Transcript
MAKALAH
“SURAT BERHARGA”
DOSEN PENGAMPU: IKOMATUSSUNIAH,SH.MH
MATA KULIAH: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
DISUSUN OLEH:
DEDE HARYADI 5551140
MOH RAMADANSYAH 5551140556
RIDHO BAGUS BINTARA 551140
EVAN SUYATNA 5551140
EMBUN 5551140
SULTONI 5551140
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2015KATA PENGANTAR
Tiada kata yang dapat kami sampaikan kecuali Alhamdulillahsebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT hingga saat ini kamidiberikan kesempatan untuk dapat memenuhi tugas yang diberikandan menulis sebuah makalah. Hanya karena rahmat yang diberikan-Nya kami dapat merangkai makalah ini hingga selesai. Apapun yangkami sajikan semoga selalu bermanfaat bagi para pembacanya. Padamakalah ini kami membahas mengenai berbagai macam surat berhargayang masuk kedalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi yangkami beri judul “SURAT BERHARGA”.
Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada dosen pengampu matakuliah aspek hukum dalam ekonomi yang telah memberikankepercayaan kepada kami untuk membahas atau mengulas materimengenai surat berharga.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dankelemahannya. Baik dalam isi maupun sistematikanya, hal inidisebabkan oleh keterbatasan dan pengetahuan wawasan kami . olehsebab itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakanmakalah ini, semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi penulis dankhususnya bagi pembaca.
I
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................... I
DAFTAR ISI............................................. II
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang.................................... iB. Rumusan masalah................................... iC. Tujuan ingin dicapai.............................. i
BAB II PEMBAHASAN
1. Pengertian surat berharga ........................ 12. Fungsi surat berharga............................. 23. Dasar yang mengikat penerbitan surat berharga..... 24. Jenis-jenis surat berharga ....................... 2
4.1..............................................Wesel ............................................... 2
4.2..............................................Surat Cek............................................... 4
4.3..............................................Bilyet Giro .......................................... 7
4.4..............................................Surat Sanggup ....................................... 9
Berakhirnya utang pajak ......................... 18Tarif pajak ..................................... 19
BAB III PENUTUP
a. Kesimpulan ....................................... 20b. Saran ............................................ 21
DAFTAR PUSTAKA
I
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Surat berharga adalah surat yang dapat di perjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham dan/ atau bukti penyertaan modal.Dengan demikian, dalam lalu lintas perdagangan surat-surat yang mempunyai nilai uang sering disebut dengan surat-surat berharga (commercial papers/ waardepapier).Sementara itu, suatu surat dapat dikatakan sebagi surat berharga jika surat-surat tersebut mempunyai nilai, seprti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai.
B. RUMUSAN MASALAH
1.Apa yang dimaksud dengan surat berharga?
2.Apa fungsi surat berharga?
3.Apa dasar yang mengikat penerbitan surat berharga?
4.Apa jenis-jenis surat berharga?
C. TUJUAN PENELITIAN
1.Ingin mengetahui apa itu surat berharga
2.Ingin mengetahui fungsi dari surat berharga
3.Ingin mengetahui dasar yang mengikat penerbitan surat berharga
4.Ingin mengetahui jenis-jenis surat berharga
I
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN SURAT BERHARGA
Surat berharga adalah surat yang dapat di perjualbelikan atau
digunakan sebagai agunan saham dan/ atau bukti penyertaan modal.
Surat berharga menurut para ahli:
Menurut Molengraaf surat berharga adalah akta atu alat bukti
yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi
kepada pemegangnya untuk menuntut haknya atau piutangnya
berdasarkan surat tersebut.1 Molengraaf memandang surat bergarga
dan surat yang berharga dalam satu kelompok.2
Scheltema mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang
sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai
perikatan yang di sebut di dalamnya. Akta yang termasuk dalam
surat berharga tersebut adalah aktakepada pengganti (aan order, to
order) dan akta kepada pembawa (aan toonder, to bearer).3
Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan surat berharga sebagi
surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagi pelaksana
pemenuhan surat presetasi, yang berupa uang, tetapi pembayaran
tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan
dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat 1 R. Ali Ridho, et.al. Hukum Dagang tentang Surat Berharaga, Perseroan Firma, Perseroan Komoditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN, Remadja Karya, Bandung. 1988. Hlm 7.2 H.M.N Purwosujipto. Pengertian Hukum Dagang Indonesia. Jilid 7 Djambatan, Jakarta.3 Gama Media, Pusat Studi Fakultas Hukum UII. Pengahntar Hukum Dagang Indonsesia.
I
yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau
pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang
surta tersebut.4
Dengan diterbitkannya suratitu oleh penerbit, maka pemegannya
diserahi hak untuk memperoleh pembayran dengan jalan menunjukan
dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak ketiga atau yang
menyanggupi itu. Dengan kata lain, pemegang surat itu mempunyai
tagih sejumlah uang yang tersebut di dalamnya.
Definisi yang dikemukakan Abdul Kadir Muhammad di atas senada
dengan pandangan yang umum dianut di amerika serikat yang
menekankan surat beharga (commercial paper) sebagai alat berharga
yang dikemukkan John D. Donnel dan kawan-kawan, yakni :
“Commercial paper is basically a contract for payment
og money it is commonly used as a substitute for money,
and it can also be use a means of extending credit.
When you buy a television set by giving the merchant a
check, you are using the check as a substitute for
money. The use of commercial paper as a means of
extending credit is illustrated when you borrow
money by signing a promissory note. There the credit
union is willing to give you money now in exchange fot
your promises to repay it later on certain term.”
4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum tentang Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1984, hlm 4.
I
Oleh karena peran surat berharga sebagai pengganti uang, maka ia
diperlakukan seperti uang. Syratnya ialah dapat dipindah
tangankan secara bebas, dapat diuangkan setiap saat oleh
pemegangnya, dapat diperlukan baik menurut ketentuan undang-
undang maupun menurut kebiasaan di kalangan pedagang.5
Berlainan dengan Abdul Kadir Muhammad , H.M.N. Purwosutjipto,6
dengan mengartikan surat beharaga tidak terbatas hanya sebagai
alat pembayaran, tetapi lebih luas dari itu. Kemudian dia secara
singkat mendefinisikan surat berharga sebagai surat bukti
tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan.
Berdasar definisi yang dikemukakakan H.M.N. Purwosujipto di atas,
suatu surat dapat disebut sebagai beharga jika memenuhi unsur-
unsur sebagi berikut:
1. Surat bukti tuntutan utang;
2. Pembawa hak; dan
3. Dapat dengan mudah diperjualbelikan.
Ad. 1. Surat Bukti Tuntutan Utang
5 Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 43.6 H.M.N Purwosutjipto, op.cit., …Jilid 7, hlm 5
I
Surat yang dimaksud disini adalah akta. Sedangkan akta itu
sendiri adalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk
dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan akta itu
merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dari si
penandatangan. Adapun yang dimaksud dengan utang di sini adalah
perikatan yang harus ditunaikan oleh si penantangan akta
(debitur). Sebaliknya si pemegang akta (kreditur) itu mempunyai
hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut.
Tuntutan tersebut dapat berwujud uang7 atau benda.8
Ad. 2. Pembawa Hak
Hak yang dimaksud di sisi adalah hak untuk menuntut sesuatu
kepada debitur. Surat berharaga itu “pembawa hak”, yang berarti
bahwa hak tersebut meletak pada kata surat bergharaga, seolah –
olah menjadi satu atau senyawa. Jika surat itu hilang atau
musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.
Ad . 3 Mudah Diperjialbelikan
Surat berharga mudah diperjualbelikan, Karen asurat tersebut
memuat klausia yang memungkinkan mudah untuk diperalihkan kepada
orang lain. Surat tersebut harus berklausula atas pengganti (aan
order=to order) atau atas pembawa (aan toonder=to bearer).
7 Misalnya cek, wesel, dan promes.8 Misalnya Bill of Lading (cognossemnt) dan Cell (warehouse receift)
I
Surat yang berklausula atas pengganti, peralihan haknya cukup
melalui endosmen (endorssemnt). Sedangkan surat yang berklausula
atas pembawa, peralihannya dengan peralihan secara fisik (dari
tangan ke tangan).
Surat-surat atas tunjuk atas pengganti yang menjadi surat
berharga pada umumnya merupakan suatu alat bukti adanya suatu
perikatan yang mempunyai sifat, bahwa hak tagihannya dapat
diperalihkan kepada orang lain.
Dengan demikian, dalam lalu lintas perdagangan surat-surat yang
mempunyai nilai uang sering disebut dengan surat-surat berharga
(commercial papers/ waardepapier).
Sementara itu, suatu surat dapat dikatakan sebagi surat berharga
jika surat-surat tersebut mempunyai nilai, seprti uang tunai dan
dapat ditukarkan dengan uang tunai.
Dalam hal ini, surat-surat yang dikeluarkan dapat dibagi menjadi
dua golongkan, yakni surat berharga (negotiable instrument) dan
surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yo
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992.
1. Surat berharga (Negotible Instrument)
Surat berharga (negitible instrument) dikatakan surat
berharga apabila surat tersebut sengaja diterbitkan sebagai
pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang,
I
tetapi tidak dilakukan dengan mata uang, melainakan dengan
alat pembayaran lain.
2. Surat berharaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Yo Undang-Undang Nomor 10 1992
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yo Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1992 telah memberi definisi surat
berharga ialah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi,
sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga
atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam
bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar
uang.
Akan halnya, surat berharga (letter of value) adalah surat
yang diterbitkan bukan sebagi pemenuhan prestasi, bukan berupa
pembayaran sejumlah uang, dan sukar diperjualbelikan. Namun,
surat berharga (letter of value) sebagi bukti diri bagi
pemegangnya (legitimasi), sebagai orang yang berhak atas apa
yang disebut di dalamnya, seperti KTP,SIM, Kartu Credit, ATM,
dan lain-lain.
2. FUNGSI SURAT BERHARGA
I
Fungsi pokok suatu surat berharga adalah sebagai alat pembayaran,
yang kedudukannya menggantikan uang.selain itu surat berharga
juga mempunyai fungsi:
· sebagai bukti surat hak tagih
· alat memindahkan hak tagih
· alat pembayaran
· pembawa hak
· sebagai alat memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan
mudah dan sederhana)
3. DASAR MENGIKAT PENERBITAN SURAT BERHARGA
Dalam penerbitan surat berharga minimal terdapat dua pihak yaitu
pihak penerbit dan penerima surat berharga. Pada awalnya kedua
pihak terikat pada perikatan dasar. Tindak lanjut dari perikatan
yang sudah disepakati tersebut ada satu pihak untuk memenhi
prestasi menerbitkan surat berharga. Beberapa dasar mengikat
penerbitan surat berharga:
a. teori keasi atau penciptaan (creatietheorie)
b. teori kepantasan(redelijk heidstheorie)
c. teori perjanjian (overeenkomst theorie)
d. teori penunjukkan (vertoings theorie)
I
Awal terbitnya surat berharga tidak akan terlepas dari perjanjian
atau selalu didahului suatu atau transaksi/perbuatan hokum para
pihak atau dengan kata lain adanya perikatan dasar. Perikatan
dasar itu berbentuk perjanjian atau kontrak yang dapat berupa
perjanjian jual beli, sewa-menyewa, sewa guna usaha (leasing),
pengangkutan dan lain sebagainya. Penerbitan surat berharga
merupakan kelanjutan dari perikatan dasarnya sehingga jumlah
nilai yang tertera dalam surat perjanjian yang disepakati oleh
para pihak.
4. JENIS-JENIS SURAT BERHARGA
Di dalam lalu lintas uang dikenal juga antara lain, wesel, cek,
bilyet giro, surat sanggup, commercial paper, surat berharga
pasar uang garansi bank, sertikat Bank Indonesia.
4.1 WESEL
A. Istilah dan Pengertian
Ketentuan mengenahi wesel diatur dalam Pasal 100 sampai dengan
Pasal 173 KUH Dagang, yang menentukan syarat formal bagi suatu
wesel, Namun, di dalam KUH Dagang tidak ditemukan definisi wesel,
hanya tersirat dalam Pasal 100 KUH Dagang pada persyaratan format
wesel, dimana H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan wesel sebagi
berikut.
I
Syarat yang memuat kata “wesel” di dalamnya, ditinggali dan
ditanda tangani di suatu tempat, dalam mana penerbitnya memberi
perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar
sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang di tunjuk oleh
penerbit penggatinya di suatu tempat tertentu.
Istilah wesel diindonesia berasal dari bahasa belanda yakni
wissel dalam bahasa jerman wechsel, dalam bahasa perancis, dikenal
dengan istilah letrethechange. Di dalam hukum inggris disebut
billofxchange, sedangkan hukum amerika serikat menyebutnya draft.
Di dalam KUHD tidak ditemukan definisi wessel dengan
mendasarkan pada persyaratan formal wessel yang di tentukan pasal
100 KUHD, H.M.N purwosujipto mendefinisikan wessel sebagai
berikut: 9
“Surat yang memuat kata “wesel” di dalamnya, di
tanggali dan ditandatangani di suatu tempat, dalam
mana penerbitnya memberi perintah tidak bersyarat
kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada
hari bayar kepada orang yang di tunjuk oleh
penerbit atau penggantinya di suatu tempat
tertentu”
9 H.M.N Purwosutjipto, op.cit . . . Jilid 7. Hal 45.
I
Dengan mendasarkan pada kententuan yang sama abdul kadir
muhamad mendefinisikan wessel sebagai berikut. 10
“surat yang menguat kata wessel yang diterbitkan
pada tanggal tertentu, dengan mana penerbit
memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk
membayar jumlah uang kepada pemegang atau
penggantinya pada tanggal tempat tertentu”.
Dalam hukum amerika serikat berdasarkan artikel 3-104 (1 UCC,
wessel yang tergolong negotiable draft di definisikan
sebagai :11
“an unconditional order in writing addressed by one
person to another signed by the person giving it,
requiring the person to whom it is addressed to pay
a sum of money to order or bearer.”
5 Personal Wessel
Berdasarkan definisi wessel disebutkan tadi, maka dapat dilihat
beberapa personal atau pihak yang terlibat dalam penerbitan dan
lalu lintas pembayaran dengan wessel yakni :
10 Abdul Kadir Muhammad. op.cit. . . hlm 3511 Ronald A. Anderson. et.al. Business Law. South Western Publishing Co. Cincinati. 1987. Hlm 522
I
1. Penerit trekker drawer adalah orang yang membuat atau
menerbitkan wessel
2. Tersangkut atau tertarik (betrokkene, drawee) adalah orang yang
diberi perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumalh uang
tertentu.
3. Menerima (nammer) adalah orang ditunjuk penerbit unutk
menerima sejumlah uang yang disebut didalam surat wessel
pada hari bayar.
4. Pemegang (houder,holder) adalah orang yang memperoleh surat
wessel dari penerima atau pemegang lainnya.
5. Andosan atau endosan (endosant, indorser) adalah orang yang
memperalihkan surat wessel dengan cara endossemen
(endossement , endorsemen) kepada pemegang
6. Pengganti (geendorsserde, indorsee) adalah orang yang menerima
surat wessel dari pemegang melalui cara endosemen
7. Akseptan (acceptant, acceptor) adalah tertarik atau
tersangkut yang telah memberikan akseptasi atau persetujuan
untuk membayar surat wessel yang bersangkutan pada hari
bayar (vervaldag).
6 Perikatan Dasar Wessel
Didalam jual beli suatu barang dilakukan secara jual beli
perniagaan sudah lazim suatu barang secra kredit, dalam
pengertian bahwa pembayaran harga barang yang bersangkutan tidak
dilakukan secara tunai pada hari dilakukannya transaksi, tetapi
I
akan dilkukan misalnya dua atau tiga bulan berikutnya. Untuk
mendapat kepastian pembayaran kemudian pembeli menerbitkan surat
wesel sebagai alat pengganti uang.
Penerbit dan tersangkut yang di perintahkan membayar dapat
manusia (pribadi) biasa atau suatu badan hukum atau juga Bank.
Dalam praktik banyak pihak yang melakukan transaksi dagang yang
menggunakan jasa bank. Dengan demikian dalam penerbitan surat
wesel juga menggunakan jasa Bank. Apabila tersangkutnya adalah
bank. Berarti penerbit memiliki dana yang tersedia di bank
tersangkut. Jika bank penerbit mengadakan hubungan hukum dengan
pihak kedia (penerima surat wesel), maka penerima surat wesel
dapat menerima uangnya dari bank tersangkut. Surat wesel yang
diterbitkan oleh bank dan diuangkan pada bank tersangkut disebut
wesel bank (bank assignatie, bank draft).12
7 Persyaratan Surat Wesel
Wesel sebagai surat-surat berharga haruslah memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan oleh pasal 100 KUHD,yakni :
1. Penyebutan istilah “wesel” di dalam naskah surat wesel yang
bersangkutan
2. Pemerintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang
tertentu,
3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut atau tertarik).
12 Abdul Kadir Muhammad. op.cit., hlm 39.
I
4. Penetapan hari bayar
5. Penetapan tempat pembayaran yang harus di lakukan
6. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus
di lakukan
7. Tanggal dan tempat wesel diterbitkan,dan
8. Tanda tangan penerbit
Dengan demikian, jika salah satu syarat tersebut tidak
dipenuhi maka surat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai
surat wesel, kecuali berdasarkan Pasal 101 Ayat KUH Dagang,
apabila kurang persyaratan tetap diakui sebagai wesel, tetapi
dengan konsekuensi tertentu, antara lain sebagai berikut.
1. Apabila wesel tidak menyebutkan hari bayar maka wesel
dianggap harus dibayar pada saat diperlihatkan kepada
teratarik.
2. Apabila wesel tidak menyebutkan tempat pembayaran maka
pembayaranya dianggap dilakukan di tempat tinggal
tersangkut/akseptan.
3. Apabila di dalam wesel tidak disebutkan dimana tempat
penerbitnya maka wesel dianggap ditanda tangani di tempar
yang disebutkan di samping nama penerbit.
Di dalam undang-undang dikatakan bahwa setiap penarik dari suatu
wesel diwajibkan menanggung akseptasi dan pembayaran.
Akseptasi adalah suatu pernyataan sanggup untuk membayar dari
tertarik/pembayar yang ditulis di atas surat-surat wesel serta
ditanda tangani. Oleh karena itu, terdapat suatu hak regres. Hak
I
regres adalah hak untuk menegur bagi setiap tertarik yang menolak
untuk melakukan akseptasi/menolak untuk menyetujui pembayaran
wesel walaupun hari pembayarannya belum tiba.
Dengan demikian, berdasarkan penentuan hari pembayaran surat
wesel, terdapat empat macam surat wesel di mana pengaturan hari
pembayarannya berlainan, seperti berikut:
a. Wesel yang harus dibayar pada saat diunjukannya (wesel
unjuk);
b. Wesel yang harus dibayar pada waktu setelah diunjukannya
(wesel setelah unjuk);
c. Wesel yang harus dibayar pada waktu sejak tanggal
penarikannya;
d. Wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu yang tertera
dalam surat weselnya.
Dalam Pasal 132 Ayat 2 KUH Dagang menyebutkan apabila wesel yang
hari bayarnya ditentukan dengan cara lain, selain keempat cara di
atas atau menetapkan pembayaran dengan cara diangsur maka
pembayarannya akan batal demi hukum.
8 Bentuk Bentuk Khusus Wesel
Diatas telah dikemukakan beberapa jenis wesel baik berdasar
klausula penerimanya maupun hari bayarnya, berikut akan di
kemukakan pula beberapa bentuk wesel berdasarkan kepentingan
penerbitnya, yakni :
I
Wesel atas pengganti sendiri;
Wesel atas penerbit sendiri;
Wesel untuk perhitungan pihak ketiga;
Wesel inkaso (incasso); dan
Wesel berdomosili
4.2 SURAT CEK
A. Pengertian dan Persyaratan Surat Cek
Surat cek merupakan warkat yang berisi perintah tidak bersyarat
kepada bank-bank yang memelihara rekening nasabah untuk
membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau
yang di tunjukan olehnya atau pembawanya.
Dasar hukum pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 samap dengan
229 KUH Dagang. Di samping itu, ada tambahan penjelasan yang
dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam Pasal 178 KUH
Dagang ditentukan syarat untuk cek sebagai surat berharga, yakni
a. Harus terdapat perkataan “cek” dalam bahasa yang dipakai
untuk merumuskan bunyi cek tersebut;
b. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar
sejumlah uang tertentu;
c. Nama orang yang harus membayar (tertaik) harus selalu suatu
bank;
d. Penunjukan tempat pembayaran;
e. Penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek;
I
f. Tanda tangan orang yang menarik cek.
Dengan demikian, jika syarat-syarat di atas di dalam Pasal 179
Ayat (1) KUH Dagang dikatakn merupakan syarat dan jika salah satu
tidak disebutkan maka surat tersebut tidka dapat dikatakan
sebagai cek. Akan tetapi, dalam Pasal 179 Ayat 2,4 dan 4 KUH
Dagang cek dapat memiliki kekhususan sebagi berikut:
1. Tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas maka tempat
pembayaran dianggap tempat yang disebutkan di samping nama
tertarik.
2. Jika penunjukan tidak ada maka cek harus dibayar di tempat
nama kantor besar (pusat) dari tertarik berada.
3. Jika desebutka tempat mana cek ditarik maka tempat yang di
sebutkan di samping nama si penarik dianggap selaku tempat
itu.
Adapun tenggang waktu dari cek adalah 70 hari sejak tanggal
penarikannya, apabila setelah 70 hari cek yang bersangkutan tidak
diuangkan maka penarik tidak wajib lagi menyediakan dana untuk
cek bersangkutan
Pasal 209 KUH Dagang, jika tiada penarikan kembali terjadi
maka si tertarik (bank) boleh membayranya pun setelah berakhirnya
tenggang waktu itu. Jadi , cek tidak otomatis batal setelah
tenggang 70 hari dilewatkan. Si penarik harus mengajukan serat
pembatalan pada bank tertarik bila dia tidak menginginkan
pembayaran lagi.
I
Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga. Oleh
karena itu , ha katas cek dapat dipindahtangankan kepada orang
lain dengan cara endosemen dan dilanjutkan dengan penyerahan.
Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus
sehingga menyebabkan adanya beberapa jenis cek, sebagai berikut.
1. Cek Atas Unjuk/Pembawa (Aan Toonder)
Di mana bank akan membayarkan kepada siapa saja yang dating
untuk menguangkan cek tersebut kepadanya.
2. Cek atas nama (Aan Order)
Di mana bank akan membayar kepad aorang yang namanya
tercantum di dalam cek yang bersangkutan.
3. Cek Atas Pembawa
Di mana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek
atas unjuk, tetapi hal ini berbeda apabila sebutan pembawa
dicoret maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama.
4. Cek Mundur (Postdated Cheque)
Merupakan cek yang oleh penariknya diberi tanggal akan
dating dengan demikian cek yang bersangkutan hanya dapat
diuangkan [ada tanggal yang dicantumkan dalam cek yang
bersangkutan.
5. Cek Silang (Crossed Cheque)
Merupakan cek yang diberikan tanda silang/garis miring yang
sejajar pada bagian muka. Tanda silang tersebut memberikan
petunjuk kepad bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat
dibayarkan kepada suatu bank yang disebut anatara kedua
I
garis silang sejajar. Dengan demikian, cek silang hanyalah
untuk disetorkan ke dalam rekening saja sehingga cek yang
bersangkutan hanya dapat dikringkan pada bank tersebut.
Sementara itu, dalam Pasal 214 Ayat 2 KUH Dagang ditentukan
jenis cek silang, seperti berikut:
1. Secara umum, diberi tanda dua garis sejajar dan di
antaranya tidak terdapat/tidak termuat suatu
petunjuk/nama suatu bank maka cek tersebut hanya dapat di
bayar oleh bank pembayar kepada setiap bank yang
menyerahkan/kepada nasabah bank pembayar yang meyerahkan
cek itu;
2. Secara khusus, anatar dua garis sejajar terdapat nama
suatu bank.
Jadi, tujuan pemberian tanda silang pada cek, agar membatasi
pihak-pihak yang dapat mencairkan dana atas cek yang
disilang tersebut.
6. Cek Kosong
Cek kosong adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank
tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup
pada rekening nasabah penarik cek tersebut.
Setiap pemegang hak atas cek mempunyai hak regres apabila
tidak berhasil menguangkan cek yang diunjukkan kepada bank
menolak untuk membayarnya, dengan undang-undang telah diberikan
hak untuk menuntut para penghutang (penerbit,endosan,avails) cek
I
untuk melakukan pembayarn, salakan cek yang dimaksud belum
kadaluwarsa.
A. Penyebutan Jumlah Uang Pada Cek
Didalam suatu cek harus disebutkan jumlah tertentu yang
ditulis bukan saja dari huruf selengkap-lengkapnya, juga dengan
angka. Yang berlaku adalah dengan jumlah huruf dan jumlah yang
ditulis dengan angka, yang berlaku adalah jumlah dan huruf
selengkap-lengkapnya. Selanjutnya kalau sehelai cek terdapat
penulisan cek atau angka yang berulang-ulang dan terdapat selisih
dengan lainnya.yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (pasal
186 KUHD)
Dalam praktik sehari-hari biasanya jika terdapat selisih
antara antara penulisan dengan huruf dan angka, bank membayar
(tertarik) akan menolak cek tersebut dengan alasan “huruf” dan
“angka” berbeda. Begitu juga kalau terdapat penulisan angka
berulang-ulang, Bank pembayar juga akan menolak pembayaran cek
tersebut dengan alasan “perunahan penambahan harus ada tanda
tangan si penarik”13
4.3 BILYET GIRO
A. Pengertian
13 Widjanarto op.cit,. . hlm 176
I
Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang
memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah
uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang
disebutkan namanya pad bank yang sama atau bank lain.14
Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal
4 juli 1995 tentang Bilyet Giro mendefinisikan Bilyet Giro
sebagai surat oerintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana
untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang
bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
Jadi, Bilyet Giro itu mereupakan surat perintah pemindah bukukan
sejumlah dana dimana pemindahbukukan tersebut berfungsi sebagai
alat pembayaran.
Oleh karena pembayaran Bilyet Giro harus dengan pemindah bukukan,
Bilyet Giro vmemliki persamaan dengan “cek untuk perhitungan”.
Namun demikian, Bilyet Giro dan cek untuk perhitungan juga
memiliki perbedaan,yakni cek untuk perhitungan bersifat tunai,
artinya setiap saat dapat diperlihatkan untuk dimintakan
pembayarannya, sedangkan bilyet tidak bersifat tunai, karena
didalam Bilyet Giro dikenal dua macam penanggalan, yakni tanggal
penerbitan dan tanggal efektif. Bilyet Giro baru dapat dimintakan
pembayarannya jika sudah sampai saat tanggal efektifnya. Selain
itu pemindah tanganan cek untuk perhitungan dilakukan dengan
Endosemen, sedangkan pemindahtanganan, Bilyrt Giro seharusnya
dengan cessi.
14 Widjanarto. Op.cit,. hlm 185
I
A. Persyaratan Bilyet Giro
Persyaratan giro dapat diatur dalam pasal 2 dan 3 surat keputusan
Direksi Bank Indonesia No 28/32/DIR/KEP Tanggal 4 juli 1995.
Persyaratan tersebut sebagai berikut:
1. Nama Bilyet Giro dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan ;
2. Nama tertarik;
3. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindah bukukan
sejumlah dana atas beban rekening penarik;
4. Nama dan nomor rekening pemegang;
5. Nama Bank penerima ;
6. Jumlah dan yang dipindahkan, baik dalam angka maupun huruf
selengkap-lengkapnya;
7. Tempat dan tanggal penarikan;
8. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap atau
stempel sesuai dengan persyaratan rekening dan;
9. Dalam Bilyet Giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan
ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.
B. Tenggang Waktu Penawaran dan Tanggal Efektif
Agar perintah atau amanah dalam Bilyet Giro tidak berlaku
terus menerus sehingga menyulitkan tata usahanya, maka perlu
ditetapkan tenggang waktu penawaran bagi suatu Bilyet Giro. Oleh
karena itu ditetapkan bahwa tenggang waktu penawaran Bilyet Giro
I
adalah 70(tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal
penarikannya.15
Pasal 6 ayat 1 Surat keputusan Direksi Bnak Indonesia No.
28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli1995 menentukan bahwa tenggang waktu
berlakunya Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal
penerbitan.
C. Kewajiban Penertiban
Seorang penarik yang memiliki rekening giro untuk dapat
menggunakan transaksi pembayaran dengan bilyet giro harus
memenuhi kewajiban utamanya, yakni menyediakan dana yang cukup
pada rekening gironya sesuai dengan yang tercantum didalam bilyet
giro yang bersangkutan
Suatu amant pemindah bukukan dana hanya dapat dilaksanakan
jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo rekening efektif
yang cukup.pengertian saldo rekening efektif adalah dana dalam
rekening giro yang sudah siap untuk digunakan sewaktu waktu
apabila diperlukan, serta sedikitnya sama dengan yang tersebut
dalam bilyet Giro yang akan dipindah bukukan tersebut.
Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat
amanat yang tersebut dalam Bilyet giro menjadi efektif untuk
dilaksanakan. Jika bilyet giro yang di ajukan pada tangal
sesudah tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan
15 Abdul Kadir Muhammad op,.cit. . hlm 182
I
tidak ada atau kurang mencukupi, maka bilyet giro tidak dapat
diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong.
Surat keputusan direksi bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR/ cek
atau bilyet giro kosong mendefinisikan cek atau bilyet giro
kosong sebagai cek atau bilyet giroyang ditolak dalam tenggang
waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena
dananya tidak cukup atau dananya tidak ada, dan penolakan
tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang
antara lain memuat nama dan alamat penarik yang bersangkutan.
D. Tata Cara Perhitungan Bilyet Giro
Pembayaran bilyet giro hanya dapat dilaksanakan bila penari
atau pemegang memiliki rekening giro baik di bank yang sama
atau berlainan. Apabila rekening giro penarik dan pemegang ada
pada bank yang sama pemindah bukuannya dapat dilakukan secara
langsung oleh bank (tertarik), yakni dengan mengurangi jumlah
rekening (mendebet) penarik yang kemudian dipindahkan ke dalam
rekening pemegang (dikredit).
Apabila rekening giro penarikdan penerima atau pemegang berada
di bank yang berlainan, mka pelaksanaan pembayarannya
I
dilakukan dengan kliring melalui lembaga kliring yang
diselenggarakan Bank Indonesia.
Pelaksanaan amanat dalam bilyet giro antar bank setempat,
perhitungannya dapat dilaksanakan melalui dua cara, yakni :
1. Cara Pertama
a. Penarik menyerahkan bilyet gironya kepada bank penyimpan
dana ;
b. Bank penyimpan dana memindahkan dana tersebut dalam
bilyet giro dengan nota kredit kepada bank nasabah
penerima atau pemegang untuk dikreditkan dalam rekening
giro penerima atau pemegang yang namanya tercantum dalam
bilyet giro.
2. Cara Kedua
a. Penarik menyerahkan bilyet giro langsung kepada pemegang
atau penerima data,
b. Penerima dana menyetorkan bilyet giro itu kepada bank
dimana ia menjadi nasabahnya;
c. Bank penerima dana memperhitungkan bilyet giro tersebut
melalui kliring kepada bank tertarik. Seteleh
dikliringkan, maka dana tersebut di masukkan ke dalam
rekening giro pemegang atau penerima dana.
Apabila rekening giro penarik dan peneriman tidak hanya di bank
yang berlainan, tetapi juga di tempat yang berlainan, cara
perhitungannya dengan inkaso yang dilakukan melalui kliring.
I
4.4 SURAT SANGGUP
A. Pengertian dan Persyaratan Surat Sanggup
Surat sanggup (promissorynotes = accept = promesse aan order)
Adalah surat akta yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk
membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu
tanpa syarat kepada seorang kreditur atau penggantinya.
Menurut Pasal 174 KUHD, suatu akta atau surat dapat disebut
sebagai surat sanggup apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
1. Klausul “kepada pengganti” (order) atau istilah “surat
sanggup” atau “promes kepada pengganti” yang harus ditulis
didalam naskah surat tersebut;
2. Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang
tertentu;
3. Penetapan hari pembayaran;
4. Penetapan tempat pembayaran;
5. Nama orang penggantinya kepada siapa pembayaran harus
dilakukan;
6. Tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani;
7. Tanda tangan orang yang menertibkan surat sanggup
Apabila persyaratan yang ditentukan Pasal 174 diatas tidak
terpenuhi,maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat
sanggup,kecuali :
I
1. Bila hari bayar tidak di tentukan,dianggap bahwa surat
sanggup ituakan dibayar pada waktu ditunjukan
2. Bila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus,maka
tempat pendatanganan surat sanggup itu dianggap sebagai
tempat pembayaran dan juga menjadi domisili surat sanggup
itu
3. Surat sanggup yang tidak ada penyebutan tempat
penandatangannya,maka yang tertulis di samping nama
penandatangan dianggap sebagai tempat ditanda-tanganinya
surat sanggup tersebut.
Berdasarkan ketentuan di atas,dapat disimpulakan bahwa
personal yang terlibat didalam penertiban surat sanggup hanya
dua,yakni pihak penerbit dan pemegang. Kemudian di dalam
perdagangan atau pengalihan surat sanggup itu akan terikat
pula andosan
B. Perikatan Dasar Surat Sanggup
Penerbitan surat sanggup bergantung pada keadaan perikatan
dasarnya. Jika pada suatu saat misalnya seseorang mempunyain
piutang pada debitur katakannlah pada suatu Bank A. Piutang
tersebut belum dapat ditagih. Kreditur ini dapat minta kepada
Bank A agar menerbitkan surat sanggup sejumlah piutangnya.
Bank A menyanggupi membayar pada waktu tertentu yakni pada
saat piutang tersebut dapat di tagih dengan menunjukan surat
sanggup tersebut. Apabila penerima atau pemegang itu
menginginkan sejumlah uang sebelum hari bayar, ia dapat
I
mengendosemenkan surat sanggup itu kepada pihak lain. Dengan
demikian ia segera dapat memperoleh uang yang ia inginkan.
Dapat pula terjadi dalam suatu transaksi, misalnya jual beli,
pembeli akan membayar pada waktu tertentu, sebagai bukti ia
mempunyai hutang dan tersedia membayarnya,maka diterbitkan
surat sanggup. Penjual dengan menujukan surat sanggup itu pada
hari bayar akan memperoleh pembayaran dari pembeli itu. Tetapi
jika penerima surat sanggup (penjual) itu memerlukan uang, ia
dapat menjual surat sanggup itu kepada pihak ketiga dengan
cara endosemen.
Dalam perkembangannya dewasa ini, surat sanggup di dalam
praktik dunia bisnis telah dijadikan salah satu instrument
utang guna mendapatkan dana pembiayaan perusahaan. Penggunaan
instrumen tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut
: Misalnya PT Abadi Nusa Karya memerlukan tambahan dana atau
modal yang bejangka pendek. Perusahaan tersebut kemudian
menerbitan surat sanggup yang berisi kesanggupan atau janji
untuk membayar sejumlah uang tertentu. Surat sanggup itu
kemudian disetorkan kepada investor. Investor yang sanggup
membeli surat sanggup dari perusahaan yang menerbitkan surat,
namanya kemudian dicantumkan disurat sanggup tersebut(sebagai
penerima atau pemegang). Umumnya investor membeli surat
sanggup dengan sistem diskonto. Pemegang atau penerima
(investor) akan meminta pembayaran kepada penerbit pada
tanggal yang disebut dalam surat sanggup itu. Sebelum tanggal
I
jatuh tempo, pemegang dapat menjual surat sanggup itu kepada
pihak ketiga dengan cara endosmen.
Di dalam praktik dunia bisnis nasional dan internasional
dewasa ini surat sanggup sebagai instrument hutang telah
berkembang dalam berbagai bentuk, misalnya Commercial paper (CP)
dan Medium Term Notes (MTN), dan Floating Term Notes (FTM) .
C. Penerapan Hukum Wesel
Berdasarkan ketentuan Pasal 176 KUHD, sepanjang tidak
bertentangan dengan sifat aturan khusus surat sanggup, maka
ketentuan-ketentuan mengenai surat wesel berlaku pula
terhadap surat sanggup.Ketentuan-ketentuan surat wesel yang
berlaku bagi surat sanggup adalah:
1. Endosemen (Pasal 110-119);
2. Hari gugur (Pasal 132-136);
3. Pembayaran (Pasal 137-141);
4. Hak regres dalam non-pembayaran (Pasal 142-149 dan 151-
153);
5. Pembayaran dan perantaraan (Pasal 154, 158-162);
6. Turunan wesel (Pasal 166-167);
7. Surat wesel yang hilang (Pasal 167a);
8. Perubahan –perubahan (Pasal 168);
9. Lampau waktu (Pasal 168 a dan 169-170);
10. Hari besar perhitungan tenggang-tenggang dan larangan
hari-hari penundaan pembayaran (Pasal 171, 171 a, 172 dan
173);
I
Bagis surat sanggup berlaku juga ketentuan:
1. Wesel yang harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga
atau tempat lain dari pada domisili tersangkut (Pasal 103
dan 126);
2. Klasula mengenai bunga (Pasal 104);
3. Tentang adanya perbedaan mengenai penulisan jumlah uang yang
harus dibayar (Pasal 105);
4. Tentang prinsip, otonomi pada kedudukan tanda tangan yang
terdapat dalam surat wesel (Pasal 106);
5. Mengenai tanda tangan orang yang mewakili orang yang tidak
cakap berbuat atai melampaui batas wewenangnya (Pasal 107);
6. Mengenai wesel blank (Pasal 109);
7. Mengenai aval (Pasal 129-131) jo Pasal 176 ayat (3));
8. Surat aval harus diterangkan kepada siapa diberikan, jika
tidak dianggap bahwa aval itu di berikan kepada penerbit
(Pasal 130 ayat terakhir jo Pasal 176 ayat (3));
9. Penandatanganan surat sanggup sama terkaitnya seperti
akseptan dalam wesel (Pasal 177 ayat (10));
10. Surat sanggup setelah unjuk (nazicht = after sight)
harus diunjikkan kepada penerbit “untuk melihat” dalam
tenggang waktu sebagi yang ditentukan Pasal 122, yakni satu
tahun setelah hari tanggal surat sanggup. Tenggang waktu
tersebut mulai berjalan sejak tanggal “melihat” yang harus
dinyatakan oleh penandatangan surat sanggup; dan
I
11. Penolakan atas perbuatan “melihat” ini harus dinyatakan
dengan protes (protes non visa), dan sejak tanggal protes
itu tenggang waktu untuk unjuk tadi mulai berjalan.
I
BAB III
PENUTUP
a. KESIMPULANJadi, Surat berharga adalah surat yang oleh
penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ke tiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang untukpemegang surat itu dan surta berharga ini pun memiliki banyak jenis yaitu diantaranya wesel,surat cek,bilyet giro.
b. SARANSetelah mempelajari materi ini hendaknya kita paham
dan mengerti banyak mengenai surat berharga.
I
top related