Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang aporan tahunan Inspektorat Jenderal merupakan upaya dalam rangka menuju good governance. Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2011 melalui penyajian kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Hasil Pengawasan dan perkembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. L
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
aporan tahunan Inspektorat Jenderal merupakan upaya dalam rangka
menuju good governance. Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi telah
mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja
keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya
jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang
melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat
strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk
menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan
dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif
dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat
memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya pada tahun 2011 melalui penyajian kondisi dan perkembangan
masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja
Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang
merupakan satu kesatuan yang utuh.
Hasil Pengawasan dan perkembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan
Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi
dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang
telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil
yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.
L
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
2
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2011
adalah :
1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan
Inspektorat Jenderal selama Tahun 2011;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan
Inspektorat Jenderal selama Tahun 2011 sebagai bahan penyempurnaan untuk
pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang;
3. Mendapatkan umpan balik (feed back) untuk merumuskan strategi dalam
pelaksanaan program kerja tahun yang akan datang.
C. Ruang Lingkup
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2011 Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan yang mengacu pada Tugas dan Fungsi sesuai Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan.
D. Visi dan Misi
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun Anggaran
berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal, yaitu :
Visi Inspektorat Jenderal:
“Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern yang profesional di bidang
transportasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan
maupun pembangunan, dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
3
baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong
peningkatan kinerja yang akuntabel.”
Misi Inspektorat Jenderal:
Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan fungsi di bidang tranportasi,
meliputi:
1. Melaksanakan pengawasan fungsional yang disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dilaksanakan secara
profesional, efisien dan efektif;
2. Mengembangkan sistem pengawasan, sistem informasi pengawasan, dan prosedur
pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi peraturan perundang-undangan
untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang berkualitas;
4. Melakukan analisis dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap laporan hasil
pengawasan guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
5. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja dan
profesionalitas SDM Inspektorat Jenderal serta melaksanakan urusan administrasi,
keuangan dan ketatalaksanaan Inspektorat Jenderal secara efisien dan efektif;
6. Merumuskan kebijakan di bidang pemberantasan KKN, penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang serta penanggulangan hambatan kelancaran
pembangunan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
7. Melakukan penelitian, evaluasi, dan pengusutan atas kebenaran laporan atau
pengaduan (wasmas) tentang adanya KKN dan penyimpangan / penyalahgunaan
wewenang di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Menyelenggarakan analisis, evaluasi, dan reviu atas pelaksanaan tugas yang
berbasis kinerja.
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
4
BAB II SUMBER DAYA
MANUSIA
ampai dengan tanggal 31 Desember 2011, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal
adalah sebanyak 275 orang yang tersebar pada unit - unit kerja yang ada di
lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada pada unit kerja
Sekretariat Inspektorat yaitu sebanyak 101 pegawai (36,73 %), distribusi pegawai
Inspektorat berdasarkan bagian adalah :
Keterangan : Posisi 31-12-2011
S
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
5
Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat
Jenderal adalah :
A. Total Pegawai
1. Berdasarkan Jabatan
Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat Fungsional Auditor
yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh unit kerja
Inspektorat Jenderal. Pejabat Fungsional Auditor tersebar pada 5 Inspektorat
dengan jumlah keseluruhan 114 Auditor. Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal
berdasarkan jabatan adalah :
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
6
2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah
golongan III sebanyak 151 pegawai (55 %) sedangkan berdasarkan tingkat
pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan
jumlah 147 pegawai (53 %). Untuk tingkat pendidikan terendah, masih terdapat
pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 2
pegawai (1 %) dan ijazah SLTP sebanyak 2 pegawai (1 %).
3. Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin dari total 275 pegawai Inspektorat Jenderal, 192
pegawai (69,81 %) adalah pegawai laki-laki, sedangkan pegawai perempuan
adalah sebanyak 83 pegawai (30,18)
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
7
B. Fungsional Auditor
1. Berdasarkan Jabatan
Jika dibandingkan dengan jumlah Auditor tahun 2010 yaitu sebanyak 123 orang,
pada tahun 2011 jumlah Auditor mengalami penurunan sebanyak 9 orang (7 %).
Berdasarkan kualifikasi, sebagian besar Auditor adalah Auditor ahli yaitu
85 % dan sisanya 15 % adalah Auditor Terampil. Sedangkan berdasarkan
Jabatan Fungsional sebagian besar adalah Auditor Madya 36 % dan Auditor
Pertama 34 %.
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
8
BAB III ANGGARAN
Pada Tahun Anggaran 2011, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal sebesar
Rp. 75.517.800.000,-. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 6% jika
dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 71.001.767.000,.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2011 tentang Penghematan Belanja
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011 tersebut Kementerian/Lembaga
melakukan penghematan anggaran minimal 10% (sepuluh perseratus) dari pagu
Kementerian/Lembaga. Dengan adanya Intruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti
dengan melakukan revisi DIPA Inspektorat Jenderal. Sesuai dengan surat
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-2830/AG/2011
tanggal 28 Oktober 2011 Pagu anggaran Inspektorat Jenderal menjadi
Rp.67.721.194.000,- atau mengalami pengurangan sebesar 10,32 %.
TABEL ANGGARAN TAHUN 2011
NO JENIS BELANJA PAGU (Rp) PAGU (Rp) Setelah Revisi
1. PEGAWAI 14.619.822.000 14.619.822.000
2. BARANG 57.677.851.000 49.381.245.000
3. MODAL 3.220.127.000 3.720.127.000
TOTAL 75.517.800.000 67.721.194.000
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
9
Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2011
adalah sebagai berikut:
A. Jenis Belanja
Inspektorat Jenderal pada tahun 2011 mengalokasikan belanja pegawai
sebanyak Rp. 14.619.822.000,-; belanja barang sebanyak Rp. 49.381.245.000,-
dan belanja modal sebanyak Rp. 3.720.127.000,- dengan total anggaran
Rp. 67.721.194.000,-
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
10
B. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2011 1. Realisasi DIPA Itjen Tahun 2011
Realisasi Anggaran Itjen per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.
54.261.669.260,- (80,13 %) dari total anggaran sebesar Rp. 67.721.194.000,-
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
11
2. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas PKPT per Inspektorat
3. Realisasi Belanja Modal
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
12
BAB IV SARANA DAN PRASARANA
ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan ketersediaan sarana dan prasarana
merupakan salah satu hal yang penting. Berikut adalah sarana dan
prasarana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang
mengalami perkembangan selama tahun 2011 sampai dengan posisi 31 Desember :
No Jenis Barang 2010 2011 Perubahan
1 Komputer (PC) 129 128 -5
2 Printer 116 169 +53
3 TV 10 3 -7
4 Alat penghancur kertas 18 30 +12
5 Kursi besi/metal 929 900 -29
6 Meja rapat 4 7 +3
Untuk mendukung mobilisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, sampai dengan 31
Desember 2011 aset kendaraan bermotor yang dimiliki adalah berupa sepeda motor
sebanyak 14 buah dan mobil sebanyak 24 buah (dua buah diantaranya rusak berat).
U
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
13
BAB V PELAKSANAAN
PROGRAM KERJA
Dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan
bertanggungjawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan
kinerja yang akuntabel, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada
Tahun 2011 telah melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan yaitu
sejumlah 6 (enam) kegiatan yang terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) output
kegiatan. Berikut adalah hasil pencapaian, permasalahan dan upaya mengatasi
permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal :
a. Program dan Realisasi
1) Audit Kinerja
Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.32/KP.802/ITJEN-2011
tanggal 24 Maret 2011 tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja
Pengawasan Tahunan Tahun 2011 telah ditetapkan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal untuk Tahun 2011. Audit
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi audit kinerja dan audit
dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada TA. 2011 selama 11
(sebelas) bulan mulai Februari s.d Desember 2011. Rencana jumlah UPT /
Satker yang diaudit pada tahun 2011 adalah 657 Obyek Audit dari total 671
UPT dan Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sedangkan dalam
realisasinya teraudit sebanyak 659 Obyek Audit (100,30%), dengan rincian
sebagai berikut :
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
14
Grafik.IV.1
Audit Kinerja Inspektorat Jenderal TA. 2011
Sumber : Inspektorat Jenderal
Pelaksanaan hari audit pada tahun 2011, mencapai 86,11% atau 18.954 hari
dari total rencana 22.012 hari. Realisasi hari audit terendah adalah pada
Inspektorat III yaitu hanya 74,69% yang direncanakan sebanyak 4.504 hari
audit, terealisasi sebanyak 3.364 hari audit dan yang tertinggi adalah pada
Inspektorat I yaitu 98,70% yang direncanakan sebanyak 4.312 hari audit dan
terealisasi sebanyak 4.256 hari audit. Rekapitulasi hari audit tahun 2011
adalah sebagai berikut :
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
15
Grafik IV.2
Pelaksanaan Hari Audit TA. 2011
Sumber : Inspektorat Jenderal
2) Audit dengan Tujuan Tertentu
Pada Tahun Anggaran 2011 Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit dengan
Tujuan Tertentu yang terbagi atas Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit
Perencanaan dan Manfaat, Audit Pelayanan Publik serta Audit Khusus,
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel IV.1. Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu
No Inspektorat Barang
dan Jasa
Perencanaan
dan Manfaat
Pelayanan
publik
Audit
Khusus
1 Inspektorat-I 13 4
2 Inspektorat-II 20 4 4 6
3 Inspektorat-III 28 3 8
4 Inspektorat-IV 23 2 11 4
5 Inspektorat-V 5 3
Sumber : Inspektorat Jenderal
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
16
3) Sosialisasi Preventif KKN
Pada TA. 2011 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Preventif KKN pada 3
(tiga) Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 267 orang, sebagai berikut :
Tabel IV.2. Pelaksanaan Sosialisasi Preventif KKN
No. Provinsi Kota Jumlah Peserta UPT/Satker
1 Riau Riau 95 orang Ditjen Hubdat;
Ditjen Hubla;
Ditjen Hubud.
2 Kalimantan
Timur
Balikpapan 112 orang
3 Jawa Timur Surabaya 60 orang Ditjen Hubdat;
Ditjen Hubla;
Ditjen Hubud;
Ditjen Perkeretaapian.
4) Reviu Laporan Keuangan
Reviu laporan keuangan dilaksanakan dalam rangka memberikan
“pernyataan telah di reviu” sebagai salah satu dokumen pendukung untuk
menyusun Statement of responsibility (pernyataan tanggung jawab) oleh
Pejabat Eselon I terkait laporan keuangan.
Pada TA. 2011 Inspektorat Jenderal diprogramkan melaksanakan reviu
laporan keuangan di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran –
Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
(UAPPA) – Pusat di Unit Eselon I di Kantor Pusat dalam rangka memberikan
keyakinan kehandalan dan keabsahan informasi yang akan disajikan dalam
laporan keuangan dan catatan akuntansi sesuai SAP. Detail kegiatan reviu
yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada table berikut :
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
17
Tabel. IV.3
Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan TA. 2011
Sumber : Inspektorat Jenderal
5) Kegiatan Pengawasan Lainnya
a) Pemantauan Tindak Lanjut
(1) Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal
Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit
dilaksanakan dengan aktif yaitu melalui program pemantauan
langsung kepada Auditi yang telah melewati batas waktu pelaksanaan
No. Bulan Program Realisasi
1 Januari Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kalimantan Selatan,
Papua
DKI Jakarta
2 Februari Tidak diprogramkan Eselon I
DKI Jakarta
3 April Nanggroe Aceh Darussalam,
Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Utara, Jambi
Bangka Belitung, Gorontalo,
Sulawesi Selatan, Nanggroe
Aceh Darusalam
4 Juni Sumatera Barat, Lampung,
Maluku, Sulawesi Tengah
Eselon I
DKI Jakarta
5 Juli Kepulauan Riau, Maluku,
Papua Barat, Bangka Belitung
Maluku, Maluku Utara, Papua
(Jayapura dan Merauke)
6 Oktober Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Kalimantan Selatan,
Papua
Kepulauan Riau, Kalimantan
Barat, Gorontalo, Sumatera
Barat dan Bengkulu
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
18
tindak lanjut (2 bulan setelah berakhirnya tanggal SPT Inspektorat
Jenderal).
Pada posisi 31 Desember 2011 dari hasil audit Inspektorat Jenderal
pada UPT/Satker dan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan secara
total terdapat sebanyak 3.995 temuan, dimana telah selesai
ditindaklanjuti sebanyak 246 temuan, dalam proses sebanyak 1.175
temuan dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 2.574
temuan, dengan rincian sebagai berikut :
Grafik.IV.3
Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut LHA
Sumber : Inspektorat Jenderal
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
19
(2) Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Hasil Pemeriksaan BPK-RI posisi s.d Hasil Pemeriksaan (Hapsem) II
Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat
sebanyak 956 saran, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai
sebanyak 882 saran, sedangkan sebanyak 93 saran telah
ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai serta sebanyak 41
saran belum ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel IV.4
Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
No. Keterangan 2010 2011
1. Jumlah Saran 339 956
2. Sesuai 160 882
3. Belum Sesuai 87 93
4. Belum Tindak
Lanjut
92 41
Sumber : Inspektorat Jenderal
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
20
Grafik IV.4
Hasil Pemeriksaan BPK-RI posisi sampai dengan Hapsem II Tahun 2011
di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Sumber : Inspektorat Jenderal
Sumber : Inspektorat Jenderal
Foto.Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2011
21
(1) Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan BPKP
Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan
sampai dengan posisi Triwulan III Tahun 2011 masih terdapat
sebanyak 51 kejadian, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 20
kejadian dan masih dalam status sisa sebanyak 31 kejadian. Adapun
rinciannya terdapat pada grafik berikut :
Grafik IV.5
Hasil Pengawasan BPKP posisi sampai dengan Triwulan III Tahun 2011
di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Sumber : Inspektorat Jenderal
b) Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan