Transcript
HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
Bobot : 2 SKS
Kode Mata Kuliah : MKI 302
POKOK BAHASAN
I. ISTILAH, PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM
A. Istilah dan Pengertian HAMB. Perkembangan Pemikiran HAMC. Kewajiban Negara terhadap HAM
II. SEJARAH PERKEMBANGAN PEMENUHAN HAMA. Perkembangan HAM dalam Hukum Internasional
1. Sebelum Perang Dunia II2. Sesudah Perang Dunia II
B. Perkembangan HAM di Indonesia1. Sebelum Kemerdekaan2. Sesudah Kemerdekaan
III. TEORI DAN PRINSIP HAMA. Teori- Teori
1. Teori Hak Kodrati2. Teori Positivisme3. Teori Universalisme4. Teori Relativisme Budaya
B. Prinsip-Prinsip1. Prinsip Kesetaraan2. Prinsip Non Diskriminasi3. Prinsip Kewajiban Negara
IV. INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
A. Instrumen Utama :
1. Deklarasi Universal HAM (UDHR)
2. Kovenan Int’l ttg Hak Sipil Politik (ICCPR)
3. Kovenan Int’l ttg Hak Ekosob (ICESCR)
4. Kovenan Hak Anak (KHA)
5. Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT)
6. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi (CERD)
7. Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW)
B. Mekanisme Internasional Pemantauan HAM
C. Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993
V. INSTRUMEN HUKUM NASIONAL HAM
A. HAM dalam UUD 1945
B. HAM dalam Peraturan Perundang-undangan
Lainnya
1. UU No. 39/ 1999 tentang HAM
2. UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM
3. UU No. 3/ 1997 tentang Peradilan Anak
4. UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan
Anak
5. UU No. 23/ 2004 tentang PKDRT
6. UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban
VI. MEKANISME PERLINDUNGAN DAN
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
A. Mekanisme Perlindungan & Penegakan HAM
B. Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM
1. Komnas HAM
2. Komnas Anti Kekerasan terhadap
Perempuan
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
( LPSK)
C. Mekanisme Penegakan HAM
1. Pengadilan HAM
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
ISTILAH HAM
ISTILAH LAIN : Human Rights, Fundamental Rights,
Basic Rights
SCR ETIMOLOGIS :
1. HAK : HAQQ → HAQQA, YAHIQQU, HAQQAN :
Kewenangan atau kewajiban utk melak
sesuatu atau tdk melakukan sesuatu
2. ASASI : ASASIY → ASSA, YAUSSU, ASASSAN :
- membangun, mendirikan, meletakkan
- asal, asas, pangkal, dasar dari sesuatu
yg bersifat mendasar & fundamental
HAM : HAK MENDASAR PD DIRI MANUSIA
Istilah Human Rights atau Hak Asasi Manusia (HAM)
diciptakan oleh Eleanor Roosevelt
sebagai Ketua Komisi HAM di PBB
ketika merumuskan
Universal Declaration of Human Rights
PENGERTIAN HAM
JOHN LOCKE :“SEMUA ORANG DICIPTAKAN SAMA & MEMILIKIHAK-HAK YANG MELEKAT DARI DIRINYA SBG MANUSIA”
HAK-HAK YG MELEKAT (INHERENT) HAM HAK FUNDAMENTAL
SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO :HAM ADL HAK2 MENDASAR (FUNDAMENTAL) YG DIAKUI SECARA UNIVERSAL SBG HAK2 YG MELEKAT PADA MANUSIA KARENA HAKEKAT DAN KODRATNYA SBG MANUSIA
MULADI :HAM ADALAH HAK YG MELEKAT SECARA ALAMIAH (INHERENT) PADA DIRI MANUSIA SEJAK MANUSIA LAHIR, DAN TANPA HAK TERSEBUT MANUSIA TIDAK DAPAT TUMBUH & BERKEMBANG SBG MANUSIA YG UTUH
UU NO. 39 TH 1999 TTG HAM :SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PD MNS SBG MAKHLUK TUHAN YG WJB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI & DILINDUNGI OLEH NEG, HUKUM, PEMERINTAH & SETIAP ORG, DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT & MARTABAT MNS
SCR GARIS BESAR DPT DIPAHAMI :
HAM adalah HAK yg sehrsnya diakui
scr universal sbg hak-hak yg melekat
pd manusia krn hakekat & kodrat
kelahiran manusia itu sbg manusia
PENGERTIAN HAM MENGANDUNG 2 KONSEP :
Hak-hak moral :hak2 yg tidak dapat dipisahkan & dicabut adalah hak manusia karena ia manusia (INHERENT) Bertujuan : Menjamin martabat setiap manusia.
Hak-hak menurut hukum : hak yang dijamin melalui aturan hk baik HI maupun HN (dibuat sesuai dgn proses pembentukan hukum dari masy int’l maupun nas)
persoalan PENEGAKAN HAM bukan hanya persoalan hukum tetapi juga moral.
kewjbn menghormati, memajukan & menegakkanHAM merup kwjbn yg mendsr bg setiap pelaku dlm berhub baik dlm skala int’l maupun nasional
SIFAT DASAR HAM
INHERENT → SCR KODRATI MELEKAT PD DIRI
MANUSIA (tdk diberi, tdk diwariskan & tdk diperoleh dgn cara apapun)
UNIVERSAL → BERLAKU UTK SEMUA TANPA
DISKRIMINASI (tanpa dipengaruhi ras, jenis kelamin, agama, etnis, pand politik dll)
INALIENABLE→ TDK DPT DIINGKARI SBG HAK YG DIMILIKI
OLEH SEMUA MANUSIA
INDIVISIBLE→ TDK DPT DIBAGI (HAM didsrkan pd
prinsip penghormatan thd martabat mns bhw smua org berhak atas kebebasan, keamanan & standar kehdpan yg layak pd wkt yg bersamaan oleh krn itu hak2 tsb saling berkaitan & tdk dpt dibagi atau dipisahkan)
INTERDEPENDENT→ SALING TERGANTUNG (pemenuhan hak yg satu
akan sgt tergantung dgn pemenuhan hak yg lainnya)
HAK YG HRS DILINDUNGI, DIHORMATI & DIPERTAHANKAN
HAK YG TDK BOLEH DIKURANGI/DIRAMPAS OLEH SIAPAPUN
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM
1. GENERASI PERTAMA : HAK SIPIL DAN POLITIK
→ Int’l Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
→ dilandasi filosofi politik dari individualisme
liberal & doktrin ekonomi & sosial laissez-faire
→ mengartikan HAM dgn istilah yg lbh bersifat
negatif (“BEBAS DARI”) : tdk ada campur tangan
neg thd hak & kebebasan individual
→ PS. 2 - 21 UDHR (hak hidup, keutuhan jasmani,
kebebasan bergerak, perlindungan thd hak milik,
kebebasan berpikir, beragama & berkeyakinan,
kebebasan utk berkumpul, menyatakan pdpt dll)
KAREL VASAK, MEMBG PERKEMB HAM DLM :
2. GENERASI KEDUA : HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA
→ Int’l Covenant on Economic, Social and Culture
(ICESCR)→ diperjuangkan oleh neg2 sosialis didukung
oleh neg dunia ketiga pd awal abad 19 agar neg menyediakan pemenuhan thd kebutuhan dasar setiap orang
→ lbh bersifat POSITIF (“HAK ATAS”) : hak yg
pemenuhannya sgt membutuhkan peran aktif negara
→ DLM PS. 22 -27 UDHR (hak atas pekerjaan & upah
yg layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dll)
→ DASAR : TUNTUTAN BG PERSAMAAN SOSIAL
3. GENERASI KETIGA :
HAK ATAS PERDAMAIAN & PEMBANGUNAN
→ merup rekonseptualisasi dari kedua
generasi sblmnya
→ dipengaruhi oleh kepentingan negara
dunia ketiga (neg berkemb)
→ tuntutan atas tatanan int’l yg adil
→ tuntutan atas hak kolektif & hak
solidaritas
TERDPT 6 HAM YG DITUNTUT → PS. 28 UDHR
1. PEMERATAAN KEKAYAAN, KEKUASAAN & NILAI YG PENTING SECARA GLOBAL
2. HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, HAK ATAS PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
3. PEMANFAATAN WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA4. HAK ATAS PERDAMAIAN5. LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEIMBANGAN6. BANTUAN BENCANA ALAM
Dgn adanya World Conference on Human Rights 1993, maka penggolongan tsb SDH TDK RELEVAN krn mnrt Deklarasi Wina 1993 bhw HAM itu universal, indivisible, interdependent and interrelated
Jimly Asshiddiqie :
→ Perkemb konsepsi HAM, ada 4 generasi:
4. Persoalan HAM tdk cukup hanya
dipahami dlm konteks hub kekuasaan
yg vertikal ttpi juga dlm hub
kekuasaan yg bersifat horisontal :
- antar kelompok masy
- antar golongan rakyat atau masy
- antar satu kelomp masy di suatu neg dgn
kelomp masy di neg lain
PRINSIP HAM UTAMA
KESETARAAN Non diskriminasi
Kesetaraan kesempatan
Kesetaraan akses pada sumber daya publik
Partisipasi
HARKAT DAN MARTABAT Kebebasan
Kebebasan untuk memilih
Otonomi
KEMANUSIAAN Penghormatan pada hak orang lain
Saling menghormati
Solidaritas
Diskriminasi (Pasal 1 Angka 3 UU No.39/1999 tentang HAM)
setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yg lgsg ataupun tak lgsg
didsrkan pd pembedaan mns atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sos, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik,
yg berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM & kebebasan dasar
dlm kehidupan baik individual maupun kolektif
dlm bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya & aspek kehidupan lainnya
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah dalam Penegakan HAM
(UU No.39/1999 tentang HAM)
Pasal 71
Pemerintah wajib bertangungjawab
menghormati, melindungi, menegakkan &
memajukan HAM yang diatur dalam
undang-undang, peraturan perundang-
undangan lain dan hk int’l tentang HAM
yang diterima oleh negara RI
Pasal 72
Kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 meliputi langkah
implementasi yang efektif dalam bidang
hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan negara dan bidang
lain
Melalui upaya :
Perumusan kebijakan nasional yang berlandaskan HAM
Perumusan kebijakan hukum yang berorientasi pada HAM
Perumusan hukum yang berorientasi pada HAM (legislatif dan eksekutif)
Pelaksanaan hukum (eksekutif)
Pengawasan hukum (yudikatif)
Kewajiban utk Menghormati HAM
Kewajiban ini menuntut negara & seluruh institusi beserta aparaturnya utk
tidak membuat kebijakan & bertindak apapun yg melanggar integritas atau martabat kemanusiaan dari individu atau kelomp atau pelanggaran thd hak2 dsr yg dilindungi oleh hukum
Kewajiban untuk Melindungi HAM
Kwjban ini menuntut neg & seluruh institusi beserta aparaturnya utk
membuat kebijakan & melakukan tindakan yg memadai, guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak2 individu atau kelomp termasuk pencegahan atau pelanggaran atas hak dsr yg dilindungi oleh hukum
Kewajiban untuk Memenuhi HAM
Kwjban ini menuntut neg & seluruh institusi beserta aparaturnya utk melakukan tindakan yg memadai dlm menjamin setiap orang memperoleh haknya sesuai yg diamanatkan dlm instrumen HAM
Kewajiban untuk Memajukan HAM
Kewajiban ini menuntut negara & seluruh institusi beserta aparaturnya utk mengambil langkah-langkah dgn tujuan mencapai perwujudan penuh scr progresif dari HAM dgn segala cara yang layak
KEWAJIBAN UNTUK MENEGAKKAN HAM
Kewajiban ini menuntut negara dan seluruh institusi untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat.
PERLINDUNGAN HAM OLEH NEGARA
1. FILSAFATI,
HAM adalah hak yang melekat atau inherentpada diri manusia, yang berasal dari Tuhan sejak manusia itu dilahirkan.
Penghormatan & Penegakan HAM merupakan kewajiban Negara melindungi kepentingan umat manusia
(obligations erga omnes)
2. HUKUM
Kewajiban negara terhadap warganya adalah menjamin dan melindungi HAM warganya melalui hukum positif, dan mewujudkan ke dalam kehidupan nyata.
Dlm konteks hukum, maka ada tiga hal yang
harus diperhatikan :
substansi hukum substansinya hrs sesuai
antara HI & HN
struktur hukum pentaatan aturan2 HAM hrs di-
penuhi oleh para pejabat neg
budaya hukum kondisi nilai-nilai masyarakat
setempat
3. POLITIK
Negara hrs memperhatikan etika dan peraturan
dalam tata pergaulan internasional.
Prinsip yang mendasari hubungan antara
negara pada era globalisasi ini adalah
penghormatan HAM.
Penghormatan HAM dijadikan alat penekan politik dan ekonomi internasional.
Pada masa kini, penghormatan HAM dilakukan secara serius.
Pemerintah otoriter yang melakukan pelanggaran HAM scr sistemik akan menghadapi SANKSI INTERNASIONAL
Ada empat tahapan agar merubah perilakunya disesuaikan dengan standar HAM internasional.
Empat tahapan tsb dikenal dg SPIRAL MODEL(Thomas Risse, Stephen c Ropp dan Sikkink, 1999).
1. FROM REPRESSION TO DENIAL
Pemerintah melak represi thd segala
bentuk perlawanan, yang menyebabkan
kelompok yg tertindas dlm masyarakat
menyampaikan informasi kepada
masyarakat int’l (LSM atau negara-negara
yg mempunyai komitmen terhadap HAM)
hingga terbentuk jejaring
2. FROM DENIAL TO TACTICAL CONCESSION
ketika pemerintah otoriter dikritik oleh masy int’l atas pelanggaran HAM dgn menyandarkan pada norma-norma HAM int’l, pemerintah otoriter selalu berlindung bahwa HAM adalah urusan domestik semata, shg setiap kritik dari negara lain atau pihak asing manapun merup bentuk campur tangan (intervensi) thd kedaulatan negara.
Sering pula dikatakan bahwa HAM merupakan pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
3. FROM TACTICAL CONSESSION TO PRESCREPTIVE
STATUS AND RULE-CONSISTENT BEHAVIOUR
Pemerintahan yang otoriter semakin didesak oleh masyarakat internasional dengan menggunakan kekuatan ekonomi.
Di samping tekanan dari sisi domestik, negara-negara donor & lembaga-lembaga keuangan int’l tampak tidak segan-segan utk mengurangi atau menghapuskanbantuan ekonominya apabila pemerintah tidak mengubah perilakunya dalammenghormati HAM warga negaranya.
4. INSTITUTIONALIZATION AND HABITUALIZATION
Tahap perilaku mentaati aturan, yaitu norma2 HAM int’l diinstitusionalisasikan sepenuhnya & ketaatan thd norma-norma tsb dipraktekkan dlm keseharian oleh aparat terkait.
Pada tahap ini umumnya ditandai dgn keadaanketaatan petinggi-petinggi pemerintahan terhadap norma-norma HAM, tetapi dlm implementasinya msh ada hambatan, biasanya dari militer sebagai komponen domestik, dan masih ada tekanan-tekanan eksternal.
HAM dapat digolongkan ke dalam beberapa hak :
1. Hak-hak asasi pribadi (PERSONAL RIGHTS),meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan seterusnya
2. Hak-hak asasi ekonomi (PROPERTY RIGHTS), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya
3. Hak-hak asasi politik (POLITICAL RIGHTS),hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, hak untuk mendirikan partai politik
4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (RIGHTS OF LEGAL EQUALITY)
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (SOCIAL AND CULTURE), hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (PROCEDURAL RIGHTS). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya(Ramdlon Naning, 1983)
Dari hak-hak tsb, HAM dpt dikategorikan :
– DEROGABLE RIGHTS
hak yang bersifat relatif atau dapat ditundapemenuhannya
– NON-DEROGABLE RIGHTS
hak yg bersifat mutlak yang tidak dapat ditundapemenuhannya dalam kondisi darurat sekalipun,seperti hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; bebas dari perbudakan; hak persamaan dalam hukum; kebebasan beragama dan bebas dari hukuman yang berlaku secara surut (retroactive).
PELAKSANAAN HAM
DEROGABLE RIGHTS
HAM YG DPT DITUNDA PELAKSANAANNYA;
ALASAN;- KEADAAN DARURAT/- PERANG/- KEPENTINGAN KEAMANAN
NASIONAL
NON DEROGABLE RIGHTS :
HAM YG TIDAK DPT DITUNDA PELAKSANAANNYA,
BAIK DALAM KEADAAN DARURAT/PERANG/ DAMAI :- HAK UNTUK HIDUP,- LARANGAN PERBUDAKAN,- HAK UTK TDK DITUNTUT HK
YG BERLAKU SURUT (REKTROAKTIF)
- HAK PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM,
- HAK KEBEBASAN PRIBADI,- HAK KEBEBASAN BERAGAMA
PEMBATASAN HAM
Pasal 29 ayat (2) UDHR 1948 : hak-hak dan kebebasan dasar manusia hanyadapat dibatasi oleh undang-undang dgn tujuan menghormati hak-hak & kebebasan org lain, moralitas, ketertiban umum & kesejahteraan umum di dalam masyarakat demokratik.
Pembatasan dapat pula terjadi,- dlm rangka mempromosikan kesejahteraan umum
(general welfare) dlm masy demokratis- atas dasar alasan kepentingan nasonal (national
security)- dlm keadaan darurat yg sah (officially proclaimed
public emergencies) yg membahayakan kehdpn bgs
Pelanggaran HAM(Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999)
Perbuatan seseorg atau kelomp org termasuk aparat negara
Baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yg scr melawan hk
Mengurangi, menghalangi, membatasi & atau mencabut HAM seseorg atau kelomp org yg dijamin oleh UU No.39 Tahun 1999 ttg HAM
tdk mendptkan atau dikhawatirkan tdk akan memperoleh penyelesaian hkm yg adil & benar, berdsrkan mekanisme hkm yg berlaku
PELANGGARAN HAM
SETIAP PERBUATAN SESEORANG ATAU KELOMP ORANG TERMSK APARAT NEGARA
BAIK DISENGAJA MAUPUN TIDAK DISENGAJA ATAU KELALAIAN YG SCR MELAWAN HKM
MENGURANGI, MENGHALANGI, MEMBATASI & ATAU MENCABUT HAK ASASI SESEORANG ATAU KELOMP ORG YG DIJAMIN OLEH UU INI,
DAN TDK MENDPTKAN ATAU DIKHAWATIRKAN TIDAK AKAN MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YG ADIL & BENAR, BERDSRKAN MEKANISME YG BERLAKU
PELANGGARAN HAM DPT DISEBABKAN OLEH 4 HAL
1. Kesewenangan (abuse of power) yaitu tindakan penguasa atau aparatur neg thd masy di luar atau melebihi batas2 kekuasaan & wewenangnya yg telah ditetapkan dlm UU
2. Pembiaran pelanggaran HAM (violation by omission) yaitu tdk mengambil tindakan atas suatu pelanggaran HAM
3. Sengaja melak pelanggaran HAM (violation by comission) yaitu melak tindakan yg menyebabkan pelanggaran HAM
4. Pertentangan antar kelompok masyarakat
PELANGGARAN HAM TERDIRI DARI
Pelanggaran HAM berat (kejahatan genocida & kejahatan kemanusiaan)
Pelanggaran HAM biasa (pelanggaran yg tdk termsk dlm kategori pelanggaran HAM berat tsb)
PELANGGARAN HAM YG BERAT
UU NO 26/2000 TTG PENGADILAN
HAM (PSL 7) MELIPUTI :
GENOCIDE (Pasal 8)
KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN
(Pasal 9)
KEJAHATAN GENOCIDE
(Pasal 8 UU No.26 th. 2000)
KEJAHATAN GENOCIDE ADALAH
SETIAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENGHANCURKAN ATAU MEMUSNAHKANSELURUH ATAU SEBAGIAN KELOMPOKBANGSA, RAS,KELOMPOK, ETNIS, KELOMPOK AGAMA, DENGAN CARA :
MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK;
MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL YANG BERAT TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTA KELOMPOK
MENCIPTAKAN KONDISI KEHIDUPAN KELOMPOK YG AKAN MENGAKIBATKAN KEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK SELURUH ATAU SEBAGIANNYA
MEMAKSA TINDAKAN-TINDAKAN YANG BERTUJUAN MENCEGAH KELAHIRAN DI DALAM KELOMPOK;
MEMINDAHKAN SECARA PAKSA ANAK-ANAK DARI KELOMPOK TERTENTU KE KELOMPOK LAIN.
ELEMENT OF CRIME : KEJAHATAN GENOCIDE:
MELAKUKAN SALAH SATU PERBUATAN YG DIATUR DALAM PASAL 8 UU NO 26/2000 HURUF (A) S/D (E)
PERBUATAN TSB DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUSNAHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KELOMPOK; YANG
DIDASARKAN PADA KELOMPOK BANGSA, RAS, ETNIS DAN KEAGAMAAN ;
KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 7 HURUF B ADALAH SALAH SATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI BAGIAN DARI SERANGAN YANG MELUAS ATAU SISTEMATIK YANG DIKETAHUI BAHWA SERANGAN TERSEBUT DITUJUKAN SECARA LANGSUNG TERHADAP PENDUDUK SIPIL BERUPA :
– PEMBUNUHAN;
– PEMUSNAHAN;
– PERBUDAKAN;
– PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA;
– PERAMPASAN KEMERDEKAAN ATAU PERAMPASAN FISIK SECARA SEWENANG-WENANG YANG MELANGGAR (ASAS-ASAS) KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONAL
– PENYIKSAAN
– PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN, PEMAKSAAN KEHAMILAN, PEMANDULAN ATAU STERILISASI SECARA PAKSA ATAU BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL LAIN YANG SETARA;
– PENGANIAYAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK TERTENTU ATAU PERKUMPULAN YANG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK, RAS, KEBANGSAAN,ETNIS, BUDAYA, AGAMA, JENIS KELAMIN ATAU ALASAN LAIN YANG TELAH DIAKUI SECARA UNIVERSAL SEBAGAI HAL YANG DILARANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
– PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA;
– KEJAHATAN APARTHEID
ELEMENT OF CRIME : KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN
MELAK PERBUATAN YG DIATUR DLM PSL 9 UU NO 26/2000 HURUF (A) S/ D (j)
PERBUATAN YG DILAK MERUP BAGIAN SERANGAN YG MELUAS ATAU SISTEMATIS
DIKETAHUI BHW SERANGAN TSB DITUJUKAN PADA PENDUDUK SIPIL{PERBUTAN YG DILAKUKAN SBG KELANJUTAN DARI KEBIJAKAN PENGUASA /ORGANISASI}
PERBEDAAN PELANGGARAN BERAT HAM SBG DELIK EXTRA ORDINARY CRIME DENGAN DELIK KUHP SBG ORDINARY CRIMEPERBEDAAN DELIK ORDINARY CRIME DELIK EXTRA
ORDINARY CRIME
SIFAT DELIK INCIDENTAL SISTEMATIK
KORBAN INDIVIDUAL MASSAL (BERSIFAT
MELUAS)
ALASAN PEMBENAR ADA ALASAN PENGHAPUS
PIDANA BERDASAR
PERINTAH ATASAN
TIDAK ADA ALASAN
PENGHAPUS PIDANA
BERDASAR PERINTAH
ATASAN
PENGECUALIAN ASAS TIDAK ADA PENGECUALIAN ASAS
NON REKTROAKTIF
ASAS NE BIS IN IDEM
DALUWARSA
TIDAK ADA ADA
PERTANGGUNGJAWABAN
KOMANDAN
PROSES PERADILAN PENGADILAN NASIONAL PENGADILAN NASIONAL
DAN
INTERNASIONAL
top related