Makalah HAM

MAKALAH KEWARGANEGARAAN

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Tika Dayuwati( 131111009 )

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS SAINS TERAPAN

INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND

YOGYAKARTA

2014

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatakan kehadirat Allah SWTyang telah memberikan rahamat dan hidayahNya sehinggakami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ HakAsasi Manusia di Indonesia” dengan tepat waktu.

Makalah ini kami susun tidak hanya sekedar untukmelengkapi tugas mata kuliah Kewarganegaraan namun jugauntuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi semuakalangan.

Dalam pembuatan makalah ini kami mengucapkanterima kasih kepada dosen kami Bapak Drs. Syukri, M.Humyang telah membagi ilmunya sehingga kami dapatmenyelesaikan makalah ini. Tidak lupa juga kepada semuapihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini jauh darisempurna sehingga kami sangat mengharap kritik dansaran demi perbaikan makalah – makalah yang akandatang.

ii

Yogyakarta, 05 Oktober 2014

Penulis

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..........................................i

KATA PENGANTAR.........................................ii

DAFTAR ISI.............................................iii..........................................

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang...............................1

I.2 Tujuan Pelaksanaan...........................2

I.3 Rumusan Masalah..............................2

BAB II PEMBAHASAN

II.1 Sejarah HAM di Indonesia....................3

II.2 Hubungan HAM dan Pancasila..................5

II.3 Hak dan Kewajiban Warganegara...............8

II.4 Contoh Pelanggaran HAM......................13

BAB III PENUTUP

III.1 Kesimpulan.................................15

III.2 Saran......................................15.................................................

DAFTAR PUSTAKA......................................... 16

iv

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara

kodrati dianugrahi hak dasar yang disebut hak asasi,

tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Sejak lahir

pun manusia yang menjadi warga dari suatu Negara secara

otomatis telah memiliki hak asasi.

Manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga

negara, dalam mengembangkan diri, berperan dan

memberikan sumbangan bagi kesejahteran hidup manusia,

ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa.

Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia

sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa

Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat

dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan

kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi

dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu

bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia

sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-

masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan

1

menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila

sebagai pandangan hidup bangsa.

I.2 Tujuan Pelaksanaan

Pembuatan makalah ini bertujuan untuk :

1. Menambah pengetahuan kepada masyarakat pada

umumnya dan kepada mahasiswa tentang sejarah HAM

di Indonesia.

2. Mengetahui hubungan antara HAM dengan Pancasila.

3. Mengetahui contoh-contoh pelanggaran HAM

I.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah HAM di Indonesia?

2. Adakah hubungan antara HAM dengan Pancasila ?

3. Apa saja contoh-contoh pelanggaran HAM ?

2

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Sejarah HAM di Indonesia

Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah

dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM

berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang

dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat

(Declaration of Independence of USA) dan tercantum

dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal

27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1,

dan pasal 31 ayat 1.

3

Dalam teori perjanjian bernegara, adanya Pactum

Unionis dan Pactum Subjectionis. Pactum Subjectionis

adalah perjanjian antara individu-individu atau

kelompok-kelompok masyarakat membentuik suatu negara,

sedangkan pactum unionis adalah perjanjian antara warga

negara dengan penguasa yang dipiliah di antara warga

negara tersebut (Pactum Unionis). Thomas Hobbes

mengakui adanya Pactum Subjectionis saja. John Lock

mengakui adanya Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis

dan JJ Roessaeu mengakui adanya Pactum Unionis. Ke-tiga

paham ini berpenbdapat demikian. Namun pada intinya

teori perjanjian ini meng-amanahkan adanya perlindungan

Hak Asasi Warga Negara yang harus dijamin oleh

penguasa, bentuk jaminan itu mustilah tertuang dalam

konstitusi (Perjanjian Bernegara).

Sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak

semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap

sesamanya. Ini yang menjadi latar belakang perlunya

penegakan hak asasi manusia. Manusia dengan teganya

merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia

lainnya. Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai

dan menjajah bangsa lain. Untuk melindungi harkat dan

martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antarumat

manusia, hak asasi manusia dibutuhkan.

Berikut sejarah penegakan HAM di Indonesia.

4

1. Pada Masa Prakemerdekaan

Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru

muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang

secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM

adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu

diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40

tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.

2. Pada Masa Kemerdekaan

Pada masa orde lama

Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya

berkembang dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih

membela agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945

dalam sidang itu adalah Mohammad Hatta dan Mohammad

Sukiman. Tetapi, upaya mereka kurang berhasil. Hanya

sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam UUD 1945.

Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur dalam

Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Pada masa orde baru

Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai

puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap

sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan

dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM

hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi

Manusia dibentuk pada tahun 1993. Namun, komisi

tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena

kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus

5

terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai

pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong

munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri

kekuasaan orde baru.

3. Pada Masa Reformasi

Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia

telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari

segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi

sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan

membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai

dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu meliputi

UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

II.2 Hubungan HAM dan Pancasila

Sebagai Dasar Negara Pancasila sangat menghargai

Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak asasi manusia dalam

Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan

terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang

merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental

tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Perumusan ayat ke 1 pembukaan UUD tentang hak

kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa didunia.

6

Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus

dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan

dan perikeadilan.

HAM juga terdapat di dalam Pembukaan konstitusi

kita yang pernah berlaku. Namun, pelaksanaan HAM tetap

berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Misalkan bagaimana

kedudukan individu dalam sistem demokrasi? Demokrasi

kita tetap berlandaskan kolektivisme, bukan

pertentangan individu dan “social orde” seperti

demokrasi liberal dan hak-hak lain berlandaskan kondisi

masyarakat asli Indonesia. Hubungan antara Hak asasi

manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak

kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan

ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila

tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara

bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing

– masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal

tentang HAM pasal 2 dimana terdapat perlindungan HAM

(Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-

kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini

dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti

pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

agama, politik atau pandangan lain, asal-usul

7

kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran

ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan

diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik,

hukum atau kedudukan internasional dari negara atau

daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara

yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah

perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan

kedaulatan yang lain).

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan

hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama

dalam hukum serta serta memiliki kewajiban dan hak-

hak yang sama untuk mendapat jaminan dan

perlindungan undang-undang. Sila Kedua,

mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan

hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia

sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM PBB yang

melarang adanya diskriminasi. Pasal 7 (Semua orang

sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan

hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak

atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk

diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini,

dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada

diskriminasi semacam ini).

3. Sila Persatuan Indonesia

8

Sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu

diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban

dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas

kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai

dengan Prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia

bergaul satu sama lainnya dalam semangat

persaudaraan. Pasal 1 (Semua orang dilahirkan

merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang

sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan

hendaknya bergaul satu sama lain dalam

persaudaraan).

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara,

dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak

setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang

dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun

intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi

masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan

mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan

pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak

dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas

inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan

9

orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi

HAM.

5. Sila Keadalian Bagi seluruh Rakyat Indonesia

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

mengakui hak milik perorangan dan dilindungi

pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan

sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan

dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan

disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada

pembedaan atau diskriminasi antar individu. (DP,

berbagai sumber)

II.3 Hak dan Kewajiban Warganegara

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang

yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik

Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda

Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI

Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai

penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor

identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK)

apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri

di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara

kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang

bersangkutan dalam tata hukum internasional.

10

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU

no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga

Negara Indonesia (WNI) adalah :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut

telah menjadi WNI

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah

dan ibu WNI

3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari

seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA),

atau sebaliknya

4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari

seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki

kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah

tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak

tersebut

5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari

setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang

sah, dan ayahnya itu seorang WNI

6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu

WNI

7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu

WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai

anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak

tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin

11

8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia

yang pada waktu lahir tidak jelas status

kewarganegaraan ayah dan ibunya.

9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah

negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya

tidak diketahui

10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik

Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki

kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik

Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena

ketentuan dari negara tempat anak tersebut

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak

yang bersangkutan.

12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah

dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian

ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan

sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi :

1. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah,

belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui

secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan

asing.

2. Anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang

diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA

berdasarkan penetapan pengadilan.

12

3. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin,

berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang

ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan

Indonesia

4. Anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat

anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai

anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang

yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin,

berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik

Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh

kewarganegaraan Indonesia.

2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima

tahun yang diangkat anak secara sah menurut

penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara

Indonesia

Di samping perolehan status kewarganegaraan

seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan

kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses

pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara

sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di

wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun

berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut

dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di

13

hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak

mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU

Kewarganegaraan tahun 2006 memperbolehkan

dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak

yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai

usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini

dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.

Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik

Indonesia menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis,

ditambah dengan ius soli terbatas (lihat poin 8-10) dan

kewarganegaraan ganda terbatas (poin 11).

Asas-asas Kewarganegaraan yaitu :

1. Ius Soli

Ius Soli atau jus soli (bahasa Latin untuk "hak untuk

wilayah") adalah hak mendapatkan kewarganegaraan

yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan

tempat lahir di wilayah dari suatu negara.

Ius soli umum di negara-negara di Amerika dan di

tempat lain yang ingin mengembangkan dan

meningkatkan penduduk mereka. Beberapa negara yang

menerapkan ius soli adalah

a. Argentina

b. Brasil

c. Jamaika

14

d. Kanada

e. Meksiko

f. Amerika Serikat

2. Ius Sanguinis

Ius Sanguinis atau jus sanguinis (bahasa Latin untuk "hak

untuk darah") adalah hak kewarganegaraan yang

diperoleh seseorang (individu) berdasarkan

kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya.

Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarah panjang

menerapkan asas ini, seperti negara-negara di Eropa

dan Asia Timur.

Dalam Hubungan anatar Negara seseorang dapat

pindah tempat dan beardomisili di Negara lain. Apabila

seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di

negeri lain melahirkan anak, maka status

kewarganegaraan anak ini tergantung Negara tempat

kelahirannya dan yang berlaku di Negara orang tuanya.

Perbedaan asas yang dianut oleh Negara yang lain,

misalnya Negara A menganut asas ius sanguinis sedangkan

Negara B menganut asas ius soli, hal ini dapat menimbulkan

status bipatride atau apatride pada anak tersebut.

Apatride adalah tanpa kewarganegaraan yang timbul

apabila penurut peraturan kewarganegaraan, seseorang

tidak diakui sebagai warga Negara dari Negara

manapun.

15

Misalnya Agus dan ira adalah suami istri yang

berstatus Negara B yang berasal dari ius soli. Mereka

berdomisili di Negara A yang berasas ius sanguinis.

Kemudian lahirlah anak mereka Budi, menurut Negara

A, Budi tidak diakui sebagai warga negaranya, karena

orangtuanya bukan warga negaranya. Begitupula

menurut Negara B, Budi tidak diakui sebagai warga

negaranya, karena lahir di wilayah Negara lain.

Dengan demikian Budi tiak mempunyai kewarganegaraan

atau apatride.

Bipatride adalah dwi kewarganegaraan, yang timbul

apabila penurut peraturan dari dua Negara terkait

seorang dianggap sebagai warga Negara kedua Negara

itu.

Misalnya Adi dan Ani adalah suami isteri yang

berstatus warga Negara A, namun mereka berdomisili

di Negara B. Negara A menganut asas ius sanguinis

dan Negara B menganut asas ius soli. Kemudian

lahirlah anak mereka, Dani. Menurut Negara A yang

menganut asas ius sanguinis, Dani adalah warga

Negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang

tuanya. Menurut Negara B yang menganut asas ius

soli, Dani juga warga Negaranya, karena tempat

kelahirannya adalah di Negara B. dengan demikian

Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau

bipatride.

16

Hak dan Kewajiban Warganegara menurut UUD 1945

Pasal-pasal UUd 1945 yang menetapkan hak dan

kewajiban warganegara mencakup pasal-pasal 27 ,28,

29, 30, 31, 33, dan 34.

a.Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warganegara yang

sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban

untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

b.Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warganegara atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

c.Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945

menetapkan hak dan kewajiban warganegara untuk

ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

d.Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warganegara

untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan.

e.Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak

kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing

dan beribadat menurut agamanya.

f.Pasal 30 ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945

menyebutkan hak dan kewajiban warganegara untuk

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

Negara.

g.Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap

warganegara berhak mendapat pengajaran.

17

II.4 Contoh Pelanggaran HAM

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang

dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap

perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat

negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau

kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi,

membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang

atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan

tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan

memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.Hampir dapat

dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan

pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun

di belahan dunia lain. Pelanggaran itu, bisa dilakukan

oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara

perorangan ataupun kelompok. Kasus pelanggaran HAM ini

dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat,

meliputi :

Pembunuhan masal (genisida).

Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan

pengadilan.

Penyiksaan.

Penghilangan orang secara paksa.

18

Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara

sistematis

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

Pemukulan

Penganiayaan

Pencemaran nama baik

Menghalangi orang untuk mengekspresikan

pendapatnya

Menghilangkan nyawa orang lain

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan,

yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat

jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan

dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti

membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan

lain-lain.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam

interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat

dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi

adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat.

Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa

Indonesia, ada beberapa peristiiwa besar pelanggaran

hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian

yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia,

seperti :

a. Kasus Tanjung Priok (1984)

19

Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat

dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan

unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi

pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban

meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.

b. Kasus Ambon (1999)

Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah

sepele yang merambat kemasala SARA, sehingga dinamakan

perang saudara dimana telah terjadi penganiayaan dan

pembunuhan yang memakan banyak korban.

20

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan HAM

adalah hak yang sudah dimiliki manusia sejak masih

dalam kandungan yang bersifat kodrati sebagai anugerah

Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tidak dapat

direbut atau diirampas oleh siapapun. Setiap manusia

atau individu mempunyai hak yang sama, tidak ada yang

dibeda-bedakan. Selain itu manusia juga sebagai makhluk

sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi hidup

dalam sebuah kelompok. Sebagai makhluk social, selain

mempunyai hak asasi juga mempunyai kewajiban sebagai

warganegara, maka sudah seharusnya dipatuhi dan

dijalankan.

III.2 Saran

Sebaiknya setiap manusia itu harus menghormati,

menghargai hak asasi oranglain karena hak mereka itu

sama, bukan saling menyalahkan karena sebuah perbedaan.

Dan kewajiban sebagai warganegara hendaknya dijalankan

21

tidak hanya menuntut hak saja tapi melalaikan kewajiban

karena itu merugikan oranglain, padahal manusia itu

makhlukk social yang tidak bisa hidup sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan, dan Achmad Zubaidi. 2010. Pendidikan

Kewarganegaraan.Yogyakarta: Paradigma.

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adne4112/w3_5_5_4.htm

(diakses tanggal 05 Oktober 2014)

http://yogifatori.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-

apatride-bipatride-dan-multipatride/ (diakses tanggal

05 Oktober 2014)

http://id.wikipedia.org/wiki (diakses tanggal 05

Oktober 2014)

http://www.pusakaindonesia.org/pancasila-memayungi-hak-

asasi-manusia-ham/ (diakses tanggal 05 Oktober 2014)

22

http://www.zonasiswa.com/2014/07/sejarah-hak-asasi-

manusia-ham.html (diakses tanggal 05 Oktober 2014)

23