ternak sehat berkualitas dan produktif dibutuhkan
fasilitas penunjang dan personil yang profesional. Sejak tahun 2018 Kabupaten
Sumbawa dijadikan pilot project dalam pelaksanaan program iSIKHNAS (Sistem
Informasi Kesehatan Nasional) berbasis teknologi seluler. Melalui program ini
diharapkan informasi kejadian penyakit di tingkat lapangan dapat diketahui dan
ditangani segera. Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 129.845.500,- dan
realisasi Rp. 129.731.800,- (99,91%). Rincian untuk belanja pengadaan peralatan
kedokteran dan laboratorium hewan, serta pengadaan mikroskop LCD dan USG
Hewan.
LAPORAN DISNAKKESWAN TAHUN 2019 2017
65
Tabel 32. Laporan Kejadian Penyakit Menular di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019
Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Hewan (2019)
Kegiatan Pelayanan Keswan dan Jejaring Sistem Informasi Keswan
mempunyai tujuan antara lain:
1. Terjangkaunya pelayanan kesehatan hewan di 166 desa dan kelurahan dalam
wilayah Kabupaten Sumbawa
2. Tercapaianya tingkat keterampilan medik veteriner dan paramedik veteriner
secara optimal
3. Tercapainya sinkronisasi program kesehatan hewan antara Pusat, Propinsi
dan Kabupaten
NO KECAMATAN RA SC BEF HEL AT COC PE SE MCF STR ORF SA TEL BZ SNOT FA DEM ENTR ASC PAN RNT VG VV RW CRD DERM MAS TOTAL