BAGIAN HUKUM DAN HAM

PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM DAN HAMSETDA KABUPATEN HALMAI.IERA TEfrIGAH TAHUN

20L2

l

I

I

I

I

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI IASA USAI{A

Menimbang: a

Mengingah

b.

DENGAN RAI{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH.

bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usahamerupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dipungutRetribusinya;bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah juga memberikan kewenangan kepada PemerintahKabupaten/Kota untuk memungut Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi PelayananKepelabuhan, dan Rehibusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah KabupatenHalmahera Tengah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi PemakaianKekayaan Daerah, Perda Nomor 30 Tahr:n 2006 tentang Tempat trCrususParkir, Perda Nomor 3L Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal, PerdaNomor 36 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong F{ewan dan PerdaNomor 37 Tahun 2004 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerahdinyatakan tidak berlaku lagr;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan huruf c

perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah-

IJnrJang-Un,Jang Nomor 6 Tahun L990 tentang Pembentukan KabupatenDaerah Tingkat II Hal-mahera Tengah (Lembaran Negara RepublikIttc{onesia Tahun 1990 Nomor 5i, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3a60);Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentzrrg Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Lrdonesia Nomor 3209);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan KabupatenHalmahera lJtara, kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten KepulauanSula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore KepuJauan di PropinsiMaluku Utara (Lembaran Negara Republik i:rdonesia Tahun 2003 Nomor2l,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

d.

1.

2.

J.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3460);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2l

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4262);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 398Q;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 ter$ang Badan Penyelesaian Sengketa

Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 40

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 36Sa);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 terfiang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 42

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3686);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 725, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

lfepublik liiiiOliesia Tairun i00g Nomor 59, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

a

4.

5.

6.

7.

8.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

i0. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenfukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tairun 2011

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

'. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia I Nomor 32A\;

12- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAFIA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

4.

5.

6.

7.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang

selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera

Tengah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerinhh Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

oleh DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dengan persetujuan bersama

Bupati.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang

ditentukan oleh Bupati unhrk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah Kabupaten

Halmahera Tengah.

Retribusi Daeratq yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk

kepentingan orang Pribadi atau Badan.

badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

8.

9.

10.

11.

4

12.

13.

14.

Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan,

yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Tempat pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pu.ngutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat

Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diseienggarakan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

Retribusi Terminal yang selanjutnya retribusi adalah pelayanan atas

penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan

mobil barang, tempat kegiatan usahq fasilitas lainnya di lingkungan

terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak

termasuk pelayanan peron.

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah

Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir,

taman, dan gedung parkir;

16. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya

Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang

dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang

dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;

17. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rurnah pemotongan

hewan ternak (sapi, kerbau dan karnbing), termasuk pelayanan penyewaan

kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan

sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur

master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiiiki

diu#atsu dikelola oieh Pemerintah Daerah-

18. Reribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan

15.

19.

pelayanan pada pelabuhan kapal dan tambat labuh di pelabuhar/dermaga/

pinggir pantai;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi dan

olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan,

perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk

benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial kerena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang

mengunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi Jasa Usaha.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD.

adalah bUkti penibiyaian atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan

dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

22.

23.

20.

21.

.AL+-

25.

26.

27.

6

28.

29.

30.

31.

)/-

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danJatau sanksi

administratif berupa bunga danJatau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan, darlatau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang

terjadi seta menemukan tersangkannya.

BAB IIJENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

(!) ,Ienis R*ribusi Jasa Usaha terdiri ato.s

a- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoaan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan;

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

h. Retribusi PelayananKepelabuhanan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut

apabila potensinya kurang memadai dan I atau disesuaikan dengan

kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IIIRETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan

Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

a. pemakaian gedung pertemuan;

b. pemakaian rumah dinas;

c. pemakaian mesin potong rumput, genset, bus, mini bus (L. 300), dump

truk, pick up, mobil siaran keliling dan mesin gilas;

d. pemakaian kursi plastik, kursi sova, tenda"

e. sound system; dan

f. Sewa Pemakaian Konstruksi Tempat Rekiame

g. pemakaian Labor. dll

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. pengunaim tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

b. Bangunan Gedung yang terdapat di Desa./Kelurahan yang

pembangunannya menggunakan dana swadaya masayarakat.

(1)

Pasal 4

Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau

badan yang mengunakan/menikmati Pemakaian Kekayaan Daerah.

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau

badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pernbayaran Retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong Retribusi Pemekaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua

Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal 5

(1) Tingkat penggunium jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan dan jangka

waktu pemakaian kekayaan Daerah.

(2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau

ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak pemakaian.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan stmktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, proporsional dan berkeadilan.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 7

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka

waktu pemakaian kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Gedung :

i) Pemakaian Gedung Kesenian/Aula Kantor Bupati

- Kegiatan Yang Dilaksanakan OlehPemerintah Daerah

- Kegiatan Yang Dilaksanakan OlehBUMN Dan Pihak Swasta

- KegiatanKemasyarakatan,Keagamaan Dan Sosial

Tarif

(2)

Rp. 500.000,-/had

Rp. 500.000,- lhari

Rp,250.000,- /hari

2) Pemakaian Gedung Kecamatan

Tariftr:!iF.ji e'5rirrsaaff;treiY'4:i:.:+1r.ffi f*!]wffi :w1B'lwr"4ryF,itji!7

- Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh i,,. , , , .t, ,

Pemerintah Daerah- Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh

Pemerintah Kecamaan- Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh

BUMN Dan Pihak Swasta- KegiatanKemasyarakatan,

Keagamaan Dan Sosial di wilayahKecamaan

Rp; 500.000,-/hari

:

Rp. 250.000,-lhariI.t':

3) Pemakaian Gedung Balai Desa./Kelurahan

Tarif:'r"? :rlne'::a f +j1'rr' q-1

- Kegiatan Yang Dilaksanakan OlehPemerintah Daerah

- Kegiatan Yang Dilaksanakan OlehPemerintah Kecamaan

- Kegiatan Yang Dilaksanakan OlehPemerintah Desa


- KegiatanKemasyarakatan,Keagamaan Dan Sosial di wilayahDesa,/Kelurahan

Rp. 500.000,-/hari.

Rp. 250.000,-ihari

Rp. 150.000,- [hai

Rp. 500.000,- /hari

l

Rp. 50.000,- lhari

4) Pemakaian Gedung Sekolah (hanya untuk siang hari)

Tarif

- Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh 1 Rp.450,000,-lhariPemerintah Daerah i''

- KegiatanKemasyarakatan,Keagamaan Dan Sosial


Rp. 250.000,-./hari

Rp.450,000,- lhad

10

a. Rumah Dinas

Type Tarif

- Type2T

- Type 36

- Type 45

- Type 54

- Type 70

- Type 140

b. Tenda dan Kursi

Jenis

- Kursi Plastik

- Kursi Susun Busa

- Kursi Sova

- Tendaukuran3X4meter

- Tenda ukuran 4X6 meter

- Sound system/pengeras suara

- Marching Band

c. Kendaraan Bermotor dan Mesin

Jenis

- Mesin pemotong rumput

- Genset

- Bus

- Mini Bus (L.300)

= Durnp Truk

- Pick Up

- Mobil Siaran Keliling

- Skay life(lori tangga)

Rp. 25.00O,-/bulan

Rp. 50.000;/buian

Rp. 150.000,-/bulan

Rp. 200.000,-/bulan:

Rp. 250.000,-/bulan

Rp. 350.000,-/bulan

Tarifi t;ari f4:tit,f?.:.P::r:ii:: :::::.:'r_: :a'i:i:1:-1:' !:)

i np. 500,-/1buah/hari

inp. 2.000,-/lbuah/hari

i np, 75.000,-/lsetlhan

; np. tSO.O00,-ftrari

i Rp.250.000,-/hari

i np. +00.000,-/set/hariI

] Rp. 5.000.000,-/sekali tampil

I

Tarif

Rp. 50.000lhari

Rp. 100.000/han

Rp.600.000ihari

Rp.350.000/hari

Rp.400-000/hari

Rp.250.000/hari

Rp. 150.000/hari

Rp.200.000/hari

1i

Lori tangki air

c. Pemakaian Konstruksi Tempat Reklame

iI

,. 1

i

Ukuran Per Hari Per Bulan

Gp) Gp)

Per Tahun

(Rp)

1- Spanduk

- lx2m2- 1x3m3

- 1x6m2

Baleho

- 4x6m2

- 3x4m2

Softsign

5.000,-

10.000,-

15.000,-

50-000,-

30.000,-

15.000,-

150.000,-

200.000,-

300,000,-

750.000,-

500.000,-

300.000,-

4.500.000,-

3.000.000,-

1.800.000,-3.

d- Laboraturium Tanah, Bahan Bangunan dan Konstruksi

1) Jenis Pegujian Tanah

NO JEMS OBJEK- _

VOLUME TARIF (Rp)

I1

3

' rua* nii f;t"h- ..*

Berat JenisAtterberg Limit-Batas Cair-Batas Plastik-Index Plastik

4 Analisa Saringan5 Pemadatan Standar6 Pemadatan Modified7 CBR Laboratorium8 HidrometerI USC (unconfined

Comp.Strength)

lCI Koixolidasi11 Berat Isi12 Kuat Geser Langsung13 Triaxial (JLI)14 Triaxial GnI)!s rriaxj{ G,l]]) __ _ *lgg_pg

t2

SampelSampel

,-,'l'' - ,'

SampelSampeiSampelSampelSampelSampel

SampelSampelSampelSampelSampel

20.000,-25.000,-35.000,-

25.000,-60.000,-80.000,-70.000,-50.000,-45.000,-

90.000,-20.000,-50.000,-60.000,-

r25.000,-

.1_5_0:p,00?-

ro Strarinsds; ii*t; Sampel

2) Jenis Pengujian Bahan Banguan

20.000,

30.000,-45.000,-30.000,-

35.000,-35.000,-20.000,-20.000,-70.000,-30.000,-70.000,-10.000,-

125.000,-30.000,-70.000,-

NO

1

)34

JENIS OBJEK VOLUME TARIF (Rp)

3) Jenis Pengujian Beton

NO JEIUS OB:r-EK ,,., , , vOnlyr., I . T$.$.S (Rp)

Kehalusan SemenAbrasiGradasi/Analisa SaringanBerat Jenis-Agregat Kasar-Agregat HalusBerat IsiKadar LumpurSoundnessOrganik ImpuritisSand EquivalentKuat Tekan MortarMix Design MortarKuat Tekan BantuanBulking Faktor

I Kuat Tekan Kubus Beton2 Kuat Tekan Silinder Boten

3 Kuat Lentur Balok Beton4 Kuat Beton Inti (Pemboran)

5 Mix Design Beton(Campuran Beton

4) Jenis Pengujian Aspal

NO JENIS OBJEK

1 Penestrasi2 , fitit Lembek3 Daktalitas4 Kelarutan Dalam CCL 45 Kehilangan Berat6 ' Titik Nyata7 Berat Jenis8 Penestrasi Setelah

Kehilangan Berat9 Berat Jenis Campuran Aspal

(Hotmix)10 . CBRlapangan

567

8910ll1213

SampelSampelSampel

SampelSampelSampelSampelSampelSampelSampelSampelSampelSampelsqryp-gl

BuahBuahB""h,Buah

Sr*p;1

VOLUMEr...::r ii:a;:.r!i:_'::,i:rt ii:, I

SampelSampelSampelSampelSampelSampelSampelSampel

Sampel

10.000,-15.000,-20.000,-40.000,-

200.000,-

TARIF (Rp)

40.000,-40.000,-30.000,-40.000,-40.000,-40.000,-40.000,-40.000,-

30.000,-

13

Menggunakan:-CCL 4-Bensin

I I i vtg-D_qqgA+_spal*_

5) Jenis Pengujian Lapangan

1 Pemboran Mesin Tanah

0-20 Meter2140 Meter>40 Meter

2 Pe;bo;an Tangan-Tanah - |

3 Pengambilan Contoh TanahAsli

MelerMeterMeterTitik'--;-;"-*--* ''

raDung-"tiiit - -

-t60.000,- i

, 45.000,- ;

?0-9,9-0Q,: ,

{,${fi:,";,200.000,-225.000,-250.000,-150.000,-

.,:: ::,{i:itn :ti:ilil

SampelS..am. rpel

Sampel

45

6

7

8

g

10

1l

12

13

t4

15

16

GeolistikSPT Satu Kali Uji

PenyondiranlDCPT

Test Pitting

Sand Cone

DCP

CBRLapangan

Loading Test

Kuat TekanAlammer Tes

Pengambilan Benda Uji Beton

(Core Beton)

Cepat Rambat Gelombang

Ultra sonic

Pengambilan Aspal Beton

(Core Lapisan)

Pemeriksaan Bengkelmen

Beam

Titik

Titik

Titik

. /5.000;;,200.000,-

izs,ooo,225.000,-

too-000,-

75.000,-

+b obo,

50.000,-

400.000,-

40.000,-

100.000,-

60.000,-

75.000,-

75.000,-

100.000,-

Titik

:' 'Titik,' ,, ,,

Titik

,:':, Ti'k:.:-..--::-.-.

r ;,' :a::4.

Titik""'tTitiii'.

:

Titik

Titik

t4

g) Kendaraan Alat Berat

Jenis Tarif

- Whell Loader

- Motor Greder

- Tandem Roller (MC.8)

- Vibration Roller(MG.6)

- Dump Truk

- Traktor

- Buldoser

- Stone Chrusing

- Hand Tractor

- Mini Ractor

- Power Theser

- Pompa Air

- Pimpil Jagung

Rp.750.000,JJam

Rp 700.000,-/I{ari

Rp. 570,000,-/hari

Rp. 450.000,-Alari

Rp. 300.000,-/!Iari

Rp. 450.000,-^{ari

Rp. 750.000,-/Flari

Rp, 1,1,00,000,-/I{ari

Rp. 500.000r/Flari

np.ZSg,OOO r-lHdRp. 500.000,-/I{ari

'ii. ,j , .: I .!: ..

Rp. 250.000,-/Hari

Rp. 200.000,-/Flari

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b tidak termasuk

pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan

serta biaya pemeliharaan.

Pasal 9

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c tidak termasuk :

u biaya petugas pemasangiln tenda; dan

b. biaya operator untuk pemakaian RAMSA dan TOA

Pasal 10

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d tidak termasuk

biaya SopirlOperator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

l5

Pasal 11

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pernakaian kekayaan Daerah

sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf 4b,c,d,e,f,g, dan h menjadi tanggung

jawab Wajib Retribusi.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu

Objelq Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai

barang, dan fasilitas pasar/Pertokoan yang dikontrakkan,

disediakan/diselengarakan oleh Pemerintah Daerah ;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah fasilitas pasar yang disediakan,dimilTki, danlatau dikelola oleh

BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan

fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

(2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau


diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa clan Prinsip Retribusi

Pasal 14

(1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan kelas pasar

sertajangka waktu lamanya kontrak.

Jerus

yang

16

(2) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan

jungka waktu kontrak'

(3) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dengan

Peraturan BuPati.

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan atas

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak'

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 16

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan

jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :

KELAS/ FASILITAS

PASAR

JANGKA WAKTU

KONTRAK

BESARNYA

TARIF (Rp.)

LUAS

!ss13:-i.:f ris-r ;ir - :?r:-1::r: r:"_'a:rr ir' iss13:i:r-:s-iT;d" 4x6 lTahun 20'00alrr,2lrh! -it ,., ,' 4 l'Tahun 15'000/m2lThI iKiosPermanen 3x

.

i

;fio,Sederhana 2x3 : lTahun,r , '10.000/m2lTh

i l.,l

itoto 4x6 lTahun 15'000/m2lTh

KiosPermanen 3x4 lTahun

KiosSederhana- 2x3 lTahun 5.000/m2lTh

Toko 4x6 lTfrffi,,,,., l0'0}0ln.2ft}r

Kios Pennanen 3 x 4 lTahun'',;',;,;,.' 5'000lm2lTh

Kios Sederhana 2 x 3 l Tahun "' :;" 2'500/m2/Th

t7

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu


Pasal 17

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang

secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan

Pelelangan ikan, ternak , hasil bumi, dan hasil hutan tennasuk jasa

pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk

dij adikan sebagai tempat pelelangan.


adalah tempat pelelangan yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh

pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak srvasta-

Pasal 18

(1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan

pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan

(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan

untuk melakukan- pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

itasal 19

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di

Tempat Pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual

hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.

"f:'i't'

18

(2) Masa retribusi adalah jangku *'ukto tertentu yang merupakan batas waktu

bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah

Daerah.

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarifretribusi didasarkan pada

penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Tempat Pelelangan.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal2l

(1) Besamya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di

Tempat pelelangan ditetapkan sebesar I,I Vo ( satu koma satu persen) dari

harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan

ketentuan :

a. Sebesar 0,5 Yo (nol koma lima persen) dipungut dari penjual ;

b. Sebesar 0,6 yo ( nol koma enam persen) dipungut dari pembeli

(2) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyeienggara pelelangan di

Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 yo ( satu koma lima persen) dari

harga transaksi penjualan Temak melalui lelang pada saat itu, dengan

ketentuan :

a- Sebesar A,7 yo ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;

b. Sebesar 0,8 oh (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli

(3) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di

Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 yo ( satu koma lima persen) dari

harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu, dengan

ketentuan :

a. Sebesar 0,1 o ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;

b. Sebesar 0,8 oA (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli

(4) Besamya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di

Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 o ( satu koma lima persen) dari

19

harga transaksi penjualan Hasil Hutan melalui lelang pada saat itu, dengan

ketentuan:

l) Sebesar 0,7 yo ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual ;

2) Sebesar 0,8 yo (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli

-\."BAB \rt

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu


Pasal22

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk

kendaraan penumpang di terminal yang meliputi :

a- penyediaan fasilitas kendaraan penumpang, bis umum dan mobil

barang,

c. penyediaiur lasilitas lainnya di lingkungan terminal.


adalah terminal yang disediakan,dimiliki, danlatau dikelola oleh

Pemerintah, BttMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

(l) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badari yang menggunakan

fasilitas terminal.

(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribwi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

t{strlbiici fcrminai.

20

Bagian Kedua


Pasal24

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kend araan

dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Masa Retribusi pelayanan fasilitas loket/kios dan sejenisnya adalah jangka

waLtu yang lamanya i (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, proporsional dan

berkeadilan.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 26

Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan

dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut:

NO JENIS

PELAYANAN

JEMS KENDARA-A^N TARIF

l. i Penyediaanfasilitas -AngkutanKota

(1)

(2)

2.

J.

kendaraan - Bis Kecil

penumpang umum - Bis Sedang

- Bis Besar

Penyediaan fasilitas - Pick up

kendaraan - Truk Roda 4

angkutan barang - Truk Roda 6

Pemakaian tempat - Sewa loket

usaha - Toko/Kios

- Truk Roda 6 ke atas - Rp. 3.000/sekali masuk

- Rp.1000/sekali masuk

- Rp.1O00isekali masuk

- Rp.l500/sekali masuk

- Rp.20O0/sekali masuk

- Rp. 1.500iseka1i masuk

- Rp. 2"000 /sekali masuk

- Rp. 2.500/sekali masuk

- Rp.60.000/bulan

- Rp.60.000/bulan

2l

4. ; Toilet/iVC umum - Buang air Kecil - Rp. 50O/sekali masuk!; : Buang air besar/mandi - Rp.l000/sekali masuk

BAB VIIRETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu


Pasal2T

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecuaiikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah terminal yang disediakan,dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

(1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati

pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir.

(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi


atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua


Pasal29

(1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur

berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

(2) Masa Retribusi pelayanan khusus parkir adalah jangka walctu yang

lamanya I (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

22

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat khusus Parkir

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus.Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelataran / lingkungan dengan jenis kendaraan :

b. Taman dengan jenis kendaraan :

c. Gedung dengan jenis kendaraan :

JENIS TARIF

a-

b.

c.

d.

Sedan, Jeep dan Mini Bus

Pick Up dan sejenisnya

Bus, Truck dan Alat Berat lainnya

Sepeda Motor

Rp. 1500/ sekali parkir

Rp. 2000i sekali parkir


Rp. i000/ sekali parkir

JEIUS TARIF

a

b

c

d



Bus, Truck dan Alat Berat lainnya

Sepeda Motor





JENIS TARIF

a.

b.

c.

d.



Bus. Truek elan Alai Bsrat lainuya

Sepeda Motor

Rp.2000 I Jarn

Rp. 1500 I Iarct

Rp, 250C / Jam

Rp. 1000 lJam

23

BAB VIIIRETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN I],|ILLA

Bagian Kesatu


Pasal32

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vilia

adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan /villa yang disediakan,

dimi I iki, dan4 atau dikelola o I eh p emerintah Daerah.


adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan,dimiliki,

dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 33

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

tempat Penginapan/Pesanggrahan /Villa.(2) wajib Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang

pribadi atau badan yang memirut ketentuan peraturan perundang-undangan

Retribusi diwajibkan untuk merakukan pembayaran Retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong Retribusi rempat penginapan/pesanggrahan/

Villa.

Bagian Kedua

Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan prinsip Retribusi

Pasal 34

(1) Tingkat p.nggrn*n Fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa diukurberdasarkan jenis penginapan dan waktu pemakaian

(2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau

ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penentuan kela"s dan fasiltas penukung Penginapan/pesanggralan/Villa

diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas

24

diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi

pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 36

(1) Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Mess Pemda./Vi11a/Guest

House ditetapkan sebagai berikut :

a. Penginapan/Pesanggrahan/Mess Pemda :

PENGGTJNA TARIF

"ir:r3,s5:]Ecisr*5er-it!:tfJ41:ri !!ilt l :iaj:

- Masyarakat/penduduk KabupatenHalmahera Tengah

- Umum

Rp. I 50.000/harilkamar

Rp. 250. 00 0 lhari/kamar

b. Villa/Guest House :

KELAS TARIF

VIP

I

Rp 350.000ftIailKamar

Rp 250.000/F{arilKamar

(2) Tarif sebagaimana tersebut pada Pasal (1) tidak termasuk biayamakan.

25

BAB D(

RE,TRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu


Pasal 37

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan

hewan yang meliputi :

a- penyewaankandang;

b. pemakaian tempat pemotongan;

c. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong

d. pelayanan pemeriksaan daging setelah dipotong (keurmaster); dan

e. pelayanan pengangkutan daging hewan dari rumah potong.


adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan temak yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,

dan pihak swasta.

Pasal 38

(1) Subjek Retribusi adalah orulng pribadi atau badan yang menggrinakan

fasilitas rumah potong hewan.

(2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan



atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan-

Bagian Kedua


Pasal 39

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah

hewan yang akan dipotong.

26

(2) Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya I

(satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada

tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal4l

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan,

ditetapkan sebagai berikut :

NO JENIS PELAYANAN JENIS FIEWAN TARIF/EKOR

"(np)

Penyewaan Kandang

i

l

2 : Pemakaian tempat pemotongan

:

Pemeriksaan Kbsehatan Hewansebelum dipotong

Pemeriksaan Dagrng Hewansetelah dipotong (Keur Master)

Pengangkutan Daging dariRumahPotong

J;

- Sapi / Kerbau

- Kamting

- Ayam ',

- Sapi / Kerbau

- Kambing

- Ayarn

- Sapi / Kerbau

- Kambing

- Ayam

- Sapi./Kerbau

Kar-nbing

-AYam'''. ' '

- Sapi/I(erbau

- Kambing, ,

- Ayam

5.000

1.000

1.00

5.000

500

100

2.000

1.000

100

2.000

s00

100

50.000

20.000

5.000

:

5.!

i

i

.

i

27

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Bagian Kesatu


Pasal42

(1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk

fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.


adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 43

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan

kegiatan pelayanan pelabuhan, tambat dan labuh kapal layar motor pada

pelabuhan, dermaga atau pinggiran dan pantai.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan



atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

- Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi

Pasal44

(i) Tingkat penggunaan jasa digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang

diberikan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Masa retribusi terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD

diterima wajib retirbusi.

28

i.!:

:;i.J;.,t.{.!-

.1'i,J++i;t

'11

,7

;1

::i-:1

i

:1,

:j

-: i

i.i::i:1,

Pasal 45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk memperoleh keuntungan yang layak, proporsional dan berkeadilan.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 46

Besaran tarif sebagaimana pelayanan yang diberikan dan jangka waktu

pemakaian ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PENEKIMAAN SATUAN TARIFI 2 3

RETRIBUSI PELAYANAN KNPELABUHANANl. Jasa Pelayanan Kapal

a. Penerimaan Uang Perkapalan ( PUP )1) Pengukuran, pemeriksaan, pengujian, pemberian Izin

Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan SertifikatKeselamatan Kapal < GT 7 ( pertama/ kapal baru );a) Kapal Motor ( pengangkut )b) Kapal Nelayan

2) Pemeriksaan, pengujian, penertiban, pembaharuan Surat

Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikat KeselamatanKapal (Perpanjang);a) Kapal Motor ( pengangkut )b) Kapal Nelayan

3) Penggantian Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan / atau

Sertifikat Keselamatan Kapal yang rusak atau hilang;a) Kapal Motor ( pengangkut )b) Kapal Nelayan

4) Pemberian Surat Izin Berlayir <GT 7;

a) Kapal Motor ( pengangkut )b) Kapal Nelayan

5) Pengawasan barang berbahaya;a) Kurang dari 6jamb) Lebih dari s/d 12jamc) Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah

b. Jasa Labuhl) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum

a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga(l) Kapal angkutan laut luar negeri

(2) Kapal anqkutan laut dalam negeri

Per KapalPer Kapal

Per KapalPer Kapal

Per KapalPer Kapal

Per KapalPer Kapal

Per GTPer GTPer GT

per GT per 15 hari

I

Fer GT per l5 hari

300.000,-300.000.-

RpRp

Rp.Rp.

Rp.Rp.

r 00,000,-100.000.-

150.000,-150.000,-

Rp. 50.000,-Rp. 50.000,-

5.000,-2.500,-2.000,-

us.$ 0.035

Rp. 500,-

RpRpRp

29

(3) Kapal Pelayaran rakyat / kapal perintis

(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairanpelabuhan:(a) Kapal angkutan laut dalam negeri

(b) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis.

b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga(1) Kapal angkutan laut luar negeri

(2) Kapal angkutan laut dalam negeri

(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis

2) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Terminal UntukKepentingan Sendiri Dan Terminal Khususa) Kapal angkutan laut luar negeri

b) Kapal angkutan laut dalam negeri

Jasa pemanduan di pelabuhan umum, di terntinal unlukkepentingan sendiri dan di terminal khususl) Kelompok I

Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mila) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

ljkuran 500 GT s/d 1000 GT

Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambalt

b) Kapal Angkutan Laut Dalam NegeriUkuran 500 GT s/d 1000 GT

Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah GTditambah

2) Kelompok IIPemanduan dengan jarak l0 mil s/d 20 mila) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

( ukuran 500 GT s/d 1000 GT )

Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah

b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri( Ukuran 500 GT s/d 1000 GT )

Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah

3) Kelompok IIIPemanduan dengan jarak diatas 20 mila) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

( ukuran 500 GT s/d 1000 GT

GT per 15 hari I Rp 240,-

GT per bulan I Rp. 400.

r GT per bulan I Rp. 200.-

GT per 15 haril US.$ 0.018

GT per 15 hari I Rp. 100,

GT per 15 hari I Rp. 50,-

r GT per 15 hari us.$ 0.035

Rp. 100,-GT per 15 hari

Per kapal perGerakan Per GT

Kelebihan pergerakan

Per kapal perCerakan Per GT


us.$ 27

us.$ 0.012

Rp. 50.000,-

Rp. 100,-



Per kapal perGerakanPer GT



us.$ 30

us.$ 0.012

Rp. 75.000,-

Rp. 100,-

us.$ 33

30

Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah

b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri( Ukuran 500 GT s/d 1000 GT )

Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah

d. Jasa Penundaan Di Pelabuhan (Jmum, Di Terminal Unluk

Kepentingan Sendiri Dan Di Terminal Khusus.

l) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimilikipelabuhan umum:a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

(l) Kapal s/d 1500 GT(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT(3) Kapal 8001 GT s/d I 8000 GT(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT(5) Kapal diatas 75000 GT

b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri(1) Kapal s/d 1500 GT(2) Kapal l50l GT s/d 8000 GT(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT(5) KaPal diatas 75000 GT

2) Apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimilikipenyelenggara / pengelola pelabuhan

a) BUP ( Badan Usaha Pelabuhan )b) TERSUS ( ( Terminal Khusus )

(1) Kapal angkutan luar negeri(a) Kapal s/d 1500 GT(b) KaPal l50l GT s/d 8000 GT(c) KaPal800l GT s/d 18000 GT(d) KaPal 18001 GT s/d 75000 GT(e) KaPal diatas 75000 GT

(2) KaPal angkutan dalam negeri(a) KaPal s/d 1500 GT(b) KaPal 1501 GT s/d 8000 GT(c) KaPal800l GT-s/d 18000 GT(d) KaPal 18001 GTs/d75000GT(e) KaPaldiatas 75000 GT

Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan pada BUP /TERSUS

Jasa Tantbatl) Kapalyang rnelakukan kegiatan tliPelabuhen Umum

a) Tambatan Dermaga ( Besi, Beton, dan Kayu )(l) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis

b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung

31

us.s 0.012

Rp. 100.000,-

Rp. 100,-

us.s 80

us.$ 200us.$ 400us.s 700us.$ 1.050,-

Rp. 300.000,-Rp. 750.000,-Rp.1.500.000,-Rp.2.700.000,-Rp.3.900.000-

us.$ 0.035Rp. 150,-

Rp. 100,-

us.$ 0.020




Per unit perjamPer unit perjamPer unit perjamPer unit perjamPer unit perjam

Per rurit per jamPer unit perjamPer unit per jamPer unit perjamPer unit perjam

Per rurit per jamPer unit perjamPer unit perjamPer unit perjamPer unit perjam

Per unit perjamPer unit perjamPer unit perjamPer unit perjamPer unit perjam

Per GT per EtmalPer GT per EtmalPer GT per Etmal

Per GT per Etmall) Kapal Anskutan Laut Luar

(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis

c) Tambatan Pinggiran / Talud(l) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis

2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di TUKS dan TERSUSa) Tambatan Dermaga ( Besi, Beton, dan Kayu )

(l) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis

b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung(l) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri(2) Kapal Angkutan Laut D alam Negeri(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis

c) Tambatan Pinggiran / Talud(l) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis

2. Jasa Pelayanan Baranga. Jasa Dermaga

l) Barang yang dibongkar / dimuat melalui PelabuhanUmuma) Barang ekspor dan imporb) Barang aqtar pulau :

(l) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)(2) Barang lainnya

c) Hewan(l) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya(2) Kambing, Babi Dan Sejenisnya

2) Barangyang dibongkar / dimuat melalui TerminalUntuk Kepentingan Sendiri ( TUKS ) dan di TerminalKhusus ( TERSUS )a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi

dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingansendiri.

b) Barang kepentingan unum termasuk barang yangberdasarkan dokumen angkutan bukan barangkepentingan sendiri.(1) Barang ekspor dan impor(2) Barang antar pulau :

(a) Garam, Pupuk dan Barang Bulog ( berasdan gula )

(b) Barang lainnya

(3) Hewan(a) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya(b) Kambing, Babi Dan Sejenisnya

b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum

Per GT per Etmall Rp. 200,-Per GT per Etmall Rp. 100,-

Per GT per Etmall US.$ 0.010Per GT per Etmall Rp. 100,-

Per GT per Etmal I Rp. 0,-

GT per EtmaGT per EtmaGT per Etna

GT per EtmalGT per EtmalGT per Etmal

G'f per EtmalGT per EtmalGT per Etmal

Per ton per M3 | Rp. s.ooo,

Per ton per M3 | Rp. Z.oOo,Per ton per M3 | np. :.soo,

Per ekor I Rp. 15.000,-Per ekor I Rp. 7.500,-

Per ron per M3 I np. 0.-

Per ton per M3

Per ton per M3

Per ton per M3

Per ekorPer ekor

JZ

l) Gudang Terfufup

2) Lapangan

3) Penyimpanan Hewana) Kerbau" sapi, kuda dan sejenisnyab) Kambing, babi dan sejenisnya

4) Peti Kemas ( Container )a) Ukuran 20'

(l) Kosong(2) Isi

b) Ukuran 40'(l) Kosong(2) lsi

c) Ukuran diatas 40'(l) Kosong(2)Isi

5) Chasisa) Ukuran20'b) Ukuran 40'c) Ukuran di atas 40'

Jasa Pelayanan Alata. Apabila menggunakan AIat yang Dimiliki Pelabuhan

l) Alat Mekanika) Sewa Forklif

(l) s/d2 ton(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton(6) lebih dari l0 ton

b) Sewa Kren Derek ( Mobil Crane )(1) s/d 3 ton(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton(5) lebih dari 25 ton

c) Motor boat( l) s/d 60 PK(2) lebih dari 60 PK

2) Alat Non MekanikGerobak Dorong

b. Apabila menggunakan alat yong bukan dimiliki pelabuhan

Pelaynn*n Jasa Kepelabuhanan Lainnyafl. ,Ssrtd Tetnsh Dqn ?enggunaan Psruirgr.,

Ruangan & Pela"vanan Air Bersihl) Untuk Bangunan Bangunan Industry Galangan Dan

Dock Kapala) Persewaan tanah pelabuhanb) Penggunaan perairan untukbangunan dan kegiatan

lainnya diatas airc) Penssunaan oerairan untuk dan kegiatan

ton per M'Per

ton per M3 Per

i

r ekor Per hariekor Per hari

Per unit Per hariPer unit Per hari

Per unit Per hariPer unitPer hari

Per unit Per hariPer unit Per hari

Per unitPer HariPer unitPer HariPer unitPer hari

Per unitPerjamPer unitPerjamPer unit PerjamPer unitPerjamPer unitPerjamPer unitPerjam

Per unit PerjamPer unitPerjamPer unit PerjamPer unit PerjamPer unit Perjam

Per unitPerPer unit Per

Per unit PerPer unit Per

Rp. 2.500,.Rp. 1.500,.

Rp. 10.000,-Rp. 20.000,-

Rp. 20.000,-Rp. 40.000,-

Rp. 40.000,-Rp. 80.000,-

Rp. 5.000,-Rp. 10.000,-Rp. 20.000,-

Rp. 30.000,-Rp.40.000,-Rp.60.000,-Rp.75,000,-Rp. 110.000,-Rp. 150.000,-

Rp.40.000,-Rp.60.000,-Rp. I10.000,-Rp. 150.000,-Rp.200.000,-

Rp. i00.000,-Rp. 160.000,-

Rp.5.000,-

20Yo daripendapatanjasa pelayananalat

Rp.

Rp.

1.000,

500,-

3.

amam

aJn

am

Per M2 Per tahunPer M2 Per tahun

Per M2 Per tahun

Rp.2.000,-Rp.250,-

Rp.250,-

33

lainnya di atas air pada pelabuhan khusus2) Untuk bangunan - bangunan industry perusahaan -

perusahaan.a) Persewaan tanah pelabuhanb) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan

lainnya diatas airc) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan

lainnya di atas air pada pelabuhan khusus

3) Untuk kepentingan lainnyaa) Toko, warung dan sejenisnyab) Perumahan penduduk

4) Sewa ruangan pelabuhan

5) Pelayanan air

Peloyonan Terminal Penumpang Kapal Laut1) Terminal penumpang kelas A

a) Penumpang yang berangkatb) Pengantar / Penjemput

2) Terminal penumpang kelas Ba) Penumpang yang berangkat

b) Pengantar / Penjemput

3) Terminal penumpang kelas Ca) Penumpang yang berangkatb) Pengantar / Penjemput

4) Retribusi keberangkatan penumpang kapal laut dalam keluar negeri.

Pas orangl) Pas harian halaman

2) Pas tetap

Pas kendaraan ( termasuk uang parkir )l) Pas harian

a) Trailer, Truk gandengan -

b) Truk, bus besar

c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep

d) Sepeda motor

e) Gerobak, Cikar. dokar dan

M2Per tahunM2Per tahun

MzPer tahun

Rp. 1.500,-Rp. 250,-

Rp. 250,-

Per M2Per tahunPer M2Per tahun

Per M2Per bulan

Per tarif PDAMsetempat

Per orangPer orang persekali masuk

Per orang

Per orang persekali masuk

Per orangPer orang persekali masukPer orang persekali masuk

g persekaliuk

per bulanper tahun

Perunit danpengemudi +kenek persekalimasukPerunit danpengemudi +kenek per sekalimasukPerunit danpengemudi persekali masuk

Per unit persekali masuk

Per unit dan

Rp. 1500,-Rp. 500,-

Rp. 5.000,-

+20Yo daritarifPDAM

Rp. 2.500,-Rp. 1.000,-

Rp. 2.000,-

Rp. 700,-

Rp 1.500,-Rp. 500,-

Rp. 10.000,-

Rp. 1.000,-

Rp.Rp.

Rp. 5.000,-

Rp. 3.000,-

Rp. 2.500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 500,-

34

2) Pas tetapa) Trailer, Truk gandengan

b) Truk, bus besar

c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep

d) Sepeda motor

e) Gerobalq Cikar, dokar dan sepeda

pengemudi persekali masuk

Per unit per bulanPer unit per tahun




Rp. 30.000,-Rp. 250.000,-

Rp. 25.000,-Rp. 180.000,-

Rp. 20.000,-Rp. 150.000,-

Rp. 15.000,-Rp. 120.000,-

Rp. 10.000,-unit per bulanunit oer tahun . 75.000,-

BAB XIRETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu

Objetq Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal4T

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, yang

meliputi:

a. Pemakaiantempatrekreasiltaman.

b. Pemakaian stadion atau fasilitasnya-

c. Pemakaian Tempat olah raga.


adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

(l) Subjek Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan olah Raga adalah orang

pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan tempat

Rekreasi dan Olah Raga.

35

(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau



atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.

Bagian Kedua


Pasal 49

(1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jurnlah dan jangka

waktu pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga.

(2) Masa Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD diterima

Wajib Pajak.

Pasal 50

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif retribusi dimaksud untuk

menutupi biaya pengecekan, pemeriksaan, pengawasan dan biaya pembinaan.

Besaran Retribusi

Pasal 51

Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu

pemakaian, ditetapkan sebagai berikut :

a. Taman.

JENIS TARIF

- Kelas A

- Kelas B

- Kelas e

- Kelas D

Rp. 100.000/ Jam

Rp: 75.fi00/ Ja,rn

Rp. 50.000 lJarrr

Rp. 25.000 /Jalt":r

Rp. 50.000/ Jam

Rp. 30.000 lJan- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt

- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt

35

b. Stadion.

JENIS

1. Lapangan dan fasilitas pendukung ftecuali

lampu sorot)

2. Untuk pemakaian fasilitas tertentu

- lnDune

- Lampu Sorot

- Lapangan

- Mikropon

- Sentle Ban

- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt


c. Lapangan

Rp.100,p00/ JryRp. 150.000/ Jam

Rp., 50.0001 Jam

Rp.,.120-000/ Jam

Rp.: 110.000/Jam

Rp- ,50.000/ Jam

Rp. 30.000/ Jam

TARIF.:*ry1ry!Fta:Jf,l*11.':l i::,:ri

i,Rp. too.ooo/ Jamlr

i Rp. 2o.ooo/ Jami:,,, :

TARIF

Rp.250.00Allarrt

Rp 50,000/ Jam

Rp. 30.000 / Jam

TARIF#:!?frSiiPlr ji-46!

Rp. 1.000/Jam

Rp. 30.000/ Hari

Rp 1.000/Jam

Rp. 1-0001orang

Rp. 50.000/ Jam

Rp. 50,000/ Jam

Rp. 30.000 / Jam

JENIS

1 LapangandanAnjungan

- Mikrofon

Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt

Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt

d. Tempat Olah Raga

.ru*T.- Lapangan Volly

- Lapangan Bola kaki

- Lapangan Tenis

- Lapangan Bulutangkis

- Arena/lapangan golf

- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt


37

BAB XIIRETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu


Pasal52

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil

produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. Bibit atau benih tanaman

b. Bibit ternak

c. Bibit atau benih ikan

d. dan hasil lainya.


adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak

Swasta.

Pasal 53

(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang

menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.

(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi

atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua


Pasal 54

(1) Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan

jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi.

(2) Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dilakukan transaksi

jual beli.

38

Pasal 55

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya

penyediaan benih/bibit dan hasil lainnya serta biaya administrasi dan jasa

usaha dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 56

Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan

sebagaiberikut: " :'

A. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERKEBUNAN

, JENTS OsJEr pnouu-r<sr--l-- SATUAN-*]-- -fARIF :i--ii:

i usArIA DAERAIT i leruerelaN i I

I

I

I

II

I{

l^t

II

ltRi

i4

II!iIItIIIi$

,4

6*E

H

I6

rE

n

F

*KtR

ff

$

$1;+.4{

i?FINEpi,{ri

EHFi?;H

fifrdfiEi

H!iIt

B.

- Bibit Karet

- Bibit Mahoni

- Bibit Pulai

- Bibit Sungkai

- Bibit Salak Sari Intan

- Bibit Durian

- Bibit Buah Naga

- Bibit Duku

- Bibit Sukun

- Bibit Mangga

- Bibit Rambutan

Bibit Tanaman Pertanian

- Bibit Durian

- Bibit Buah Naga

- Bibit Duku

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Rp. 2.000

Rp. 500

Rp. 500

Rp. 500

Rp.35.000

Rp.5.000

Rp.2.500

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp.50.000

Rp. 15.000

Rp. 30.000!

39

C.

- Bibit Sukun

- Bibit Mangga

- Bibit Rambutan

Bibit Tanaman Perkebunan

- Bibit Pala

- Bibit Kelapa

- Bibit Cacao

- Bibit Nilam

- Bibit Cengkeh

Bibit Ternak

- Sapi Bali 8 s/d 11 Bulan

- Sapi Bali 1 s/d 1,5 Tahun

- Kambing Kacang

Bibit Ternak Ruminasia

- Potongl-2Tahun

- Potong 2 Tahun keatas

- Bibit Jantan 1-1,5 Tahun

- Bibit Jantan 1,5 Tahun keatas

- Bibit Betina l-1,5 Tahun

- Bibit Betina 1,5 Tahun keatas

Bibit Unggas

- Ayam Jantan I Tahun

- Ayam Betina-i Tahun

- Itik Alabio Jantan I Tahun

- Itik Alabio Betina 1 Tahun

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Ekor

Rp. 25.000 ;

Rp. 30.000 i

i

Rp. 30.000 i

:

i

Rp.500 ,

Rp.500 ,

Rp.500 I

RP.200 ,

Rp.500 ';

l

Rp. a.500.000 i

Rp. 6.000.000 i

I

Rp. 500.000 I

Rp.6.000.000 ;

I

Rp.6.750.000 :

Rp.6.000.000 ;

Rp. 6.500.000 i

Sp.4.500.000 'i

Rp.5.000.000 :

Rp.50.000 ;

Rp.45.000 ;

Rp. a5.000 I

Rp.40.000 ;

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

Batang

D.

E.

F.

40

B. PERIKANAN & KELAUTAN

PEI\TYEDIAAN HASIL PRODUKSI PRIKANAN BUDIDAYA

I. INDUK / CALON INDUK IKAN / UDANG

NO JENIS PRODUKSI IKAN

BESARIIYA TARIFRETRTBUSI

DALAM RUPIAH(Rp)

KETERANGAN

I Induk Ikan Nila Gift- Jantan (400-600 gr)- Betina (350-450 er)

25.000,-35.000,-

Per KgPer Kg

2 Calon Induk Ikan Nila Gift- Jantan (150-a00 gr)- Betina (150-350 gr)

20.000,-25.000,-

Per KgPer Kg

3 Induk Ikan Mas- Jantan (500-1.500 gr)- Betina (1.000-3.500 gr)

50.000,-80.000,-

Per KgPer Kg

4 Calon Induk Ikan mas- Jantan (200-500 gr)- Betina 500-1.000 sr)

40.000,-60.000,-

Per KgPer Ke

5 Induk Ikan Gurami- Jantan (1.500-2.000 gr)- Betina (1.000-2.000 gr)

40.000,-60.000,-

Per KgPer Kg

6 Calon Induk Ikan Guramr- Jantan (300-1.500 gr)- Betina (300-1.000 gr)

35.000,-45.000,-

Per KgPer Kg

7 Induk Lele Sangkuriang- Jantan (1.000-2.000 91)- Betina (1.200-2.000 gr)

20.000,-30.000,-

Per KgPer Kg

8 Calon lnduk Lele Sangkuriang- Jantan (500-1.000 gr)- Betina ( 500-1.200 s)

15.000,-20.000.-

Per KgPer Ks

9 Induk Ikan Nila merah- Jantan (400-600 gr)- Betina (350a50 gr)

20.000,-30.000,-

Per KgPer Kg

41

10 Calon Induk Ikan Nila merah- Jantan (150-a00 gr)- Betibna (150-350 gr)

15.000,-20.000,-

Per KgPer Kg

l1 Induk Ikan Lele Dumbo- Jantan (1.000-2.000 gr)- Betina (1.200-2.000 gr)

20.000,-30.000,-

Per KgPer Kg

t2 Calon Induk Lele Dumbo- Jantan (500-1.000 gr)- Betina (500-1.200 gr)

15.000,-20.000,-

Per KgPer kg

l3 Induk Ikan Bawal- Jantan (1.500-3.500 gr)- Betina (2.000-3.500 gr)

40.000,-60.000,-

Per KgPer Kg

t4 Calopn Induk Ikan Bawal- Jantan (500-1.500 er)- Betina (500-2.000 gr)

30.000,-50.000,-

Per KgPer Kg

II. BENIH IKAN / BENIH / BENTJR UDANG

NO JEMS PRODUKSI IKA}{

BESARI{YA TARIFRETRIBUSI

DALAM RI'PIAH(Rp)

KBTERANGAI\

I Benih lkan mas- Ukuran 1-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

i50,-250,-500,-

Per EkorPer EkorPer Ekor

2 Benih Ikan Paten- Ukuran l-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

250,-350,-750.-


J Benih Ikan Nila Gift- Ukuran l-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

100,-200,-350,-


4 Benih Ikan Nila JICA- Ukuran l-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

100,-200,-350,-


42

5 Benih Ikan Nila Merah- Ukuran l-3 crn- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

150,-.250,-500,-


6 Benih Ikan Nila Citra Lada- Ukuran l-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

100,-200,-350,-


7 Benih lkan Lele Dumbo- Ukuran 1-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

100,250,350,


8 Benih Ikan Lele Lokal- Ukuran 1-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

100,-200,-300,-


9 Benih Ikan Lele Sangkuriang- Ukuran l-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

100,-250,-350,-


10 Benih Ikan Gurami- Ukuran l-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

200,-750,-1200,-


n Benih lkan Bawal- Ukuran 1-3 cm- Ukuran 3-5 cm- Ukuran 5-8 cm

165,-200,-275,-


UI. PENANGKAPAN

NA]VIA IKAN

NO INDONESIA / LOKAL INGGRTS LATINIIDI

(Rp/Ke)

I IKAN PELAGIS BESAR

Tuna Mqla Bqsar/

lvtratlirlihangAlbacoreaCalialangTongkol/KomoTenggiri/TarusiHiu/Cucut/Gurango

Big eye TunaVeiiowfin TunaAlbacoreSkipjack Tuna/stripped TunaFrigate MackerelStrike Spanish MackerelBalfour's Shark

Tlunnus abcsusThunnus albacoresThunnus alalungaKatsuwonus pelamisAuxis tharardScomberomorus lineatusHemiealidae

7.5007.s007.5006.500s.0006.0004.000

A'+-)

t)!.

j:

Marlin/Layaran Black Marlin Makaira mazara s.000

2 IKAN PELAGIS KECIL

Layang/SorihiKembung/KombongJulungSelar/TudeLemuru/FurieTembang/KiraAlu-alu/SuwoSardine/Furie MegiTeri/PuriGolok-golok

'Kacangan

TctengkekIkan Terbang/ToniCendro/Sako

Layang SeadStripped MackerelBared GarhshYellowstrie TrevaliIndonesian oil SardineFringescalle SardineObtuse BarracudaSported SardinellaCommerson's AnchoviWolf HerringDark finned sea-PikeI-Iairtaid ScadSpotted Flyinh FishGarfish

Decapterus MacrosomaRestlelinger BrachysomaHemirhampus FarSellaroides leptol ipesSardinella longicepsSardinella fimbriataSphyraena abtusataCluipedaeStolephorus commerson i

Chirocentrus dorabShyraena sppMegalapsis cordylaChypsilurus poecilopyerusTylosuruscrocodilus

5.000s.0004.0004.0003.0003.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.000

3 IKAN DEMERSAL

Kuwe/BobaraLayurBawal PutihBawal HitamGulamah/SamgehMata Besar/SwanggiKuro/SenanginKakap Merahlkan SebelahIkan BelosoPariA.,loyaKurisiTalang-talang/LasiNapoleon/MamingMayungKerapu/GoropaPetek,/PeperekKerong-kerongGerot-gerotBiji Nagka/ItuPisang-pisang/LolosiBaronang/UhiLencam/DareIkan Merah/GoraraBambanganEkor Kuning/Lolosi

Great Trevally,Dusky JackHairtailWhite PomfretBlack PomfretCroakerPurple Spotted Big EyeFourfinger ThredfindRed SnaperIndian HalirvutGreater LizardfishShord-Tailed Butterfu RayTeradfin BreamDeep LeatherskinHumphead WraseGiant CatfishGrouperSplended Pony FishBlanded GrunterBlockhead gruntGoat FishGoldbanded FussilerStreaked SpinfootOrangestripped EmperorRed SnapperBlood SnapperYellowtail Fusssiler

Caranx sexfasciatusTrichiurus savalaPampus argentusFormio negmsPseudociena amoyensisPriancanthustayeusurElleutherorema dactiliumLudamus altifrontalisPsettodes emrmeiSauruda tumbillGymnara spNemipterus nematoorusChorinemus talaChellinus undulatusAlrius thallasinusEphnephelus sppLeognatidaeTherapon sppPomadasys sppOpeneus traguloCaersio sppSiganus sppLethrinus sppLuthjanus malabaricusLuthjanus sanguineusCaesio erytrobaster

7.0005.0006.0006.0004.0004.0005.0006.0004.0004.0004.0004.0004.0007.0004.0007.0004.0003.0003.0003.0005.0005.0005.0004.0007.000s.000

4 IKAN AIR TAWAR

Ikan Mas Common Cam Cvorinus caroio s.000

44

Ikan NilaIkan BandengIkan GabusIkan Lelelkan GuramiIkan MujairNener

Milk Fish

Cat Fish

Tilapia

Tilapia nilaticaChanos chanosOphiocephalus sp

Clarias batrachusOsphoronemus gouramyOreochromis massabica

5.0004.0004.0004.0004.0004.000

I 50/ekor

5 NON IKAN

Cumi-cumiLobsterRumput LautTeripang'[Jbur-ubur

Kerang-keranganKepitingUdang winduUdane Putih

Common Squid SpyniLobsterSea GrassSea CucumberJelly FishCockle ShellMangrove CrabsTiger ShrimpsBanana Shrimns

Lologo spPaniliris sppGracilaria sp

Holohuria sp

Andara serrataScylla serrataPennaeus monodonPennaeus meerguensis

6.00040.000

5.00040.000

2.0004.0006.000

40.00040.000

BAB XIIIWILAYAI{ PEMUNGUTAI\

Pasal 57

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah,

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 58

(i) Pemungutan retrib-usi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;

Pasal 59

(1) Bupati menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan

kepada SPTRD.

,,t''::1

,"i_,:i

:_

.r:

'!

':i

:.i

.i:,t:l'ru

45

,l-:

r.ll

rj rl,rt:j

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana

mestinya,makaBupatimenerbitkanSKRDsecarajabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini

ditetapkan oleh BuPati.

Pasal 60

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data

yangsemulabelumterungkapyangmenyebabkanpenambahanjumlah

retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 61

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain

yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunaka

SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan'

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, rnaka hasil

penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Rekening Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah dan atau Kas Umum Daerah selambat-lambatnya

I x24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati'

Pasal 62

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunavlunas.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib

retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu

tertentu den gan al asan yang dapat dipertan ggun gi awabkan'

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh BuPati-

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi

untukmenundapembayaranretribusisampaibataswaktuyang

ditentukan dengan al asan yang dapat dipertanggungi awabkan'

46

Pasal 63

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 diberikan

tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualita-s ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan

oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 64

(1) Pengeluaran sura teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7

(Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat

teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus

membayar retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dikeluarkan oieh

pejabat yang ditunjuk.

Pasal 65

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan

retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 66

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian.

47

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati

BAB XVIU

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua

persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 68

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 64

didahului dengan Surat Teguran;

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatar/Surat Lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah

7 (tujuh) hari sejak jaflrh tempo pembayaran;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

TATA CARA PENGAJUAI\ KEBERATAN

Pasal 69

(1) Wajib Retribusi teilentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas

disertai alasan-alasan yang j elas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu

dapat menunjukkan bahwa j*gka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya;

48

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib

Retribusi;

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 70

(1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan

diterim4 Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk

memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan

yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolah atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal Tl

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhny4

kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untuk paling lwna 72

(dua belas) bulan;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

(1)

(2)

49

BAB XX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

PasalT2

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan

retribusi;

(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan

wajib retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi

ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAIY PEMBAYARAN

Pasal 73

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib

Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan

keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui dan Rupati tidak memberikan suatu keputusan, perrnohonan

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan

terlebih dahulu utang Retribusi;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama2 (dua) bulan

sej ak diterbitkannya SKRDLB;

50

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar ZYo

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran Retribusi;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

PasalT4

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah rnelampaui waktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung;

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

Surat Teguran tersebut;

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadararurya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah;

(5) Penggakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 75

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

5l

t'li:'lMr.q

slii

ft

isj

i'['l

triir'ilt:

:li{i1tiilr

$

fi!rl

{tir.iid

i{:t'.

11 .

ii!i

l'.

t::!,;.i:.:,t.:

t.'t

ij,;,r[.$i{..,'ri

BAB XXV

KETENTUAN KTIUSUS

Pasal T8

(1) Setiap pejabat dilarang memberitaliukan kepada pihak lain segala

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib

Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerj aannya untuk menjalankan

ketentuan peraturan perundang-undangan perp aj akan daerah ;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam

pelaksanaan ketentuan p eraturan perundan g-undan gan ;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga atrli yang ditetapkan oleh Bupati untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau

instansi Pemerintah yang berwenang melakukan periksaan dalam

bidang keuangan daerah.

(a) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga

ahli sebagaiman dimaksud pada ayat (2), agar memberikan

keterangan, memperlihatkan bukti terrulis dari atau tentang Wajib

Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara

pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum

Acara Pidana dan Hukum Acara Perdat4 Bupati dapat memberi

izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan

Wajib Pajak yang ada padanya;

53

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIIIPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 76

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan

peraturan perundang-undangan ;

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catalan,

dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tzta cara pemeriksaan Retribusi diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV

INSENTIF PEMLI\GUTAII

P asal77

(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemenfaatan insentif sebagaimana dirnaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah-

52

', ta]

.1.;'

'i,tii::

. t:'.A

11 :;-t.:j

j..:

.^.:'j.l.i., i

-t,

-':,t:,!!

:, :f

::t1.1

:...;

,.I r\I'rt.-L.,

l:t,I

t'

l,;

I ,il.'

:

(6) Permintaan hakim sebagaiman dimaksud pada ayat (5) harus

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang

diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang

bersangkutan dengan keteranganyang diminta.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiballnya sehingga

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah

Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 80

(1) Pejabat atau tenaga atrli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena

kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama l(satu) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan

sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang

menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan

pidana kurungan paling larna 2 (dua) tahun dan dipidana denda

paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang

kerahasi aannya dilan ggar;

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat

(2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan

.j

54

(1)

(2)

(3)

pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi,

karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

BAB XXVII

PEI\-YIDIK

Pasal 81

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara

Pidana;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

peraturan per undang-undangan;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

a. Menerim4 mencari, mengupulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serla melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

55

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

numgan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, danJatau

dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikanpenyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik lndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diafur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 Tahun

2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 30 Tahun

2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

c. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 31 Tahun

2006 tentang Retribusi Terminal

56

d. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 36 Tahun

2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

e. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 37 Tahun

2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh

Peraturan Bupati.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Ditetapkan di Weda

Pada tangg al 26 Marel 20 12

BUPATI IIALMAHERATENGAH,

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda

Pada tangg al, 02 Apil 20 12,-SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BASRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TAHUN 2OI2 NOMOR 02

57

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Cukuir jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11

Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelasPasal 22ayat (1)

58

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengaturkedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelasPasal 26Cukup jelas.Pasal2Tayat (1) '

Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan diluar badan jalan dapat berupapelataran parkir dan/atau gedung parkir yang dibuat atau disediakan oleh pemerintahdaerah.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29ayat (1)Yang dimaksud dengan "Kendaraan" adalah kendaraan bermotor yaitu kendaraan yangdigerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatasrel.Ayat (2)Cukup jelasPasal 30Cukup jelas.Pasal 31

Cukup jelasPasal 32ayat (1)Termasuk dalam objek retribusi ini adalah mess pemda dan guest house.Ayat (2)Cukup jelasPasal 33Cukup jelasPasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelasPasal 36Cukup jelas.Pasal 37ayat (1)

59

yang dimaksud dengan "Rumah Potong Hewan" adalah persil atau bangunan baik

terbuka maupun teiutup yang dipergunakan untuk memotong hewan yang disediakan,

dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah'

Ayat (2)Cukup jelasPasal 38Cukup jelasPasal 39Cukup jelasPasal 40Cukup jelas-Pasal 41Cukup jeiasPasal42'Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelasPasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelasPasal4TCukup jelas.Pasal 48Cukup jelasPasal 49Cukup jelas.Pasal 50Cukup jelasPasal 51

Cukup jelasPasal 52Cukup jelas.

' Pasal 53Cukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Cukup jelas.Pasal 56Cukup jelasPasal 57Cukup jelas

60

Pasal 58Cukup jelas.Pasal 59Cukup jelasPasal 60Cukup jelasPasal 61Cukup jelas.Pasal 62Cukup jelasPasal 63Cukup jelasPasal 64'Cukup jelbs.Pasal 65Cukup jelasPasal 66Cukup jelas.Pasal 67Cukup jelasPasal 68Cukup jelas.Pasal 69Cukup jelasPasal 70Cukup jelas.Pasal 71Cukup jelasPasalT2Cukup jelas.Pasal 73Cukup jelasPasal 74Cukup jelas.Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Cukup jelas.PasalTTayat (1)Cukup jelasayat (2)Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan olehpemerintah daerah dengan alat kelengkapan daerah dengan Dewan Perwakilan RakyatDaerah.Ayat (3)

61

Cukup jelas.Pasal 78Cutup;elas.Pasal 79Cukup jelas.Pasal 80ayat (1)'Pengenaan Pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yangditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaanmengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agarWajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenaiperpajakan daerah tidak ragu-ragu.Ayat (2) 'Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 81Cukup jelas.Pasal 82Cukup jelas.Pasal 83Cukup jelas.Pasal 84Cukup jelas.

62

f

rD

*\J

fla

gr

--r^

.-r.A

,i4Ft r'u v

-; irlj4

*iAlO-q>d-Je5q)

^k,,+* '* N'^/'*l -** 7

-,- ,-.* LJ*i{ ";

*,-

r*ry/.r,lq

lryt'*, N 4th)l-.J -/ !

**i #

N} rY"l

j}.

-

(F

(}

rg.:J

0aN

I

-)=l--' a

(-",n (la

!r'*) (

.' :l-

0q

-J -'/ ^.U: IJO

t?

-l* -

-j

(-) \r$

:t {-);Itr

L:f(v rr'

-wxop

,/;(D(ta ():-

(-, . -,

U'=;-or7.;

---l-:

rD)u)-

z=a rr-.

Ul:

c/a .^v-

(D

()-!n

NJ

'/Lal

Itq

'-.:!J

ruo(JC!);

,\'

:r'

z ':,c :t,-1 ,aa-*t

,L-- r:

:i/T:-

FD :,-,'

i,2) *::

U ::,!i

= trr

z4(D!t

>-.: ::!Dx l-)rcX')Fo-.t

-liO-- ftQO -t--l

@ ,i.:'!. -;;

'l r-:a ,'i--i | ')

-i îF_.i

:iJ:

-....(:J ;.-ru) 'ovll

'-,)

t:::):j

ou-+I!t

al)

rD

JdnD5,/L\

)o.io.Ot

-l9Jf-t5

l'JOO

.D:JtD

(tq

Pa

o-('ra

Uu(DFip

-(D)C.

zCD

iianDi!D

(D-o

c]-

7r

5o-

(DU)

!J*l

l'J

,*S<s

+-a* -. ',r\1 '; )---: ::- ./a

au :ic r rr-

Jiai

i'1. =r:, a),.

iJ; tt:i tt.')'-a.1 :i:i .J

7"'-'//\ 1.. )

-):-)=(DL.A--. \ )p:,

,C)--- t-)) i:,t: ',:llj :;C)+- *ifl'./ : .'a)*'

i j,-:

t,r :j1

,(,-*l -.,) 7:-- !

-. Ita.

-)-- ,:rct;

rj ::

:.'.-. i)

U?:\,"tat-)'t

-a r:

/', =:: ()

-)'.!. ;;

,/_. v-- t)

L=,-*)

o( t-.

i',1

ln-r i

(1)

i

--:

aL()::(,U)pJtt::r

IJOC)

l-l

a) ,J

(1) t:I.. ,rP l'J

r(l

=(v:a;r,!

,:) '-f)

(:-

,l: :i'rt-) ::i(-) r7jqo- lf'a'= .-/a'

0

G=: .,)(t 'alD iJ)-i

:i Ci)

=

'l.l a

-.: I t'r(-w"(1) -r

(-_) ^

I

C''7' (')

:^ -i-(J)

Q--

))'/ a-,,.. 'JO- t!

=

I,i lJ {.r t..r l.J l.Jt.Lr +* t-,.i t) C \Ot.J lJ--r c.

(/.) lJ lJO\Od)

F g g f Y f I E f-ry 1 ""-'l ;: 7 -- v7 : : !7 {qa ry; = = =; =

Ag -Ei ff,'2rt7- 1;- -. i==)r r o rJ

=.,DLDd:D-ri=..1; = .i :r 5 = t = v: = i i !

= 7,= /_':', ;? := ; g

I Vliq P P d'3 a =

7 = ='j' 7 =' -- -:' l,:- -r i'c5 E q H B,E : 3't : z ?,/ = a'- .-, t-, -. - 2 ) o-

5 + 5 3 +"+2=6 ; 2 F i. =

1 7- ; a, t i ; i i A

ffi f H n ; f =

; *; o. = =, = ?-'-,' 7 .L:: i= I

=fr9=e B-==. +;1, n!.+-:!==;. i=i +;+3ErE € e'€=!i i { -!i i I t:{:6I1oq

=6 6 5;1..a i:';; /.: :.: := =1==o + g 1 =,8 =,8

4 7; 7 -- ?,_ a,i. :' .:: : .; 1 1' a ? dFqEf S!= *;= rld4"-iiiJ =v2{{7 ?'a=;*-: ==,:2;;*idaT -Tr. <== = V'-'-;1'a1.,.:i.=,zV=dg ;9i 3???:: ,,.'1 =;:.,ri i='a=J7

- tJ

= "J -y | ) '-.. ., - i) r,'* , -

fU 3 X ; :J -E U, y'3 ) . -. r'. t-!'-,.t-, 7J'= n'd 6

rlEZ 7 E7=il :;i:ti?? iai-i+;g: ;= I <U= X,i,- i,z',,/ :,; -,t- i,=736 -.3; 3 ?;Tg !i=5i:t"..i 717i,7'7j + 3 - ;, -. = o- D 6 '; ; 'i Z '"- :' : !" - r 'l-:'r1c t^- rr .D J --.] 6 ! 5 - 4' =-. j , 't''i.

'--g=;ri ,r v7 ; -i7t-,, -:- r':r2 'ji= :r --t I !r'

*=,t. =

^: !' ,-:

= :- rr ' :- 2 ='

2 /v \!d,.,'f J 7tf = -l= -,r7,-_, 17==E:f ='iA:

= #?'8,7, ;-':;:_- :,' ,:: i, r = a>

$-:-,-L+6ro J ,i;=== V-:':= - ,=il'=i:7=: TScD=^.'-C--:=TlO-# dlg r -,*gg t=?: ='=d!*:a"+;[E 5 E d 'a Z E 7-. = - - :1 '' = L' r. =:r;ryEt g a"i=d 2;ii i',,7,"' ,! T3rylFc j (t. ,,*J-_ j= ,i= ':,:'::

= = Z.i3+"=ffi d ;3?= =71_ ;.:.':: / /3=5 g

= H A- ' x ? ? = 1 ): '.: : ;. ,i.- ,,:-. 4 $

=;i= i izzA ,,it + ?t.'i

= =;sry3 Ie-ffigg r L,E 4i "f Z = ':'",-- , Ej,Î q R 7 ==a; -.r, = ,i-.''_ 7 Z;ri3 ! ? =pi= 6= { r.'t:. z V 3

< rc G rv I a:r ==

't; 'i, ,- =.: 7: ---g- 5 7 ==i ra =7 = ,: = = = i+ = fr 4==:: 7l , ;, : + + =fiiic)E I e ?f i a.? : 7 1: i j K3 H g z-S i gf t : ,[ ; fi Es g

= r; * i= = - - :: - ;; : 'e 7=. =,

i,it =

,r, T = =

Frp o,- ", = F ( {=' - { t = = €g f; ,E ii ';i

=: 1 ) ?, E H i

!r5=(l?

.4s

@

oq

n)

Ot!

J

a

!/

/\, .?4-vtFJ '6 ,Yw.tt i.

V * l.*vwPL*l -' ;' _| ./\)

Fti#l'Ja"J. ./ .':--Hf rrA';,/ t 7.VI:k > :z-bE, t. 7 "/,H'Lt'l 4 .\/r{J*',\l?f, r, q

J F';; v:.:' t f

r _.t11tr]r ./ ''*)a d>'I q;*-!?1

P'1T7JE --

F"1d*

-<H

e-ldo

7

(D

CD

9J

a\9D

Fr aa

X *'l?Cz>>zz>p7>61 rrlocF >L<

z-*Afrir22f-'-1 L-.*- -EP\-'4f

>;i2z>Fz-*'7w ,.>l)) zpt 'T'PFNZnUD-l* ---)rrr lrjFZ>-J1 PJ

'Tr

(_ '--/ aT1:zP --lz>CZ

D -.'rzi'lJ JO*'+z

Czo<i{P

,z

IB

-.'sbs,

h

nrndan,z-l *'rr- Y":->.tr rrt'.1. *C

C

q

.F U.)p- o.o i--.tJ n.- fD 0)AI

=p dJAralFt

= X-nril J

a/\Uni

^:ln+F P.a

tP*a+.aX*, r\

v) :l|.,o{rD;J!):1ifDaalr N-

c)Ac.nid(rcJ'-;r'r(lqP^:^rJJ;tJq

^--A, c\l ^1) :i ut 'CJ

7 =

+; '--sf;'\9 g H^l-^1Pp t'-'/ I )\-\

p

-. r) )ii x- 0q crq

= crmQ) p H

-Pn

- v U '-tX rD a,Z

!--r

'_. p fF:u/.

61 V /\

l.! Ln î /-orJl-At)

r-.

5Pl_

DJ l-! (-)v)

^l i

d)+i! ('/)

IJ

p

CJ TD

2. Cratn rD

Jni

-('A c1-r lJ:1- Fr;* \-,/

(D61

-r5*aD{U )T. crq2clq() a-

)ppD-AlpA)

-)nl

EV) aD

=)d(-)(- ot)-o

FD(, FJa

n\,2/ Ai

tD|-,5ua "d

-) Ol

aFo)o)L.

-:= u)/\nt--..i(-

an

*J

'1,

ca)

'_/.

o.a"

ID

,z

u'1.

-ua6

/r rrl

'7'

rnC

7.c,l

ar:r*

7u)

'z

'/.

'cwtl

o

o-r- o-r) ct'0) tuNo:aa-. -;+ -iix or-z-is:"!=or'l)n.lJq.=-:-i

.-Y$XniX(,oLJ;r==(fer,N:i:l!jX

= o,P{=

T^) (to) -

P - *)l!i; :i ? /^r ;'3 5 -a= R Z

-Uq l- a

- o1:-|,o-

^ 5 P ii îa,,^ x rr) a i5i5 =

a2 S P; >FP.*dt)5 "^: '^'

= (iq rr

:. '^' - (t? v:\ 9 (il)

J(J)-prD0JNN:f

rJ)))C Or (ta(n Ainl 6

*=PîiIUJ7-w

^@ \,r1)-cT-*COt(J-:.1j^ -o

FJ EJal

u'-.+ o-!J5

o-X(D

!JL-nD 3'o oa..r co

=rD=-1 Aqa3nJ (-)OJ

-t)i6

r-t

-)n.D

Lj.

o-

d

apF.t

-wfotD5n(D

FD

crqFD

---

rnJ(-)

nJ

c0

(t)!Da

50a(ra

9DI

aatD

ffaFD

).D:J

.D5DJ

!,)

5

stvw=(}\_) p

- t---

1^r

:'3Fn/'a

lF*LFWT A,IU Ue l- lL )-iIAAîYti_ l-

r-l:; P ?. l' . ) l)/r ,lF. M -vJt#w- ' lN\t.etfu, lO O. n: UJi,-, I'o L, K-o lr-rr +' E'^

l- ,avlvv.t.J- lu-r 1Ur lU: OO --r-l! @ J't'.cIJ IL_) IJ ':.rcla @ =a

DJ

-ccr)

(J-

'u ,ry'3, Pr.:jfD"/IJ

'D

5:DJ:

ra

5

'taUN

F '.-2,

P --lC.^(Jt(l)i '.iA(-,t r

(:)O

tJttl.

UIF{

bJco

+-pp=L) P IJ)

'A Ur^)+|.n\!.(Jvr/UWP(nCD;nfD+'-'Y;. FJ --: rro ) u-. tn \J u^-Y rJ6jpr3=fr=@ L orOa h,:l.-'H Sfra })UJ.:|+v)

3)ar\ L.lJ A-;-=tvjni r-J F1 ;-R P att ^^^) d uy lt,J0a tD D ric

(D/Dsd$)CD

olaa'-_ r-: _a iv) Al(ra-o-

.D

a-\ :

U6rNJd A

PIP P 3 -() I() (J PlUj!llA ,a v: uitt(J (J tn

l-) jt-ri t.r = = o

. r. !i-iM^' Ivv vrOo l.- U) !r CLo. ro. cJ J '-!_ +-* lur l -.1 DlIII$' IJ

=- lt-D oo. t. . )Jf-\i lt-J (-') 4. A\UJIOO A ;ur lOo t-r lJ P-btJ lt! ooa loo o 6) tJ'O\rzl

'o-.ilJ nr* (r?iP.UJL^q. (t)IJ ,

64-(-

6.D:l

cta$

:.Ja)al

2(,f)(D(-)t0

0qt0

o-(}

vrgd

IJ

c)u(n.D

Qn'o>;:CDrDrD:J=Fr lrtq ra-Pmt-' rn \J -î FFJXi!)Z'1*a)o)ftorD -'8 Fctq(Jl'-Jar;+ L,V ts-'iad\< (u

a\ !C ,Fr !a'p/lJ cn CfQfro rD lD:,-

.Da$nif-or

=(n!D9.o.(D

b-E.

*jtD5-J

(:ta

crq

tcr

IJO

ON

CD

LJ

0alJ

O-rDr7\.F

IJ CO.Ô --l,3 '{:)o b-,CU)

b i-rc ()'a \..J\

bc)C)O

antn F a.Ehr{r

=^ l^ * 3l"F.ts:

co lO \o a),^ l! rv-Jt )i^ls sYINillF v' z' l,^ U

L1 lut O @\o lo \o \o;1 lL: i:r \)al(, -J !uJ 15 --l tJ-l-^'â-\ llJ \Jvt^C) lq, \-, (n

L.,,..NU)bv

CD)fta!D))()cDH)aCD

o-FD

0apD

UCD4F.r'a.(':

U(U+u:.

,PNo-5

,.4n

:n

-r

UJ

ooUJ

-{:

{AooIJ

oojo{IJ

!ran'aO)aDA..-. l-! ;ln-.-.-_LNYa,i p

an ts. niU)

3-z:=':g)

ZIpZt"I

^tcn I (/)tr.,r l^ !.l-l-+t,cluJ @-t l! l-.r' lutf l; oo.A I'JJ 6lrlU. -.tu

m 1-l- i,v lF

'\-l t' (-)r ' llJ

-'' lea v

J:

.DQ-; a;,'(:j

=.)

(r^:nr_i!J:j

f'"1

7(t't:f

"-i(1)

=tJD

r,r!.*FrD:io)

='!J!J5

--a:j,5tr)

pIt

q),.9,,:

l)

zt-(f

iJO.tt)

i-rIJi-'tc.€bO

{t3(te

=;'r)$:iU)aO-

ar?t))

L,I

!D (n'aDQA'

!)

=>l' cn- cra

aD '-i+,!J.)

=' o-CD

/D (raaHo))CD

u; .-$ nu(./)

atrF-l(-J

gw

o-(}+a

0.DL.

7-o

Fr

QFNaaX=nr aa==

-(n=,)J

-AHaDval)

J

-\ \J

t/\ ;-

0a

Fr

frQh,9FO .D

=tsylcJFD59.rc

(DF1

C'

rc.DJ)gD!<!!,)

Etp puhf^lvv!ll: l+ \,:looo-\ l.

^l- {i l-t oo. lrO l-ltJ t.i.; lO. m;i lLri a,vrl,-,t-

a llJ Ol^ lo'r t,rv t,.., lvt +:vl^

-. l,-^vtvv

(J (J

HooLrt {(/.. \{ooPPO\ OoLn OOL,l+

ir b\O\ UJtnA

eJ|,'aD

Prn0q)uj{ }TJ Uq5(rc'-"-.t $v-aD cD))ita Av6|-.- "JTD CJA

*cDaD=

J. U)

tD(Do)rLJ CTQ

!J5H

rD.igtD

cJ

aa.g5J

]J

,A

POPO

bO

a-rD)

Uq!')5

OtD

(./)(Do-pr

ctaer

O'(D

/,)-o

L/J

OP

s>

O

Nto

..t:O(J.Ô

bO

O

cr an'(D

>;'cta r'u:rer OA30a-F0(DtD;-J )

F. rD

d,*CJ cDFJ+

*tt7ACD **

n(,(J tDa'o(D

L)

e0

tDtD

5CD

'+oU)

c.Fc0

'd!IJi'JOUJ't'J

t!L'r

\o

(D

0qc0

f-1

o

a(Do'

oa

(-,)(Dts

(to(n

CD

o-

7iEtD

oq

ro!N)l.)UJ

i.)t'-)

L.r

\o

.D

0a

'-c)nJ5(n(Do-

craFJ

UCDF-t

IJ

OIO

b

-\j

') p -7.1-

rD'..-.- .-..- L --i

-!J2)

ar nr lia*e-+(D

irl I- !t tr)- 11. (r) na! 1 v) ar!-a x='-')t :i

=itJ:-_, )-i -\

),rD

-/1Vtca-)

-onJ

A1

!i

tDllnlJ

5-E--+-

(j-/v ,/\) ),) It, ArJt)(r=- ( t) (t)I lt I t, - At

v 9J

:ut--.1 lJ .O

--*liNV| ), 66 rt-1 ', u

tJ *- A .!r)-'J r:l O r-r-

ttt l) J 3\l .a) A_r/a! Jr )'= ir, u, !L

=)IJC

UnDaFD

a("H)

c)

!-

cD

c)Y

cD

0q

(D

tr)

'-Cn!D

(-J

O.CD

oatD

UJ

l--O(n(D,-.1

O.rDt

H

()NU

P F N-C"ou.ox-

Lrr

5 ^ !J 9;- (/J (,l| AYl g -{ o'lKl"P90'L,l(.nA

-\ l--.r lJ u.)

?UJOU-TL)\ .

V\UU(-?-ouJd:"PgrLi\OO\ .--:wv

a

Oooi;o L.r1\*UJ Lrtbo u...UJ O\UJ (NL, i..-.rcooAJ\IJOooo

I

cD

cja0an

IJ

;]CD

t0

+1o'F.t

(n

a'a(D()

tf-cDxJ P;.+

'')d

36

;JE

'-)Pl zs-'i. fD-r-i-+ !,)

^.'0aSD ;J(,

a9cD(t

^Xl0aLJ F.OIa-

P

id

J P'a)FL6Cc-ncEgS'o,a

p

a

U)CD

0afrJ

o-n\iz-t

Th

(D

-i -

^ (lq

dl llU

-L" lrc

L,.

4.!Do-nD:J

CD

FJ

ane,)

FD!J

.o

a.Do'g0

0atD

iJYDt0 oAI

^Ft--),

=:i cop

0ro-

*o

!)H

tDa

d(.D

otD

d

a-eD

FJ

J

cD:lO-1!D

rD--cJJ

cJrDF"i

u5

P

i-* r*))))))-u -u -o

AJ$NJ:]==i'-,-

--:J

:rUJ

-c,J

-J:

DCJOJCJOJ!)!)JJJJJJ'o'o€"ou-!

Pr Ft

T-t0 FJ tD e0 oDJ)J)J

LL

iJ)rJ,'o for-cD t0

-- i':+ni*:*\O Oo \l O\ (/I

,-b.\

u u $ u u u u u * F * F q 7 7 rDo $ 5 Cr !r !r !J !J 7 Q : rD :. =' =' '-!4.+,-d, +ij)jt-):^jc0!JFtDcrulDFDN'-.:,-t,- '-.: >-

- - J- J O J ::. ; :, ^(t!E.R.P - 6 6:E.+=";.;E?(farD^)nr-j-DJ(=. a oa cra -- --$ sD "N :. a a x q =) !. 3 !. ? : ; gqo==or$tu.=!=42=K eD H Fo a 0 J 0o :t -i -i 2 ? --5 * -_ ::; ;'H o-rrq 2 R = ? *'Nffo-53|;;3F2'==-)reDtro.-rii-ttaO=onD;j^-d63Ftrtr'=>-: n9o)=#33'li,.Dr!:rrr75 o- q::.gr sr 5- = D lJ 7, =. (i;o-Pa9llo)DrxaiNV=7-rErE)i--56-=?3-.cv(p(E=JJAJI)*Xa-o-=R

3 q !r 3. (6 5 3 =.',nE= n:;;A 1s- t ='?c.nGg!g---otv+=3)rD.=.?J6;er,O.=rto0o==.=+nl

-L'X 3 = = N rl'- ;' =q=6s6ai,=G.tD]f]]:-O-)5=craoa*+o-r=='.,,'er'o:iR-a(=

a5:l=a.i==TD OJ DJ(n(nn7:'-ir'-Co:2Ln'11pr-!,j;f s s F E A ;'fr_U'J:5 s. s tE = = 2:v)lDJor7-;li!):J'O==(t-:=:Dr:i10==r)(--,)na---P.qoaaF*5'^1 +E'.41.[t..?P===5K-?-a-='-3rD)d=23g*2'd.r

= __.:. --i(- r =' ' î=^--)7?G4,-\ rD :T- (lQ O-P6ry??j_fj

(--) t. )O-:r2t'--F r O_ l, ir, tla

=='--')0q=D-'iOa5.D'a

)-! -

':-.i=-t'

-a.-:AlP7'0.4)nJD:-. : )x- p)CD i--t un :jvJa6c>-J-'i,FD rD

= ,)^JO'--. li (ro )NJ +-^1 ni O-=0r=2J))

(-)

=.wc)5

rD

-otu=

'-cJP)

,:J rD

-+il

O- rD'o) '-1:-.:. cl?prD-= J!J;N

fta .Dffo 6"- FJ

tra aL.;!cD:J:' Fri^l:! r!5-)=(")

îOJ

(./) c:-gp d '9o1

5-dntV AtJ>J.'r iTl\t r

ts ,rv

CD

L.

$o-tD

FO(D

FJ

0a0ag5E.eJ

(-.,(}

a\apD

:J

r'1

a(D

c,)0a!,)

O

o-.)

rrrnl

))'J

U(-)U

lJ!)TJ))P

--1 i- *

-"-\

ot-'z^ru^ .:t,) nl

nr -

t)

=!JIDr3t')

=P--wt c::- u)i!

Ohr

3

rDCc)5

oq!J5

f\

o

Hp(D4

o-CD400

roeD

cJdtD

0attacJ

0a

u

_\

Ct t r^,

(f-$Oi r,

'..-)s,la)

:{rc

'x o -o f--1v>rrra;','fl/\D=w,+=

- ./\) fr t-)-

* Lit :UiJ=\ --1 {Ia ..^v . ' r: \r9

--.j .r ,l^: (:ili:*=-Za

- rl

'1- ,.- lJ *'- \-/a>,P1L TTI tj! a7;:t:

^;>^)Uj=\-rdtPrrT. '-r. (/1

mlJ.\) -.)

*Jtl Jzo:E

r'F]?

z\*PwaqnatF.E

-a?P:CDJ'

F

rJFrlz

-7

l!

-lfrlz

-J

czb..J

t.J

z7

A

:Jl.J

.el

,fQ

aJ

ft?rD

==

l.}

Ci*:.

l)

7.:$:f

-o

:jftat-

a-:

{t?!,)J

o:!'4C

:f

li:\)rD-$:t

O.rD

ff?$:f

JoJa

-ij

!J):j11.

k .lj$

;r

a7.

I

q;

BAGIAN HUKUM DAN HAM

Documents