PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tugas penegakan hukum dan keadilan merupakan sesuatu hal yang amat penting. Perihal ini ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 58 yang artinya : “Tegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan adil”. Selain itu ditegaskan-Nya pula dalam ayat 135 yang artinya : “Jadilah penegak hukum dan kebenaran yang BAB I
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tugas penegakan hukum
dan keadilan merupakan sesuatu hal yang amat penting. Perihal ini ditegaskan
oleh Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 58 yang artinya : “Tegakkan hukum
dan keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan adil”. Selain itu ditegaskan-Nya
pula dalam ayat 135 yang artinya : “Jadilah penegak hukum dan kebenaran yang
BAB I
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
2
sejati, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak
dan kerabatmu”.
Penegasan tersebut disampaikan Allah mengingat bahwa dalam setiap
kehidupan dan pergaulan hidup masyarakat dan bernegara, termasuk Negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, keadilan,
kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan
hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan
suasana prikehidupan yang aman, tentram dan tertib.1
Mengingat pada setiap kehidupan masyarakat dimanapun didunia ini,
termasuk pada masyarakat Indonesia sebagai komunitas perkumpulan hidup,
yang anggota- anggotanya satu sama lain memiliki sifat, watak dan tingkah laku
yang berbeda-beda, maka sudah barang tentu masing-masing anggotanya
memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Kepentingan-kepentingan mana
harus saling dijaga supaya tidak terjadi perbenturan kepentingan, sehingga
kepentingan dari satu anggota masyarakat, tidak mengganggu dan merugikan
kepentingan anggota masyarakat yang lain.
Untuk terciptanya keadaan tersebut, maka masyarakat dalam
kehidupannya selalu berbarengan dengan hukum. sebagai kaidah-kaidah yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai anggota masyarakat
dan warga Negara pada semua tingkatan guna terciptanya ketertiban dan
kedamaian. Dengan kata lain antara masyarakat dan hukum merupakan dua
gejala yang tidak terpisahkan.2
Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan
1. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2 Soerjono Soekanto, Prof, Dr, SH dkk, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
3
pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan
keadilan bagi rakyat pencari keadilan.
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di
Indonesia merupakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara-perkara tertentu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari’ah.3
Dalam pelaksanaannya untuk tingkat pertama yang meliputi wilayah kota
atau kabupaten dilakukan oleh Pengadilan Agama, dan untuk tingkat banding yang
meliputi wilayah propinsi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Tugas
pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara diatas dari orang-orang yang beragama Islam.
Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus
dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap
tata cara pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena
bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi,
baik dibidang perkara maupun bidang sekretariat, yang mempengaruhi kelancaran
penyelenggaraan peradilan itu sendiri.
Komitmen Mahkamah Agung selaku induk badan-badan peradilan untuk
mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap pencari keadilan serta
transparansi dalam pengelolaan perkara telah menempatkan teknologi informasi
dalam kedudukan yang signifikan. Oleh karenanya secara bertahap harus diikuti
dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam pengelolaan
penyelenggaraan pengadilan, baik dalam konteks pengelolaan perkara maupun
administrasi umum.
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 Pasal 2 dan 49.
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
4
Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, salah satu prasyarat penting
yang perlu diperhatikan adalah urgensi perlunya meningkatkan kapasitas dan
kualitas aparatur peradilan secara berkesinambungan. Hal ini penting, tidak saja
dalam rangka menyesuaikan kapasitas dan kualitas dengan tuntutan pelaksanaan
administrasi modern, tetapi juga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan
pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan secara tepat,
sederhana, dan biaya ringan, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan
internalnya yaitu karyawan pengadilan dari tingkat tertinggi hingga terendah.
Selain itu dalam penyelenggaraannya keseluruhan fungsi dalam pengadilan
baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya secara taat dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas
pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya hendaklah
diikuti dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang
dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan
maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.
Berdasarkan premis-premis diatas, maka kebijakan umum Pengadilan
Agama Taliwang, adalah meliputi :
1. Perwujudan tata kelola pengadilan yang baik, benar, efektif dan efisien;
2. Perwujudan pengadilan agama yang berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pengadilan; dan
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya pengadilan.
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
5
Gambar 1 : Ketua Pengadilan Agama Talwiang melantik Wakil Ketua,
para hakim serta seluruh aparat karyawan Pengadilan Agama Taliwang
.
Seiring dengan kebijakan umum tersebut diatas Pengadilan Agama
Taliwang pada awal tahun 2012 mengawali tugasnya dengan melaksanakan
beberapa program reformasi birokrasi sebagai bagian dari 5 program quick wins
yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung R.I., diantaranya adalah transparansi
putusan melalui website : pa-taliwang.go.id, manajemen informasi teknologi, dan
manajemen sumber daya manusia.
Rehat 1 :
Tiga keputusan menentukan nasib kita,
Pertama, kemana fokus kita diarahkan.
Kedua, bagaimana menyikapi hal yang kita
hadapi.
Ketiga, apa yang dilakukan untuk mendapatkan
keinginan kita.
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
6
B. Visi Dan Misi
Visi
Misi
Mewujudkan Pengadilan Agama yang mandiri, amanah, berwibawa, efektif, dan
efisien serta mendapat kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan
publik secara profesional, berkualitas dan etis dengan mengedepankan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan serta mampu menjawab panggilan
pelayanan publik.
1. Mewujudkan pengadilan agama yang mandiri, bebas dari campur tangan pihak
manapun;
2. Melaksanakan sistem tata laksana peradilan yang baik dan benar secara
berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan agama;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama;
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi pengadilan secara
berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya sistem tata laksana peradilan
yang baik dan benar;
6. Mengoptimalkan peranan kesekretariatan sebagai kekuatan pendukung
operasionalisasi pengadilan;
7. Mengoptimalkan peranan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
administrasi keperkaraan dan administrasi umum.
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
7
C. Rencana Strategis
Nama Unit Organisasi : Pengadilan Agama Taliwang
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2011
Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket.
Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
1. Terwu-
jud nya
sistem
penge-
lolaan
Peningkatan
penyelesaian
perkara secara
tepat waktu.
Terselesaikan
nya perkara
sesuai dengan
asas cepat,
sederhana dan
Peningkatan
system
pengelolaan
perkara.
1. Peningkatan frekwensi
persidangan, 4 hari dalam
seminggu, dengan 5
majelis, sehingga volume
penyelesaian perkara lebih
banyak.
1 2 3 4 5 6
perkara
yang
baik
dalam
rangka
pelaya
nan pa-
da pen-
cari ke-
adilan
dan biaya
ringan.
2. Pemanggilan para pihak
secara tepat waktu.
3. Penyelesaian pembuatan
Berita Acara Persidangan.
4. Pengetikan putusan tidak
lebih dari minggu setelah
perkara dinyatakan putus.
5. Penyelesaian perkara
kurang dari 6 bulan sesuai
dengan KMA Nomor 006
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
8
atas a-
sas ce-
pat, se-
derha-
na dan
biaya
ringan.
Tahun 1992.
6. Penyerahan salinan
putusan dan akta cerai
kepada pencari keadilan
secara tepat waktu.
7. Pelaksanaan sita dan
eksekusi yang efektif.
2. Terwuj
udnya
tertib
penyel
enggar
aan ad-
ministr
asi per
kara se
suai
dengan
bindal
min.
Penyelengga-
raan tertib ad
ministrasi per-
kara dengan
pola bindalmin
secara baik
dan benar.
Terlaksananya
tertib adminis
trasi perkara
sesuai dengan
pola bindalmin
Peningkatan
mutu pengad-
ministrasian
perkara sesuai
dengan pola
bindalmin.
1. Peningkatan tertib proses
penerimaan perkara
dengan system meja-meja.
2. Peningkatan tertib sirkulasi
berkas perkara, baik
sebelum sidang, saat
sidang, dan sesudah
sidang.
Meningkatkan tertib
pencatatan dalam buku
induk perkara dengan
memfungsikan berbagai
bentuk instrument sesuai
dengan petunjuk teknis
yustisial.
3. Meningkatkan tertib
pembukuan keuangan per
kara pada buku jurnal dan
buku induk keuangan
perkara.
4. Menyusun dan mengirim
laporan tepat waktu.
5. Menertibkan arsip berkas
perkara yang telah
diminutasi sesuai dengan
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
9
nomor urut perkara.
3. Terwu-
judnya
apara-
tur pe-
ngadil
an aga-
ma yg
berka
pasitas
opti-
mal &
mutu
kerja
yang
maksi-
Meningkatkan
mutu dan ka-
pasitas apara-
tur Pengadilan
Agama Sum-
bawa Besar.
1. Tersediany
a aparatur
penga-dilan
agama
yang
profesional
2. Terlaksa-
nanya
program
pembinaan
aparatur
Pengadilan
Agama
secara ber-
kesinambu-
Peningkatan mu-
tu dan kapasitas
aparatur Penga-
dilan Agama
Sumbawa Besar.
1. Peningkatan pembinaan
internal aparatur penga-
dilan.
2. Pembinaan mental dan ke-
rohanian.
3. Pengiriman dan pengikut-
sertaan pegawai untuk me-
ngikuti diklat.
4. Peningkatan pembinaan
internal aparatur penga-
dilan.
5. Pembinaan mental dan ke-
rohanian.
6. Pengiriman dan pengikut-
sertaan pegawai untuk me-
1 2 3 4 5 6
mal. ngan. untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan.
7. Mendorong dan memberi-
kan izin kepada pegawai
yang ingin melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.
4. Terwu-
judnya
Pengawasan
terhadap jalan
Terjaminnya
tata kelola
Pengawasan ber
kelanjutan oleh
1. Peningkatan pengawasan
langsung sesuai dengan
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
10
tata ke
lola pe
ngadil-
an yg
taat a-
sas &
senanti
asa ber
pegang
teguh
pada
asas
umum
penga-
dilan
yang
baik.
nya penyeleng
garaan penga-
dilan sesuai
dengan aturan
yang berlaku.
pengadilan
yang baik dan
benar.
Hawasbid dan
waskat terhadap
seluruh aktivitas
pengadilan.
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan
melaporkannya ke
Pengadilan Tinggi Agama
Mataram.
2. Evaluasi hasil pengawasan
dan menindaklanjuti hasil
pengawasan yang dilaksa-
nakan pada triwulan/tahun
sebelumnya.
3. Peningkatan pembinaan
sesuai dengan analisis
hasil pengawasan untuk
pening-katan mutu kerja
pada periode berikutnya.
5. Terwu-
judnya
sistem
penge-
lolaan
tata
persu-
ratan
yang
efektif
dan
efisien
Meningkatkan
system penge-
lolaan tata
persuratan.
1. Terwujud-
nya pendis-
tribusian su
rat masuk
dg baik.
2. Terlaksana-
nya pengiri
man surat
keluar
3. Terwujud-
nya
penyimpa-
nan arsip
surat
masuk dan
Meningkatkan
pengelolaan tata
persuratan.
Peningkatan system
pengelolaan persuratan.
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
11
keluar
secara baik
6. Terwu-
judnya
penga-
dilan a-
gama
yang
berwa-
wasan
tekno-
logi
infor-
masi
dalam
pelak
sanaan
Pengembang-
an dan
pemanfaatan
teknologi infor
masi (TI)
dalam pengelo
laan adminis-
trasi perkara
dan administra
si umum.
Dimanfaatkan
nya aplikasi-
aplikasi IT
dalam penye-
lenggaraan ad
ministrasi per
kara dan admi
nistrasi umum
(SIADPA, SAI,
RKAKL,
SIMPEG,
SABMN, dll.)
Fungsionalisasi
IT untuk mem-
bantu proses ad
ministrasi perka-
ra dan adminis-
trasi umum.
1. Orientasi IT bagi karyawan
secara in house training
atau secara peer group.
2. Pengiriman karyawan untuk
mengikuti training-training
IT yang diselenggarakan
oleh lembaga-lembaga
terkait.
3. Pengembangan tim IT yang
mengelola penyelengga-
raan IT.
4. Pengadaan sarana dan
prasarana penunjang
pelaksanaan penerapan IT.
1 2 3 4 5 6
tugas
sehari-
hari.
7. Terwu-
judnya
tata
kelola
keru-
mah
Meningkatkan
tata kelola ke-
rumah tangga
an Pengadilan
Agama Sum-
ba wa Besar.
1. Ketersedia-
an alat tulis
kantor/ba-
rang perse-
diaan PA.
Sumbawa.
Meningkatkan
tata kelola
kerumah tangga-
an Pengadilan
Agama Sumba-
wa Besar.
Peningkatan urusan kerumah
tanggan Pengadilan Agama
Taliwang.
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
12
tangga
an
2. Prosentase
inventaris
kantor yang
memadai.
3. Prosentase
penyerapan
anggaran
Pengadilan
Agama
Taliwang
8. Terwu-
judnya
pening
katan
system
penge-
lolaan
barang
Inventa
ris Milik
Negara
(IMN).
Meningkatnya
system penge-
lolaan barang
inventaris milik
negara (IMN).
1. Tertibnya
pengelo-
laan barang
inventaris
milik
negara.
2. Tersedia-
nya informa
si barang
inventaris
milik negara
(IMN).
3. Tersusun-
nya buku
inventaris.
4. Tersusun-
nya laporan
barang
Inventaris
Milik
Negara
(IMN).
Mengimplemen
tasikan Sistem
Akuntansi
Barang
Inventaris Milik
Negara (IMN).
Implementasi Sistem
Akuntansi Barang Inventaris
Milik Negara (IMN).
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
13
9. Terwu-
judnya
tata ke
lola per
pusta-
kaan
yang
baik
dan
benar.
Meningkatnya
tata kelola
perpustakaan
yang baik dan
benar.
1. Tersedia-
nya buku-
buku per-
pustakaan.
2. Tertibnya
tata kelola
perpustaka
an.
3. Tersedia-
nya ruang-
an perpus-
takaan
yang
nyaman
Meningkatkan
tata kelola
perpustakaan.
Peningkatan tata kelola
perpustakaan.
1 2 3 4 5 6
10. Ter
wujud-
nya
tata
laksa-
na ke-
pegaw
aian
yang
tertib
Pengembang-
an tata laksana
kepe-gawaian
untuk
mendukung
pencapaian
visi dan misi
Pengadilan
Agama
Taliwang.
1. Tersedia-
nya data
kepegawa-
ian secara
akurat.
2. Tersedia-
nya tenaga
administra-
si kepega-
waian yang
Mengembang-
kan pendataan
secara akurat
dan berkesinam-
bungan serta
tepat waktu.
1. Pendataan kepegawaian
yang berkelanjutan.
2. Pembinaan dan pelatihan
ketenagaan dibidang
kepegawaian melalui
training, DDTK dan
penugasan secara
langsung.
3. Pemanfaatan aplikasi
SIMPEG dalam
BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
14
dan
akurat.
terampil.
3. Pemanfa-
atan IT
bidang ke-
pegawaian
(SIMPEG)
secara mak
simal.
pengelolaan administrasi
kepegawaian.
11. Ter
wujud-
nya
tata
laksa-
na
keuang
an
yang
tertib
dan
akurat.
Pengembang-
an tata laksana
keuangan
untuk
mendukung
pencapaian
visi dan misi
Pengadilan
Agama
Taliwang.
1. Tersedia-
nya tenaga
administra-
si keuangan
yang teram
pil.
2. Pemanfaa-
tan IT
bidang
keuangan
(SAI, GPP)
secara mak
simal.
Mengembang-
kan sistem
akuntansi secara
akurat dan
berkesinam-
bungan serta
tepat waktu.
1. Mengiutsertakan pegawai
dalam Pembinaan ketena-
gaan dibidang keuangan
melalui diklat, training,
DDTK dan penugasan
secara langsung.
2. Penyajian data pertang-
gung jawaban akuntansi
yang akurat.
3. Pemanfaatan aplikasi SAI
dan GPP dalam
pengelolaan administrasi
keuangan.
By. Syafiuddi
STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )
B. Penyusunan Alur Tupoksi
Untuk mengetahui alur tugas pokok dan fungsi, terlebih dahulu harus
diketahui dengan baik tentang struktur organisasi, karena Tupoksi disusun
mengikuti alur garis koordinasi dan garis instruksi pada Struktur organisasi
tersebut.
Susunan organisasi Pengadilan Agama Taliwang, sesuai dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1991, terdiri dari: unsur
pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat fungsional Hakim. Selain itu
BAB II
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
15
ada unsur Kepaniteraan serta Kesekretariatan yang dipimpin oleh
Panitera/Sekretaris yang membawahi : bidang Kepaniteraan, terdiri dari Wakil
Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera
Muda Hukum, kelompok fungsional Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita
Pengganti; bidang Kesekretariatan, terdiri dari Wakil Sekretaris, Kepala
Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata
Laksana, serta Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan.
Sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas
serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan
sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian
susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat diatur dalam Surat
Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992.
Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Taliwang adalah sebagai
berikut :
1. Ketua : Drs. H. Aliyuddin, M.H.
2. Wakil Ketua : Drs. Latif
3. Hakim : 1. Abubakar, S.H.
2. Imran, S.Ag. M.H.
3. Mujitahid, S.H. M.H.
4. Zainul Arifin, S.Ag.
5. Muhammad Ridho, S.Ag.
6. Rufaidah Idris, S.Hi.
7. M. Zarkasi Ahmadi, S.H.
4. Panitera/Sekretaris : Tamjidullah, S.H.
5. Wakil Panitera : Drs. Ikhlas
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
16
6. Wakil Sekretaris : Rasyid Ridho, S.Ip.
7. Panitera Muda Permohonan : Herman, S.H.
8. Panitera Muda Gugatan : Muhammad Saleh, S.H.
9. Panitera Muda Hukum : Lalu Mansur, S.Ag.
10. Kaur. Kepegawaian : Salman, S.H.
11. Kaur. Keuangan : Amrun, S.HI.
12. Kaur. Umum : Syahabuddin, S.H.
13. Panitera Pengganti : 1. H. Husni Tamrin, S.HI.
2. H. Nuzuluddin, S.H.
3. Bukran, S.H..
4. Subhan, S.HI.
14. Jurusita : 1. Ridwan, S.H.
15. Jurusita Pengganti : 1. Syahabuddin, S.H.
2. Amrun, S.HI.
Untuk mengetahui bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana dalam
lampiran 1.
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
17
Dari Struktur Organisasi Pengadilan Agama Taliwang di atas, Pengadilan
Agama Taliwang menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional
perkantoran sehari-hari. Tugas Pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Tugas pokok dan fungsi Unsur Pimpinan
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Taliwang memimpin dan
bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama
Taliwang baik dalam bidang penanganan perkara, kepaniteraan
maupun dalam bidang kesekretariatan secara baik dan lancar, sebagaimana
terurai dengan jelas dalam Job Deskription.
2. Tugas pokok dan fungsi Hakim
Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Taliwang dan membantu unsur
pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar
terselenggaranya Pengadilan Agama Taliwang secara baik dan lancar.
3. Tugas pokok dan fungsi Panitera/Sekretaris
Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas tugas dalam
bidang kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Taliwang, dan
membantu unsur pimpinan dalam menjalankan tugasnya;
4. Tugas pokok dan fungsi Wakil Panitera
Wakil Panitera membantu Panitera dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-
tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera
Muda Hukum.
5. Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris
Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam membina dan
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
18
mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan serta mengkoor
dinir pelaksanaan tugas-tugas Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan
Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Urusan
Keuangan dan Perencanaan.
6. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan
Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan
gugatan.
7. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan
Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas dan fungsi
memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan
kepaniteraan permohonan.
8. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan
Hukum.
9. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum
Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam
urusan umum Pengadilan Agama Taliwang.
10. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan
Tata Laksana
Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam
urusan kepegawaian dan organisasi dan tata laksana.
11. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan
Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan
dalam urusan keuangan dan perencanaan.
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
19
12. Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti
Membantu hakim dalam proses persidangan dan bekerjasama
dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan serta membantu tugas-tugas
yang diberikan oleh panitera.
13. Tugas pokok dan fungsi Jurusita / Jurusita Pengganti
Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan melaksanakan semua
perintah pimpinan, ketua majelis hakim, dan panitera di bidang kejurusitaan.
B. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP)
Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing
elemen organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk
memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari
keadilan, maka disusunlah pedoman pelayanan (Standard Operational
Procedure ) Pengadilan Agama Taliwang. Uraian SOP tersebut adalah sebagai
berikut:
STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE
PENGADILAN AGAMA TALIWANG
1. Pelayanan Informasi
NO. URAIAN PELAYANAN UNIT/
PEJABAT
WAKTU KET
1 2 3 4 5
INFORMASI LANGSUNG
I Informasi sederhana
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
20
1. Pemohon mengisi formulir
permohonan informasi;
2. Petugas memasukannya pada
register informasi;
3. Apibila informasi yang diperlukan
sudah tersedia, maka petugas
informasi dapat memberikannya.
4. Jika informasi yang diminta belum
tersedia, maka petugas informasi
mencari informasi tersebut
kemudian menyampaikannya;
5. Apabila informasi yang dicari
berupa dokumen, maka petugas
informasi mengkoordinasikannya
dengan penanggung jawab
informasi;
6. Apabila penanggung jawab
memandang perlu, dapat
dikoordinasikan dengan PPID dan
atau Pimpinan Pengadilan.
7. Apabila dokumen tersebut
memerlukan penggandaan atau
penjilidan, maka biayanya
ditanggung oleh Pemohon
Informasi
Petugas
informasi
(Panmud
Hukum),
Penanggung
jawab
Informasi
(Panmud
Gugatan dan
Panmud
Permohonan
Kaur umum,
Kaur
Kepegawaia
n dan Kaur
Keuangan),
Pejabat
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentas
i (PPID) dan
Pimpinan
Pengadilan.
5 menit
3 menit
10 menit
10 menit
10 menit
30 menit
II Informasi yang tidak sederhana
1. Pemohon mengisi formulir
permohonan informasi;
2. Petugas memasukannya pada
register informasi;
3. Petugas mengkoordinasikan
dengan PPID;
4. PPID mempelajarinya kemudian
jika dianggap perlu
mengkoordinasikan dengan
Pimpinan, para Hakim atau Pejabat
lain yang terkait dengan informasi
yang diminta;
5. Apabila informasi yang diperlukan
berkaitan dengan perkara, maka
PPID dibantu oleh Wakil Panitera
mencari data dari Penanggung
jawab Informasi yaitu Para
Panmud;
6. Apabila informasi yang diperlukan
berkaitan dengan Kesekretariatan,
maka PPID dibantu oleh Wakil
Sekretaris mencari data dari
Petugas
informasi
(Panmud
Hukum),
Penanggung
jawab
Informasi
(Panmud
Gugatan dan
Panmud
Permohonan
, Kaur
Umum, Kaur
Kepegawaia
n dan Kaur
Keuangan),
Pejabat
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentas
i (PPID) dan
5 menit
3 menit
5 menit
10 menit
10 menit
10 menit
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
21
Penanggung jawab Informasi yaitu
Para Kaur;
7. Apabila informasi yang dicari
berupa dokumen, maka petugas
informasi mengkoordinasikannya
dengan penanggung jawab
informasi;
8. Apabila penanggung jawab
memandang perlu, dapat
dikoordinasikan dengan PPID dan
atau Pimpinan Pengadilan.
9. Apabila dokumen tersebut
memerlukan penggandaan atau
penjilidan, maka biayanya
ditanggung oleh Pemohon
Informasi
Pimpinan
Pengadilan.
10 menit
10 menit
III INFORMASI TAK LANGSUNG
1. Pemohon minta infor masi melalui
Telpon atau sarana komunikasi
lain;
2. Petugas informasi mengisi register
sesuai dengan informasi yang
diminta;
3. Apabila informasi yang diminta
telah tersedia, maka petugas dapat
memberikannya;
4. Apabila informasi yang diminta
belum tersedia, maka petugas
informasi mencarinya dari
penanggungjawab informasi
kemudian menyampaikannya;
5. Apabila informasi yang diminta
berupa dokumen, maka petugas
informasi tidak dapat
memberikannya, akan tetapi
menyarankan kepada pemohon
agar hadir langsung di Pengadilan.
Petugas
informasi
(Panmud
Hukum),
Penanggung
jawab
Informasi
(Panmud
Gugatan dan
Panmud
Permohonan
, Kaur
Umum, Kaur
Kepegawaia
n dan Kaur
Keuangan),
Pejabat
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentas
i (PPID) dan
Pimpinan
Pengadilan.
3 menit
10 menit
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
22
2. Pelayanan Meja I dan Meja II
No. Uraian Pelayanan Unit/Pej
abat Terkait
Waktu Penyelesaian Ket.
1. 1. Petugas menerima surat permo-honan
/gugatan / permohonan banding /
verzet (perlawanan) / permohonan
kasasi / permo-honan penin-jauan
kembali / permohonan eksekusi dan
per-mohonan perlawanan pihak ke-
tiga dan juga memberi nomor
pendaftaran perkara sesuai de-ngan
nomor pendaftaran dalam SKUM.
Menaksir panjar biaya dan membuat
SKUM.
2. Surat gugatan / permohonan yang
diterima meja pertama sebanyak
jumlah tergugat di-tambah empat
salinan untuk majelis hakim dan arsip.
Panitera Muda Gugat-an/ Permo-honan Meja satu Meja I
10 menit
B. 1. Petugas penerima memeriksa
kelengkapan berkas dan mene-
ruskannya kepada panitera muda
permohonan / gugatan untuk
dinyatakan berkas telah lengkap.
2. Dokumen yang diserahkan pada
pendaftaran meliputi :
a. Surat permohonan/ gu-gatan yang
diajukan ke-pada Ketua
Pengadilan Agama setempat
b. bila menggunakan kuasa hukum,
maka dilampirkan surat kuasa
khusus dari pemohon/penggugat
kepada kuasa hukumnya, disertai
foto kopi kartu advokad kuasa
hukumnya.
3. Apabila terdapat dokumen yang dibuat
di luar negeri dan meng-gunakan
bahasa asing maka dokumen tersebut
harus diter-jemahkan kedalam bahasa
indo-nesia oleh penerjemah tersum-
pah dan disahkan oleh kedu-
taan/perwakilan indonesia di negara
tersebut
Panitera
Muda
Gugatan/
Permoho
nan.
Meja I
Panitera
Muda
Gugatan/
Permoho
nan
15 menit
C. 1. Petugas penerimaan meme-riksa
kelengkapan berkas gugatan /
permohonan de-ngan menggunakan
daftar periksa, kemudian melanjut-
Panitera Muda Gugatan/ Permohonan
20 Menit
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
23
kannya kepada Panitera muda
Gugatan/Permohonan untuk
dinyatakan berkas te-lah lengkap dan
ditentukan besarnya biaya panjar per-
kara untuk kemudian ditu-angkan
kedalam SKUM.
2. Dalam menentukan besarnya biaya
panjar perkara harus memperhatikan
Surat Kepu-tusan KPA/M.Sy setempat
tentang besaran biaya perkara.
3. SKUM dibuat dalam rangkap tiga,
masing-masing untuk
pemohon/penggugat, kasir dan
lampiran pada berkas
permohonan/gugatan
4. Berkas perkara yang telah dilengkapi
SKUM dikemba-likan kepada
penggugat / pemohon/ kuasanya dan
agar membayar panjar biaya perkara
Kasir
D. 1. Pemegang kas menanda-tangani dan
membubuhi cap lunas pada SKUM
setelah menerima pembayaran (buk-
ti bayar pada Bank yang ditunjuk).
2. Pemegang kas membukukan uang
panjar biaya perkara sebagaimana
tercantum dalam SKUM pada buku
Jurnal Keuangan Perkara tingkat
pertama.
3. Nomor halaman buku jurnal adalah
nomor urut perkara yang akan
menjadi nomor perkara yang oleh
pemegang kas kemudian dicantumkan
dalam SKUM dan surat
gugatan/permohonan.
4. Pencatatan permohonan eksekusi
dalam SKUM dan buku jurnal
keuangan menggunakan nomor
perkara awal.
5. Menyerahkan kepada meja dua untuk
dicatat dalam buku register induk
perkara
MejaSatu
/Kasir/
Bank
Kasir
Kasir
Meja I
Meja I
Meja II
20 Menit
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
24
3. Pemanggilan
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Waktu Ket.
DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli
A. INSTRUMEN PERINTAH PEMANGGILAN
1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap.
2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan
3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir
4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II
5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 ekslar surat gugatan / permohonan.
10 menit
B. PEMBUATAN SURAT PANGGILAN
1. Jurusita/JSP membuat surat/ relass panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan
2. Jurusita/JSP meminta biaya pemanggilan dengan menyerahkan relass pemanggilan
3. Petugas dalam pemanggilan melalui Kemenlu harus dilakukan paling lama 3 bulan sedangkan bantuan delegasi paling lama 1 bulan.
4. Jurusita/PP melaksanakan pemanggilan
5. Jurusita/JSP menyerahkan relass pemanggilan kepada Ketua Majelis melalui PP
5 menit 15 menit 1 hari sebelum persidangan
- Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruska
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
25
n kepada yang bersangkutan.
- Tenggang
waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.
C. PENCATATAN BIAYA PANGGILAN
1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara
2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.
10 menit 10 Menit
Diselesaikan pada hari berkenaan
D. PENCATATAN DALAM REGISTER PERKARA
PP menyerahkan 1 (satu) eks. instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II
1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP
2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/ permohonan.
5 menit Diselesaikan pada hari berkenaan
4. Proses Persidangan
a. Setiap Panitera Pengganti wajib membuat dan menyerahkan daftar
perkara yang akan disidangkan kepada bagian informasi (resepsionis)
dan menempelkannya di papan pengumunan Pengadilan selambat-
lambatnya pada pukul 08.00 wita setiap hari.
b. Sidang dimulai pada pukul 09.00 wita atau selambat-lambatnya pukul
10.00 wita setiap hari.
c. Pemanggilan terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan sesuai
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
26
dengan nomor urut daftar hadir.
d. Lama penundaan hari sidang disesuaikan dengan waktu pemanggilan pihak
berperkara.
e. Proses persidangan perkara pada tingkat pertama selambat-lambatnya
selama 6 (enam) bulan.
f. Ketua Majelis wajib melaporkan alasan keterlambatan proses
persidangan jika perkara melebihi 6 (enam) bulan.
g. Apabila obyek sengketa berupa tanah/barang tidak bergerak, Majelis
Hakim mengadakan sidang pemeriksaan setempat.
5. Proses Persidangan Dan Putusan
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Waktu Ket.
DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama.
A. PERSIAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PERSIDANGAN
1. Panitera atau Panitera
Pengganti yang akan
bersidang mempersiapkan
diri paling lambat 15 menit
sebelum persidangan
dimulai.
2. Petugas piket dan atau
Petugas Informasi
mempersilahkan para pihak
atau kuasa hukum yang
telah datang untuk
mengambil nomor antrian
persidangan.
3. Petugas Keamanan
(Satpam) bertanggung
jawab mengawasi
ketertiban dan keamanan
pelaksanaan persidangan
dan selalu siap siaga
memposisikan diri di depan
pintu ruang sidang.
4. Petugas keamanan
pengadilan harus
melakukan pemeriksaan
kepada setiap orang yang
dicurigai dengan alat metal
detector.
2 Menit 2 Menit 2 Menit 2 Menit
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
27
5. Petugas keamanan
bertanggungjawab
memastikan bahwa tidak
ada satupun senjata api,
senjata tajam, atau
peralatan lainnya yang
membahayakan keamanan
masuk ke dalam ruang
persidangan.
5 Menit
B. PELAKSANAAN PERSIDANGAN
6. Panitera Pengganti yang
akan bertugas membantu
sidang, terlebih dahulu
mempersiapkan/
menyediakan berkas
perkara, peralatan
persidangan lainnya
sebelum Majelis Hakim
memasuki ruang sidang.
7. Panitera Sidang
mengumumkan kepada
pengunjung sidang untuk
tertib, teratur dan tidak
membuat kegaduhan di
dalam ruang sidang serta
berdiri sesaat ketika Majelis
Hakim memasuki ruang
persidangan.
8. Petugas /Panitera Sidang
memanggil para pihak
untuk masuk ke ruang
sidang dengan pengeras
suara sesuai dengan nomor
urut antrian.
15 menit
2 menit 2 menit
C. Setelah Pelaksanaan Persidangan
9. Petugas/Panitera Sidang,
merapikan dan
mengamankan berkas
perkara, peralatan
persidangan lainnya setelah
Majelis Hakim
meninggalkan ruang sidang.
10. Petugas keamanan
memeriksa dan
memastikan pengunjung
sidang telah meninggalkan
ruang persidangan.
10 menit 5 Menit
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
28
No. Uraian Kegiatan Keterangan Pelayanan Waktu Ket.
DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama
A.
PENYELESAIAN DAN PERSIDANGAN PERKARA.
1. Majelis Hakim
melaksanakan sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah pada pukul 09.00 waktu setempat.
2. Dalam hal tertentu Majelis Hakim dapat melaksanakan sidang yang dimulai beberapa saat kemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu.
3. Petugas memanggil para pihak agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian (Queuing System).
4. Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan.
5. Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua MA melalui Ketua PA/MSy., jika dalam waktu 6 bulan tersebut belum putus.
Maksimal 6 bulan sejak
perkara didaftarkan
B.
PEMBACAAN PUTUSAN.
1. Pada waktu diucapkan,
putusan/penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditanda tangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
2. Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dapat diambil melalui Meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
29
atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada salah satu pihak yang tidak hadir.
6. Penyerahan Salinan Putusan / Akta Cerai
No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Waktu
Penyelesaian
Ket.
DESKRIPSI : Prosedur tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai kepada Pihak Berperkara.
A. Menerima Berkas (Bundel A) dari Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti
1. Petugas memeriksa
kelengkapan berkas
meliputi, kelengkapan
bendel A, tanggal minutasi,
tanda tangan majelis hakim
dan PP, salinan putusan dan
atau penetapan
2. Petugas menentukan
Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan putusan dan
atau relass pemberitahuan
isi putusan kepada pihak
yang tidak hadir.
3. Petugas mencatat dalam
register akta cerai,
menuliskan nomor dan
tanggal akta cerai pada
halaman depan sampul
berkas.
4. Petugas mempersiapkan
blanko Akta Cerai,
membuat/mengisi Akta
Cerai.
5. Petugas mengambil asli dan
salinan putusan/ penetapan
dari dalam berkas, memberi
cap legalisasi pada salinan
putusan/ penetapan,
memberi cap BHT dan
memberi tanggal.
6. Petugas memeriksa salinan
putusan / penetapan dan
mencocokan dengan aslinya,
memeriksa tanggal BHT
putusan, memaraf pada sisi
kanan tanda tangan panitera
15 Menit 2 Menit 10 Menit 10 Menit
5 Menit
5 Menit
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
30
7. Petugas memeriksa Akta
cerai, memeriksa tanggal
BHT, tanggal putus, memaraf
pada sisi kanan tanda tangan
panitera
5 Menit
B. Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Wakil Panitera
1. Wakil Panitera mencatat
dalam buku monitor
legalisasi salinan dan akta
cerai.
2. Memeriksa salinan putusan
/ penetapan dan
mencocokan dengan aslinya,
memeriksa tanggal BHT
putusan, memaraf pada sisi
kiri tanda tangan panitera
3. Petugas memeriksa Akta
cerai, memeriksa tanggal
BHT, tanggal putus ,
memaraf pada sisi kanan
tanda tangan panitera.
4. Menyerahkan kembali
berkas kepada petugas meja
III
5 Menit
5 Menit
5 Menit
2 Menit
C. Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Panitera
1. Panitera mencatat dalam
buku monitor legalisasi
salinan dan akta cerai
panitera.
2. Panitera memeriksa salinan
putusan / penetapan dan
mencocokan dengan aslinya,
memeriksa tanggal BHT
putusan, menanda
tanganinya.
3. Panitera memeriksa Akta
cerai, memeriksa tanggal
BHT, tanggal putus ,
menanda tanganinya.
4. Panitera menyerahkan
kembali berkas kepada
petugas meja III
5. Petugas membubuhkan
stempel pada salinan
putusan/penetapan dan akta
cerai
5 Menit
5 Menit
5 Menit
2 Menit
2 Menit
D. Para Pihak datang ke Petugas Meja III dengan membawa identitas diri,
1. Petugas Meja III
menanyakan nomor perkara
ybs serta mengecek identitas
ybs.
5 menit
BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012
31
mengambil nomor antrian layanan pengambilan salinan putusan/ penetapan, akta cerai
2. Petugas mengambil salinan
putusan/penetapan, akta
cerai dari almari
penyimpanan, menghitung
jumlah halaman salinan
putusan/ penetapan
kemudian memasukan
dalam map khusus/ sampul
3. Petugas memanggil dan
memerintahkan para pihak
agar membayar biaya
salinan putusan/ penetapan
ke kasir.
4. Petugas Meja III
menyerahkan salinan
putusan, penetapan dan atau
akta cerai kepada para pihak
setelah menerima bukti
pembayaran biaya
pengambilan salinan
putusan/ penetapan.
5. Petugas Meja III
membuatkan tanda terima
bukti penyerahan salinan
putusan/ penetapan dan
atau akta cerai.
2 Menit
2 Menit
2 Menit
3 Menit
7. Pelayanan Meja III
No. Uraian Kegiatan Keterangan Pelayanan Waktu Ket.
DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pemberkasan Perkara dan Minutasi di Pengadilan Tingkat Pertama
A.
Pemberkasan dan minutasi di Pengadilan tingkat Pertama
1. Panitera Pengganti
menghimpun, me-milah-milah, meneliti dan menelaah berkas perkara yang akan dilakukan pemberkasan dan diminutasi.
2. Majelis Hakim melakukan pember-kasan dan minutasi berkas perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitera Pengganti.