Makalah Rule of Law Dan HAM

THE RULE OF LAW DANHAK ASASI MANUSIA

Makalah ini untuk memenuhi tugas PKN

Dosen Pembimbing : Qudzi Fauzy

Penyusun:1. Catherine F. S (081012008)2. Nuky F. F. C (081012030)3. Faraniena Y. R (081012041)4. Candra A. M (081012063)5. Ely Kusumawati (081012078)6. Lovianti R. L (081012082)7. Shirleen (081012089)8. Layla F. A (081012101)9. M. Ghildhoh (081012109)

S1-MATEMATIKAFAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGAANGKATAN 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan

rahmat karunia-Nya lah makalah kewarganegaraan ini dapat kami selesaikan dengan

baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Drs. Qudsi Fauzy. selaku dosen pembimbing

mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kami. Terima kasih pula kami

sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membimbing dan memberi masukan bagi

kami, khususnya kepada teman teman yang telah meluangkan waktu,tempat dan fasilitas

serta sumber sumber yang tak dapat kami sebutkan satu per satu.

Adapun maksud dan tujuan kami dalam pembuatan makalah kewarganegaraan ini

adalah untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Selain itu, pembuatan makalah

kewarganegaraan ini kami buat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita semua

tentang kondisi Negara kita, Indonesia.

Tiada gading yang tak retak, kami menyadari bahwa makalah kewarganegaraan

yang telah kami buat ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat

mengharapkan kritik dan saran yang berguna dan membangun dari semua pihak yang

telah membaca makalah kami ini. Akhir kata, kami mohon maaf yang sebesar – besarnya

apabila terdapat kesalahan di dalam pembuatan makalah kewarganegaraan ini. Terima

kasih.

Surabaya, 19 November 2010

Tim Penyusun

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rule of law di Indonesia mengatur perundang-undangan di Negara Indonesia. Rule of

law dan negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Ada sementara pakar

mendeskripsikan bahwa pengertian negara hukum dan Rule of law hampir dapat dikatakan

sama, namun terdapat pula menjelaskan bahwa meskipun antar negara hukum ada Rule of

law tidak dapat dipisahkan namun masing-masing memiliki penekanan masing-masing.

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara

Negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu perundang-undangan dan pelaksanaanya

dalam hubungan dengan segala peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam

hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yangsering diistilahkan

dengan Rule of law .

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah :

a. Apa pengertian dari Rule of Law dan Negara Hukum?

b. Bagaimana ciri-ciri Rule of Law dan Negara Hukum?

c. Apa pengertian dari HAM dan macam-macamnya?

d. Bagaimana penegakkan HAM di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

Rule of Law

A. Konsep Rule of Law dan Ciri Negara Hukum

a. Pengertian Rule of Law dan Negara Hukum

Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Berdasarkan

pengertian tersebut maka setiap negara yang legal senantiasa menegakkan Rule of

Law. Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Konsekuensinya setiap negara akan mengatakan mendasarkan pada Rule of Law

dalam kehidupan kenegaraannya, meskipun negara tersebut adalah negara

otoriter.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan

misalnya bahwa Negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda rechtsstaat

lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism, yaitu dari kekuasaan raja yang

sewenang-wenang untuk mewujudkan Negara yang didasarkan pada suatu

peraturan perundang-undangan. ( Buku Pendidikan Kewarganegaraan)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara

hukum bukan negara kekuasaan. Di dalamnya terkandung pengertian adanya

pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip

pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur

dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang

menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan

bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh setiap

penguasa. Oleh karena itu, Indonesia menganut prinsip “Rule of Law,and not of

Man”.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pengertian Rule of Law tidak

dapat dipisahkan dengan pengertian Negara hukum. Negara yang menganut

sistem Rule of Law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Menurut Albert

Venn Dicey dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat tiga unsur yang

fundamental dalam Rule of Law, yaitu :

1. Supremasi aturan-aturan hukum,tidak adanya kekuasaan sewenang-

wenang

2. Kedudukan yang sama di muka hukum

3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang serta

keputusan-keputusan pengadilan.

b. Negara Hukum Formal dan Negara Hukum Materiil

Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945

yang menyatakan:

a. bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,…karena tidak sesuai

dengan peri kemanusiaan dan “peri keadilan”;

b. …kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan

makmur;

c. …untuk memajukan “kesejahteraan umum”,…dan “keadilan sosial”;

d. …disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

“Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”;

e. “…kemanusiaan yang adil dan beradab”;

f. …serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan

bagi masyarakat terutama keadilan sosial.

Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di

dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu:

Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3),

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggaraakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

(pasal 24 ayat 1),

Segala warga Negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan

pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1),

Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal,

antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang

sama dihadapan hukum (pasal 28 D ayat 1),

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D

ayat 2).

Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki (materiil) erat kaitannya dengan

(penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum) “the enforcement

of the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam

penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law.

Berdasarkan pengalaman berbagai Negara dan hasil kajian,

menunjukan keberhasilan “the enforcement of the rules of law” bergantung

pada kepribadian nasional setiap bangsa (Sunarjati Hartono: 1982). Hal ini

didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang

memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang

khas pula. Karena bersifat legalisme maka mengandung gagasan bahwa

keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur

yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait rule of

law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum

mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan

pelaksanaan rule of law belum dirasakan di masyarakat.

c. Ciri-ciri Negara hukum

Setiap Negara pasti mempunyai suatu hukum yang dianut, jadi suatu

Negara hukum pasti mempunyai ciri-ciri tertentu.

Ciri-ciri Rechtstaat (Negara hukum) menurut Friederich Julius Stahl yaitu :

Hak Asasi manusia

Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM

Pemerintahan berdasarkan peraturan - peraturan (Pendidikan

Kewarganegaraan)

Ciri-ciri Negara Hukum menurut Prof. Sudargo Gautama yaitu :

Terdapatnya pembatasan negara terhadap perorangan.

Asas legalitas

Pemisahan Kekuasaan (Pendidikan Kewarganegaraan)

B. Negara Hukum Indonesia

a. Landasan Yuridis Negara hukum Indonesia

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini

tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Perubahan ketiga, yang

berbunyi ’’Negara Indonesia adalah negara hukum’’. Sebelumnya, landasan

negara hukum Indonesia kita temukan dalam bagian penjelasan umum UUD 1945

tentang sistem pemerintah negara , yaitu sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat).

2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

b. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia

Syarat-syarat pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yang

dinamis, yaitu :

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individual,

konstitusi harus ula menentukan teknis-prosedural untuk memperoleh

perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

3. Pemilihan umum yang bebas.

4. Kebebasan menyatakan pendapat.

5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

6. Pendidikan kewarganegaraan (Azhary, 1995:59)

HAM

A. Pengertian HAM

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia

sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa

pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi

manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain

sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di

Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan

seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia

memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan

perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu

tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat

menuju Belanda dari Indonesia.

B. Macam-macam HAM

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1. Hak asasi pribadi / personal Right

Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat

Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat

Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan

Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan

kepercayaan yang diyakini masing-masing

2. Hak asasi politik / Political Right

Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik

lainnya

Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right

Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns

Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths

Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli

Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll

Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu

Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan

penyelidikan di mata hukum.

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right

Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

Hak mendapatkan pengajaran

Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

C. Penegakan HAM di Indonesia

Sebagai mana kita ketahui, bahwa hak asasi manusia bersifat Universal sehingga

masalah ini menjadi perhatian segenap umat manusia, tanpa memperdulikan dari mana

para korban atau pelaku pelanggaran HAM berasal. Dunia internasional sendiri

memiliki berbagai instrumen sanksi untuk para penjahat kemanusiaan, mulai dari sanksi

ringan berupa pengucilan atau pemboikotan hingga sanksi pidana melalui pengadilan

internasional. Penegakkan hak asasi manusia membutuhkan kerja sama dari berbagai

pihak.

Persaingan berbagai kekuatan politik menjadi warna utama dalam kehidupan

politik pada masa orde lama, persaingan tersebut meluas kesegenap kehidupan rakyat

hingga memicu perseteruan diantara mereka. Haruskah persaingan politik selalu

mengarah pada perseteruan?

Kenyataan menunjukan bahwa hingga kini proses penegakan HAM di indonesia

masih menghadapi berbagai kendala. Tetapi, proses demokratisasi yang terjadi pasca

tumbangnya kekuasaan orde baru telah memberi harapan yang besar bagi kita agar

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan.

Kendati demikian, diera reformasi dapat kita catat bahwa pemerintah dan lembaga

legislatif telah bekerja sama menyusun perangkap perundangan yang menunjukkan upaya

nyata untuk mengedepankan perlindungan tentang hak asasi manusia. Tetapi, meski iklim

demokratis kini tengah tumbuh subur bukan berarti upaya penegakkan hak asasi manusia

di Indonesia tidak mengalami hambatan sama sekali. Kita dapat mencermati bahwa

dalam lingkungan sosial kita terdapat beberapa hambatan yang bersifat struktural

(berkenaan dengan budaya masyarakat). Walau demikian hambatan tersebut sepatutnya

tidak membuat semangat kita untuk menegakkan hak asasi manusia menjadi surut.

Dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakkan hak asasi manusia

tersebut, mari kita upayakan sedikit demi sedikit untuk dikurangi (eliminasi), demi

terwujudnya hak asasi manusia yang baik, mulailah dari diri kita sendiri untuk belajar

menghormati hak-hak orang lain. Kita harus terus berupaya untuk menyuarakan tetap

tegaknya hak asasi manusia, agar harkat dan martabat yang ada pada setiap manusia

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara dalam sebaik-baiknya.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Prinsip-prinsip rule of law secara

formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

a. bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,…karena tidak sesuai dengan peri

kemanusiaan dan “peri keadilan”;

b. …kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan makmur;

c. …untuk memajukan “kesejahteraan umum”,…dan “keadilan sosial”;

d. …disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia”;

e. “…kemanusiaan yang adil dan beradab”;

f. …serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi

masyarakat terutama keadilan sosial.

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia

sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa

pun.

2. Saran

Saran yang dapat kami sampaikan sebagai pelajar / mahasiswa kita harus bisa

menegakkan hukum yang ada di Indonesia dan menaati segala hukum yang ada di

Indonesia karena kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Apabila

dalam Negara Indonesia hukumnya ditegakkan dan ditaati oleh setiap kalangan

masyarakat baik rakyat yang ada dalam kalangan kecil sampai pejabat – pejabatnya maka

Negara Indonesia akan menjadi Negara yang kondusif dan bahkan bisa menjadi Negara

yang maju. Selain itu kita juga harus bisa melindungi warga Negara Indonesia baik yang

ada di dalam dan luar negeri.

Daftar Pustaka

Kaelan.2007.Pendidikan Kewaarganegaraan untuk Perguruan

Tinggi.Paradigma.Yogyakarta

Undang-Undang Dasar 1945

Sesi Tanya Jawab

Tyas (081012056)

1. Pertanyaan :Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Tapi kenapa Indonesia

banyak lembaga kehakiman yang mudah di suap?apakah Negara Indonesia masih bisa

disebut Negara demokrasi?

Jawaban :Negara ini sebenarnya sudah baik dalam sistemnya dalam hokum dan HAMnya

akan tetapi dalam pelaksanaan sisitemnya kurang berjalan lancar seperti anda bertanya

tentang penyuapan lembaga kehakiman hal tersebut karena adanya pemerintahan yang

kurang jujur, akan tetapi Indonesia tidak diam begitu saja sekarang ini ada lembaga KPK

yang mengatasi masalah korupsi. Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Negara

demokrasi adalah Negara yang mempunyai kebebasan sepenuhnya beradadi tangan

rakyat untuk kesejahteraan rakyat, jadi Negara ini masih demokrasi tetapi hanya bergeser

nilai-nilai demokrasinya.

Nasrudin (081012076)

2. Pertanyaan : hukum tidak memihak, tetapi kenapa misal : kasus gayus tambuanan.apakah

Indonesia sudah adil?

Jawaban : Indonesia sudah berusaha untuk adil, Indonesia sudah mengadili gayus

tambunan akan tetapi gayus dapat berlaku seperti itu karena adanya lembaga-lembaga

rutannya atau lembaga kehakimannya yang mudah disuap oleh gayus tambunan.

Lutfi (081012060)

3. Pertanyaan : pasal 28 menjelaskan tentang UU mempertahankan hidup. Lalu bagaimana

dengan hukuman mati yang notabene mengganggu hak hidup seseorang?

Jawaban :kita harus menjalankan kewajiban kita lalu menuntut hak. Apabila seseorang

yang mendapat hukuman mati berarti orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya

dengan baik sehingga dia tidak pantas untuk menuntut haknya. Dalam perkara orang

mendapat hukuman mati,hukuman tersebut tidak asal dilakukan. Hukuman tersebut

dijatuhkan kepada orang-orang yang mempunyai tindak criminal yang berat seperti

terorisme.