e Paper Koran Madura 05 Mei 2014

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 1

Dalam sebuah acara talk-show di televisi swasta, penga-mat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, kunjungan Jokowi ke pengasuh-pengasuh pondok pesantren sangat efektif untuk menjawab black campaigne beru-pa isu SARA yang dilakukan la-wan-lawan politiknya beberapa hari terakhir.

“Kita sama-sama tahu bahwa kiai-kiai yang dikunjungi Jokowi

adalah kiai yang memiliki konsern dan kepedulian terhadap isu-isu plural-isme di negeri ini. Sebut saja Solahuddin Wahid, selama ini beliau adalah sosok yang kita kenal se-bagai salah satu tokoh HAM” ujar Burhanudin Muhtadi.

Selain itu ia juga menilai, kunjungan Jokowi kali ini, khu-susnya ke kediaman KH. Maimun

Zubair, cukup tapat. Menurutnya, gestur tubuh Ketua Majelis Per-timbangan Syari’ah Partai Per-satuan Pembangunan (PPP) ini

sangat berbeda dengan saat menerima kunjungan

calon presden partai Gerindra, Prabowo Sub-ianto beberapa waktu lalu. “Gestur tubuhnya menunjukkan bahwa

beliau lebih wellcome saat menerima Jokowi, dan saya

pikir Romahurmuzi juga tidak akan melangkahi beliau dalam hal ke mana partai berlambang ka’bah ini akan menentukan pili-

han teman koalisinya”, terangnya.Pada saat yang sama, M. Ro-

mahurmuzi, Sekjen PPP mengi-yakan apa yang pernyataan terse-but. Menurutnya, sebagai kader ia akan menuggu apa yang menjadi keputusan Majelis Pertimbangan Syari’ah dalam hal menentukan koalisi. “Kita pasti akan menden-gar terlebih dahulu masukan dan nasehat dari dewan syari’ah un-tuk menentukan langkah seperti apa yang akan kita ambil. Kita tidak mungkin bersebrangan den-gan meraka” Ujarnya.

Sebelumnya, saat PPP dilanda “prahara” M. Romhurmuzi ber-

5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000SENIN www.koranmadura.com

0328-6770024

JOKOWI KUNJUNGI PESANTREN Al ANWAR

Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar yang juga Ketua Majelis Syariah PPP K.H. Maimun Zubair (tengah) didampingi Wasekjen PDI Perjuangan Achmad Basarah (kanan) di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (4/5). Jokowi melakukan kunjungan ke Yog-yakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren dan tokoh politik dalam rangka pencalo-nan dirinya menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.

Penyelenggara

Pemilu Harus Ber-

tanggung Jawab

Nasionalhal 4

ant/widodo s. jusuf

Melawan dengan EleganJAKARTA-Kunjungan Jokowi ke berbagai pesantren di Jawa Timur dianggap sangat efektif dan tepat oleh sejumlah pengamat.

sebrangan dengan Ketua Umum PPP, Surya Dharma Ali yang lebih cendrung membangun komunika-si dengan Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

=BETH

Diserang dengan Isu SARA, Jokowi Keliling Pesantren


“Dari sini (kediaman Ketua Umum PP Muslimat NU Hj. Khofi-fah Indar Parawansa di Jemursari VIII, Surabaya), saya memanfaatkan liburan, Sabtu dan Minggu, dengan roadshow pesantren,” ucap Jokowi.

Selepas bersilaturahmi dengan tokoh Muslimat NU (3/5), Jokowi bersama tim yang meliputi Zuhairi Misrawi (PDI Perjuangan), Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Marwan Jakfar (PKB), dan Effendy Choiry (NasDem) pun langsung meluncur ke Jombang.

“Di Jombang, saya akan ke Pesantren Paculgowang (Pesant-ren Tarbiyatun Nasyiin yang diasuh Ketua Dewan Syuro DPP PKB K.H. Aziz Mansyur), lalu ke Tebuireng,”

tukasnya.Di Tebuireng, Gubernur DKI Ja-

karta yang mengenakan stelan baju putih dan celana hitam serta kopiah hitam itu berziarah ke makam tokoh NU dan mantan Presiden K.H. Ab-durrahman Wahid (Gus Dur) dan ber-temu pengasuh Pesantren Tebuireng K.H. Solahuddin Wahid.

“Saya juga bersilaturahmi ke Pesantren Tambakberas dan pesant-ren lain di Jombang sampai malam, lalu Minggu (4/5) pagi langsung ke Rembang, Jateng, untuk sowan ke K.H. Maimun Zubair (tokoh PPP),” paparnya.

Selain ke Ponpes Al-Anwar, Rembang yang diasuh K.H. Maimun Zubair, mantan Wali Kota Surakarta

itu juga bertandang ke Pesantren Giri Kusumo, Demak, yang dipimpin K.H. Munif Zuhri dan Pesantren Al-fadllu yang dipimpin K.H. Dimyati Rois di Kendal Semarang.

Misalnya, saat bertemu K.H. Aziz Mansyur, Jokowi pun menjadi “santri” dengan mendengarkan sang kiai membaca Kitab “Jamul Jawame” karya Abdul Wahab bin Taqiyuddin ‘Ali bin Abdul Kafy as-Subky (kitab ushul fiqih).

“Saya memahami apa yang be-liau sampaikan,” ujar Jokowi saat ‘mengaji’ dan menerima nasihat dari sang kiai, sehingga K.H. Aziz pun memberi restu saat Jokowi saat me-minta izin maju sebagai capres.

Di Surabaya, Jokowi sempat men-gumumkan penunjukan Khofifah se-bagai juru bicara tim sukses Jokowi untuk Pilpres 2014. “Mbak Khof (Khofifah) itu figur yang dikenal bu-kan hanya di Jatim lho,” ucapnya.

=ANT/ EDY

Wacana koalisi ramping yang dipaparkan Calon Presiden PDI Perjuangan Jokowi jelas tak terkait sosok fisik dirinya. Sekalipun sempat sedikit memancing senyum wartawan yang bisa jadi karena pararel dengan fisiknya yang ramping- penegasan Jokowi sangat serius tentang bagaimana membentuk koalisi yang tak ban-yak melibatkan partai politik.

Tentu bukan sebuah ego keinginan menguasai kekuasaan titik tolak wacana koalisi ramping. Logika yang dikembangkan lebih merupakan upaya bagaimana menguatkan sistem Presidensil yang dianut negeri ini. Sebuah pilihan sistem yang dalam perkembangan pelaksanaannya selama ini seperti terombang ambing dalam ketakjelasan. Proses menuju pemilihan Presiden dan pembentukan kabinet melibatkan begitu banyak partai sehingga tak ada beda dengan sistem parle-menter.

Yang lebih parah lagi setiap pengambilan kepu-tusan pemerintah harus lebih dahulu memerlukan kesamaan suara partai pendukung. Presiden yang seharusnya memiliki hak penuh dalam memutuskan kebijakan pemerintahan terpenjara kepentingan koalisi dari partai pendukung. Yang terjadi akhirnya berbagai keputusan pemerintah berjalan seret. Logika riil politik legitimasi dukungan rakyat pada Presiden betapapun tingginya, tak mampu membangkitkan totalitas penuh dalam pengambilan keputusan. Selalu setiap keputusan terpenjara silang sengketa kepentingan partai pen-dukung.

Perjalanan pemerin-tahan sejak tahun 2009 secara jelas menggambar-kan betapa koalisi gemuk ternyata lebih banyak menimbulkan kegamangan serta terpecahnya totalitas pengambilan dan pelak-sanaan keputusan. Belum lagi ketika anggota koalisi bermain-main mengambil sikap beda; tetap ingin menikmati kue kekuasaan

namun tak mau menerima resiko dan konsekwensi keputusan pemerintah.

Jokowi tampaknya belajar dari pengalaman teori-tis dan empirik, baik dari perjalanan pemerintahan di negeri ini maupun di tempat lain. Bahwa secara logika pada dasarnya sistem presidensil memang tak pernah berhasil beriringan dengan sistem multi partai. Tak ada data sejarah perpaduan sistem presidensil sukses dikawinkan dengan sistem multi partai.

Koalisi ramping bisa jadi sebagai jalan tengah, yang diharapkan memberi harapan memandukan konsepsi riil politik di negeri ini, yang masih menggunakan sistem multi partai dengan sistem presidensil. Melalui koalisi ramping itu, diharapkan ada penguatan sistem presidensil sehingga pengambilan keputusan pemerin-tah lebih berpeluang terhindar dari perdebatan panjang penyamaan persepsi partai pendukung. Rakyat tak lagi dibingungkan sikap partai dan mentrinya yang kadang bermain-main, berseberangan.

Seluruh jajaran pemerintah bersatu kokoh dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Partai pendukung akan lebih mudah berada dalam paduan suara sama; tidak lagi mencla-mencle. Semua terlihat jelas partai yang berkuasa dan yang berada di dalam kekuasaan. Hitam putih keputusan pemerintah terang benderang sehingga rakyat dapat memberikan penila-ian obyektif tanpa bumbu kebingungan lagi.

Terlalu banyak persoalan negeri ini yang perlu dis-elesaikan. Sebuah pemerintahan kuat, tegas, jelas serta berada dalam barisan kokoh mutlak diperlukan. Pres-iden sebagai pucuk pimpinan pemerintahan dengan koalisi ramping diharapkan tak lagi disibukkan peker-jaan rumah riak-riak kepentingan politik sempit. =

Berita UtamaPAMANGGIKORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 2

Sebuah pemerinta-han kuat, tegas, jelas serta berada dalam

barisan kokoh mutlak diperlukan

Jokowi “Berlibur” ke Pesantren SURABAYA- Seperti tidak mau kehilangan momentum, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan hari Sabtu (3/5) dan Minggu (4/5) dengan “berlibur” ke pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

JAKARTA-Ketua DPP Hanu-ra Yuddy Krisnandi berpen-dapat secara pribadi bahwa Hanura sebaiknya berkoal-isi dengan PDI Perjuangan dan mendukung pencalo-nan presiden Joko Widodo dalam Pilpres mendatang.

“Secara pribadi saya menyaran-kan agar Partai Hanura berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Pak Jokowi sebagai capres,” ujar Yudi Krisnandi dalam diskusi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dengan berkoalisi dengan partai yang besar dan punya peluang besar untuk menang, maka Hanura akan terlibat dalam pemer-intahan.

“Tidak ada partai politik apakah itu parpol besar dan kecil ingin ber-oposisi dan Mereka ingin terlibat di pemerintahan,” kata dia.

Apabila Jusuf Kalla menjadi cawapres Jokowi, ia mengaku senang karena Hanura mempunyai punya historis dan chemistry yang baik ka-rena pernah memajukan JK-Wiranto di Pilpres 2009.

“Hanura punya peluang berperan dalam proses kebijakan politik yang akan datang jika berkoalisi dengan

PDIP,” ujar dia.Meskipun demikian, ia menga-

takan, Hanura masih menghitung-hitung dengan siapa berkoalisi dan mempertimbangkan dengan seksa-ma pendapat DPD, DPP Hanura pada Rapat Pimpinan Nasional pada 6 Mei mendatang.

“Hanura belum memutuskan akan berkoalisi dan mendukung siapa capresnya. Hanura masih menghitung-hitung dengan siapa berkoalisi dan mempertimbangkan

dengan seksama pendapat DPD, DPP Hanura pada Rapimnas Selasa men-datang,” ujar dia.

Terkait duet Win-HT, ia menga-takan duet tersebut tidak dapat di-lanjutkan karena dalam realitas poli-tik Hanura mendapatkan 5,4 persen dalam hitung cepat.

“Kita prediksi hasil resmi KPU dapat 5 sampai 6 persen, atau berada di urutan 10. Itu adalah pil pahit bagi kita dan harus ditelan,” kata dia.

=ANT/BETH

BURSA CAPRES 2014

Politis Hanura Minta Win-HT Legoyo

RampingOleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura


BURSA CAPRES 2014

Safari Jokowi Tepat dan Efketif

NASIONALPROBOLINGGO SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III 3NasionalKORAN

MADURA

Hal ini disampaikan peneliti SMRC, Sirojudin Abbas saat memaparkan sur-vei bertema Koalisi Capres, Elite vs Massa Pemilih, yang dirilis di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Minggu (4/5).

Survei yang dilakukan pada 20-24 April 2014, menggunakan sampel 2040 responden, dengan margin of error + 2,2% dan tingkat kepercayaan pada 95%.

Dalam survei yang merupakan ker-jasama SMRC dengan The Comparative National Election Project (CNEP) ini, fokus ada pada koalisi yang bertumpu pada elektabilitas tokoh partai menurut lima tertinggi perolehan suara partai.

Partai yang memimpin koalisi ada-lah PDI Perjuangan yang mengusung Joko Widodo, Golkar pengusung Aburi-

zal Bakrie, Gerindra dengan Prabowo sebagai capres, Demokrat (Dahlan Is-kan) dan atau PKB (Mafhud MD).

Ketika lima nama tersebut ber-tarung, maka Jokowi akan memimpin dengan 44,3%, Prabowo 28,4%, Aburizal 9,0%, Dahlan Iskan 3,1%, Mahfud MD 1,7%, 13,4% sisanya belum tahu. Na-mun, jika dikerucutkan hanya pada tiga pasangan maka Jokowi akan memper-oleh 47,1%, Prabowo 32,1%, Aburizal 9,2%, yang menjawab belum tahu turun menjadi 11,5%.

Pada simulasi dua nama, Jokowi vs Prabowo, Jokowi mendapat 51,6% dan Prabowo 35,7%, belum tahu sebe-sar 12,7%. Namun, tren head to head antara mereka berdua, sejak Desember

2013 hingga April 2014, suara Jokowi cenderung terus turun, dari 62% men-jadi hanya 52%. “Kebalikan dari itu, Prabowo justru punya tren positif, dari 23% ke 36%, pada periode yang sama,” jelasnya.

Namun, Jokowi lebih didukung oleh pemilih lintas partai. Data survei men-unjukkan bahwa basis pemilih terbe-sar Aburizal Bakrie adalah Partai Gol-kar (23%), PPP (15%), dan PBB (14%). Dukungan terhadap Prabowo paling be-sar datang dari Gerindra (73%), Hanura (50%), dan PKS (45%). Sementara data pemilih menunjukkan Jokowi didukung pemilih PKPI (89%), PDI Perjuangan (78%), Nasdem (64%), PBB (50%), Demokrat (47%), PKB (44%), PAN (42%), PPP (40%), dan Golkar (38%).

Berdasar survei ini, baru koalisi PDI Perjuangan dan Nasdem yang mencer-minkan aspirasi pemilih mereka. “Jika elit PPP dan PAN memutuskan untuk mendukung Prabowo, maka keputusan tersebut adalah keputusan elitis yang tak mencerminkan aspirasi konstituen PPP dan PAN,” pungkasnya.

=GAM/ABD

Jokowi Jangan Sampai Salah StrategiJAKARTA-Temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru memperlihatkan tren calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Joko Widodo yang melemah, sementara di lain sisi, tren capres Gerindra, Prabowo Subianto cenderung menguat. Dalam kondisi ini, Jokowi bisa kalah oleh Prabowo jika salah memilih pasan-gan dan salah dalam berstrategi kampanye.

Gunung Slamet Siaga Level IIISeorang warga menonton sem-buran asap hitam yang di kawah Gunung Slamet, yang terlihat dari Puncak Sakub, Desa Pandan Sari, Paguyangan, Brebes, Jateng, Minggu (4/5) pagi. Aktivitas vulkanik Gunung Slamet yang berada pada level siaga, hingga saat ini masih fluktuatif ditandai dengan kenaikan gempa tremor hingga tujuh kali dan tinggi letusan asap yang mencapai 1,5 kilometer.

ant/idhad zakaria

VULKANOLOGI

Aktivitas Gunung Slamet Menurun

PURWOKERTO - Aktivitas Gunung Slamet yang terpantau petugas Pos Penga-matan Gunung Api Slamet di Desa Gam-buhan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, cenderung menurun, meskipun statusnya masih “siaga” atau level III.

“Sebuah level itu tidak bisa hanya di-evaluasi dalam beberapa jam atau hanya dua hari. Itu perlu waktu, kita tidak akan pernah tahu besok mau seperti apa, besoknya seper-ti apa,” kata Ketua Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Slamet, Sudrajat saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan mengikuti terus perkembangan aktivitas Gu-nung Slamet. “Nanti, apa pun hasilnya, akan kami sampaikan ke semua pihak,” katanya.

Mengenai adanya lontaran material pijar yang terlihat mengarah ke selatan-tenggara Gunung Slamet dalam beberapa hari tera-khir, dia mengatakan bahwa hal itu biasa terjadi.

Akan tetapi, lontaran material pijar yang terpantau oleh Pos PGA Slamet hanya yang mengarah ke barat karena pos pengamatan tersebut berada di utara Gunung Slamet.

=ANT/SUMARWOTO

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 4 Nasional

“Pemilu Legislatif (Pileg) mau-pun Presiden ( Pilpres) harus di-hentikan. Penegak hukum segera memeriksa dan menangkap semua komisioner KPU, baik pusat dan daerah karena terbukti mendalan-gi kejahatan Pemilu,” ujar Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indone-sia (AEPI) Salamuddin Daeng di

Jakarta, Minggu (4/5).Menurutnya, pelaksanaan

pemilu ini melanggar konstitusi. Bahkan dalam proses pelaksan-aannya sangat amburadul dan korup. Kondisi ini diperparah dis-ertai kejahatan pemilu yang di-lakukan KPU dan seluruh perang-katanya secara massif. ”Saya kira,

Pemilu 2014 adalah yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia,” ka-tanya.

Dia menegaskan kekacauan Pemilu ditandai banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar, banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) palsu, money politic yang sangat luas, kecurangan dalam perhitungan suara, hingga jual beli suara oleh KPU, oleh calon legislatif.

Sebenarnya ujar Daeng, tan-da-tanda ekisruhan Pemilu 2014 dimulai dari sejak E-KTP yang ko-rup yang mengakibatkan ambur-dulnya DPT. Namun KPU memak-sakan DPT hingga hampir 100 % warga negara Indonesia yang

berhak memilih, yakni mencapai 186 juta orang. Faktanya banyak warga negara tak terdaftar. Lebih dari 5 juta orang tak terdaftar (3 %). Sebanyak 10,5 juta DPT ber-masalah, berisi nama siluman, (5%). Artinya DPT berisi banyak nama nama fiktif.

Namun KPU memaksakan diri, memperbolehkan warga negara menggunakan KTP untuk ikut dalam pemilu. “Akhirnya DPT tak diperdulikan lagi, karena orang boleh menggunakan KTP,” im-buhnya.

Hasilnya jelas dia angka Gol-put sangat tinggi. Seluruh hasil perhitungan cepat (quick count) mengumumkan Golput mencapai

37 % atau sebanyak 70 juta. “Jika ditambahkan dengan jumlah war-ga negara tidak terdaftar 3 %, DPT bermasalah 5 % maka secara kes-eluruh Golput mencapai angka 45 %,” imbuhnya.

Namun anehnya hasil reka-pitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, hampir 100 % menggunakan hak pilhnya. Artinya tidak ada golput. Bahkan rekapitulasi suara akhir oleh beberapa KPU daerah jumlah pemilih yang mengguna-kan hak pilih melebihi DPT.Art-inya perangkat pelaksana pemilu mencoblos sendiri surat suara termasuk surat suara sisa untuk diperdagangkan.

=GAM

Penyelenggara Pemilu Harus Bertanggung JawabJAKARTA-Penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) 2014 dianggap sangat amburadul dan menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Pemicunya adalah sikap penyelenggara yang tidak profesional. Untuk itu, aparat Kepolisian dianggap perlu me-nangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menjadi dalang keberutalan pemilu 2014.

Peneliti AEPI: Aparat Harus Menangkap Komisioner KPU

ant/wibowo armando KORBAN KEKERASAN ANAK. Foto alm. Renggo Khadafi (11) dibawa kerabatnya seusai pemakaman di TPU Kampung Asem, Makasar, Jakarta Timur, Minggu (4/5). Renggo merupakan siswa SD Negeri 09, Kampung Makasar, Jaktim, men-inggal dunia saat dalam perjalanan menuju RS. Polri karena diduga dipukuli tiga siswa kakak kelasnya.

Menurut aktivis 98, Kasino, presiden Republik Indonesia mendatang harus bebas dari KKN dan memiliki kompetensi yang memadai.

“Pandangan angkatan 98 wapres yang cocok, pertama dia bebas dari KKN. Kemudian dia punya kompetensi. Dia punya integritas moral. Dia punya jar-ingan internasional. Tapi yang jelas bukan orang yang melaku-kan kejahatan KKN, melakukan pelanggaran HAM,” ujarnya di Cikini, Minggu, (4/5).

Meskipun demikian pihaknya belum merumuskan siapa yang akan mereka pilih. Namun mereka sudah memiliki gambaran lebih condong kepada sosok Joko Widodo (Jokowi), Capres dari PDI Perjuangan.

“Siapa-siapanya kita belum rumuskan. Tapi yang memang platformnya dekat ya Jokowi untuk menjalankan amanah dari UUD 45. Namun me-mang Jokowi belum masuk ke platform-nya tapi setidaknya

sudah mendekati platform,” tutup Taufan, salah seorang aktivis 98.

Lebih lanjut, mereka juga menyerukan untuk tidak memilih calon presiden yang berasal dari orde baru. Menurut mereka, para calon presiden tersebut merupakan orang-orang yang melakukan kesala-han di masa lalu sehingga tidak pantas dipilih kembali di masa mendatang.

Masinton Pasaribu, salah satu aktivis 98, mengata-kan bahwa tidak masuk akal jika orang yang seharusnya diadili namun akan mengem-ban tugas memimpin Republik Indonesia.

“Orang yang seharusnya diadili malah sekarang minta dipilih jadi presiden. Seman-gat kami adalah mendorong kepemimpinan baru yang lepas perilaku lama, dari rezim lama,” ujarnya saat menghadiri diskusi di Cikini, Minggu, (4/5).

=GAM ABD

CAPRES PILIHAN AKTIVIS 98

Pelanggar HAM Jangan Jadi PresidenJAKARTA-Sekelompok aktivis 98 yang menolak keras Prabowo Subianto memiliki kriteria tersendiri untuk calon presiden (capres) pilihannya. Salah satu kriteria capres adalah tidak melakukan pelanggaran HAM.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 5PROBOLINGGO SENIN 5 MEI 2014

No. 0354 | TAHUN III 5EkonomiKORAN MADURA

“Sekarang banyak lagi kor-ban penipuan, ada penipuan di pasar modal. Itu karena sekuri-tasnya atau pelakunya sudah punya niat,” ucap Sekretaris Jen-deral (Sekjen) Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia, Haryajid Ramelan, di Jakarta, Sabtu (3/5).

Menurut Haryajid, peran aktif OJK sangat dibutuhkan. Apalagi OJK mendapat mandat dalam Undang Undang untuk mengatur perlindungan konsumen (con-sumer protection) di industri keuangan.

“Harus ada perlindungan yang tinggi dan bagaimana OJK mengatur para profesional. Pro-fesi perlu diatur karena begitu

banyak profesi karena itu perlu diskusi,” tuturnya.

Pengawasan ketat terhadap pelaku profesi di industri sektor keuangan sangat dibutuhkan ka-rena turut andil dalam mencip-takan industri yang sehat untuk masa depan. Apalagi, OJK terus melakukan edukasi dan promo mengenai investasi. “Yang dulu belum bisa dilakukan Bapepam-LK, dapat dilakukan OJK,” im-buhnya.

Haryajid menegaskan, kehad-iran OJK sebagai lembaga inde-penden sangat dibutuhkan untuk seluruh industri jasa keuangan. “Indonesia masih butuh lembaga independen, ini sudah berapa

banyak pengorbanan untuk bisa mendirikan ini, ini juga ada UU perlindungan konsumen dihara-pkan bisa mengatasi hal terse-but,” jelasnya.

Sementara itu, korban inves-tasi bodong GBI asal Depok, Jawa Barat, Ramsi Azhari Slawat men-gaku perbankan tidak bisa lepas tangan dibalik maraknya kasus penipuan investasi. Ramsi meru-pakan korban investasi emas GBI melalui brosur yang terpajang di meja teller Bank Mega Syariah, Depok.

Selain mencantumkan logo sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), investasi emas Gold Bullion Indonesia (GBI) juga memperkuat brand image-nya dengan menempatkan bro-sur tepat di teller Bank Mega Sya-riah. “Saya lihat brosur di Bank Mega Syariah cabang Depok, li-hat brosur. Brosur itu ditaruh di tellernya. Saya coba hubungi dan cukup meyakinkan,” jelas Ramsi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sab-

tu (3/5).Keyakinan tersebut diperkuat

dengan sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menya-takan produk investasi tersebut halal untuk dipasarkan kepada masyarakat. “Meyakinkan sih, terutama karena ada label MUI-nya,” imbuh.

Untuk investasi di GBI, Ram-si mengaku berinvestasi emas seharga Rp 705.000 per gram. Ramsi sendiri memutuskan ber-investasi untuk 100 gram emas. Dengan demikian, total nilai in-vestasi emas Ramsi sekitar Rp 70,5 juta. Namun, lantaran Ram-si mengambil opsi gadai, maka Ramsi hanya merogoh kocek sebesar 40 persen dari total inv-estasi, sisanya sebesar 60 persen dibayar oleh bank.

Dengan pilihan investasi ga-dai, perbulan Ramsi dijanjikan imbal hasil mencapai 2,5 persen dari total investasinya atau 30 persen dalam setahun.

=GAM

OJK Harus Tertibkan Investasi Bodong UU Perlindungan Konsumen Diharapkan Bisa Menjadi SolusiJAKARTA-Industri keuangan Indonesia ternyata masih menjadi surga bagi pelaku kejahatan. Hal ini ditandai dengan maraknya kasus penipuan investa-si bodong. Untuk meminimalisir masalah ini, maka dibutuhkan peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar hal ini tidak terulang dan terjadi lagi.

SKANDAL BANTUAN KAPAL

BPK Perlu Audit Inka Mina

JAKARTA- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) me-minta Badan Pemeriksa Keuan-gan (BPK) untuk melakukan Audit Kinerja terhadap proyek Inka Mina KKP 2010-2013. Diduga, proyek ini syarat dengan manipulasi.

Berdasarkan temuan Badan Litbang DPP KNT), ada kecender-ungan penggelembungan jumlah bantuan kapal INKA MINA, meski realisasi kapal hingga 2012 telah mencapai 519 armada.

“Sejak awal, KNTI membuka dialog dengan KKP dan berpar-tisipasi aktif guna memaksi-malkan manfaat program Inka Mina kepada nelayan. Namun, proses konstruktif tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembena-han,” buka Ketua Dewan Pembina KNTI, Riza Damanik di Jakarta, Minggu (4/5).

Seperti diinformasikan sebel-umnya, dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diketahui Kapal Inka Mina 250 baru 2 kali berop-erasi dan rugi. Saat diserahteri-makan 2012 lalu, kapal bantuan tersebut tidak dilengkapi alat tangkap yang memadai.

“Dengan kenyataan seperti itu, bagaimana kapal dapat ber-operasi dan mendapatkan keun-tungan hingga milyaran rupiah?” gugat Amin Abdullah, Presidium KNTI Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Info daerah lain tersaji via email.

Di sejumlah wilayah, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi, Banten, Sumatera Utara, Kali-mantan Tengah, hingga Papua, juga tengah berlangsung proses hukum terkait INKA MINA. Teranyar, KNTI juga mensinyalir adanya penggelembungan ban-tuan Kapal Inka Mina.

“Kami berpendapat, efek-tivitas pemerintahan sudah hampir berakhir. Jika Bapak Cicip (Menteri Kelautan) hendak berkontribusi menyelamatkan masa depan kesejahteraan ne-layan dan eksistensi KKP sebagai lembaga negara, maka akan lebih bermanfaat jika waktu ter-sisa dimaksimalkan bekerjasama dengan BPK melakukan Audit Kinerja INKA MINA,” imbuh Riza.

KNTI dijadwalkan mengirim-kan permohonan dan kelengka-pan dokumen ke BPK dan UKP4 besok (Senin, 5/5).

=GAM

ant/rudy mulya WISATA GUNUNG KELUD. Wisatawan menikmati pemandangan dampak letusan Gunung Kelud di area wisata Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri, Jawa Timur, Minggu (4/5). Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan warga dan wisatawan agar tidak berdekatan langsung dengan jalur lahar material vulkanik Gunung Kelud mengingat masih terjadinya letusan sekunder yang sangat berbahaya.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 6 Ekonomi

JAKARTA-PT Bank Mandiri Tbk menyatakan enggan membeli Bank Mutiara untuk mendong-krak aset perseroan demi me-nyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan Perbankan di 2020. Bank pelat merah ini ber-harap melakukan konsolidasi dengan bank-bank bermodal besar.

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gu-nadi Sadikin mengaku, modal perseroan masih kalah jauh dibanding perbankan asal Singapura. Sehingga membeli eks Bank Cen-

tury bukanlah solusi memperbesar aset dan modal. “Terlalu kecil (modalnya Bank Muti-ara). Kalau modal DBS bisa lima atau enam kalinya dari kita. Jika ambil Bank Mutiara pun nggak akan mengejar mereka, jadi konsolida-si harus dengan yang besar-besar,” tegas dia di Jakarta, Minggu (4/5/).

Sementara itu, Lembaga Penjamin Sim-panan (LPS) telah menerima 11 Dokumen Pendaftaran dari Calon Investor Saham Bank Mutiara. Sebelas calon investor yang telah menyampaikan dokumen pendaftaran diperkirakan empat berasal dari dalam negeri dan tujuh berasal dari luar negeri yang terdiri dari Jepang, Singapura, Malaysia, Hongkong, dan negara lainnya.

“Pada tanggal 29 April 2014 pukul 18.00

WIB (sesuai batas waktu penerimaan doku-men pendaftaran), ada 11 dokumen pen-daftaran. Dari sisi jumlah, 11 calon investor ini mengalami kemajuan bila dibandingkan proses penjualan tahun sebelumnya yaitu lima calon investor,” ujar Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho.

Setelah tahapan penyampaian dokumen pendaftaran oleh calon investor, selanjutnya, LPS akan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap dokumen tersebut untuk menentu-kan calon investor ke tahap berikutnya

Budi mengungkapkan, ada tiga langkah untuk memperbesar modal perbankan, yakni laba ditahan (dividen), rights issue (pener-bitan saham baru) dan konsolidasi. “Modal perbankan itu mesti besar, karena ketentuan

CAR saat ini 8%, dan nanti di Bassel III akan menjadi 10%. Artinya kalau mau nambah aset Rp 1 triliun, harus nambah modal Rp 100 miliar. Nah yang susah itu nambah modal,” terang dia.

Dia mengaku, pihaknya sulit menambah modal dari keuntungan perseroan, mengin-gat setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban untuk menyetor dividen setiap tahun. “Bisa naik sih (modal) tapi su-sah,” ucap Budi.

Upaya kedua dengan rights issue, katan-ya, sulit dilakukan mengingat ada kepemi-likan pemerintah dalam porsi saham perusa-haan pelat merah yang dipatok sebesar 60%.

“Misalnya kalau rights issue Rp 20 triliun Bank Mandiri bisa, pemegang saham dan in-vestor pun senang. Tapi kita harus setor sep-erti Rp 12 triliun, jadi tidak mungkin bisa,” ujar Budi.

Jalan terbaik, tambah Budi, adalah den-gan konsolidasi yang sudah dilakukan negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. “Sub-stansinya konsolidasi harus terjadi, kalau tidak Indonesia bisa ditertawakan bangsa lain. Karena kita bukan tuan rumah di negeri sendiri di 2020,” tutur Budi.

=GAM

Bank Mandiri Enggan Beli Bank Mutiara

ant/wahyu putro aNORMALISASI WADUK MELATI. Pekerja menggunakan alat berat melakukan proses normalisasi Waduk Melati di Tanah Abang, Jakarta, Minggu (4/5). Proses normalisasi dengan mengeruk lumpur dan pemasangan turap itu ditargetkan selesai dua tahun ke depan sehingga dapat menambah daya tampung debit air yang akan mengurangi dampak banjir di Ibu Kota.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 7PROBOLINGGO SENIN 5 MEI 2014

No. 0354 | TAHUN III 7OpiniKORAN MADURA

KORAN MADURA PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlur-rahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat

(Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Angga-soeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected], http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

Perkawinan Politik

Salam Songkem Pilpres 2014: Siap Menang, Siap Jadi Pecundangalam pilpres mendatang tampa-knya Joko Widodo (capres PDI P) dan Probowo Subianto (capres

Gerindra) bakal bersaing ketat. Capres PDIP, Jokowi yang selama ini selalu mele-jit tak terkejar, belakangan mulai menu-run, bahkan beda tipis di atas capres Gerindra. Jokowi mendapat 51,6% Sn Prabowo memperoleh 35, 7 %.

Kenyataan ini terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Research and Con-sulting (SMRC) pada 20-24 April 2014 yang melibatkan 2040 responden. Dalam survei kerja sama SMRC den-gan The Comparative National Election Project (CNEP) disebutkan bila Jokowi salah memilih cawapres bukan musta-hil akan terkejar oleh pasangan capres Probowo.

Ancaman ini tentu layak dihiraukan oleh kubu Jokowi kalau tidak ingin ber-nasib seperti Bambang DH, yang gagal menduduki kursi nomor satu di Jawa Timur masih kehilangan kursi nomor dua di Surabaya. Bila salah memilih pa-sangan cawapres, bisa jadi, Jokowi pun yang maju dalam pilpres mendatang akan benar-benar dikalahkan oleh ri-valnya dan kehilangan kursi kejayaannya di DKI Jakarta.

Sebab itulah Jokowi dan PDIP seba-gai parpol pengusungnya harus benar-benar seksama membaca peta politik dalam pilpres mendatang. Kejayaan PDIP yang memenangi pemilu legislatif pada 9 April lalu, jangan sampai gagal memimpin Indonesia, namun itu akan terwujud apabila PDIP dan Jokowo yang diusungnya tidak menafikan kekuatan koalisi, termasuk dalam memilih pasan-gan Jokowi.

Kabar yang berembus belakangan ini tampaknya PDIP lebih tertarik men-yandingkan Jokowi dengan Puan Maha-rani, keduanya sama-sama kader ter-baik dan berasal dari PDIP. Dengan tidak menafikan pendapat ini, namun tampa-knya apabila ini yang terjadi, maka kuat dugaan Jokowi akan kehilangan dukun-gan pemilih dari parpol lain. Tidak ada salahnya, Jokowi disandingkan dengan kader dari parpol lain, terutama dengan parpol Islam.

Koalisi antara PDIP dengan par-pol Islam, baik dengan PKB, PAN, PKS, atau PPP, sejatinya merupakan simbol perkawinan parpol berbasis nasiona-lis dengan parpol yang berbasis islam. Perkawinan politik semacam ini sangat kuat untuk memimpin Indonesia. (*)

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tu-lisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email [email protected]. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

Memang perlu diakui bah-wa bukanlah sesuatu yang “diharamkan” un-

tuk melakukan gugatan jika satu pasangan yang kalah masih be-lum bisa menerima kekalahan-nya. Tapi hendaknya perlu kita pahami bahwa gugatan tersebut bukanlah didasari sifat siap me-nang tak siap kalah, karena itu bukanlah jiwa ksatria. Lantas apa motif pasangan calon yang kalah untuk membawa sengketa pilpres ke MK? Mudah-mudahan motif dari pasangan yang kalah adalah menegakkan fair play seperti prinsip jujur, adil, dan tidak melakukan kecurangan. Termasuk membuktikan bahwa

para “wasit politik”, adalah para wasit yang benar-benar netral dan tidak berpihak.

Konflik Pilpres Konflik dalam pemilu ter-

masuk pilpres, secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 3 penyebab (M.Ikhsan, 2006). Per-tama, konflik struktural. Konflik ini terjadi dikarenakan adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya. Konflik ini cenderung terjadi jika salah satu pasangan calon adalah incumbent. Tak bisa di-pungkiri bahwa pasangan in-cumbent memiliki sumber daya yang berlimpah. Dalam tataran ini kemungkinannya kecil, ka-rena dalam pilpres kali ini tidak ada capres incumbent.

Kedua, komplik yang ber-sumber pada permasalahan kepentingan. Hal ini lebih domi-nan terjadi di level struktural yang terkait dengan masalah psikologis. Bisa disebabkan oleh kurangnya netralitas ber-bagai pihak dikarenakan faktor kepentingan, hingga masalah ketidaksiapan pasangan yang kalah secara psikologis. Hal ini dapat dimaklumi dalam kon-teks pasangan calon yang kalah sudah “habis-habisan” sejak masa penjaringan oleh partai pengusung hingga hari H pe-milihan. Miliaran bahkan trilyu-nan uang, ribuan hingga jutaan pendukung, dan berbagai sum-ber daya lain sudah dikerahkan dalam pertempuran. Tak mudah untuk menerima hasil menjadi pecundang. Apalagi jika selisih suara tipis.

Penyebab ketiga, yang kerap terjadi adalah konflik hubungan. Ini biasanya terjadi dikarena-kan kesalahan persepsi dan ko-munikasi yang dilatarbelakangi terbatasnya sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Konf-lik ini kalau diamati, lebih sering terjadi di kalangan akar rumput. Fanatisme yang berlebihan tan-pa diimbangi kesetaraan men-gakses sumber daya menyebab-kan sering terjadi kerusuhan pasca pemilihan. Lebih spesifik lagi, kerusuhan pasca pemilihan

ini sering terjadi di daerah yang masih memiliki infrastruktur politik yang minim. Akibatnya, konflik yang semula baru ber-sifat laten dan tertutup, lama-kelamaan menjadi konflik yang terbuka (manifest conflict).

Untunglah, hal tersebut be-lum pernah terjadi di Indonesia. Konflik masih bersifat tertu-tup dan belum menjurus kepada spiral konflik yang destruktif. Kita percaya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cinta damai dan tidak berpikir sempit. Hal ini perlu dijaga jangan sampai dikotori oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Janganlah kita mencon-toh negara lain yang diwarnai kerusuhan pasca pemilihan. Pengerahan massa, perusakan kantor KPU, teror terhadap pa-sangan calon dan tim sukses, bukanlah cara ksatria meme-nangkan pertempuran politik. Kalah hari ini tentunya masih ada kesempatan hari esok. Se-orang politikus sejati tak men-genal kata menyerah.

Lalu, apakah konflik ditabu-kan dalam pilpres? Tidak perlu senaif itu. Konflik adalah hal wa-jar, bahkan seperti dikatakan to-koh sosiologi konflik struktural Lewis Coser, konflik juga ber-fungsi positif melalui perubahan sosial yang dihasilkannya. Setiap konflik pasti akan memberikan dampak sosial yang positif, tak hanya dampak negatif. Misalnya saja, masyarakat akan semakin dewasa dalam berpolitik. Kede-wasaan ini misalnya ke depan-nya berwujud dalam memilih calon tidak lagi hanya berdasar-kan politik pencitraan atau

kharisma, atau hanya sekedar sentimen kedaerahan, ataupun karena kekuatan uang. Tetapi pilihan sudah mulai ditentukan dengan melihat kapabilitas, tak lagi hanya popularitas. Pasti akan selalu ada dampak positif dari konflik yang terjadi dalam pilpres. Tinggal bagaimana para stakeholder terkait melakukan proses manajemen konflik den-gan baik dan adil. Semua pihak harus berlapang dada menerima hasil dari penyelesaian jalur hu-kum (law settlement).

Di sini akan teruji bagaima-na dulu komitmen para calon untuk bersikap ksatria “siap menang dan siap kalah”. Kalau tidak juga, mungkin akan lebih baik ke depannya pilpres lang-sung oleh rakyat ditiadakan dan semuanya dikembalikan lagi ke MPR. Toh, seperti kata pakar otonomi daerah Ryas Rasyid, kualitas demokrasi tidak mut-lak diukur dari pemilihan se-cara langsung oleh rakyat. Jadi, siap menang dan siap juga kalau harus “menjadi pecundang”!=

Pilpres sebagai rang-kaian gerbong pesta

demokrasi tahun 2014 ini akan segera

digelar di negeri gu-gusan pulau bernama

Indonesia, tanggal 9 Juli yang akan da-

tang. Berbagai nama bakal calon presiden

(capres) pun sudah muncul ke publik.

Genderang perang su-dah mulai ditabuh dan

penari-penari politik mulai beraksi. Dan

perhelatan pilpres kali ini akan lebih menarik

karena incumbent (petahana) tidak lagi

bisa bertarung karena sudah dua periode

menjabat. Siapa pun nantinya yang me-

nang, kita berharap tidak ada konflik, apalagi berbuntut

sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Siapa

pun yang bertarung harus siap menang

dan siap juga menjadi pecundang.

Di sini akan teruji bagaimana dulu komitmen para

calon untuk bersi-kap ksatria “siap menang dan siap

kalah”

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 8 OPINIPROBOLINGGO SENIN 5 MEI 2014

No. 0354 | TAHUN III 8Lintas JatimKORAN MADURA

Apa Target Jokowi Tunjuk Khofifah Jadi Jubir?

Jokowi sapaan akbrab gu-bernur DKI tersebut langsung menunjuk Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa sebagai juru bicara tim pemilihan presiden (pilpres) 2014.

"Penunjukan Khofifah seba-gaimana sudah menjadi standar Jokowi dalam menjalin kerjasama dalam menghadapi pemilihan calon presiden 2014 dengan sia-papun tidak ada janji kursi men-teri atau jabatan tertentu," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah.

Dihadapan warga Nahdliyin di kediaman Khofifah Jalan Jemur-sari No. 24, Surabaya (3/5), alasan Jokowi menunjuk Khofifah seba-gai juru bicara adalah Khofifah dinilai sosok yang tepat dan cocol untuk menjadi jubir.

"Saya kenal lama dengan be-liau (Khofifah,red). Saya tanya ke beliau, dan beliau bilang wong saya tidak pernah diundang raw-oh (datang di acara PDIP). Ke-mudian saya diundang dan be-liau bersedia menjadi juru bicara saya," jelas Jokowi.

Dalam penuturannya, Khofi-fah mengakui pertemuannya dengan Jokowi tidak hanya ber-langsung dalam rangka pemilu ini saja. Khofifah juga menjelaskan penunjukkannya sebagai jubir Jokowi adalah atas nama pribadi dan tidak membawa nama orga-nisasi.

"Setelah deklarasi, Insya Allah banyak hal yang bisa bersinergi," jelas Khofifah di kediamannya di Surabaya, Sabtu (3/5).

Khofifah menegaskan, dia tidak melanggar peraturan dalam organisasi NU dengan menjadi jubir Jokowi. Sejauh ini kalangan NU pun tidak mempermasalah-kannya. "Kalau di AD/RT-nya NU, kan ada larangan rangkap jabatan. Tapi ini kan bukan jabatan poli-tik," ujarnya.

Meski penujukkan Khofi-fah sebagai jubir ini tidak ada

SURABAYA - Komuni-kasi politik antara Partai Demokrasi Indonesia Per-juangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbuah manis dari safari politik bakal calon presiden Joko Widodo di Surabaya dan Jombang, Sabtu (3/5) kemarin.

deal tertentu yang dibuat oleh kedua belah pihak, namun lang-kah yang ditempuh oleh Jokowi cukup cerdik dan berlian, diband-ing pesaing Prabowo dan Aburizal Bakrie.

"Penunjukkan Khofifah seba-gai jubir tentu diharapkan dukun-gan dari kaum muslimat NU. Di-mana Khofifah sebagai ketuanya," ujar Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang Wahyudi Binaryo dihubungi Koran Madura,

Minggu (4/5).Menurut Wahyudi, penetapan

Khofifah sebagai jubir juga akan makin mendekatkan PKB untuk mendukunh Jokowi sebagai pres-iden mendatang. Langkah Jokowi tersebut juga akan semakin mem-permudah mendapatkan dukun-gan penuh dari pimpinan PKB. Apalagi safari Politik Jokowi ini mengunjungi sejumlah tokoh penting NU yang memimpim se-jumah pondok pesantren di Jatim.

"PKB akan mendukung PDIP tinggal menunggu waktu saja. Sunggu langkah brilian yang dilakukan oleh Jokowi dengan penunjukkan Khofifah sebagai jubirnya," tegasnya.

Wahyudi menambahkan, se-lalu ada keberhasilan yang dibawa oleh Jokowi dalam safari politikn-ya. Ini merupakan sebuah tero-bosan politik yang berlian untuk menarik simpati PKB.

= G. ARMADIANTO SEMERU

ant/widodo s. jusuf JOKOWI BERTEMU KHOFIFAH. Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (kiri) mendapat sambutan dari Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (kanan) setibanya di kediaman Khofifah di kawasan Jemur Sari, Sura-baya, Jawa Timur kemarin. Joko Widodo menunjuk Khofifah Indar Parawansa sebagai salah seorang juru bicara (jubir) pemenangan pemilu presiden (pilpres) sekaligus bersilaturahmi dengan para Muslimat NU.

SURABAYA - Kecuran-gan di ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama (SMP) tidak akan jauh berbeda dengan sekolah menengah atas (SMA).

"Modusnya sama," ujar Pengamat Pendidikan Isa Anshori kepada Koran Madura, Minggu (4/5).

Menurut Isa, sebelum ujian dilaksanakan soal ujian sudah beredar luas. "Setelah (siswa) mendapat jawaban soal ujian, kemudian disembunyikan di tempat-tempat yang tidak terli-hat pengawas ujian," jelasnya.

Ia mencotohkan jawaban itu ditulis di kertas kecil dan disembunyikan di kolong meja.

Isa melihat kebocoran soal unas itu membuat para pelajar meremehkan unas. Sebab, mereka bisa mendapatkan soal dan jawaban ujian dengan mudah, meski harus memba-yar mahal.

Pendistribusian naskah unas SMP di Surabaya, Pol-restabes Surabaya menerjunkan personilnya untuk menyaksikan pengecekan jumlah soal dan LJUN di setiap sunrayon.

Kasubbag Humas Pol-restabes Surabaya Kompol Suparti mengatakan, penga-manan naskah unas SMP sa-ngat ketat. "Tidak ada peluang naskah soal itu bisa bocor. Ruang penyimpanan dikunci rangkap dua dan disegel. Satu kunci disimpan Kapolsek dan lainnya disimpan petugas subrayon," ujarnya kepada wartawan, Minggu (4/5).

Di setiap sekolah yang me-nyelenggarakan unas, lanjut Supati, sebanyak 287 personel berpakai sipil dan tidak ber-senjata api disebar. " Jika polisi mengenakan seragam dikha-watirkan peserta unas merasa tidak tenang dan terganggu," jelasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 39.343 pelajar tingkat SMP Sederajat di Kota Surabaya siap mengikuti Ujian Nasional 2014 yang akan dilaksanakan selama empat hari mulai Senin (5/5) hari ini hingga Kamis (8/5).

39.343 peserta UN terdiri 35409 siswa SMP, 3013 siswa MTS, dan 33 SMP LB. Sedang-kan untuk siswa kejar paket B atau wustha sebanyak 888 peserta.


UN SMP 2014

Modus Kecurangan Sama


Ada 20 Perusahaan Terancam Dipidana

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Didin Haryono me-ngatakan ke-20 perusahaan yang terancam dipidanakan itu ka-rena sudah bertahun-tahun tidak membayar iuran kepada BPJS Ke-tenagarkerjaan Mojokerto, pada-hal merupakan keharusan.

"BPJS Ketenagakerjaan Mo-jokerto telah berkoordinasi den-gan Kejari Mojokerto terkait ada-nya 20 perusahaan yang nunggak pembayaran iuran karyawannya dalam program BPJS ini dan pihak Kejari sudah siap melayangkan surat panggilan kepada pemilik perusahaan," kata Didin Haryono dalam rilis yang disampaikan melalui surat elektronik, Minggu (4/5).

Ia menjelaskan, ke-20 perusa-haan yang terancam dipidana itu, antara lain PT Primatalim Abadi Raya Trawas, PT Calvari Abadi, PT Rira Indonesia Jagalan Kota Mo-jokerto, dan PT Primatalim.

Didin Haryono menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mojok-erto sebagai langkah awal dalam berupaya mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu tentang BPJS.

Langkah itu dimaksudkan agar pemilik perusahaan benar-benar memperhatikan ketentuan yang

telah ditetapkan undang-undang, serta memperhatikan jaminan so-sial tenaga kerja para karyawan-nya untuk mengikut sertakan mereka pada program BPJS, khu-susnya Ketenagakerjaan.

"Kontrak kerja sama antara BPJS Ketenakerjaan dengan Ke-jari Mojokerto telah penandata-ngannya telah kami lakukakan beberapa hari lalu yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mo-jokerto Dra Hj Khairunnisa, Wakil Walikota Ir H Suyitno, dan Kakan-wil BPJS Jatim Drs H Rizani Us-man," katanya menjelaskan.

Sebenarnya, kata Didin, sa-paan karib mantan Kepala BPJS Madura ini, jumlah perusahaan nakal di Kabupaten/Kota Mojok-erto berjumlah ratusan. Namun sebagai langkah awal, BPJS Ke-tenagakerjaan merekomendasi-kan 20 nama perusahaan untuk dilakukan pemanggilan oleh Ke-jari Mojokerto.

Pihak Kejari, kata dia, telah mempersiapkan surat pemanggil-an kepada pimpinan ke-20 peru-sahaan yang nunggak membayar program jaminan sosial tenaga kerja itu.

"Pendekatan hukum dengan cara melakukan kontrak kerja sama dengan Kejari Mojokerto ini merupakan salah pendekatan

yang kami lakukan sebagai ben-tuk perhatian dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja," ka-tanya.

Bentuk pendekatan lainnya adalah pendekatan politik. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto ini berharap, pimpinan daerah, baik bupati, wakikota dan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab dan Pemkot Mojokerto bisa diajak bekerja sama dengan cara mem-bentuk sistem perizinan terpadu dan mengharuskan program ja-minan sosial sebagai prasyarat dikeluarkannya izin usaha.

"Paling tidak bagi warga yang hendak mengajukan izin usa-ha, ada upaya dari SKPD untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja," pinta Didin Haryo-no.

Sesuai dengan ketentuan, pe-rusahaan yang mengabaikan ja-minan sosial tenaga kerjanya ter-ancam dikenai sanksi hukuman kurungan penjara 8 tahun atau pidana denda Rp1 miliar, sesuia dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pe-nyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan undang-undang itu, maka mengikutsertakan kar-yawannya dalam program jami-nan sosial tenaga kerja merupa-kan keharusan. Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar semua perusahaan ikut program jaminan sosial tenaga kerja.

= ANT/ABD AZIZ/DIK

MOJOKERTO - Sedikitnya 20 perusahaan di Mojokerto, Jawa Timur, kini terancam dipidana, karena nunggak membayar iuran program jaminan sosial tenaga kerja karyawannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

gresnews

ANGKUTAN MASSAL CEPAT

Persetujuan AMC Harus Diperjelas

SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pen-jelasan dari pemerintah pusat terkait adanya persetujuan angkutan massal cepat atau AMC di kota ini.

"Jika Dirjen Tata Ruang menyetujui adanya AMC di Surabaya, maka harus dis-ebutkan dengan jelas apakah itu trem, monorel atau KRL," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono di Surabaya, Minggu (4/5).

Menurut dia, hampir dua tahun rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Sura-baya belum jadi karena masih adanya perselisihan pendapat antara pemerintah pusat yang menginginkan adanya tol ten-gah dengan pemerintah kota yang tetap bertahan dengan keputusannya tidak ada tol tengah dan menggantikannya AMC.

Ia mengatakan jika dalam peraturan pemerintah masih disebutan adanya tol tengah, maka itu menjadi kewenan-gan dari pemerintah untuk merevisi. Tentunya, lanjut dia, keputusan tersebut harus disesuaikan dengan perda RTRW Surabaya.

Selama ini, lanjut dia, RTRW yang telah selesai dibahas di DPRD Surabaya hampir dua tahun lalu, namun hingga kini masih belum disahkan oleh pe-merintah pusat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya me-ngatakan pihaknya beberapa hari lalu juga sudah konsultasi ke Kementerian Pekerjaan

Umum. Hasilnya, Direktur Jen-deral Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono, mengatakan pemba-hasan tol dalam kota dengan pemerintah Surabaya sudah mulai ada titik temu sehingga dimungkinkan tidak perlu tol tengah kota.

Risma mengatakan tidak ha-nya pembangunan jalan lingkar Surabaya, Risma juga sudah mengkonsep pembangunan monorel barat timur dan trem utara selatan yang membuat pemerintah pusat yakin akan gagasannya ini.

Risma mengatakan fungsi jalan tol dalam kota akan da-pat tergantikan dengan kedua proyek infrastruktur tersebut. Serta, keunggulan proyek angkutan massal cepat (AMC) yakni lebih ramah lingkung-an dari pada adanya tol yang melintas di tengah kota.

"Untuk arus barang yang dari Tanjung Perak lewat jalur-jalur di timur dan barat. Sedangkan, orangnya bisa ditampung dengan trem dan monorel yang melewati pusat kota," kata Risma.

Dia mengatakan, awalnya memang proyek tol tengah digagas untuk memudahkan arus transportasi dari dae-rah luar Surabaya menuju pelabuhan Tanjung Perak. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kemacetan. "Waktu itu belum ada pem-bangunan monorel dan trem. Sekarang ini progres pem-bangunannya cepat sekali," katanya.= ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/andika wahyu SINERGI TRANSPORTASI MASSAL. Pekerja menyelesaikan proyek angku-tan cepat massal (MRT) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Gu-bernur DKI Jakarta, Joko Widodo memastikan bahwa pembangunan kereta Mass Rapid Transit (MRT) dan penambahan koridor trans Jakarta secara bersamaan tidak akan mengakibatkan tumpang tindih armada transportasi massal.

Lintas Jatim

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 10 Lintas Jatim

OBJEK WISATA

Jalur Pendakian Semeru DibukaLUMAJANG - Taman Nasional

Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membuka jalur pendakian ke Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari per-mukaan laut (mdpl) dan berada di perbatasan Kabupaten Lumajang-Malang, Jawa Timur, Senin (5/5).

"Mulai besok jalur pendakian gunung tertinggi di Pulau Jawa itu resmi dibuka untuk umum den-gan tarif baru," kata Kepala Balai Besar TNBTS Ayu Dewi Utari, Minggu (4/5).

Jalur pendakian Semeru ditu-tup sejak 7 Januari 2014 karena badai dan cuaca buruk yang ter-jadi di sepanjang jalur penda-kian gunung setempat, sehingga membahayakan keselamatan para pendaki dan penutupan tersebut berlangsung sekitar empat bulan.

Menurut dia, pihaknya ber-sama porter (penduduk setem-pat) sudah melakukan survei dan membersihkan jalur pendakian

dari pohon tumbang dan tanah longsor yang menutup sebagian jalur akibat cuaca buruk yang ter-jadi beberapa pekan lalu, bahkan sejumlah rambu-rambu yang ru-sak juga sudah diperbaiki.

"Berdasarkan hasil survei, jalur pendakian dinilai layak dan aman dilalui oleh para pendaki, sehingga TNBTS memutuskan untuk membuka jalur pendakian gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl itu pada 5 Mei 2014," tuturnya.

Ia menjelaskan jalur pendaki-an Gunung Semeru dibatasi hing-ga Kalimati, sehingga para penda-ki dilarang melakukan pendakian hingga ke puncak Mahameru ka-rena berbahaya bagi keselamatan wisatawan.

"PVMBG merekomendasikan pendakian hingga Kalimati kare-na status Gunung Semeru masih Waspada (Level II), sehingga masyarakat atau pendaki tidak

boleh melakukan aktivitas di ra-dius 4 kilometer dari puncak," pa-parnya.

Ayu mengimbau para pen-daki mematuhi rekomendasi TN-BTS untuk melakukan pendakian hingga batas Pos Kalimati yang ditentukan karena selama ini masih ditemukan para pendaki yang nekat naik ke puncak Maha-meru.

"Untuk mengantisipasi pen-daki yang naik ke puncak, petugas TNBTS memperketat izin penda-kian dengan membuat surat pern-yataan yang menyebutkan mere-ka melakukan pendakian hingga Kalimati," katanya.

Selama empat bulan jalur pendakian Semeru ditutup, petugas TNBTS "kebanjiran" tel-epon dari para pendaki yang me-nanyakan kapan jalur pendakian gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu dibuka.

= ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/teresia mayPENDAKIAN. Para wisatawan sedang melakukan pendakian di Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang-Malang, Jawa Timur.

PEMILU

Bawaslu Perintahkan Rekapitulasi Ulang 11 Kecamatan

INFRASTRUKTUR

Mall di Jatim Diperkirakan Tumbuh 20 PersenSURABAYA - Seiring mening-

katnya kebutuhan dan gaya hidup masyarakat dalam berbelanja, pusat perbelanjaan modern di Jatim diperkirakan masih terus tumbuh hingga 20% tahun ini.

Apalagi kunjungan wisatawan domistik maupun manacane-gara ke Jatim cukup meningkat sehingga memacu pertumbuhan pusat belanja atau mall.

"Beberapa kota di Jatim telah

dan mulai melengkapi kotanya. Denhan puat belanja atau mal baru seperti di Jember, Ponorogo, Madiun, dan Sidoarjo. Kalau untuk Surabaya belum ada mal baru tetapi hanya perluasan saja seperti Tunjungan Plaza dan Su-permall PTC", ujar Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indo-nesia (APPBI) Jawa Timur Riza Wibowo, Minggu (4/5).

Ia mengatakan meski sudah

memiliki banyak mal, namun Surabaya juga dinilai perlu ada tambahan mal baru yang me-nyebar ke setiap wilayah untuk memenuhi kebutuhan peritel maupun konsumen.

Apalagi masyarakat kelas menegahnya terus bertumbuh.

"Gaya hidup orang belanja di mal sekarang ini bukan menjadi suatu kemewahan atau kon-sumerisme, tapi suatu kebutu-

han orang berbelanja dengan nyaman," jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasi-lan sebuah mal dapat dinilai dari tingkat hunian peritelnya. Di Indonesia dalam rata-rata tingkat hunian mal baru atau perluasan mencapai 95%.

"Keberhasilan sebuah mal itu bisa dilihat peritelnya, bisa hidup atau tidak, bisa bayar sewa, bayar service charge maupun bayar kar-

yawannya," tegasnya.Untuk diketahui, Pakuwon

tengah menyelesaikan perlu-asan mal Tunjungan Plaza 5 dan 6 yang diperkirakan beroperasi pada 2016 mendatang. Selain memperluas mal Tunjungan Plaza 5 dan 6, Pakuwon juga tengah merenovasi Tunjungan Plaza 3 dan 4 dengan investasi Rp 80 miliar.


SURABAYA - Badan Pen-gawas Pemilu Jawa Timur memerintahkan Komisi Pe-milihan Umum Kota Sura-baya melakukan rekapitulasi ulang pada 11 kecamatan di Kota Pahlawan.

Komisioner KPU Jatim Choirul Anam mengakui pi-haknya telah menerima surat rekomendasi rekapitulasi ul-ang dari Bawaslu Jatim.

Isinya, surat tersebut me-merintahkan KPU Surabaya untuk melakukan rekapitulasi penghitungan ulang.

"Kami sudah menerima su-rat rekomendasi rekapitulasi ulang dari Bawaslu dan sudah kita kirimkan ke KPU Sura-baya," ujarnya.

Bawaslu Jatim menge-luarkan sebanyak 4 surat rekomendasi yang kes-emuanya tertanggal 3 Mei 2014. Surat Rekomendasi Rekapitulasi Ulang tersebut dikeluarkan dengan nomor 237 sampai 240/Bawaslu-prov/Jtm/V/2014 untuk em-pat parpol.

Hal untuk merupakan su-rat rekomendasi nomer 237 untuk Partai Golkar caleg DPR RI, lalu rekomendasi Nomor 238 untuk PDIP Sura-baya dan kemudian surat re-komendasi nomor 239 untuk caleg PAN Surabaya dan su-rat nomor 240 untuk caleg DPR RI asal Partai Demokrat.

Surat Rekomendasi Ba-waslu tersebut ditandatangi oleh Ketua Bawaslu Jatim, Su-fyanto dan telah dikirimkan ke KPU Jatim. Kemudian surat rekomendasi tersebut akan diteruskan oleh KPU Jatim ke KPU Surabaya.

Sehubungan dengan hal

itu, KPU Surabaya bakal menggelar rapat kordinasi dengan Panwaslu dan pihak terkait untuk menindaklan-juti surat rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Karena surat rekomendasi itu me-rupakan perintah yang harus dilaksanakan.

"Tentunya kita akan segera kordinasi dengan semua pihak. Selain itu juga minta petun-juk serta arahan ke KPU Jatim terkait anggaran dana untuk pelaksanaan rekapitulasi ulang lagi," ujar Ketua KPU Surabaya, Eko Waluyo.

Berdasarkan rekomen-dasi Bawaslu Jatim, KPU Surabaya harus segera me-lakukan penghitungan reka-pitulasi ulang di 11 Kecama-tan yang terdiri dari 62 TPS. Bawaslu merekomendasi permohonan keberatan dari caleg DPR RI dari Golkar dan Partai Demokrat serta caleg DPRD Surabaya dari PDI Per-juangan dan PAN.

Adapun 11 Kecamatan yang harus melakukan rekap ulang antara lain Genteng, Sambikerep, Jambangan, Wonocolo, Tegalsari, Teng-gilis Mejoyo, Karangpilang, Sawahan, Gubeng, Benowo dan Semampir.

Sedangkan Ketua Panwa-slu Surabaya, Wahyu Hariadi, menyatakan pihaknya telah melakukan kordinasi dengan KPU Surabaya terkait surat rekomendasi dari Bawaslu Ja-tim tersebut.

"Saya sudah kordinasi dengan Ketua KPU Surabaya. Agar bisa segera menggelar rekapitulasi ulang," ujar Wahyu Hariadi.

= ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 11Lintas Jatim

ant/m risyal hidayatPARADE BUDAYA KOTA SURABAYA. Peserta mengenakan pakaian adat khas Minangkabau ketika mengikuti Parade Budaya dan Pawai Bunga 2014 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (4/5). Parade dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-721 tersebut diikuti sekitar 75 kelompok yang berasal dari sejumlah provinsi.

PRODUKSI

Produsen Mamin Belum Berpihak ke KonsumenSURABAYA - Lembaga Per-

lindungan Konsumen Surabaya (LPKS) Paidi Pawirorejo menga-takan produsen makanan dan minuman (mamin) di Indonesia belum memberikan aman sepe-nuhnya kepada konsumen.

"Sebagian besar makanan dan minuman di Indonesia masih menerapkan prinsip "gu-

nakan selagi bisa sebelum dila-rang". Padahal bahan-bahan itu sudah dilarang di negara lain," ujarnya dihubungi Koran Madu-ra, Minggu (4/5).

Menurut Yoyok sapaan akrab Paidi Pawirorejo ini, bila pro-dusen memilih bahan makanan yang lebih aman daripada yang digunakan akan menjadi nilai

tambah dan memperoleh keper-cayaan dari konsumen. "Itu juga harus berlaku pada sikap perusa-haan pada lingkungan", ujarnya.

Yoyok mencontohkan, men-genai iklan menggunakan model anak-anak. Di negara-negara Eropa, menggunakan anak-anak untuk iklan yang jelas dilarang. Namun, masih banyak perusa-

haan multinasional yang juga memproduksi produk sama yang menggunakan anak-anak seba-gai bintang iklan di Indonesia.

"Pemerintah dan masyarakat harus peduli dengan rantai pasok produksi pro lingkungan", tegasnya.

Produsen tentu saja mengi-kuti relugasi pemerintah setem-

pat. Namun, lanjut Yoyok, hal ini bisa berbalik ketika ada kekua-tan konsumen yang memboikot produk bila memang terbukti melakukan kecurangan.

"Konsumenlah yang bisa diandalkan sebagai kunci kepedulian pro lingkungan," pungkasnya.


Rekapitulasi Ulang Pemilu Dijaga Ketat

KPU Kabupaten Jember melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwa-slu) terkait dengan dugaan penggelembungan hasil perole-han suara di Dapil V dan hilangn-ya belasan suara salah satu partai politik.

"Sebanyak 200 polisi disiaga-kan dan kekuatan pengamanan masih ditambah satu satuan set-ingkat kompi (SSK) Brimob Kepoli-sian Daerah Jatim," kata Kapolres Jember AKBP Awang Joko Rumitro yang turun langsung memimpin pengamanan di lapangan.

Menurut dia, pihaknya me-lakukan pengamanan secara ketat untuk para undangan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung.

"Kami tidak ingin terjadi situ-asi tidak terkendali. Oleh karena itu, semuanya harus diantisipasi dan pengamanan harus diper-ketat," tuturnya.

Ratusan polisi berseragam dan bersenjata lengkap tersebut berkumpul di dalam dan luar kompleks Kantor KPU Kabupaten Jember, bahkan sebuah kenda-raan taktis dan satu unit "water cannon" juga ikut disiagakan di halaman Kantor KPU setempat.

Sementara itu, anggota Panwaslu Kabupaten Jember Dahlia mengatakan bahwa

rekomendasi Panwaslu untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut berdasarkan laporan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kehilangan sebanyak 13 suara di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang.

"Laporan kecurangan hasil perolehan suara juga dilayang-kan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mengklaim kehilangan 36 suaranya di Dapil Jember V yang meliputi Kecama-tan Kencong, Gumukmas, Puger, dan Jombang," paparnya.

Pantauan di lapangan, proses rekapitulasi ulang yang digelar di aula Kantor KPU Kabupaten Jember sempat memanas karena para pengurus partai politik dan saksi meminta rekapitulasi dilakukan untuk seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di dua dapil tersebut. Namun, pihak KPU menolak.

"Kami hanya melakukan re-kapitulasi ulang perolehan suara di TPS yang bermasalah sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember," tegas Ketua KPU Kabupaten Jember Ketty Tri Setyorini.

Rekapitulasi ulang di Dapil Jember V hanya dilakukan di em-pat TPS, yakni di empat desa di Kecamatan Puger, sedangkan di Dapil Jember I hanya satu TPS di Kelurahan Jember Lor, Kecama-tan Patrang.

= ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

JEMBER - Ratusan polisi menjaga ketat rekapitulasi ulang hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 untuk Daerah Pemilihan V dan Dapil I Jember di aula Kantor KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu siang.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014|NO. 0354|TAHUN III 12 LINTAS JATIMPROBOLINGGO SENIN 5 MEI 2014

NO. 0354 | TAHUN III 12ProbolinggoKORAN MADURA

Probolinggo

Akademi Komunitas Neg-eri (AKN) yang hendak berdiri ternyata bukan sekadar gembar-gembor. Setidaknya, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemendikbud, Sabtu (3/5), menurunkan tim visitasi ke Kota Probolinggo.

Haris Budiarto, Ketua Tim Visitasi Ditjen Dikti, menyebut rencana pendirian AKN setara diploma satu (D1) dan diplo-ma dua (D2) itu sudah memi-liki nilai plus. Sebab, Pemkot Probolinggo siap menyediakan anggaran, sarana prasarana dan lahan. ‘’Kami melakukan verifi-kasi lapangan usulan pendirian akademi komunitas yang sudah diajukan Pemkot Probolinggo tahun 2013 lalu,’’ jelasnya di Ruang Shaba Bhina Praja, Kan-tor Walikota Probolinggo.

Menurut dia, pemkot men-gusulkan tujuh program studi (prodi). Yakni, urusan perhote-lan, otomotif, perkayuan indus-tri, teknologi perikanan tangkap, pengolahan pemanfaatan sampah limbah, teknologi informasi, dan jurusan akuntansi. Haris Budiarto bersama Prof. Arwan, dan Dian Indra, rekan setimnya sengaja

mewawancarai tim pemkot. Bahkan, ketiganya sudah

bertemu langsung dengan Wali Kota Probolinggo.‘’Wali kota sudah sanggup menyiapkan anggaran dan tanah untuk mengegolkan pendirian akademi komunitas,’’tandas Haris Budi-arto.

Kampus AKN itu rencananya dibangun di Kelurahan Kedun-gasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo bersebelahan den-gan Balai Pembenihan Ikan, milik Dinas Kelautan dan Perikanan. Lahan seluas 5,2 hektare sudah disiapkan.

Haris Budiarto menyebut Ditjen Dikti bakal menyatakan sikapnya bulan ini. ‘’Pertenga-han Mei kami mengadakan rapat sekaligus menentukan usulan ka-bupaten dan kota mana saja yang disetujui,’’ terangnya.

Dia menjelaskan, terdapat 53 kabupaten/kota lain di Indone-sia yang mengusulkan pendirian AKN. Dari puluhan usulan itu, hanya 10 – 15 yang akan disetu-jui. Akademi komunitas berstatus negeri, salah satunya akan berdiri di Kota Probolinggo.‘’Banyak aka-demi serupa di Indonesia tapi sta-

tusnya masih swakelola dengan menggandeng universitas pen-gayom. Kota juga bisa kalau mau swakelola, semisal bekerja sama dengan ITS,” papar Haris Budi-arto.

Haris Budiarto menambah-kan, pendirian akademi komuni-tas negeri sebenarnya tidak ter-lalu sulit. Asalkan ada komitmen anggaran berikut ketersediaan tanah, serta sarana dan prasara-na, maka Ditjen Dikti akan turun melakukan verifikasi. Ketersedi-aan tanah minimal seluas 3 hek-tare. ‘’Nanti ada sharing antara pemerintah pusat dan pemerin-tah daerah. Apabila usulan dis-etujui, maka tanah berikut ban-gunan akan diserahkan ke Ditjen Dikti Kemendikbud. Semakin be-sar daerah mampu meng-cover maka lebih cepat akselerasinya,’’ bebernya.

Di tempat yang sama, Waliko-ta Hj.Rukmini berani menegaskan jika anggaran sudah siap. Orang nomor satu di Kota Proboling-go juga sudah menyampaikan komitmennya. Bahkan, wali kota berani membuat surat pernyataan terkait ketersediaan anggaran un-tuk sarana prasarana, biaya ope-rasional, dan anggaran beasiswa sebanyak 150 mahasiswa untuk tiga program studi akademi ko-munitas.

‘’Tanah seluas seluas 5.200 meter persegi atau 5,2 hektare sudah disiapkan, berikut sarana prasarana yang akan ditempati

sementara di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, serta menyiapkan pembangunan gedung dan per-kantoran,’’ tegasnya.

Jika Ditjen Dikti nanti me-nyetujui, pihaknya menyang-gupi menyiapkan dosen pengajar. Selain itu, instrukstur diambil dari kalangan dunia usaha dan industri.”Kami optimistis dis-etujui, sudah ada komitmen dari wali kota dan DPRD Kota Probolinggo, serta dukungan pelaku usaha atau perusahaan yang berinvestasi,’’ucap Walikota Hj.Rukmini yang di dampingi Wawali HM.Suhadak, beserta Ket-ua DPRD, HM.Sulaiaman.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, HM. Sulaiaman, mengatakan proses hibah aset tanah ke Kemendikbud kelak juga atas persetujuan dewan. DPRD mendukung penuh rencana pen-dirian akademi komunitas negeri itu. Selepas itu, detail engineering design (DED) segera dibuat yang realisasinya nanti di-cover APBD Perubahan 2014. Pada Agustus mendatang, akademi sudah da-pat memulai perkuliahan bagi mahasiswa baru. ‘’Nanti dapat bekerja sama dengan universitas pembina,’’katanya.

Politisi Partai Demokrasi In-doenesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, motivasi mendi-rikan AKN itu untuk menampung lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Setiap tahun, diperkirakan ada 40 persen lulusan yang tidak me-neruskan studi mereka ke PT. ‘’Ke-mungkinan karena kendala biaya. Mereka akan berijazah D-1 dan D-2 kalau melanjutkan di akade-mi komunitas. Apalagi, dulu Kota Probolinggo dikenal sebagai Kota Pendidikan yang berdiri SGO, SPG dan PGAN,”terang HM.Sulaiman.

Tim Visitasi Tinjau LokasiDalam kunjungan sekaligus

peninjauan lokasi tersebut, tim Visitasi dan Review didampingi Kepala Bappeda Kota Proboling-go, Immanto, Sekretaris Dinas Pendidikan, Adi, Manager PT.BFI, Heru Djudiarto dan PT Kutai Tim-ber Indonesia (KTI), Cpt. Saint Latif, serta para pengurus AK melihat kondisi riil perusahaan PT.BFI yang mendukung penuh atas berdirinya Akademi Komuni-tas. Dilanjutkan meninjau bangu-nan yang akan dijadikan sebagai gedung sementara kegiatan be-lajar mengajar mahasiswa AK di SMK Negeri 2 nantinya.

Kemudian Tim Visitasi bergegas melihat lahan seluas 5,2 hektare di Kelurahan Kedun-gasem yang disediakan untuk Akademi Komunitas. Setelah itu bergeser ke Pelabuhan Peri-kanan Pantai (PPP) Mayangan, dan menuju PT. Kutai Timber Indonesia (KTI).

Di lokasi ini, Tim Visitasi di-berikan kesempatan untuk meli-hat langsung proses pengolahan kayu menjadi playwood yang langsung dipimpin Manager Capt.Saint Latif. Satu persatu lokasi tak luput dari pengamatan. Dan berakhir di Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Mayangan.

Anggota Tim Visitasi dan Re-view, Dian Indra, dalam kesem-patan tersebut mengatakan, tu-gas mereka berkunjung ke Kota Probolinggo ini adalah untuk melakukan, klarifikasi, verifikasi dan validasi data di lapangan sesuai dengan apa yang telah per-nah disampaikan.

Verifikasi yang pertama di-lakukan adalah terkait dengan komitmen Pemkot Probolinggo terhadap pendirian AK, yaitu komitmen yang bisa dituangkan dalam dokumen untuk segera diambil keputusan. Selain itu, kelayakan penyelenggara juga sangat diperlukan, sebab dalam menjalankan akfitifitasnya, apa-kah AK dilengkapi dengan tem-pat-tempat magang.

“Sebanyak 70 persen lulusan akan diserap oleh dunia usaha sedangkan 20 persen lagi ditar-getkan harus mampu menjadi pengusaha dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru,” jelas Sigit.

Ditambahkan, setelah komit-men dan kelayakan penyeleng-gara ditemukan, maka penilian selanjutnya akan beralih kepada sisi input. Hal ini juga sangat diperlukan, jangan setelah AK tersebut didirikan dan tidak ada mahasiswa yang berminat, maka dari itu diperlukan data maha-siswa yang masuk dan lulus untuk setiap tahunnya.

Menurutnya, AK adalah ba-gian dari amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). AK bertujuan sebagai pengua-tan pendidikan vokasi dan men-dongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi. Masing-masing mahasiswa yang selesai menempuh program pendidikan ini akan mendapat gelar setara dengan D1 atau D2.

=M.HisbullaH Huda

Akan Ada AKN di WonoasihBersaing Ketat Bersama 53 Kabupaten/KotaPROBOLINGGO - Tinggal selangkah lagi Kota Proboling-go memiliki Perguruan Tinggi (PT) Akademi Komuni-tas Negeri. Proposal yang diajukan Pemerintah Kota Probolinggo mendapat perhatian dari Ditjend Dikti Kemendikbud Republik Indonesia.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 NO. 0354| TAHUN III 13Probolinggo

PROBOLINGGO – Asosiasi Pemerintahan Desa Se-luruh Indonesia (Apdesi) mendesak pemerintah agar segara membuat-kan peraturan pemerin-tah (PP) tentang adanya undang-undang desa baru nomor 6 tahun 2014 . Den-gan adanya PP tentang undang-undang tersebut dinilai akan memudahkan daerah untuk membutkan perda tentang undang-undang desa tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pimpi-nan Pusat Apdesi, Edy Santuso mengatakan pihaknya berharap kepada pemerintah agar segera membuatkan dan mengesahkan adanya undang-undang desa

yang baru.“Karena tidak bisa diberlakukan undang-undang tersebut, jika PP tentang un-dang –undang itu masih belum digarap dan segera di sahkan,” katanya kepada wartawan, Min-ggu (4/5).

Edy Santuso mengaku, un-dang – undang desa yang juga mengatur tentang Anggaran Dana Desa (ADD) menyebut-kan adanya penambahan ang-garan itu rata-rata sebesar Rp 1,4 miliar rupiah. Dana besar tersebut, bersumber dari APBN yang direncanakan akan digulirkan pada 2015 mendatang.

“Jika PP atas undang-undang tersebut masih belum ada, maka secara otomatis aturan dibawahnya sep-erti perda yang di garap oleh pemerintah daerah yang ada di Kabupaten atau kota yang ada di seluruh Indonesia juga tidak bias membuatnya,”

tandasnya.Menurutnya, pada tahun

2015 mendatang kebanya-kan desa akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau pilkades.Secara otomatis mere-ka akan menerima aturan ten-tang desa yang baru termasuk PP dan perda desa.“Apalagi undang-undang desa yang baru masih banyak kepala desa yang belum memahami tentang isi di dalamnya,” ucap Edi San-tuso.

Dengan tidak adanya so-sialisasi itu, kata Edy Santuso, dinilai kurang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat lebih-lebih kepada kepala pemerintahan desa , yakni kepala desa.“Pihak pemerintah pusat agar segera melakukan perencanaan tentang agenda sosialisasi un-dang- undang desa yang baru,” harapnya.

=Mahfudhidaytullah

UU DESA

Apdesi Desak Pemerintah Buat PP

Pupuk bersubsidi tersebut, jarang ditemukan di kios-kios yang ada sudah sekitar 7 hari yang lalu.”Saya sudah cari kemana-mana juga tidak ada,” kata, Turam, salah satu petani asal Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Minggu (4/5).

Turam mengaku, petani banyak memburu jenis pupuk urea subsidi itu karena dinilai murah harganya dibandingkan dengan pupuk lainnya. Harga pupuk urea di kios-kios perta-nian cukup tejangkau, yakni Rp 95 ribu. Sedangkan untuk jenis pupuk lainnya lebih dari harga Rp 150 ribu.

“Memang jenis pupuk lainnya banyak.Namun harganya sangat mahal,” terangnya

Sementara itu, pupuk jenis ZA juga tergolong bersubsidi, Tetapi saat ini jenis pupuk itu mengalami kenaikan harga hampit dua kali lipat dari harga semula.“Kalau harga urea me-mang murah, tetapi barang tidak ada,” tandas Turam.

Dengan kelangkaan pupuk

urea bersubsidi tersebut, Turam dan petani lain tidak mau mengambil reskio atas kegaga-lan panen pada tanamannya. Dia mengaku untuk menyia-satinya secara terpaksa mem-beli pupuk ZA meski harganya mahal.

“Kalau tanaman sudah wak-tunya pupuk, tidak bias ditunda-tunda lagi. Jadi tidak boleh terlambat dalam hal pemupukan-nya,” terangnya.

Dalam ukuran tanah 200 meter persegi, ia mengatakan, pupuk yang harus tersedia sebanyak 50 kilogram. Karena-dari volume itu bias mencukupi untuk pemupukan tanaman sawahnya.

“Jadi kami tetap harus mem-beli meski harga pupuk mahal,” tandasnya.

Selainitu, petani lainnya, Ro-him, warga Desa Clarak, Kecama-tan Leces, mengatakan , dengan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk selain urea, membuat petani sangat resah. Sebab ongkos perawatan tanaman akan mengalami kenaikan.

“Kalau tanam bawang merah, pempukannya bias tiga kali sampai panen.Jadi secara otomatis uang untuk mem-beli pupuk akan membengkak,”

katanya.Sedangkan kata Ro-

him, harga panen saat ini sedikit kurang mengun-tungkan petani.Sebab harga

jual dengan biaya tanam tidak sebanding.”Jadi ban-yak petani mengalami kerugian,”pungkasnya.

=Mahfudhidayatullah

Kemana Petani Harus Mencari PupukUrea Sudah 7 Hari Menghilang di PasaranPROBOLINGGO – Kelangkaan pupuk jenis urea dikeluhkan Petani Kabupaten Probolinggo.Pasalnya jenis pupuk terse-but banyak digunakan oleh kalangan petani karena ternilai murah.

DEMO JALAN RUSAK. Warga membawa poster dalam aksi tutup jalan di ka-wasan pertigaan Gading, Winongan, Pasuruan, Jatim. Jalan pertigaan Gading, Winongan yang menjadi jalur alternatif Malang-Probolinggo tersebut sudah rusak sejak 2009 yang lalu, hingga kini tidak ada perbaikan jalan dan sering mengakibatkan kecelakaan.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014|NO. 0354|TAHUN III 14 Probolinggo

Surat keberatan yang diajukan Taufiqurrahman, akhirnya mem-buahkan hasil. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur merekomendasi untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo untuk membu-ka pembukaan kotak suara seka-ligus pembukaan C-1 plano pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan melakukan peng-hitungan ulang.

Rekomendasi Bawaslu Jawa Timur tersebut, langsung ditin-dak lanjuti KPU Kota Probolinggo untuk menggelar Rapat Koordi-nasi, Jum’at (2/5) kemarin, dengan Pembahasan tentang Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kota Probolinggo ke-pada KPU Kota Probolinggo agar KPU Kota Probolinggo melakukan pembukaan kotak suara sekaligus Pembukaan C-1 PLANO, dan mel-akukan penghitungan ulang.

Rapat koordinasi di hadiri Anggota KPU Kota Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, Kejak-saan Negeri, Panwaslu, Pimpinan Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kota Probolinggo, Tau-fiqurrahman, Baddruttamam dari Perwakilan dari Nur Hudana, S.HI, PPS Kelurahan Jrebeng Lor dan Kelurahan Sumber Wetan, serta PPK Kecamatan Kedopok

Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP, mengatakan ber-dasarkan masukan dari Caleg Anggota DPRD Kota Probolinggo, atas nama Taufiqurrahman dari Partai Kebangkitan Bangsa dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor: 223/BAWA-SLU-PROV/JTM/IV/2014, serta Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo nomor: 198/PW. Kota/Prob/PILEG/RKM/IV2014, agar KPU Kota Probolinggo mel-akukan pembukaan kotak suara sekaligus Pembukaan C-1 PLANO.

Permintaan Pembukaan C-1 PLANO akan dilakukan terha-dap TPS 1 Jrebeng Lor dan TPS 5 Kelurahan Sumber Wetan, dan melakukan penghitungan ulang untuk TPS 3 dan 10 di Kelurahan Jrebeng Lor.

“Keputusan hasil rakor, sesuai

usulan atau permintaan dari mayoritas Pimpinan Parpol, di-harapakan pengitungan ulang dilakukan untuk Suara PKB saja. Rekomendasi tersebut tetap akan dilaksanakan setelah ada surat perintah dari KPU Provinsi Jawa Timur,”papar Sukirman WHP.

Sukirman WHP menambah-kan, saat pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang nantinya akan mengundang seluruh pihak terkait.“Penghitungan ulang akan dilaksanakan Senin (5/5) atau (hari ini,red) yang terdiri dari seluruh ketua Partai Politik, Pihak pelapor dan pihak yang berkepentingan, Ketua PPK Ke-dopok, Ketua PPS Jrebeng Lor dan Sumber Wetan, serta Ga-bungan Hukum Terpadu (GA-KUMDU) dan setiap partai politik diharapkan untuk menghadirkan

saksi,”paparnya.Menanggapi hal itu, Bad-

drut Tamam, Ketua Pemenangan Caleg Nomor urut 3, Nur Hudana, SHi, menyatakan keberatan ren-cana pelaksanaan penghitungan ulang dan rekapitulasi ulang hasil Pemilu Legislatif 2014, pada daer-ah pemilihan (Dapil) I, Kecamatan Kademangan dan Kedopok.

Ia mengungkapkan mengacu rekomendasi Bawaslu Jawa Timur, Nomor: 223/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 atas laporan / gu-gatan saudara Taufiqurrahman, caleg DPRD Kota Probolinggo, Nomor urut 1 daerah pemilihan (dapil) I, serta Rekomendasi Pan-waslu Kota Probolinggo nomor: 198/PW. Kota/Prob/PILEG/RKM/IV2014, agar KPU Kota Proboling-go melakukan pembukaan kotak suara sekaligus Pembukaan C-1 PLANO yang merekomendasikan ulang terhadap TPS 1 Jrebeng Lor dan TPS 5 Kelurahan Sumber Wetan, dan melakukan penghi-tungan ulang untuk TPS 3 dan 10 di Kelurahan Jrebeng Lor.

“Berdasarkan UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, bahwa pelaksanaan reka-pitulasi dan penghitungan ulang bisa dilaksanakan apabila me-menuhi unsur pasal 223 ayat 2, pasal 225, pasal 227 ayat 1,”tegas

Badrut Tamam.Dengan mengacu hal itu, lan-

jut Badrut Tamam, tidak dapat dibenarkan KPU Kota Probolinggo melakukan penghitungan ulang padaTPS 3, dan TPS 10 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok. Apalagi di kedua TPS tersebut, dudah pernah dilakukan peng-hitungan ulang atas permintaan atau gugatan saudara Taufiqur-rahman yang disaksikan langsung oleh yang bersangkutan bersama para saksi, dan pihak Panwaslu beserta pihak keamanan.

Begitu juga, yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Jrebeng Lor Ke-camatan Kedopok sudah pernah membuka form C-1 plano, saat pelaksanaan Rekapitulasi PPK Kedopok, tanggal 16 April 2014. Disaksikan para saksi partai, Pan-wascam, Komisioner KPU Kota Probolinggo, dan petugas kea-manan. Kemudian TPS 5 Kelura-han Sumbertaman.

“Penghitungan ulang atau rekapitulasi ulang atas semua gugatan, tuntutan kebera-tan oleh pihak manapun ka-rena telah melewati tenggang waktu, berdasarkan UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD tidak dapat dibenarkan,”pungkasnya.

=M.HisbullaH Huda

Suara Caleg PKB Dihitung UlangHasil Rekomendasi Bawaslu Jawa TimurPROBOLINGGO – Pemilihan Legislatif di Kota Proboling-go sudah usai, namun saat perhitungan suara di KPU selesai, masih ada caleg merasa keberatan atas teknis penghitungan oleh petugas KPPS, calon anggota legislatif Kota Probolinggo dari daerah pemilihan (dapil) I Kecama-tan Kademangan dan kedopok, untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Yakni caleg nomor urut 1, Taufiqurrahman yang memperoleh 1.605 suara dengan caleg nomor urut 3, Nur Hudana yang meraup1.606 suara.

PROBOLINGGO – Pelabu-han Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo, tak hanya menjadi obyek wisata di saat hari libur. Namun juga menjadi sarana terapi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Warga yang melakukan terapi dengan berendam air laut, tak hanya dilakukan orang dewasa, tetapi juga banyak dilakukan oleh seumuran anak-anak.

Seperti Minggu (4/5) kemarin, puluhan warga dari berbagai daerah datang untuk melakukan terapi air laut. Terapi yang mereka lakukan dengan merendam seluruh tubuh hingga berjam-jam lamanya.

“Air laut itu juga bisa me-nyembuhkan berbagai macam penyakit,” ujar seorang warga asal desa Sukapura, Kabupat-en Probolinggo, Hari Purnomo kepada wartawan.

Hari Purnomo sendiri mengaku hampir setiap Minggu mendatangi Pelabu-han Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo. Tujuannya, dia tidak hanya melakukan liburan saja, tetapi juga mandi untuk melaku-kan terapi. Saat melakukan terapi tersebut, sekujur tubuhnya seperti ada aliran yang menarik-narik.“Tubuh rasanya seperti kesemutan,” terang dia.

Sejak rutin melakukan terapi air laut tersebut, sakit linu yang dideritanya hampir sembuh. Bahkan, sedikit demi sedikit kondisi penyak-it yang dideritanya semakin hilang.

Hal yang sama diakui, Ny. Rup. Perempuan asal desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo itu mengatakan, terapi air laut lebih efesien daripada pergi ke dokter un-tuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Dia menjelaskan, sejak setahun yang lalu, Ny. Rup selalu mengeluh sering sakit kepala. Namun sejak rutin melakukan terapi sendiri dengan berendam di laut, penyakitnya sudah agak mendingan. “Sekarang sudah agak baikan, setelah seringkali melakukan terapi air laut di PPP,” katanya.

=MuHaMMad sugianto

Terapi air LauT

PPP Banyak Dikunjungi Warga

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III 15OLAHRAGAPROBOLINGGO SENIN 5 MEI 2014

No. 0354 | TAHUN III OlahragaKORAN MADURA 15

City memiliki nilai yang sama dengan Liverpool yaitu 80 poin, tetapi City unggul selisih gol dari Liverpool. Sedangkan Chelsea ter-gusur ke tempat ketiga. Posisi ini akan bertahan hingga akhir musim, bila City, Liverpool, dan Chelsea memenangkan dua laga sisa.

Pada laga di Goodison Park itu, The Citizen, sempat tertinggal 0-1 lebih dulu berkat gol Ross Barkley. Tapi Sergio Aguero dan Edin Dze-ko membawa timnya bangkit dan menutup babak pertama dengan

keung-

gulan 2-1. Di awal babak kedua, Dzeko sukses menceploskan gol keduanya dan diperkecil oleh gol Romelu Lukaku hingga kedudu-kan akhir menjadi 3-2.

Pelatih City Manuel Pellegrini mengaku bahwa tidak mudah men-undukkan Everton yang juga punya agenda finis di zona empat besar. “Ini sungguh sebuah langkah be-sar. Melawan Everton di sini san-gat sulit. Jika ada yang meragukan pemain-pemain Everton, mereka sangat ingin meraih kemenangan sejak awal dan ini adalah pertand-ingan yang sulit,” kata Pellegrini.

Kemenangan City ini mem-perkecil peluang Liverpool men-juarai liha. Hal ini memunculkan

tuduhan bahwa Everton sengaja

kalah dari City karena tidak ingin rival satu kotanya itu mengang-kat trofi juara musim ini. Tetapi pelatih everton Roberto Martinez membantah tuduhan tersebut.

Menurut Martinez, tuduhan itu tidak beralasan. Pasalnya mereka juga sangat berkepentingan dengan kemenangan atas City yaitu bisa tembus ke Liga Champions musim depan. Tetapi dengan kekalahan ini maka mimpi mereka bermain di kompetisi terelit Eropa itu pupus. Jatah terakhir dari Inggris untuk

bermain di play off Liga Champion menjadi milik Arsenal.

Everton memang butuh ke-menangan untuk menjaga kans mereka finis di zona Liga Champi-ons. Dengan kekalahan tersebut, Everton dipastikan tidak akan bisa finis di zona empat besar. Everton tersendat di urutan lima klasemen dengan nilai 69. Mereka terpaut empat poin di belakang Arsenal yang mengoleksi nilai 73.

Everton kini hanya tinggal memiliki satu pertandingan sisa,

sementara Arsenal punya dua laga. Dengan selisih empat poin itu, jumlah poin maksimal Ever-ton, yakni 72, sudah tidak mung-kin melampaui Arsenal.

Arsenal sendiri baru bermain menghadapi West Bromwich Albi-on pada hari Minggu (4/5) malam WIB.

“Jika ada yang mempertanya-kan integritas kami, mereka tidak punya alasannya. Niat kami untuk memenangi laga ini begitu jelas,” kata Martinez. =BBC/SKY SPORTS/AJI

BARCELONA - Gelandang Barcelona Xavi Hernandez menilai timnya tidak memiliki peluang lagi menjuarai La Liga Spanyol, seusai ditahan imbang 2-2 oleh Getafe Sabtu (3/5) lalu. Dengan demikian, Barcelona mengakhiri musim ini tanpa satu gelar juara pun. Padahal, La Liga menjadi peluang terakhir meraih gelar setelah gagal di final Copa

del Rey dan tersingkir di semi-final Liga Champions.

Barcelona kini men-empati posisi dua klase-

men sementara dengan nilai 85 dari 36 laga, tertinggal tiga angka dari Atletico Madrid di puncak klasemen yang baru bermain 35 kali. Sementara Real Madrid juga siap mengambil alih

dengan koleksi 82 poin dari 34 partai.

“Sebuah keajaiban harus terjadi agar kami memenangi La Liga, itu hampir mustahil. Kami tidak tampil baik karena musim kami sejauh ini tidaklah bagus. Kami memulai langkah dengan bagus saat memenangi Piala Super Spanyol, tapi kami tidak kompetitif dalam banyak aspek sepanjang musim,” kata Xavi.

Dia melanjutkan, “Tim ini tidak berada pada level yang dibutuhkan, kami menjalani musim yang buruk, dan seka-rang kami harus kritis terhadap diri kami sendiri. Kami harus meningkatkan banyak hal, kritis terhadap diri kami sendiri, dan bersiap untuk tahun depan.”

Sementara itu, pelatih Barcelona Gerardo Martino menyesalkan hasil tak maksi-

mal kontra Getafe itu. Dia pun menilai timnya tak berjalan baik untuk timnya. “Akhirnya sungguh tidak mengenakkan, tampil di Camp Nou dan karena penampilan yang ditunjukkan,” kata Martino.

Pelatih asal Argentina itu melanjutkan, “Ini bukanlah sesuatu yang kami perkirakan. Sedari awal memang ada ke-mungkinan untuk tidak meraih target kami, tapi untuk tidak mencapainya itu seharusnya bu-kan kesalahan kami. Ini bukanlah tahun yang bagus, baik secara individu maupun kolektif, karena saya tidak mampu mewujudkan keinginan saya menjadi realitas tim dan karena kami tidak pernah menunjukkan versi terbaik Barca. Ini merupakan musim yang sulit dengan banyak isu terkait sisi sepakbola.” =SKY SPORT/AJI

City Makin Dekat Juara Liga Inggris

LA LIGA

Xavi: Barca Akhiri Musim Tanpa Gelar

LIVERPOOL - Manchester City berpeluang lebih besar menjuarai Liga Utama Inggris dibandingkan Liverpool dan Chelsea, setelah akhirnya duduk di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris seu-sai mengalahkan Everton 3-2 pada laga di Goodison Park, Sabtu (3/5) tengah malam WIB hingga Minggu (4/5) dini hari WIB.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III16

SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

16 lahragaKORAN MADURA

ROMA - Pelatih anyar Napo-li Rafael Benitez sukses mem-persembahkan gelar pertamanya untuk klub itu setelah menjuarai Coppa Italia. Pada final di Stadio Olimpico, Minggu (4/5) dini hari WIB, “Partonapei” menang 3-1 atas Fiorentina. Gelar ini cukup menghibur setelah gagal bersaing dengan Juventus dan AS Roma di Liga Serie A. Napoli hanya duduk di peringkat ketiga klasemen akhir dibawah Juventus dan AS Roma.

Padahal target mereka musim ini adalah meraih scudetto atau meraih gelar juara Liga Serie A Italia setelah belanja besar-besaran pada musim panas 2013 silam. Benitez antara lain memboyong pemain-pemain Real Madrid seperti Gonzalo Higuain, Callejon, dan pemain pinjaman dari Liverpool Pepe Reina.

Pada laga itu, Napoli unggul terlebih dahulu berkat sepasang

gol Lorenzo Insigne di menit ke-11 dan ke-17. Tetapi Juan Vargas sempat membuat Fiorentina memperkecil ketinggalan dan terus memelihara harapan.

Apalagi kemudian Napoli harus bermain dengan 10

orang sejak menit ke-78 setelah Gokhan Inler

diusir keluar lapa-ngan. Akan tetapi

hasil akhir lantas dipastikan berpi-hak ke Napoli sete-lah Dries Mertens

membuat gol di menit

in-jury t i m e dan mengakhiri laga dengan skor telak 3-1.

Ini adalah gelar Piala Italia (Cop-pa Italia) ke-5 Napoli. Sebelumnya mereka juara pada 1962, 1976, 1987, dan 2012. Tapi mereka masih kalah dari Lazio dan Fiorentina (enam tro-fi), Inter Milan (tujuh gelar), dan AS Roma dan Juventus (sembilan titel).

Rafael Benitez mengaku puas dengan permainan anak-anak as-uhnya. Menurut dia, Napoli bermain indah dan mengontrol pertandin-gan tersebut. “Saya pikir ini adalah laga yang indah. Kami memegang kontrol di awal dengan keunggulan 2-0 dan pertandingannya tampak simpel, tapi kemudian Fiorentina kembali punya kans. Kami bisa saja mendapatkan gol ketiga lebih cepat, tapi kami juga bekerja dengan baik di lini pertahanan dan dengan 10 orang kami tampil baik sebagai sebuah tim dengan karakter yang nyata,” ucap mantan pelatih Chelsea itu.

Pria Spanyol yang pernah mel-atih Liverpool itu melanjutkan, “Saya selalu mengatakan bahwa kalah tidak mengubah apapun, tapi sebuah kemenangan akan lebih positif . Para penggemar melihat bahwa tim ini menampilkan 100% dan itulah hal terpentingnya.” =ESPN/AJI

NAPOLI JUARA

Persembahan Gelar Perdana Rafael Benitez

LORENZO INSIGNE dikerubuti rekan-rekannya

usai mencetak gol ke gawang Fiorentina

EVERTON 2-3 MAN. CITYCity Makin Dekat Juara Liga InggrisOLAHRAGA | 15

BARCELONA 2-2 GETAFEXavi: Barca AkhiriMusim Tanpa GelarOLAHRAGA | 15 HARI LAGI

38

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III A5 MEI 2014

No. 0354 | TAHUN IIISENIN

Taneyan LanjangKORAN MADURA

Audisi Menuju Bupati,

Siapa Pengganti Busyro?

Nama-nama yang Dimungkinkan Jadi Kandidat• A.BusyroKarim• SoengkonoSidik• UnaisAliHisyam• DewiKhalifah• BambangMursalin• AzasiHasan• IlyasiSiraj• Moh.Sahnan

Nama-nama yang Dimungkinkan Jadi Kandidat•A.BusyroKarim•SoengkonoSidik•UnaisAliHisyam•DewiKhalifah•BambangMursalin•AzasiHasan•IlyasiSiraj•Moh.Sahnan

5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III SENIN

Taneyan LanjangKORAN MADURA

Audisi Menuju Bupati,

Siapa Pengganti Busyro?

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN IIIB SampangSENIN 5 MEI 2014

No. 0354 | TAHUN III BBerita UtamaKORAN MADURA

Di antara nama yang disebut antara lain, Unais Ali Hisyam (ang-gota DPR RI dari PKB). Sosok ini dinilai layak karena berpengala-man di politik. Misalnya, pernah menjabat ketua komisi B DPRD Sumenep dan naik kelas menjadi anggota DPR RI. Nama lainnya, Seongkono (Wabup) Sumenep mendampingi A Busyro Karim. Sekoci Busyro-Soengkono dalam konstalasi politik bisa tidak satu jalur lagi, meski mungkin tetap bersatu dalam perahu yang sama.

Di luar nama itu, Dewi Kholifah. Sosok perempuan ini bukan nama baru karena pernah mencalonkan dalam pemilukada Sumenep 2010. Kemudian, Dewi bermaksud naik kelas dengan menjadi caleg DPRD Provinsi Jatim dari PPP (2014). Dewi

melakukan migrasi politik dari semula PKB ke PPP. Ada pula Bambang Mursalin. Wiraswasta asal Sumenep (bermukim di Ja-karta) ini dikabarkan akan turun gunung untuk bertarung kem-bali pada pemilukada (2015) se-bagaimana tahun 2010. Setelah tereliminasi (pemilukada Sume-nep 2010), Bambang menjadi caleg DPR RI 2014, berlindung di bawah pohon beringin (Golkar).

Selanjutnya, Azasi Hasan juga disebut akan terbang ren-dah ke Sumenep untuk menjajal pemilukada 2015. Pria yang aktif di perbankan ini pernah terelim-inasi audisi pemilukada di Sume-nep (2010). Nama lainnya, Ilyasi Siraj yang malang-melintang dalam jagat politik. Sebelumnya, Ilyasi menjabat sebagai anggota

DPR RI (PKB). Kemudian ia maju sebagai calon bupati Sumenep 2010. Mantan ketua PCNU Sume-nep ini maju sebagai caleg DPR RI dari partai Gerindra (2014).

Begitu pula, Moh Sahnan. Pria tambun ini fotonya mulai ber-gantungan di sejumlah pohon, di pinggir jalan. Ada yang men-duga, pengusaha ini bakal men-gadu nasib di sirkuit pemilukada Sumenep (2015). Dari kalangan muda, Badrut Tamam (anggota DPRD Provinsi Jatim) dari PKB, disebut-sebut akan menjadi kuda troya dalam pemilukada Sumenep (2015). Bahkan di luar nama yang telah disebutkan, akan muncul Satrio Piningit, nama yang tidak populer tetapi menjadi kuda hi-tam, rising star yang tidak begitu populer tetapi bisa menyalip di tikungan. Apalagi, di dalam poli-tik, memungkinkan terjadinya hal yang di luar dugaan, nothing im-possible in politics.

Menurut politisi muda Sume-nep Hambali Rasidi, yang tidak terbayangkan sebelumnya, di dalam realitas politik pada akhirn-ya akan membuat orang mengge-lengkan kepala tanpa disadari. “ Jangan lupa, semesta politik itu seperti dunia bola, menggelind-ing, menggila, bahkan menggilas,” dia menarik nafas. =ABE

Banyak Peserta Satu JuaraNama-nama yang Dimungkinkan Menjadi Kandidat Pemilukada Sumenep 2015Ketika pertarungan pemilu legislatif dianggap ban-yak orang selesai, sesungguhnya peperangan yang sebenarnya belum dimulai, pada konteks lokalitas Sumenep. Meski tinggal satu tahun lagi, pemi-lukada ramai dibicarakan orang saat ini. Mereka bertanya, siapa pengganti Busyro? Tak ada jawa-ban pasti kecuali dua hal; Busyro diganti Busyro, atau Busyro diganti yang bukan Busyro. Lalu siapa, inilah sejumlah nama yang melompat, dari satu bibir ke bibir yang lain.

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mampu mengatasi krisis guru yang terjadi di wilayah ini, ka-rena kuota rekrumen CPNS guru setiap tahunnya sedikit. Semen-tara jumlah guru yang pensiun di wilayah ini terus bertambah.

Data dari Dinas Pendidi-kan (Disdik) Pamekasan pada pertengahan tahun 2013 lalu, Pamekasan kekurangan 500 guru, didominasi sekolah yang berada di wilayah utara. Melipu-ti Kecamatan Batumarmar, Ke-camatan Waru, dan Kecamatan Pasean. Kini di awal tahun 2014 kekurangan guru sudah bertam-bah sekitar 650 guru.

Bupati Pamekasan Ach-mad Syafii mengakui tingginya kekurangan guru tersebut. Ia mengaku sudah melakukan berbagai upaya agar krisis guru

tersebut bisa teratasi. Salah satunya dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar kuota rekrutmen guru setiap ta-hunnya ditambah. Dengan cara itu kekurangan guru bisa di-tanggulangi.

Selain itu kata Syafii pihakn-ya memaksimalkan guru hon-orer yang masuk data honorer kategori dua (K-2). Tetapi la-gi-lagi kuota guru yang lulus masih sangat terbatas. Khu-susnya rekrutmen guru Sekolah Dasar (SD), yang paling banyak kekurangan guru.

Ditambah lagi kata Syafii setiap bulanya guru yang pen-siun mencapai 20 orang. Artinya jika dikalkulasi selama satu ta-hun, jumlah guru yang pensiun mencapai 240 guru. Jumlah ini tidak imbang dengan rekrutmen guru di Pamekasan yang hanya

43 guru pada rekrutmen tahun 2013 kemaren.

Lebih lanjut ditegaskan, jika sebelumnya di Pamekasan guru tidak merata, yakni ada sekolah yang jumlah gurunya gemuk ada pula yang sedikit, saat ini bukan hanya tidak merata, melainkan juga kekurangan guru. “Jadi su-dah tidak ada lagi guru di salah satu sekolah dikurangi karena kegemukan, melainkan sama-sama kekurangan guru,” ungkap syafii.

Penanggulangan sementara yang dilakukan sekolah yang kekurangan guru itu, yakni ban-yak dibantu oleh guru honorer yang diangkat oleh Sekolah. Se-hingga, proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik.

Saat ini pihaknya sedang mengkaji dan mengkonsep

dengan beberapa pihak untuk menyiasati kekurangan guru di Pamekasan. Termasuk mel-anjutkan upaya permohonan ke pemerintah pusat agar me-nambah kuota rekrutmen CPNS guru di Pamekasan. Seperti yang diketahui, pada tahun 2013 ke-maren, Pamekasan mendapat jatah rekrutmen guru sebanyak 50 posisi. Sebanyak 43 untuk mengisi pos guru kelas dan, 7 orang untuk guru produktif. Na-mun, yang lulus justru hanya sebanyak 42 orang. Rincianya, 38 orang yang lulus itu dari for-masi PGSD, sedangkan sisanya dari formasi guru produktif dan 3 orang khusus jurusan informa-tika tidak lulus tes. Sementara untuk broadcast dan pendidikan pertanian tidak ada pendaft-arnya.

Dibanding rekrutmen 2010

lalu, kuota CPNS pada tahun 2013 kemaren menurun dras-tis. Pada tahun itu, penerimaan CPNS di Pamekasan menca-pai 332 orang meliputi formasi tenaga guru 132 orang, tenaga kesehatan 90 orang dan tenaga teknis lainnya sebanyak 110 orang.

Selama pemberlakuan masa moratorium itu, PNS yang pen-siun setiap tahunnya diatas 250 orang. Dari jumlah pegawai yang purna tugas itu, jumlah terbanyak berasal dari tenaga guru sekolah dasar (SD).

Sementara itu, tenaga harian lepas (THL) dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pamekasan yang sudah mas-uk katagori dua (K-2) sebanyak 1.443 orang. Namun, yang din-yatakan lulus hanya 161 orang.

=FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PENDIDIKAN

Krisis Guru Belum Teratasi

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III CSumenep

Ketua DPAC Demokrat Ka-lianget Sarkawi mengatakan, Ketua DPC Demokrat Sumenep Joni Tunaidy memang pantas dilengserkan sebagai langkah penyelamatan partai. Sebab kepemimpinan yang sekarang memang tidak produktif dan bermasalah.

“Sikap Pakde (Soekarwo) atas pencopotan Ketua DPC Demokrat Sumenep Joni Tu-naidy beberapa waktu lalu yang santer berembus di media seba-gai langkah yang tepat. Sebab, sejumlah ketua DPAC Sume-nep yang ikut mendirikan Par-tai Demokrat dari awal, justru diberhentikan di tengah jalan (oleh Ketua DPC). Namun ironis-nya, SK pemecatan atas sejum-lah ketua DPAC Demokrat tidak kami terima,” katanya mewakili pengurus yang dipecat.

Dia menambahkan dari 19 Ketua DPAC yang oleh Joni su-dah dianggap lengser, hingga saat ini SK pemecatan para Ketua DPAC Demokrat itu belum diter-imanya. Sehingga kepemimpinan Demokrat di bawah Ketua DPD

Demokrat sekarang dinilai tidak sehat.

“SK kami dari DPD, tapi kena-pa kok DPC yang memberhenti-kan kami? Ini kan sudah tidak be-res. Meskipun begitu kami masih tetap peduli dengan Demokrat, karena kami yang merintis ter-bentuk kepengurusan Partai Demokrat di Sumenep,” sambung RB Hafi, salah satu pendiri Partai Demokrat di Sumenep pada tahun 2012.

Ditambahkan Sarkawi, sangat wajar jika Pakde Karwo memecat Ketua DPC Sumenep yang aro-

gan dan tidak tertib administrasi itu. Pasalnya uang saksi pada pi-leg kemarin yang semestinya di-terima usai penghitungan tidak langsung diberikan. Sehingga uang saksi sebesar Rp 300 juta ditalangi saudara Iskandar, caleg DPRD Jatim.

Sementara Sekretaris DPC Demokrat Sumenep, Zahrir Rid-ho, enggan berkomentar terkait kabar pemecatan Joni Tunaidy. Dia hanya mengatakan peme-catan terhadap tiga ketua DPC Demokrat Jatim bagian dari mekanisme partai. Hal tersebut

menjadi kewenangan DPD dan DPP Partai Demokrat, bukan ke-wenangan DPC Sumenep.

“Urusan pemecatan ketua DPC, saya tidak berhak berkomentar, masalah tersebut sudah menjadi kewenangan DPD dan DPP. Apapun yang mereka putuskan ya itulah yang terjadi,” pungkas Zahrir Ridho sambil menutup ponselnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidy menanggapi santai soal beredarnya pernyataan Soekarwo terkait pencopotan dirinya. Dia mengatakan hanya terjadi misko-

munikasi antara DPC Demokrat Sumenep dengan DPD Jatim.

“Adanya dugaan penggelapan uang saksi, sebenarnya bukan digelapkan tetapi Surat Pertang-gungjawaban (SPJ-nya) lambat disetor ke DPD Demokrat Jatim. Dan hal itu dimaafaatkan oleh ok-num tertentu untuk melaporkan ke Ketua DPD Demokrat Jatim. Lebih dulu fitnahnya yang mun-cul,” tepisnya.

Dia juga menepis sudah di-copot dari jabatan Ketua DPC Demokrat Sumenep. Pasalnya hingga saat ini pihaknya belum menerima SK pemecetan dari DPD Jatim. “Dipecat itu kan harus dibarengi dengan bukti tertulis yakni SK pemecatan,” tandasnya kepada Koran Madura.

Menanggapi pernyataan Sarkawi dan sejumlah Ketua DPAC Demokrat Sumenep, Joni jus-tru menuding sebaliknya. Menu-rut dia, mereka itu sudah bukan kader Demokrat. Jadi berita yang disampaikan mereka berita bo-hong. Sebab dirinya tidak pernah memecat mereka, justru mereka itu tidak terpilih dalam Musancab yang digelar di Batuan.

“Saya kira ini sudah mela-lui proses demokrasi yang sehat. Tidak ada yang memberhentikan mereka tapi memang mereka tidak terpilih kembali dalam Mu-sancab Demokrat. Nah kalau tidak terpilih, kan bukan kesalahan saya selaku Ketua DPC Demokrat. Mereka justru disanksi oleh ak-dernya sendiri, makanya tidak terpilih,” tegas Joni.

=ALI RIDHO/MK

Sejumlah DPAC Sambut BaikSoekarwo Dikabarkan Pecat Ketua DPC Demokrat SumenepSUMENEP – Sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat di Kabupaten Sumenep menyambut baik kabar pencopotan Ketua DPC Demokrat Sumenep Joni Tunaidy oleh Ketua DPD Demokrat Jatim Soekarwo.

TASYAKURAN. Sejumlah kader menggelar tasyakuran atas dicopotnya Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidy oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo. Namun, Joni Tunaidy mengaku belum menerima SK pemecatan dirinya.

SUMENEP- Status Pegawai Negeri Sipi (PNS) kategori 2 pasca kelulusan beberapa waktu lalu, statusnya masih terkatung-katung. Pasalnya, hingga saat ini, formasi khusus 261 yang dinyatatakan sudah lulus oleh Menpan belum jelas. Padahal su-dah lama informasi kelulusan itu diumumkan.

Kepala BKD Sumenep Titik Suriyati saat dikonfirmasi Ko-ran Madura mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutnya, semua hal yang berkenaan den-gan PNS berada di bawah tang-gung jawab Menpan dan BKN.

“Daerah tidak bisa berbuat apa-apa, semua keputusan ada di Menpan. Bahkan kita pun tidak bisa mengakses website Menpan terkait informasi dan formasi untuk Sumenep,” katanya.

Pihaknya masih fokus pada tahap pemberkasan. Terkait dengan formasi penempatan 261 belum ada kepastian dari Ke-menpan. “Artinya mereka akan ditempatkan di mana itu belum ada kabar dan informasi yang je-las, tetapi instruksi dari Menpan, akan disesuaikan dengan kebu-tuhan daerah,” tambahnya.

Tenaga PNS yang dibutuhkan

oleh Sumenep adalah pada tena-ga administrasi, guru dan kese-hatan. “Jadi itu yang dibutuhkan oleh kami,” ujarnya singkat.

Soal kejelasan formasi pen-empatan itu, Titik belum bisa memastikan kapan. Dirinya hanya menunggu informasi dari Menpan. “Belum pasti kapan. Cuma tersiar kabar di bawah ka-lau formasi itu adalah Juni dan Juli, padahal saya juga belum tahu pasti kapan,” jelasnya.

Disinggung soal apakah ada rekrutmen lagi pada tahun 2014, pihaknya belum menda-pat informasi soal rekretmen

lagi. “Belum ada kayaknya, bi-asanya kalau ada, langsung ada surat pemberitahuan dari Men-pan, baik melalui surat lang-sung maupun melalui website yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep, Moh. Readi meminta agar pemerintah benar-benar tepat sasaran dalam menempat-kan formasi PNS. Artinya, mere-ka yang lulus itu harus disesuai-kan dengan spesifikasi keilmuan dan kemampuan mereka. “Agar saat mereka benar-benar bekerja dengan baik dan sesuai dengan

kemampuannya. Sehingga pe-layanan yang mereka berikan ke-pada publik dapat terukur sesuai dengan kapasitasnya sebagai abdi negara,” katanya.

Menurut Readi, sering-kali penempatan PNS tidak tepat sasaran. Mereka yang se-harusnya menjadi guru, malah ditempatkan pada tenaga ad-ministarasi. “Sehingga men-jadi benar kalau mereka tidak maksimal dalam bekerja, ka-rena berbanding terbalik den-gan kemampuan dia bekerja,” pungkasnya.

=SYAMSUNI/MK

KEPEGAWAIAN

Status PNS K-2 Masih Terkatung

SumenepSumenepSumenepHPamekasan IPROBOLINGGO SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III SumenepKORAN

MADURA C

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III D Sumenep

“Seperti halnya kompetisi ol-impiade fisika, kimia, biologi, dan komputer yang memerlukan ek-sperimen. Siswa yang sekolahn-ya hanya menitikberatkan pada pembelajaran teori tidak mampu bersaing dengan siswa yang mem-punyai sekolah dengan kualitas infrastruktur yang baik serta pe-nyediaan materi yang cukup untuk mengikuti perlombaan tersebut,” jelasnya.

Dinas Pendidikan diminta memperhatikan hal itu. Sebab, se-kolah yang memiliki fasilitas leng-kap bisa dihitung dengan jari dan hanya berada di daerah perkotaan dan sekolah negeri. Sementara se-kolah swasta yang ada dipedesaan bangunan sekolahnya saja masih ada yang belum layak

“Yang jelas, siswa yang sekolah

di lembaga pendidikan yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti adanya keter-sediaan internet, dan kelengkapan lainnya jelas sangat berbeda den-gan siswa yang belajar di lembaga pendidikan yang serba kekurangan dari segi fasilitas. Sementara, se-mua siswa mendapatkan penilaian yang sama dengan ukuran standar lulus UN dan lembar soal yang sama. Ini kan menjadi tidak logis melihat proses pendidikan kita,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep (Disdik) A. Shadik tidak menampik bahwa sampai saat ini masih ada lembaga pendidikan yang masih membutuhkan ban-tuan untuk sarana dan prasarana. “Tetapi akan kami upayakan aju-kan ke pusat, baik melalui Dana

Alokasi Khusus (DAK) maupun re-hab APBN. Jadi dari tahun ke tahun DAK maupun rehab APBN sudah ada,” katanya.

Ditanya soal ada berapa se-kolah yang mengalami rusak dan perlu penambahan fasilitas dan sarana prasarana, Shadik berd-alih bahwa semua sekolah yang membutuhkan rehab karena sudah rusak sudah diajukan ke pemerin-tah pusat. “Semuanya sudah saya usulkan, kalau sudah dapat, nanti kami sampaikan,” jelasnya tanpa menyebutkan jumlah sekolah ru-sak dan kurang fasilitas.

Lebih jauh terkiat dengan se-kolah yang belum difasilitasi in-ternet sebagai penunjang kualitas pendidikan, ia pun juga tak kunjung menyebutkan. “Secara jelas masih belum tahu ada berapa, tapi yang sudah ada sebagian sekolah yang sudah pakai internet. Seperti di Desa Aeng Anyar, kecamatan Gili Gent-ing sudah pakai internet, coba buka situs SDN Aeng Anyar, pasti keluar data-datanya,” pungkasnya.

=SYAMSUNI/MK

Prestasi SiswaTerhambat FasilitasDisidik: Masih Akan Kami Ajukan ke PusatSUMENEP – Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sume-nep (DPKS) Muhammad Suhaidi menilai, banyak siswa tidak mampu meraih prestasi karena terkendala minimnya fasilitas dan sarana prasarana seperti internet dan lab yang belum memadai.

Aktivits KMS Wawan me-minta Timsel KPU Sumenep terbuka dalam memberikan nilai hasil tes tulis kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk netralitas terhadap hasil seleksi komisioner KPU setempat. Dengan diketa-huinya nilai hasil tes seleksi KPU oleh publik, masyarakat bisa menilai bahwa timsel benar-benar transparan dan netral.

“Kalau tidak bisa dipub-likasikan nilai hasil tes tulis itu, kami masih menyangsi-kan kinerja Timsel. Untuk itu Timsel harus netral dalam melakukan seleksi tidak han-ya menjadi corong kebutuhan politik tahun 2015 dalam mo-ment Pilbup. Kualitas SDM KPU Sumenep ditentukan oleh proses seleksi Timsel. Jadi Timsel jangan sampai main mata dengan orang atau kelompok yang mempu-nyai kepentingan,”tandasnya.

Sebagai bentuk protes, KMS membakar kotak pesanan yang bertulis Proyek Pesanan 2015 di depan Kan-tor Timsel, Jl Urip Sumuharjo Sumenep, Sabtu (3/5). Dia juga meminta Timsel mem-berikan scoring hasil seleksi tiap peserta, dan memberikan data siapa saja peserta yang masuk 10 besar sebelum dis-erahkan ke Timsel Provinsi Jawa Timur.

Wawan mengungkapkan, rekrutmen calon komisioner KPU oleh Timsel merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam mewu-judkan pemilu berkualitas. Calon komisioner yang akan terpilih nanti diharapkan bu-kan sosok politisi, tetapi yang benar-benar netral. Sehingga mampu manghalau tekanan politik dan kepentingan apa pun. “Kami tidak ingin, calon komisioner KPU nanti adalah orang-orang pesanan dari parpol atau elit politik mengingat tahun depan akan menghadapi pemilu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Timsel KPU Sumenep, Ibnu Hajar mengatakan pihaknya

memastikan Timsel netral, tidak ada titipan dalam kepentingan apa pun ter-masuk Pemilu 2015. Ibnu me-mastikan, proses rekruitmen calon komisioner KPU sesuai ketentuan dan murni tidak ada pesanan parpol atau pihak manapun. Namun soal hasil scoring nilai, pihaknya tidak bisa mengabulkan karena berbenturan dengan aturan.

Hanya saja, jelas Ibnu, jika harus mempublikasikan nilai hasil seleksi, pihaknya berbenturan dengan Un-dang-Undang. Kalau hanya nama-nama saja, timsel siap memberinya. Ibnu menam-

bahkan, tahapan seleksi KPU ini sifatnya rahasia, itu sesuai Keputusan KPU Nomor 47 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

“Jadi, kami tidak bisa bergerak sendiri untuk meng-abulkan keinginan teman-teman KMS. Aturannya sudah jelas, bahwa tahapan seleksi KPU adalah rahasia. Yang berhak tahu hanya Timsel dan KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU RI,” ungkapnya. Saat ini, seleksi KPU Kabupaten Sumenep masih memasuki tahapan tes kesehatan dan tes psikologi bagi 43 peserta. Penetapan 10 nama calon KPU Sumenep yang akan dia-jukan ke KPU Jatim tanggal 19 Mei mendatang.

=ALI RIDHO/MK

SELEKSI KOMISIONER KPU

Timsel Diminta TransparanSUMENEP - Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) mendesak tim seleksi (timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep bersikap transparan. Mereka mengecam timsel karena ditengarai ada pesanan untuk memenangkan calon tertentu pada Pemilihan Bupati 2015.

Jadi, kami tidak bisa bergerak sendiri untuk mengabulkan keingi-

nan teman-teman KMS. Aturannya sudah jelas, bahwa tahapan seleksi

KPU adalah rahasia.

Ibnu HajarKetua Timsel KPU Sumenep

SEKOLAH DITINGGAL SISWA. Beberapa siswa mengikuti proses belajar mengajar di SDN Katawang Laok, Guluk-Guluk, Sumenep, Jatim. Akibat tidak mendapat perhatian dari pemkab setempat, sekolah negeri satu-satunya di desa itu mulai ditinggal siswanya yang saat ini hanya berjumlah 15 siswa dari kelas satu hingga kelas enam.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III ESumenep

Informasi yang dihim-pun Koran Madura, sekitar pukul 23.30, IM ke rumah janda beranak dua itu. IM tidak pulang hingga pukul 1.00 dini hari. Pada saat itulah massa yang su-dah berkumpul langsung mengepung rumah TA.

IM tertangkap sedang berada di dalam rumah TA. Karena tindakan keduanya dinilai telah meresahkan warga, massa yang sudah naik pitam langsung meny-eret keduanya ke halaman rumah TA. Pada saat itu juga sejumlah warga hampir menghakimi sendiri.

”Kemungkinan besar jika kami tidak segera ke TKP (tempat kejadian perkara), massa sudah main hakim sendiri,” kata Kepala Desa Pakandangan Sangra, Su-kandar, kemarin.

Setelah itu, keduanya dibawa ke balai desa setem-pat untuk dimintai keteran-gan. Dalam proses me-diasi tersebut, pihak Desa Pakandangan Sangra juga melibatkan aparat Desa Lobuk dan orangtua TA.

Dihadapan sejumlah war-ga, orangtua TA tidak banyak berkomentar. Dia meminta pertanggungjawaban IM, dan IM mangaku sanggup untuk menikahi janda beranak dua yang sudah sekitar 6 tahun ditinggal suaminya itu.

Karena kedua belah pihak saling menerima, permasala-han itu dinilai telah usai, sehingga TA diperbolehkan pulang ke rumahnya. Semen-tara IM masih diamankan di

rumah kepala desa setempat.”Mulai tadi malam, me-

mang (IM) diamankan di sini (rumah kades), baru sekitar pukul 6.00 kami serahkan ke wali TA, karena IM menyata-kan sanggup untuk meni-kahi TA,” terangnya Ketua Peguyuban Volly Kecamatan Bluto itu.

Untuk mencegah aksi kejahatan lainnya sehingga desa tetap kondusif, pihakn-ya mengimbau agar selu-ruh warga setempat selalu waspada, ketika melihat seseorang yang bukan warga setempat berkeliaran di luar waktu biasanya.

”Kami tidak menghalangi siapa pun yang mau soan ke desa kami, asalkan tahu waktu,” terangnya. Sebab lanjut Sukandar, jika sudah larut malam apalagi bertamu ke rumah warga yang nyata tidak ada suaminya, itu dapat memicu pikiran negatif.

Perlu diketahui, saat ini TA di rumahnya tinggal bertiga dengan dua anaknya, anak petamanya berumur sekitar 12 tahun dan anak kedua berumur sekitar 8 ta-hun. Jadi TA saat ini menjadi tulang punggung keluarga sejak ditinggal suaminya sekitar enam tahun yang lalu.

Untuk membiayai kedua anaknya, TA bekerja di salah satu perusahaan rokok yang berada di Kota Sumekar. Sementara IM merupa-kan mantan Kades Lobuk, informasinya saat ini masih mempunyai istri.

=JUNAEDI/MK

DITENGARI MESUM

Mantan Kades Digerebek WargaSUMENEP – Mantan Kepala Desa Lobuk Kecamatan Bluto, IM (laki-laki, 50), nyaris dimassa oleh se-jumlah masyarakat Desa Pakandangan Sangra. IM ditengari berbuat mesum dengan TN (perempuan, 37), warga Dusun Sabeddung Desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto, Minggu (4/5) sekitar pukul 01.00 dini hari.

SUMENEP- Kepala Dinas Pen-didikan (Disdik) Sumenep, A. Shadik mengklaim jika pencairan dana tun-jangan profesi guru (TPG) di ling-kungan Dinas Pendidikan setempat tergolong bagus dibandingkan dae-rah lain. ”Kami kira untuk Sumenep tergolong bagus,” katanya.

TPG tersebut hingga saat ini be-lum dicairkan. Padahal Surat Edar-an Kementerian Pendidikan dan Ke-budayaan (SE Kemendikbud), batas akhir pencairan dana TPG tanggal 30 April 2014. Begitu juga dengan pembayaran Kurang Bayar Tunjan-gan Profesi Tahun 2010-2013.

Dalam SE itu disebutkan, pe-laporan pembayaran dana TPG triwulan tersebut kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 5 Mei 2014 dengan tembusan kepa-da Menteri Pendidikan dan Kebu-dayaan serta Menteri Dalam Negeri. Sementara di Kabupaten Sumenep, pencairan dana TPG triwulan per-tama masih akan di lakukan Mei ini.

Menurut Shadik, belum dilaku-kan pencairan dana TPG untuk triwulan pertama itu, disebabkan karena keterlambatan pemerintah pusat dalam mengirim SE Kemen-digbud ke pemerintah daerah. ”SE itu baru kami terima pada tangal 22 April kemarin,” katanya.

Akibat keterlabatan itu, mem-buat proses administrasi bagi guru yang berhak menerima TPG masih belum rampung. ”Pada dasarnya, semuanya butuh proses, dan saat

ini berkasnya masih belum ram-pung semua. Jadi tidak boleh tidak masih belum bisa dilakuan pen-cairan,” terangnya, tanpa menye-butkan jumlah guru yang menerima TPG tahun ini.

Apalagi, kata Shadik, persyara-tan untuk melakukan pencairan dana TPG, seorang guru harus me-

miliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). ”Ini merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki para guru yang akan menerima TPG,” terangnya.

Sementra untuk mendapatkan STP itu, lanjut Shadik guru yang bersangkutan harus membenahi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga valid. ”Proses ini bukan di-nas yang mengurusi, melainkan harus yang bersangkutan langsung ke operatornya,” ungkapnya.

Jika dapodik tidak valid, sep-erti halnya kekurangan satu huruf

dalam penulisan nama, alamat, atau penulisan nomor induk pega-wai (NIP), dipastikan SKTP guru yang bersangkutan tidak keluar. ”Nah, kemungkinan belum ram-pung berkas itu, karena yang ber-sangkutan masih membenahi data. Sedangkan untuk membenahi data itu membutuhkan kejelian dari

guru itu sendiri,” pungkasnya.Informasinya, untuk dana TPG

dilingkungan Dinas Pendidikan Sumenep pada tahun 2014 men-capai Rp 172.324.164.000. dengan rincian Kekuragan Pembayaran Rp 18.214.872.100, sisa dana TP Guru PNSD direkening umum kas daerah Rp 27.569.088.087, penyaluran tri-wula I Rp 36.065.379.000, penyalu-ran triwulan II Rp 45.419.595.000, penyaluran triwulan III Rp 45.419.000, dan penyaluran IV Rp. 45.419.595.000.

=JUNAEDI/MK

PENCAIRAN DANA TPG

Melangkahi SE, Kadisdik Klaim Bagus

”SE itu baru kami terima pada tangal 22

April kemarin,”

A. ShadikKadisdik Sumenep

Mengucapkan

PC LP Ma’arif NU Sumenep

MOH. IKSAN, SP., MTKetua PC LP MA’ARIF

SeLaMat MeLakSaNakaN UjiaN NaSioNaL (UN) kePada SiSwa SLtP

”Semoga bisa lulus semua, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sumenep”

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III F Sumenep

Akibatnya, mereka tidak kon-sentrasi dan selalu merasa was-was dalam mencari penump-ang maupun dalam menaikkan muatan. Mereka takut ditilang petugas. “Kami tidak tenang menjalankan tugas kami sebagai pengemudi odong-odong, karena kami pernah kena tilang. Petugas beralasan adong-odong hanya di-gunakan untuk mengangkut ba-rang bukan orang,” kata Syaiful-lah (30) pengemudi odong-odong jurusan Kalianget - Sumenep, Minggu (4/5).

Sehingga terpaksa Syaiful merelakan odong-odongnya dibawa petugas ke kantor lantas. Akibatnya, harus pulang dengan tangan hampa dan harus meng-gadaikan perhiasan istrinya untuk menebus kendaraannya. Apalagi surat izin mengemudi yang diten-tukan untuk roda tiga juga belum jelas. Sebab SIM dibilang tidak berlaku untuk roda tiga.

Padahal saat itu, Syaiful san-gat membutuhkan uang untuk memiriksakan anaknya ke dokter, namun karena sumber penca-hariannya ditilang petugas, ter-paksa membawa anaknya yang sedang sakit pada seorang dukun. “Odong-odong kan sudah men-jadi sumber mata pencaharian kami sehari-hari, karena odong-odongnya sudah ditilang petugas dan kami sudah tidak punya un-tuk memeriksakan anak kami ke dokter, terpaksa kami bawa anak kami pada seorang dukun,” sam-bungnya.

Sementara Moh Hasan, Ketua Persatuan Armada Roda Tiga Sumenep (Partis) sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan petugas kepolisian pada pengendara bentor. Karena petugas sebelumnya tidak per-nah mensosialisasikan pengope-rasian bentor pada masyarakat, tiba-tiba saja petugas langsung

melakukan penilangan terhadap mereka.

“Ulah petugas kepolisian di-lapangan tidak etis pada penge-mudi roda tiga, masak mereka mau ditilang padahal masyarakat masih belum tahu aturannya. Dan petugas belum pernah mensosial-isasikan penggunaan roda tiga pada masyarakat, ini kan aneh tiba-tiba saja mau ditilang,” beber Moh Hasan.

Dengan banyaknya kejadian yang cukup meresahkan penge-mudi bentor maupun odong-odong di Sumenep, pihaknya berharap ada solusi cerdas dari pemerintah. Pemerintah diminta supaya membentuk perda yang bisa melindungi pengendara roda tiga. Selain pembentukan perda dari pemerintah, Partis juga akan melegalkan persatuannya ke badan hukum.

Sehingga para pengendara roda tiga merasa aman dan tidak diintimidasi petugas. “Kami su-dah merancang Partis menjadi organisasi yang legal dan ber-badan hukum, kami ingin melind-ungi anggota kami dari intimidasi petugas maupun oknum terten-tu.” pungkasnya.

=ALI RIDHO/MK

Belum Ada Sosialisasi BentorPartis: Polisi Tidak Etis pada Pengemudi Roda TigaSUMENEP - Pengemudi becak bermotor (bentor) di Sumenep merasa resah dan tidak nyaman saat menge-mudikan kendaraannya. Para pengemudi bentor seperti odong-odong dan becak bermotor berjenis CC maupun non CC sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari petugas kepolisian.

SUMENEP – Berbagai per-siapan dilakukan agar lancar dalam mengerjakan ujian na-sional (UN) dan bisa lulus, sep-erti mengasah fikiran sebelum UN dengan try out dan berzikir bersama memohon kemudahan dan kelulusan.

Minggu (4/5), sedikitnya 70 siswa madrasah tsanawiyah di Kecamatan Pragaan, menggelar istigasah dan menghatamkan Al Qur’an di makam pendiri sekolah tersebut. Sebelumnya, peserta UN itu telah intens mengikuti bimbingan khusus dan try out.

Adi Fya Ramdani mengaku masih khawatir sekalipun telah rutin mengikuti bimbingan khusus dan try out. Sebab, menurutnya, dalam mengha-dapi UN itu tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan otak. ”Kami semakin khawatir, banyak rumor yang beredar di masyarkat, banyak orang yang pintar namun tidak lulus juga,” terangnya.

Oleh sebab itu, selain mengikuti serangkaian persia-pan UN yang sudah digelar juga sering mengikuti ritual keaga-maan lainnya. ”Tidak hanya di sini saja yang kami lakukan, melainkan di rumah setiap sore, terkadang tengah malam kami sering melakukan munajat,”

ungkapnya.Dengan cara itu, pihaknya

memiki mental optimis dan yakin bisa lulus. Pada hari ini, siswa SLTP mengikuti UN.

”Andai saja kami bisa me-milih, lebih baik UN ditiadakan, karena saya fikir dalam meng-hadapi UN, selain menguras tenaga dan fikiran, juga sering rentan bocor,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik menjamin dalam pelaksaan UN kali ini tidak akan terjadi kebo-coran. ”Kami optmis, jika dalam pelaksanaan UN ditingkat SMP sederajat akan berjalan lancar,” terangnya.

Apalagi, dalam pelaksanaan-ya tidak hanya diawasi oleh pihak sekolah atau dari Dinas Pendi-idkan, juga diawasi pengawas independen dari perguruan tingi. ”Di sana juga ada pihak kepolisan untuk menjaganya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menganjurkan, jika ada salah satu oknum yang menawarkan kunci jawaban agar tidak dihi-raukan. ”Jangan percaya dengan modus kunci jawaban, karena soal UN merupakan rahasia ne-gara yang tidak mungkin bocor,” tukasnya.

=JUNAEDI/MK

PERSIAPAN UN

Dari Berfikir Hingga Berzikir

KHUSUK. Siswa terlihat khusuk sedang mengaji Al-Qur’an di makam pen-diri sekolah menjelang ujian nasional.

PEREMPUAN DAN ANAK PERKASA. Pengunjung mengamati lukisan pada pameran tunggal karya pelukis Yayak Yatma-ka bertajuk "Perempuan dan Anak Perkasa" di TIM, Jakarta, Minggu (4/5). Pameran tersebut menceritakan anak-anak dan perempuan yang gigih bekerja untuk menyambung kehidupan mereka, berlangsung hingga 13 Mei.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 NO. 0354| TAHUN III GBANGKALAN PROBOLINGGO PamekasanKORAN

MADURA GSENIN 5 MEI 2014 NO. 0354 | TAHUN III

Meskipun begitu, tampaknya pemerintah setempat sengaja membiarkan fakta tersebut.

Pantauan di lapangan, hotel yang sebelumnya mendapatkan penolakan dari tokoh masyarakat dan ulama tersebut tidak ada ak-tivitas dan pintunya tertutup ra-pat. Hanya saja, pada bagian pintu utama yang sebelumnya terpa-sang baliho tulisan ‘dijual’ saat ini sudah tidak ada lagi.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pame-kasan, Sahrul mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima pengajuan izin dari pemilik hotel, baik izin mendi-rikan bangunan (IMB) atau jenis

izin lainnya. Ditanya langkah dari KPPT sendiri, Sahrul mengaku tidak bisa berbuat banyak, sebab pihaknya hanya menunggu pen-gajuan izin dari masyarakat, ter-masuk pembangunan hotel yang sebelumnya menjadi polemik tersebut.

Menurutnya, sebelum adanya izin dari pemerintah, hotel terse-but tidak bisa beroperasi dan akan dikenakan sanksi karena melang-gar aturan. “Kalau pengajuan ke kami itu masih belum, kami han-ya menunggu saja, kalau tanpa izin tentu tidak bisa beroperasi,” katanya.

Di lain pihak, Ketua Komuni-tas Parlemen Jalanan Mahasiswa

(Kopajaa) Pamekasan, I’am Holil mengatakan semestinya KPPT Pamekasan harus aktif berkoor-dinasi dengan pihak menajemen hotel soal perizinannya.

Sesuai dengan peraturan dae-rah (perda) nomor 4 tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja KPPT, tugas KPPT adalah mel-akukan koordinasi, menyeleng-garakan pelayanan administrasi dan pemantauan serta evaluasi di bidang perizinan secara terpadu. Untuk itu, KPPT wajib melakukan klarifikasi ketika menemukan se-buah jenis usaha yang tidak me-miliki izin kepada para pemilik usaha tersebut untuk menayakan terkait perizin, sesuai dengan waktunya.

“Jika sedang tahap pembangu-nan, maka tanyakan izin mendiri-kannya. Termasuk juga tanyakan izin lainya seperti, HO, Amdal, dan SIUP-nya, jadi KPPT itu harus aktif bukan pasif,” katanya.

=ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Limousine Dibiarkan Liar?KPPT: Belum Ada Pengajuan Izin dari Pihak HotelPAMEKASAN - Pembangunan Hotel Limousine yang berbentuk kapal kandas yang berlokasi di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, sampai saat ini masih belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

MEGAH. Hotel Limousine di Jl Raya Ambat, Tlanakan, Pamekasan, yang pembangunannya tidak mengantongi IMB

PAMEKASAN - Tak seluruh balai desa yang ada di desa-desa difungsikan dengan maksimal. Bahkan ada di antaranya dibi-arkan menjadi bangunan ko-song. Padahal pembangunannya menggunakan dana dari APBD yang notabene uang rakyat. Salah satu contoh Balai Desa Panglegur, Kecamatan Tlana-kan, yang hanya berjarak lima kilometer dari pusat kota. Balai desa tersebut sudah bertahun-tahun tak ditempati. Keadaan-nya tidak terawat. Di tembok banyak coretan cat. Jika malam gelap, karena tak ada satu pun lampu penerang yang hidup.

Menurut warga sekitar, jika malam sering ditempati nong-krong anak-anak muda. Tidak menutup kemungkinan mereka di sana melakukan perbuatan amoral, seperti minuman keras, judi, dan mesum. Warga seki-tar lainnya Zainol, 30, mengaku sejak lama dia sering lewat di depan balai desa itu, baik siang atau pun malam. Setiap kali dia lewat, tak pernah ada kegiatan di tempat tersebut. Jika malam selalu gelap. Kades setempat berkantor di rumahnya sendiri. Demikian juga, tak satu perang-kat desa pun terlihat ke tempat tersebut meski hanya sekadar untuk membersihkan.

Selain balai desa itu, ru-panya fenemona semacam ini banyak dijumpai di Pamekasan. Terutama di daerah-daerah yang jauh dari pantuan kedinasan. Misalnya beberapa balai desa di daerah pantura. Menyikapi ini

Kepala Bapemas-Pemdes Pem-kab Pamekasan, Masrukin han-ya bisa mengatakan prihatin. Dia tidak tahu harus bertindak bagaimana agar para kades itu segera memfungsikan balai desanya. Sebab balai desa itu dibangun menggunakan uang rakyat untuk sentral pelayanan dan kegiatan masyarakat desa bersangkutan.

“Memang ada beberapa balai desa yang tidak difungsi-kan oleh Kades dan aparatnya. Ini tidak tepat sebenarnya. Hal ini menjadi atensi khusus bagi kami, untuk segera memberikan kesadaran kepada mereka,” ujar Masrukin kemarin (4/5).

Langkah awal yang akan di-lakukan pihaknya dalam waktu dekat akan berkirim surat ke-pada para camat. Dalam surat tersebut pihaknya meminta para camat untuk melakukan pem-binaan terhadap para kades. Terutama kades yang masih berkantor di rumah pribadinya agar bisa memfungsikan balai desa itu sebagaimana mestinya. Sebab balai desa adalah fasilitas untuk dimanfaatkan bukan un-tuk dibiarkan. Meski demikian, ia tidak menjamin upaya terse-but bisa efektif.

Masrukin menyatakan tidak bisa serta-merta menegur kades secara langsung, kecuali hanya bisa memberikan imbauan yang akan disampaikan melalui para camat. Ia berharap imbauan ini bisa diperhatikan dengan sek-sama oleh para kades dimaksud.

=SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

INFRASTRUKTUR

Banyak Balai Desa Tak Difungsikan

KUMUH. Balai Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, yang hanya berjarak lima kilometer dari pusat kota, tak terawat karena tak pernah difungsikan.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014|NO. 0354|TAHUN III H Pamekasan

PAMEKASAN - Pengawasan Ujian Na-sional (UN) tingkat Sekolah Menengah Per-tama (SMP)/sederajat yang akan berlang-sung serentak hari ini akan sedikit longgar dibandingkan dengan pengawasan UN SMA/ sederajat. Karena pangawasan UN SMP ini tidak melibatkan tim pemantau in-dependen (TPI) dari perguruan tinggi yang biasanya ditugaskan di masing-masing sekolah. Sebagai penggantinya, pemerin-tah menerjunkan tim khusus pengamanan UN SMP dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang berkedudukan di Surabaya. Tim ini nantinya akan me-mantau satu persatu penyelenggara UN di Pamekasan.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Me-nengah (Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh Tarsun menyatakan LPMP merupakan lem-baga independen yang ditugaskan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur

(Jatim) untuk mengawasi pelaksanaan UN. Jumlah anggotanya sebanyak 3 orang. Mereka nantinya akan melakukan penga-wasan secara maraton ke masing-masing sekolah penyelenggara UN.

Tarsun menegaskan sekalipun tidak melibatkan perguruan tinggi, penga-wasan di setiap ruangan ujian akan menggunakan sistem silang penuh. Guru SMP akan mengawasi di sekolah MTs, begitu pun sebaliknya. Sistem ini diyakini akan mempersempit peluang kebocoran kunci jawaban. “Mekanisme ini sudah berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud, untuk mengantisipasi persoalan teknis pada pelaksanaan UN,” ulasnya.

Namun demikian, pengamanan UN akan melibatkan aparat kepolisian, masing-masing sekolah dijaga dua anggota polisi. Para anggota kepolisian itu nantinya akan

berpakaian preman, agar para peserta tidak merasa ketakutan akan kehadiran polisi ke sekolah. Mengantisipasi kekurangan dan salah cetak soal seperti pelaksanaan Unas tingkat SMA, pihak penyelenggara bisa menggunakan soal cadangan, apabila masih kurang bisa meminta ke penyeleng-gara lain atau bisa memfotokopi dengan di-saksikan tim pengawas baik dari kepolisian maupun LPMP.

Lebih lanjut Tarsun menegaskan bagi penyelanggara UN SMP yang kekuran-gan LJUN atau diketahui LJUN-nya rusak tetapi LJUN cadangan sudah tidak ada, maka peserta bisa menjawab di naskah soal UN. Karena nanti yang akan memin-dah jawaban peserta dari tim pemindai Disdik Provinsi Jawa Timur. Dengan cata-tan harus disertai berita acara kekuran-gan LJUN.

Tarsun belum bisa memastikan apa-

kah LJUN SMP akan sempurna. Karena tim dari Disdik hanya bertugas menjemput, menghitung, dan mendistribusikan naskah soal atau pun LJUN. Sementara yang ber-hak membuka adalah pengawas ruangan, beberapa menit sebelum pelaksanaan UN berlangsung.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii ber-sama Komandan Kodim 0826 Letkol Armed Mawardi dan Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman dijadwalkan akan melakukan sidak ke sejumlah penyeleng-gara UN di Pamekasan. Diantaraya yang menjadi target sidak SMP Negeri 2 Pame-kasan, SMP Negeri 5 Pamekasan, dan MTs Negeri 1 Pademawu.

Peserta UN SMP/sederajat di Pame-kasan tahun ini sebanyak 15.303 siswa yang tersebar di 75 penyelenggara dan 78 penggabung di Pamekasan.


UN SMP

Peranan Perguruan Tinggi Diambil Alih LPMP

Padahal dalam rangkaian tes kesehatan sebelumnya, sejak 2-3 Mei, yang bersang-kutan hadir. Tapi tak tahu apa penyebabnya, saat tes keji-waan yang bersangkutan tak hadir. Tidak ada keterangan apa pun dari yang bersang-kutan sehingga ia terancam tidak lolos.

Salah satu anggota Timsel KPU Pamekasan, Taufik Hidayat mengatakan yang bersangkutan masih diberi dispensasi asalkan melakukan tes kejiwaan susulan ke RSJ dr Radjiman Widyodinin-grat Lawang, Malang, pada hari ini. Sebab dalam tes kejiwaan tersebut, Timsel mendatang-kan tim psikolog dan psikiater dari RSJ tersebut. “Kesempatan untuk mengikuti tes kejiwaan susulan hanya besok. Jika besok juga tidak hadir maka lansung kami gugurkan,” ujarnya kema-rin.

Dengan tidak hadirnya satu peserta ini maka dalam tes kemarin hanya diikuti 31 orang saja. Tes tersebut dilak-sanakan di salah satu hotel di Jl Trunojoyo, Pamekasan. Seka-dar diketahui, dari 32 pelamar

yang lolos seleksi administrasi, empat diantaranya pelamar perempuan. Jika satu pelamar perempuan ini positif gugur, maka pelamar perempuan ting-gal tiga orang.

Tes yang dilakukan di Aula barat hotel tersebut, dimulai pukul 08.00. Dengan jadwal, tes tulis kejiwaan tahap satu mulai pukul 08.00-10.00. Dilanjutkan dengan tes tulis kejiwaan tahap dua pukul 10.00-12.00. Setelah istirahat, dilanjutkan dengan tes wawancara yang dilakukan langsung tim dari RSJ dr Radji-man Widyodiningrat terhadap para peserta, yang dimulai sejak pukul 13.00 hingga selesai. Dalam serangkaian pelaksanaan materi tes ini dengan penga-wasan ketat Timsel KPU dan tim dari RSJ dr Radjiman Widyodin-ingrat.

“Tes kejiwaan ini meru-pakan materi tes kesehatan terakhir. Setelah ini selesai, tes kesehatan dinyatakan cukup. Berikutnya adalah tes psikologi yang akan dimulai tanggal 7 Mei hingga selesai,” ucap Taufik.

=SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Satu Pelamar KPU Dinyatakan GugurKarena Tak Menghadiri Tes KejiwaanPAMEKASAN - Satu orang pelamar komisioner KPU Pame-kasan sudah dinyatakan gugur sebelum pengumuman 20 besar turun, karena pelamar berjenis kelamin perempuan itu tak menghadiri rangkaian tes kesehatan terakhir, yaitu tes kejiwaan kemarin (4/5).

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 NO. 0354| TAHUN III IPamekasan

Khususnya yang berkenaan dengan janji pemberian uang pembinaan kepada 50 besar pe-serta PYEC, untuk mengembang-kan usahanya.

Menurut Andi, tidak ada gu-nanya panitia melaksanakan

PYEC kalau tidak ada tindak lan-jutnya. Seperti pengembangan wirausaha mandiri sesuai dengan kemampuan dan kreativitas saat menempuh pendidikan dan lati-han di PYEC beberapa waktu yang lalu.

Tindak lanjut itu bisa dilaku-kan dengan cara pemberian ban-tuan berbentuk uang pembinaan seperti yang sudah dijanjikan panitia, ataupun bantuan perala-tan yang bisa memacu kemam-puan kewirausahaan masing-masing peserta.

Melalui pengembangan us-aha itu diharapkan bisa men-gurangi angka pengangguran di Pamekasan. “Pemuda Pame-kasan itu bukan tidak memiliki kemampuan. Mereka mampu tetapi untuk mengembangkan usaha sering kali dihadapkan

dengan ketidakmampuan modal usaha. Sehingga ia lebih cend-erung mencari pekerjaan bukan membuat pekerjaan sendiri,” ka-tanya.

Disinggung menganai de-sakan untuk transparansi dana kegiatan, Andi mengaku bukan kewenangannya. Ia memasrah-kan sepenuhnya kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk mengeta-hui realisasi anggaran itu. Ia mendorong Dinsosnakertrans untuk membuka bursa kerja. Sehingga setiap tahunya pen-

gangguran di Pamekasan bisa ditekan dengan baik. Termasuk pula aktif melakukan pembi-naan dan latihan kewirausa-haan. Apalagi dalam waktu yang tidak lama ini, BLK sudah bisa beroperasi.

Telah diberitakan sebel-umnya, sejumlah mantan pe-serta PYEC 2014 mempertanya-kan penyerahan dana stimulan untuk peserta terbaik yang belum direalisasikan. Besaran-nya Rp 3 juta untuk 50 peserta terbaik.


Dinsosnakertrans Abaikan Keluhan PYEC?DPRD pun Mulai Angkat BicaraPAMEKASAN - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Andi Suparto meminta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Pamekasan segera menindaklanjuti keluhan dari peserta Pamekasan Young Entrepreneur Competition (PYEC) 2014.

PAMEKASAN – Pupuk men-jadi bagian terpenting dalam setiap musim tanam tembakau. Menjelang musim tanam tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah me-mastikan ketersediaan pupuk di wilayah itu aman. Terdapat lima jenis pupuk yang ketersediaann-ya diawasi oleh pemerintah, yaitu Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik. Pupuk tersebut disubsidi oleh pemerintah, dengan harapan dapat membantu meringankan biaya produksi petani, termasuk petani tembakau.

Berdasarkan Data Komisi Pengawasan Pupuk dan Pastisida (KP3) Pamekasan, kabupaten tersebut tahun ini mendapat jatah pupuk sebanyak 27.262 ton dari lima jenis pupuk tersebut. Dengan rincian pupuk Urea 17.942 ton, SP-36 3.300 ton, ZA 1.120 ton, NPK 2.900 ton, dan pupuk organik 2.000 ton.

Kepala bagian sumber daya alam (kabag SDA) Pamekasan, Salah Syamlan mengatakan dengan kuota pupuk bersubdisi yang telah diberi-kan pemerintah tersebut pihaknya memastikan kebutuhan pupuk tem-bakau untuk musim tanam tahun ini akan terpenuhi.

“Kuota yang diberikan itu adalah kuota untuk satu tahun, termasuk untuk kubutuhan pupuk tembakau musim tanam. Pupuk bersibsidi itu hanya bisa diperoleh petani melalui kelom-pok tani karena disalurkasn ke

sana,” katanya.Kuota yang diberikan oleh

pemerintah pada tahun ini lebih kecil dibanding dengan tahun 2013 lalu. Data tahun sebelumnya, kuota pupuk Urea 21.542 ton, SP-36 5.419 ton, ZA 6.120, NPK 3.302 ton menjadi 2.900 ton. Sementara untuk pupuk jenis organik di tahun 2014 ini mengalami penambahan sebanyak 81 ton dari sebelumnya mendapat kuota 1.919 ton tahun ini menjadi 2.000 ton.

“Meskipun ada pengurangan, tapi hal itu tidak akan mempen-garuhi ketersediaan pupuk pada musim tanam tembakau nanti. Sebab stok pupuk pada musim tanam tembakau tahun lalu ban-yak yang tidak terserap, makanya pemerintah mengurangi stok tahun 2014,” ungkapnya.

Data realisasi penyerapan pupuk bersubsidi tahun 2013 pada bagian SDA setempat menyebutkan pupuk urea terserap 54,41 % atau 11.720 ton dari 21.542 ton. Sp-36 terserap 45,97 persen atau 2.491 ton dari 5.19 ton. ZA terserap 52,24 persen atau 3.197 ton dari 6.120 ton. NPK terserap 53,12 persen atau 1.754 ton dari 3.302 ton. Pupuk organik terserap 68,42 persen atau 1.313 ton dari 1.919 ton.

Dengan kata lain, stok pupuk yang tidak terserap pada tahun 2013 lalu itu , pupuk urea 9.822 ton, SP-36 sebanyak 2.928 ton, ZA 2.923 ton, NPK 1.548 ton, dan pupuk organik 606 ton.


PERTANIAN

Pupuk Tembakau Dipastikan Aman

Pamekasan

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014|NO. 0354|TAHUN III J

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pame-kasan, Mohammad Zakir men-gatakan dengan dana tersebut akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung, seperti gudang dan penerangan. Sayangnya, angga-ran yang telah dijanjikan kepada Pemkab Pamekasan itu hingga saat ini belum turun, sehingga pembangunan terminal barang belum dapat dipastikan kapan akan dilanjutkan.

“Sebelum anggaran itu turun kami tidak bisa melanjutkan pem-bangunan terminal itu. Dan dana sebesar Rp 2 miliar yang dijanji-kan Pemprov Jatim belum tahu kapan cairnya,” katanya.

Untuk itu, pihaknya tidak bisa menargetkan kapan Terminal Ba-rang dapat dimanfaatkan untuk bongkar muat barang mengingat hingga saat ini masih terkendala dengan ketersediaan anggaran dalam pembangunannya. Apalagi tahun ini pemkab setempat tidak menyiapkan dana sedikit pun un-tuk pembangunan Terminal Ba-rang itu, karena keterbatasan ke-mampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Pamekasan.

“Kami tidak bisa menentukan kapan terminal itu bisa beroperasi karena terkendala anggaran yang dimiliki, Tetapi kalau ada kucuran anggaran dari pemerintah pusat, dimungkinkan pada tahun 2016 nanti bisa beroperasi,” ungka-pnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B

DPRD Pamekasan, Hosnan Ach-madi mengatakan semestinya pemkab tidak membiarkan Termi-nal Kargo tanpa aktivitas supaya keberadaannya tetap terawat. Sebab jika tidak ada aktivitas apa pun dimungkinkan fasilitas yang ada akan cepat rusak. “Semes-tinya pemerintah tetap meng-gunakan Terminal Barang itu dengan fasilitas yang ada agar keberadaannya tidak terkesan sia sia. Kami harapkan agar anggaran yang ada nanti digunakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Untuk diketahui pada tahun 2011 lalu pembangunan Terminal Kargo tersebut mendapat kucuran dana yang bersumber dari ang-garan pendapatan belanja daerah (APBD) Pamekasan sebesar Rp 4 miliar untuk biaya urukan tanah dan pembangunan dua pos jaga. Kemudian pada tahun 2012 hanya mendapatkan dana Rp 30 juta un-tuk penyempurnaan pengerjaan yang sebelumnya. Pada tahun 2013 kembali mendapat kucuran dana Rp 2 miliar untuk saluran air dan pengerasan jalan.

Sementara, total anggaran yang dibutuhkan untuk proyek pengerjaan Terminal Kargo itu sekitar Rp 30 miliar. Terminal tersebut direncanakan akan di-gunakan sebagai tempat tran-sit barang untuk mendukung kebijakan pemerintah setem-pat agar kendaraan besar pen-gangkut barang tidak masuk kawasan kota.


Pamekasan

Kargo Disuntik Lagi Rp 2 MKetua Komisi B: Semestinya Pemkab Tak Membiarkan Kargo Tanpa AktivitasPAMEKASAN - Kelanjutan pembangunan Terminal Barang (Kargo) yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mendapatkan angin segar. Tahun 2014 ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengucurkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk pembangunannya.

PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG MENYERAP DANA DI ATAS RP 6 MILIAR NO TAHUN RP SUMBER DANA UNTUK

1 2011 4 miliar APBD Pamekasan Urukan Tanah dan Pembangunan 2 Pos Jaga 2 2012 30 juta APBD Pamekasan Penyempurnaan pekerjaan sebelumnya 3 2013 2 miliar APBD Pamekasan saluran air dan pengerasan jalan 4 2014 2 miliar APBD Jatim (belum turun) Gudang dan penerangan

PAMEKASAN - Menghadapi pu-taran kedua ISL, ada kabar menge-jutkan dari manajemen PMU, ada pencoretan 10 pemain sekaligus. Beberapa diantaranya pemain inti, pemain yang sering diturunkan pada putaran pertama.

Menurut Manajer PMU Achsa-nul Qosasi, keputusan ini meru-pakan hasil evaluasi manajemen PMU bersama tim pelatih, yang

telah dilakukan Jumat malam (2/5). Hasil keputusan dalam evaluasi itu antara lain siapa saja pemain yang harus dicoret, siapa saja pemain yang akan diperta-hankan, juga perlunya melakukan seleksi pemain baru untuk meng-isi kekosongan pemain.

Beberapa pemain yang harus dicoret adalah Syaiful Amri, Aji-saka (keduanya penjaga gawang),

Abu Bakar Sillah, Kokoh Roni-anrto, M Said, Rivai (pemain be-lakang), Rudi Rega, Boy, Alain N’kong (pemain tengah), dan Er-fan Hidayatullah (pemain depan).

Awalnya akan ada 12 pemain yang harus dicoret. Dua pemain berikutnya adalah Michael Orah dan Jose Jara Gonzales. Namun karena pertimbangan dan ber-bagai faktor, akhirya dua pemain

ini diputuskan untuk diperta-hankan hingga akhir musim. Se-lain itu ada punggawa PMU yang cidera hingga akhir musim, na-mun masih dipertahankan, yaitu Nopendi dan Zenal Arif. “Hal ini perlu kami lakukan, guna persia-pan menghadapi putaran kedua. PMU harus berjuang untuk bisa masuk empat besar,” kata Achsa-nul kemarin.

Selanjutnya, mulai sore ini, pelatih Arcan Iurie bersama tim pelatih yang dipimpinnya akan melakukan seleksi pemain. Para pemain seleksi itu terdiri dari be-berapa pemain tim-tim peserta ISL, baik pemain lokal maupun pemain asing. Selain itu juga ada pemain PMU U-21 yang akan dipromosikan ke tim utama.

=SUKMA FIRDAUS/RAH

SELEKSI PEMAIN BARU

Putaran Kedua, PMU Depak 10 Pemain

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III KSampangSumenep SENIN 5 MEI 2014

No. 0354 | TAHUN III KSampangKORAN MADURA

Di tahun 2014 sudah ada be-berapa TKI asal Sampang yang dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa seperti Muharromah, TKI asal Kelurahan Polagan, Kota Sampang, Hayati warga Kecama-tan Ketapang, dan Abdullah, warga Kecamatan Sokobanah.

Kasi Penempatan dan Perlu-asan Tenaga Kerja Dinsosnaker-trans (Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi) Teguh Waluyo menjelasakan, kebijakan perlind-ungan TKI khusus di Kabupaten Sampang masih belum ada Perda khusus tentang TKI yang menda-pat masalah. Meskipun TKI yang bersangkutan berstatus ilegal.

Kerena hal itu sangat dibu-tuhkan sebagai kebijakan untuk dijadikan naungan hak asasi war-ga negara. “Perda yang mengatur perlindungan TKI masih belum ada, tapi kita sudah merencana-kan perda dengan DPR untuk membahas terkait kebijakan per-lindungan para TKI,” ujarnya, Minggu (4/5).

Teguh juga mengaku bahwa di tahun 2013 Perda yang me-nangani terkait permasalahan TKI yang ada di Kabupaten Sam-pang masih belum ada, dirinya menjelaskan sampai saat ini untuk kebijakan terkait perlind-ungan TKI hanya berpijak pada

Undang-undang (UU) No 39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

“Untuk saat ini masih belum ada perda, tapi kami sudah mel-akukan kajian serta perencanaan mengenai perlindungan TKI. Dan untuk permasalahan TKI telah dilakukan kajian dan pem-bahasan oleh DPRD Kabupaten Sampang, namun hingga kini be-lum ada tindak lanjut yang pasti maupun pengesahan naungan hukum terkait kebijakan perlind-ungan para TKI,” ungkapnya.

Salah satu isi Perda yang akan dibahas tersebut, menurut Teguh Waluyo, bahwa dalam proses Pemberangkatan para TKI hen-daknya terdaftar di Unit Pelay-anan Pendaftaran TKI (UPPTKI) melalui perusahaan pengarah tenaga kerja indonesia. Sehing-ga mampu mengantisipasi per-masalahan yang kerap dialami TKI asal Pulau garam khususnya TKI dari kabupaten Sampang.

=CR2/LUM

SAMPANG- Pembangunan rumah dinas (Rumdin) Ketua DPRD Sampang, Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang yang menelan dana hingga Rp 700 juta dikabarkan sudah siap ditempati. Namun sebelum resmi ditempati, bagian dari bangunan tersebut sudah mulai ada yang rusak. Be-berapa huruf papan nama tampak sudah mengelupas.

Hal tersebut mengindikasikan jika pengerjaan pembangunan Rumdin tersebut tidak serius. Pantauan Koran Madura, beberapa fasilitas dari kebutuhan primer bangunan tersebut tampak diban-gun asal-asalan karena bangunan

yang masih baru tersebut sudah mulai ada yang rusak. Padahal, bangunan yang sudah menelan anggaran ratusan juta seharusnya tidak akan mudah mengalami kerusakan, apalagi bangunan tersebut masih baru selesai dan masih belum sempat ditempati oleh Ketua DPRD Sampang.

Untuk diketahui, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah eng-gan menempati Rumdin tersebut hanya dikarenakan fasilitas air PDAM-nya belum ada. Sehingga Rumdin tersebut saat ini tampak seperti pajangan properti belaka karena tidak ada penghuni dan tidak ada yang merawat.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sam-pang Sudarmanta menjelasakan, pihaknya masih belum mengeta-hui adanya pengelupasan huruf papan nama rumdin tersebut. Dia berjanji akan segera melakukan pengecekan terkait terkelupasnya huruf papan nama itu. “Besok (hari ini, Red) saya akan cek lagi ke Rumdin tersebut, dan nanti saya melakukan perbaikan berupa penempelan beberapa huruf yang mengelupas,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (5/4). =CR2/LUM

Belum Ada Perda TKI di SampangSAMPANG- Tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Kabupaten Sampang yang kerap men-galami persoalan seperti deportasi, kecelakaan kerja hingga meninggal dunia di negara perantauan sampai saat ini belum ada dasar hukum perlindungannya yang kuat. Pasalnya, Kabupaten Sampang belum punya Peratu-ran Daerah (Perda) khusus tentang ke-TKI-an.

COPOT: Beberapa huruf pada nama pengenal rumah dinas (Rumdin) Ketua DPRD Sampang, Jalan KH Wahid Hasyim banyak yang terkelupas, Minggu (4/5).

RUMDIN KETUA DPRD SAMPANG

Beberapa Huruf Papan Nama Mulai Terlepas

Dinsosnakertrans: Kita Sudah Merencanakan

PEMERIKSAANSeorang anggota polisi memeriksa sejumlah perempuan yang mengaku calon TKI, saat diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Rabu (30/4). Sebanyak 43 orang asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang mengaku calon TKI, diamankan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena diduga korban sindikat TKI ilegal, menyusul tidak adanya identitas termasuk paspor saat diperiksa petugas terkait.

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN IIIL Sampang

SAMPANG - Sebanyak 14.290 siswa sekolah lanjutan tingkat tingkat pertama (SLTP) Kabu-paten Sampang pada hari ini (5/5) akan mengi-kuti ujian nasional (UN). Peserta UN dari sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 7.934 siswa dan dari madrasah tsanawiyah (MTs) seban-yak 6.356 siswa.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyatakan siap melaksanakan ujian nasional (UN) yang akan digelar pada 5 sampai 8 Mei 2014. Pelaksanaan UN di 14 kecamatan tersebar di 57 SMP dan 61 MTs.

“Kami dari pihak Disdik sudah siap. Kita sejak awal juga sudah menginstruksikan kepada masing-masing sekolah agar ada pembekalan kepada siswa seperti try out,” ucap Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan, Dinas Pen-didikan Kabupaten Sampang

Arif Budiansor.Disinggung peserta yang

drop out, Arif Budiansor belum bisa memastikan. Pihaknya masih menunggu pelaksanaan UN dan sejauh ini belum ada laporan dari sekolah yang ber-sangkutan.

“Pendistribusian kita laku-kan hari Sabtu (3/5) kemarin untuk yang daratan, sedangkan ke Pulau Mandangin hari ini (4/5). Bicara masalah kebo-coran tentu kita antisipasi dengan mempersempit pelu-ang dengan aksi kecurangan,” jelasnya.

Arif menambahkan, ke-mungkinan adanya kebocoran dapat dihindari dengan varian soal yang berjumlah 20. “Asumsi saya bahwa kebocoran ujian pasti akan sulit, karena kode soalnya tidak diketahui, dan paket soal setiap kelas ada dua puluh, jadikan sangatlah sulit,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Untuk pelaksan-aan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat yang akan dimulai hari ini (Senin, 5/5), Di-nas Pendidikan (Disdik) Kabupat-en Sampang memastikan tidak akan ada kebocoran soal.

Kabid Kurikulum Disdik Kabupaten Sampang Arif Budiar-sor mengatakan bahwa untuk mencegah kebocoran soal terse-but pihaknya telah melakukan berbagai langkah, di antaranya pendistribusian soal yang dilaku-kan mendekati hari pelaksan-aan dengan melibatkan aparat kepolisian serta pengetatan saat pelaksanaan UN.

“Pendistribusian kita lakukan hari Sabtu (3/4) kemarin untuk yang daratan, sedangkan ke Pulau

Mandangin hari ini (Minggu, 4/5). Kita persempit peluang bermain-main dengan aksi kecurangan,” ucap Arif Budiarso, Minggu (4/5).

Selain itu, lanjut Arif, nantinya akan ada 20 variasi soal yang akan dikerjakan oleh para siswa, sehing-ga kemungkinan adanya kebocoran dapat terhindarkan. “Kalau saya asumsikan bocoran akan sulit, ka-rena kode soalnya tidak diketahui, dan paket soal setiap kelas ada dua puluh, jadi untuk kebocoran soal sulit,” tegasnya.

Ditambahkan Arif, meski pihaknya tidak menargetkan kelulusan hingga sempurna, na-mun yang paling menjadi titik tekan atau diutamakann ialah kejujuran siswa menjalankan UN dan mendapat nilai maksi-mal. =CR2/LUM

SAMPANG - Upacara mem-peringati Hari Pendidikan Na-sional (Hardiknas) tahun 2014 digelar di lapangan Wijaya Kusuma Kec/Kota Sampang, Jumat (2/5) sekitar pukul 08.00 Wib dipimpin langsung Bupati Sampang A Fannan Hasib.

Pada kesempatan tersebut, Bupati memberikan penghar-gaan kepada Kepala Dinas Pen-didikan, Kepala Dinas BPBD, kepala sekolah, dan siswa siswi berprestasi. Pemkab juga menggelar pameran pendidi-kan tingkat SMA se-Kabupaten Sampang.

“Pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasikan den-

gan setinggi - tingginya kepa-da sejumlah guru dalam upaya yang mau bersusah payah mengajarkan keterampilan ke-pada anak didiknya,”ucap Bu-pati Sampang A Fannan Hasib.

Bupati berharap mela-lui peringatan Hardiknas pen-

didikan di Sampang semakin maju. Salah satunya dengan akan memprioritaskan daerah wilayah utara. “Mungkin dari daerah utara harus diprioritas-kan pendidikannya, dibanding-kan nanti di Kota,” tuturnya. =ADV/ RYAN HARIYANTO

HARDIKNAS. Bupati Sampang A Fannan Hasib memimpin upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2014.

Bupati Ingin Pendidikan UnggulSEREMONIAL

UN SMP DAN SEDERAJAT

Disdik Pastikan Tidak Ada Kebocoran Soal

UJIAN NASIONAL

14.290 Siswa SLTP Ikuti UN

OMBUDSMAN Naksha Laraswati menjelaskan perihal kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2013-2014 tingkat SMA beberapa waktu lalu. Diharapkan, pada UN tingkat SMP yang dimulai hari ini (5/5) kebocoran tidak terjadi lagi.

Petugas menempelkan kartu ujian peserta ujian nasional (UN) tingkat Sekolah

Menengah Pertama (SMP) yang akan diselenggarakan mulai hari ini (5/5)

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III MSampang

Inisiatif gotong-royong tersebut muncul dikarenakan banyaknya keluhan warga yang kerap terjadi kecelakaan ber-motor di jalan tersebut. Kesas-

ksian warga setempat, Mofahri (47) mengaku sering melihat kecelakaan sepeda bermotor yang diakibatkan oleh jalan rusak yang tak kunjung diper-

baiki. Dirinya mengaku bahwa setidaknya ada sepuluh peng-endara sepeda motor yang men-galami kecelakaan akibat dari jalan tersebut.

“Ketika saya lihat sepeda motor yang lewat hampir se-mua pengendara yang melin-tas di jalan tersebut tidak bisa menghindari kerusakan jalan sehingga banyak pengendara kehilangan kestabilan sehingga bisa mengalami kecelakaan,” ujarnya.

Munirah (42) pemilik kios yangtepat di depan jalan rusak

tersebut juga mengaku sering merasakan getaran di dalam ru-mahnya ketika ada mobil angku-tan besar seperti bus akas, truk yang penuh dengan muatan. “Mo-bil-mobil besar tersebut sering melaju kencang sehingga menim-bulkan getaran sampai kerumah saya,” ujarnya.

Munirah juga memberikan kesaksian terkait rawan ke-celakaan sepeda motor yang melintasi jalan rusak tersebut, dikarenakan sepeda motor yang jatuh biasanya ketika hendak menghindar dari jalan yang ru-

sak dan berlubang.Mashuri, Ketua RT 01 RW 05

yang ikut bekerja dalam penim-bunan tersebut menilai Pemer-intah Kabupaten Sampang Khu-susnya proyek yang menangani kerusakan jalan tak peduli terha-dap keselamatan warga. Sehingga masyarakat yang peduli akan keselamatan pengguna jalan mel-akukan kegiatan gotong-royong penimbunan sementara guna untuk meminimalisir tingkat ke-celakaan lalin di jalan tersebut. “Kegiatan ini untuk meminimal-kan anak-anak sekolah jatuh ke-tika melintas di jalan tersebut,” ungkapnya.

Hingga berita ini ditulis seki-tar pukul 18.03 WIB, Kepala Dinas PU Bina Marga Sampang Moh Zis tidak bisa dihubungi. Nomor tel-epon seluler yang biasa diguna-kannya sedang tidak aktif.

=CR2/LUM

SAMPANG- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Raudlatul ‘Ulum Arrahmaniyah (STIRUA) mendatangkan Kabiro Koran Madura Sampang Miftahul Ulum dalam acara Pendidi-kan dan Pelatihan (Diklat) Jurnalistik yang digelar sela-ma dua hari berturut-turut, Jumat-Sabtu (2-3/5). Dalam acara yang mengusung tema ”Santri dan Jurnalistik Terapan” itu mendaulat Ka-biro Koran Madura sebagai pemateri utama.

Sekjend BEM STRIUA Shiddiq mengatakan, pelaksanaan Diklat tersebut untuk membangun jiwa jurnalisme mahasiswa dan santri Pondok Pesantren (PP) Raudlatul ‘Ulum Arrahmaniyah. Sehingga pada akhirnya nanti, Shiddiq berharap keluarga besar Arrah-maniyah bisa meluncurkan media sendiri yang berbasis santri. ”Diklat kali ini memang lebih diarahkan kepada jurnalistik terapan supaya para mahasiswa dan santri di sini (PP Raudlatul ‘Ulum Arrahmaniyah, Red) bisa langsung menerbitkan majalah sendiri,” ujarnya, Sabtu (3/5).

Selain itu, Shiddiq mengung-kapkan bahwa pemilihan Kabiro Koran Madura sebagai pemateri utama bukan karena kebetulan

saja. Melainkan sudah tersencana dengan matang karena ke depan BEM STIRUA, kata dia, ingin menjalin kemitraan strategis dengan media harian Koran Madura. ”Kami berharap Diklat ini sebagai awal untuk menjalin

kerja sama selanjutnya. Kami ingin menjadi Kampus binaan dari Koran Madura dalam konteks jurnalistik,” harapnya.

Sementara itu, Kabiro Koran Madura Sampang Miftahul Ulum saat ditemui usai acara mengaku

siap menyambut inisiatif kerja sama strategis dalam bidang jurnalistik dengan BEM STIRUA. Menurutnya, mahasiswa dan santri yang ada di bawah naun-gan PP Raudlatul ‘Ulum Arrah-maniyah itu mempunyai potensi

untuk berkarya di bidang jurnal-istik. ”Semua pesertanya antusias dan punya potensi dasar jurnalis-tik. Jadi, saya sangat welcome jika diajak bekerja sama lebih jauh ke depan,” tutur jurnalis kelahiran Sumenep itu. =CR2/ LUM

Warga Gotong-royong Perbaiki Jalan ProvinsiSAMPANG- Puluhan warga bergotong-royong mem-perbaiki akses jalan provinsi yang mengalami keru-sakan cukup parah lantaran terdapat penimbunan tanah dan bebatuan di Jl Syamsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kota Sampang, Minggu (4/5). Kegiatan swa-daya tersebut dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB dipimpin oleh RT 01 RW 05, Kelura-han Polagan.

SERIUS: Kabiro Koran Madura Sampang Miftahul Ulum saat mengisi Diklat Jurnalistik di Kampus STIRUA,

Kecamatan Sreseh, Sampang, Jumat- Sabtu (2-3/5).

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III N BangkalanBangkalan SENIN 5 MEI 2014

No. 0354 | TAHUN III NBangkalanKORAN MADURA

Kami menuntut kepada pemerintah Bangkalan di bawah kepemimpi-

nan Makmun Ibnu Fuad harus tegas menindak lembaga yang masih melakukan pungutan

liar,”

Baharuddin AnsoriKoordinator aksi IMM

doni heriyanto/koran maduraORASI. Puluhan aktivis IMM menggelar aksi demonstrasi menyoroti program pendidikan gratis di Bangkalan.

Pendidikan Gratis Jadi SorotanIMM Menengarai Marak Terjadi Pungli

"Pemerintah tidak serius dalam mewujudkan program pendidikan gratis. Terbukti di beberapa lembaga pendidikan masih ada pungutan liar," ujar Koordinator aksi IMM, Baharud-din Ansori.

Dalam orasinya, Ansori me-negaskan kebijakan tersebut harus dikawal dan diawasi se-cara ketat. Sebab, dana yang dialokasikan untuk sektor pen-didikan cukup fantastis melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebanyak 40 persen. Masih adanya pungutan liar sebagai bentuk lemahnya kontrol yang dilakukan peme-rintah selama ini. "Selamatkan masyarakat Bangkalan dari ke-bodohan, pendidikan gratis itu harga mati yang harus diwujud-

kan sepenuhnya," tegasnya.Tidak seriusnya pemerintah

dalam mewujudkan pendidikan

gratis, kata Ansori, berdampak pada kesenjangan sosial di ten-gah-tengah masyarakat dalam mendapatkan hak berpendidikan. Terbukti dari fasilitas yang diteri-ma antara di kota dan di desa ter-jadi perbedaan yang sangat jauh. Seharusnya, hal itu tidak terjadi, karena masyarakat memiliki hak yang sama tanpa adanya dis-kriminasi.

"Kami menuntut kepada pe-merintah Bangkalan di bawah kepemimpinan Makmun Ibnu Fuad harus tegas menindak lem-baga yang masih melakukan pun-gutan liar," teriak Ansori.

Pungutan liar, lanjut maha-siswa fakultas hukun Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini, me-rupakan bentuk penindasan ter-hadap hak masyarakat yang su-dah jelas pendidikan digratiskan. Maka dari itu, pihaknya mengajak kepada seluruh elemen agar juga ikut berpartisiapasi aktif dalam proses mengawal pendidikan di Bangkalan.

"Mari wujudkan pendidikan yang berkualitas tanpa diwarnai suatu tindakan yang merugikan masyarakat," tandasya.

= DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabu-paten Bangkalan menggelar aksi demonstrasi, Minggu, (4/5). Mereka menyoroti janji politik Bupati setempat terkait program pendidikan gratis. Apalagi di sejumlah lembaga pendidikan masih terindikasi adanya pungutan liar. Hal itu dinilai sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam mewujudkan program tersebut.

LPJ KF

Masih Banyak yang Amburadul

BANGKALAN - Kejangga-lan dalam penyusunan laporan Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Bangkalan tahun 2012 terlihat oleh Madura Coruption Watch (MCW). Setelah lembaga yang menelisik masalah korupsi tersebut meminta Lapo-ran Pertanggungjawaban (LPJ) kepada masing-masing lembaga penerima, MCW menduga banyak program yang belum dilaksana-kan dengan benar.

Berdasarkan analisa LPJ yang telah diterima, ada indika-si kejanggalan dari pelaksanaan program tersebut. Diantaranya ditemukan kelompok sasaran yang sama antara lembaga pe-nerima Muslimat dan Fatayat. Kondisi demikian terjadi di Ke-camatan Konang dengan nama kelompok sasaran kelompok Mawar dan Melati.

Muslimat NU Bangkalan me-nerima alokasi dana dari program KF sebesar Rp 90.000.000 untuk 25 kelompok, satu kelompok terdiri dari 10 orang. Kemudian PC. Fatayat NU Bangkalan alokasi dana sebesar Rp 90.000.000 untuk 25 kelompok.

Tidak hanya itu, juga ditemu-kan adanya dugaan sisa anggaran sekitar Rp 10 juta belum jelas peruntukannya. Ini terjadi pada lembaga penerima dana KF, GP Ansor Bangkalan. Lembaga ini menerima alokasi dana sebesar Rp 25.200.000 untuk 7 kelompok.

Selain itu, Madura Cor-ruption Watch (MCW) juga menemukan LPJ nyeleneh dari LSM El-SIPP. Dimana ditemu-kan adanya kelebihan ang-garan. Dana yang diterima Rp 18 juta, namun dalam LPJ Rp 21.050.000.

Kepala Divisi Analisa dan Monitoring MCW Kholilur Rohman menjelaskan dana hibah (Bansos) Provinsi Jatim tahun anggaran 2012 melalui Dinas Pendidikan (Dindik) yang dialokasikan pada program Keaksaraan Fungsional (KF) kurang lebih ada 182 lembaga penerima se- Bangkalan. Ada-pun kisaran dananya mulai dari Rp 7,2 juta hingga Rp 180 juta.

"Ada tujuh lembaga penerima dana KF yang dijadikan sample. Kami akan survei ke lapangan untuk mengetahui kebenarannya. Terutama pada kelompok sasaran yang sama dari lembaga peneri-ma dana KF berbeda," jelasnya.

Pihaknya mengaku telah mengambil beberapa sample lembaga penerima untuk diana-lisa. Apakah benar program KF

sesuai dengan peruntukan atau tidak jelas penggunaannya.

Dia menerangkan selain yang telah disebutkan, peneri-ma program KF PKK Bangkalan dengan alokasi dana sebesar Rp 180 juta untuk 50 kelompok. Lalu HMI Bangkalan alokasi dana sebesar Rp 18 juta untuk 5 kelompok. Kemudian LSM El-SIPP dana yang diterima Rp 18.000.000 untuk 5 kelompok. Terakhir, BASSAMA Bangkalan dengan alokasi dana sebesar Rp 54.000.000 untuk 10 kelompok.

Dalam analisa LPJ tersebut juga ditemukan kejanggalan berupa bentuk laporan yang hampir sama antara lembaga satu dengan lainnya. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya bentuk penyusunan, model kwitansi dan nomor kwitansi. Kondisi yang demikiam disinyalir ada oknum pembuat LPJ secara masal.

"Hasil analisa sementara, MCW menemukan sisa angga-ran Rp 10 juta yang alokasinya belum jelas pada LPJ GP Ansor. Begitu juga dengan PC HMI, ada sisa anggaran Rp 125.000 yang alokasinya belum jelas," terangnya.

Menurutnya, dari bukti foto tiap kelompok hanya dihadiri 6 sampai 8 orang per kelompok. Begitu pula, LPJ LSM El-SIPP juga masih amburadul, anggaran yang diterima senilai Rp 18 juta. Akan tetapi, didalam LPJ anggaran yang terserap Rp 21.050.000.

"Untuk lembaga peneri-ma Bassama, LPJ-nya belum diberikan. Kami akan lakukan kroscek ke bawah, kalau ada indikasi penyelewengan, MCW akan melaporkan kepada pihak berwajib," tegasnya.

Dia menambahkan dana bansos tersebut pagu pencairan-nya per Desember 2012, secara otomatis pelaksanaan program tersebut pada tahun 2013 be-berapa lembaga pelaporannya ada yang di tahun 2012. Program itu dilaksanakan selama 6 bulan.

Saat dikonfirmasi, Ketua Bidang PTKP PC HMI Bangkalan, Zaman mengaku tidak mengeta-hui secara pasti terkait LPJ dari program yang dimaksud. Sebab LPJ itu yang membuat pengurus HMI periode terdahulu.

"Kami tidak tahu pasti kalau LPJ (KF 2012) ini ada kesamaan dengan lembaga penerima lain. Juga jumlah peserta setiap kelompok, saya tidak tahu secara detail. Karena ketika pelaksanaan dulu, saya tidak ikut," ucapnya.

= MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III O

Karena daya beli petani rendah, akhirnya tidak terlaksana. Padahal la-han untuk pengemban-

gan jagung hibrida di sini cocok ,”

Puguh SantosoKepala Dispertanak

Kabupaten Bangkalan

Bangkalan

Kebocoran Pipa PDAM Masih TinggiListening Stick Bakal Dilengkapi Water Lead Detector

Direktur PDAM Sumber Poc-ong Bangkalan Sutrisno melalui bidang teknik PDAM, Hadi Mulya menjelaskan untuk mengurangi

tingkat kebocoran air, PDAM Sumber Pocong Bangkalan ber-encana membeli alat pendeteksi kebocoran (Water Lead Detector)

seharga Rp 300 juta. Hal tersebut dilakukan kerena hingga saat ini tingkat kebocoran air yang terjadi pada jaringan pipa PDAM menca-pai 39 persen.

Menurutnya, alat pendeteksi kebocoran atau Water Lead De-tector itu berfungsi menjangkau letak atau posisi kebocoran yang terjadi pada jaringan pipa PDAM. Alat tersebut dinilai lebih cang-gih dari alat deteksi kebocoran yang dimiliki PDAM saat ini, yaitu berupa “Listening Stick”.

"Jika peralatan canggih sudah kita punya, otomatis dapat me-ngetahui secara langsung posisi kebocoran, sehingga bisa langsung dilakukan perbaikan," jelasnya.

Meski mengalami penurunan tingkat kebocoran pipa PDAM pada tahun 2013 dari 41 persen ke 39 persen. Penurunan terse-but tidak signifikan, karena capa-ian maksimal tingkat kebocoran harus 20 persen. Hal itu perlu per-baikan.

Selain kebocoran pada jaringan

pipa, lanjut lanjut Hadi, tidak ada kendala lain yang dialami PDAM Bangkalan. Kalaupun ada itu ha-nya pemasangan pompa air yang langsung ke jaringan PDAM oleh pelanggan dan itu berdampak pada rusaknya water meter.

"Kami menargetkan penu-runan tingkat kebocoran perta-hunnya 3 persen. Berdasarkan Permendagri nomor 47/1999, yang bagus tingkat kebocoran itu hanya 20 persen," terangnya.

= MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN – Tingkat kebocoran pipa PDAM di Bang-kalan masih relatif tinggi. Persentase tingkat kebocoran mencapai 39 persen. Padahal maksimal tingkat keboco-ran 20 persen. Apalagi pengurangan tingkat kebocoran pipa per tahun hanya mencapai 3 persen. Artinya, masih perlu perbaikan pipa jaringan yang mengalami kebocoran.

moh ridwan/ koran maduraDIANGKUT. Distribusi soal yang dilakukan Dinas Pendidikan Bangkalan dengan melibatkan aparat polisi.

UN SMP/SEDERAJAT

14.015 Siswa Mengadu NasibBANGKALAN - Sebanyak

14.015 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat tengah mengikuti ujian nasional (UN) hari ini (5/5). Mereka terdiri dari siswa SMP Negeri, SMP Terbuka dan Swasta sebanyak 9.468 siswa dengan lembaga penyelenggara berjumlah 68 sekolah. Selain itu, peserta dari MTs Negeri dan swasta sebanyak 4.547 siswa dengan lem-baga penyelenggara 56 sekolah.

"Siswa yang mengikuti sesuai daftar nominasi tetap (DNT), peser-ta UN 2014 SMP/ MTs di Bangkalan yang berjumlah 14.015 peserta. Pe-laksanaan UN akan diselenggara-kan secara serentak selama 4 hari, mulai tanggal 5 Mei hingga 8 Mei 2014," kata Risman Iriyanto, Kasie Kurikulum SMP/SMA Dinas Pen-didikan Bangkalan.

Dia menerangkan jika dalam pelaksanaan UN 2014 SMP/MTs/terdapat kekurangan naskah soal,

sesuai aturan pengawas diperbo-lehkan meminta ke ruangan lain. Namun bila dalam keadaan force majeur boleh digandakan den-gan melakukan foto copi untuk kekurangan naskah soal UN 2014. Namun penggandaannya harus mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan dan pengawas ruangan. Selain itu, salah satu petugas dari pengawas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim UN 2014.

Setiap hari, selama pelaksana-an UN, naskah soal ujian diambil oleh kepala sekolah dan pihak pe-nyelenggara ke polsek setempat. Adapun seluruh jumlah naskah sebanyak 304 box yang telah di-distribusikan ke lembaga yang di-tunjuk sebagai penyelenggara UN 2014 di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

"Saat pengambilan materi soal UN oleh panitia kecamatan akan

didampingi kasek dan penyelengga-ra juga mendapat pengawalan ketat dari Kapolsek setempat," ujarnya.

Selain itu, untuk menjaga pe-laksanaan ujian nasional di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari kecurangan, Dinas Pendidikan (Disidik) Bangkalan mengaku tera-pkan sistem silang pengawas. Hal itu dilakukan untuk memperketat sistem pengawasan pada waktu pelaksanaan. Sebab guru yang di-tunjuk sebagai pengawas tentunya tidak merasa berkepentingan ter-hadap sekolah yang dijaga.

Dia menjelaskan dengan sis-tem silang itu untuk mengurangi adanya praktik perjokian kunci jawaban oleh oknum, sehingga bisa ketahuan dengan cepat. Pengawasan UN sistem silang itu cukup efektif untuk memini-malisir tingkat kebocoran Lembar Jawaban Ujian dan perjokian.

= MOH. RIDWAN/RAH

POTENSI PENGEMBANGAN JAGUNG

Hibrida Terkendala Harga Bibit

BANGKALAN - Potensi pengembangan jagung hibrida di Kabpaten Bangkalan belum bisa terealisasi dalam waktu dekat, karena harga bibit jagung hibrida terlalu mahal. Dalam setiap kilogramnya, harga bibit jagung hibrida berkisar dari Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu. Tentu saja harga itu tidak bisa dijangkau para petani wilayah setempat.

"Tidak sanggup kalau mem-beli bibit jagung hibrida dengan harga seperti itu. Belum beli pupuknya. Kalau harga jagung lokal kan ha-nya Rp 5 ribu," kata Maisaroh, petani asal Desa Buluh Kecama-tan Kamal.

Menu-rutnya, bibit jagung hibrida hanya mampu produksi mak-simal satu kali tanam. Apa-bila ditanam dua kali dapat berpengaruh pada hasil produksi. Sementara jagung lokal, bibitnya bisa di-tanam berkali-kali tanpa adanya penyusutan hasil panen. "Kalau bibit jagung hibrida ditanam dua kali, produksi menyusut hingga 70 persen," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dis-pertanak) Kabupaten Bangkalan Puguh Santoso mengemukakan potensi pengembangan jag-ung hibrida dicanangkan dua tahun yang lalu. Sebab daya beli

petani sangat rendah. "Karena daya beli petani rendah, akhir-nya tidak terlaksana. Padahal lahan untuk pengembangan jagung hibrida di sini cocok ," ujarnya.

Saat itu, menurut Puguh Santoso, pemerintah provinsi Jawa Timur berencana men-gucurkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energy (KKPE) guna membantu permodalan petani. Modal itu dikembalikan dengan cara mencicil. Namun petani masih enggan dengan program cicilan tersebut. "Para petani

masih enggan. Entah kalau diberi cuma-cuma," jelasnya.

Produksi jagung hibrida, lanjut Puguh, lebih besar daripada jagung lokal dalam sekali tanam. Dari 30 ribu hektare lahan yang ada di Ka-bupaten Bang-kalan, 18 ribu

hektare lahan sangat potensial untuk ditanam jagung hibrida. Untuk satu hektare lahan padi hibrida bisa menghasilkan 7 ton hingga 9 ton. Sedangkan jagung lokal hanya mampu mem-produksi 1 ton hingga 2 ton.

"Dengan catatan, (jagung hibrida) dipupuk dengan bagus dan benihnya juga bagus. Masa tanamnya 110 hari. Untuk jag-ung lokal hanya 75 hari hingga 90 hari," tandasnya.

= DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURASENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III P OPROBOLINGGO PKORAN

MADURASENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III Neter Kolenang

FITRIYAH RAHMAN

TIDAK CUKUP TAmPIL CANTIK

erempuan kela-hiran Sume-nep, 05 April 1992 tersebut

mengungkapkan bahwa setiap perempuan tentu ingin tampil cantik, tetapi berhijab itu bukan sekadar ingin tampil cantik. Ka-rena orang pakai jilbab itu adalah ketundukan seorang perempuan terhadap syariat. Perempuan yang akrab disapa Fitri tersebut tidak menampik jika fakta di lapangan seringkali menunjuk-kan yang berbeda. Mereka yang pakai tidak selalu karena fak-tor ketundukan. Banyak faktor-faktor lain yang menyertai niat seseorang ketika ia memutuskan menutup aurat. Ada yang berjil-bab karena alasan lebih simple dan tidak bingung memilih mode ketika akan bepergian.

“Ada juga yang mengatakan dirinya terlihat lebih cantik bila berjilbab. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sudah wak-tunya berjilbab karena sudah berumur. Hanya anak muda saja yang pantas untuk tidak berjil-bab,” jelasnya

Parahnya, kata perempuan hobi berbisnis tersebut, ada yang berjilbab karena bintang idol-

anya berjilbab. Atau istri politisi tertentu berjilbab, sehingga akh-irnya hal ini jadi alasan untuk ikut pemilu dalam sistem kufur bernama demokrasi. “Bahkan saat ini jilbab menjadi salah satu media untuk mempolitisir Is-lam,” katanya.

Padahal sesungguhnya, jil-bab adalah satu bentuk kecil dari ketundukan dan ketaatan seorang hamba kepada Khalikn-ya. Sedangkan bentuk ketaatan lainnya masih sangat banyak yaitu dalam semua aspek ke-hidupan. Termasuk juga dalam menyalurkan aspirasi politik,

umat Islam kudu taat pada aturan syariah secara mutlak. Tidak boleh hanya karena sim-bol jilbab, terus jadi ikut-ikutan berpesta demokrasi yang jelas-jelas menjadikan manusia se-bagai berhala. “Yang bersimbol jilbab pun aja tidak boleh, apal-agi bagi yang tidak berjilbab. Ini masalah prinsip, jadi bukan seka-dar ikut-ikutan aja, karena setiap amal pastilah akan dimintai per-tanggungjawaban di hadapan –Nya,” jelas perempuan yang bercita-cita jadi model tersebut.

Dengan niat yang tulus, Fitri pun mulai menekuni dunia hi-

jaber. Bahkan ia mulai dikenal sebagai perancang hijab. Ia me-nuturkan, bahwa permintaan untuk merancang hijab kian sering berdatangan saat dirinya dinobatan sebagai juara 1 hi-jaber se-Kabupaten Sumenep.

Sehingga ia pun punya ob-sesi besar untuk menjadi per-ancang andal dalam bidang hijaber. Bahkan impian untuk menekuni bisnis melalui hijaber mulai ada.”Karena resiko men-jadi perancang hijab itu sangat minim mengingat perancang hijab tak butuh tempat khusus untuk melakukan pekerjaannya. Sering, mereka yang justru da-tang ke rumah konsumen untuk menata hijab. Oleh karena itu, seorang perancang hijab juga harus siap untuk dipanggil ke luar kota,” pungkasnya.

Ditanya soal tata cara ber-hijab, dara asal Pangarangan Sumenep ini mengatakan bah-wa perancang hijab akan me-madukan dan berkreasi dengan beberapa helai kain untuk men-ciptakan tatanan hijab yang in-dah. “Berarti berhijab itu juga butuh ketelatenan dan kreasi tangan,” ujarnya.

=SYAMSUNI

Berhijab itu bukan sekadar terlihat ingin cantik atau modis, tetapi awal

memakai hijab itu harus didahului dengan niatan dari hati. Iya, niat untuk

menutup aurat dan untuk mendekat-kan diri pada Allah. Jadi, apapun hijab

yang dipakai, simple atau yang rumit sekalipun, tetapi bagus dan modis ka-lau disertai dengan niat dan hati yang tulus, pasti akan terlihat cantik, tentu cantik yang alamiah. “Itulah niat awal

aku memakai hijab,” ucap Fitriyah Rah-man, salah satu perempuan yang mulai

menekuni dunia hijaber

kibat keterbatasan lapa-ngan pekerjaan sedikit berdampak di negeri ini,

Terbukti, banyaknya data pengang-guran. Untuk mengurangi sekaligus membeikan solusi terbaik untuk mengurangi peroblematika itu, yak-ni dengan membuka usaha baru.

Hal itu dikatakan oleh, Ahmad Fauzi, pria yang mengaku telah menjalankan usaha di bidang per-tokoan itu. Dia menjelaskan, saat ini jangan terbayangkan bagi gen-erasi mudah untuk bias bekerja di sebuah perusahaan atau menjadi seorang PNS.Karena saat ini ter-lalu banyak penggangguran.“Kalau ini tetap dibiarkan, maka akan terus bertambah masalah itu bagi masyarakat,” ucapnya.

Fauzi yang kerap namanya di-apnggil itu mengatakan, dirinya memang lebih tertarik bergerak di bidang bisnis. Sebab dengan usaha tersebut, dirinya bias lebih mandiri dan bertahan hidup. “Karena lapa-ngan pekerjaan sudah terbatas untuk menyerap tenaga kerja,” je-lasnya.

Selain bias menguntungkan pribadinya, secara sosial dia bias mengangkat orang lain. Karena bias merekrut tenaga kerja.“Makanya saya terus kembangkan usaha ini, sampai kapan pun,” tegas Ahmad Fauzi.

Ahmad Fauzi menyebutkan, pekerja yang sudah direkrutnya leb-ih dari lima orang. Awalnya, usaha yang dirintisnya hanya dilakukan secara pribadi.“Tiap tahun saya usahakan berkembang mas, ter-masuk membuka cabang usaha di daerah lainnya,” pungkasnya.

=MAHfUd HIdAYATUllAH

AHMAD FAUZI

Berwirausaha Mengurangi Pengangguran

Nama : Fitriyah rahmanTempat Tgl Lahir : Sumenep, 05 April 1992Alamat : Jl. MH. Thamrin No.5 Pangaran SumenepHoby : BisnisCita-cita : Model IslamiAktivitas : Sales Promotion Girl (SPG)Rencana : Mengajak Masyarakar Sumenep berhijabPrestasi : Juara Hijab se-Kabupaten Sumenep

Pendidikan1. SDN Talango 52. SMPN 1 Kalianget3. SMA Muhammadiyah 1 Sumenep

e Paper Koran Madura 05 Mei 2014

Documents