Makalah Hukum Dan Ham

DAFTAR ISI

1

KATA PENGANTAR

2

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

a. Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep Rechtsstaat atau

Rule of Law yang bersumber dari pengalaman demokrasi

konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20.

b. Oleh karena itu, Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara

hukum.

c. Ciri negara hukum antara lain :

1. Adanya supremasi hukum

2. Jaminan hak asasi manusia

3. Legalitas hukum

d. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak

pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan

sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan

kekuasaan.

e. Negara Indonesia adalah negara hukum.

f. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Perubahan Ketiga yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara

hukum”.

g. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang

berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan

(machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum

dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

h. Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga

Undang-Undang Dasar 1945, (3) (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung

oleh setiap warga negara yaitu :

1. Supremasi hukum;

2. Kesetaraan di hadapan hukum;

3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan

dengan hukum (RPJM 2004 – 2009).

3

i. Perwujudan hukum tersebut dalam UUD 1945 serta peraturan

perundang-undangan di bawahnya.

j. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan

kecerdasan rakyat.

k. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum materiil.

l. Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia.

m. Sebab, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan atas

hak asasi manusia.

n. Oleh karena itu, negara hukum bertanggung jawab atas perlindungan

dan penegakan hak asasi para warganya

o. Bahasan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia pada bab

ini, meliputi :

1. Konsep dan Ciri Negara Hukum;

2. Negara Hukum Indonesia;

3. Hakikat Hak Asasi Manusia;

4. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia;

5. Hak Asasi Manusia di Indonesia.

A. KONSEP DAN CIRI NEGARA HUKUM

1. Pengertian Negara Hukum

1.1. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah

Rechsstaat atau Rule of Law.

1.2. Rechsstaat atau Rule of Law itu sendiri dapat dikatakan

sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan

konstitusionalisme.

1.3. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan

dua lembaga yang tidak terpisahkan.

1.4. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara

hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan

pemerintahannya didasarkan atas hukum.

4

1.5. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam

melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.6. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan

pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi

hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban

hukum (Mustafa Kamal Pasha, 2003).

1.7. Pengertian di atas belum lengkap, oleh karena dapat saja

negara berdasar atas suatu hukum tetapi justru landasan

hukum yang dibuat tersebut digunakan untuk

menyalahgunakan kekuasaan serta tidak menjamin

kepentingan rakyat.

1.8. Di dalam negara hukum, hukun sebagai dasar diwujudkan

dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada

konstitusi atau hukum dasar negara.

1.9. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang

konstitusionalisme.

1.10. Dengan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan

negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta

pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang

berpaham konstitusionalisme.

1.11. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai

hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi

hukum.

1.12. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide

dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian

(Achmad Ali : 2002).

1.13. Oleh karenanya, negara dalam melaksanakan hukum harus

memperhatikan tiga hal tersebut.

1.14. Di negara hukum, hukum tidak hanya sekedar sebagai

“formalitas” atau “prosedur” belaka dari kekuasaan.

5

1.15. Bila sekedar formalitas, hukum dapat menjadi sarana

pembenaran untuk dapat melakukan tindakan yang salah

atau menyimpang.

1.16. Contoh, pada masa lalu presiden sering membuat “Keppres”

sebagai tempat berlindung dengan dalih telah berdasarkan

hukum, padahal dengan Keppres tersebut presiden dapat

menyalahgunakan kekuasaannya.

1.17. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh

mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.

1.18. Apabila negara berdasar atas hukum, pemerintahan negara

itu juga harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-

undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan

pemerintahan.

1.19. Konstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi yang

bercirikan gagasan konstitusionalisme yaitu adanya

pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga

negara.

1.20. Tanpa adanya konstitusi yang demikian, sulit untuk disebut

negara hukum.

1.21. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki

konstitusi tetapi menolak gagasan tentang

konstitusionalisme sehingga tidak dapat disebut negara

hukum dalam arti yang sesungguhnya.

1.22. Negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami

sebagai suatu konsep hukum (Jimly Asshiddiqie, 2004).

1.23. Dikatakan sebagai suatu konsep yang unik sebab tidak ada

konsep misalnya negara politik, negara ekonomi dan

sebagainya.

1.24. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan

sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-

undang dasar.

6

1.25. Dengan adanya sistem hukum, penyelenggaraan negara

dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem

yang berlaku.

1.26. Dengan demikian, dalam negara yang berdasar atas hukum,

konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa.

1.27. Hubungan antara warga negara dengan negara, hubungan

antara lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen

kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati

dan dijunjung tinggi.

2. Negara Hukum Formil dan Negara Hukum Materiil

2.1. Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut

konstitusionalisme yang hidup pada abad ke-19 adalah sifat

pemerintahannya yang pasif, artinya pemerintah hanya

sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat

yang dirumuskan para wakilnya di parlemen.

2.2. Di sini peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat

karena pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk pada)

keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara

liberal untuk menjadi keputusan parlemen.

2.3. Jika dikaitkan dengan Trias Politika dalam konsep

Montesquieu, tugas pemerintah terbatas pada tugas

eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang dibuat

oleh parlemen.

2.4. Pada waktu itu (abad ke-19) masih dikuasai gagasan bahwa

pemerintah hendaknya tidak turut campur dalam urusan

warga negaranya kecuali dalam hal menyangkut

kepentingan umum seperti bencana alam, hubungan luar

negeri dan pertahanan negara (Mirriam Budiardjo, 1977),

aliran ini disebut liberalisme yang dirumuskan dalam dalil

The least government is the best government (pemerintahan

7

yang paling sedikit mengatur adalah pemerintahan yang

baik).

2.5. Negara dalam pandangan ini adalah negara yang memiliki

ruang gerak sempit.

2.6. Negara mengurusi hal-hal sedikit sedangkan yang banyak

terutama dalam kepentingan ekonomi diserahkan pada

warga secara liberal.

2.7. Negara hanya mempunyai tugas pasif, yaitu baru bertindak

apabila hak-hak warga negara dilanggar atau ketertiban

keamanan umum terancam.

2.8. Konsepsi negara demikian adalah negara hukum dalam arti

sempit atau disebut negara hukum formil, negara hukum

klasik.

2.9. Negara dalam pandangan ini hanya dianggap sebagai

Negara Penjaga Malam (Nachtwachterstaat).

2.10. Jadi, negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti

sempit yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan

bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara.

2.11. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan

dan kepentingan warga negara.

2.12. Urusan ekonomi diserahkan pada warga dengan dalil laissez

faire, laissez aller yang berarti bila warga dibiarkan

mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan

sendirinya perekonomian negara akan sehat.

2.13. Negara hukum formil dikecam banyak pihak karena

mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang amat mencolok

terutama setelah Perang Dunia Kedua.

2.14. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam

urusan warga baik dalam bidang ekonomi dan sosial lambat

laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah

bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan

8

karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan

sosial (Mirriam Budiardjo, 1977).

2.15. Untuk itu pemerintah tidak boleh pasif atau berlaku seperti

penjaga malam melainkan harus aktif melakukan upaya-

upaya membangun kesejahteraan rakyat.

2.16. Gagasan baru ini disebut dengan Welfare State atau Negara

Kesejahteraan.

2.17. Sebagai konsep hukum, negara yang muncul adalah Negara

Hukum Materiil atau negara hukum dalam arti luas.

2.18. Dalam negara hukum materiil atau dapat disebut negara

hukum modern, pemerintah diberi tugas membangun

kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan.

2.19. Untuk itu pemerintah diberi kewenangan atau kemerdekaan

untuk turut campur dalam urusan warga negara.

2.20. Pemerintah diberi Freies Ermessen, yaitu kemerdekaan

yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan

ekonomi sosial dan keleluasaan untuk tidak terikat pada

produk legislasi parlemen.

2.21. Konsep negara hukum materiil (modern) dengan demikian

berbeda dengan konsep negara hukum formil (klasik) yang

muncul pada abad ke-19.

2.22. Pemerintah dalam negara hukum materiil bisa bertindak

lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh

melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam urusan dan

kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah

diatur dalam konsep negara hukum formil.

2.23. Pemerintah (eksekutif) bahkan bisa memiliki kewenangan

legislatif.

2.24. Kewenangan ini meliputi tiga hal :

a. Adanya hak inisiatif yaitu hak mengajukan rancangan

undang-undang bahkan membuat peraturan perundang-

undangan yang sederajat dengan undang-undang tanpa

9

terlebih dahulu persetujuan parlemen, meskipun dibatasi

kurun waktu tertentu.

b. Hak delegasi, yaitu membuat peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang

c. Droit ermessen (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang

masih enunsiatif) (Mahfud MD, 1993)

2.25. Jadi, negara hukum materiil (negara hukum modern) atau

dapat disebut Welfare State adalah negara yang

pemerintahnya memiliki keleluasaan untuk turut campur

tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa

pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan

rakyat.

2.26. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun

kesejahteraan rakyat.

3. Ciri-ciri Negara Hukum

3.1. Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah negara

hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit.

3.2. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa negara

hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau

Rule of Law.

3.3. Istilah Rechtsstaat diberikan oleh para ahli hukum Eropa

Kontinental sedang istilah Rule of Law diberikan oleh para

ahli hukum Anglo Saxon.

3.4. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa

Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai

berikut :

a. Hak asasi manusia

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin

hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias

Politika

10

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

3.5. Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon

memberi ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut :

a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada

kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya

boleh dihukum jika melanggar hukum

b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat

biasa maupun bagi pejabat

c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang

atau keputusan pengadilan

3.6. Ciri-ciri Rechtsstaat atau Rule of Law di atas masih

dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara

hukum dalam arti sempit.

3.7. Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah

hanya sedikit, karena ada dalil bahwa “pemerintah yang

sedikit adalah pemerintah yang baik”.

3.8. Dengan munculnya konsep negara hukum materiil pada

abad ke-20 maka perumusan ciri-ciri negara hukum

sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dan Dicey di atas

kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan

perluasan tugas pemerintah yang tidak boleh lagi bersifat

pasif.

3.9. Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam International

Commission of Jurits pada konferensinya di Bangkok tahun

1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di

bawah Rule of Law yang dinamis.

3.10. Ciri-ciri tersebut adalah :

a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi

selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula

cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas

hak-hak yang dijamin;

11

b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;

d. Pemilihan umum yang bebas;

e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;

f. Pendidikan civics (kewarganegaraan)

3.11. Dari pencirian seperti itu terlihat bahwa adanya pengakuan

terhadap perluasan tugas pemerintah (eksekutif) agar

menjadi lebih aktif tidak hanya selaku penjaga malam.

3.12. Pemerintahan diberi tugas dan tanggung jawab membangun

kesejahteraan dan pemerataan yang adil bagi rakyatnya.

3.13. Ciri-ciri negara hukum di atas sudah dipengaruhi oleh

konsepsi negara hukum materiil (modern).

3.14. Di samping perumusan ciri-ciri negara hukum seperti di atas,

ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum

yang dikemukakan oleh para ahli.

3.15. Menurut Montesquieu, negara yang paling baik ialah negara

hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara

terkandung tiga inti pokok, yaitu :

a. Perlindungan JAM;

b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara;

c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ

negara

3.16. Prof. Sudargo Gautama mengemukakan ada 3 (tiga) ciri

atau unsur dari negara hukum, yakni sebagai berikut :

a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap

perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak

sewenang-wenang.

1) Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual

mempunyai hak terhadap negara atau rakyat

mempunyai hak terhadap penguasa.

12

b. Asas legalitas

1) Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum

yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati

juga oleh pemerintah atau aparaturnya.

c. Pemisahan kekuasaan

1) Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi,

diadakan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang

membuat peraturan perundang-undangan,

melaksanakan, dan badan yang mengadili harus

terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu

tangan.

3.17. Franz Magnis Suseno (1997) mengemukakan adanya 5

(lima) ciri negara hukum sebagai salah satu ciri hakiki

negara demokrasi.

3.18. Kelima ciri negara hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang

bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-

undang dasar.

b. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia

yang paling penting :

1) Karena tanpa jaminan tersebut, hukum akan menjadi

sarana penindasan.

2) Jaminan hak asasi manusia memastikan bahwa

pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum

untuk tindakan yang tidak adil atau tercela.

c. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-

masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang

berlaku.

d. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat

mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan

dilaksanakan oleh badan negara.

e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

13

3.19. Mustafa Kamal Pasha (2003) menyatakan adanya tiga ciri

khas negara hukum, yaitu :

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia

1) Di dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa di dalam

suatu negara hukum dijamin adanya perlindungan

hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum.

2) Jaminan itu umumnya dituangkan dalam konstitusi

negara bukan pada peraturan perundang-undangan

di bawah konstitusi negara.

3) Undang-undang dasar negara berisi ketentuan-

ketentuan tentang hak asasi manusia.

4) Inilah salah satu gagasan konstitusionalisme.

b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan

tidak memihak

1) Dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa

pengadilan sebagai lembaga peradilan dan badan

kehakiman harus benar-benar independen dalam

membuat putusan hukum, tidak dipengaruhi oleh

kekuasaan lain terutama kekuasaan eksekutif.

2) Dengan wewenang sebagai lembaga yang mandiri

terbebas dari kekuasaan lain, diharapkan negara

dapat menegakkan kebenaran dan keadilan.

c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

1) Bahwa segala tindakan penyelenggara negara

maupun warga negara dibenarkan oleh kaidah hukum

yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan

secara hukum.

14

B. NEGARA HUKUM INDONESIA

1. Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia

(a) Dasar pijakan bahwa nehara Indonesia adalah negara hukum

sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD

1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi “Negara Indonesia

adalah negara hukum”.

(b) Dimasukannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945

menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi

amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus

merupakan negara hukum.

(c) Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia kita temukan

dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem

Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut :

1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum

(Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum

(Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka

(Machtsstaat).

2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem

konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutime

(kekuasaan yang tidak terbatas).

(d) Berdasarkan perumusan di atas, negara Indonesia memakai

istilah Rechtsstaat yang kemungkinan dipengaruhi oleh

konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa

Kontinental.

(e) Perumusan negara hukum Indonesia adalah :

a. Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas

kekuasaan belaka;

b. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan

kekuasaan pemerintahan terbatas, tidak absolut.

(f) Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukkan

dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum

dalam arti luas.

15

(g) Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan

bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD

1945 Alinea IV.

(h) Dalam hal tujuan bernegara, negara bertugas dan

bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial.

(i) Negara juga memiliki dasar dan sekaligus tujuan yaitu

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

(j) Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia

adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam

bagian pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut :

a. Pada bab XIV tentang Perekonomian Negara dan

Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang

menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung

jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan

rakyat. Adapun rumusan-rumusan tersebut sebagai berikut

:

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak yang

dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

16

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini

diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara

oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum

yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini

diatur dalam undang-undang.

b. Pada bagian Penjelasan Umum tentang Pokok-pokok

Pikiran dalam Pembukaan juga dinyatakan perlunya turut

serta dalam kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut

sebagai berikut :

1. “Negara” – begitu bunyinya – melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam

pembukaan ini diterima aliran pengertian negara

persatuan, negara yang melindungi dan meliputi

segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi

segala paham golongan, mengatasi segala paham

perseorangan. Negara, menurut pengertian

“pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi

17

segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu

dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat.

(k) Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional, negara

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum

materiil) atau negara kesejahteraan (welfare state).

(l) Dalam negara hukum Indonesia yang dinamis dan luas ini

para penyelenggara negara dituntut untuk berperan luas demi

kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

2. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

a. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia

dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945.

b. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati

posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum

(legal order) Indonesia.

c. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum /

peraturan perundang-undangan yang bersumber dan

berdasarkan pada UUD 1945.

d. Legal order yang merupakan satu kesatuan sistem hukum

yang tersusun secara tertib di Indonesia dituangkan dalam

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

e. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud

sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk

penyusunan peraturan perundang-undangan.

f. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak

tertulis.

g. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana

yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,

yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

18

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi

seluruh Rakyat Indonesia

6. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

h. Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia

3. Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu)

5. Peraturan Pemerintah :

1. Keputusan Presiden

2. Peraturan Daerah

i. Penjelasan dari masing-masing aturan perundangan tersebut

adalah sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar

tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan

garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan

Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang

ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

(3) Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat

bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang

Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia.

(4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat

oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang

memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut. Peraturan

19

pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke

Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang

berikut. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau

menolak peraturan pemerintah pengganti undang-

undang dengan tidak mengadakan perubahan. Jika

ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah

pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.

(5) Peraturan pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk

melaksanakan perintah undang-undang.

(6) Keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh

Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa

pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan

administrasi pemerintahan.

(7) Peraturan daerah merupakan peraturan untuk

melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung

kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

j. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan

rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.

k. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan

perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama

bupati/walikota.

l. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan

perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata

pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh

peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

m. Ketetapan MPR tersebut menunjukkan bahwa di negara

hukum Indonesia, hukum merupakan satu kesatuan sistem

hukum yang bertingkat dan hierarkis.

n. Norma hukum di atas merupakan sumber dan dasar bagi

pembuatan norma hukum di bawahnya.

o. Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

dinyatakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

20

p. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di

Indonesia menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu)

3. Peraturan Pemerintah (PP)

4. Peraturan Presiden (Perpres)

5. Peraturan Daerah (Perda)

q. Penjelasan dari masing-masing peraturan perundang-

undangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang

No. 10 Tahun 2004 tersebut sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan

Perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD 1945

merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan

perundang-undangan di bawahnya.

2. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan

persetujuan bersama Presiden.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat oleh Presiden.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat

daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

r. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka

21

status hukum dari Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dapat

dikatakan tidak berlaku lagi.

s. Hal ini dikarenakan berdasar Ketetapan MPR No. I/MPR/2003

tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan

Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Ketetapan MPR No.

III/MPR/2000 termasuk dalam kategori Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap

berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

t. Karena sudah terbentuk Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

yang isinya juga mengatur perihal peraturan perundang-

undangan di Indonesia maka Tetapan MPR tersebut sudah

tidak berlaku lagi.

u. Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung

prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai

hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma

hukum (stufenbouwtheorie-nya Hans Kelsen).

2. Sistemnya, yaitu sistem konstitusi.

UUD 1945 sebagai naskah keseluruhan terdiri dari

Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan sebagai

hukum dasar negara. UUD 1945 hanya memuat aturan-

aturan pokoknya saja, sedangkan peraturan lebih lanjut

dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika

pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan

masyarakat. UUD 1945 dan peraturan perundang-

undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem

hukum.

3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi

Dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 yaitu dasar

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

22

dalam permusyawaratan/perwakilan dan Pasal 2 ayat (2)

yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang

Dasar”.

4. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan

DPR)

6. Sistem pemerintahannya adalah presidensiil.

7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain

(eksekutif)

8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar

manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).

3. Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi

a. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat

dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah

negara hukum.

b. Namun, negara hukum belum tentu negara demokrasi.

c. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi.

d. Franz Magnis Suseno (1997) menyatakan adanya 5 (lima)

gugus ciri hakiki dari negara demokrasi.

e. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah :

1. Negara hukum

2. Pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat

23

3. Pemilihan umum yang bebas

4. Prinsip mayoritas

5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

f. Berdasarkan sejarah perkembangannya, tumbuhnya negara

hukum, baik formal maupun materiil bermula dari gagasan

demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang

berdasar atas konstitusi.

g. Gagasan demokrasi konstitusional abad ke-19 menghasilkan

negara hukum klasik (formil), sedang demokrasi konstitusional

dalam abad ke-20 menghasilkan Rule of Law yang dinamis

(negara hukum materiil).

h. Demokrasi baik sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu

sistem politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum

yang disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi.

i. Adapun demokrasi sebagai sikap hidup ditunjukkan dengan

adanya perilaku yang taat pada aturan main yang telah

disepakati bersama pula.

j. Aturan main itu umumnya dituangkan dalam bentuk norma

hukum.

k. Dengan demikian di negara demokrasi, hukum menjadi sangat

dibutuhkan sebagai aturan dan prosedur demokrasi.

l. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri

demokrasi akan liar tidak terkendalikan.

m. Jadi, negara demokrasi sangat membutuhkan hukum.

n. Menjadi negara hukum belum tentu telah menjadi negara

demokrasi.

o. Masih dibutuhkan syarat-syarat di luar negara hukum agar

dapat dinyatakan sebagai negara demokrasi, seperti adanya

pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.

p. Namun demikian menurut hemat penulis, negara hukum

adalah syarat pertama dan utama bagi negara demokrasi.

24

q. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mirriam Budiarjo dalam

Franz Magnis Suseno (1997) yang menyatakan bahwa

“demokrasi konstitusional” pertama-tama merupakan

Rechtsstaat.

r. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip dalam demokrasi

konstitusional dikenal dengan istilah Rechtsstaat atau Rule of

Law (negara hukum).

C. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

1.1. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan

dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha

Esa.

1.2. Musthafa Kemal Pasha (2002) menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan hak asasi manusia ialah hak-hak dasar

yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada

esensinya sebagai anugerah Allah SWT.

1.3. Pendapat lain yang senada menyatakan bahwa hak asasi

manusia adalah hak-hak yang dibawa sejak lahir dan

melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil

Tuhan (Gazalli, 2004).

1.4. Rumusan “sejak lahir” sekarang ini dipertanyakan, sebab

bayi yang ada dalam kandungan sudah memiliki hak untuk

hidup.

1.5. Oleh karena itu, rumusan yang lebih sesuai adalah hak

dasar yang melekat pada manusia sejak ia hidup.

1.6. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada

pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan

memiliki derajat dan martabat yang sama.

1.7. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap

manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi

manusia.

25

1.8. Jadi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh

dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama

dan sederajat.

1.9. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, sebagai

berikut :

1) Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat

manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan

martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa

membedakan ras, agama, suku, bahasa dan

sebagainya.

2) Landasan yang kedua dan yang lebih dalam : Tuhan

menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk

dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama

kecuali nanti pada amalnya.

1.10. Dengan demikian, kesadaran manusia akan hak asasi

manusia itu ada, karena pengakuan atas harkat dan

martabat yang sama sebagai manusia.

1.11. Selama manusia belum mengakui adanya persamaan harkat

dan martabat manusia maka hak asasi manusia belum bisa

ditegakkan.

1.12. Hak dasar seseorang atau kelompok tidak diakui dan

dihargai selama mereka dianggap tidak memiliki harkat dan

derajat yang sama sebagai manusia.

1.13. Bila hak asasi manusia belum dapat ditegakkan maka akan

terus terjadi pelanggaran dan penindasan atas hak asasi

manusia, baik oleh masyarakat, bangsa, dan pemerintah

suatu negara.

1.14. Pada masa lalu, manusia banyak yang belum mengakui

derajat manusia lain.

1.15. Akibatnya banyak terjadi penindasan manusia oleh manusia

lain.

1.16. Misalnya penjajahan, perbudakan, dan penguasaan.

26

1.17. Bangsa Indonesia dahulu pernah mengalami penjajahan

bangsa lain.

1.18. Oleh karena itu, perjuangan menegakkan hak asasi manusia

harus terus-menerus dilakukan.

1.19. Pada masa sekarang pun masih banyak manusia atau

bangsa, yang menindas manusia dan bangsa lain.

1.20. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia.

1.21. Secara definitif, hak artinya kekuasaan atau wewenang yang

dimiliki seseorang atas sesuatu di luar dirinya (Suria

Kusuma, 1986).

1.22. Kebalikan dari hak adalah kewajiban yang berarti tugas yang

harus dijalankan manusia untuk mengakui kekuasaan itu.

1.23. Setiap orang memiliki hak dasar memeluk agama, yang

berarti kebebasan dan kewenangan dia untuk menganut

suatu agama sedangkan orang lain memiliki kewajiban untuk

mengakui kewenangan orang tersebut.

1.24. Hubungan ini akan terjadi bilamana ada pengakuan yang

sama antar manusia itu sendiri.

1.25. Istilah hak asasi manusia bermula dari Barat yang dikenal

dengan right of man untuk menggantikan natural right.

1.26. Karena istilah right of man tidak mencakup right of women

maka oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah human

right yang lebih universal dan netral (Gazalli, 2004).

1.27. Istilah natural right berasal dari konsep John Locke (1632-

1704) mengenai hak-hak alamiah manusia.

27

1.28. John Locke menggambarkan bahwa kehidupan manusia

yang asli sebelum bernegara (state of nature) memiliki hak-

hak dasar perorangan yang alami.

1.29. Hak-hak alamiah itu meliputi hak untuk hidup, hak

kemerdekaan, dan hak milik.

1.30. Setelah bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi

justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara.

2. Macam Hak Asasi Manusia

c.2.1. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi

manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara

hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

c.2.2. Berdasarkan pengertian hak asasi manusia, ciri pokok dari

hakikat hak asasi manusia adalah (Tim ICCE UIN, 2003) :

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun

diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari

manusia secara otomatis.

2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa

memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, etnik,

dan pandangan politik.

3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak

seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau

melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak

asasi manusia meskipun sebuah negara membuat

28

hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak

asasi manusia.

c.2.3. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dari manusia.

c.2.4. Apa saja yang termasuk hak dasar manusia itu senantiasa

berubah menurut ukuran zaman dan perumusannya.

c.2.5. Beberapa contoh hak dasar tersebut sebagai berikut :

a. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB tentang

Deklarasi Universal of Human Rights 1948, meliputi :

a. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat,

b. Hak memiliki sesuatu,

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran,

d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama,

e. Hak untuk hidup,

f. Hak untuk kemerdekaan hidup,

g. Hak untuk memperoleh nama baik,

h. Hak untuk memperoleh pekerjaan, dan

i. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

b. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi :

a. Hak untuk hidup,

b. Hak berkeluarga,

c. Hak mengembangkan diri,

d. Hak keadilan,

e. Hak kemerdekaan,

f. Hak berkomunikasi,

g. Hak keamanan,

h. Hak kesejahteraan, dan

i. Hak perlindungan

29

c.2.6. Hak asasi manusia meliputi berbagai bidang, sebagai

berikut :

a. Hak asasi pribadi (Personal Rights), misal, hak

kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak

memeluk agama.

b. Hak asasi politik (Political Rights), yaitu hak untuk

diakui sebagai warga negara. Misalnya, memilih dan

dipilih, hak berserikat, hak berkumpul.

c. Hak asasi ekonomi (Property Rights), misal, hak

memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak

bekerja, hak mendapat hidup layak.

d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (Social and Cultural

Rights), misal, mendapatkan pendidikan, hak mendapat

santunan, hak pension, hak mengembangkan

kebudayaan, hak berekspresi.

e. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam

hukum dan pemerintahan (Rights of Legal Equality).

f. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata

cara peradilan dan perlindungan (Procedural Rights).

D. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

1. Sejarah Pengakuan Hak Asasi Manusia

1.1. Latar belakang sejarah hak asasi manusia, pada hakikatnya,

muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan

martabatnya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang

dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan

kezaliman (tirani).

1.2. Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan

secara perlahan dan beraneka ragam.

1.3. Perkembangannya dapat kita lihat berikut ini.

30

a. Perkembangan Hak Asasi Manusia pada Masa

Sejarah

1) Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat

Yahudi dari perbudakan (tahun 6000 sebelum

Masehi)

2) Hukum Hammurabi di Babylonia yang memberi

jaminan keadilan bagi warga negara (tahun 2000

sebelum Masehi)

3) Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), dan

Aristotoles (384-322 SM) sebagai filsuf Yunani

peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Mereka

mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak

berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan.

4) Perjuangan Nabi Muhammad saw. untuk

membebaskan para bayi wanita dan wanita dari

penindasan bangsa Quraisy (tahun 600 Masehi).

b. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris

b.1. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang

memperjuangkan hak asasi manusia.

b.2. Perjuangan tersebut tampak dari beberapa

dokumen sebagai berikut :

1) Tahun 1215, munculnya piagam “Magna Charta”

atau Piagam Agung. Terjadi pada pemerintahan

Raja John, yang bertindak sewenang-wenang

terhadap rakyat dan terhadap kelompok

bangsawan. Tindakan Raja John tersebut

mengakibatkan rasa tidak puas kaum

bangsawan yang kemudian berhasil membuat

31

suatu perjanjian yang disebut Magna Charta.

Magna Charta membatasi kekuasaan Raja John

di Inggris.

2) Tahun 1628, keluarnya piagam “Petition of

Rights”. Dokumen ini berisi pertanyaan

mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya.

Hak-hak tersebut adalah :

a) Pajak dan pungutan istimewa harus disertai

persetujuan;

b) Warga negara tidak boleh dipaksanakan

menerima tentara di rumahnya;

c) Tentara tidak boleh menggunakan hukum

perang dalam keadaan damai.

3) Tahun 1679, munculnya “Habeas Corpus Act”.

Dokumen ini merupakan undang-undang yang

mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya

adalah sebagai berikut :

1) Seseorang yang ditahan segera diperiksa

dalam waktu dua hari setelah penahanan

2) Alasan penahanan seseorang harus disertai

bukti yang sah menurut hukum.

4) Tahun 1689, keluar “Bill of Rights”. Merupakan

undang-undang yang diterima parlemen Inggris

sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja

James II. Bill of Rights ini merupakan undang-

undang yang diterima parlemen Inggris, yaitu

tentang :

a) Kebebasan dalam pemilihan anggota

parlemen

32

b) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan

pendapat

c) Pajak, undang-undang, dan pembentukan

tentara tetap harus seizing parlemen

d) Hak warga negara untuk memeluk agama

menurut kepercayaannya masing-masing

e) Parlemen berhak untuk mengubah keputusan

raja.

c. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

1) Perjuangan penegakkan hak asasi manusia di

Amerika didasari pemikiran John Locke, yaitu tentang

hak-hak alam seperti, hak hidup (life), hak kebebasan

(liberty), dan hak milik (property).

2) Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi

pengakuan hak-hak asasi manusia yang terlihat

dalam Declaration of Independence of The United

States.

3) Di Amerika Serikat perjuangan hak-hak asasi manusia

itu adalah karena rakyat Amerika Serikat yang berasal

dari Eropa sebagai emigrant merasa tertindas oleh

pemerintahan Inggris, yang pada waktu itu

merupakan jajahan Inggris.

4) Amerika Serikat berhasil mencapai kemerdekaannya

pada tanggal 4 Juli 1776.

5) Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dimasukkan

dalam konstitusi negara tersebut.

6) Dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia, negara

Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara

33

pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi

manusia dalam konstitusinya.

d. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Prancis

1) Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan

dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis pada

tahun 1789, sebagai pernyataan tidak puas dari kaum

borjuis dan rakyat terhadap kesewenang-wenangan

Raja Louis XVI.

2) Naskah tersebut dikenal dengan Declaration des

Droits de L’ home et Du Citoyen (pernyataan

mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara).

3) Deklarasi ini menyatakan bahwa “hak asasi manusia

ialah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut

kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan daripada

hakikatnya dan karena itu bersifat suci”.

4) Revolusi Prancis ini terkenal sebagai perjuangan

penegakkan HAM di Eropa.

5) Dalam revolusi ini, muncul semboyan Liberty, Egality,

dan Fraternity (Kebebasan, Persamaan, dan

Persaudaraan).

6) Pada tahun 1791, deklarasi ini dimasukkan dalam

konstitusi Prancis.

e. Atlantic Charter Tahun 1941

e.1. Atlantic Charter, muncul pada saat terjadinya

Perang Dunia II yang dipelopori oleh F.D.

Roosevelt, yang menyebutkan The Four Freedom

(empat macam kebebasan) :

1. Kebebasan untuk beragama (freedom of

religion);

34

2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat

(freedom of speech and throught);

3. Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear);

4. Kebebasan dari kemelaratan (freedom of want).

e.2. Empat kebebasan tersebut dianggap sebagai tiang

penjaga hak-hak asasi manusia yang mendasar.

f. Pengakuan Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan

Bangsa-bangsa

1) Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB telah berhasil

merumuskan naskah yang dikenal dengan Universal

Declaration of Human Rights, yaitu pernyataan

sedunia tentang hak-hak asasi manusia, sehingga

tanggal 10 Desember sering diperingati sebagai hari

hak asasi manusia.

2) Isi pokok deklarasi itu tertuang dalam Pasal 1 yang

menyatakan :

“Sekalian orang dilahirkan merdeka dan

mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Mereka dikaruniai akal dan budi, dan hendaknya

bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

3) Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral

dunia internasional pada hak asasi manusia.

4) Deklarasi universal ini menjadi pedoman sekaligus

standar minimum yang dicita-citakan umat manusia

untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan damai.

5) Berawal dari Deklarasi universal tersebut, negara-

negara yang tergabung dalam berbagai organisasi

dan kelompok regional mulai merumuskan bersama

hak asasi manusia sebagai komitmen mereka dalam

menegakkan hak asasi manusia.

35

6) Setiap negara pun juga mulai menunjukkan jaminan

hak asasi manusia dalam konstitusi atau undang-

undang dasarnya.

g. Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966

g.1. Tahun 1966, dalam siding Majelis Umum PBB, telah

diakui covenants on Human Rights dalam hukum

Internasional dan diratifikasi oleh negara-negara

anggota PBB. Covenants tersebut antara lain :

a. The International on Civil and Political Rights,

yaitu tentang hak sipil dan hak politik (konvensi

tentang hak sipil dan politik, 1966);

b. The International Covenant of Economic, Social,

and Cultural Rights, yaitu berisi syarat-syarat

dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi,

sosial, dan budaya (konvensi tentang hak

ekonomi, sosial, dan budaya, 1966);

c. Optional Protocol, adanya kemungkinan seorang

warga negara yang mengadukan pelanggaran

hak asasi manusia kepada The Human Rights

Committee PBB setelah melalui upaya

pengadilan di negaranya.

g.2. Selanjutnya, berkembang beberapa deklarasi

mengenai hak asasi manusia di dunia, antara lain :

1. Declaration on the Rights of People to Peace

(Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) pada

tahun 1984 oleh negara dunia ketiga.

2. Declaration on the Rights to Development

(Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun

1986 oleh negara dunia ketiga.

3. African Charter on Human and People’s Rights

(Banjul Charter) oleh negara Afrika yang

36

tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada

tahun 1981.

4. Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh

negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi

Konferensi Islam) tahun 1990.

5. Bangkok Declaration diterima oleh negara-

negara Asia pada tahun 1993.

6. Deklarasi Wina tahun 1993 yang merupakan

deklarasi universal dari negara-negara yang

tergabung dalam PBB.

g.3. Berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3

(tiga) generasi hak asasi manusia, sebagai berikut :

a. Generasi pertama adalah Hak Sipil dan Politik

yang bermula di dunia Barat (Eropa),

contohnya : hak atas hidup, hak atas kebebasan

dan keamanan, hak atas kesamaan di muka

peradilan, hak kebebasan berpikir dan

berpendapat, hak beragama, hak berkumpul dan

hak untuk berserikat.

b. Generasi kedua adalah Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya yang diperjuangkan oleh negara Sosialis

di Eropa Timur, misalnya : hak atas pekerjaan,

hak atas penghasilan yang layak, hak

membentuk serikat pekerja, hak atas pangan,

kesehatan, hak atas perumahan, pendidikan,

dan hak atas jaminan sosial.

c. Generasi ketiga adalah Hak Perdamaian dan

Pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-

negara berkembang (Asia-Afrika), misalnya : hak

bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa

untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa

lain, dan hak mendapatkan kedamaian.

37

g.4. Perkembangan berikutnya, yaitu munculnya

generasi keempat hak asasi manusia (Tim ICCE

UIN, 2003).

g.5. Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik

peranan negara yang sangat dominan dalam proses

pembangunan yang berfokus pembangunan

ekonomi sehingga menimbulkan dampak negative

bagi keadilan rakyat.

g.6. Program pembangunan dijalankan tidak memenuhi

kebutuhan rakyat banyak tetapi untuk sekelompok

atau elite penguasa saja.

g.7. Pemikiran hak asasi manusia generasi keempat

dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun

1983 yang melahirkan deklarasi hak asasi manusia

yang disebut Declaration of The Basic Duties of

Asian People and Government.

g.8. Pemikiran generasi keempat ini lebih maju dari

generasi ketiga, karena tidak saja mencakup

struktural, tetapi juga berpijak pada terciptanya

tatanan sosial yang berkeadilan.

g.9. Deklarasi Hak Asasi Manusia Asia selain berbicara

tentang hak asasi juga berbicara tentang kewajiban

asasi.

38

E. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

1. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi Manusia

1.1. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah

tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu

ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir

pada 10 Desember 1945.

1.2. Pengakuan akan hak asasi manusia dalam Undang-Undang

Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

adalah sebagai berikut.

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea

Pertama

(1) Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945.

(2) Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa negara

Indonesia sendiri sejak masa berdirinya, tidak bisa

lepas dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

(3) Hal ini dapat dilihat pada alinea pertama yang

berbunyi “… Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu

adalah hak segala bangsa …” berdasarkan hal ini,

bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk

merdeka atau bebas.

b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea

Keempat

(1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea

empat berbunyi, “Kemudian daripada itu, untuk

membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

39

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan itu dalam susunan Negara Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi

seluruh rakyat Indonesia.

(2) Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan

beradab merupakan landasan idiil akan pengakuan

dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.

c. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

(1) Rumusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang

politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar

dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945.

(2) Namun, rumusan-rumusan dalam konstitusi itu amat

terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat

dan dalam garis besarnya saja.

(3) Sampai pada berakhitnya era Orde Baru tahun 1998,

pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tidak

banyak mengalami perkembangan dan tetap

berlandaskan pada rumusan yang ada dalam UUD

1945, yaitu tertuang pada hak dan kewajiban awrga

negara.

(4) Rumusan baru tentang hak asasi manusia tertuang

dalam Pasal 28 A-J UUD 1945 hasil amandemen

pertama tahun 1999.

40

d. Ketetapan MPR

(1) Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia

Indonesia tertuang dalam ketatapan MPR No.

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

(2) Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia sebagai undang-undang yang sangat

penting kaitannya dalam proses jalannya Hak Asasi

Manusia di Indonesia.

(3) Selain itu juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

(4) Macam-macam hak asasi manusia yang tercantum

dalam ketetapan tersebut adalah :

1. Hak untuk hidup,

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,

3. Hak keadilan,

4. Hak kemerdekaan,

5. Hak atas kebebasan informasi,

6. Hak keamanan,

7. Hak kesejahteraan,

8. Kewajiban,

9. Perlindungan dan pemajuan

e. Peraturan Perundang-undangan

(1) Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

(2) Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tersebut antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup (Pasal 4)

2. Hak untuk berkeluarga (Pasal 10)

41

3. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13,

14, 15, 16)

4. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19)

5. Hak untuk kebebasan pribadi (Pasal 20-27)

6. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)

7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)

8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)

9. Hak wanita (Pasal 45-51)

10.Hak anak (Pasal 52-66)

(3) Dalam UUD 1945 BAB 20A Pasal 28A sampai J,

tercantum rumusan hak asasi manusia.

(4) Rumusan tersebut pada dasarnya sama dengan

rumusan yang ada dalam ketetapan MPR No.

XVII/MPR/1998.

(5) Perlu diketahui bahwa Tap MPR No. XVII/MPR/1998

sekarang ini telah dicabut berdasarkan ketatapan

MPR No. I/MPR/2003.

(6) Hal ini disebabkan isi dalam ketetapan tersebut sudah

termuat dalam UUD 1945.

(7) Dengan masuknya rumusan hak asasi manusia

dalam UUD 1945 tersebut, semakin kuat jaminan hak

asasi manusia di Indonesia.

(8) Tugas negara selanjutnya adalah mengadakan

penegakan hak asasi manusia dan memberi

perlindungan warga dari tindakan pelanggaran hak

asasi manusia.

42

2. Penegakan Hak Asasi Manusia

2.1. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap

hak asasi manusia, di samping dibentuk aturan-aturan hukum,

juga dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang

berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, antara lain :

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1993 pada

tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi

melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia.

a.1. Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang

kedudukannya setingkat dengan lembaga negara

lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak

asasi manusia.

a.2. Komnas HAM bertujuan :

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak

asasi manusia guna perkembangan pribadi

manusia Indonesia seutuhnya dan

kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai

bidang kehidupan.

b. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan hak asasi manusia.

b.1. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan

pengadilan khusus yang berada di lingkungan

43

Pengadilan Umum dan berkedudukan di daerah

Kabupaten atau Kota.

b.2. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap

pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

b.3. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa

dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi

Manusia yang berat.

b.4. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan

memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia

yang berat yang dilakukan di luar batas territorial

wilayah negara Republik Indonesia oleh warga

negara Indonesia.

c. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas usul

dari DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan

Keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang

terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

d.1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan

alternatif bahwa penyelesaian pelanggaran Hak Asasi

Manusia yang berat dapat dilakukan di luar

Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu melalui Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk

berdasarkan undang-undang.

2.2. Penegakan dan perlindungan tidak hanya dilakukan oleh

lembaga-lembaga yang dibentuk negara.

2.3. Masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam rangka

penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

2.4. Masyarakat dapat membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM).

44

2.5. Lembaga swadaya yang dimaksud adalah organisasi atau

lembaga yang secara khusus dibentuk oleh masyarakat

dengan tugas perlindungan dan penegakan hak asasi

manusia di Indonesia.

2.6. Lembaga-lembaga ini mengonsentrasikan kegiatannya pada

upaya penegakan dan perlindungan HAM, misalnya dengan

menuntut pihak-pihak yang telah melanggar HAM, melindungi

korban HAM, menuntut keadilan, dan sebagainya.

2.7. Beberapa contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) :

a. KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak

kekerasan);

b. YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia);

c. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

d. Human Rights Watch (HRW).

3. Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia

a. Konvensi internasional mengenai hak asasi manusia adalah

wujud nyata, kepedulian masyarakat internasional akan

pengakuan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak

asasi manusia.

b. Beberapa konvensi yang berhasil diciptakan adalah sebagai

berikut :

1. Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan hak

asasi manusia sedunia) dihasilkan dalam sidang umum

PBB 10 Desember 1945.

2. International Covenant of Civil and Political Rights

(Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan

International Covenant of Economic, Social and Cultural

Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya) pada tahun 1966.

45

3. Declaration on the Rights of Peoples to Peace (Deklarasi

Hak Bangsa atas Perdamaian) pada tahun 1984 dan

Declaration on the Rights to Development (Deklarasi Hak

atas Pembangunan) pada tahun 1986.

4. African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul

Charter) oleh negara Afrika yang tergabung dalam

Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981.

5. Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara

yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam)

tahun 1990.

6. Bangkok Declaration (Deklarasi Bangkok) diterima oleh

negara-negara Asia pada bulan April tahun 1993. Deklarasi

ini mencerminkan keinginan dan kepentingan negara di

kawasan itu. Dalam deklarasi ini dipertegas beberapa

prinsip tentang hak asasi manusia, antara lain :

Universality, Indivisibility, Interdependence, Nonselectivity,

Objectivity, dan Right to Development.

7. Vienna Declaration (Deklarasi Wina) 1993

c. Selain deklarasi, perjanjian dan piagam sebagaimana di atas,

masih banyak lagi instrumen hak asasi manusia yang

dihasilkan oleh masyarakat Internasional, baik yang terhimpun

dalam organisasi PBB, organisasi regional, atau kelompok

negara.

4. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional

4.1. Tanggung jawab dan menghormati atas berbagai konvensi

internasional tentang hak asasi manusia tersebut diwujudkan

dengan keikutsertaan Indonesia untuk meratifikasi berbagai

instrument internasional.

4.2. Meratifikasi suatu perjanjian berarti bahwa suatu negara

mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan

46

yang ada dalam perjanjian dan bahwa ketentuan-ketentuan

itu menjadi bagian dari hukum nasionalnya.

4.3. Dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional

mengenai hak asasi manusia berarti Indonesia secara

langsung sudah mengikatkan diri pada isi dokumen tersebut

dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional

Indonesia.

4.4. Selain itu sewaktu-waktu Indonesia harus siap mendapat

pengawasan dari dunia internasional mengenai praktik-

praktik pelaksanaan ataupun pelanggaran hak asasi

manusia yang terjadi di Indonesia.

4.5. Beberapa macam konvensi internasional tentang hak asasi

manusia yang sudah diratifikasi Indonesia adalah sebagai

berikut :

a. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, (diratifikasi dengan

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958).

b. Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan –

Convention on the Political Rights of Women (diratifikasi

dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958).

c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan – Convention on the

Elimination of Discrimination Againts Women (diratifikasi

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984).

d. Konvensi Hak Anak – Convention on the Rights of the

Child (diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990).

e. Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi, dan

Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta

Pemusnahannya – Convention on the Prohibition of the

Development, Production and Stockpiling of

Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on

their Destruction (diratifikasi dengan Keppres No. 58

Tahun 1991).

47

f. Konvensi Internasional terhadap Antiapartheid dalam

Olahraga - International Convention Againts Apartheid in

Sports (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 1993).

g. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau

Merendahkan Martabat Manusia – Tourture Convention

(diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1998).

h. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87

Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan

Perlindungan Hak untuk Berorganisasi – ILO Convention

No. 87 Concerning Freedom of Association and

Protection on the Rights to Organise (diratifikasi dengan

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1998).

i. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua

Bentuk Diskriminasi Rasial – Convention on the

Elimination of Racial Discrimination (diratifikasi dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999).

j. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,

dan Budaya - International Covenant on Economic,

Social and Cultural Rights (diratifikasi dengan Undang-

Undang No. 11 Tahun 2005).

k. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik -

International Covenant On Civil and Political Rights

(diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

48