Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tuntutan masyarakat atas terwujudnya good governance telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2013 melalui penyajian kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Hasil Pengawasan dan pekembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2013 adalah : 1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2013;
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tuntutan masyarakat atas terwujudnya good governance telah mendorong
adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua
jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan
meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran
Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang
melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat
strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk
menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara
transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal
secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi
yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2013 melalui penyajian
kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang
terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat
Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh.
Hasil Pengawasan dan pekembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan
Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi
dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang
telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil
yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2013
adalah :
1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan
Inspektorat Jenderal selama Tahun 2013;
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
2
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan
Inspektorat Jenderal selama Tahun 2013 sebagai bahan penyempurnaan
untuk pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang;
3. Mendapatkan umpan balik (feed back) untuk merumuskan strategi dalam
pelaksanaan program kerja tahun yang akan datang.
C. Ruang Lingkup
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Semester II Tahun
2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mencakup hasil-hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengacu pada Tugas dan Fungsi
(Tusi) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan.
D. Visi dan Misi
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun
Anggaran berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal, yaitu :
Visi Inspektorat Jenderal:
“Terwujudnya pengawasan intern yang professional dan handal untuk
mendorong pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan
nilai tambah”
Misi Inspektorat Jenderal:
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Jenderal yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan kinerja Aparatur perhubungan melalui ketaatan dalam
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas
kinerja Aparatur Perhubungan;
3. Meningkatkan kualitas, efektivitas dan peran APIP;
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan serta
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
3
BAB II SUMBER DAYA
MANUSIA
ampai dengan tanggal 31 Desember 2013, jumlah pegawai Inspektorat
Jenderal adalah sebanyak 261 orang yang tersebar pada unit - unit kerja
yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada
pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sebanyak 90 pegawai
(34,48 %), distribusi pegawai Inspektorat berdasarkan bagian adalah :
Keterangan : Posisi 31-12-2013
Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM)
Inspektorat Jenderal adalah :
A. Total Pegawai
1. Berdasarkan Jabatan
Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat Fungsional
Auditor yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh unit
Irjen; 0
Sesitjen; 1
Ir I; 34
Ir II; 35
Ir III; 34
Ir IV; 32 Ir V; 35
Sesitjen; 90
DIAGRAM PEGAWAI
S
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
4
kerja Inspektorat Jenderal. Pejabat Fungsional Auditor tersebar pada
5 Inspektorat dengan jumlah keseluruhan 115 Auditor. Distribusi pegawai
Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan adalah :
2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah
golongan III sebanyak 160 pegawai (61,30%) sedangkan berdasarkan tingkat
pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan
jumlah 141 pegawai (54,02%). Untuk tingkat pendidikan terendah, masih
terdapat pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki ijazah Sekolah Dasar
sebanyak 2 pegawai (0,76%) dan ijazah SLTP sebanyak 2 pegawai (0,76%).
Struktural 9%
Fungsional Auditor
44%
Fungsional Umum 45%
Fungsional lainnya
2%
BERDASARKAN JABATAN
1%
21%
54%
11%
11%
1%
1%
BERDASARKAN PENDIDIKAN
S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
22%
61%
17%
0%
17%
IV
III
II
I
BERDASARKAN PENDIDIKAN
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
5
3. Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin dari total 261 pegawai Inspektorat Jenderal, 182
pegawai Laki laki (70 %) dan 79 pegawai perempuan (30%).
B. Fungsional Auditor
Jika dibandingkan dengan jumlah Auditor tahun 2012 yaitu sebanyak 117 orang,
pada tahun 2013 jumlah Auditor sebanyak 115 orang. Jumlah ini mengalami
penurunan sebanyak 2 orang (1,73%). Berdasarkan jabatan, Auditor terbagi
menjadi Auditor Utama, Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Pelaksana Lanjutan,
dan Pelaksana. Sebagian besar auditor Inspektorat Jenderal adalah Auditor
Pertama dengan jumlah 40 orang (34,78%). Rincian komposisi Auditor adalah
sebagai berikut :
Perempuan 30%
Laki-Laki 70%
Berdasarkan Jenis Kelamin
0%
34%
20%
35%
2% 0%
9%
Auditor
Utama
Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Pelaksana Lanjutan
Pelaksana
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
6
BAB III ANGGARAN
ada Tahun Anggaran 2013, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal
sebesar Rp. 85.751.703.000,-. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar
9,55 % jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2012 yang
berjumlah sebesar Rp. 78.279.226.000,-.
TABEL ANGGARAN TAHUN 2013
NO JENIS BELANJA PAGU %
1 BELANJA PEGAWAI 14.512.811.000 16,92
2 BELANJA BARANG 65.376.792.000 76,24
3 BELANJA MODAL 5.862.100.000 6,84
TOTAL 85.751.703.000 100,00
Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2013
adalah sebagai berikut:
A. Jenis Belanja
Inspektorat Jenderal pada tahun 2013 mengalokasikan belanja pegawai
sebanyak Rp. 14.512.811.000,-; belanja barang sebanyak Rp. 65.376.792.000,-
dan belanja modal sebanyak Rp. 5.862.100.000,- dengan total anggaran
Rp. 85.751.703.000,-
Pegawai 17%
Barang 76%
Modal 7%
P
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
7
B. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2013
1. Realisasi DIPA Itjen Tahun 2013
Realisasi Anggaran Itjen per 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp.61.561.750.400,- (71,79%) dari total anggaran sebesar
Rp.85.751.703.000,-
2. Realisasi Anggaran masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Inspektorat
ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan ketersediaan sarana dan prasarana
merupakan salah satu hal yang penting. Berikut adalah sarana dan
prasarana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang
mengalami perkembangan selama tahun 2013 sampai dengan posisi
31 Desember 2013 :
No Jenis Barang 2012 2013 Perubahan
1 Komputer (PC) 128 139 +11
2 Printer 171 182 +11
3 TV 12 23 +11
4 Alat penghancur kertas 30 30 0
5 Kursi besi/metal 914 799 -115
6 Meja rapat 7 7 0
7 Mesin Absensi 5 5 0
8 LCD Projector/Infocus 19 19 0
9 Laptop 207 198 -9
10 Notebook 1 1 0
11 Scanner 26 36 +10
12 Overhead projector 11 11 0
U
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
9
BAB V PELAKSANAAN
PROGRAM KERJA
alam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong
peningkatan kinerja yang akuntabel Inspektorat Jenderal pada tahun
2013 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang
direncanakan yaitu sejumlah 5 (lima) kegiatan yang terbagi menjadi 35
(tiga puluh lima) sub kegiatan.
Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya mengatasi
permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal :
A. Program dan Realisasi
1. Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa
Audit Kinerja merupakan audit atas Pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Sedangkan Audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan audit untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal memprogramkan Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 548 Auditi (82,28%) dari total 666 Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam realisasinya teraudit sebanyak 562 Auditi (102,55%),
0
100
200
300
400
500
600
IR I IR II IR III IR IV IR V TOTAL
Program 106 110 115 119 98 548
Realisasi 104 125 114 121 98 562
REALISASI AUDIT
D
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
10
Keterangan :
IR I (Inspektorat I) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Itjen, Ditjen Perhubungan
Darat, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi NAD, Sumut, DKI Jaya, DIY, NTB,
Kalsel, dan Sulut.
IR II (Inspektorat II) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut,
Mahkamah Pelayaran, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jatim, Bali, Kalbar,
Sulteng, dan Papua.
IR III (Inspektorat III) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan
Udara, UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel,
Jabar, Kalteng, Sulsel, dan Maluku.
IR IV (Inspektorat IV) denganlingkup pengawasan : Kantor Pusat Badan Litbang, PSDM
Perhubungan, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumsel, Jateng, Kaltim,
NTT, Sultra dan Malut.
IR V (Inspektorat V) dengan lingkup pengawasan : Sekretariat Jenderal, Ditjen
Perkeretaapian, dan Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumbar, Riau, Kepri, Banten,
Gorontalo, Sulbar, dan Papua Barat.
Pelaksanaan hari audit pada tahun 2013, mencapai 79,73 % atau 15.971 hari
dari total rencana 20.031. Rekapitulasi hari audit selama tahun 2013 adalah
sebagai berikut:
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
IR I IR II IR III IR IV IR V
Program 4.010 4.022 4.319 3.940 3.740
Realisasi 2.837 3.211 3.035 3.359 3.529
REALISASI HARI AUDIT
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
11
2. Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) mencakup audit yang tidak termasuk dalam Audit Kinerja, meliputi antara lain Audit Perencanaan dan Manfaat, Audit Pelayanan Publik, Audit Investigasi, Audit Khusus, Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan. Adapun pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakankan oleh masing-masing Inspektorat, dengan rincian sebagai berikut :
NO PELAKSANA ADTT FOKUS AUDIT
1. INSPEKTORAT I
Audit Manfaat dari Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
Audit Dengan Tujuan Tertentu Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis
Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap UPP yang mempunyai PNBP besar yang berpotensi menjadi BLU (Badan Layanan Umum)
Audit Dengan Tujuan Tertentu Pengoperasian Kapal Perintis
ADTT Audit Dengan Tujuan Tertentu terhadap Public Service Obligation (PSO)
3. INSPEKTORAT III
Audit Dengan Tujuan Tertentu Perencanaan Bandar Udara (rencana induk, amdal, ijin, Pembangunan Bandara serta Revisi Rencana Induk)
Audit Perencanaan dan Manfaat Kendaraan PKP-PK
Audit Dengan Tujuan Tertentu Kapasitas Pesawat Udara di Run way, Taxi way, Apron, dan Terminal
Audit Dengan Tujuan Tertentu Angkutan Perintis Udara
INSPEKTORAT IV
Audit Dengan Tujuan Tertentu Legalitas Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di alur Sungai Mahakam
Audit dengan ujua Tertentu Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jateng dan Satker Tegal-Pekalogan-Semarang
Audit Perencanaan dan Manfaat Hasil Penelitian dan Pengembangan pada Badan Litbang Perhubungan
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
12
Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pelayanan Publik Pendidikan dan Latihan Kebandarudaraan pada UPT-UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan
INSPEKTORAT V
Audit Perencanaan MRT Lebak Bulus - HI;
Audit Dengan Tertentu Kompetensi SDM Inspektur, Penguji dan Auditor Keselamatan Perkeretaapian;
Audit Dengan Tujuan Tertentu Manfaat Hasil Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Selain ADTT diatas, juga diprogramkan Audit Khusus, yakni audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Audit Khusus bersifat pre memory (PM). Realisasi pelaksanaan Audit Khusus tahun 2013 adalah sebagai berikut :
NO NAMA AUDIT KHUSUS WAKTU PELAKSANAAN
1. Melaksanakan audit khusus untuk pendalaman proses pelelangan pekerjaan pembangunan dan pengembangan kampus BP2IP Surabaya TA.2008-2011, pada : BP2IP Surabaya
04 s.d 08 Pebruari 2013
2. Melaksanakan audit khusus terhadap dugaan penyimpangan dalam pembayaran biaya wajib penyelenggaraan diklat kepelautan, pada : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
11 s.d 15 Maret 2013
3. Melaksanakan audit khusus, pada : Bandar Udara Sentani Jayapura.
28 Jan - 03 Pebruari 2013
4. Melaksanakan audit khusus dugaan penyalahgunaan jabatan wewenang yang diduga dilakukan oleh panitia lelang Satker Disnav Kelas III Pontianak.
04 s.d 10 Nop 2013
Perpanjangan SPT : 04 s.d 10 Des 2013
5. Melaksanakan audit khusus terhadap proses perijinan pendaftaran kapal, pada : 1) Bagian hukum Sekretariat Ditjen Hubla; 2) Direktorat Kappel Ditjen Hubla; 3) Biro hukum dan kerja sama luar negeri
Setjen
01 s.d 08 Nop 2013
Perpanjangan SPT : 11 s.d 15 Nop 2013
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
13
6. Audit Khusus Laporan pengaduan pembayaran uang ganti rugi tanah di PIP Makassar
07 s.d 11 Mei 2013
7. Evaluasi Dokumen dan Administrasi
Kegiatan pada Satker Pengembangan
Perkeretaapian Jawa Tengah Tahun 2013
21 s.d 28
Jan 2013
8. Legalitas Pengoperasian Terminal Khusus
(TERSUS) dan Terminal untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di Alur Sungai Mahakam,
pada KSOP Samarinda
14 s.d 26
Maret 2013
9. Audit Khusus Pengadaan Mock Up Pesawat
pada Balai Diklat Penerbangan Palembang
01 s/d 05
Mei 2013
10. Pelaksanaan Pendampingan/Asistensi
(Probity Audit) pada Satker Pembangunan
Jalur Ganda Cirebon-Kroya TA 2013
10 s.d 13
Mei 2013
11. Pelaksanaan Asistensi (Probity Audit) pada
Satker Pembangunan Jalur Ganda Tegal
Pekalongan- Semarang TA 2013
22 s.d 23
Mei 2013
12. Klarifikasi Pengaduan Masyarakat pada
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Larantuka
11 s.d 15
Juni 2013
13. Perjalanan Dinas Fiktif pada Biro Keuangan dan Perlengkapan
01 s.d 08 Mei 2013
3. Reviu Laporan Keuangan
Reviu dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa
akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
dan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan telah disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil reviu dituangkan dalam
“Pernyataan Telah Direviu” (Statement of Reviu) yang digunakan sebagai
dasar pembuatan “Pernyataan Tanggung Jawab“ (Statement of Responsibility)
oleh Menteri Perhubungan yang berisi pernyataan bahwa pengelolaan
anggaran telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai SAP.
Pada TA. 2013 diprogramkan reviu Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I
dan Triwulan III di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
(UAKPA/B), Laporan Keuangan Semester I di Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan Laporan Keuangan
Semester I dan Tahunan di Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran/Barang (UAPA/B).
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
14
Rincian kegiatan reviu yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
1. Reviu LK Tahunan BA.999 Kementerian Perhubungan TA.2012 pada
Ditjen Perhubungan Laut, Udara, dan Perkeretaapian;
2. Reviu LK Tingkat UAKPA/B pada Sekjen, Itjen, Ditjen Hubdat, Hubla,
Hubud, dan BPSDMP;
3. Reviu LK Tingkat Eselon I Kementerian Perhubungan TA. 2012 pada
Sekjen dan Itjen;
4. Reviu Triwulan I TA. 2013 di Propinsi NTB, DIY, Kalimantan Barat, Bali,
Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera
Barat, Gorontalo;
5. Reviu LK BA.022 Tingkat UAPPA/B-W di lingkungan Ditjen Perhubungan
Udara Kemenhub Smt I TA.2013;
6. Reviu LK BA.022 Tingkat UAPPA-E1 Kementerian Perhubungan pada
Ditjen Per-KA-an Smt I TA. 2013;
7. Reviu LK BA.022 Tingkat UAPA (SIMAK-BMN) Kementerian
Perhubungan Smt I TA. 2013;
8. Reviu Triwulan III TA. 2013 di Propinsi Sulawesi Utara, NAD, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Riau.
4. Evaluasi
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilaksanakan pada
tahun 2013 terdiri atas :
a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Penyelenggaraan SPIP baik di tingkat instansi maupun tingkat aktivitas,
secara menyeluruh dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar yaitu :
5. Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi
dalam LHA. Jenis kegiatan pemantauan hasil audit yang dilaksanakan pada
tahun 2013 meliputi :
a. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat
Jenderal
Berdasarkan data hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat
Jenderal posisi s.d 31 Desember 2013, jumlah temuan hasil audit
Inspektorat Jenderal sebanyak
3.130 temuan. Jumlah yang
berhasil ditindaklanjuti secara
tuntas sebanyak 361 temuan,
jumlah temuan yang masih
dalam proses sebanyak 1.002
temuan dan jumlah temuan
yang belum ditindaklanjuti
sebanyak 1.740 temuan.
Tuntas ProsesBelumdi TL
Jumlah Temuan 361 1002 1740
0
500
1000
1500
2000
Jumlah Temuan
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
17
Rincian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal tahun
2013 per Sub Sektor sebagaimana tabel dibawah ini:
b
No Unit Kerja Temuan TL Proses BTL
%
1. Sekretariat Jenderal 37 0 5 32 0
2. Inspektorat Jenderal 0 0 0 0 0
3. Ditjen Perhubungan Darat 401 41 106 254 10,22
4. Ditjen Perhubungan Laut 1.505 0 492 1.013 0
5. Ditjen Perhubungan Udara 861 308 316 237 35,77
6. Ditjen Perkeretaapian 141 0 17 97 0
7. Badan Pengembangan SDM 158 12 57 89 7,5
8. Badan Litbang Perhubungan 27 0 9 18 0
Total Temuan 3.130 361 1.002 1.740
Keterangan : TL : Tindak Lanjut Tuntas BTL : Belum di tindaklanjut
b. Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil
Pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
Audit terhadap auditi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tidak
hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan,
namun dilakukan juga oleh Aparat Pengawasan Fungsional diluar
Kementerian Perhubungan, seperti BPK-RI dan BPKP. Pemantauan
terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan
Kementerian Perhubungan dilakukan melalui koordinasi dengan BPK-RI
dan BPKP. Pada tahun 2013, telah dilakukan pada Semester I dan
Semester II.
Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil audit dari Aparat
Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan pada tahun
2013 adalah sebagai berikut :
1) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) posisi s.d
HAPSEM II Tahun 2013 di lingkungan Kementerian Perhubungan
terdapat sebanyak 511 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan
dinyatakan selesai sebanyak 379 rekomendasi, sedangkan sebanyak
95 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai,
serta sebanyak 37 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
18
2) Koordinasi yang dilakukan dengan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) adalah mengenai tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPKP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Posisi
sampai dengan triwulan IV Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
6. Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Lainnya
a. Sosialisasi Preventif KKN dan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)
Sosialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
0
10
20
30
40
50
60
70
Ditjen Darat Ditjen Laut Ditjen Udara
7 16
12
3
53
51
Tindak Lanjut Sisa
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
19
Sosialisasi Preventif KKN dan Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK dan WBBM dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman
dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana
korupsi (TIPIKOR) dan pembangunan ZI menuju WBK kepada seluruh
UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada Tahun 2013,
Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi di 5 (lima) Provinsi yaitu
Nusa Tenggara Barat, Bali, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan
Kepulauan Riau.
b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan KKN
(Kormonev AP-KKN) Kementerian Perhubungan
Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) adalah membentuk Kelompok Kerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) yang beranggotakan seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kelompok kerja tersebut bertugas untuk melakukan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi (kormonev) aksi pencegahan KKN (AP-KKN) Kementerian Perhubungan.
Kegiatan kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan yang direncanakan pada tahun 2013 antara lain meliputi koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksaaan AP-KKN Unit Kerja Eselon I, uji petik terhadap pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Kementerian Perhubungan.
Pelaksanaan kegiatan Kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan Tahun 2013 antara lain adalah:
1) Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi pelaksanaan Stranas PPK
yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
2) Keikutsertaan dalam seminar maupun workshop pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK;
3) Keikutsertaan dalam dalam acara Pekan Antikorupsi yang
diselenggarakan oleh KPK.
c. AP-KKN Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, setiap unit kerja Eselon I wajib melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja Eselon I
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
20
telah melakukan upaya tersebut melalui Kelompok Kerja AP-KKN Inspektorat Jenderal. Program kerja dan Realisasi AP-KKN Inspektorat Jenderal tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1) Strategi Pertama yaitu Pencegahan
(a) Peningkatan Kinerja Layanan Kepemerintahan Berdasarkan Program Kerja Pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 7 (Tujuh) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut: - Kegiatan pertama, Monitoring pelaksanaan penandatanganan
Pakta Integritas di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan target sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pegawai, realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan Semester II tahun 2013 yang telah menandatangani Pakta Integritas adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pegawai atau sebesar 100%;
- Kegiatan kedua, monitoring penyusunan Penetapan Kinerja sesuai Surat Inspektur Jenderal No. UM. 007/15/5/ITJEN-2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Penyampaian LAKIP ITJEN Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja ITJEN Tahun 2013, realisasi sampai dengan Semester II tahun 2013 adalah telah disusun 7 (tujuh) Penetapan Kinerja (Tapkin) yang terdiri dari Tapkin Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV dan V yang telah dikirim dengan 1 (satu) surat Laporan Penetapan Kinerja kepada Menteri Perhubungan;
- Kegiatan ketiga, monitoring penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), sesuai Surat Inspektur Jenderal No. UM. 007/15/5/ITJEN-2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Penyampaian LAKIP ITJEN Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja ITJEN Tahun 2013, realisasi sampai dengan Semester II tahun 2013 adalah telah disusun 7 (tujuh) LAKIP yang terdiri dari LAKIP Inspektorat Jenderal, LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal, LAKIP Inspektorat I, II, III, IV dan V yang telah dikirim dalam 1 (satu) surat LAKIP kepada Menteri Perhubungan;
- Kegiatan keempat, monitoring penerapan E-goverment untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam manajemen pemerintahan, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 pada Sistem Informasi Pengawasan (SIP) di lingkungan ITJEN yang memuat informasi mengenai DIPA, POK, Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT), Usulan PKPT, Perundang-Undangan, dan LHA, adalah DIPA POK (100%), RPKPT (100%), Usulan PKPT (100%), Perundang-Undangan (100%), dan Penginputan LHA (60%);
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
21
- Kegiatan kelima, pembuatan SOP Manajemen Kinerja (pelayanan internal) dengan target 5 (lima) SOP, realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan Semester II tahun 2013 adalah sebanyak 5 (lima) SOP dengan 2 (dua) SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur Usulan Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan SOP Reviu Laporan Keuangan serta 3 (tiga) SOP yang masih dalam tahap finalisasi yaitu SOP penilaian dan penetapan angka kredit, SOP permintaan barang dan SOP pemeliharaan kendaraan operasional atau sebesar 40%;
- Kegiatan keenam, uji petik terhadap pelaksanaan audit sebagai masukan untuk perbaikan kinerja organisasi ITJEN dengan target responden 125 (seratus dua puluh lima) orang, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di 5 (lima) Propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Bali, Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi DIY Yogyakarta dengan jumlah total responden sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang atau sebesar 106,4%;
- Kegiatan ketujuh, monitoring Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 belum terealisasi karena masih menunggu pembahasan penyusunan peraturan tentang pembentukan dan prosedur Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan oleh Sekretariat Jenderal;
(b) Program Kerja Kedua, yaitu Akses Publik Terhadap Informasi
Penanganan Aduan yang Telah Dilaporkan : - Kegiatan pertama, penanganan pengaduan melalui audit
khusus, realisasi sampai dengan semester II tahun 2013 sebanyak 4 (empat) pengaduan yang ditindaklanjuti dengan audit khusus;
- Kegiatan kedua, penanganan sanggah banding, realisasi sampai dengan semester II tahun 2013 dengan jumlah 21 (dua puluh satu) sanggah banding dan yang telah ditindaklanjuti melalui surat sebanyak 21 (sebelas) sanggah banding atau sebesar 100%;
- Kegiatan ketiga, memberikan pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan Permenhub No. PM 72 tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 belum teralisasi karena belum adanya permintaan informasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
22
(c) Program Kerja Ketiga, yaitu Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai Kepmenhub No. KM 23 Tahun 2006;
- Kegiatan pertama, pejabat yang wajib mengisi dan belum melaporkan LHKPN (Form A) dengan target 10 (sepuluh) Pejabat, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 yang telah mengisi dan melaporkan LHKPN (Form A) terealisasi sebanyak 4 (empat) Pejabat atau sebesar 40%;
- Kegiatan kedua, monitoring Pejabat dan Auditor yang belum dan telah menyampaikan LHKPN kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk diteruskan ke KPK, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 posisi sampai dengan Semester II adalah 1 (satu) surat Sekretaris Inspektorat Jenderal No. KP. 011/1/3/ITJEN-2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Daftar Pejabat Wajib Lapor LHKPN kepada KPK;
(d) Program Kerja Keempat, yaitu Penyempurnaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Termasuk Memperkuat Mekanisme Pengawasan. Berdasarkan program kerja keempat AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan target 4 (empat) paket pekerjaan, realisasi pelaksanaan sampai dengan posisi semester II tahun 2013 adalah sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan atau sebesar 100%.
(e) Program Kerja Kelima, yaitu Reformasi Birokrasi. Berdasarkan program kerja kelima AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut: - Kegiatan pertama, pemantauan pelaksanaan kegiatan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 telah dilaporkan hasil PMPRB online kepada Menteri Perhubungan dengan surat Inspektur Jenderal nomor KP.804/2/8/Itjen-2013 tanggal 9 April 2013;
- Kegiatan kedua, pelaporan Implementasi SPIP, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah telah disusunnya Peraturan Inspektur Jenderal No. SK.56/PS.316/ITJEN-2011 tanggal 17 Juni 2013 tentang Desain Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- Kegiatan ketiga, Kampanye anti korupsi melalui media banner, stiker, pin dan jurnal transparansi posisi sampai dengan semester II tahun 2013 dari target 20 (dua puluh) banner, 250 (dua ratus lima puluh) stiker, 268 (dua ratus enampuluh delapan) pin terealisasi pemasangan 98 (sembilan puluh delapan) banner, 300 (tiga ratus) stiker dan
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
23
300 (tiga ratus) pin yang telah di distribusikan, baik pada Kantor Pusat Kementerian Perhubungan maupun pada UPT di daerah sedangkan stiker dan pin di distribusikan kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal serta pada masyarakat umum pada acara pekan anti korupsi sedunia di Istora Senayan pada tanggal 9 s.d 11 Desember 2013;
(f) Program Kerja Keenam, yaitu Kerjasama dengan Lembaga Anti
Korupsi. Berdasarkan program kerja keenam AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : - Kegiatan pertama, evaluasi dan penyampaian PIAK Eselon I
kepada KPK, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah kegiatan PIAK eselon I menyatu dengan program Stranas PPK sesuai Inpres 1 tahun 2013 yang diikuti oleh Seketariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perhubungan Laut;
- Kegiatan kedua, Sosialisasi pencegahan KKN di lingkungan Itjen dengan mengundang KPK, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi pencegahan KKN oleh KPK pada acara Pra Rapat Dinas tanggal 5 s.d 7 Desember 2013 dengan tema Unit Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System.
2) Strategi Kedua, yaitu Penegakan Hukum, terdiri dari :
(a) Program Kerja Pertama, Peningkatan Kinerja Layanan Kepemerintahan. Berdasarkan program kerja pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni memberikan reward and punishment kepada pegawai yang bertugas di bidang pelayanan internal Itjen, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 Pemberian punishment sebanyak 1 (satu) hukuman yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1 (satu) pegawai Inspektorat Jenderal sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. SK 466 Tahun 2013 tanggal 11 Oktober 2013 atas nama saudara Asep Lili Suryana NIP. 19701028 199303 1 002.
(b) Program Kerja Kedua, Meningkatkan Koordinasi dan Persamaan Persepsi Antara Lembaga Audit/Pengawasan Internal dan Eksternal dengan Lembaga Penegak Hukum. Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Pelaksanaan Koordinasi antara Lembaga Penegak Hukum dengan ITJEN, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 tidak terdapat kegiatan yang perlu ditindaklanjuti karena bersifat Pre Memori (PM).
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
24
3) Strategi Ketiga, yaitu Peraturan Perundang-Undangan Kelompok Kerja AP-KKN Inspektorat Jenderal tidak melaksanakan strategi ketiga dikarenakan bukan merupakan tugas dan fungsi dari Itjen tetapi ada pada Biro Hukum dan KSLN Sekretaiat Jenderal.
4) Strategi Keempat, yaitu Kerjasama Internasional dan Penyelamatan
Aset Hasil Korupsi. (a) Program Kerja Pertama, Kerjasama dengan Lembaga Anti
Korupsi. MoU antara Itjen dan PPATK telah dilakukan pada tanggal 27 Januari 2011, maka berdasarkan program kerja pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Tindak Lanjut Pelaksanaan MoU antara Itjen dengan PPATK, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 tidak terdapat kegiatan yang perlu ditindaklanjuti karena bersifat Pre Memori (PM).
(b) Program Kerja Kedua, Meningkatkan Koordinasi dan Persamaan Persepsi antara Lembaga Audit/Pengawasan Internal dan Eksternal dengan Lembaga Penegak Hukum. Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni tindak lanjut temuan hasil audit BPK, BPKP dan Itjen.
5) Strategi Kelima, yaitu Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi.
(a) Program Kerja Pertama, Penyempurnaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Termasuk Memperkuat Mekanisme Pengawasan.Berdasarkan program kerja pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), posisi sampai dengan semester II Tahun 2013 adalah telah dibentuknya Unit Layanan Pengadaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. SK.1/KP.801/ITJEN-2013 tanggal 8 Januari 2013.
(b) Program Kerja Kedua, Melaksanakan Pelatihan SDM dalam Rangka Penyelamatan Asset Hasil Korupsi. Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : - Kegiatan pertama, pelaksanaan pembekalan dalam rangka
memperkuat Mekanisme Pengawasan, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 telah dilaksanakannya Sosialisasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2013 di Ruang Emerald A, lantai 3 Hotel Red Top Jakarta yang diikuti 176 (seratus tujuh puluh enam) pegawai Inspektorat Jenderal.
- Kegiatan kedua, Kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka pelatihan SDM sebanyak 3 (tiga) MoU dan posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah 3 (tiga) MoU.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
25
6) Strategi Keenam, yaitu Mekanisme Pelaporan Berdasarkan Strategi Keenam AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdiri atas 1 (satu) Program Kerja yaitu Akses Publik Terhadap Informasi Penanganan Aduan Yang Telah di Laporkan, yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : (a) Kegiatan pertama, tindak lanjut penanganan pengaduan melalui
audit khusus, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah 4 (empat) laporan hasil audit Khusus yang merupakan tindak lanjut dari surat pengaduan yang diterima ITJEN;
(b) Kegiatan kedua, tindak lanjut penanganan sanggah banding, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) surat.
d. Koordinasi Pengawasan
Pada Tahun 2013, Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi
dengan :
1) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2) Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi;
3) Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan
Transportasi Darat.
Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
No Kegiatan Lokasi Tanggal
pelaksanaan
1. Koordinasi dengan Itjen
Kementerian Dalam Negeri Jakarta 12 Nop 2013
2. Koordinasi dengan
Inspektorat Provinsi
Provinsi Banten
Serang 10 -11 Des 2013
3. Koordinasi Pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus
Bidang Keselamatan
Transportasi Darat
Tangerang
Tangerang selatan 2 - 4 Okt 2013
Makassar 7 - 9 Okt 2013
Medan 9 - 11 Okt 2013
Solo 23 - 25 Okt 2013
Banjarmasin 23 - 25 Okt 2013
Madiun 20 - 22 Nop 2013
Yogyakarta 27 - 29 Nop 2013
Magelang 16 -18 Des 2013
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
26
e. Bimbingan Teknis (Bimtek)
Dalam rangka berbagi ilmu teknis audit sektor perhubungan,
menyamakan persepsi tentang tata cara pengawasan di bidang
Perhubungan, serta terbentuknya sinergi pengawasan antara APIP Pusat
dan daerah, pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian
Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan semester I Tahun 2013, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Evaluasi Program Kerja Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2013 pada Kamis s.d. Sabtu / 11 s.d. 13 Juli 2013 di Hotel Hotel Aryaduta Lippo Village. Pelaksanaan Evaluasi terdiri atas :
1) Pembekalan dari Narasumber : Strategi Pencapaian Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dan Strategi Pelaksanaan Audit Yang
Efektif yang disampaikan oleh Dra. Hetty Djuhartika, M.Si, Auditor
Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
2) Hasil evaluasi kinerja semester I tiap-tiap unit kerja Eselon II;
3) Mapping kegiatan semester II agar tidak terjadi tumpang tindih dan
terdapat peningkatan kinerja pada semester II.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
30
j. Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal
Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun
2013 dan penyusunan Kebijakan Pengawasan tahun anggaran 2014
serta pembahasan materi-materi lain yang dapat menunjang tugas dan
fungsi organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
menyelenggarakan Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Tahun 2013
pada tanggal Kamis s.d. Sabtu / 5 s.d. 7 Desember 2013 di Bumi Tapos
Resort, Bogor. Pra Rapat Dinas diikuti oleh 103 (seratus tiga) orang
peserta, yang terdiri dari Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat
Jenderal, Para Inspektur dan Kapok, Perwakilan Auditor dari masing-
masing Inspektorat, Para Kabag dan Kasubag, serta Perwakilan Staf dari
Inspektorat dan Sekretariat Itjen.
Kegiatan Pra Radin ini meliputi pemaparan hasil evaluasi kinerja tahun
2013 (posisi per 30 Nopember 2013) dari tiap-tiap unit kerja Eselon II dan
rencana kegiatan untuk untuk tahun 2014. Selain itu, terdapat
pembahasan materi-materi penunjang tugas dan fungsi Inspektorat
Jenderal sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan.
Pembahasan materi dilakukan melalui sidang komisi. Materi tersebut
meliputi:
1) Kebijakan Pengawasan dan Rencana Program Kerja Pengawasan
Tahunan TA 2014;
2) Penyempurnaan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Standar
Operasional Prosedur;
3) Penyempurnaan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Reviu laporan
Keuangan;
4) Penyusunan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pendampingan
Penyusunan RKA Unit Kerja di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.
k. Pemantauan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru
Pemantauan angkutan bertujuan untuk memberikan masukan serta
umpan balik (feed back) sehingga dapat dilakukan langkah-langkah
perbaikan dan optimalisasi pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
Disamping itu, monitoring juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja
pelaksanaan kegiatan berjalan.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
31
1) Pemantauan Angkutan Lebaran
Untuk melaksanakan monitoring pada 33 (tiga puluh tiga) titik simpul
yang telah ditetapkan, dibentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim, dengan
waktu pelaksanaan dibagi menjadi :
(a) Pra Lebaran, dilaksanakan oleh Tim I s/d V, mulai tanggal 30 Juli
s/d 5 Agustus 2013;
(b) Pasca Lebaran, dilaksanakan oleh Tim VI s/d XII, mulai tanggal
10 s/d 14 Agustus 2013.
Tim Provinsi Lokasi Pelaksanaan
I DKI Jakarta dan
Banten
Perum PPD Depo E Klender
30 Juli s/d 5 Agustus
2013
Terminal Pulogadung
Pelabuhan Peyeberangan
Merak
II DKI Jakarta dan
Banten
Terminal Kalideres 30 Juli s/d 5 Agustus
2013 Dishub Kota Tangerang
Bandara Soekarno Hatta
III DKI Jakarta dan
Banten
Stasiun KA Senen 30 Juli s/d 5 Agustus
2013 Dishub Kota Tangerang
Selatan
IV DKI Jakarta dan
Jawa Barat
Pelabuhan Tanjung Priok 30 Juli s/d 5 Agustus
2013 Stasiun KA TAnjung Priok
Dishub Kota Depok
V DKI Jakarta dan
Jawa Barat
Terminal Kota Bekasi 30 Juli s/d 5 Agustus
2013 Dishub Kota Bekasi
Terminal Kampung Rambutan
VI Jawa Barat Terminal Bus Cicaheum 10 s/d 14 Agustus
2013 Stasiun KA Kiara Condong
VII Jawa Barat Terminal Bus Leuwipanjang 10 s/d 14 Agustus
2013 Stasiun KA Bandung
VIII Jawa Tengah
Terminal Bus Terboyo
10 s/d 14 Agustus
2013
Stasiun KA Poncol
Pelabuhan Tanjung Mas
Semarang
IX Jawa Tengah
Dishub Kota Solo 10 s/d 14 Agustus
2013 Stasiun KA Solo Balapan
Bandara Adi Sumarmo
X D.I Yogyakarta
Terminal Jombor 10 s/d 14 Agustus
2013 Stasiun KA Lempuyangan
Bandara Adi Sucipto
XI D.I. Yogyakarta
Terminal Giwangan 10 s/d 14 Agustus
2013 Dishub Kota Yogyakarta
Stasiun KA Tugu
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
32
XII Jawa Timur
Terminal Bis Purabaya 10 s/d 14 Agustus
2013 Pelabuhan Tanjung Perak
Bandara Juanda Surabaya
2) Pemantauan Angkutan Lebaran Haji
Pemantauan Angkutan Lebaran Haji Tahun 2013 (1434 H) oleh
Inspektorat Jenderal dilaksanakan di 8 (delapan) embarkasi, yaitu:
No. Embarkasi Tanggal Pelaksaanan
1. Bandara Syamsudin Noor
Banjarmasin
18 s.d 21 September 2013
2. Bandara Sepinggan Balikpapan 18 s.d 21 September 2013
3. Bandara Internasional Lombok 18 s.d 21 September 2013
4. Bandara Halim Perdana Kusuma 23 s.d 26 September 2013
5. Bandara Hang Nadim Batam 24 s.d 27 September 2013
6. Bandara Kuala Namu Medan 24 s.d 27 September 2013
7. Bandara Sultan Mahmud
Badaruddin II Palembang
25 s.d 28 September 2013
8. Bandara Minangkabau Padang 26 s.d 29 September 2013
3) Pemantauan Angkutan Natal 2013 dan Tahun Baru Tahun 2014
Pemantauan Angkutan Natal 2013 dan Tahun Baru Tahun 2014 oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan di
3 (tiga) Provinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali, yang terbagi
menjadi 6 (enam) titik simpul, yaitu :
(a) Provinsi Jawa Timur, meliputi Bandara Juanda dan Stasiun
Gubeng Surabaya;
(b) Provinsi Sulawesi Utara, meliputi Bandara Sam Ratulangi dan
Pelabuhan Manado;
(c) Provinsi Bali, meliputi Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan
Benoa.
l. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Pada Tahun 2013 telah ditetapkan 11 (sebelas) Peraturan yang telah
ditetapkan yaitu:
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
33
No Nama Peraturan Perihal
1. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK.1/KP.801/ITJEN-
2013
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
(ULP) di Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan
2. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK.21/PS.316/ITJEN-
2013
Kebijakan Pengawasan PKPT Inspektorat
Jenderal Tahun Anggaran 2013
3. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK.22/HK.206/ITJEN-
2013
Pelaksanaan Dinas PKPT Inspektorat
Jenderal Tahun Anggaran 2013
4. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK.27/KU.005/ITJEN-
2013
SOP Mekanisme Pelaksanaan Reviu
Laporan Keuangan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
5. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK. 50/KP.801/ITJEN-
2013
Perubahan Atas Peraturan Inspektur
Jenderal Nomor SK. 16/KP.801//ITJEN-
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
6. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK.51/PS. 317/ITJEN-
2013
Mekanisme Pelaksanaan Audit Khusus
7. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK.52/PS. 316/ITJEN-
2013
Telaahan Sejawat Hasil Audit Inspektorat
Jenderal di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
8. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK.58/UM.008/ITJEN-
2013
Pedoman Penilaian Unit Kerja Dengan
Kinerja Terbaik Pada Kegiatan
Pengawasan
9. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK. 56/PS.316/ITJEN-
2013
Desain Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
10. Peraturan Inspektur Jenderal
Nomor SK. 60/PS.316/ITJEN-
2013
Standar Penyusunan Program Kerja Audit,
Kertas Kerja Audit, dan Naskah Hasil
Audit Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan
11. Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : SK.16/HK.206/ITJEN-
2013
Perubahan Atas Keputusan Inspektur
Jenderal Kementerian Perhubungan
Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010
tentang Rencana Strategis Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan
Tahun 2010 – 2014
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
34
m. Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment)
atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan. Model PMPRB menfokuskan penilaian terhadap langkah-
langkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian
Perhubungan dikaitkan dengan “Hasil Yang Diharapkan”. Hal ini juga
terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan
dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi. Dasar pelaksanaan Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SK. 28 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Tim Asesor penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal
ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan PMPRB di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, dengan didukung oleh 8 (Delapan) Assesor
dari Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Agenda Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PMPRB Online
Kementerian adalah sebagai berikut :
1) Tanggal 17 Desember 2012 telah dilakukan rapat pendampingan
PMPRB Online di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan
Program Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB;
2) Tanggal 19 Desember 2012 telah dilakukan penyampaian kode akun
dan password PMPRB Online kepada para Asesor;
3) Tanggal 23 Januari 2013 telah dilakukan penyampaian akun
responden melalui para Asesor;
4) Tanggal 10 Pebruari 2013 telah dilaksanakan Survey Internal dengan
responden sebanyak 416 orang dari 8 Unit Kerja Eselon I di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5) Survey Eksternal pelaksanaan PMPRB Kementerian Perhubungan
menggunakan hasil survey yang telah dilaksanakan oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan;
6) Tanggal 8 Maret 2013 telah dilakukan konsolidasi Kertas Kerja
seluruh unit kerja Eselon I guna menyamakan pemahaman pengisian
kertas kerja dengan narasumber Asisten Deputi Program Reformasi
Birokrasi Kementerian PAN dan RB Tim Teknis dari Kementerian
PAN dan RB;
7) Tanggal 20 Maret 2013 dilaksanakan Panel 1 dengan Agenda
verifikasi, kelengkapan penilaian, konsolidasi dan penilaian unit kerja
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
35
oleh asesor yang sifatnya masih editable dengan narasumber Asisten
Deputi Program Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB;
8) Tanggal 22 Maret 2013 telah dilaksanakan Panel 2 dengan Assesor
dan para Tim Pendamping Asessor dalam Agenda Penghitungan Nilai
Mandiri Institusi dan memasukkan catatan Tindak Lanjut Level
Institusi ;
9) Tahap terakhir dalam Agenda Pelaksanaan PMPRB Kementerian
Perhubungan adalah Panel 3 yaitu pengiriman secara resmi hasil
PMPRB kepada Kementerian PAN dan RB setelah dilaporkan dan
mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan, yang dilaksanakan
di Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal pada tanggal 1 April
2013, dan Kementerian Perhubungan berada pada urutan ke 52 dari
76 K/L yang harus melaporkan PMPRB Online.
Hasil penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor
PMPRB Kementerian Perhubungan tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1) Nilai pencapaian komponen pengungkit dan komponen hasil tanpa nilai survei internal adalah 71,64;
2) Nilai survei internal Pengungkit adalah 72,42;
3) Nilai pencapaian komponen pengungkit dan komponen hasil dengan survei internal adalah 72,14;
4) Nilai pemenuhan target indikator internal yaitu pencapaian sembilan program mikro reformasi birokrasi adalah 72,99;
5) Nilai pemenuhan target indikator eksternal yaitu indikator kinerja utama (IKU) yang terkait indikator keberhasilan RB Nasional adalah 65.17.
Hasil yang dicapai berdasarkan PMPRB di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah 72.14 berada pada level 4, hal ini dapat disimpulkan Kementerian Perhubungan telah melakukan langkah penyesuaian/perbaikan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan pemantauan dan hasil menunjukan perkembangan yang substansial dan atau semua target yang relevan terpenuhi.
Agenda kegiatan PMPRB di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Tahun 2013 yang sudah dilakukan adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal
selaku Koordinator Assesor Kemenhub telah mengirimkan surat Nomor :
KP.801/3/3/ITJEN-2013 tanggal 28 Nopember 2013 perihal Tindak Lanjut
Hasil PMPRB, kepada 8 (delapan) Assesor untuk memberikan laporan
perkembangan pelaksanaan PMPRB pada unit kerja masing-masing.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
36
n. Seminar Pengawasan
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan
kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal dalam bidang Pengawasan
sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP). Seminar
Pengawasan pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali
dengan rincian sebagi berikut :
No. Nama Kegiatan Tanggal
Pelaksanaan Keterangan
1. Sosialisasi Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 37
tahun 2012, dan Peraturan
Presiden no. 54 tahun 2010,
serta tata cara perhitungan
struktur beton
15 Januari 2013 Peserta Pegawai dari ITJEN
berjumlah 175 (seratus tujuh
puluh lima) Pegawai
Narasumber dari LKPP dan
Kementerian PU
Tempat : Hotel Red-Top Ruang
Emeral A, Lt 3 Jl. Pecenongan
Pasar Baru, Jakpus
2. Sosialisasi Penerapan Aturan
Depresiasi pada Aset dan BMN
sesuai peraturan MenKeu RI
Nomor : 1/PMK.06/2013 tanggal
2/1/2013 tentang penyusutan
Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap Pada Entitas Pemerintah
Pusat
16 Oktober 2013 Peserta Pegawai dari ITJEN
berjumlah 86 (delapan puluh
enam) Pegawai
Narasumber dari Dirjen
Perbendaharaan
Tempat Ruang Rapat
Brawijaya, Gedung Karsa
Lantai VII, Kementerian
Perhubungan Jalan Merdeka
Barat Nomor 8 Jakarta
3. Bimbingan Teknis Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun
2011 Tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil,
Penghitungan Tunjangan Kinerja,
Surat Edaran Menteri
Perhubungan Nomor Se 11
Tahun 2013 Tentang Petunjuk
Pengelolaan Administrasi
Kehadiran Pegawai Di
Lingkungan Kementerian
Perhubungan, dan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KP.
596 Tahun 2011 Tentang Kode
Etik Auditor Inspektorat Jenderal
di Lingkungan Kementerian
Perhubungan
3 Desember
2013
Peserta Pegawai dari ITJEN
berjumlah 86 (delapan puluh
enam) Pegawai
Narasumber dari Biro
Kepegawaian dan Organisasi
SETJEN Kemenhub dan
Inspektur V Itjen Kemenhub
Tempat Ruang Nanggala
Gedung Cipta Lantai VII,
Kementerian Perhubungan
Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
37
o. Peningkatan SDM Inspektorat Jenderal
Dalam rangka meningkatan kompetensi aparat pengawasan, pada tahun
2013 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
yang terdiri atas :
No PROGRAM REALISASI PELAKSANAAN
1. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah I (SPIP)
Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah I (SPIP)
4 s.d. 8 Februari
2013
2. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah II (SPIP)
Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah II (SPIP)
4 s.d. 7 Maret
2013
3. Pelatihan Audit Berbasis Resiko
Pelatihan Audit Berbasis Resiko
1 s.d. 5 April
2013
4. Pelatihan Teknis Audit Perkeretaapian
Pelatihan Teknis Audit Perkeretaapian
27 Juni s.d. 6 Juli
2013
5. PelatihanTeknis Audit Kenavigasian
PelatihanTeknis Audit Kenavigasian
3 s.d. 11 Oktober
2013
6. Pelatihan Kantor Sendiri
Persiapan Pelaksanaan
Reviu Laporan Keuangan
10 s.d 11 Januari
2013
Perencanaan Bandar Udara dan Pengelolaan PKP-PK pada Ditjen Phb. Udara
1 Mei 2013
Manfaat Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan
3 s.d. 4 Mei 2013
Kompetensi SDM Inspektur dan Penguji Sarana Perkeretaapian
29 Mei 2013
Kompetensi SDM Inspektur dan Penguji Prasarana Perkeretaapian
30 Mei 2013
Perencanaan dan Pelaksanaan Subsidi Angkutan Penyebrangan Perintis TA 2013
25 s.d. 26 Juni 2013
Audit Tertentu Angkutan Perintis Udara
26 Juni 2013
Audit Tertentu Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
2 Juli 2013
Pengoperasian Kapal Perintis
8 s.d 10 Juli 2013
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
38
l. Penerbitan Jurnal
Penerbitan Buletin “Transparansi“ tahun 2013 direncanakan sebanyak
sebanyak 2 (dua) kali, namum dalam pelaksanaannya hanya terealisasi
1 (satu) buletin dengan judul “Kementerian Perhubungan Menuju Opini
Wajar Tanpa Pengecualian” Volume 8 Nomor 1 Tahun 2013 dengan jumlah
cetak sebanyak ± 300 eksemplar.
Tidak tercapainya program kerja dan Buletin “ Transparansi “ disebabkan
berbagai hal, antara lain :
1) Jadwal kegiatan yang sangat tinggi di Inspektorat Jenderal baik terkait
kegiatan pengawasan maupun non pengawasan;
2) Kurangnya minat Pegawai dan APIP dalam menulis;
3) Kurangnya dukungan dari bebagai pihak khususnya di lingkungan
Inspektorat Jenderal;
4) Kurangnya profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok
Kerja Buletin “ Transparansi ”.
m. Penunjang Kegiatan Pengawasan
Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas intern
Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan dibangunnya Sistem
Informasi Pengawasan (SIP). Fungsi utama SIP adalah sebagai sistem
yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input),
pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk
prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan
keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan
serta pengelolaan tindak lanjut LHA
Aplikasi yang terdapat pada SIP adalah :
1) Sistem Informasi Audit (SIAU) merupakan aplikasi untuk :
(a) Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun non audit
berupa Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT)
dan non PKPT;
(b) Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT;
(c) Mengisi/menginput usulan non audit yang tidak termasuk dalam
PKPT (non PKPT);
(d) Mengisi/menginput NHA, SPL, Matrix, LHA dan lampirannya;
(e) Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan
Kementerian Perhubungan serta peraturan perundangan yang
sudah terdigitalisasi;
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
39
(f) Pengolahan database pegawai Inspektorat Jenderal terkait
integrasi aplikasi SIP dengan aplikasi SIK (Sistem Informasi
Kepegawaian) Kementerian Perhubungan.
2) Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), aplikasi ini merupakan
pemisahan secara sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan
fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional
organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan
data (database) secara terpisah.
Fasilitas yang ada pada aplikasi SIMKEU adalah :
(a) Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan
dinas PKPT dan non PKPT;
(b) Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit
dan non audit;
(c) Proses Rampung setelah Verifikasi selesai dilakukan;
(d) Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM;
(e) Rincian Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal;
(f) Realisasi penggunaan anggran di lingkungan Inspektorat
Jenderal secara Real Time dalam bentuk bar chart.
3) SMS Gateway, sebagai media untuk menerima informasi eksternal
berupa pengaduan masyarakat terkait kinerja di lingkungan
Kementerian Perhubungan dan sebagai media penyebaran informasi
internal pegawai yang berupa koordinasi serta informasi terkait
kegiatan operasional secara umum maupun non operasional (ucapan
selamat, ucapan duka cita, dll) di lingkungan Inspektorat Jenderal
kementerian Perhubungan.
Fasilitas yang ada pada aplikasi SMS Gateway adalah :
(a) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat beserta tindak
lanjutnya;
(b) Pengiriman SMS sebagai bentuk respon terhadap penyampaian
informasi pengaduan masyarakat;
(c) Pengiriman SMS terkait informasi internal di lingkungan
Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan;
(d) Pengiriman SMS sebagai notifikasi terkait operasional aplikasi
SIP.
4) Portal Web Inspektorat Jenderal, aplikasi ini merupakan media
penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah
dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di
lingkungan Kementerian Perhubungan.
Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah :
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
40
(a) Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan
berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit
eselon II dan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.
(b) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web yang
(c) Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran
negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi
content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai
dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan.
5) Multimedia Data Content, sebagai media penyebaran informasi
berupa peraturan perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal
Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video
streaming dan gambar).
Fasilitas yang ada pada aplikasi Multimedia data content adalah :
(a) Mengunggah beragam informasi dalam format file digital;
(b) Mengunduh beragam informasi dalam format file digital, berbagi
file presentasi secara online dengan format pdf sesuai dengan
materi kegiatan.
6) Tindak Lanjut LHA (TLLHA), aplikasi ini bertujuan untuk
mempermudah pengelolaan tindak lanjut LHA dengan konsep text
base digitalisasi dan memungkinkan pengaksesan data secara online
dengan hak akses tertentu.
Fasilitas yang ada pada aplikasi TL LHA adalah :
(a) Dashboard eksekutif untuk menampilkan rekapitulasi status tindak
lanjut LHA dalam berbagai bentuk grafik sesuai data yang diinput;
(b) Pengiriman SMS, email sebagai notifikasi terkait operasional TL
LHA;
(c) Kustomisasi Laporan Tindak Lanjut LHA sesuai kebutuhan;
(d) Digitalisasi Tindak Lanjut LHA;
(e) Tanggapan Unit Kerja terkait terhadap LHA beserta fasilitas
pengunggahan data dukung yang dibutuhkan;
(f) Penentuan status temuan dari hasil Tindak Lanjut LHA sesuai
data dukung yang diinput ke dalam TL LHA.
7) Peta Audit Online, untuk menampilkan dan mengolah informasi data
audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan titik koordinat
lokasi auditi sehingga dapat menjadi informasi yang dapat
dimanfaatkan dalam pengawasan aspek-aspek yang menjadi
standarisasi penunjang pembangunan perhubungan.
Fasilitas yang ada pada aplikasi Peta Audit Online adalah :
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
41
(a) Penginputan dan pengolahan data audit dalam bentuk pemetaan
wilayah berdasarkan lokasi auditi secara real time;
(b) Penampilan realisasi fisik dan keuangan pekerjaan pada auditi
dalam bentuk data spasial.
Adapun prosentase pemanfaatan TIK pada proses bisinis di
Inspektorat pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
NAMA APLIKA
SI
MODUL APLIKASI
SASARAN PENGGUNAAN REALISASI DATA
PENGUKURAN % PENGUKURAN %
SIAU
Usulan Audit Terinputnya seluruh usulan audit kinerja sesuai PKPT 100
Adanya input data seluruh audit kinerja sesuai pelaksanaan PKPT
100
DIPA/POK Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
100 Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
100
Perundangan
Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru
100
Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru
100
LHA
Teruploadnya seluruh LHA dalam setahun
100
Teruploadnya hampir seluruh LHA dalam setahun, terutama hasil audit bulan Desember 2013
75
TL-LHA TL-LHA Terinputnya seluruh data Tindak Lanjut LHA
100 Belum adanya input data Tindak Lanjut LHA
0
SIMKEU
ST Tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun
100 Tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun
100
SPD Tersedianya seluruh SPD dalam setahun
100 Tersedianya seluruh SPD dalam setahun
100
Perlengkapan Tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun
100 Belum tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun
0
Rampung Tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun 100
Belum tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun
0
SMS Gateway
Internal
Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal, minimal tiga kali dalam setahun
100
Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal lebih dari tiga kali dalam setahun, antara lain undangan acara RADIN, Evaluasi Semester, Pra Radin, berita duta cita, pemberitahuan pertanggungjawaban perjalanan dinas, dst
100
Eksternal Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun
100 Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun
100
Portal
Profile
Terupdatenya data profile pimpinan setiap ada perubahan
100
Ketika Inspektur Jenderal pensiun pada bulan Juli 2013 terdapat update data profile
100
Struktur
Terupdatenya data struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi atau kebijakan pengawasan setiap ada perubahan
100
Adanya update data visi dan misi, kebijakan pengawasan pada awal tahun sesuai dengan Reviu Renstra dan Kebijakan Pengawasan tahun 2013
100
Berita Kegiatan
Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, minimal sembilan
100 Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, lebih dari sembilan
100
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
42
kali dalam setahun kali dalam setahun, seperti berita Radin, Pra Radin, Evaluasi Semester, Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di lima provinsi, Sosialisasi Prefentif KKN di lima provinsi, Pemantauan Jalur Ganda, Pelaksanaan Diklat, dst
Multi-media
Dokumen PDF Teruploadnya dokumen PDF
100 Teruploadnya dokumen PDF
100
Photo Kegiatan
Teruploadnya photo kegiatan
100 Teruploadnya photo kegiatan
100
Video Kegiatan
Teruploadnya video kegiatan
100 Teruploadnya video kegiatan
100
Peta Audit
Lokasi Auditi Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial
100 Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial
100
Hasil Audit
Tersedianya dokumen audit seperti foto, berita kegiatan, berita acara, atau hasil audit yang dupload/input pada saat pelaksanaan audit
100
Belum tersedianya dokumen audit yang diupload/input pada saat pelaksanaan audit
0
Total Realisasi 71
Dari berbagai aplikasi yang sudah dibangun tersebut belum semua dapat
dimanfaatkan secara optimal disebabkan adanya kendala antara lain SDM
yang lebih nyaman dengan sistem manual, dan kurangnya komitmen para
pegawai khususnya pimpinan untuk menggunakan aplikasi SIP. Upaya
yang diperlukan pada tahun mendatang adalah adanya kegiatan yang
dapat memberikan motivasi kepada SDM Pengawasan untuk
menggunakan sistem aplikasi yang telah dibangun.
B. Permasalahan dan Upaya Pemecahan
1. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Jenderal selama melaksanakan program kerja dan kegiatan tahun 2013, antara lain :
a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Pengawasan masih
kurang, kegiatan pengawasan yang cukup banyak tidak seimbang dengan
SDM yang dimiliki sementara dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak diadakan
penambahan pegawai (rekruitmeen pegawai) serta kualitas SDM yang ada
juga masih perlu ditingkatkan agar kualitas hasil audit dapat optimal.
b. Komposisi auditor belum ideal dikarenakan jumlah Auditor Ahli Madya (39
orang) lebih besar dari Auditor Ahli Muda (23 orang) menyebabkan terjadi
penurunan peran dalam pembentukan tim audit, seperti yang semestinya
berperan sebagai Dalnis turun menjadi Ketua Tim, dan yang seharusnya
menjadi Ketua Tim berperan sebagai anggota.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
43
c. Pelaksanaan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan masih memiliki kendala, antara lain :
1) Terjadi keterlambatan penyelesaian LHA (lebih dari 14 hari kalender
setelah penugasan audit berakhir) sehingga LHA juga terlambat
diterima oleh Auditi.
2) Masih terdapat Auditi yang belum memahami proses pelaksanaan
tindak lanjut ataupun Auditi yang kurang memperdulikan pelaksanaan
tindak lanjut LHA.
3) Kewenangan penyelesaian rekomendasi berada di Kantor Pusat
Direktorat/Badan terkait sehingga memerlukan waktu dalam proses
penuntasan rekomendasi LHA.
d. Terdapat hambatan dalam mencapai lokasi Auditi, seperti terbatasnya
sarana transportasi, dan jadwal transportasi padat pada hari tertentu/tidak
ada jadwal transportasi, serta adanya kondisi cuaca burun pada bulan
tertentu di lokasi tertentu.
e. Ada kegiatan yang belum dapat terlaksana secara optimal, yakni
pelaksanaan evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal
tersebut dikarenakan belum semua Unit Kerja Eselon I menerapkan SPIP.
2. Upaya Pemecahan
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan beberapa upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal, antara lain:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dilakukan dengan beberapa cara,
yakni :
1) Merencanakan penambahan tenaga auditor, baik pengangkatan
auditor dari tenaga secretariat ataupun penambahan pegawai melalui
rekruitmen pegawai pada tahun 2014 mendatang.
2) Melakukan assessment terhadap auditor untuk mengetahui kebutuhan
pelatihan dan pendidikan sehingga dapat diprogramkan pelatihan dan
pendidikan sesuai kebutuhan.
b. Sosialisasi kebijakan senantiasa dilakukan dan disesuaikan dengan setiap
kebijakan terbaru, termasuk juga sosialisasi berkenaan dengan
pelaksanaan SPIP dan Kormonev AP-KKN.
c. Penyusunan laporan setiap kegiatan, termasuk juga laporan hasil audit
dilakukan tepat waktu dan dikenakan sanksi jika terjadi keterlambatan.
Laporan kegiatan yang dilakukan akurat, akuntabel dan tepat waktu sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi.
Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013
44
BAB VI KESIMPULAN
aporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2013 merupakan laporan
pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran
yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di Kementerian
Perhubungan. Selama Tahun 2013, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang direncanakan dengan realisasi angggaran mencapai
Rp. 61.561.750.400,- (71,79 %). Hasil dari kegiatan utama Inspektorat Jenderal
adalah berupa kegiatan audit di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan
temuan sebanyak 3.130 temuan, selesai ditindaklanjuti sebanyak 361 temuan,
dalam proses sebanyak 1.002 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti
sebanyak 1.740 temuan.
Laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja
Inspektorat Jenderal yang menggambarkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan
Inspektorat Jenderal Tahun 2013. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan
Inspektorat Jenderal didukung dengan Sumber Daya Manusia yang selalu
berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima,
dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung.
Keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak semuanya sesuai
dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya berbagai permasalahan
yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut, sudah dan sedang diupayakan
untuk penyelesaiannya sehingga diharapkan terdapat peningkatan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun depan.