Transcript
8/10/2019 RDTR lapdal
1/46
LAPORAN PENDAHULUAN
`
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan kota memerlukan dua instrumen penting,yaitu development plan dan development regulation . Kedua
instrumen pembangunan tersebut umumnya merupakan
dokumen yang terpisa . Penyusunan RD!Rdisusun berdasarkan
ren"ana rin"i tata ruang, seperti yang ter"antum dalam Undang#
undang Nomor $% !a un $&&' pada pasal (% ayat $ yang
bunyinya) *Penyusunan RD!Rdisusun berdasarkan ren"ana rin"i
tata ruang untuk setiap +ona peman aatan ruang-.
Penyusunan RD!R Zoning Regulation / merupakan sala
satu perangkat pengendalian peman aatan ruang yang berisi
ketentuan#ketentuan teknis dan administrati peman aatan ruang
dan pengembangan tapak. Penyusunan RD!Rini tela banyak
digunakan di negara berkembang.
Penyusunan RD!Rmen0adi ru0ukan kegiatan peri0inan,
penga1asan dan penertiban dalam pengendalian peman aatan
ruang, yang meru0uk pada Ren"ana Detail !ata Ruang yang
umumnya tela menetapkan ungsi, intensitas, ketentuan tata
massa bangunan, sarana dan prasarana, serta indikasi program
pembangunan. Penyusunan RD!R0uga men0adi landasan untuk
mana0emen la an dan pengembangan tapak.
Ke"amatan Punung merupakan sala satu dari 2$ ke"amatan
di Kabupaten Pa"itan yang merupakan daera pendukung dari
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-1
8/10/2019 RDTR lapdal
2/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Kota Pa"itan yang ber ungsi sebagai pusat kegiatan lokal dan
sentra kegiatan kelautan. Ke"amatan Punung 0uga merupakan
pintu gerbang barat untuk kegiatan pari1isata selatan Pa"itan.
Dengan semakin pesatnya pertumbu an penduduk,
pertumbu an ekonomi dan pari1isata di Ke"amatan Punung
maka semakin mendesak untuk penyediaan berbagai sarana dan
prasarana pendukung termasuk 0uga kebutu an peruma an.
Kota Punung di arapkan mampu men0adi pusat pelayanan di
1ilaya barat Kabupaten Pa"itan meliputi Ke"amatan Pringkuku,
Ke"amatan Punung dan Ke"amatan Donoro0o dengan
menitikberatkan pada kegiatan perdagangan, pari1isata dan
industri. 5erbagai al tersebut akan memberikan pengaru dan
peruba an ter adap peman aatan ruang di Kota Punung.
Peruba an peman aatan ruang Kota Punung 0uga akan
dipengaru i ole aktor eksternal seperti pembangunan
in rastruktur skala regional dan nasional seperti pembangunan
:alur Lintas 4elatan. Pembangunan 0alan tersebut akan
berdampak pada perkembangan peman aatan ruang yang ada
serta masuknya berbagai in;estasi.
Penyusunan RD!R 56P Punung di arapkan dapat
meningkatkan kualitas ibukota Ke"amatan Punung dengan
kedalaman peta skala besar, tetapi 0uga sebagai langka untuk
me1u0udkan keterpaduan 1ilaya antar ke"amatan yang
memadukan dan menyelaraskan struktur dan pola ruang dengan
ke"amatan yang ada di sekitarnya. Dokumen ini 0uga di arapkan
dapat membantu Pemerinta Kabupaten Pa"itan untuk
meren"ana dan menata 1ilaya kota dengan menyusun
peraturan +onasinya. Penyusunan RD!Rdi ungsikan 0uga sebagai
pengendalian peman atan ruang dan sekaligus men0adi dasar
penyusunan R!5L bagi +ona#+ona yang pada RD!R ditentukan
sebagai +ona yang penanganannya diprioritaskan. Penyusunan
RD!Rtersebut nantinya ber ungsi sebagai pedoman
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-2
8/10/2019 RDTR lapdal
3/46
LAPORAN PENDAHULUAN
pengendalian peman aatan ruang yang disusun untuk setiap
+ona peman aatan ruang yang termuat dalam ren"ana rin"i tata
ruang yang men0adi dasar penyusunan Penyusunan
RD!Rtersebut
8/10/2019 RDTR lapdal
4/46
LAPORAN PENDAHULUAN
@. =engara kan pembangunan kota yang lebi tegas dalam
rangka upaya pengendalian penga1asan pelaksanaan
pembangunan ?sik untuk masing#masing bagian 1ilaya kota
se"ara terukur baik kualitas maupun kuantitas.
. =embantu penetapan prioritas pengembangan kota dan
membantu penyusunan Penyusunan RD!R +oning regulation/
untuk di0adikan pedoman bagi tertib bangunan dan tertib
pengaturan ruang se"ara rin"i.
1.2.3 Sasaran
4asaran yang endak di"apai dengan terselenggaranya
penyusunan RD!R 56P Punung adala sebagai berikut )
2. =en"iptakan keseimbangan dan keserasian ungsi dan
instensitas penggunaan la an pada setiap blok
peruntukan>
$. !erkendalinya pembangunan ka1asan strategis dan ungsi
kota, baik yang dilakukan pemerinta maupun
masyarakatBs1asta.
(. =endorong in;estasi masyarakat di dalam ka1asan
@. =engara kan pembangunan ka1asan yang lebi tertata
dalam rangka upaya pengendalian pembangunan ?sik
ka1asan>
. =endelineasi prioritas pembangunan ka1asan dan
pembentukan +ona regulasi sebagai pedoman bagi tertib
bangunan dan tertib pengaturan ruang se"ara terin"i.
1.3 RUANG LINGKU
1.3.1L!n"ku# $!%a&a'
Lokasi penyusunan RD!R 56P Punung adala Ke"amatan
Punung yang terdiri dari 2( desa meliputi)
2/. Desa Punung ,
$/. Desa !inatar ,
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-(
http://id.wikipedia.org/wiki/Punung,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tinatar,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tinatar,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Punung,_Punung,_Pacitan8/10/2019 RDTR lapdal
5/46
LAPORAN PENDAHULUAN
(/. Desa Kendal ,
@/. Desa 4ooka ,
/. Desa Piton ,
%/. Desa 5omo ,
'/. Desa 6areng ,
C/. Desa =antren ,
/. Desa =endolo Lor ,
2&/. Desa =endolo Kidul ,
22/. Desa Ploso ,
2$/. Desa Kebonsari dan
2(/. Desa 7ondosari .
4e"ara geogra?s Ka1asan 56P Punung dapat dili at
pada )*a 1.1.
1.3.2Ruan" L!n"ku# Ma*)r!
Ruang lingkup pemba asan dalam Penyusunan RD!R 56P
Punung adala sebagai berikut)
2. !ata "ara penyusunan RD!R dan Peraturan onasi>
=en0elaskan proses penyusunan Peraturan onasi, mulai
dari pembagian blok#blok peruntukan ingga perumusan
aturan#aturan teknis pembangunan.
$. Ketentuan teknis dan standar dalam RD!R dan
Peraturan onasi
=en0elaskan mengenai penggunaan ru0ukan standar atau
ketentuan teknis pembangunan dari standar#standar yang
tela ada, serta pertimbangan#pertimbangan yang
digunakan dalam menyusun aturan teknis pembangunan
dalam Peraturan onasi.
(. !ata "ara pelaksanaan RD!R dan Peraturan onasi>=en0elaskan proses pelaksanaan dan peruba anpeman aatan ruang dalam pembangunan, yang telamen"akup pi ak#pi ak terkait yang memiliki 1e1enang
dalam men0alankan sistem tersebut.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-+
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendal,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sooka,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Piton,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bomo,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Wareng,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mantren,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mendolo_Lor,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mendolo_Kidul,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ploso,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kebonsari,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gondosari,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kendal,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sooka,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Piton,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bomo,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Wareng,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mantren,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mendolo_Lor,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mendolo_Kidul,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ploso,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kebonsari,_Punung,_Pacitanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gondosari,_Punung,_Pacitan8/10/2019 RDTR lapdal
6/46
LAPORAN PENDAHULUAN
@. !ata "araPeruba an onasi=en0elaskan terlebi da ulu trend ke"enderunganperkembangan pada tiap#tiap Ke"amatan. Denganmengeta ui trend perkembangan maka dapat dibuatara an Penyusunan RD!R dan peraturan +onasi yangdisesuaikan dengna standard peren"anaan dan peraturan+onasi. Peraturan +onasi dapat beruba apabila trendke"enderungan perkembangan dalam satu 5lok ka1asansaling mendukung dan memiliki ara an ungsi kegiatanse0a0ar dan melengkapi se"ara kompre ensi .
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-
8/10/2019 RDTR lapdal
7/46
LAPORAN PENDAHULUAN
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-
II-
EN USUNAN ERATURAN /0NASI
ERK0TAAN BULULA$ANG
KEBU ATEN MALANG
I -
8/10/2019 RDTR lapdal
8/46
LAPORAN PENDAHULUAN
)*a 1.1. Peta Lingkup 6ilaya Peren"anaan
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-
2.3E ALUASI RE ISI RDTRK ER K0TAAN BULULA$ANGTA4UN 2513
8/10/2019 RDTR lapdal
9/46
LAPORAN PENDAHULUAN
. !ata "ara dan teknik penyusunan Ran"angan PeraturanDaera tentang Peraturan onasi=en0elaskan proses dan teknik penyusunan materiRan"angan Peraturan Daera tentang Peraturan onasi
%. !ata "ara peruba an Peraturan onasi>=en0elaskan mengenai proses pengambilan keputusanuntuk menin0au kembali Penyusunan RD!Ryang teladiperdakan, serta mekanismeBta apan penyusunanperuba annya.
1.3.3 0u* u*
Ruang lingkup materi dari penyusunan RD!R 56P Punung
adala sebagai berikut )
9. Penda uluan
a. Latar 5elakang
b. !u0uan Penyusunan Laporan RD!R
". Dasar Hukum
d. Ruang Lingkup Peren"anaan
e. 4istematika Pemba asan
99. Ketentuan Umum
a. 9stila dan De?nisi
b. Kedudukan RD!R dan Peraturan onasi
". Fungsi dan =an aat RD!R dan P
d. Kriteria dan Lingkup 6ilaya Peren"anaan RD!R dan
Peraturan onasi
e. =asa 5erlaku RD!R999. !u0uan Penataan 56P
9G. Ren"ana Pola Ruang
G. Ren"ana :aringan Prasarana
G9. Penetapan 4ub 56P yang Diprioritaskan
Penanganannya
G99. Ketentuan Peman aatan Ruang
G999. Peraturan onasi
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-6
8/10/2019 RDTR lapdal
10/46
LAPORAN PENDAHULUAN
a. =ateri 1a0ib yang terdiri atas )
Ketentuan kegiatan dan penggunaan la an>
Ketentuan intensitas peman aatan ruang> Ketentuan tata bangunan>
Ketentuan prasarana dan sarana minimal> dan
Ketentuan pelaksanaan.
b. =ateri pili an yang terdiri atas )
Ketentuan tamba an>
Ketentuan k usus>
4tandar teknis> dan
Ketentuan pengaturan +onasi.
1.( LANDASAN 4UKUM
Re erensi ukum penyusunan RD!R 56P Punung antara
lain )2. Undang#Undang Nomor 2$ !a un 2 & tentang
Pembentukan Daera #daera Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi :a1a !imur Lembaran Negara !a un 2 & Nomor
2 , !amba an Lembaran Negara Nomor />
$. Undang#Undang Nomor !a un 2 %& tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria Lembaran Negara !a un 2 %&
Nomor 2&@, !amba an Lembaran Negara Nomor $&@(/>
(. Undang#Undang Nomor !a un 2 C@ tentang Perindustrian
Lembaran Negara !a un 2 C@ Nomor $$, !amba an
Lembaran Negara Nomor ($'@/>
@. Undang#Undang Nomor @2 ta un 2 tentang Ke utanan
Lembaran Negara !a un 2 Nomor 2%', !amba an
Lembaran Negara Nomor (CCC/ sebagaimana tela diuba
dengan Undang#Undang Nomor 2 !a un $&&@ tentang
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-15
8/10/2019 RDTR lapdal
11/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang#Undang
Nomor 2 !a un $&&@ tentang peruba an atas Undang#
Undang Nomor @2 !a un 2 tentang Ke utanan men0adi
Undang#Undang Lembaran Negara !a un $&&@ Nomor C%,
!amba an Lembaran Negara Nomor @@2$/>
. Undang#Undang Nomor $C !a un $&&$ tentang 5angunan
7edung Lembaran Negara !a un $&&$ Nomor 2(@,
!amba an Lembaran Negara Nomor @$@'/>
%. Undang#Undang Nomor ' !a un $&&@ tentang 4umber Daya
Air Lembaran Negara !a un $&&@ Nomor ($, !amba an
Lembaran Negara Nomor @(''/>
'. Undang#Undang Nomor 2& !a un $&&@ tentang Pembentukan
Peraturan Perundang#undangan Lembaran Negara !a un
$&&@ Nomor (, !amba an Lembaran Negara Nomor @(C />
C. Undang#Undang Nomor $ !a un $&&@ tentang 4istem
Peren"anaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara
!a un $&&@ Nomor 2&@, !amba an Lembaran Negara Nomor
@@$2/>
. Undang#Undang Nomor @ !a un $&& tentang Peruba an
Atas Undang#Undang Nomor (2 !a un $&&@ tentang
Perikanan Lembaran Negara !a un $&& Nomor 2 @,
!amba an Lembaran Negara Nomor &'(/>
2&. Undang#Undang Nomor ($ !a un $&&@ tentang Pemerinta an
Daera Lembaran Negara !a un $&&@ Nomor 2$ ,
!amba an Lembaran Negara Nomor @@('/ sebagaimana
tela diuba dengan Undang#undang Nomor C !a un $&&
Lembaran Negara !a un $&&@ Nomor 2&C, !amba an
Lembaran Negara Nomor @ @C/>
22. Undang#Undang Nomor (C !a un $&&@ tentang :alan
Lembaran Negara !a un $&&@ Nomor 2($, !amba an
Lembaran Negara Nomor @@@@/>
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-11
8/10/2019 RDTR lapdal
12/46
LAPORAN PENDAHULUAN
2$. Undang#Undang Nomor $% !a un $&&' tentang Penataan
Ruang Lembaran Negara !a un $&&' Nomor %C, !amba an
Lembaran Negara Nomor @'$ />
2(. Undang#Undang Nomor $' !a un $&&' tentang Pengelolaan
6ilaya Pesisir dan Pulau#Pulau Ke"il Lembaran Negara
!a un $&&' Nomor C@, !amba an Lembaran Negara Nomor
@'( />
2@. Undang#Undang Nomor 2C !a un $&&C tentang Pengelolaan
4ampa Lembaran Negara !a un $&&C Nomor % , !amba an
Lembaran Negara Nomor @C 2/>
2 . Undang#Undang Nomor @ !a un $&& tentang Pertambangan
=ineral dan 5atu 5ara Lembaran Negara !a un $&& Nomor
@, !amba an Lembaran Negara Nomor @ />
2%. Undang#Undang Nomor 2& !a un $&& tentang
Kepari1isataan Lembaran Negara !a un $&& Nomor 22,
!amba an Lembaran Negara Nomor @ %%/>
2'. Undang#Undang Nomor $$ !a un $&& tentang Lalu Lintas
dan Angkutan :alan Lembaran Negara !a un $&& Nomor %,
!amba an Lembaran Negara Nomor &$ />
2C. Undang#Undang Nomor (& !a un $&& tentang
Ketenagalistrikan Lembaran Negara !a un $&& Nomor 2((,
!amba an Lembaran Negara Nomor & $/>
2 . Undang#Undang Nomor (2 !a un $&& tentang =eteorologi,
Klimatologi, dan 7eo?sika Lembaran Negara !a un $&&
Nomor 2( , !amba an Lembaran Negara Nomor & C/>
$&. Undang#Undang Nomor ($ !a un $&& tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara !a un
$&& Nomor 2@&, !amba an Lembaran Negara Nomor & />
$2. Undang#Undang Nomor @2 !a un $&& tentang Perlindungan
La an Pertanian Pangan 5erkelan0utan Lembaran Negara
!a un $&& Nomor 2@ , !amba an Lembaran Negara Nomor
&%C/>
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-12
8/10/2019 RDTR lapdal
13/46
LAPORAN PENDAHULUAN
$$. Undang#Undang Nomor 22 !a un $&2& tentang 8agar 5udaya
Lembaran Negara !a un $&2& Nomor 2(&, !amba an
Lembaran Negara Nomor 2%C/>
$(. Undang#Undang Nomor 2 !a un $&22 tentang Peruma an
dan Ka1asan Permukiman Lembaran Negara !a un $&22
Nomor ', !amba an Lembaran Negara Nomor 2CC/>
$@. Undang#undang Nomor $ !a un $&2$ tentang Pengadaan
!ana 5agi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Lembaran Negara !a un $&2$ Nomor $$, !amba an
Lembaran Negara Nomor $C&/>
$ . Peraturan Pemerinta Nomor ( !a un 2 2 tentang 4ungai
Lembaran Negara !a un 2 2 Nomor @@, !amba an
Lembaran Negara Nomor (@@ />
$%. Peraturan Pemerinta Nomor @( !a un 2 ( tentang
Prasarana dan Lalu Lintas :alan Lembaran Negara !a un
2 ( Nomor %(, !amba an Lembaran Negara Nomor ( (&/>
$'. Peraturan Pemerinta Nomor % ta un 2 % tentang
Pelaksanaan Hak dan Ke1a0iban, serta 5entuk dan !ata "ara
Peranserta =asyarakat dalam Penataan Ruang Lembaran
Negara !a un 2 % Nomor 2&@, !amba an Lembaran Negara
Nomor (%%&/>
$C. Peraturan Pemerinta Nomor (% !a un 2 C tentang
Penertiban dan Pendayagunaan !ana !erlantar Lembaran
Negara !a un 2 C Nomor $, !amba an Lembaran Negara
Nomor ('@'/>
$ . Peraturan Pemerinta Nomor %C !a un 2 C tentang
Ka1asan 4uaka Alam dan Ka1asan Pelestarian Alam
Lembaran Negara !a un 2 C Nomor 2($, !amba an
Lembaran Negara Nomor (''%/>
(&. Peraturan Pemerinta Nomor $' !a un 2 tentang Analisis
=engenai Dampak Lingkungan Lembaran Negara !a un
2 Nomor , !amba an Lembaran Negara Nomor (C(C/>
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-13
8/10/2019 RDTR lapdal
14/46
LAPORAN PENDAHULUAN
(2. Peraturan Pemerinta Nomor '& !a un $&&2 tentang
Kebandarudaraan>
($. Peraturan Pemerinta Nomor C$ !a un $&&2 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pen"emaran Air
Lembaran Negara !a un Nomor 2 (, !amba an Lembaran
Negara Nomor @2%2/>
((. Peraturan Pemerinta Nomor %( !a un $&&$ tentang Hutan
Kota Lembaran Negara !a un $&&$ Nomor 22 , !amba an
Lembaran Negara Nomor @$@$/>
(@. Peraturan Pemerinta Nomor 2% !a un $&&@ tentang
Penatagunaan !ana . Lembaran Negara Republik 9ndonesia
!a un $&&@ Nomor @ , !amba an Lembaran Negara Nomor
@(C />
( . Peraturan Pemerinta Nomor @ !a un $&&@ tentang
Perlindungan Hutan Lembaran Negara !a un $&&@ Nomor
2@', !amba an Lembaran Negara @@ (/ sebagaimana tela
diuba dengan Peraturan Pemerinta Nomor %& !a un $&&
tentang Peruba an Atas Peraturan Pemerinta Nomor @
!a un $&&@ !entang Perlindungan Hutan Lembaran Negara
!a un $&& Nomor 2(', !amba an Lembaran Negara Nomor
& %/>
(%. Peraturan Pemerinta Nomor ' !a un $&& tentang
Pedoman Pembinaan dan Penga1asan Penyelenggaraan
Pemerinta Daera Lembaran Negara Nomor 2% , !amba an
Lembaran Negara Nomor @ (/>
('. Peraturan Pemerinta Nomor $& !a un $&&% tentang 9rigasi
Lembaran Negara !a un $&&% Nomor @%, !amba an
Lembaran Negara Nomor @%$@/>
(C. Peraturan Pemerinta Nomor (@ !a un $&&% tentang :alan
Lembaran Negara Republik 9ndonesia !a un $&&% Nomor C%,
!amba an Lembaran Negara Nomor @% />
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-1(
8/10/2019 RDTR lapdal
15/46
LAPORAN PENDAHULUAN
( . Peraturan Pemerinta Nomor (C !a un $&&' tentang
Pembagian Urusan Pemerinta an antara Pemerinta ,
Pemerinta Daera , Pemerinta Propinsi, dan Pemerinta
KabupatenBKota Lembaran Negara !a un $&&' Nomor C',
!amba an Lembaran Negara Nomor @'('/>
@&. Peraturan Pemerinta Nomor !a un $&&' tentang
Kegiatan Usa a Panas 5umi Lembaran Negara !a un $&&'
Nomor 2($, !amba an Lembaran Negara Nomor @'''/>
@2. Perturan Pemerinta Nomor C !a un $&&C tentang !a apan,
!ata 8ara Penyusunan, Pengendalian dan E;aluasi
Pelaksanaan Ren"ana Pembangunan Daera Lembaran
Negara !a un $&&C Nomor $2, !amba an Lembaran Negara
Nomor @C2'/>
@$. Peraturan Pemerinta Nomor $% !a un $&&C tentang
Ren"ana !ata Ruang 6ilaya Nasional Lembaran Negara
!a un $&&C Nomor @C, !amba an Lembaran Negara Nomor
@C((/>
@(. Peraturan Pemerinta Nomor @( !a un $&&C tentang Air
!ana Lembaran Negara !a un $&&C Nomor C(, !amba an
Lembaran Negara Nomor @C />
@@. Peraturan Pemerinta Nomor (@ !a un $&& tentang
Pedoman Pengelolaan Ka1asan Perkotaan Lembaran Negara
!a un $&& Nomor %C, !amba an Lembaran Negara Nomor
&&@/>
@ . Peraturan Pemerinta Nomor %2 !a un $&& tentang
Kepelabu anan Lembaran Negara !a un $&& Nomor 2 2,
!amba an Lembaran Negara Nomor &'&/>
@%. Peraturan Pemerinta Nomor $$ !a un $&2& tentang 6ilaya
Pertambangan Lembaran Negara !a un $&2& Nomor $C,
!amba an Lembaran Negara Nomor 22&/>
@'. Peraturan Pemerinta Nomor $( !a un $&2& tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usa a Pertambangan =ineral dan
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-1+
8/10/2019 RDTR lapdal
16/46
LAPORAN PENDAHULUAN
5atubara Lembaran Negara !a un $&2& Nomor $ ,
!amba an Lembaran Negara Nomor 222/>
@C. Peraturan Pemerinta Nomor C !a un $&2( !entang Ketelitian
Peta Ren"ana !ata Ruang Lembaran Negara !a un $&2(
Nomor C, !amba an Lembaran Negara Nomor ( (/>
@ . Keputusan Presiden Nomor ($ !a un 2 & tentang
Pengelolaan Ka1asan Lindung>
&. Peraturan Presiden Nomor !a un $&2& tentang Ren"ana
Pembangunan :angka =enenga Nasional !a un !a un $&& #
$&2@>
2. Peraturan Presiden Nomor '2 !a un $&2$ tentang
Penyelenggaran Pengadaan !ana 5agi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum>
$. Keputusan Presiden Nomor @ !a un $&& tentang 5adan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional>
(. Peraturan =enteri Pertambangan dan Energi Nomor
&2.PB@'B=PEB2 $ tentang Ruang 5ebas 4aluran Udara
!egangan !inggi 4U!!/ dan 4aluran Udara !egangan Ekstra
!inggi 4U!E!/>
@. Peraturan =enteri Negara Lingkungan Hidup Nomor C !a un
$&&% tentang :enis Usa a danBatau Kegiatan yang 6a0ib
dilengkapi dengan Analisis =engenai Dampak Lingkungan
Hidup A=DAL/>
. Peraturan =enteri Dalam Negeri Nomor 2 !a un $&&'
tentang Penataan Ruang !erbuka Hi0au Ka1asan Perkotaan>
%. Peraturan =enteri Komunikasi dan 9n ormatika Nomor
&$BPERB=.KO=9NFOB(B$&&C tentang Pedoman Pembangunan
dan Penggunaan =enara 5ersama !elekomunikasi>
'. Peraturan =enteri Negara Lingkungan Hidup Nomor & !a un
$&&C tentang !ata Ker0a Komisi Penilai Analisis mengenai
Dampak Lingkungan A=DAL/>
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-1
8/10/2019 RDTR lapdal
17/46
LAPORAN PENDAHULUAN
C. Peraturan =enteri Energi dan 4umber Daya =ineral Nomor 22
!a un $&&C tentang !ata 8ara Penetapan 6ilaya Ker0a
Pertambangan Panas 5umi>
. Peraturan =enteri Dalam Negeri Nomor $C !a un $&&C
tentang !ata 8ara E;aluasi Ran"angan Peraturan Daera
tentang Ren"ana !ata Ruang Daera >
%&.Peraturan =enteri Dalam Negeri Nomor $ !a un $&&C
tentang Pengembangan Ka1asan 4trategis 8epat !umbu di
Daera >
%2. Peraturan =enteri Peker0aan Umum Nomor 22BPR!B=B$&&
tentang Pedoman Persetu0uan 4ubstansi dalam Penetapan
Ran"angan Peraturan Daera tentang Ren"ana !ata Ruang
6ilaya Pro;insi dan Ren"ana !ata Ruang 6ilaya
KabupatenBKota, beserta Ren"ana Rin"inya>
%$. Peraturan =enteri Peker0aan Umum Nomor 2%BPR!B=B$&&
tentang Pedoman Penyusunan Ren"ana !ata Ruang 6ilaya
Kabupaten>
%(. Peraturan =enteri Lingkungan Hidup Nomor !a un $&22
tentang Pedoman Umum Ka0ian Lingkungan Hidup 4trategis>
%@.Peraturan =enteri Peker0aan Umum Nomor $&BPR!B=B$&22
tentang Pedoman Penyusunan Ren"ana Detail !ata Ruang
dan Peraturan onasi KabupatenBKota>
% . Peraturan =enteri Energi 4umber Daya =ineral Nomor 2'
!a un $&2$ tentang Penetapan Ka1asan 5entang Alam Karst>
%%. Keputusan =enteri Energi 4umber Daya =ineral Nomor
2@ '.KB$&B=E=B$&&& tentang Pedoman !eknis Pengelolaan
Lingkungan di 5idang Pertambangan dan Energi>
%'. Keputusan =enteri Dalam Negeri Nomor 2@' !a un $&&@
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daera >
%C. 4urat Edaran Direktur :enderal Penataan Ruang Kementerian
Peker0aan Umum No. &%B4EBDrB$&22 tentang Petun0uk !eknis
Lokasi =enara !elekomunikasi>
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-1
8/10/2019 RDTR lapdal
18/46
LAPORAN PENDAHULUAN
% . Peraturan Daera Pro;insi :a1a !imur Nomor @ !a un $&&(
tentang Pengelolaan Hutan di :a1a !imur>
'&. Peraturan Daera Pro;insi :a1a !imur Nomor $ !a un $&&%
tentang Ren"ana !ata Ruang 6ilaya Pro;insi :a1a !imur
$&& #$&$&>
'2. Peraturan Daera Propinsi :a1a !imur Nomor $ !a un $&&C
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pen"emaran Air di Propinsi :a1a !imur>
'$. Peraturan Daera Pro;insi :a1a !imur Nomor 2 !a un $&&
tentang Ren"ana Pembangunan :angka Pan0ang !a un $&& #
$&$ >
'(. Peraturan Daera Pro;insi :a1a !imur Nomor !a un $&2$
tentang Ren"ana !ata Ruang 6ilaya Pro;insi :a1a !imur
$&22#$&(2>
'@. Peraturan 7ubernur Propinsi :a1a !imur Nomor %2 !a un
$&&% tentang Peman aatan Ruang Pada Ka1asan
Pengendalian Ketat 4kala Regional Pro;insi :a1a !imur>
' . Peraturan 7ubernur Propinsi :a1a !imur Nomor (@ !a un
$&2( tentang =ekanisme Pemberian Persetu0uan 4ubstansi
Ran"angan Perda KabupatenBKota tentang RD!R 56P
Kabupaten Kota> dan
Peraturan Daera Kabupaten Pa"itan Nomor ( !a un $&2&
tentang Ren"ana !ata Ruang 6ilaya Kabupaten Pa"itan
$&& #$&$C.
1.+ ENDEKATAN EREN7ANAAN
1.+.1Dasar )r)n8anaanA. )n")r*!an Ta*a Ruan" 9)rdasarkan UU N:. 2 Ta'un
255 ;2. Ruang adala 1ada yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai
satu kesatuan 1ilaya , tempat manusia dan mak luk lain
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-1
8/10/2019 RDTR lapdal
19/46
LAPORAN PENDAHULUAN
idup, melakukan kegiatan, dan memeli ara kelangsunganidupnya.
$. !ata Ruang adala 1u0ud struktur ruang dan pola ruang.(. 4truktur ruang adala susunan pusat#pusat permukiman
dari sistem 0aringan prasarana dan sarana yang ber ungsisebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakatyang se"ara ierarkis memiliki ubungan ungsional.
@. Pola ruang adala distribusi peruntukkan ruang dalamsuatu 1ilaya yang meliputi peruntukkan ruang untuk
ungsi lindung dan peruntukkan ruang untuk ungsi budidaya.
. Penataan ruang adala suatu sistem proses peren"anaantata ruang, peman ataan ruang, dan pengendalianpeman aatan ruang.
%. Penyelenggaraan penataan ruang adala kegiatan yangmeliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, danpenga1asan penataan ruang.
B.B)9)ra#a #)n")r*!an &an" 9)rka!*an d)n"an
8/10/2019 RDTR lapdal
20/46
LAPORAN PENDAHULUAN
$. Peta onasi Zoning Map /Penyusunan Penyusunan RD!R56P Punung meliputi
ta apan sebagai berikut)2. Penyusunan klasi?kasi +onasi$. Penyusunan da tar kegiatan
(. PenetapanBdelineasi blok peruntukan
@. Penyusunan aturan teknis +onasi
a. Kegiatan dan penggunaan la an
b. 9ntensitas peman aatan ruang
". !ata massa bangunan
d. Prasaranae. Lain#lainBtamba an
. Aturan k usus
. 9denti?kasi ke"enderungan perkembangan ka1asan
berdasarkan RD!RK dalam blok peruntukan ka1asan.
%. Penyusunan standar teknis
'. Pemili an teknik pengaturan +onasi
C. Penyusunan peta +onasi. Penyusunan aturan pelaksanaan
2&. Penyusunan per itungan dampak
22. Peran serta masyarakat
2$. Penyusunan aturan administrasi +onasi
1.+.3 )d:=an )n")nda%!an )=an>aa*an Ruan"
Pedoman pengendalian peman aatan ruang terdiri atasbeberapa al antara lain sebagai berikut)
Mekanisme advis planning perijinan sampai dengan
pemberian i0in alokasi bagi kegiatan usa a di setiap
ke"amatan.
Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi
ka1asan yang didorong pengembangannya, ka1asan yang
dibatasi pengembangannya, serta ter adap upaya#upaya
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-25
8/10/2019 RDTR lapdal
21/46
LAPORAN PENDAHULUAN
per1u0udan ruang yang men0aga konsistensi pembangunan
dan keserasian perkembangan bagian ka1asan, dan
ren"ana ka1asan perdesaan, Ren"ana !ata Ruang 6ilaya
Kabupaten.
Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme
penggantian yang diberikan kepada masyarakat pemegang
ak atas tana , pengelolaan sumber daya alam seperti
utan, tambang, ba an galian, ka1asan lindung yang
mengalami kerugian akibat peruba an nilai ruang dan
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ren"ana tata
ruang.
Mekanisme pelaporan men"akup mekanisme pemberian
in ormasi se"ara obyekti mengenai peman aatan ruang,
dilakukan ole masyarakat dan instansi yang
ber1e1enang.
Mekanisme pemantauan yang men"akup pengalaman,
pemeriksaan, dengan "ermat peruba an kualitas tata
ruang dan lingkungan yang tidak sesuai, dilakukan ole
instansi yang ber1enang.
Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kema0uan
kegiatan peman aatan ruang dalam men"apai tu0uan
ren"ana tata ruang, dilakukan ole masyarakat dan
instansi yang ber1enang.
Mekanisme pengenaan sanksi men"akup sanksi
administrasi, pidana, dan perdata.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-21
PenyelenggaraanPenataan Ruang
Pengaturan Penga1asanPembinaan Pelaksanaan
Peren"anaan Peman aatan Pengendalian
Perijinan
Insentif & Disinsentif
Pengenaan Sanksi
Pembiayaan
Program PR
Peraturan Zonasi
8/10/2019 RDTR lapdal
22/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Ga=9ar 1. 1 L!n"ku# )n")nda%!an )n&usunan RDTRB)rdasarkan UU N:. 2 Ta'un 255 asa% 1(
1. M)*:d)%:"!
Penyusunan RD!R dan Peraturan onasi merupakan
ketentuan yang mengatur peman aatan ruang dan unsur#unsur
pengendalian yang disusun untuk setiap +ona peruntukan sesuai
dengan ren"ana rin"i tata ruang. Penyusunan RD!Rberisi
ketentuan yang arus, yang bole , atau yang tidak bole
dilaksanakan pada +ona peman aatan ruang yang dapat terdiri
atas ketentuan tentang amplop ruang koe?sien dasar i0au,
koe?sien dasar bangunan, koe?sien lantai bangunan, dan garis
sempadan bangunan/, penyediaan sarana dan prasarana, serta
ketentuan lain yang dibutu kan untuk me1u0udkan ruang yang
aman, nyaman, produkti , dan berkelan0utan. Ketentuan lain
yang dibutu kan, antara lain, adala ketentuan peman aatan
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-22
8/10/2019 RDTR lapdal
23/46
LAPORAN PENDAHULUAN
ruang yang terkait dengan pembangunan peman"ar alat
komunikasi, dan pembangunan 0aringan listrik tegangan tinggi.
Dalam penataan ruang, Penyusunan RD!R dan Peraturan +onasi
mempunyai kedudukan sebagai berikut)
Ga=9ar 1. 2
K)dudukan )n")nda%!an )=an>aa*an Ruan" Da%a=ana*aaan Ruan"
Adapun ta ap#ta ap penyusunan Penyusunan RD!R 56PPunung tersebut adala )
1. )n&usunan K%as!?kas! /:nas!
!u0uan klasi?kasi +onasi adala untuk) i/ menetapkan
+onasi yang akan dikembangkan pada suatu 1ilaya Bka1asan
serta ii/ menyusun irarki +onasi berdasarkan tingkat
gangguannya berikut penetapan dan pembakuan kodeBnotasi
+onasinya berdasarkan teori, ka0ian dan ketentuan yang berlaku.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-23
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(RTRWN)
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten(RTRWK)
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
PERATURAN Z NA!"
Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan
Rencana Tata Ruang Ka#asan !trategis
8/10/2019 RDTR lapdal
24/46
8/10/2019 RDTR lapdal
25/46
LAPORAN PENDAHULUAN
b. 4kalaBtingkat pelayanan kegiatan berdasarkan standar
pelayanan yang berlaku misalnya standar Departemen
PU/>
". :enis kegiatan dan 0enis peman aatan la an yang suda
berkembang pengamatan empiris/
d. :enis kegiatan yang spesi?k yang belum terda tar
e. :enis kegiatan yang prospekti berkembang
3. )n)*a#an D)%!n)as! B%:k )run*ukan
5lok peruntukan adala sebidang la an yang dibatasi
sekurang#kurangnya ole batasan ?sik yang nyata seperti
0aringan 0alan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra/ tinggi, pantai, dan lain#lain/, maupun yang
belum nyata ren"ana 0aringan 0alan dan ren"ana 0aringan
prasarana lain yang se0enis sesuai dengan ren"ana kota/.
Nomor blok peruntukan adala nomor yang diberikan pada
setiap blok peruntukan.
5atasan ?sik yang nyata dapat berupa)
- 0aringan 0alan,
- sungai, saluran irigasi, selokan,
- saluran udara tegangan ekstra/ tinggi,
- garis pantai, dan lain#lain.
5atas blok peruntukan yang belum nyata dapat berupa)
- ren"ana 0aringan 0alan,
-ren"ana 0aringan prasarana lain yang se0enis sesuai
dengan ren"ana kota dan ren"ana sektoral lainnya.
Dalam menetapkan blok#blok peruntukan sebagai unit
lingkungan dengan kon?gurasi tertentu didasarkan atas kriteria
pengaturan blok berikut)
a. =enggambarkan ukuran, ungsi serta karakter kegiatan
manusia dan atau kegiatan alam
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-2+
8/10/2019 RDTR lapdal
26/46
LAPORAN PENDAHULUAN
b. 4etiap blok memiliki kesamaan ungsi dan karakteristik
yang akan dibentuk
". =emiliki omogenitas peman aatan ruang dan kesamaan
karakteristik serta kemungkinan pengembangannya
d. Kebutu an pemila an dan strategi pengembangannya
e. 4e"ara ?sik mengikuti mor ologi blok, polaBpattern dan
ukuran blok, kemuda an implementasi dan prioritas
strategi
. Pertimbangan keseimbangan dengan daya dukung
lingkungan, dan per1u0udan sistem ekologi
g. !er"iptanya peningkatan kualitas lingkungan yang aman,
nyaman, se at, menarik dan ber1a1asan ekologis ruang
terbuka i0au dan tata i0au/
. 4uatu blok peruntukan padat dipe"a men0adi $ atau lebi
sub blok.
)r*!=9an"an #)n)*a#an 9a*as 9%:k su99%:k - Kesamaan omogenitas/
peman aatan ruangBla an.
- 5atasan ?sik seperti 0alan,
gang, sungai, brandgang atau
batas persil.
- Orientasi 5angunan.
- Lapis bangunan.
Pembangunan dan
peman aatan ruang yang terara
memerlukan peraturan, panduan atau ketentuan yang 0elas,
muda dipa ami, logis dapat dipertanggung0a1abkan/ dan
men0adi ru0ukan bagi pemerinta , masyarakat dan dunia usa a.
4 ir;ani 2 C ) 2 $/ mengelompokkan panduan dalam dua
bentuk, yaitu)
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-2
BLOKPERUNTUKAN
GSB
GSB
GSJ
GSJ
GSJ
GSJ
8/10/2019 RDTR lapdal
27/46
LAPORAN PENDAHULUAN
a. anduan #r)skr!#*!> (prescriptive guidelines)
Peraturan preskripti adala peraturan yang memberikan
ketentuan#ketentuan yang dibuat sangat ketat, rin"i dan
terukur se ingga muda dan 0elas untuk diterapkan serta
ke"il kemungkinan ter0adinya pelanggaran dalam
pelaksanaannya.
8onto ) luas minimum m $ /, tinggi maksimum m atau
lantai/,
9. anduan k!n)rja (performance guidelines),
Peraturan kiner0a adala peraturan yang menyediakan
berbagai ukuran serta kriteria kiner0a dalam memberikan
panduannya. Ketentuan dalam peraturan kiner0a tersebut
tidak ketat, tetapi didasarkan pada kriteriaBbatasan
tertentu se ingga peren"ana lebi bebas berkreasi dan
berino;asi. Karena itu, asil ran"angannya akan lebi
beragam 4 ir;ani, 2 C ) 2 2#2 $/.
8onto ) kegiatan baru tidak bole menurunkan rasio
;olume lalu#lintas dan kapasitas 0alan GB8 ratio/ di
ba1a D, kegiatan pada malam ari tidak bole
menimbulkan kebisingan di atas %& d5.
4. )n&usunan )ra*uran T)kn!s /:nas!
Peraturan teknis +onasi adala aturan pada suatu
+onasiBblok peruntukan yang berisi ketentuan peman aatan
ruang baik berupa aturan 1a0ib, aturan an0uran atau aturan
k usus.
Aturan 1a0ib bersi at mengikatB1a0ib diikutiBditaati disusun
berdasarkan ketentuan peruntukan sesuai dengan ungsi dan
peran ruang yang tela ditetapkan/ meliputi) a/ peruntukan
ruang> b/ intensitas peman aatan ruang> "/ kepadatan
penduduk> d/ peme"a an blok dan sub blok> e/ kebutu an
sarana dan prasarana ka1asan.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-2
8/10/2019 RDTR lapdal
28/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Aturan an0uran disusun untuk melengkapi aturan 1a0ib
yang tela disepakati bersama pemegang ak atas tana dan
pi ak regulasi, se ingga dapat ditaati atau diikuti, meliputi) a/
kualitas lingkungan> b/ ara an bentuk, dimensi, guba an dan
perletakan dari suatu bangunan atau komposisi bangunan> "/
sirkulasi kendaraan> d/ sirkulasi pe0alan kaki> e/ pedestrian dan
pedagang kaki lima> / ruang terbuka i0au dengan asilitas dan
tidak ber asilitas> g/ utilitas bangunan dan lingkungan> / 1a0a
arsitektur.
Kegiatan dan penggunaan la an
Aturan kegiatan dan penggunaan la an adala aturan yang
berisi kegiatan yang diperbole kan, diperbole kan
bersyarat, diperbole kan terbatas atau dilarang pada suatu
+ona peruntukan ruang yang dinyatakan dengan klasi?kasi
sebagai berikut) @ I @ )=an>aa*an d!!j!nkan
Karena si atnya sesuai dengan peruntukan ruang
yang diren"anakan, al ini berarti tidak akan ada
penin0auan atau pemba asan atau tindakan lain
dari pemerinta kabupaten ter adap peman aatan
la anBruang tersebut notasi) I-5 untuk
peman aatan yang sesuai dengan ren"ana
peruntukannya dan I-1 untuk peman aatkan yang
tidak sesuai dengan ren"ana peruntukannya/. @ T@ )=an>aa*an d!!j!nkan s)8ara
*)r9a*as
Pembatasan dilakukan melalui penentuan standar
pembangunan minimum, pembatasan
pengoperasian atau peraturan tamba an lainnya
yang berlaku di 1ilaya kabupaten yang
bersangkutan.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-2
8/10/2019 RDTR lapdal
29/46
LAPORAN PENDAHULUAN
@ B@ )=an>aa*an =)=)r%ukan !j!n
#)n""unaan 9)rs&ara*
5ersyarat se ubungan dengan usa a
menanggulangi dampak penggunaan la an dan
pembangunan ter adap lingkungan sekitarnya
menginternalisasi dampak/> dapat berupa A=DAL,
UKL, dan UPL, persyaratan la an parkir, dan lain#
lain. @ @ )=an>aa*an &an" *!dak d!!j!nkan
Karena si atnya tidak sesuai dengan peruntukan
la an yang diren"anakan dan dapat menimbulkan
dampak yang "ukup besar bagi lingkungan di
sekitarnya.
9ntensitas peman aatan ruang
9ntensitas peman aatan ruang adala besaran
pembangunan yang diperbole kan berdasarkan batasan
KD5, KL5, KDH atau kepadatan penduduk.
Aturan intensitas peman aatan ruang minimum terdiri dari)- Koe?sien Dasar 5angunan KD5/ maksimum
- Koe?sien Lantai 5angunan KL5/ maksimum
- Koe?sien dasar Hi0au KDH/ minimum
Aturan yang dapat ditamba kan dalam intensitas
peman aatan ruang antara lain)
- Koe?sien !apak 5asemen K!5/ maksimum
- Koe?sien 6ilaya !erbangun K6!/ maksimum
- Kepadatan bangunan atau unit maksimum
- Kepadatan penduduk minimum
!ata massa bangunan
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-26
8/10/2019 RDTR lapdal
30/46
LAPORAN PENDAHULUAN
!ata massa bangunan adala bentuk, besaran, peletakan,
dan tampilan bangunan pada suatu persilBtapak yang
dikuasai, men"akup pengaturan antara lain)
- 7aris sempadan bangunan 745/ minimum>
- :arak bebas antarbangunan minimum>
- !inggi bangunan maksimum atau minimum>
- Amplop bangunan>
- !ampilan bangunan opsional/>
- Dan aturan lain yang dianggap perlu.
745 minimum ditetapkan dengan mempertimbangkankeselamatan, risiko kebakaran, kese atan, kenyamanan
dan estetika.
Prasarana =inimum
Prasarana minimum adala kelengkapan dasar ?sik
lingkungan yang memungkinkan sebua lingkungan dapat
ber ungsi sebagaimana mestinya. 8akupan prasarana yang
diatur dalam Penyusunan RD!R minimum adalaprasarana)
- Dimensi 0aringan 0alan dan kelengkapannya
streetscape /
- 5ongkar muat
- Parkir
- Kelengkapan prasarana lainnya yang dianggap perlu.
Lain#lainBtamba an
Aturan lain dapat ditamba kan pada setiap +onasi. Untuk
beberapa kegiatan yang diperbole kan, misalnya)
- Kegiatan usa a yang diperbole kan di +ona unian
usa a ruma an, 1arung, salon, dokter praktek, dan
lain#lain/>
- Larangan pen0ualan produk, tapi pen0ualan 0asa
diperbole kan>
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-35
8/10/2019 RDTR lapdal
31/46
LAPORAN PENDAHULUAN
- 5atasan luas atau persentase / maksimum dari luas
lantai misalnya) kegiatan tamba an, seperti salon,
1arung, otokopi diperbole kan dengan batas tidak
melebi i $ dari KD5/>
- Aturan peruba an peman aatan ruang yang
diperbole kan.
Aturan k usus
Penamba an aturan k usus untuk peman aatan la an pada
sebua +onasiBblok peruntukan disesuaikan dengan kondisi
k usus dari peman aatan la an tersebut atau la an disekitarnya yang terkait. 8onto aturan ka1asan k usus
meliputi)
- Aturan untuk Ka1asan Keselamatan Operasi
Penerbangan KKOP/
- Aturan untuk ka1asan "agar budaya
- Aturan untuk ka1asan ra1an ben"ana
5. )n&usunan S*andar T)kn!s4tandar adala suatu spesi?kasi teknis atau sesuatu yang
dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pi ak terkait,
dengan memper atikan syarat#syarat kese atan, keamanan,
keselamatan, lingkungan, perkembangan 9P!EK, pengalaman,
perkembangan masa kini dan mendatang untuk memperole
man aat yang sebesar#besarnya.
Pemili an dan penetapan standar dapat meru0uk pada)- 4tandar Nasional 9ndonesia 4N9/- Ketentuan#ketentuan sektoral lainnya- Ketentuan lain yang bersi at lokal
4e"ara umum standar dapat diklasi?kasikan sebagai
berikut)
S*andar #r)skr!#*!>, standar yang memberikan
panduan yang sangat ketat, rin"i, terukur, serta
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-31
8/10/2019 RDTR lapdal
32/46
LAPORAN PENDAHULUAN
seringkali dilengkapi ran"angan desain. Dan
=emberikan kemuda an dalam
pelaksanaanBpenggunaannya, tetapi membatasi
peran"angBarsitek dalam menuangkan kreasinya
5roug , 2 C / yang terdiri dari)
- S*andar kuan*!*a*!>; kuantitati menetapkan se"ara
pasti ukuran maksimum atau minimum yang
diperlukan, biasanya menga"u pada kebutu an
minimum. 8onto standar kuantitati ) KD5
maksimum %& , KL5 maksimum (,&&> tinggi
bangunan maksimum ( lantai, atau 2% m
- S*andar d)sa!n; 4tandar desain merupakan
kelan0utan atau kelengkapan dari standar kuantitati .
8onto standard desain parkir dan tikungan 0alan
S*andar k!n)rja , adala standar yang diran"ang untuk
meng asilkan solusi ran"angan yang tidak mengatur
langka penyelesaian se"ara spesi?k.
- S*andar su9&)k*!>; standar yang menggunakan
ukuran subyekti Bdeskripti sebagai ukuran
kiner0anya. 8onto standar subyekti > penamba an
bangunan tidak bole mengurangi keinda an,
kenyamanan, kemuda an, dan keselamatan.
- S*andar kua%!*a*!>; standar yang menetapkan
ukuran kiner0a dari suatu kegiatan dengan
menggunakan ukuran maksimum atau minimum.
8onto ) batas minimum tingkat pelayanan tidak
bole kurang dari D.
4tandar yang diterapkan dalam Penyusunan RD!R dan
peraturan +onasi dapat merupakan "ampuran dari 0enis standar
di atas. Pili an 0enis standar disesuaikan dengan kebutu an
pengaturan.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-32
8/10/2019 RDTR lapdal
33/46
LAPORAN PENDAHULUAN
A. )n")r*!an K:ns)# )ra*uran /:nas!
Konsep Penyusunan RD!R dan peraturan +onasi akan
memberikan suatu instrumen pengendalian pada ka1asan#
ka1asan strategis propinsi sebelum Penyusunan RD!R dan
peraturan +onasi pada masing#masing ka1asan tersusun.
Dan 0uga dapat digunakan sebagai pedoman se"ara umum
dalam penyusunan Penyusunan RD!R dan peraturan +onasi
bagi ka1asan strategis yang diren"anakan. 5erdasarkan
gambar di atas maka dapat diketa ui ba 1a konsep
Penyusunan RD!R akan men0adi ba an ;eri?kasi atau
panduan adalam penyusunan aturan peraturan +onasi
pada ka1asan yang lebi rin"i.
B. M)*:da )n&usunan K:ns)# )ra*uran /:nas!
5erikut ini adala pen0elasan mengenai bagan alir kegiatan
penyusunan peraturan +onasi)
Aspek#aspek pengendalian yang terkait disesuaikan
dengan asil ;eri?kasi antara UU No. $% !a un $&&',
R!R6 Nasional, R!R6 Kabupaten Pa"itandan peraturan
terkait lainnya.
Pada masing#masing aspek diambil 2 satu/ studi
kasus
Pada masing#masing studi kasus arus diketa ui land
use penggunaan la an/ eksisting untuk dibuat land
redjusment terkait dengan pola dan struktur
penggunaan la an yang diren"anakan/.
Dari penentuan land redjusment , maka dapat
disusun klasi?kasi +ona beserta da tar kegiatan yang
diperkirakan ada pada +ona tersebut. Adapun
klasi?kasinya berada pada '!)rark! + menurut
lampiran $, Panduan oning Departemen PU, $&&%/.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-33
8/10/2019 RDTR lapdal
34/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Hierarki merupakan lingkup yang paling rin"iBmikro,
penggunaan ierarki bertu0uan agar instrumen
pengendalian dapat diaplikasikan se"ara riilB aktual dilapangan.
Output yang di arapkan adala tersusunnya zoning
text atau yang lebi dikenal dengan matriks +oning/
dan zoning map peta blok#blok +oning/. 4elain itu 0uga
disusun ketentuan#ketentuan teknis terkait dengan
peman aatan ruang dan penanggulangan dampak.
Adapun bagan alir tersebut dapat digambarkan sepertiGa=9ar 1.(.
5erdasarkan peraturan#peraturan yang ada, mulai dari UU
No. $% !a un $&&' ingga PER7U5 %2 :A!9=, maka disusunla
oning Regulation 56P Punung. 5eberapa aspek yang perlu
diidenti?kasi, yaitu, perta anan dan keamanan , sosial budaya,
0aringan transportasi 1ilaya , pertumbu an ekonomi,
penggunaan 4DAB teknologi tinggi, 0aringan prasarana 1ilaya ,
serta ungsi dan daya dukung lingkungan idup yang ada di
dalam 56P Punung.
Dari asil identi?kasi aspek#aspek yang ada, maka akan
diketa ui potensi 1ilaya peren"anaan dan disesuaikan dengan
penggunaan la an yang ada saat ini. 5erdasarkan ren"ana dari
dokumen tata ruang yang ada dan kondisi eksisting, maka
dilakukan penyesuaian penggunaan la an untuk ke depannya,
se ingga diperole klasi?kasi +onasi menurut da tar kegiatan
yang dibuat, serta dilakukan penyusunan +oning map. Dari al
tersebut, maka disusunla +oning teIt.
oning teIt tersebut nantinya akan dibuat ke dalam
matriks +oning regulation yang berisi pengaturan kegiatan pada
suatu +ona, pengaturan kegiatan antar 0enis +ona, pengaturan
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-3(
8/10/2019 RDTR lapdal
35/46
LAPORAN PENDAHULUAN
intensitas peman aatan ruang, pengaturan prasarana, dan
pengaturan ketentuan teknis lainnya.
oning teIt dan +oning maps merupakan satu kesatuan
yang saling melengkapi. oning maps berupa peta dari +oning
regulation menurut da tar kegiatannya, sedangkan +oning teIt
merupakan pen0elasan dari +oning maps yang ada.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-3+
ASPEK YANG DIIDENTIFIKASI
HANKAM PERTUMBUHANEKONOMI
PENGGUNAANSDA/TEKNOLOGI TINGGISOSIAL BUDAYA
UU PR NO. 26/2007RTRW KAB. M ! "#
2010PERGUB 61 $ATIM
FUNGSI DAN DAYA DUKUNGLINGKUNGAN HIDUP
$ARINGANTRANSPORTASI
WILAYAH
$ARINGANPRASARANA
WILAYAH
PENENTUAN%ONTOH KASUS
MASING&MASING ASPEK
POTENSI LOKASI
LAND USE EKSISTING
LAND READ$USTMENT'E(/ R)( RDTRK P)*+,- " B ! ! "# 2012
KLASIFIKASI ONASIKLASIFIKASI ONASI
DAFTAR KEGIATANDAFTAR KEGIATAN
PENGATURANKEGIATAN
PADA SUATUONA
PENYUSUNAN ONINGTE T
PENGATURANINTENSITAS
PEMANFAATANRUANG
PENGATURANKETENTUAN
TEKNISLAINNYA
PENGATURANPRASARANA
PENYUSUNAN ATURANPENGENDALIAN
DAMPAK
NSPM
PENGATURANKEGIATAN ANTAR
$ENIS ONA'KETENTUAN
I B T
MATRIKS KETENTUANONASI
PENYUSUNAN ONING MAPS
KEGIATAN HIERARKI 5'LINGKUP RIN%I
PERMEN PU N,.20/PRT/M/2011
'P) , "P)" 8 " " RDTR 9
P)* - * " ," 8: K,- /K ;.
8/10/2019 RDTR lapdal
36/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Ga=9ar 1. (K)ran"ka B)r#!k!r )n&usunan K:ns)# )n&usunan RDTR B$
unun"
5erdasarkan bagan alir di atas, maka disusunla konsep
+oning pada ke tu0u aspek yang diidenti?kasi dengan
mengambil satu studi kasus untuk masing#masing aspek. Untuk
lebi detail dapat dli at pada lampiran yang terdiri dari>
1. Ta9)% K:ns)# )n&usunan RDTR
2. Zoning Map
3. Ma*r!ks K:ns)# )ra*uran /:nas!
Untuk mempermuda dalam menginterpretasi ketiga
lampiran di atas, berikut ini adala pen0elasan singkat mengenai
( lampiran di atas>
Ga=9ar 1. + Ta9)% K:ns)# )ra*uran /:nas!
K:%:= 1; berisi tentang kondisi penggunaan la an
se"ara eksisting berdasarkan asil sur;ey primer di
lapangan.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-3
TGL EKSISTING
KLASIFIKASI ONAKEGIATAN YG DAPAT
DIKEMBANGKAN
PENGATURAN SARANAPRASARANA
PENGATURAN TEKNISLAINNYA
K,!, 1
K,!, 2 K,!, 3
K,!, 4
K,!, 5
8/10/2019 RDTR lapdal
37/46
LAPORAN PENDAHULUAN
K:%:= 2; menentukan klasi?kasi +ona yang ada pada
1ilaya peren"anaan berdasarkan pada
simbolBnotasiBlegenda peta sebagai identi?kasi ob0ek+onasi peman aatan ruang.
K:%:= 3; berdasarkan perkembangan penggunaan
la an eksisting, maka dapat diperkirakan kegiatan apa
sa0a yang dapat dikembangkan pada blok tersebut
menurut klasi?kasi +onanya.
K:%:= (; pengaturan sarana dan prasarana pada
masing#masing klasi?kasi +ona. K:%:= +; ketentuan teknis yang terkait dengan
peman aatan ruang disesuaikan dengan tipe ka1asan.
!a ap pertama sebagai a"uan dalam penyusunan
Penyusunan RD!Rdia1ali re;ie1 asil e;aluasiB re;isi RD!RK
56P Punung !a un $&2$ dan penggunaan la an eksisting yang
di0adikan dasar dalam peraturan +onasi. Dalam al ini dapat
diketa ui trend ke"enderungan perkembangan dalam suatuka1asan se ingga dapat diren"anakan peruba an +onasi yang
akan disesuaikan dengan ka1asan perblok peruntukan ka1asan.
Untk lebi 0elasnya dapat dili at pada gambar berikut ini.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-3
KERAN7KA KER:APEN3U4UNAN PERA!URAN
ONA49
RD!RK POLA RUAN7)
Kawasan LindungKawasan Budaya
KE4E4UA9ANFUN749 LAHAN
KE8ENDERUN7ANPERKE=5AN7AN
LAND U4EEK494!9N
7PERU5AHAN ONA DEN7AN 43ARA!)
Pengaturan TeknisPengaturan sarana & prasarana
Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Ketentuan
Peraturan onasi
8/10/2019 RDTR lapdal
38/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Ga=9ar 1.
A%ur kaj!an )n&usunan )n&usunan RDTR dan
)ra*uran /:nas!
6. )=!%!'an T)kn!k )n"a*uran /:nas!
!eknik pengaturan +onasi adala berbagai ;arian dari
+oning kon;ensional yang dikembangkan untuk memberikan
kelu1esan penerapan aturan +onasi. !eknik pengaturan +onasi
dapat dipili dari berbagai alternati dengan mempertimbangkan
tu0uan pengaturan yang ingin di"apai. 4etiap teknik mempunyai
karakteristik, tu0uan, konsekuensi dan dampak yang berbeda.
Ole karena itu, pemili annya arus dipertimbangkan dengan
ati# ati. Alternati teknik pengaturan +onasi yang dapat
diterapkan antara lain)- Bonus/insentive zoning- Performance zoning- Fiscal zoning- pecial zoning- !xclusionar" zoning- #ontract zoning- $egotiated development - Dan teknik lainnya yang dianggap sesuai, meliputi)
%verla" Zone
Floating Zone
Flood Plain Zone
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-3
8/10/2019 RDTR lapdal
39/46
LAPORAN PENDAHULUAN
#onditional &ses
'ro(t) #ontrol
5erdasarkan bagan di atas diketa ui ba 1a untukmenyusun oning Regulation perlu adanya tin0auan eksternal
makro dari Kabupaten Pa"itan, Kondisi eksternal terdiri atas
akses dari dalam 1ilaya 56P Punung menu0u ke luar dan
sebaliknya, serta ungsi ka1asan. Kondisi internal terdiri atas
kelayakan la an dan distribusi ruang yang digunakan. Dari
distribusi ruang tersebut diketa ui apa yang suda ada
eksisting/ dan yang sesuai ren"ana. Dari kedua al tersebut
dibuatla trend perkembangan penggunaan la an, kemudian
membuat klasi?kasi peruba an +ona. 4etela itu menyusun
da tar kegiatan pada 1ilaya peren"anaan.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-36
RE
8/10/2019 RDTR lapdal
40/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Ga=9ar 1.
Ta'a#an )n&usunan /:n!n" R)"u%a*!:n B$ unun"
4ebagai "onto asil analisis +oning regulation beserta
da tar kegiatannya, berikut ini akan ditampilkan "onto matriks
+oning regulation untuk ka1asan industri.
Ta9)% 1. 1 7:n*:' Ma*r!ks /:n!n" R)"u%a*!:n KaCasanIndus*r!
K)"!a*
an
/:na R)n8ana )=an>aa*an Ruan"Indus
*r!
)ru=a
'an
asu
=
)%a9u
'an RT4
9ndustr
i
9#
&
# # # 5 4elama
syarat
0umla
R!H
minimum
dalam
ka1asan
industri
tetap
terpenu i.
5erdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan ba 1a
apabila pembangunan industri pada +ona industri maka diberi
kode 9#& yang artinya diperbole kan dan memang +ona tersebutsesuai dengan peruntukannya. Untuk kode #/ pada +ona
peruma an, asum, dan pelabu an artinya ba 1a industri tidak
bole dibangun pada +ona#+ona tersebut. Untuk kode 5 atau
bersyarat pada R!H artinya ba 1a industri masi dapat dibangun
pada R!H dengan syarat ba 1a 0umla R!H minimum untuk
ka1asan industri tetap terpenu i.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-(5
Apabila peruntukan suatu+ona adala untuk industridan pada perkembangannyadibangun industri, makadiperbole kan
8/10/2019 RDTR lapdal
41/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Ga=9ar 1. 7:n*:' )run*ukan &an" D!#)r9:%)'kan
Ga=9ar 1. 6 7:n*:' )run*ukan &an" T!dak D!#)r9:%)'kan
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-(1
Apabila peruntukan suatu +onaadala untuk peruma ande;eloper dan padaperkembangannya dibangunindustri, maka tidakdiperbole kan
8/10/2019 RDTR lapdal
42/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Ga=9ar 1. 2 7:n*:' )run*ukan &an" D!#)r9:%)'kan Ta#!B)rs&ara*
Ga=9ar 1. 15 7:n*:' )run*ukan &an" D!#)r9:%)'kanTa#! T)r9a*as
7. )n&usunan )*a /:nas!
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-(2
Apabila peruntukan suatu +onaadala untuk perindustrian danpada perkembangannyadibangun pergudangan, makadiperbole kan tapi bersyarat
Apabila peruntukan suatu+ona adala untuk industridan pada perkembangannyamun"ul PKL, makadiperbole kan tapi terbatas
8/10/2019 RDTR lapdal
43/46
LAPORAN PENDAHULUAN
Peta +onasi adala peta yang berisi kode +onasi di atas
blok dan subblok yang tela didelineasikan sebelumnya. 4ubblok
peruntukan adala pembagian peruntukan dalam satu blok
peruntukan berdasarkan perbedaan ungsi yang akan dikenakan.
Pertimbangan penetapan kode +onasi di atas peta batas
blokBsub blok dapat didasarkan atas)
a. Kesamaan karakter blok peruntukan, berdasarkan
pili an)
=emperta ankan dominasi penggunaan la an
yang ada eksisting/ =enetapkan ungsi baru sesuai dengan ara an
ungsi pada R!R6
=enetapkan karakter k usus ka1asan yang
diinginkan
=enetapkan tipologi lingkunganBka1asan yang
diinginkan
=enetapkan 0enis peman aatan ruangBla antertentu
=enetapkan batas ukuran tapakBpersil
maksimumBminimum
=enetapkan batas intensitas bangunan
maksimumBminimum =engembangkan 0enis kegiatan tertentu
=enetapkan batas kepadatan penduduk
bangunan yang diinginkan
=enetapkan penggunaan dan batas intensitas
sesuai dengan daya dukung prasarana yang tersedia.
b. Kesesuaian dengan ketentuan k usus yang suda
ada KKOP, pelabu an, terminal, dan lain#lain/
". Karakteristik lingkungan batasan ?sik/ dan
administrasi
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-(3
8/10/2019 RDTR lapdal
44/46
LAPORAN PENDAHULUAN
5ila suatu blok peruntukan akan ditetapkan men0adi
beberapa kode +onasi, maka dapat dipe"a men0adi sub blok.
Pembagian subblok peruntukan dapat dilakukan berdasarkan
pertimbangan)- Kesamaan omogenitas/ karakteristik peman aatan
ruangBla an.- 5atasan ?sik seperti 0alan, gang, sungai, atau batas persil.- Orientasi bangunan.- Lapis bangunan.
Peta +onasi dibuat berdasarkan peta 1ilaya peren"anaan
yang tela berbasis 794 dengan skala 2 ) 2&&&. Peta +onasi
dibuat dalam ormat ?le digital menggunakan program aplikasi
Auto"ad dan Ar"#Gie1.
>. )n&usunan A*uran )%aksanaan
=ateri aturan pelaksanaan terdiri dari)- Aturan mengenai ;ariansi yang berkaitan dengan
kelu1esanBkelonggaran aturan- Aturan insenti dan disinsenti - Aturan mengenai peruba an peman aatan ruang- :enis ;ariansi yang diperkenankan dalam peman aatan
ruang antara lain)- Minor variance dan non*conforming dimension- $on*conforming use- +nterim development - +nterim/temporar" use
Alternati bentuk insenti yang dapat diberikan antara lain)- Kemuda an i+in>- Peng argaan>- Keringanan pa0ak>- Kompensasi>- 9mbalan>
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-((
8/10/2019 RDTR lapdal
45/46
LAPORAN PENDAHULUAN
- Pola Pengelolaan>- 4ubsidi prasarana>- 5onusBinsenti >- !DR Transfer of ,evelopment Rig)t , Pengali an Hak
=embangun/>- Ketentuan teknis lainnya.
1. SISTEMATIKA
Adapun sistematika pelaporan dalam laporan penda uluanPenyusunan RD!R 56P Punung adala sebagai berikut)
BAB I )nda'u%uan
5erisi tentang latar belakang penyusunan Penyusunan
RD!R 56P Punung, a+as, tu0uan, sasaran, dan ungsi
peraturan +onasi, ruang lingkup 1ilaya dan materi,
dasar ukum penyusunan Peraturan onasi, pendekatan
peren"anaan, metodologi pendekatan, serta sistematikapelaporan penda uluan.
BAB II T!njauan K)9!jakan
5erisi tentang Re;ie1 Kebi0akan sektoral terkait dengan
Penyusunan RD!R Ka1asan 56P Punung.
BAB III Ga=9aran U=u=
5erisi tentang kondisi ?sik dasar, kondisi ?sik binaan,
kondisi kependudukan, asilitas, utilitas, serta sistemtransportasi di 56P Punung.
BAB I Ruan" L!n"ku# )k)rjaan
5erisi tentang ta ap peker0aan yang akan dilakukan
dalam penyusunan Penyusunan RD!R 56P Punung.
BAB M:9!%!sas! T)na"a K)rja
5erisi tentang ke1a0iban konsultan, serta susunan tenaga
a li.
PEN3U4UNAN RD!R 56P PUNUN7 KA5UPA!EN PA89!AN I-(+
8/10/2019 RDTR lapdal
46/46
LAPORAN PENDAHULUAN
BAB I JadCa% K)"!a*an
5erisi tentang 0ad1al kegiatan, dan sistem pelaporan.
top related