PENGAD LAPORAN T DILAN AGAMA 2010 PENGADILAN AGAMA BALIGE Jln. Adhyaksa No. 4 Balige Toba Samosir Telp. (0632) 21165 Fax. (0632) 21066 Homepage: http://pa-balige.net TAHUNAN A BALIGE
PENGADILAN AGAMA BALIGE
LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BALIGE
2010
PENGADILAN AGAMA BALIGE
Jln. Adhyaksa No. 4 Balige Toba Samosir
Telp. (0632) 21165 Fax. (0632) 21066
Homepage: http://pa-balige.net
LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BALIGE
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Taufiq-Nya kepada
kita semua. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita ke
jalan yang benar.
Alhamdulillah Laporan Tahunan Pengadilan Agama Balige ini telah selesai dilaksanakan
sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 584/SEK/01/X/2010
tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyusunan dan Jadwal Pelaporan Laporan Tahunan Tahun 2010,
yang meliputi pelaksanaan tugas Administrasi Peradilan, baik bidang Administrasi Yustisial,
Administrasi Non Yustisial maupun bidang yang lainnya.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas-tugas yang kami laksanakan masih belum
sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk, bimbingan dan saran untuk
peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Laporan Tahunan ini kami
ucapkan terima kasih, semoga mendapat limpahan Rahmat dari Allah SWT, Amin.
Balige, 31 Desember 2010
Pengadilan Agama Balige
An. Ketua.
Wakil Ketua,
Drs. Al- Azhary, SH., MH.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BALIGE
TAHUN 2010
Kata Pengantar ....................................................................................................... : -
Daftar Isi............................................................................................................ : - Bab I Pendahuluan....................................................................................... : 1
A. Kebijakan Umum Peradilan ....................................................... : 1 B. Visi dan Misi .............................................................................. : 3 C. Renstra ....................................................................................... : 3
Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi).............................................................. : 11
A. Penyusunan alur Tupoksi B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bab III Keadaan Perkara (dilampirkan matrik terlampir)..................................... : 34 Bab IV Pengawasan Internal .......................................................................... : 37 Bab V Pembinaan dan Pengelolaan .............................................................. : 38
A. Sumber Daya Manusia ............................................................ : 38 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................. : 38 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ....................... : 38 3. Promosi dan Mutasi .............................................................. : 39 4. Pengisian Jabatan Struktural ................................................. : 39 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………… : 39
1. Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung...................................... : 39 a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Pengahapusan 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ............................. : 40 a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Penghapusan C. Pengeloalaan Keuangan .......................................................... : 41 1. Belanja Pegawai (dilampirkan matrik terlampir) - Pagu - Realisasi - Sisa 2. Belanja Barang (dilampirkan matrik terlampir).................... : 41 - Pagu - Realisasi - Sisa
3. Belanja Modal (dilampirkan matrik terlampir)................. :41 - Pagu - Realisasi - Sisa D. Pengelolaan Administrasi................................................................ : 42 1. Administrasi Perkara (dilampirkan matrik terlampir)........... : 42 2. Administrasi Umum......................................................... : 44
Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi............................................... : 49
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengadilan Agama Balige sebagai Pengadilan Agama yang berkedudukan diwilayah Tingkat
II (Kota atau Kabupaten) adalah salah satu badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sesuai Undang-Undang Nomor :
4 Tahun 2004, tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo UU No
50 Tahun 2009 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu kepada arah kebijakan
Nasional Negara RI yakni Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri Merdeka dan
Transparan.
Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan tersebut Pengadilan Agama Balige
masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dengan daerah hukumnya
meliputi 2 (dua) daerah Tingkat II, yaitu wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan luas wilayah hukum
kurang lebih 2.021.80 Km2 dengan jumlah penduduk seluruhnya pada Tahun 2010 berjumlah sebanyak
210.323 jiwa, dengan penduduk Mayoritas beragama Kristen, penduduk Kristen 197.840 jiwa,
Penduduk Muslim 12.483 jiwa dan Kabupaten Samosir dengan luas wilayah 1.616.90 Km2 dengan
jumlah penduduk seluruhnya pada Tahun 2010 berjumlah sebanyak 133.349 jiwa, dengan penduduk
Mayoritas beragama Kristen, penduduk Kristen 131.828 jiwa Penduduk Muslim 1.521 jiwa yang
terbagi dalam 16 Kecamatan di Toba Samosir dan 9 Kecamatan di Samosir yang terbagi dari :
a. Kabupaten Toba Samosir :
1. Kecamatan Balige dengan 29 Desa 6 Kelurahan
2. Kecamatan Tampahan dengan 6 desa;
3. Kecamatan Laguboti dengan 21 Desa 1 Kelurahan;
4. Kecamatan Habinsaran dengan 16 Desa 1 Kelurahan;
5. Kecamatan Borbor dengan 7 desa;
6. Kecamatan Nassau dengan 10 Desa;
7. Kecamatan Silaen dengan 19 Desa;
8. Kecamatan Sigumpar dengan 9 Desa 1 Kelurahan;
9. Kecamatan Porsea dengan 12 Desa 3 Kelurahan;
10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan 7 Desa;
11. Kecamatan Siantar Narumonda dengan 13 Desa;
12. Kecamatan Lumban Julu dengan 11 Desa;
13. Kecamatan Uluan dengan 15 Desa;
14. Kecamatan Ajibata 8 Desa 1 Kelurahan;
2
15. Kecamatan Parmaksian dengan 10 Desa;
16. Kecamatan Bonatua Lunasi dengan 10 Desa;
b. Kabupaten Samosir
1. Kecamatan Simanindo dengan 14 desa;
2. Kecamatan Ronggur Nihuta dengan 8 desa;
3. Kecamatan Pangururan dengan 25 desa;
4. Kecamatan Palipi dengan 17 desa;
5. Kecamatan Onan Runggu dengan 12 desa;
6. Kecamatan Nainggolan
7. Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan 11 desa;
8. Kecamatan Harian dengan 13 desa;
9. Kecamatan Sitiotio.
Pengadilan Agama Balige sebagai salah satu Pelaksana Kakuasaan Kehakiman yang bersifat
mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun harus dapat memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut
perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :
1. Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti masyarakat.
2. Akuntabilitas yaitu suatu bentuk kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik dalam penyelenggaraan Peradilan, baik Teknis
maupun non teknis di Pengadilan Agama Balige yang merupakan badan Peradilan dibawah Mahkamah
Agung RI, sudah tentunya akan tetap konsisten dan konsekwen mengikuti dan menegakkan segala
kebijakan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan Tinggi
Agama Sumatera Utara yang merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung RI, Walaupun dengan
sarana dan prasarana yang belum mencukupi, Pengadilan Agama Balige tetap berupaya seoptimal
mungkin melaksanakan tugas-tugas Peradilan dan memberi pelayanan yang baik kepada publik demi
meningkatkan martabat dan wibawa Pengadilan Agama Balige secara khusus dan penyelenggaraan
Peradilan pada umumnya. Tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu menjadi
perhatian untuk diatasi demi kelancaran pelaksanaan tugas baik dalam penyelenggaran Peradilan
maupun dalam pengelolaan administrasi Peradilan dan administrasi umum.
3
B. Visi dan Misi
Untuk tercapainya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa Keadilan berdasarkan Hukum
bagi para pencari Keadilan, maka Pengadilan Agama Balige tetap berpedoman kepada Visi yang telah
diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
Untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Balige, menetapkan beberapa Misi yaitu :
- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkaedah Kepada Pencari Keadilan;
- Meningkatkan Keadilan Kredibilitas dan Transpransi Badan Peradilan.
Dengan Motto :
”Santun Melayani Tegas Mengadili.”
C. Renstra
Berdasarkan kepada Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Balige bertekat membangun
sistem Peradilan yang Merdeka, Bermartabat dan Berwibawah, maka Pengadilan Agama Balige
membuat Rencana Strategi ( Renstra ) sebagai berikut :
4
PERENCANAAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
NO VISI MISI TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I
1
KEPANITERAAN
Mewujudkan putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah SWT.
Menerima, memeriksa, mengadili,dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Umat Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, shadakah dan ekonomi syariah secara cepat sederhana dan biaya ringan.
Terwjudnya kualitas Putusan yang semakin baik, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terciptanya tertib prosedur penerimaan dan penyelesaian setiap perkara. Terwujudnya perkara penetapan ahli waris menjadi perkara volunter Terwujudnya hubungan yang harmonis dan serasi dengan instansi terkait.
Berkas Perkara
Para Pencari Keadilan
Para pencari keadilan
Instansi terkait
- Melaksanakan proses prosedur sesuai dengan petunjuk Pola Bindalmin.
- Menciptakan pegawai
bidang kepaniteraan yang profesional dalam bidang masing-masing
- Melaksanakan
pelayanan yang baik bagi pencari keadilan yang datang ke PA.
- Menjelaskan kepada
pencari keadilan agar perkara penetapan ahli waris sebagai perkara volunter.
- Memenuhi undangan
instansi terkait
1 2 3 4
Melakukan eksaminasi berkas perkara untuk Ketua Majelis oleh Ketua PA. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam manerima dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan. Mengupayakan agar permohonan penetapan Ahli waris menjadi perkara volunter di lingkungan PA. Mengadakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait dibawah pimpinan Ketua.
Memilih/mengambil
satu berkas yang
telah berkekuatan
hukum tetap bagi
setiap ketua Majelis
guna dieksaminasi
Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pencari keadilan dalam hal mengajukan perkara. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pencari keadilan supaya perkara penetapan ahli waris dijadikan perkara volunter. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam setiap kegiatan
1. Bidang yustisial Peradilan Agama
5
2 3 4 5 6 7 8 9
Terlaksananya pe
nerapan keten-
tuan pola Bindal-
min yang semakin
mantap,baik dan
Tepat
Terwujudnya
pengelolaan keuangan perkara yang baik dan tertib
Terwujudnya pengisian
buku register dengan baik, rapi dan tertib
Terwujudnya pengiriman salinan/ putusan penetapan lepada Para Pihak Perkara.
Pejabat kepaniteraan
Kasir dan Bendaharawan Penerima
Petugas Register
Panmud. Hukum
- Memberikan bimbingan
kepada pejabat kepaniteraan
- Memberikan petunjuk
lepada kasir dan Bendaharawan penerima
Memonitor pengisian buku-buku register perkara
Mempersiapkan Putusan Untuk diberikan Kepada Para Pihak Perkara.
1
2
3
4
Menyelenggarakana
pembinaan yang in-
sentif terhadap para
pejabat kepaniteraan
untuk meningkatkan
sistem penerimaan/
pendaftaran perkara
pada PA. sesuai dgn.
pola Bindalmin.
Mengoftimalkan penelolaan keuangan perkara, pembukuan biaya perkara tingkat pertama, banding, Kasasi,PK dan pertanggung jawaban laporan Meningkatkan pengisian Register Perkara Gugatan Permohonan, Banding, Kasasi, PK, Register Surat Kuasa, Register Penyitaan, Register Eksekusi, Register Akta Cerai dan Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa.,Register Somasi, Register Surat Keterangan Ahli Waris.
Meningkatkan pelaksanaan
Penyampaian salinan putusan kepada Para Pihak Sesuai Waktu yang ditentukan
Menerima guga-
tan/permohonan
verzet,Banding,
Kasasi, PK dan
eksekusi sesuai
dengan pola Bin-
dalmin.
- Melakukan pem
binaan dan peme
riksaan serta pe-
ngawasan terha
dap bendahara-
wan penerima.
- Membuat laporan keuangan perkara
-Melakukan pe-
ngawasan oleh
hakim pengawas
bidang.
- Melakukan pem-
binaan perkara
pada setiap pe-
ngawasan .
Mengirimkan salinan putusan kepada Para Pihak
2. bidang sarana dan prasarana
6
1
2
3
4
Terwujudnya data perkara baik yang diterima maupun yang diputus.
Terwujudnya pengamanan dan penataaan berkas arsip perkara pada ruangan arsip sesuai dengan Pola Bindalmin. Terwujudnya administrasi Advokat/Pengacara praktek di PA. Balige.
Terwujudnya disiplin Ilmu yang lebih tinggi dan baik.
5
Panmud . Hukum
Sarana dan prasarana arsip.
Advokat/Pengacara praktek. Hakim dan Pegawai PA
yang berminat.
6
- Meneliti, memeriksa surat-
surat yang akan dikirim/laporan dan pengisiannya.
- Menyediakan boks-boks
arsip perkara yang telah berkekuatan hukum.
- Meneliti surat-surat
Advokat/Pengacara praktek yang ingin beracara di PA. Balige.
- Memberikan kesempatan
bagi para pegawai PA yang ingin Pendidikan S-1, S-2, S-3.
- Menciptakan Pegawai yang
profesional dan memiliki SDM yang handal sesuai dengan bidangnya masing-masing
5 6 7
8
9
7
Mengitensifkan pelaksanaan pembuatan laporan perkara, mengelola dan menganalisa data laporan serta menyajikan dalam statistik perkara.
Penentuan berkas arsip sesuai dengan Pola Bindalmin Meningkatkan registrasi Advokat/Pengacara praktek yang beracara di PA. Balige yang telah terdaftar di PTA. Medan Mengupayakan agar Hakim /Pegawai dapat Mengikuti jenjang Pendidikan yang lebih Tinggi
Membuat CPP 1 dan CPP 2, EVA 1 dan EVA 2, WAS 1 dan WAS 2, dari Hakim dan Panitera Pengganti
.
8
- Membuat dan mengirimkan laporan yang akurat dan tepat waktu setiap bulan .
- Menuliskan penyajian
data perkara dalam bentuk statistik.
Menata arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam lemari arsip sesuai dengan peratuaran pola Bindalmin.
Meregistrasi setiap Advokat/Pengacara praktek yang beracara di PA.balige. Memotifasi para Hakim dan pegawai yang lainnya untuk mengikuti Pendidikan S-1, S-2 dan S-3.
Mengisi dan menilai EVA 1 dan EVA 2, WAS 1 dan WAS 2, CPP 1 dan CPP 2 Hakim dan Panitera Pengganti.
9
7
NO VISI MISI TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SARAN KET
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
II
1
KESEKRETARIATAN Terciptanya tertib administrasi untuk kesekretariatan untuk terlaksananya arsip dinamis sesuai dengan
Pembinaan pejabat struktural dan pegawai pada bagian kesekretariatan
Terwujudnya tertib administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung tugas pokok PA. Balige
Terlaksananya administrasi umum, kepegawaian dan keuangan secara baik
1. pelaksanaan prosedur
tata persuratan sesuaii dengan arsip dinamis serta inventarisasi Barang Milik Negara.
1. Meningkatkan
pelaksanaan tata cara persuratan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perlaksanaan lainnya
2. meningkatkan
pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/173ª/SK/XI/2005
1. Melaksanakan pencatatan
dan pembukuan surat-surat masuk sesuai dengan arsip dinamis serta mandelegasikannya kepada pejabat yang berwenang dengan memakai lembar disposisi.
2. Melaksanakan pencatatan
dan pembukuan serta pemberian nomor surat keluar dan mengirimkannya ke instansi terkait secara tepat waktu
3. Mengarsipkan surat masuk
dan keluar secara baik dan benar.
1. Melaksanakan
pemutakhiran data Inventaris Barang serta melaksanakan pemeliharaan dan perawatannya dengan baik.
2. membuat daftar barang
Ruangan (DBR) untuk Tahun 2010 sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Menciptakan
Pegawai yang profesional dan memiliki SDM yang handal sesuai dengan bidangnya masing-masing
3. Meningkatkan pengelolaan administrasi Perpustakaan penataan Perpustakaan dan mengusulkan penambahan buku –buku literatur serta mengupayakan tenaga Pustakawan.
4. Meningkatkan
Kesadara lingkungan bersih, sehat dan nyaman serta mengaktifkan gerakan jumat bersih baik didalam maupun diluar kantor.
1. Membuat dengan
Akurat nilai DP 3. dari Hakim dan Pegawai secara tepat Waktu
2. Menyempurnakan
penyusunan DUK dan Job Discription serta membuat data Pegawai dengan benar.
1. Mendata buku-buku yang masuk serta penomorannya sesuai dengan sistem CDC
2. Membuat Kartu Tanda
Anggota Perpustakaan, Katalog buku perpustakaan, mengusulkan pengangkatan tenaga Pustakawan.
1. Melaksanakan
kebersihan ruangan dan halaman kantor PA. Balige setiap hari dan melaksanakan gotong royong setiap hari jumat.
1.Mengisi dan menilai DP
3 pegawai sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya dalam melaksanakan tugas.
1. Membuat dan
mempersiapkan data Kepegawaian untuk kelengkapan pembuatan DUK, Berzetting Formasi serta Senioritas Hakim, Panitera dan Jurusita Pengganti.
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Pelaksanaan
Pemanfaatan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan petunjuk Operasionalnya.
1. Membuat Rencana
Pengguanaan Uang (RPU) DIPA tahun 2009 bekerja sama dan Kordinasi dengan KPPN Balige dan BRI Balige.
2. Membuat Job Diskription seluruh Pegawai dengan tugas masing-masing.
3. Mengawasi setiap saat
pelaksanaan Job Diskription
1. Mendata kebutuhan
barang dan ATK dari setiap ruangan.
2. Menentukan Perioritas kebutuhan sesuai dengan kemampuan dana dalam DIPA serta menyiapkan rencana penggunaan DIPA.
3. Mengkonsultasikan pencairan dana dalam DIPA Tahun Anggaran 2009 kepada KPPN Balige dan BRI cabang. Balige.
10
S T A F
Nur Ilmayati
S T A F
Sri Melda Sitorus, A.Md
JURUSITA PENGGANTI
1. Supriono, SH 2. Khairuna Nasution, SH
PANITERA PENGGANTI
-
Keterangan : Garis Kordinasi Garis Tanggung Jawab
PANMUD. PERMOHONAN
-
PANMUD. GUGATAN
Sriwati Br. Siregar, SH
PANMUD. HUKUM
-
K E T U A
Drs. Mazharuddin, MH
WAKIL KETUA
Drs. Al Azhary, SH, MH
PANITERA / SEKRETARIS
Dra. Zuhaira, SH
WAKIL PANITERA
Dra. Hj. Nurlela Br. Ginting
H A K I M
1. M. Shalahudin H,SH,MA 2. Drs. Irmantasir, MHI 3. M. Afif, SHI 4. Lanka Asmar, SHI
WAKIL SEKRETARIS
Supriono, SH
KAUR. KEPEGAWAIAN
Mairiza Yulianti, S.Si
KAUR. KEUANGAN
Khairuna Nasution, SH
KAUR. UMUM
-
Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1996 Tanggal 13 Agustus 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan
11
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Penyusunan Alur Tupoksi
Bagan Struktur
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Balige adalah berpedoman kepada SEMA Nomor 5
Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan, dimana disebutkan
bahwa unsur pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua kemudian ada kelompok fungsional Hakim
dan kelompok fungsional Panitera Pengganti.
Selanjutnya secara struktural dibawah Ketua ada Panitera/ Sekretaris dibantu oleh Wakil
Panitera dan Wakil Sekretaris.
Kemudian Wakil Panitera dibantu oleh Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan
dan Panitera Muda Hukum serta Wakil Sekretaris dibantu oleh Kepala Urusan Kepegawaian,
Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
Adapun bagan struktur Pengadilan Agama Balige untuk lengkapnya sperti bagan berikut :
1. Nama Unit Organisasi Pengadilan Agama Balige.
2. Tugas : Melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangannya mengacu pada arah kebijakan Nasional Negara Republik Indonesia yakni
mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mandiri dan transparan.
3. Fungsi :Pengadilan Agama Balige adalah salah satu lembaga peradilan dibawah Pengadilan
Tinggi Agama Medan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan dibidang Perkawinan,
Kewarisan, Hibah, Wasiat, Wakaf, Zakat, P3HP dan Ekonomi Syari’ah.
b. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang melakukan pengawasan yang mencakup 2 (dua)
jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Maksud
pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang
terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan
replesif, agar bawahan melaksanakan tugas tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan
Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus
ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang
diperuntukkan untuk itu.
12
B. Penyusunan Standart Operasional (SOP).
I. SOP Administrasi Umum Sesuai dengan :
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
NOMOR : W2-A8/498/OT.01.3/VI/2010
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI UMUM
DI PENGADILAN AGAMA BALIGE
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
Menimbang : 1. Bahwa Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi
harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dimana peranan
Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan dengan standar
pelayanan yang maksimal;
2. Bahwa untuk menunjang tugas pokok peradilan perlu didukung dengan suatu
sistem dan tatanan kerja yang efektif;
3. Bahwa sehubungan dengan butir (2) di atas perlu dibuat ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan pelayanan dan standar prosedur kerja di lingkungan
kesekretariatan, dengan berpedoman pada segala ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2), dan (3) di atas
perlu ditetapkan suatu keputusan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas KKN;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
13
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan
Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung RI;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2010, tentang
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di
Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I,
II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.06/2005 Tanggal 27
Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar ISisan Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007;
18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/Sek/SK/I/2010
tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2009 di Lingkungan Mahkamah Agung;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tanggal
28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI
UMUM DI PENGADILAN AGAMA BALIGE
BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Balige.
2. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.
3. Kaur Kepegawaian adalah jabatan struktural di Pengadilan Agama Balige yang melaksanakan
tugas-tugas bidang Kepegawaian;
4. Penangung jawab Pekerjaan Keuangan adalah seluruh Tim Pengelola keuangan sesuai dengan job
description sebagaimana telah tertuang dalam uraian tugas;
5. Penanggung jawab Pekerjaan Urusan Umum adalah seluruh Tim Pengelola urusan Umum sesuai
dengan job description sebagai mana telah tertuang dalam uraian tugas;
6. Teknologi Informasi adalah semua sistem otomatisasi yang memberikan solusi dokumen dengan
bantuan sistem komputerisasi atau sistem digital lainnya;
7. Standar pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh
pemberi dan atau penerima layanan di Pengadilan Agama Balige.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang
dibuat oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas nama Ketua Mahkamah Agung dan disahkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen
pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
9. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah Ketua Mahkamah Agung dan atau Pejabat yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung.
10. Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Agung selaku Pengguna Anggaran untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di
lingkungan Mahkamah Agung.
11. Penanggung jawab kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang melakukan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
12. Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
adalah Pejabat yang bertugas melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
13. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang atau Badan yang melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
15
14. Bendahara Pengeluaran adalah orang atau badan yang ditunjuk melaksanakan kebendaharaan dalam
pelaksanaan anggaran belanja.
15. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari
DIPA.
BAB II
PELAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN
Pasal 2
Disiplin Kerja
1. Membuat daftar hadir dan pulang setiap hari;
2. Membuat rekap absen setiap akhir bulan
3. Membuat jadwal pemakaian seragam dinas
a. Setiap hari Senin s.d Kamis bagi pegawai memakai seragam hijau sedangkan Hakim memakai jas
mini berwarna gelap
b. Setiap hari Jum’at pagi berpakaian olahraga dan siang memakai batik.
4. Membuat jadwal apel setiap hari
5. Mendata pegawai yang berprestasi dan mengusulkan untuk :
a. Promosi Jabatan
b. Kenaikan Pangkat Pilihan
6. Mendata pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dengan memberikan peringatan :
a. Lisan
b. Tulisan
c. Pelanggaran
7. Membuat daftar catatan penilaian pegawai dan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan
DP3 setiap tahun
8. Mendata pegawai yang telah memenuhi syarat masa kerja :
a. 10 Tahun
b. 20 tahun
c. 30 Tahun
Agar dapat memperoleh Satya Lancana dari Presiden RI
9. Menerbitkan Surat Usulan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menerima tanda jasa;
10. Mendata pegawai yang berminat untuk melanjutkan jenjang pendidikan;
11. Menyempurnakan sarana tata usaha kepegawaian setiap terjadi mutasi seperti :
a. Buku Kendali Kepegawaian;
b. Mesin Absen;
c. File Kepegawaian;
d. Buku Induk Kepegawaian;
16
e. Menata Arsip Kepegawaian;
f. Membuat SPMT, SPMJ;
g. Membuat KP4;
h. Membuat Laporan Tahunan paling lambat tanggal 7 tahun berikutnya;
i. Membuat Laporan per April dan Oktober;
j. Membuat DUK dan Bezetting;
k. Membuat usulan penerbitan ASKES, TASPEN, KARIS/KARSU;
i. Membuat usulan pengangkatan PNS;
m. Membuat BAP dan melaksanakan pelantikan PNS;
n. Membuat dan melaksanakan sumpah/pelantikan jabatan bagi pejabat baru;
o. Membuat surat perintah tugas bagi pegawai yang akan dinas luar;
p. Membuat surat izin cuti bagi pegawai yang akan melaksanakan cuti tahunan;
q. Menindaklanjuti surat kepegawaian yang perlu ditindaklanjuti paling lambat 2 hari;
r. Membuat usulan bagi pegawai yang akan pensiun;
s. Membuat uraian tugas;
t. Membuat dan merevisi SK di Kepegawaian dalam jangan waktu 7 hari pada wal tahun berjalan bagi
yg telah habis masa berlakunya;
u. Membuat buku catatan Penilaian Pegawai pada akhir tahun.
12. Menerbitkan usul Surat Kenaikan Pangkat bagi yang telah memenuhi syarat;
13. Menerbitkan surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi yang memenuhi syarat;
14. Menyempurnakan administrasi pegawai dalam aplikasi SIMPEG pada saat ada mutasi;
15. Membuat jadwal Diskusi dan Bintal sekali setahun;
16. Melaksanakan Diskusi dan Bintal sekali dua minggu;
17. Mengkoordinasikan untuk penyampaian materi dari hasil pelatihan dan penataran bagi peserta yang
mengikuti
BAB III
PELAYANAN BIDANG KEUANGAN
Pasal 3
Pengajuan Belanja Pegawai
1. Membuat daftar belanja pegawai paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
2. Memeriksa daftar gaji/kekurangan gaji/uang makan dan membuat SPP Pembayaran Gaji oleh
Penanggung Jawab kegiatan;
3. Memperhatikan kelengkapan berkas dan menerbitkan SPM oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;
4. Mengajukan SPM ke KPPN.
17
Pasal 4
Realisasi Belanja Pegawai
1. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya SP2D;
2. Memeriksa nominal uang sesuai dengan SP2D dan Daftar Gaji pada rekening masing-masing
pegawai;
3. Menandatangani tanda terima daftar gaji.
Pasal 5
Pencairan Lembur
1. Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Kerja Lembur;
2. Membuat Daftar Hadir Kerja Lembur;
3. Menghitung dana lembur yang ada tertera dalam DIPA sesuai dengan Daftar Hadir Pegawai
yang lembur;
4. Merekap daftar hadir Kerja Lembur;
5. Membuat pengajuan SPP uang lembur selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;
6. Memperhatikan kelengkapan berkas dan menerbitkan SPM oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;
7. Mengajukan SPM ke KPPN;
8. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya
SP2D;
9. Memeriksa nominal uang sesuai dengan SP2D dan Daftar Uang Lembur pada rekening masing-
masing pegawai;
10. Menandatangani tanda terima uang lembur.
11.
Pasal 6
Belanja barang
1. Membuat rencana penggunaan uang dan pembelian barang dengan mempertimbangkan masukan
dari setiap bagian sesuai dengan DIPA yang tersedia pada awal tahun;
2. Mengajukan uang muka kerja ke KPPN;
3. Membuat daftar belanja barang sesuai dengan rencana penggunaan uang DIPA 2 hari setelah
terbitnya SP2D;
4. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya
SP2D oleh bendaharawan;
5. Membelanjakan uang DIPA sesuai dengan rencana belanja barang dan buku pengawasan kredit
oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
6. Memeriksa tanda bukti belanja barang dan kelengkapan berkas oleh Pejabat Pembuat Komitmen
dan KPA;
18
7. Mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk pengajuan penggantian uang
persediaan;
8. Pejabat Penandatanganan SPM meneliti/memeriksa kelengkapan berkas selanjutnya menerbitkan
SPM selambat-lambatnya tanggal 2 setiap bulannya.
Pasal 7
Belanja Modal
1. Membuat rencana penggunaan uang untuk belanja modal sesuai dengan DIPA yang tersedia pada
awal tahun;
2. Membuat jadwal belanja modal sesuai dengan rencana penggunaan uang oleh Pejabat Pembuat
Komitmen;
3. Menerbitkan SK Panitia untuk pelaksanaan belanja modal oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan belanja modal;
5. Mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk pengajuan penggantian uang
persediaan;
6. Pejabat Penandatanganan SPM meneliti/memeriksa kelengkapan berkas selanjutnya menerbitkan
SPM.
Pasal 8
Rekonsiliasi
1. Meneliti kebenaran setiap transaksi yang telah dilakukan selama 1 bulan setiap akhir bulan
berjalan;
2. Memasukkan data transaksi berdasarkan SP2D ke dalam aplikasi SAKPA;
3. Merekonsiliasi data ke KPPN Balige untuk mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi.
Pasal 9
Laporan Keuangan
1. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya
yaitu :
a. Buku Besar SAI dan RTH sesuai kode MAK Laporan Realisasi Anggaran secara Manual dan
Aplikasi yang telah direkonsiliasi beserta ADK ke korwil;
b. Mengirimkan foto kopi rekening telepon, internet, faxmile dan air ke PTA Medan;
c. Laporan Extra Daftar Gaji;
d. Laporan kekurangan Gaji;
e. Laporan Cash Forecasting;
f. Laporan pajak yang terdiri dari formulir 1721, 1721-II;
g. Daftar Rekening ke KPPN Balige.
19
2. Membuat dan mengirimkan laporan triwulan setiap tanggal 3 awal triwulan berikutnya yaitu :
a. Laporan Rencana Penarikan Dana;
b. Laporan PP 39 Tahun 2006 oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Membuat dan mengirimkan laporan semester Keuangan beserta Calk (Catatan atas Laporan
Keuangan) tanggal 7 pada bulan berikutnya;
4. Membuat dan mengirimkan laporan tahunan (Pajak 1721, 1721 A2).
BAB III
PELAYANAN BIDANG UMUM
Pasal 10
Pengelolaan Surat
1. Mencatat semua jenis surat masuk dan surat keluar dengan memilah-milah bentuk, sifat dan
jenisnya ;
2. Melakukan prosedur arsip dinamis terhadap seluruh surat masuk / keluar dengan tertib dan
menata, menyimpan sesuai dengan aturan yg berlaku;
3. Menyimpan data, dokumen yang bersifat rahasia ditempat yang aman.
4.
Pasal 11
Inventaris
1. Membuat , mencatat seluruh barang Inventarisasi yang terdapat dalam setiap ruangan dalam
Daftar Inventaris Ruangan setiap adanya mutasi barang/ setiap awal tahun;
2. Membuat, dan mencatat Inventaris tanah, bangunan dan kenderaan bermotor kedalam Kartu
Inventaris Barang dan memperbaharui setiap awal tahun;
3. Melakukan pencatatan mutasi barang setiap tiga bulan sekali kedalam Buku Inventaris
Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, buku barang bersejarah, dan SIMAK- BMN;
4. Melakukan pencatatan terhadap barang persediaan setiap bulan kedalam Buku Persediaan dan
Aplikasi barang persediaan;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap penambahan barang adakan klarifikasi tentang kebenaran
barang, kewajaran harga, mutu dan kwalitas serta kemanfaatannya( 3E);
6. Pada akhir tahun melakukan penghitungan posisi seluruh barang yang ada dalam kantor dalam
waktu lima hari dan selanjutnya dibuatkan laporan tahunan dalam waktu lima hari;
7. Melakukan rekonsiliasi terhadap nilai asset barang setiap enam bulan sekali ke KPKNL;
8. Laporan yang telah direkonsiliasi dalam waktu dua hari dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
Medan.
20
Pasal 12
Perpustakaan
1. Melakukan registerisasi terhadap seluruh buku yang diterima kedalam register Induk, register
pengelompokan dan register peminjaman secara tertib dan teratur;
2. Membuat kode terhadap setiap buku perpustakaan;
3. Membuat kartu catalog untuk seluruh buku perpustakaan;
4. Melaporkan buku perpustakaan yg diterima tiga bulan sekali;
5. Melakukan penutupan buku register induk setiap tutup tahun;
Pasal 13
Kebersihan Kantor
1. Memeriksa dan berkoordinasi dengan pegawai honor untuk tugas kebersihan dan kerapian
gedung dan halaman kantor;
2. Mengkoordinasikan petugas piket untuk keamanan kantor.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Balige
Pada tanggal : 24 Juni 2010
Sekretaris Pengadilan Agama Balige
Dra. ZUHAIRA, SH.
NIP. 19700529 199403 2 004
21
II. SOP Administrasi Penerimaan Perkara Sesuai dengan :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGE
NOMOR : W2-A8/52/HK.05/I/2011
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BALIGE
KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGE
Menimbang : 1. Bahwa fungsi dan peranan Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Bahwa untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas, pelayanan menjadi unsur yang sangat penting dan vital;
3. Bahwa sehubungan dengan butir (2) di atas perlu dibuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Balige, dengan berpedoman pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2), dan (3) di atas perlu ditetapkan suatu keputusan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
7. Stb. 1927-227 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
Buiten Java En Madura (R. Bg.);
8. Stb. 1847-52 jo. 1849-63 Reglemen Acara Perdata Reglement op de
Rechtsvordering (Rv.);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perkara di Pengadilan Agama Balige ;
22
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Balige selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan di Pengadilan.
3. Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.
4. Para pihak adalah pencari keadilan, terdiri dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/ Termohon.
5. Majelis Hakim adalah hakim-hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan dalam Penetapan Majelis Hakim (PMH) untuk memeriksa dan memutus perkara.
6. Panitera Pengganti disebut juga Panitera Sidang adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala hal ihwal dalam persidangan.
7. Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis atau Ketua Pengadilan dalam kaitannya dengan penanganan perkara.
8. Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah penetapan hari, tanggal dan waktu penyelengaraan sidang yang dibuat Hakim Ketua Majelis.
9. SKUM (surat Kuasa Untuk Membayar) adalah kuitansi yang dikeluarkan Pengadilan berisikan jumlah uang yang harus dibayar Penggugat/Pemohon ke Kasir dalam kaitan dengan perkara.
10. Minutasi adalah pemberkasan/pengaslian berkas perkara yang telah diputus.
11. Arsip terdiri dari arsip aktif dan arsip tidak aktif.
12. Pengarsipan adalah penyimpanan berkas perkara yang sudah tidak aktif dalam ruang arsip.
13. Bank adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Balige.
14. Penyitaan adalah tindakan hukum menempatkan objek perkara kepada keadaan status quo.
15. Sita Jaminan adalah menyita barang milik Tergugat (Conservatoir Beslag) atau barang milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat (Revindicatoir Beslag) ataupun barang milik bersama/harta bersama (maritale beslag) agar barang-barang tersebut tidak digelapkan/ dipindahtangankan selama masa proses persidangan.
16. Sita eksekusi (executorial beslag) adalah tindakan menyita guna melakukan pelelangan atas benda milik Tergugat guna memenuhi putusan pengadilan yang menghukum Tergugat membayar sejumlah uang.
17. Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
18. Teknologi Informasi (TI) adalah otomatisasi berdasarkan sistem komputerisasi/sistem digital lainnya dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
BAB II
PENERIMAAN PERKARA
Pasal 2
Tahapan Pendaftaran Perkara
(1) Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem meja.
(2) Penerimaan perkara dilakukan oleh Petugas Meja I di bawah koordinasi Panitera Muda Gugatan/Permohonan.
23
(3) Pihak yang akan mengajukan perkara (Penggugat/Pemohon) datang menghadap langsung Petugas Meja I untuk menyerahkan surat gugatan/permohonan dalam jumlah 4 (empat) rangkap ditambah jumlah pihak berperkara.
(4) Petugas Meja I wajib memperhatikan kelengkapan syarat formil dan materil gugatan/ permohonan yang diajukan pihak.
(5) Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara selanjutnya menuangkannya dalam lembaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya perkara.
(6) Besarnya panjar biaya perkara dihitung sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Balige.
(7) Penggugat/Pemohon membawa dan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta lembaran SKUM kepada Kasir.
(8) Penggugat/Pemohon menyetorkan biaya perkara ke BRI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0314-01-011919-50-0 An. Penampungan Biaya Perkara Pengadilan Agama Balige, selanjutnya resi (bukti setor) diserahkan kembali kepada Kasir.
(9) Kasir merigisterasi surat gugatan/permohonan pada sudut kiri atas lembar pertama dan memparafnya, kemudian memberi penomoran, penanggalan sesuai tertera pada surat gugatan/permohonan dan menandatangani serta memberikan cap Lunas pada SKUM.
(10) Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah diregister kepada Petugas Meja II berikut SKUM yang telah dtandatangani Kasir dan diberi Cap Lunas, kemudian Petugas Meja II menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugatan/ permohonan dan Lembar pertama SKUM kepada Penggugat/Pemohon.
(11) Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) menit.
Pasal 3
(1) Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membuat surat gugatan/permohonan dapat meminta bantuan pada Koperasi Al-Hikmah Pengadilan Agama Balige.
(2) Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan dapat membuat catatan gugatan/permohonan.
(3) Pelayanan penerimaan perkara bagi pihak yang memohon bantuan pembuatan surat gugatan/ permohonan atau pencatatan gugatan/permohonan dilakukan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) menit.
Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo)
Pasal 4
(1) Penggugat/Pemohon yang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) yang diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan/permohonan;
(2) Dalam mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) Penggugat/ Pemohon harus melengkapinya dengan Asli Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Penggugat/Pemohon yang diketahui Camat dan telah dinazegelen Kantor Pos atau Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Miskin atau sejenisnya yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan menunjukkan asli Kartu Tanda Miskin dalam persidangan;
(3) Para pihak yang beracara secara cuma-cuma (prodeo) mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa dibeda-bedakan.
Pasal 5
(1) Petugas Meja II bertugas mencatat data-data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam
register perkara.
(2) Data-data tentang jalannya persidangan dicatat dalam register perkara oleh Petugas Meja II berdasarkan instrumen yang tersedia.
(3) Pencatatan dalam register perkara dilakukan pada hari bersangkutan.
24
BAB III
PENUGASAN PANITERA SIDANG DAN JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI
Pasal 6
Penugasan Panitera Sidang
(1) Penugasan Panitera Pengganti sebagai Panitera sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara dibuat oleh Panitera selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perkara didaftar.
(2) Panitera sidang membantu Majelis Hakim dalam persidangan.
(3) Panitera sidang harus melaporkan hari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasannya dan perkara putus kepada petugas Meja II untuk dilakukan pencatatan dengan menggunakan lembaran instrument yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis.
Pasal 7
Penugasan Jurusita/Jurusita Pengganti
(1) Panitera menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemanggilan / pemberitahuan kepada pihak yang berperkara.
(2) Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan tugas tersebut pada hari kerja dimulai jam 08.30 WIB.
(3) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah PHS atau 1(satu) hari setelah penundaan sidang untuk panggilan sidang lanjutan.
(4) Dalam melaksanakan tugas tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti bertanggup jawab kepada Ketua Majelis Hakim.
BAB IV
PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH) DAN PENENTAPAN HARI SIDANG (PHS)
Pasal 8
Penetapan Majelis Hakim (PMH)
(1) Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
(2) Penetapan Majelis Hakim ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah sisa perkara yang sedang ditangani masing-masing Majelis Hakim.
Pasal 9
Penetapan Hari Sidang (PHS)
(1) Hakim Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Penetapan Majelis Hakim.
(2) Dalam menentukan sidang pertama, Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dengan para Hakim Anggota Majelis.
(3) Hari/tanggal sidang pertama ditetapkan dengan mempertimbangkan asas ”cepat” dan jarak jauh/dekatnya domisili pihak-pihak berperkara dengan tempat pelaksanaan sidang.
(4) Pelaksanaan sidang pertama dilaksanakan dengan :
a. Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
b. Pihak-pihak yang berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, baik masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama maupun di luar kewenangan relatif Pengadilan
25
Tinggi Agama, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pendaftaran perkara.
c. Pihak-pihak yang berdomisili di luar negeri dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran perkara.
d. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara perceraian dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan setelah pengumuman pertama atau 3 (tiga) bulan setelah pengumuman kedua.
e. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Toba Samosir bagi pihak yang terakhir terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Toba Samosir, atau diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Samosir bagi pihak yang terakhir terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Samosir.
BAB V
PANGGILAN PARA PIHAK
Pasal 10
(1) Pemanggilan para pihak yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti di tempat yang dipanggil dengan jarak pemanggilan dan hari sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari untuk perkara perceraian dan 3 (tiga) hari kerja untuk perkara selain perceraian.
(2) Apabila yang dipanggil tidak berada ditemui di alamat yang ditunjuk dalam gugatan/ permohonan, surat panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepada Desa atau Sekretarisnya dengan menterakan nama dan tandatangan penerima serta diberi cap (stempel) jabatannya.
(3) Surat panggilan sidang pertama kepada Tergugat/Termohon dilampiri dengan surat gugatan atau permohonan.
(4) Pemanggilan pihak yang berdomisili di luar kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige didelegasikan kepada Pengadilan Agama tempat domisili para pihak.
(5) Pemanggilan pihak yang berada di luar negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar/Konsul Republik Indonesia di Negara tempat pihak berada.
(6) Pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian dilaksanakan melalui Kantor Bupati Toba Samosir atau Kantor Bupati Samosir dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige. Sedangkan dalam perkara perceraian dilaksanakan melalui Radio “Kharisma FM Balige” sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan.
(7) Apabila dalam persidangan pertama perkara belum putus, maka dalam persidangan berikutnya Tergugat/Termohon dipanggil melalui Kantor Bupati Toba Samosir atau Kabupaten Samosir dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan dengan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurang 14 (empat belas) hari.
(8) Pemanggilan terhadap orang yang telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan:
a. Jika ahli waris yang bersangkutan dikenal, panggilan disampaikan kepada ahli waris tanpa menyebutkan nama dan alamat ahli waris satu persatu.
b. Jika ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal terakhir Pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris;
c. Jika Lurah/Kepala Desa tidak mengetahui/tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti dengan melampirkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa yang menerangkan tidak mengenal/tidak mengetahui ahli waris yang bersangkutan guna ditempuh dengan jalan panggilan umum.
26
(9) Pemanggilan yang tidak sah disebabkan kesalahan Jurusita/Jurusita Pengganti, maka Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan dihukum untuk memanggil kembali tanpa diberikan biaya panggilan;
(10) Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas Panggilan yang telah dilaksanakan kepada Hakim Ketua Majelis melalui Panitera Sidang perkara yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan sidang.
BAB VI
PERSIDANGAN
Pasal 11
(1) Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang akan disidangkan pada hari bersangkutan di papan Jadwal Sidang dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang di website Pengadilan.
(2) Persidangan dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Kamis yang dimulai secepat-cepatnya pukul 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan jauh dekat jarak kediaman pihak dengan tempat persidangan.
(3) Urutan persidangan dilakukan berdasarkan daftar urutan kehadiran para pihak.
(4) Apabila pada sidang pertama dalam perkara contentius (termasuk verzet) dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.
(5) Mekanisme/tata cara mediasi akan diatur dalam bab tersendiri.
(6) Apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara hingga menjatuhkan putusan (verstek).
(7) Apabila dalam keadaan seperti ayat (6) di atas Majelis Hakim beranggapan perlu untuk memanggil pihak kembali dengan menunda sidang, maka penundaan sidang dilakukan sesuai ketentuan tentang PHS, kecuali terhadap perkara yang pihaknya berada di luar kewenangan relatif Pengadilan Tinggi.
Pasal 12
(1) Persidangan suatu perkara diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
pendaftaran perkara.
(2) Jika waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui sedangkan perkara belum diputus, maka Hakim Ketua Majelis melalui Ketua Pengadilan membuat Laporan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI berikut alasan/penyebab perkara belum diputus.
Pasal 13
Berita Acara Persidangan
(1) Panitera Sidang wajib membuat berita acara persidangan.
(2) Pembuatan Berita Acara Persidangan dilaksanakan pada hari sidang bersangkutan atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan sidang.
(3) Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang dibuat Panitera Sidang.
(4) Berita Acara Persidangan ditanda tangani selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum sidang berikutnya.
27
BAB VII
MEDIASI
Pasal 14
Prosedur Sebelum Mediasi
(1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
(2) Kewajiban mediasi tetap melekat meskipun dalam sidang verzet.
(3) Hakim wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak.
(4) Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan sidang tersebut.
(5) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) di atas para pihak tidak tercapai kesepakatan memilih Mediator, Hakim Ketua Majelis berwenang menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.
(6) Untuk kepentingan mediasi, Hakim memberikan kesempatan dengan menunda sidang paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
Pasal 15
Proses Mediasi
(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis, masing-masing pihak telah menyerahkan catatan/usulan dan/atau rumusan perdamaian kepada Mediator.
(2) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
(3) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus” (pertemuan secara terpisah dengan salah satu pihak).
(4) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak hari kesepakatan pihak tentang Mediator yang dipilih atau ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis.
(5) Jika disepakati para pihak, waktu pelaksanaan mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari kerja seperti dimaksud ayat (4) di atas.
(6) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut–turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
Pasal 16
Tempat Penyelenggaraan Mediasi.
(1) Mediator dari kalangan Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
(2) Pelaksanaan mediasi oleh Mediator dari kalangan hakim tidak dikenakan biaya.
Pasal 17
Hasil Mediasi
(1) Jika dikehendaki para pihak, dalam perkara yang menyangkut tentang “orang” dapat juga dibuat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
(2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
(3) Para pihak wajib menghadap kembali ke persidangan yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
28
(4) Atas kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis hakim menganjurkan agar mencabut perkara.
(5) Dalam sengketa menyangkut hukum “kebendaan” para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Majelis Hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
(6) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani pihak-pihak dan Mediator.
(7) Atas hasil mediasi gagal atau berhasil secara keseluruhan atau sebahagian berhasil dan sebagian gagal, Mediator wajib membuat laporan tentang hasil mediasi yang diserahkan kepada Majelis Hakim.
(8) Gagalnya mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.
Pasal 18
Perdamaian pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
(1) Apabila terjadi kesepakatan tentang keinginan pihak-pihak melakukan perdamaian setelah proses perkara berada pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali, pihak-pihak wajib mengirimkan kesepakatan tertulis kepada tingkat Peradilan yang sedang memeriksa perkara melalui Pengadilan yang memeriksa pada tingkat pertama.
(2) Ketua Pengadilan yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jika dalam proses Banding, atau Ketua Mahkamah Agung jika proses memasuki tahap Kasasi ataupun Peninjauan Kembali tentang kehendak para pihak untuk melakukan perdamaian.
(3) Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara pihak-pihak wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
(4) Para pihak melalui Ketua Pengadilan dapat mengajukan Surat Kesepakatan Perdamaian kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali melalui Ketua Tingkat Peradilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan dalam Akta Perdamaian.
(5) Akta Perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Surat Kesepakatan Perdamaian diterima.
BAB VIII
PUTUSAN PENGADILAN
Pasal 19
(1) Putusan Pengadilan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
(2) Putusan diambil berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim.
Pasal 20
(1) Majelis Hakim membacakan putusan yang telah jadi (dalam bentuk hard copy).
(2) Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim dan Panitera Sidang menandatangani Putusan.
(3) Dalam perkara verstek, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan terlebih dahulu mempersiapkan amar putusan.
29
Pemberitahuan Amar Putusan
Pasal 21
Bagi pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan amar putusan secara tertulis (relaas) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan Pengadilan dibacakan.
Penyerahan Salinan Putusan
Pasal 22
(1) Pengadilan wajib menyerahkan Salinan Putusan kepada pihak-pihak.
(2) Salinan putuisan diserahkan apabila putusan telah ditandatangani oleh Majelis Hakim yang menyidangkan serta panitera sidang yang mencatat jalan persidangan perkara tersebut.
(3) Terhadap putusan perkara yang dihadiri kedua belah pihak, salinan putusan diserahkan pada hari pembacaan putusan melalui Petugas Meja III.
(4) Terhadap pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, salinan putusan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan/diucapkan.
(5) Jika pihak tidak datang mengambil salinan putusan, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan melalui Pos dengan surat tercatat.
(6) Biaya pengiriman salinan putusan diambil dari biaya proses perkara.
BAB IX
SIDANG PENYAKSIAN IKRAR TALAK
Pasal 23
(1) Terhadap putusan perkara Cerai Talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Ketua
Majelis menetapkan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak.
(2) Penetapan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setalah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Untuk kepentingan persidangan, hakim Ketua Majelis memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan tentang Pemanggilan Pihak.
(4) Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menunda persidangan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Penetapan Hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak sebagaimana ketentuan ayat (2) di atas.
(5) Apabila masa waktu sebagaimana maksud ayat (4) di atas terlampaui, Ketua Pengadilan membuat Penetapan Gugur yang menyatakan bahwa putusan perkara tersebut tidak lagi berkekuatan hukum.
(6) Ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara sah, tidak mengakibatkan penundaan Sidang Penyaksian Ikrar Talak.
BAB X
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
Pasal 24
(1) Pengadilan wajib mengembalikan sisa panjar melalui Kasir setelah semua biaya perkara dikeluarkan.
(2) Pemberitahuan tentang panjar yang tersisa dilakukan oleh Ketua Majelis setelah putusan perkara diucapkan dan mencantumkannya dalam instrumen yang tersedia di ruang sidang.
(3) Dalam perkara selain cerai talak yang dihadiri kedua belah pihak dalam sidang pembacaan putusan, sisa panjar dikembalikan pada hari bersangkutan.
30
(4) Dalam perkara Cerai talak, sisa panjar dikembalikan setelah pelaksanaan sidang Penyaksian Ikrar Talak.
(5) Apabila dalam sidang pembacaan putusan terdapat pihak yang tidak hadir, sisa panjar biaya perkara dikembalikan setelah dikeluarkan biaya Pemberitahuan Isi Putusan.
(6) Sisa panjar yang tidak diambil pihak Penggugat/Pemohon dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan, akan distor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BAB XI
MINUTASI PERKARA
Pasal 25
(1) Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera Sidang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
terhitung sejak perkara diputus.
(2) Berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada petugas Meja II untuk pencatatan tanggal minutasi.
(3) Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada Meja III selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal minutasi untuk pengarsipan.
(4) Panitera sidang yang tidak menyelesaikan minutasi hingga batas waktu yang ditentukan, akan diberi teguran lisan oleh atasan yang bersangkutan.
BAB XII
PENERBITAN AKTA CERAI
Pasal 26
(1) Dalam Perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Penyaksian Ikrar Talak
dilaksanakan.
(2) Dalam perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
(3) Pihak-pihak yang mengambil Akta Cerai dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan distor ke Kas Negara.
BAB XIII
UPAYA HUKUM
Pasal 27
(1) Penerimaan perkara banding/kasasi/peninjauan kembali dilakukan oleh Petugas Meja I.
(2) Pengiriman berkas Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Kasasi atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dilakukan dengan ketentuan waktu:
a. Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari;
b. Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
(3) Putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Pengadilan menerima pengiriman berkas dari Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
31
BAB XIV
SITA DAN EKSEKUSI
Pasal 28
Sita
(1) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag) dan Sita Persamaan dapat diajukan bersama-sama dengan surat gugatan atau diajukan diajukan secara terpisah dari pengajuan gugatan selama masa proses persidangan sebelum perkara diputus atau diajukan dalam masa upaya hukum.
(2) Penyitaan dilakukan setelah Pemohon sita memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Sita Jaminan dilakukan oleh Panitera/Jurusita yang dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai Pengadilan sebagai saksi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis terhadap objek perkara milik Tergugat (conservatoir beslag) atau barang bergerak milik Penggugat (revindicatoir beslag).
(4) Setelah pelaksanakan sita, Pengadilan melakukan pengumuman/pendaftaran sita dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Terhadap objek sita berbentuk tanah yang telah bersertifikat, didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengeluarkan sertifikat;
b. Terhadap objek sita berupa tanah yang belum bersertifikat, salinan berita acara sita didaftarkan di Kantor Kepala Desa dalam buku letter C Terhadap objek sita berupa kapal, didaftarkan di Kantor Syahbandar tempat terdaftarnya kapal.
c. Terhadap objek sita berupa barang jaminan fidusia, didaftarkan di Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
d. Terhadap objek sita berupa kendaraan bermotor, didaftarkan di Kantor Samsat tempat terdaftarnya kendaraan tersebut.
(5) Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan berita acara sita untuk mendukung keabsahan dan kekuatan mengikat sita kepada pihak ketiga.
(6) Objek sita tetap berada dalam penguasaan/penjagaan Termohon sita.
(7) Pengadilan tidak boleh melakukan penyitaan terhadap barang agunan/barang yang telah dijadikan jaminan hutang.
(8) Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan sela perihal pelaksanakan sita pada sidang yang dilaksanakan setelah pelaksanaan sita.
(9) Apabila objek sita berada di luar wilayah hukum Pengadilan, maka Pengadilan mendelegasikan pelaksanaan sita ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat objek perkara berada.
(10) Biaya sita terhadap objek sebagaimana maksud ayat (9) di atas ditentukan oleh Pengadilan Agama yang menerima pendelegasian.
Pasal 29
Eksekusi
(1) Pengadilan melaksanakan eksekusi apabila pihak-pihak tidak melaksanakan putusan Pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Eksekusi dilaksanakan setelah Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dan membayar biaya eksekusi sebagaimana yang tertera dalam SKUM.
(3) Sebelum melaksanakan eksekusi, Pengadilan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada Termohon eksekusi guna aanmaning (teguran) agar Termohon eksekusi bersedia melaksanakan putusan Pengadilan.
(4) Eksekusi dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan.
32
(5) Atas permohonan Pemohon eksekusi, Pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap:
a. Putusan yang berkekuatan hukum tetap.
b. Putusan perdamaian
c. Putusan Arbitrase.
d. Hak Tanggungan.
e. Hipotik
f. Fidusia
g. Grose Akta.
BAB XV
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Pasal 30
Pengadilan melakukan Pengembangan Teknologi Informasi dalam bentuk:
(1) Program otomatisasi pengelolaan administrasi perkara sejak penerimaan perkara sampai penyelesaiannya;
(2) Program otomatisasi pengelolaan administrasi kesekretariatan, meliputi bidang kepegawaian, keuangan, dan umum;
(3) Program pengembangan website;
(4) Program pengembangan layanan informasi digital dengan menggunakan electronic mail (e-mail), short message service (SMS), layar sentuh (touch screen), layar digital (digital screen) dan sarana informasi digital lainnya;
(5) Program dokumentasi audio proses persidangan;
(6) Program penerjemahan dokumen.
Pasal 31
Pengembangan teknologi informasi di Pengadilan sedapat mungkin dilakukan secara terintegrasi, terotomatisasi, dan multi-pengguna (multi-user) sesuai dengan klasifikasi lingkup kerja. Apabila tidak dimungkinkan untuk itu, maka dapat dilakukan dengan prinsip pengguna individual (standalone).
Pasal 32
(1) Seluruh data-data perkara dimasukkan dalam sistem teknologi informasi oleh petugas sesuai dengan
lingkup tugas dan wewenangnya.
(2) Pengadilan memberikan peluang kepada pencari keadilan dan/atau masyarakat untuk mengakses data-data perkara maupun putusan/penetapan melalui media informasi yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB XVI
UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN
Pasal 33
Unit Pelayanan Informasi
(1) Pengadilan menyediakan unit pelayanan informasi bagi pencari keadilan dan/atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi pengadilan.
33
Pasal 34
Unit Kehumasan
(1) Khusus untuk kepentingan informasi publik melalui media massa, Pengadilan menyediakan unit kehumasan yang bertindak selaku juru bicara Pengadilan.
(2) Setiap anggota Pers / anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mempertanyakan prihal kebijakan Pengadilan melalui Petugas Humas.
(3) Petugas Humas hanya melayani permohonan informasi oleh Pers setelah yang bersangkutan menunjukkan kartu Anggota Pers/LSM yang diwakili.
BAB XVII
LAIN-LAIN
Pasal 35
(1) Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Standar pelayanan Prosedur (SOP) Pelayan Perkara di
Pengadilan Agama Balige Nomor W2-A8/ 157 /HK.05/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 dinayatkan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pengadilan.
Pasal 36
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Balige Pada tanggal : 3 Januari 2011 Ketua Pengadilan Agama Balige Drs. MAZHARUDDIN, MH NIP. 19640901 199203 1 004
34
BAB III
KEADAAN PERKARA
PENERIMAAN DAN PENYELESAIAAN PERKARA.
1. Perkara Tingkat Pertama
Dalam yuridiksi Pengadilan Agama Balige untuk tahun 2010, Pengadilan Agama Balige telah
menerima perkara sebagai berikut :
- Sisa tahun 2009 = 2 Perkara
- Diterima tahun 2010 = 4 Perkara
- Diselesaikan tahun 2010
a. Ditolak = - Perkara
b. Digugurkan = - Perkara
c. Dikabulkan = 5 Perkara
d. Dicabut = 1 Perkara
Jumlah = 6 Perkara
- Sisa tahun 2010 = - Perkara
Keadaan perkara menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Balige yang menonjol adalah
perkara perceraian dan isbat nikah, untuk lebih rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sebagai
berikut :
Nomor Jenis Perkara Sisa
Tahun
2009
Terima
Tahun
2010
Jumlah Diselesaikan
Tahun ini
Sisa Bulan
Desember
2010
A
PERKAWINAN
1. Izin Poligami
2. Pencegahan
Perkawinan
3. Penolakan
Perkawinan oleh PPN
4. Pembatalan
Perkawinan
5. Kelalaian Atas
Kewajiban suami/Isteri
6. Cerai Talak
7. Cerai Gugat
8. Harta Bersama
2
-
-
3
2
3
2
3
-
-
35
B
C
D
E
F
G
H
I
9. Penguasaan Anak
10. Nafkah Anak oleh
Ibu karena Ayah tidak
mampu
11. Hak-hak bekas
Isteri/kewajiban bekas
suami
12. Pengesahan Anak
13. Pencabutan
kekuasaan orang tua
14. Perwalian
15. Pencabutan
kekuasaan wali
16. Penunjukan orang
lain sbg wali oleh
Pengadilan
17. Ganti rugi terhadap
wali
18. Asal usul Anak
19. Penetapan kawin
campuran
20. Itsbat Nikah
21. Izin Kawin
22. Dispensasi Kawin
23. Wali Adhol
EKONOMI SYAR'IAH
KEWARISAN
W A S I A T
H I B A H
W A K A F
ZAKAT / INFAQ /
SHODAQOH
P3HP
LAIN-LAIN
J U M L A H :
-
2
1
4
1
6
1
6
-
-
36
2. Perkara Tingkat Banding
Untuk tahun 2010 Pengadilan Agama Balige tidak ada menerima perkara Banding
3. Perkara Tingkat Kasasi
Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah menerima putusan perkara Kasasi yakni nomor
register 5/Pdt.G/2007/PA-Blg. atas nama
- H. Baharuddin Siregar ( Tergugat/ Pembanding/ Terbanding I/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi/
Termohon Kasasi)
- Hj. Hasnah Br Simamora (Penggugat/ Pembanding/ Teranding I/ Pemohon Kasasi/ Termohon
Kasasi I)
- Hj. Fatimah Hutasuhut (Pembanding/ Turut Terbanding II/ Turut Termohon Kasasi II)
4. Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Balige tidak ada menerima perkara Peninjauan Kembali (PK).
5. Sita dan Eksekusi.
Pengadilan Agama Balige pada tahun 2010 tidak ada melaksanakan sita dan eksekusi.
6. Perkara PP. No. 10/1983 jo. PP. No. 45/1990.
Pengadilan Agama Balige tahun 2010 tidak ada menerima perkara mengenai PP No. 10/1983 jo PP
no. 45/1990 tentang izin berperkara khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.
7. Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan.
Salinan Putusan/ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Balige telah dikirim ke Kantor Urusan
Agama Kecamatan sesuai dengan Kantor Urusan Agama tempat melangsungkan pernikahan dan
tempat berlangsungnya perceraian.
8. Akta Cerai
Pengadilan Agama Balige telah menerbitkan Akta Cerai sesuai dengan pasal 84 ( 4) Undang-undang
No. 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 untuk perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat ada dikeluarkan Akta Cerai 6 (enam) eksamplar 2
(dua) rusak..
9. Penerimaan Akta Ikrar Wakaf.
Pengadilan Agama Balige dalam tahun 2010 ini tidak ada menerima Akta Ikrar Wakaf dari
Kabupaten Toba Samosir dan Samosir.
10.Pelaksanaan Sidang Keliling.
Pengadilan Agama dalam tahun 2010 tidak ada melaksanakan sidang keliling.
37
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL
Pengawasan Internal dalam hal Pengawasan Melekat sebagai pengendalian yang terus menerus
dan dilakukan oleh atasan langsung tehadap bawahannya secara preventif dan represif telah
dilaksanakan setiap bulannya dengan baik sesuai dengan KMA. Nomor 80 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, begitu juga Pengawasan
Fungsional yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang atas pelaksanaan administrasi peradilan dan
administrasi kesekretariatan pada Pengadilan Agama Balige, Hakim Pengawas Bidang Yustisial
bertugas mengawasi bidang administrasi perkara, Hakim Pengawas Non Yustisial bertugas mengawasi
administrasi kesekreariatan setiap bulannya, begitu juga Pengawasan Rutin/Reguler yang dilakukan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Medan terhadap penyelenggaraan Peradilan setiap semesternya.
38
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Dalam upaya untuk Pencapaian Hasil Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Balige dalam
rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara umum
dapat dilaporkan bahwa Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia telah dilaksanakan
semaksimal mungkin, baik dalam bidang Administrasi Peradilan, Administrasi Umum serta
Tenaga Tekhnis Yudisial meski dengan adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia.
Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut;
a. Mengatur dan membina kerjasama antar aparat peradilan , mengintegrasikan serta
mensinkronisasikan seluruh administrasi Pengadilan Agama Balige.
b. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan kegiatan diskusi dan rapat koordinasi.
c. Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam saat pengawasan tidak hanya melakukan
pengawasan tetapi juga memberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para
pejabat struktural, fungsional dan petugas yang terkait.
d. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara Hakim dan Pejabat Struktural dan fungsional
serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Balige sehingga terbina keharmonisan,
Kenyamanan dan keserasian kerja.
e. Membina rasa tanggung jawab aparat terhadap tugas masing-masing.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Jumlah seluruh pegawai pada Pengadilan Agama Balige dalam tahun 2010 sebanyak 14
orang, dengan rincian menurut jabatan sebagai berikut :
a. Ketua/Hakim = 1 orang
b. Wakil Ketua/Hakim = 1 orang
c. Hakim = 4 orang
d. Panitera/Sekretaris = 1 orang
e. Wakil Panitera = 1 orang
f. Wakil Sekretaris / JSP = 1 orang
g. Panitera Muda Permohonan = - orang
h. Panitera Muda Hukum = - orang
i. Panitera Muda Gugatan = 1 orang
j. Panitera Pengganti = - orang
k. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan/JS$$P = 1 orang
l. Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala = 1 orang
m.Kepala Urusan Umum = - orang
n. Jurusita Pengganti = - orang
o. Staff = 2 orang
-------- -------------------------------
Jumlah = 14 orang
39
3. Promosi dan Mutasi
Jabatan Kaur Kepegawaian telah terisi pada tanggal 15 September 2010 berdasarkan SK.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : W2-A/2191/KP.04.6/IX/2010 a.n. Mairiza
Yulianti, S.Si., akan tetapi jabatan Panmud Hukum menjadi kosong dengan mutasinya Irvandi
Pardede, SH. Berdsarkan SK. Dirjen Badilag No.2163/DJA/KP.04.6/VI/2010 tanggal 2 Juni
2010 ke Pengadilan Agama Tarutung. dan Jabatan Panmud Permohonan masih kosong meskipun
telah diusulkan namun belum mendapat tanggapan.
Usul kenaikan Pangkat reguler telah terealisasi 2 orang per April 2010 atas nama :
Supriono, SH. dari golongan III/b ke Golongan III/c (Wasek) dan Sriwati Br. Siregar, SH. dari
golongan III/c ke Golongan III/d (Panmud Gugatan) Usul kenaikan Pangkat reguler telah
terealisasi 1 orang per Oktober 2010 atas nama Muhammad Shalahuddin Hamdayani, SH., MA.
dari golongan III/c ke Gol. III/d (Hakim)
dan adapun kenaikan pangkat yang tertunda yakni TMT April 2010, yang seharusnya diusulkan
pada Oktober 2009 adalah Golongan III/d ke Golongan IV/a atas nama : - Dra. Zuhaira, SH
(Panitera /Sekretaris) dan Dra. Hj. Nurlela Br Ginting (Wakil Panitera).
4. Pengisian Jabatan Struktural
No Eselon Formasi Terisi Belum Terisi Keteranga
n
1 2 3 4 5 6
1 Eselon III.a 1 1 -
2 Eselon IV.a 1 1 -
3 Eselon IV.b 1 1 -
4 Eselon V. 7 4 3
JUMLAH 10 7 3
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan Prasarana Gedung
a). Pengadaan
Pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige tidak ada melakukan pengadaan
Meubelair/Alat Pengolah Data, tetapi untuk terwujudnya penyelenggaraan Peradilan yang
sehat, tentu tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan terhadap Sistem dan
40
Kelembagaan Peradilan saja, tetapi harus pula diupayakan Pengadaan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana yang lebih memadai guna memperlancar agar pekerjaan dapat terlaksana secara
Efisien, Efektif dan Produktif. Maka pada tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah
merealisasikan/melaksanakan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas beserta
Rehabilitasi Pagar Gedung Kantor Pengadilan Agama Balige yang terdapat dalam DIPA
tahun 2010 senilai Rp. 735.941.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus
empat puluh satu ribu rupiah), yang Terealisasi sebesar Rp. 735.759.000,- (Tujuh ratus
tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan Sisa
Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
b). Pemeliharaan
Pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige mempunyai biaya pemeliharaan
Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.897.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh
tujuh ribu rupiah) dan telah terealisasi 100%.
c). Penghapusan
Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama belum melakukan Penghapusan terhadap Gedung
dan Bangunan Karena masih dalam proses.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
a). Pengadaan
Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah mengadakan sarana dan prasarana
fasilitas gedung yaitu pengadaan Inventaris Kantor Berupa 1 (Satu) buah Kursi Besi Putar
Senilai Rp. 930.000,- ( Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
b). Pemeliharaan
Pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige mempunyai biaya pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Senilai Rp.37.010.000,- (Tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah)
dan telah terealisasi 100%.
c). Penghapusan
Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama belum melakukan Penghapusan terhadap
Fasilitas Gedung dan Bangunan Karena masih dalam Proses/Pendataan.
41
C. Pengelolaan Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Agama Balige telah menerima Alokasi Pagu
DIPA sebesar Rp. 1.729.271.000 (Satu milliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah)
1. Belanja Pegawai
- Pagu : Rp. 804.228.000,-
- Realisasi : Rp. 726.912.894,-
- Sisa : Rp. 77.315.106,-
2. Belanja Barang
- Pagu : Rp. 189.102.000,-
- Realisasi : Rp. 185.808.906,-
- Sisa : Rp. 3.293.094,-
3. Belanja Modal
- Pagu : Rp. 735.941.000,-
- Realisai : Rp. 735.759.000,-
- Sisa : Rp. 182.000,-
42
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Administrasi Perkara
Prosedur penerimaan perkara pada Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan baik,
yaitu melalui sistem meja I, II dan III sesuai dengan penerapan Pola Bindalmin dengan surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/X/1991, tanggal 24 Januari
1991 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4
April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Edisi Revisi tahun 2009 mengenai Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.
a. Keuangan Perkara.
Pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Balige pada umumnya telah
dilaksanakan dengan tertib dan rapi adapun Buku keuangan perkara terdiri dari :
a. Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA.1/G)
b. Buku Jurnal Perkara Permohonan (KI-PA.1/P)
c. Buku Jurnal Perkara Permohonan Banding ( KI - PA.2)
d. Buku Jurnal Perkara Permohonan Kasasi ( KI - PA.3)
e. Buku Jurnal Perkara Permohonan Peninjauan Kembali ( KI - PA.4)
f. Buku Jurnal Perkara Permohonan Eksekusi ( KI - PA.5)
g. Buku Induk Keuangan Perkara ( KI - PA.6)
h. Buku Jurnak Biaya Eksekusi ( KI - PA.7)
i. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan (KI–PA.8a/b)
j. Buku Jurnal Biaya Penyitaan ( KI - PA.9)
k. Buku Keuangan Konsinyasi ( KI –PA.10)
l. Buku Rekapitulasi Hak-Hak Kepaniteraan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya.
m. Buku Kas Bantu
n. Buku Keuangan Titipan Pihak Ketiga.
dan setiap pengeluaran uang tetap memakai instrumen dan kwitansi sedangkan pembayaran
biaya perkara telah melalui sistem Bank.
b. Register Perkara.
Pola Register Perkara di Pengadilan Agama Balige telah dilaksanakan sesuai dengan
fungsinya dan ketentuan yang berlaku serta telah melengkapi Buku-buku Register yaitu :
a. Register Induk Perkara Gugatan (C.1.A)
b. Register Induk Perkara Pernohonan (Voluntair) C.1.B
c. Regsiter Permohonan Banding C.1.C
d. Regsiter Permohonan Kasasi C.1.D
e. Regsiter Permohonan Peninjauan Kembali (PK) C.1.E
f. Regsiter Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa (P3HP).
g. Regsiter Surat Kuasa Khusus
43
h. Regsiter Eksekusi
i. Regsiter Penyitaan Barang Bergerak.
j. Regsiter Penyitaan Barang Tidak Bergerak.
k. Regsiter Mediasi
l. Regsiter Akta Cerai
m. Register Mediator
n. Register Ekonomi Syari'ah
o. Register Pendaftaran Putusan Arbitrasi Syari'ah
p. Register Prodeo.
c. Pelaporan perkara.
Laporan perkara baik bulanan, triwulan, kwartal, semester dan tahunan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melewati batas waktu yang
telah ditetapkan sesuai dengan jenis laporan dan ada laporan tambahan tahun 2010 yaitu :
a. Laporan Sidang Keliling
b. Laporan Tentang Titipan Pihak Ketiga
c. Laporan Tentang Keadaan Biaya Perkara
Sistem SMS ke Center SMS/ I Nomor : 085281440000.
d. Kearsipan Perkara.
Pengadilan Agama Balige telah mengupayakan penataan arsip berkas perkara dengan
baik melalui sistem box sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin.
Minutasi Berkas Perkara.
Pengadilan Agama Balige telah melaksanakan minutasi berkas perkara yang telah
diputus dengan sistim kronologis dan dijahit serta dikuliti dengan rapi dan telah diarsipkan
dengan baik paling lama dua minggu setelah pembacaan putusan.
44
2. Administrasi Umum
A. Umum dan Perlengkapan
Pengelolaan surat sudah sesuai dengan sistem persuratan dari Mahkamah Agung, adapun
kondisi surat masuk yang dikelola Pengadilan Agama Balige sebanyak 339 dan surat keluar
sebanyak 938 pucuk surat dengan perincian sebagai berikut :
45
SURAT KELUAR
KLAS BULAN
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OT 29 16 11 15 12 11 13 14 9 10 9 14 162
HM 13 12 6 6 4 5 2 6 2 7 8 3 74
KP 59 24 18 22 12 14 20 16 16 12 17 17 247
KU 30 25 22 33 16 27 25 28 24 23 28 34 315
KS 2 - - - - - 1 - - - - - 3
PL 9 3 6 3 20 9 4 8 9 14 7 9 101
HK 4 5 - 4 - - 3 2 1 - 5 6 30
PP - 2 1 - - - 1 1 - - - - 3
PB - - - - - - - - - - - - 0
PS 1 - - - - - - 2 - - - 1 3
JUMLAH 147 87 64 82 64 66 68 76 61 66 74 83 938
SURAT MASUK
KLAS BULAN
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OT 4 1 - 2 3 1 4 1 1 - 1 3 21
HM 13 7 7 6 4 7 8 8 4 14 9 9 95
KP 8 7 7 11 3 9 2 8 6 1 5 7 75
KU 5 5 4 1 2 7 1 3 1 4 8 4 44
KS 1 4 2 4 - - 2 - - - - - 13
PL 1 1 2 - 2 6 3 - - - 11 3 19
HK 1 2 2 3 4 2 3 2 4 1 6 6 36
PP - 2 3 2 2 3 - 1 3 3 1 12 32
PB - - - - - - - - - - - 1 1
PS 1 - - - - - - - - - - 2 3
JUMLAH 34 29 27 29 20 35 23 23 19 23 31 47 339
46
SURAT MASUK
TUJUAN BULAN
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARI 5 2 8 9 7 8 5 3 6 6 12 10 81
PTA/PA SE-SUMUT 16 13 10 9 8 12 9 5 6 10 12 27 137
PTA/PA LUAR SUMUT - 2 1 4 - - 2 1 2 - 1 1 14
KPPN 5 4 3 1 - 3 1 1 - 4 3 4 29
INSTANSI LAIN 8 8 5 6 5 12 6 13 5 3 3 5 79
JUMLAH 34 29 27 29 20 35 23 23 19 23 31 47 339
SURAT KELUAR
ASAL BULAN
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARI 10 5 4 1 4 5 5 4 2 2 8 2 52
PTA/PA SE-SUMUT 93 62 34 47 43 38 45 47 34 39 34 50 566
PTA/PA LUAR SUMUT 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 6
KPPN 17 6 18 22 6 14 10 14 12 12 18 18 167
INSTANSI LAIN 26 14 8 12 11 9 7 10 12 13 13 12 147
JUMLAH 147 87 64 82 64 66 68 76 61 66 74 83 938
47
Dalam Tahun 2010 dibidang kearsipan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
Penertiban dengan cara meretensi arsip-arsip Inaktif pa unit kearsipan.
Retesi/Penyusutan arsip dengan cara membakar pada unit kearsipan setelah dibuat Berita
Acaranya.
Penataan arsip yang ada sebagai realisasi dari hasil penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan
oleh LAN.
B. Pengelolaan Perpustakaan
Perpustakaan Dinas sebagai salah satu sarana penunjan kelancaran pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama Balige mengambil peranan penting yang berfungsi sebagai mediator dalam
menambah wawasan pengetahuan bagi para pegawai dan Hakim.
Dalam tahun 2010 tugas-tugas yang berkaitan dengan perpustakaan yang dilaksanakan anatara
lain :
1. Pengelolaan buku-buku /bahan pustaka yang ada disesuaikan dengan peraturan yang
berlaku;
2. Penataan ruang perpustakaan menyesuaikan dengan tata ruang yang ideal;
3. Peningkatan pelayanan peminjaman buku pustaka;
4. Perencanaan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung.
Adapun jumlah buku-buku yang diterima Pengadilan Agama Balige pada Tahun 2010
sebanyak : 74 Judul, 95 eksamplar.dengan rincian sebagai berikut :
N0 Jenis Buku Jumlah Judul Jumlah buku Ket.
1 Ilmu Hukum 47 66
2 Ilmu Agama 3 3
3 Ilmu Statistik 3 3
4 Ilmu Umum 21 23
Jumlah 74 95
Semua buku perpustakaan yang masuk ke Pengadilan Agama Balige telah diinventarisir dan
dimasukkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK BMN).
C. Inventaris Kantor
Diantara indikator pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Balige
adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yaitu inventarais dan perlengkapan kantor serta tertib
administrasi pengelolaannya. Oleh karenanya upaya peningkatan dan pengadaan barang
inventaris kantor baik pengadaan melalui DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2010 maupun
reklasasi masuk dari
48
Pengadilan Tinggi Agama Medan maupun dari Mahkamah Agung.
Adapun selama tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah melaksanakan pengadaan barang
inventaris sebagai berikut :
- Barang Inventaris
NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG
1 Kursi Besi Putar 1 Unit
JUMLAH 1 Unit
49
BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka laporan ini dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Bidang Yustisial
1.1. Bahwa Pengadilan Agama Balige pada Tahun 2010 menerima perkara sebanyak : 4 Perkara
sedangkan pada Tahun 2009 Pengadilan Agama Balige mempunyai sisa 2 (Dua) Perkara
yaitu Perkara Cerai Talak.
1.2. Bahwa jenis perkara yang diterima tersebut adalah sebagai berikut :
- Permohonan Penetapan Ahli Waris : - Perkara
- Cerai gugat : 3 Perkara
- Cerai Talak : - Perkara
- Itsbat Nikah : 1 Perkara
1.3. Bahwa pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige ada mengeluarkan Akta Cerai sebanyak
6 Ex. Dan terdapat 2 Ex Akta Cerai yang rusak dan semua Perkara yang ditangani telah
berkekuatan hukum tetap.
2. Bidang Non Yustisial
2.1. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Balige sampai akhir Desember 2010 berjumlah 14
Orang.
2.2. Usul kenaikan pangkat pada Tahun 2010 sebanyak 2 orang yaitu per Apri dan 1 Orang Per
Oktober..
2.3. Formasi Jabatan masih ada yang kosong yaitu Kaur Umum, Panitera Muda Permohonan,
dan Panitera Muda Hukum.
2.4. Gerakan Disiplin Nasional (GDN) pada Pengadilan Agama Balige telah berjalan dengan
baik dan akan terus ditingkatkan dalam setiap acara rapat koordinasi, pembinaan mental,
diskusi dan Olah raga.
2.5. Pengelolaan Barang Milik Negara telah dilaksanakan dengan baik dan masukkan dalan
Sistem Aplikasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
2.6. Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Sistem Aplikasi
Pengelolaan Anggaran (SAKPA).
2.7. Pengelolaan Kepegawaian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Sistem Aplikasi
Kepegawaian (Simpeg ).
50
B. Rekomendasi
Bertitik tolak dengan kenyatan yang ada, maka melalui Laporan Tahunan ini Pengadilan
Agama Balige mengajukan rekomendasi sebagai berikut :
Untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarkat diperlukan tersedianya dana untuk
penyuluhan hukum dan sidang keliling yang belum dapat dilaksanakan, mengingat dana yang belum
tersedia dan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige yang cukup luas dan sulit dijangkau.
Untuk mengupayakan aparat peradilan yang terampil dan profesional diharapkan adanya penataran-
penataran, dan pelatihan-pelatihan, demi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, masih dirasakan perlu
penambahan tenaga Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Demikian Laporan Tahunan in kami susun semoga ada manfaatnya dan dapat menjadi bahan
informasi dan evaluasi untuk peningkatan kerja dimasa yang akan datang.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan,
karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan terutama petunjuk dan
arahan /bimbingan dari pihak atasan.
Mengetahui, Balige, 31 Desember 2010
An. Ketua.
Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris,
Drs. Al-Azhary, SH., MH. Dra. Zuhaira, SH.