perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI, PDRB PER KAPITA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus periode Tahun 1994-2008) SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta OLEH : Ardhian Fajar Cahyanto F0107028 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012
117
Embed
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET …/Analisis-Pengaruh-Tingkat...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user v HALAMAN PERSEMBAHAN Sripsi ini saya persembahkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI, PDRB PER KAPITA, DAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
(Studi Kasus periode Tahun 1994-2008)
SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan pada
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
OLEH :
Ardhian Fajar Cahyanto
F0107028
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
MOTTO
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”
( Filipi 4: 6)
“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”
(Matius 6 : 33-34)
“Kita mendapatkan kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diri melalui pengalaman dimana kita benar-benar berhenti untuk menghadapi rasa takut”
( Eleanor Roosvelt)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Sripsi ini saya persembahkan untuk:
v My Beloved Father : Jesus Christ For Your Everlasting Love
v Ayah dan Ibu tercinta
v Mbak Linda, Mas Koen, Mas Tito, Mbak Heni, Beni
v Keponakanku Keenan dan Tita
v Sahabat-sahabat yang telah mendukungku
v Almameterku UNS
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
KATA PENGANTAR
Dengan rasa bersyukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas pertolngan dan bimbingan- Nya sehingga penulis telah menyelesaikan
penelitiannya dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sempurna dan
banyak kekurangannya, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini dibantu oleh beberapa
pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada
:
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.Si,. selaku dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta
2. Bapak Drs. Supriyono, M.Si dan Ibu Izza Mafruah, S.E, M.Si,. selaku
Ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan
4. Luas Wilayah ......................................................................................... 52
B. Keadaan Demografi .......................................................................... 56
1. Keadaan Penduduk ....................................................................... 56
2. Komposisi Penduduk ................................................................... 56
C. Analisis Deskriptif ............................................................................. 60
1. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sukoharjo ................. 60
2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
Kabupaten Sukoharjo .................................................................. 62
3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Sukoharjo .... 64
4. Tingkat Perkembangan PAD Kabupaten Sukoharjo ................... 67
D. Hasil seleksi Bentuk Fungsi Model Empiris .................................... 69
E. Analisis Statistik .............................................................................. 70
1. Uji Statistik .............................................................................. 74
2. Uji Asumsi Klasik ................................................................... 76
F. Uji Hipotesa Teori ............................................................................ 81
G. Interpretasi Ekonomi dan Pembahasan ............................................. 81
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................... 83
B. Saran ................................................................................................. 84
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Kabupaten Sukoharjo
Menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2006 s.d 2007 …………… 10
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Presentase menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 …………………………………... 53
Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 …………………………………… 54
Tabel 4.3 Banyaknya Desa atau Kelurahan menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 …………………………………… 55
Tabel 4.4 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 …………………… 57
Tabel 4.5 Banyaknya Penduduk (10 tahun keatas) menurut Pendidikan
Yang Ditamatkan Di Kabupaten Sukoharjo 2006 – 2008 ………………... 58
Tabel 4.6 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha Utama Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 …………. 59
Tabel 4.7 Data Inflasi dari Tahun 1994-2008 ………………………………………. 61
Tabel 4.8 PDRB`Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 1994-2008
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ..................................................... 63
Tabel 4.9 Tingkat Pengangguran Kabupaten Sukoharjo
Tahun 1994-2008 ………………………………………………………….. 66
Tabel 4.10 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 1994-2008 ……………………………………………. 68
Tabel 4. 11 Hasil Uji MWD Bentuk model Linear …………………………………... 69
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
Tabel 4. 12 Hasil Uji MWD Bentuk Model LogLinear ………………………………. 70
Tabel 4. 13 Data Tingkat Inflasi, PDRB per Kapita, Tingkat Pengangguran,
dan PAD Kabupaten Sukoharjo dari tahun 1994 – 2008 ………………... 72
Tabel 4. 14 Regresi Linier memakai Log ……………………………………………… 73
Tabel 4. 15 Hasil Multikolinieritas ………………………………………………… 77
Tabel 4. 16 Hasil Heterokedastisitas ……………………………………………….. 79
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Demand – pull inflation ………………………………………………… 21
Gambar 2.2 Cost – push inflation …………………………………………………. 22
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran …………………………………………….. 36
Gambar 3.1 Daerah terima dan daerah tolak uji t …………………………………… 45
Gambar 3.2 Daerah terima dan daerah tolak uji F …………………………………... 46
Gambar 3.3 Daerah Ho diterima dan ditolak dalam Uji Autokorelasi ………………. 49
Gambar 4.1: Uji Durbin – Watson …………………………………………………… 80
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Lampiran 2
Lamoiran 3
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xv
ABSTRAK
ARDHIAN FAJAR CAHYANTO
NIM F0107028
ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI, PDRB PER KAPITA, DAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus periode Tahun 1994-2008)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel inflasi, PDRB perkapita, tingkat pengangguran terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo. Jenis data dalam peneltian ini adalah menggunakan data sekunder yang tergolong data time series yang diambil dari kantor BPS Kabupaten Sukoharjo serta beberapa sumber dan buku yang relevan dengan penelitian ini. Hipotesis dari penelitian ini adalah variabel inflasi dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda, dimana variabel PAD sebagai dependen variabel sedangkan inflasi, PDRB perkapita dan pengangguran sebagai variabel independen.
Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan variabel inflasi dan pengangguran tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai nilai probabilitas diatas 0,05. Variabel PDRB perkapita secara signifikan berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai nilai probabilitas dibawah 0,05. Sedangkan secara keseluruhan inflasi, PDRB perkapita, dan pengangguran berpengaruh nyata terhadap PAD Kabupaten Sukohajo ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 30.47121> F tabel 3,68 pada α 5%. Artinya variabel - variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji ekonometrika menunjukkan tidak adanya gangguan multikolinieritas (nilai r untuk semua variabel dependen lebih kecil dari nilai R2, tidak adanya gangguan heterokedastisitas, dan tidak dapat disimpulkan apakah ada atau tidak ada masalah autokorelasi positif maupun negatif dari model regresi yang akan digunakan).
Melihat hasil analisis data ini, untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Sukoharjo perlu kecermatan dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Program pembangunan bidang ekonomi diantaranya dengan meningkatnya pendidikan tenaga kerja dan program Keluarga Berencana yang dijalankan dengan baik dapat meningkatkan nilai absolut PDRB dengan cepat
Kata Kunci ; PAD, Inflasi, PDRB perkapita, dan Tingkat Pengangguran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xvi
ABSTRAK
ARDHIAN FAJAR CAHYANTO
NIM F0107028
AN ANALYSIS OF INFLATION LEVEL, PDRB PER CAPITA AND
UNEMPLOYMENT LEVEL, TOWARD LOCAL, INCOME, AT DISTRICT
SUKOHARJO ( A Study Case during 1994 – 2008)
This research proposed to know how far the impact of inflation, PDRB per capita, and unemployment variables toward local income at District Sukoharjo. This research used secondary data as same as time series data taken from BPS Office at District Sukoharjo and other sources and books that relevant to this research. Hypothesis showed that inflation and unemployment has negative and significant impact to local income. PDRB per capita has positive and significant impact to local income. This research used multi regression model as its data analysis where local income became dependent variable and inflation, PDRB per capita and unemployment became independent variable.
Statistical result showed that inflation an unemployment has no significant impact to local income of District Sukoharjo with probability value more than 0,05. PDRB per capita has positive and significant impact to local income of Sukoharjo with probability value less than 0,05. After al, inflation, PDRB per capita, and unemployment has real impact to local income of Sukoharjo. It shown by F-value about 30.47121> F tabel 3,68 pada α 5%; it means that independent variables have impact to dependent variables. Econometrical test showed no multi co-linearity inhibition (r-value for all dependent variables less than R2 value, no hetero-cedasticity and there is no conclution whether any positive and negative autocorrelation from this regression model or not).
Based on data analysis result, it can concluded that Sukoharjo needs an accuracy to increase Bruto Regional Domestic Product per capita; establish development program in economic sector by improve education for employees and good management and application for Planned Family program will increase absolute value of PDRB quickly.
Keyword: local income (PAD), inflation, PDRB per capita, and unemployment level
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Tujuan pembangunan yang diinginkan pemerintah baik di tingkat pusat
maupun daerah adalah meningkatkan perekonomian yang berupa pemerataan
pembangunan di semua bidang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
peningkatan taraf hidup rakyat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, taraf
hidup rakyat akan meningkat. Hakekat pembangunan daerah sebagai bagian dari
pembangunan nasional adalah terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan
social sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Artinya
bahwa dengan adanya proses pembangunan yang dilaksanakan secara
berkelanjutan dari waktu ke waktu diharapkan adanya perubahan yang signifikan
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan
suatu sektor perekonomian yang terjadi di suatu wilayah akan berdampak tidak
hanya pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tetapi juga di wilayah
lainnya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan wilayah tersebut.
Pembangunan suatu daerah harus meperhatikan sektor-sektor yang ada
pada suatu daerah. Salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah
semakin meningkatnya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang
semakin meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.
Dengan adanya pembangunan di bidang ekonomi maka diharapkan taraf hidup
1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
masyarakat menjadi lebih baik, tingkat kemakmuran semakin tinggi, kesempatan
kerja semakin luas, dan kualitas sumber daya manusia semakin membaik.
Pengelolaan pemerintah daerah baik ditingkat propinsi maupun tingkat
kabupaten atau kota telah memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU
No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
menggantikan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
Undang-undang tentang pemerintahan daerah telah mengalami
penyempurnaan sejak tahun 1948. Undang-undang yang pertama adalah UU No
22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi oleh UU No 1 Tahun
1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang direvisi oleh UU No. 18
Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang direvisi oleh UU
No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang direvisi oleh
UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi oleh UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi oleh No 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (UU. RI, No.32 dan 33, 2004).
. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mengembalikan atau
menstabilkan perekonomian. Salah satunya adalah kebijakan otonomi daerah yang
mengubah system sentralisasi menjadi desentralisasi yaitu dengan adanya UU no
22 tahun 1999. Otonomi daerah adalah pemberian kekuasaan kepada daerah untuk
mengelola sendiri daerahnya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam UU
no 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 5 bahwa “Otonomi
daerah adalah hak, wewenag, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Jadi pemerintah daerah memiliki
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masing-
masing, termasuk juga dalam mengelola sumber keuangan serta rencana anggaran
belanja.
Pencapaian tujuan strategis yang pokok dalam pembangunan yaitu
perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan
peningkatan pengahasilan penduduk yang sehingga tercipta stabilitas
perekonomian. Untuk itu diperlukan peningkatan dan pemupukan sumber-sumber
pembiayaan maupun dunia usaha swasta. Hal ini dapat disebut sebagai masalah
utama pembangunan daerah. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan
khususnya pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan daerah yang
menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat
dengan daerah meliputi : PAD, dana perimabngan, dan lain-lain pendapatan yang
sah Jadi semua pemerintahan daerah, baik daerah, provinsi maupun
kabupaten/kota di Indonesia mengatur sendiri daerahnya masing-masing dengan
sumber dana sebagaimana yang telah ditetapkan pada UU no 33 tahun 2004
tersebut.
Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan daerah karena
keberhasilan dalam pembangunan daerah akan menunjang pula keberhasilan
dalam pembangunan nasional. Di dalam GBHN tahun 1998 tujuan pembangunan
nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wdah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat
dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan
damai
Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah mepunyai peluang yang lebih
besar untuk mendorong member motivasi membangun daerah yang kondusif,
sehingga akan muncul kreasi dan dya inovasi yang dapat bersaing dengan daerah
lain, mengingat daerah lebih akrab dengan daerahnya sendiri dan lingkungannya
(HAW. Widjaja, 2002 : 208)
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk memiliki
kemampuan dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan secara mandiri,
dimana daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat
dihapus atau digabung dengan daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pendaptan
Asli Daerah (PAD) sangat besar peranannya dalam menyelenggarakan otonomi
daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, maka daerah akan
semakin mampu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan daerah juga akan semakin lancer. Dalam pasal 6 UU No 33 Tahun
2004, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah
Menurut Ateng Syrifudin (1999 : 9 ) tujuan pemberian otonomi kepada
daerah dalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka kepada
daerah perlu diberikan kewenang-wenangan untuk melaksanakan berbagai urusan
rumah tangganya
Pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan dengan Undang –
Undang No 32 tahun 2004 ternyata tidak dapat berjalan dengan mulus. Banyak
hambatan yang dialami oleh pelaksana pemerintahan di daerah untuk
melaksanakannya. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh pelaksana pemerintah
pemerintah di daerah yang berdampak negatif yang disebabkan oleh adanya
pemahaman keliru. Meskipun undang-undang tersebut telah diberlakukan, namun
tidak diimbangi dengan pemahaman substansial sehingga konsep yang
direncanakan oleh pemerintah pusat tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksana
pemerintah di daerah. Adanya keadaan tersebut juga melibatkan masalah
perekonomian di daerahyang juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Masalah-
masalah tersebut terlihat dengan adanya demo para buruh pabrik yang mengalami
kerugian maupun dikarenakan kepemilikan yang dialihkan kepada pengusaha lain
atau pengusaha asing yang dapat mengancam sumber kehidupan para buruh
tersebut. Hal lain yang diakibatkan oleh keadaan yang sama adalah naiknya harga
barng-barang yang merupakan salah satu indikasi terjadinya inflasi. Untuk itu
perlu dilakukan penanganan pada kegiatan perekonomian agar kehidupan
perekonomian dapat kembali seperti sedia kala.
Penanganan kegiatan ekonomi yang kurang tepat dapat menjadikan
kegiatan ekonomi menjadi runtuh. Sebaliknya penanganan kegiatan ekonomi yang
tepat karena adanya inflasi dapat menjadikan kegiatan ekonomi semakin kuat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Kuat lemahnya kegiatan ekonomi dapat menjadi factor yang mempengaruhi
penerimaan daerah, terutama PAD yang terdiri dari pajak, retribusi, laba BUMD,
penerimaan dinas, dan pendapatan lain. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
inflasi juga turut serta dalam mempengaruhi Pendapatan Asli daerah.
Seiring dengan kebutuhan tenaga kerja, jumlah penduduk menjadi salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat PDRB per kapita.
Semakin banyak jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah, maka PDRB per
kapita akan semakin mengecil jika tidak diimbangi oleh meningkatnya jumlah
PDRB tersebut. Untuk itu jumlah penduduk yang diperlukan untuk dapat
mendukung peningkatan PDRB adalah jumlah penduduk yang berusia produktif.
Jumlah penduduk juga dapat memberikan informasi tentang jumlah pengangguran
dalam suatu wilayah tertentu. Jumlah penduduk yang besar yang tidak dimbangi
dengan lapangan kerja yang memadai akan menciptakan pengangguran yang
semakin hari semakin bertambah bila tidak segera dicari jalan keluarnya. Suatu
wilayah yang tidak berpotensi sebagai wilayah yang digunakan untuk
mengembangkan industri akan memiliki jumlah pengangguran yang lebih vabyak
dibandingkan dengan wil;ayah yang berpotensi untuk industri. Sebagaimana
wilayah Sukoharjo yang merupakan daerah yang berpotensi untuk mendirikan
industry baik berupa pabrik maupun agro industri. Potensi tersebut dapat menjadi
jalan keluar bagi pengangguran. Industri yang didirikan akan dapat menyetor
pajak dan meningkatkan retribusi daerah yang notabene akan menjadi sumber
PAD. Tingkat pengangguran yang terserap oleh industri akan dapat
mempengaruhi juga terhadap PAD melalui pajak-pajak, retribusi daerah, laba
BUMD, penerimaan dinas, ataupun pendapatan lain-lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdapat sembilan
sektor berdasarkan lapangan usaha. Sembilan sektor tersebut yaitu sektor
pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor
industry listrik,gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan
restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, sewa dan jasa
perusahaan; sektor jasa-jasa.
Produk Domestik Bruto (PDRB) dikelompokkan menjadi tiga kelompok
yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pengelompokan tersebut
didasarkan atas input-output dan awal terjadinya proses produksi. Kelompok
sektor primer meliputi kegiatan yang outputnya masih merupakan output proses
tingkat dasar. Yang termasuk sektor primer adalah sektor pertanian dan sektor
pertambangan dan penggalian. Sektor yang sebagian besar inputnya berasal dari
sektor primer dikelompokkan kedalam sektor sekunder. Kelompok sektor
sekunder meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih,
dan sektor bangunan. Sedangkan sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan,
hotel dan peralatan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa
Kesehjateraan masyarakat dapat dicapai dengan pembangunan, terutama
pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Diberlakukanya
Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
antara Pusat dan Daerah, pembangunan tidak lagi diawasi secara ketat dari pusat
namun sudah diserahkan kepada daerah kabupaten/kota seluas-luasnya.
Pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan otonomi daerah tanpatanpa
berharap terlalu besar kepada pemerintah pusat karena pembangunan tidak lagi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
dikendalikan oleh pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada daerah/kota seluas-
luasnya.
Salah satu kabupaten di Indonesia juga telah mengatur daerahnya sendiri
adalah Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang
berada di jalur utama bagian dari pulau Jawa. Sebagai daerah yang berada di jalur
utama, maka kegiatan perekonomian banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang berasal dari daerah lain. Selain sebagai daerah yang berpotensi untuk
pengembangan industri yang dapat menyerap jumlah pengangguran penduduk
yang besar dengan pendapatan daerah yang belum maksimal, kabupaten
Sukoharjo juga merupakan daerah yang menjadi jalur utama di Pulau Jawa.
Sebagai daerah jalur utama maka daerah tersebut mudah mendapatkan pengaruh
dari daerah-daerah lain yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi.
Sebagai daerah otonom, Kabupaten Sukoharjo mempunyai visi dan misi
dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah. Visi dari Kabupaten Sukoharjo
adalah “Terwujudnya Sukoharjo MAKMUR di bidang pertanian, industry,
perdagangan serta tercapainya Good Govermance dean Clean Government”.
Sedangkan misi dari Kabupaten Sukoharjo natara lain adalah mengamalkan
Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang
bertumpu pada Peningkatan Ketahanan Pangan dan UKM serta mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan aparatur pemerintah daerah yang
profesional dan bebas KKN.
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah daerah
Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan strategi pembangunan daerah yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
merupakan bentuk kebijakan daerah. Strategi pembangunan daerah ini digunakan
sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan. Dengan
menitik beratkan pembangunan di bidang pertanian, industry, dan perdagangan
serta mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, pemerintah daerah
Kabupaten Sukoharjo menetapkan strategi yang akan dilaksanakan untuk
meujudkan Sukoharjo yang MAKMUR (Maju, Aman, Konstitusional, Mantap,
Unggul dan Rapi).
Prinsip-prinsip ekonomi nyata dan bertanggung jawab menghendaki
kesanggupan keuangan sebesar-besarnya pula bagi tiap-tiap daerah khususnya
mengenai sumber keuangan, tentunya untuk membiayai berbagai pengeluaran
sebagai akibat dari tugasnya mengurus rumah tangga daerahnya dan dalam
menyelenggarakan tugas bantuan.
Meskipun pos asal penggalian dana itu sudah ditetapkan, akan tetapi
kondisi saat ini menuntut para pengelola daerah untuk mengoptimalkan dan
mengembangkan sumber sumber-sumber pendapatan di wilayah Kabupaten yaitu
kabupaten Sukoharjo. Langkah ini perlu ditempuh karena dengan diberlakukannya
otonomi daerah, daerah menjadi milik kewenangan yang luas untuk mengelola
daerahnya sendiri termasuk mengusahakan penggalangan dana PAD. Hal yang
bisa diusahakan oleh Pemerintah kabupaten Sukoharjo adalah mengoptimalkan
penerimaan dari sumber-sumber penggalian yang selama ini ada dan
mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum dioptimalkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Kabupaten Sukoharjo
Menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2006 s.d 2007
Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006
Kebijakan penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak
saja bertujuan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat,
tetapi perlu dilakukan perbaikan para penyelenggara kebijakan mekanisme
institusional, maupun mekanisme institusional itu sendiri. Pada table diatas dapat
dilihat Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2006 sampai dengan 2007
Nomor Urut Uraian Jumlah Tahun 2006 Tahun 2007
1 2 3 4
1. PENDAPATAN DAERAH
532,076,074,450.00 602,455,802,250.00
1. 1 Pendapatan Asli Daerah
35,724,137,450.00 38,621,230,250.00
1. 1. 1 Hasil Pajak Daerah 12,607,500,000.00 14,261,800,000.00
1. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah
14,110,570,450.00 14,434,284,950.00
1. 1. 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2,375,042,000.00 2,041,942,000.00
1. 1. 4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
6,631,025,000.00 7,883,203,300.00
1. 2 Dana Perimbangan 496,352,567,000.00 525,525,504,000.00
1. 2. 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
23,416,711,000.00 23,339,504,000.00
1. 2. 2 Dana Alokasi Umum 421,438,000,00.00 460,662,000,000.00 1. 2. 3 Dana Alokasi Khusus 23,770,000,000.00 41,524,000,000.00
1. 3 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
25,908,717,000.00 38,309,068,000.00
1. 3. 1 Hibah 0.00 0.00 1. 3. 2 Dana Darurat 0.00 0.00 1. 3. 3 Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi
dan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya
24,006,428,000.00 28,852,338,000.00
1. 3. 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0.00 0.00
1. 3. 5
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1,902,289,000.00 9,456,730,000.00
Jumlah Pendapatan 569,130,778,750.00 602,455,802,250.00
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini
diberi judul “Analisis Tingkat Inflasi,PDRB Per Kapita, dan Tingkat
Penganggguran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo
tahun 1994-2008
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah pengaruh tingkat inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2008 ?
2.Bagaimanakah pengaruh PDRB per kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2008 ?
3. Bagaimanakah tingkat pengangguran terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2008 ?
4. Bagaimanakah pengaruh tingkat inflasi, PDRB perkapita, dan tingkat
pengangguran secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2008?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk :
1.Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2008 ?
2.Mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2008 ?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
3.Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2008 ?
4.Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi, PDRB perkapita, dan
tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sukoharjo tahun 1994-2008
D. Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian
ini adalah:
1. Bagi Instansi Terkait
Sebagai informasi atau masukan bagi instansi atau lembaga yaitu pemerintah
daerah dalam membuat kebijaksanaan khususnya usaha-usaha untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarkat dan meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah
2. Bagi Kepentingan Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam melakukan penelitian sejenis
sebagai bahan informasi serta perbandingan kepada penulis lain untuk dapat
dikembangkan lebih lanjut terutama penelitian yang berhubungan dengan
masalah regional.
3. Bagi Masyarakat
Menambah khasanah pengetahuan dan penelitian yang berhubungan dengan
masalah regional khususnya pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli
Daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan
produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan
bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan
diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan
ekonomi dapat ditandai dengan laju kenaikan Produk Domestik Regional Bruto
per kapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat.
Pertumbuhan ekonomi memiliki dua pengertian yaitu pertambahan dalam GNP
real atau NNP real yang terjadi dalam jangka waktu tertentu atau pertambahan
dalam GNP real perkapita atau NNP real perkapita dengan berlangsungnya waktu.
Dari kedua pengertian diatas, yang mengarah pada standar kehidupan adalah
kehidupan adalah pengertian yang kedua. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu
wilayah perlu dipelajari agar dapat diketahui standar kehidupan yang lebih tinggi
Hal itu berarti bahwa dengan mengetahui standar kehidupan masyarakat maka
dapat diketahui tingkat kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan utama
pembangunan.
Kendati pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDRB
perkapita dan jumlah penduduk, namun tidak berarti bahwa jumlah penduduk
merupakan syarat mutlak bagi pendapatan perkapita. Sebagaimana dikemukakan
13
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Jhingan (1996 : 73) bahwa : “Di beberapa negara, laju pertumbuhan yang tinggi
dalam PDRB per kapita dibarengi dengan laju kenaikan penduduk yang tinggi dan
di negara lain dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah”. Jadi
laju pertumbuhan ekonomi terkadang dibarengi dengan laju pertumbuhan
penduduk yang tinggi
Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang
jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang
menaik. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan
mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik,
dan penurunan ekspor misalnya dapat mengakibatkan suatu perekonomian
mengalami penurunan tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya
bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke
tahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan
ekonomi.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau
merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.
Produk Domestik Regional Bruto merupakan “penghitungan hasil
produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi
tersebut“(Pratama Rahardja dan Mandala Manurung 2004 : 215 ). Jadi, semua
faktor produksi yang ada dalam wilayah tersebut outputnya diperhitungkan dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
PDB. Dinyatakan juga oleh Robinson Tarigan (2004 : 18) bahwa “produk
domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (gross added value)
yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu”. Nilai tambah yang
dimaksudkan pada pengertian tersebut adalah nilai produksi dikurangi dengan
biaya antara. Nilai tambah tersebut terdiri dari pendapatan (upah dan gaji, bunga,
sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung netto.
Pengertian PDRB menurut kantor Statistik dapat dibedakan menjadi 3
(tiga) bagian yaitu : Pendekatan menurut Produksi, Pendekatan menurut
Pendapatan, dan Pendekatan menurut Pengeluaran. (Robinson Tarigan, 2004 : 23).
Pengertian PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai
produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di
dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi
tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha
(kelompok sektor) meliputi:
1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
Pengertian PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah balas jasa yang
diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di
suatu wilayah dalam rangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang
dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan,
semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam
pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan diatas termasuk pula komponen
jangka waktu tertentu (satu tahun).
Pengertian PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah jumlah
pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta
tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto,
perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah.
Pengertian PDRB yang lain dalah PDRB atas dasar harga yang berlaku
dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah
jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai
debgan harag berlaku pada tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga
konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang
dinilai atas harga tetap suatu tahun tertentu
3. PDRB per Kapita
PDRB per kapita yaitu PDRB suatu daerah tertentu dibagi jumlah
penduduk daerah tersebut. PDRB yang merupakan ukuran tingkat kemakmuran
rakyat suatu daerah tertentu masih bersifat umum. Artinya bahwa kemakmuran
tersebut menggambarkan keadaan secara menyeluruh daerah tersebut. Sedangkan
untuk mengetahui kemakmuran rakyat pada sisi yang lebih kecil adalah dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
mengetahui PDRB per kapita. Dengan mengetahui PDRB per kapita, maka dapat
diketahui bagaimana kemakmuran rakyat per kapita, meskipun hal itu juga tidak
semua rakyat menikmati kemakmuran tersebut.
Untuk mengetahui besarnya PDRB per kapita sebagaimana dikemukakan
di atas adalah dengan membagi PDRB daerah tersebut dengan jumlah
penduduknya. Dengan perhitungan tersebut, maka jika perkembangan PDRB per
tahun tidak berkembang dengan jumlah penduduk, maka tingkat kemakmuran
rakyat akan semakin rendah
4. Inflasi
a.Pengertian Inflasi
Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara
terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu
naik dengan presentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut
tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara
terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali
saja (meskipun dengan presentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi
(Nopirin 2000 :174).
Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga – harga produk
secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi
ekonomi yang terlalu panas (overheated). Artinya kondisi ekonomi mengalami
permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya , sehingga
harga – harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga
akan menyebabkan penurunan daya beli uang (purchasing power of money).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Tingginya tingkat inflasi merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan dan
harus diwaspadai karena pada umumnya inflasi yang terjadi di Negara
berkembang bersumber pada impor besar-besaran bahan baku bagi industry yang
belum dapat diproduksi di dalam negeri dan juga rumor politik yang merupakan
salah satu pemicu terjadinya inflasi serta pola kehidupan konsumeristis
masyarakat terutama terhadap barangbarang konsumsi akibat dari perdagangan
bebas yang sudah mulai diterapkan serta globalisasi pasar yang membuat semakin
parahnya kinerja perekonomian.
Peningkatan laju inflasi disebabkan oleh depresiasi nilai tukar dan kenaikan
administered prices yang juga telah mendorong meningkatnya ekspetasi inflasi
masyarakat. Selain itu, tingginya tingkat inflasi terjadi karena ketidakseimbangan
antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ini membuktikan bahwa
tingginya laju inflasi di Indonesia lebih hanya dipengaruhi sektor riil dan bukan
sektor moneter.
Kenaikan harga diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa
indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain :
1. Indeks biaya hidup (consumer price index)
Indeks biaya hidup mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah
barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup.
Banyaknya barang dan jasa yang tercakup dapat bermacam – macam. Di
Indonesia dikenal indeks 9 bahan pokok, 62 macam barang serta 162 macam
barang. Karena arti penting masing-masing barang dan jasa tersebut bagi
seseorang itu tidak sama, maka dalam perhitungan angka indeksnya diberi
angka penimbang tertentu. Angka penimbang biasanya didsarkan atas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
besarnya presentase pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran
keseluruhan. Besarnya presentase ini dapat berubah dari tahun ke tahun. Oleh
karena itu perlu direvisi apabila ternyata terdapat perubahan.
2. Indeks harga perdagangan besar (wholesale price index)
Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat
perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah
jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga
sejalan atau searah dengan indeks biaya hidup
3. GNP deflator
GNP deflator adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks diatas,
dalam cakupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa
yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila
dibanding dua indeks diatas. GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP
nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan)
b. Jenis Inflasi
Laju inflasi dapat berbeda dari suatu Negara dengan Negara lain atau
dalam suatu Negara untuk waktu yang berbeda. Adapun besarnya laju inflasi
dapat dibedakan ke dalam tiga kategori (Nopirin, 2000 :27) :
1. Inflasi Merayap (Creeping Inflation)
Pada umumnya creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah
(<10% /th). Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil
serta dalam jangka relatif sama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
2. Inflasi Menengah (Galloping Inflation)
Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya
double digit atau bahkan triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang
relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga minggu ini/bulan
ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya.
3. Inflasi Tinggi (Hiper Inflation)
Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Nilai uang
merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang
makin cepat, harga naik secara akselerasi.
Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan
permintaan yang disebabkan karena penembahan jumlah uang beredar. Adapun
jenis-jenis inflasi menurut sebabnya adalah :
a) Demand – pull inflation
Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (aggregate
demand), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh
atau hamper mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir
kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total di samping menaikkan harga
dapat juga menaikkan hasil produksi (output). Apabila kesempatan kerja penuh
(full employment) telah tercapai; penambahan permintaan selanjutnya hanyalah
akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan inflasi murni). Apabila
kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbanagn GNP berada diatas atau
melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya
“inflationary gap”. Inflationary gap inilah yang dapat menimbulkan inflasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Gambar 2.1 .Demand – pull inflation
Bermula dengan harga P1 dan output Q2 , kenaikan permintaan total dari
Ad1 ke AD2 menyebabkan ada sebagian permintaan yang tidak dapat dipenuhi
oleh penawaran yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya,
harga naik menjadi P2 dan output naik menjadi QFE. Kenaikan AD2 selanjutnya
menjadi AD3 menyebabkan harga naik menjadi P3 sedang output tetap ada QFE.
Kenaikan harga ini disebabkan oleh adanya inflationary gap. Proses kenaikan
harga ini akan berjalan terus sepanjang permintaan total terus naik (misalnya
menjadi AD4).
b) Cost – push inflation
Berbeda dengan demand pull inflation, cost-push inflation biasanya
ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, inflasi yang
dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya
Inflationary grap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
penurunan dalam penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat kenaikan
biaya produksi. Kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga
dan turunnya produksi. Kalau proses ini berjalan terus maka timbullah cost push
inflation.
Gambar 2.2 Cost – push inflation
Bermula pada harga P1 dan QFE. Kenaikan biaya produksi akan menggeser
kurva penawaran total dari AS1 menjadi AS2 . Konsekuensinya harga naik
menjadi P2 dan produksi turun menjadi Q1. Kenaikan harga selanjutnya akan
menggeser kurva AS menjadi AS3, harga naik dan produksi turun menjadi Q2.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses
kenaikan harga ini (yang sering juga dibarengi dengan turunnya produksi) disebut
juga dengan cost-push inflation.
c) Inflasi Struktural
Merupakan inflasi yang terjadi akibat dari adanya berbagai kendala
struktural (structural rigidities) yang menyebabkan penawaran di dalam
perekonomian menjadi kurang responsive terhadap permintaan yang meningkat.
d) Inflasi sebagai akibat kebijakan (policy induced inflation)
Disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan
deficit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya. Contoh klasik
hyperinflation di Jerman tahun 1920 tergolong kelompok ini. Non policy-induced
inflation disebabkan oleh pengaruh eksogen yang dapat merefleksikan.
e) Internal Inflation
Jenis inflasi ini cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai
kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertambah dan
tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak financial dan upah, kenaikan inflasi
akan terus berlanjut. Internal inflation biasanya disebut sebagai inflasi dasar.
c. Teori Inflasi
Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan
yang dijumpai di hampir semua negara di dunia. Menurut Boediono (2000:160),
secara garis besar terdapat tiga kelompok teori mengenai inflasi yang masing-
masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi. Ketiga teori ini adalah:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
1. Teori Kuantitas
Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari (a) jumlah uang beredar,
dan (b) psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga
(ekspetations). Inti dari teori ini adalah :
a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar.
Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti kegagalan
panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja.
Penambahan jumlah uang yang beredar ibarat “bahan bakar” bagi api inflasi.
Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya,
apapun sebab musabab awal dari kenaikan harga tersebut.
b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan
oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa
mendatang.
Tambahan jumlah uang beredar sebesar x% bisa menumbuhkan inflasi kurang
dari x%, sama dengan x% atau lebih besaran dari x%, tergantung kepada apakah
masyarakat tidak mengharapkan harga naik lagi, akan naik tetapi tidak lebih buruk
daripada sekarang atau masa-masa lampau, atau akan naik lebih cepat dari
sekarang atau masa-masa lampau.
2. Teori Keynes.
Teori ini mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar
batas kemampuan ekonomisnya. Teori ini menyoroti bagaimana perebutan rezeki
antara golongan-golongan masyrakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang
lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia (yaitu apabila timbul
“inflationary gap”). Selama inflationary gap tetap ada, selama itu pula proses
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
inflasi berkelanjutan. Teori ini menarik karena : (a) menyoroti peranan sistem
distribusi pendapatan dalam proses inflasi, (b) menyarankan hubungan antara
inflasi dan faktor-faktor non- ekonomis .
3. Teori Strukturalis.
Teori strukturalis adalah teori inflasi “jangka panjang” karena menyoroti
sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya ;
ketegaran suplai bahan makanan dimana dikatakan bahwa produksi bahan
makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertmbahan penduduk dan
penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung
untuk naik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Selanjutnya ketegaran
penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban disbanding
dengan pertumbuhan sector-sektor lain. Karena sebab-sebab “struktural’,
pertambahan produksi barang-barang ini terlalu lambat disbanding dengan
pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan
kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga lain, sehingga
terjadi inflasi. Inflasi semacam ini tidak bisa diobati hanya dengan misalnya
mengurangi jumlah uang beredar, tetapi harus diobati dengan pembangunan
sektor bahan makanan dan ekspor.
5. Tingkat Pengangguran
Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari
pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang
tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
(discouraged workers) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
diterima bekrja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Todaro,
2000 :307).
Tenaga kerja, sebagai salah satu modal dasar pembangunan, tidak akan
efektif bila tidak memiliki kualitas sebagaimana yang diharapkan. Kualitas tenaga
kerja tergantung pada sebagian besar dari tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga
kerja. Banyak lulusan sarjana pada saat ini belum memiliki pekerjaan tetap atau
sering disebut pengangguran, tersedianya tenaga kerja dan lapangan pekerjaan
yang dapat menampung tenaga kerja yang tersedia akan memunculkan tingkat
pengangguran. Menurut Prathama Rahardja dan Manda Manurung (2004 :329)
timgkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum
mendapatkan pekerjaan, tidak atau belum mendapatkan pekerjaan tidaka sama
dengan tidak mau bekerja. Jadi yang disebut pengangguran adalah mereka-mereka
yang mendaftar sebagai pencari kerja, namun belum memperoleh pekerjaan.
Demikian juga yang dinyatakan Sadono Sukirno (2000 :169) mengenai sebutan
pengangguran bahwa “apabila mereka tidak bekerja dan tidak mencoba untuk
mencari pekerjaan maka walaupun umur mereka adalah dalam lingkungan umum
diatas, mereka tidak termasuk dalam golongan angkatan kerja.
Demikian juga yang dinyatakan oleh Payaman J Simanjuntak (2001 :5 )
bahwa tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah penganggur dengan
jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persen. Jadi tingkat pengangguran dapat
dihitung dengan rumus dibawah ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Jumlah Penganggur
Tingkat Pengangguran = x 100%
Jumlah angkatan kerja
Pertumbuhan dari pertumbuhan angkatan kerja (yang terdiri beberapa
tahun setelah pertumbuhan) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor
positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Angkatan kerja adalah penduduk
usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau yang mencari pekerjaan. Dengan
demikan, angkatan kerja terdiri dari komponen yaitu mereka yang bekerja dan
mereka yang mencari pekerjaan (Disnaker, 2006 :2).
Pemahaman dan pengertian mengenai angkatan kerja tersebut
dimaksudkan untuk menentukan besarnya tingkat pengangguran, karena kalau
dibatasi dengan pengertian tersebut, tingkat pengangguran yang dihitung akan
menjadi lebih tinggi, sehingga hal ini tidak dapat dipergunakan untuk menjelaskan
keadaan di masa yang akan datang. Dengan adanya penjelasan yang berdasarkan
pada perhitungan yang tepat juga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan-
kebijakan bagi pihak pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pada hal tingkat kesejahteraan bagi suatu daerah tersebut juga terkait
dengan masalah pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan masalah pertumbuhan
ekonomi yang merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, Sadono
Sukirno (2000:169) menyebutkan bahwa masalah pengangguran yang
menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat
tidak mencapai potensinya yang maksimal adalah masalah pokok makro ekonomi
yang paling utama dalam permasalahan perekonomian secara makro. Arti masalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
pengangguran tersebut merupakan masalah yang umum dan terjadi diseluruh
tempat, dimana orang melakukan kegiatan perekonomian dan kegiatan lainnya.
Bedasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya, menurut Sadono Sukirno
(2000 :294) pengangguran dapat dibedakan kepada tiga jenis : pengangguran
konjungtur, pengangguran struktural, dan pengangguran normal atau
pengangguran friksional. Ketiga jenis pengangguran ini dapat dikelompokkan
sebagai pengangguran terbuka yaitu dalam periode di mana tenaga kerja
menganggur, mereka tidak melakukan sesuatupun pekerjaan. Disamping itu di
Negara-negara berkembang, didapat beberapa bentuk pengangguran lain yaitu
:pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur.
Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang diakibatkan oleh
perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan
ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi
kegiatan memproduksinya. Dalam pelaksanaannya hal itu berarti jam kerja
dikurangi, sebagian mesin produksi tidak digunakan dan sebagian tenaga kerja
diberhentikan. Dengan demikian kemunuduran ekonomi akan menaikkan jumlah
dan tingkat pengangguran.
Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh
adanya perubahan sturuktur ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi. Ada
dua kemungkinan yang menyebabkan pengangguran struktural.yaitu adanya
akibat dari kemerosotan permintaan atau sebagai akibat semakin canggihnya
teknik memproduksi. Faktor yang kedua memungkinkan sesuatu perusahaan
menaikkan produksi dan pada waktu yang sama mengurangi pekerja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Pengangguran yang diakibatkan oleh kemajuan teknik memproduksi dinamakan
pengangguran teknologi.
Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran yang tidak
diakibatkan dari ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan tetapi berlaku sebagai
akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Keadaan seperti ini
akan menimbulkan beberapa perubahan dalam pasaran tenaga buruh. Keadaan
yang akan timbul adalah para pekerja di kegiatan-kegiatan yang cepat
berkembang akan menuntut kenaikan gaji dan akan didapati pula dimana
segolongan tenaga kerja akan meninggalkan kerjanya yang lama dan mencari
pekerjaan yang baru yang lebih baik masa depannya.
Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran sebagai akibat dari
kelebihan tenaga kerja dan sebagian tenaga kerja di kegiatan tersebut dapat
dipindahkan ke kegiatan ekonomi yang lain tanpa mengurangi tingkat produksi di
kegiatan perekonomian. Apabila dalam suatu kegiatan perekonomian jumlah
tenaga kerja sangat berlebihan, pengangguran tersembunyi atau pengangguran tak
ketara dapat berlaku.
Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-
waktu tertentu di dalam satu tahun. Biasanya pengangguran ini berlaku pada
waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya.
Pengangguran ini bersifat sementara dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu.
Pengangguran yang disebut setengah menganggur adalah tenaga kerja
bekerja dan berproduksi, namun mereka memiliki jam kerja terbatas. Penganggur
semacam ini adalah terjadi karena banyaknya penawaran tenaga kerja yang tidak
sebanding dengan penawaran pekerjaan, jadi sebagian dari mereka bekerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
meskipun hanya setengah waktu bekerja pada umumnya. Dengan waktu terbatas
mereka juga memperoleh hasil atau dengan kata lain mereka juga berproduksi
atau memiliki produktivitas.
Bermacam jenis pengangguran tersebut sedikit banyak mempengaruhi
kegiatan perekonomian pada daerah tempat pengangguran tersebut berada.
Adanya kegiatan perekonomian yang terganggu oleh adanya pengangguran juga
akan menjadi kendala terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak,
retribusi, laba BUMD atau yang lainnya.
Menurut Sadono Sukirno (2000 : 297), dampak pengangguran
menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan
oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang
rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Dengan demikian
pengangguran yang tinggi mengurangi kemampuan pemerintah menjalankan
kegiatan pembangunan.
Pengangguran juga akan mempengaruhi kehidupan individu dan
kestabilan masyarakat. Sadono Sukirno (2000 : 298) menyebutkan kegiatan
ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak
puas masyarakat kepada pemerintah. Berbagai tuntutan dan kritik akan
dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya disertai oleh demonstrasi dan
huru-hara. Kegiatan-kegiatan kriminal akan meningkat sehingga dapat
menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
6. Sumber – Sumber Pendapatan Daerah
Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
bahwa Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara lebih
rinci sumber-sumber penadapatan daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD.
Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 BAB VII tentang Keuangan
Daerah pasal 157, PAD terdiri dari :
a. Hasil Pajak Daerah
Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di
daerah diatur lebih lanjut dengan perda.
b. Hasil Retribusi Daerah
Retribusi daerah juga ditetapkan dengan undang-undang yang
pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan
daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang
telah ditetapkan undang-undang
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan
Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
d. Lain-lain PAD yang sah
Lain-lain PAD yang sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada
peraturan perundang-undangan
2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri atas :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
a. Dana bagi hasil
Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam
Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :
1). Pajak Bumi Bangunan (PBB) sector pedesaan, perkotaan, perkebunan,
pertambangan serta kehutanan.
2). Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor
pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
3). Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri
Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri atas :
1). Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran pengusaha hutan
(IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang
dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
2). Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran
tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi (royalty) yang
dihasilkan dari wilayah daerah bersangkutan.
3). Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan
dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan
pungutan hasil perikanan;
4). Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah
daerahyang bersangkutan;
5). Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah
daerah yang bersangkutan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
6). Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan
setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang
dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendataan
dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu daerah
ditetapkan berdasarkan criteria tertentu yang menetapkan pada aspek
pemerataan dan keadilan yang selaras urusan pemerintahan yang formula
dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang.
c. Dana Alokasi Khusus
Dana alokasi khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu
dalam rangka pendanaan pelaksanaan desntralisasi untuk :
1). Mendanai kegiatn khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar
prioritas nasional
2). Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan
daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat
dan lain-lain pendapatan yang diterapkan pemerintah
B. Hasil Penelitian Sebelumnya
Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian
yang berjudul Analisis Tingkat Inflasi, PDRB perkapita, dan Tingkat
Pengangguran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen tahun 1989-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
2003. Penelitian tersebut dilakukan oleh Guritno Kanigoro. Kesimpulan dari hasil
penelitian tersebut menunjukkan variabel inflasi dan tingkat pengangguran
mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan sedangkan variabel PDRB
per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan.
Penelitian lain yang juga menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya
penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Romikayeni dengan judul Analisis
faktor-faktor yang Mempengaruhi PAD di Kabupaten Karanganyar periode 1993
– 2004. Penelitian tersebut mempermasalahkan tentang pengaruh investasi dan
produk domestik regional bruto terhadap PAD. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu juga secara bersama sama kedua
variabel independen tersebut juga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen. Dengan adanya pengaruh secara parsial maupun simultan, penelitian
menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi dan PDRB
terhadap PAD baik secara parsial maupun simultan.
Zhang dan Zou (1998), meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal
pertumbuhan ekonomi pada 28 provinsi di Cina, dan menyimpulkan bahwa
terdapat pengaruh negatif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan eonomi provinsi di Cina. Pengaruh negatif ini dianggap bahwa
memang lebih baik masalah kebijakan fiskal bangsa dengan eksternalitas yang
luas ditangani langsung oleh pemerintah pusat.
Davoodi dan Zou (1998), meneliti tentang desentralisai fiskal di 46
negara-negara berkembang antara tahun 1970-1989, dengan menggunakan data
panel. Penelitian tersebut menemkan bahwa adanya hubungan yang negatif dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
tidak signifikan antara desentralisai fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara
berkembang (tidak semua sampel negara berkembang dimasukkan sebagai data
penelitian). Tetapi pada saat keseluruhan sampel digunakan, hubungan negatif dan
tidak signifikan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berubah
menjadi signifikan
Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti ingin mengungkap hal yang
berkaitan dengan masalah Pendapatan Asli Daerah, namun ditinjau dari sudut
tingkat inflasi, PDRB perkapita, dan tingkat pengangguran sehingga penelitian
ingin membahas masalah “Analisis Tingkat Inflasi,PDRB Per Kapita, dan Tingkat
Penganggguran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun
1994-2008.
C. KERANGKA PEMIKIRAN
Untuk memudahkan kegiatan penelitian sejak dari perencanaan
pelaksanaan sampai dengan penyelesaian sehingga diperoleh suatu kesimpulan
yang digambarkan kerangka pemikiran yang sistematis :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran
Gambar diatas menunjukkan bahwa :
1. Tingkat inflasi mempengaruhi terhadap jumlah PAD, dimana adanya inflasi
dapat meningkatkan penerimaan dari sector pajak dan retribusi. Namun ada
kemungkinan bila inflasi terlalu tinggi dapat mengakibatkan penurunan
jumlah PAD karena daya beli masyarakat berkurang
2. PDRB per kapita juga mempengaruhi PAD, dimana dengan PDRB per kapita
dapat dilihat tingkat kemakmuran rakyat yang berefek pada kemampuan
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Selain itu, daya beli
masyarakat yang tinggi dapat mempengaruhi terhadap meningkatnya objek
pajak, seperti pembelian kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan
penerimaan pajak dan retribusi
PDRB per kapita
Tingkat Pengangguran
Tingkat Inflasi
PAD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
3. Tingkat pengangguran juga dapat mempengaruhi PAD. Pengaruh tingkat
pengangguran terhadap PAD diperkirakan bersifat negatife. Artinya semakin
tinggi pengangguran maka semakin rendah PAD yang diperoleh. Hal ini
karena dengan tingkat pengangguran yang banyak, dapat menjadi faktor yang
dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Sedangkan bila tingkat
pengangguran rendah, maka akan dapat meningkatkan sektor-sektor seperti
pajak, retribusi, laba BUMD, dan penerimaan sah lainnya
D. HIPOTESIS PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, serta kajian
teori yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut :
1. Diduga ada pengaruh negatif secara signifikan tingkat inflasi terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 1994 – 2008.
2. Diduga ada pengaruh positif secara signifikan PDRB per kapita terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 1994 – 2008.
3. Diduga ada pengaruh negatif secara signifikan tingkat pengangguran terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 1994 – 2008.
4. Diduga ada pengaruh yang signifikan inflasi, PDRB per kapita, dan tingkat
pengangguran secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Sukoharjo tahun 1994 – 2008.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dimana data yang
dikumpulkan adalah berupa data yang bersifat kuantitatif kemudian diolah dengan
teknik statistik yang sesuai untuk dapat mengetahui hubungan antara variabel-
variabel yang diteliti
B. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini membahas tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sukoharjo tahun 1994 – 2008. Inflasi, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran
adalah variabel independen, sedangkan PAD adalah variabel dependen.
C. Data dan Sumber Data
1. Jenis data
Sesuai dengan tujuan penelitian maka bahan penelitian analisis yang
digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian ini dengan menggunakan data
Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat
pengangguran, dan data tentang Pendapatan Asli daerah kabupaten Sukoharjo
selama kurun waktu tahun 1994 sampai dengan tahun 2008. Data diambil selama
15 tahun terakhir sampai dengan tahun 2008 menyesuaikan dengan laporan
perkembangan kabupaten Sukoharjo
38
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
2. Sumber Data
Data yang digunakan sebagai bahan analisis pada penelitian ini adalah data
dokumen yang diperoleh dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan
penelitian ini yaitu dokumen data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kabupaten Sukoharjo, data tingkat inflasi, jumlah penduduk, data tingkat
Pengangguran di Kabupaten Sukoharjo dan data PDRB. Instansi yang dimaksud
adalah BPS Kabupaten Sukoharjo
D. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel adalah pernyataan tentang definisi, batasan,
pengertian dan pengambilan variable dalam penelitian.
a. Variabel Terikat (Y)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel
bebas Dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah
adalah tingkat penghasilan yang dimiliki suatu daerah dengan mengandalkan
kemampuan daerah itu sendiri dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang
ada ataupun potensi-potensi yang dimiliki. Pendapatan Asli daerah diukur dalam
satuan rupiah
b. Variabel bebas (x), dibedakan menjadi 3 variabel :
1. Inflasi
Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara
umum terus menerus (dari tahun ke tahun). Kecenderungan dalam hal tersebut
mempunyai arti bahwa harga akan naik jika tidak dicegah atau ditutupi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
2. Produk Domestik Regional Bruto per kapita
Produk domestik regional bruto per kapita merupakan jumlah nilai tambah
yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan
jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit
ekonomi di suatu wilayah dibagi jumlah penduduk daerah tersebut
3. Tingkat Pengangguran
Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari
pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo
satuan pengukurannya dinyatakan dalam satuan jiwa (BPS, 2000 : 75).
E. Pemilihan Bentuk Fungsi Model Empiris
Dalam metode ekonometrika, pemilihan model merupakan salah satu
langkah yang penting di samping pembentukan model teoritis dan model yan
dapat ditaksir, estimasi, pengujian hipotesis, peramalan (forecasting) dan analisis
mengenai implikasi kebijakan dari model tersebut. Terlebih lagi jika analisis
dikaitkan dengan pembentukan model dinamsi yang perumuannya dipengaruhi
oleh berbagai faktor, seperti perilaku atau tindak-tanduk pelaku ekonomi, peranan
dan kebijaksanaan penguasa ekonomi, faktor-faktor kelembagaan dan pandangan
pembuat model terhadap realitas yang dihadapi (Insukindro, 1992:3; Insukindro
dan Alimon, 1999).
Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan pertanyaan atau masalah
empirik (empirical question) yang sangat penting, hal ini karena teori ekonomi
tidak secara spesifik menunjukkan ataupun mengatakan apakah sebaiknya bentuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
fungsi model empirik dinyatakan dalam bentuk linear ataupun log-linear. Oleh
karena itu, dalam melakukan suatu studi empiris, sebaiknya model yang akan
digunakan diuji dulu, apakah sebaiknya menggunakan bentuk linear ataukah log-
linear.
Dalam hal ini, penulis menggunakan salah satu metode untuk menentukan
model regresi, linear ataukah log-linear yaitu dengan metode Mackinnon. White
dan Davidson (1980) atau lebih dikenal dengan MWD test. Untuk dapat
menerapkan uji tersebut dianggap bahwa model empirik untuk persamaan ekspor :