HUKUM DAN HAM

MAKALAH HUKUM DAN HAMKEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HAMDI INDONESIA

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS NEGERI SEMBILAN BELAS

NOVEMBER2015

Oleh:

Muh. Aspar

:Muh. Aspar

Kewajiban dantanggungjawab

pemerintah dalampenegakan ham di

indonesia

Makalah HUKUM DAN HAM i FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS NEGERI SEMBILAN BELAS NOVEMBER 2015

Makalah HUKUM DAN HAM ii FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS NEGERI SEMBILAN BELAS NOVEMBER 2015

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr Wb

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan Khadirat Allah

SWT karena rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga kami bisa

menyelesaikan makalah “HUKUM DAN HAM yang membahas

tentang KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA“ tepat pada waktunya. Tidak

lupa kami ucapkan terimah kasih kepada Dosen pembimbing

kami yang telah memberikan tugas ini sehingga kami

lebih banyak mengetahui tentang Hal HUKUM DAN HAM

Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat terutama

pada kami sebagai penyusun makalah dan pembaca. Namun

dalam pembuatan makalah ini, kami menyadari masih

banyak kekurangan didalamnya. Kami mengharapkan kritik

dan saran yang bermanfaat. Terima kasih

Wassalam

Penulis

Makalah HUKUM DAN HAM ii FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMBILAN BELAS NOVEMBER 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................... i

......................................................

......................................................

......................................................

KATA PENGANTAR ..................................... ii

DAFTAR ISI ........................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ................................... 1

BAB II PEMBAHASAN ................................... 3

A. HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN

................................................ 3

a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 5b. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia........... 5

c. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1999 Tentang Hak

Asasi Manusia ............................... 6

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ................................7

B. HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN

.................................................9

a. Pemahaman Legalistik .........................9

b. Moralistik atau filosofis ...................10

C. KEWAJIBAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN

HAK ASASI MANUSIA ..............................11

BAB III PENUTUP .................................... 18

DAFTAR PUSTAKA ..................................... 20

Makalah HUKUM DAN HAM iii FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMBILAN BELAS NOVEMBER 2015

Makalah HUKUM DAN HAM iv FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMBILAN BELAS NOVEMBER 2015

BAB I

PENDAHULUAN

Perjuangan dan kelahiran HAM di Indonesia

memiliki sejarah yang cukup panjang. Perkembangan

pemikiran HAM, khususnya di bidang sipil dan

politik, dapat dikelompokkan ke dalam kurun waktu

1908-1945 dan 1945-sekarang.

Masa Pra-kemerdekaan Pendirian Boedi Oetomo

dapat dianggap sebagai titik awal timbulnya

kesadaran untuk mendirikan suatu negara kebangsaan

yang terlepas dari cengkeraman kolonial. Dalam

konteks HAM, kesadaran tersebut dikenal sebagai

perwujudan dari the right of self determination (hak untuk

menentukan nasib sendiri). Namun, kehadiran Boedi

Oetomo tidak pernah mendapat dukungan massa karena

kedudukannya secara politik dianggap kurang begitu

penting. Sumbangan yang paling penting dari Boedi

Oetomo adalah adanya benih semangat nasional yang

pertama dan karena itu ia dapat dipandang sebagai

induk pergerakan nasional. Meskipun setelah dan di

samping Budi Utomo beberapa organisasi perjuangan

lain yang memiliki komitmen yang tinggi tentang

kebebasan dan menentukan nasib sendiri, misalnya

Makalah HUKUM DAN HAM 1 FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS NEGERI SEMBILAN BELAS NOVEMBER 2015

Perhimpunan Indonesia, Partai Syarikat Islam, Partai

Nasional Indonesia dan Pendidikan Nasional

Indonesia.

Wujud nyata dari pemikiran HAM dalam

perkembangan berikutnya adalah dimasukkannya

konsepsi HAM dalam Rancangan Undang-Undang Dasar

yang disusun oleh BPUPKI3 (Badan Penyelidik Usaha

Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbi Coosakai)

yang mengadakan sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli

1945. Dalam sidang kedua yang diadakan pada tanggal

15 Juli 1945, anggota Moh. Hatta mengajukan usul

agar dalam undang-undang dasar diatur hak untuk

mengeluarkan suara dan hak untuk berkumpul dan

bersidang. Menurut Sri Soemantri, alasan Moh. Hatta

untuk memasukkan hak-hak tersebut dalam undang-

undang dasar ialah agar negara yang akan didirikan

kelak tidak menjadi negara kekuasaan.


BAB II

PEMBAHASAN

A. HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN

Tonggak sejarah yang sangat penting dalam

perkembangan dan pemikiran Hak Asasi Manusia di

Indonesia adalah dengan disahkannya Rancangan UUD

hasil BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Di

dalamnya, terdapat pengaturan hak dasar, baik yang

dikelompokkan ke dalam hak-hak yang bersifat klasik

maupun hak-hak dasar yang bersifat sosial. Adapun

yang dikelompokkan ke dalam hak-hak dasar klasik

terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan

Pasal 30. Di lain pihak, hak-hak dasar sosial

terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 31. Pengaturan

pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa negara

Indonesia lebih dahulu mengakui adanya sejumlah hak-

hak dasar dalam konstitusinya dibandingkan dengan

Universal Declaration of Human Rights. Meskipun Republik

Indonesia (RI) lahir sebelum proklamasinya Deklarasi

Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). beberapa hak asasi

dan kebebasan fundamental yang sangat penting sudah


diakui dalam konstitusinya, baik hak rakyat (peoples’

rights) maupun hak individu (individual rights), yakni hak

semua bangsa untuk merdeka (alinea pertama

pembukaan), hak atas persamaan di hadapan hukum dan

dalam pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)), hak atas

pekerjaan (Pasal27 ayat (2)), hak atas penghidupan

yang layak (Pasal 27 ayat (2)), kebebasan berserikat

dan berkumpul (pasal 28), kebebasan mengeluarkan

pendapat (pasal 28), kebebasan beragama (Pasal 29

ayat (2)), dan hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat

(1)). Sudah tentu pelaksanaan hak-hak individu di

masa berlakunya UUD 1945 di masa revolusi

kemerdekaan (1945-1949) tidak berlangsungnya

sebagaimana mestinya karena bangsa Indonesia sedang

berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda

sebagaimana yang dikemukakan oleh Enny Soeprapto

sebagai berikut:Di masa hidup Republik Indonesia Serikat (RIS) (27 Desember

1949-15 Agustus 1950) pengakuan dan penghormatan HAM,

setidak-tidaknya secara legal formal, sangat maju dengan

dicantumkannya tidak kurang dari 35 pasal dalam konstitusi RIS

(KRIS), 1950 (dari keseluruhan 197 pasal, atau sekitar 18 persen)

yang mengatur HAM. Singkatnya masa depan RIS (hanya sekitar

8.5 bukan) tidak memungkinkan dibuatnya penilaian umum

penegakan HAM waktu itu.


Kemajuan yang sama, secara konstitusional, juga

berlangsung sekembali Indonesia menjadi negara

kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar

Sementara Republik Indonesia (UUDSRI), 15 Agustus

1950-4 Juli 1959, dengan dicantumkannya 38 pasal

dalam UUDSRI 1950 (dari keseluruhan 146 pasal, atau

sekitar 26 persen) yang mengatur HAM.

Di masa berlakunya UUDSRI, 1950 dapatlah

dikatakan cukup baiknya penghormatan atas HAM. Patut

diingat bahwa di masa itu perhatian bangsa terhadap

masalah HAM masih belum besar. Di masa berlakunya

UUDSRI, 1950 ini, sebagai tindak di tataran

internasional Indonesia menyatakan meneruskan

berlakunya bagi Indonesia beberapa konvensi ILO yang

dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan

berlaku bagi Hindia Belanda oleh Belanda dan

mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan, 1952.

Kebijakan dan praktik pelanggaran Hak Asasi

Manusia yang terus-menerus terjadi telah melahirkan

banyak pencari keadilan dan pembela Hak Asasi

Manusia (human rights deffenders) serta membangkitkan

semangat dan bekerja konkrit untuk membela dan

melindungi warga negara dari kekuasaan otoriter dan

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan:

a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia


Dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Komnas HAM) pada tanggal 7 Juni 1993 merupakan

tonggak sejarah yang penting untuk dicatat dalam

perjuangan Hak Asasi di Indonesia. Komnas HAM

dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993

tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada

tanggal 7 Juni 1993. Pembentukan komisi itu dalam

rangka mempersiapkan diri dalam pembicaraan

program aksi hak asasi manusia dalam Konvensi

Wina.12

Pada awalnya kehadiran KOMNAS HAM ini

dihawatirkan oleh banyak pihak karena tidak akan

independen dari pengaruh dan tekanan pemerintah.

Namun demikian berkat sikap independen dari para

anggotanya saat itu, Komnas HAM menjadi salah

satu lembaga tempat rakyat mengadukan berbagai

pelangggaran hak yang terjadi, bahkan lembaga ini

sering kali berseberangan dengan sikap

pemerintah.13 Selanjutnya pada masa berikutnya

menghapuskan keraguan bahwa pemerintah masih

bersikap mendua dalam pelaksanaan Hak Asasi

Manusia. Selain itu memberikan keyakinan kepada

masyarakat internasional bahwa Indonesia sungguh-

sungguh dalam pelaksanaan hak asasi.

b. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia


Dalam rangka menyusun suatu piagam hak asasi

manusia yang khas Indonesia, Dewan Pertahanan dan

Keamanan Nasional (Wanhankamnas) telah menyusun

sebuah rancangan deklarasi hak asasi manusia.

Pada tanggal 26-30 Agustus 1997, dalam Rapat

Koordinasi Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional

yang diselenggarakan di Yogyakarta, telah

berhasil disempurnakan Deklarasi Hak Asasi

Manusia dari sudut Bangsa Indonesia menjadi

Piagam Hak Asasi Manusia Bangsa Indonesia”.

Piagam tersebut berisi 45 pasal, yang terbagi

menjadi dua bagian, yaitu sebanyak 33 pasal

mengatur hak-hak dasar, dan sisanya 12 pasal

mengatur kewajiban manusia dan warga negara.

c. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1999 Tentang HakAsasi Manusia

Kehadiran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1999

Tentang Hak Asasi Manusia16 pada waktu itu dianggap

sebagai momentum penting dalam pengaturan dan

perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pada

saat itu, kedudukan Tap MPR sebagai salah satu

jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD

diharapkan dapat melengkapi materi muatan UUD 1945,

khususnya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, materi muatan Tap MPR tersebut

diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dalam


sebuah undang-undang. Atas dasar perintah Tap MPR

tersebut, kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pada intinya, Tap MPR itu menugaskan kepada

Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur

Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan

menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi

manusia kepada seluruh masyarakat, serta

meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, keberadaan Tap MPR tersebut

dicabut oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003

Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status

Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai

dengan Tahun 2002. Adapun alasan pencabutan Tap

MPR tersebut adalah karena telah berakhir masa

berlakunya atau karena materi muatannya telah

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun

1945.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia


Kehadiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia19 merupakan pelaksanaan

lebih lanjut dari perintah Ketetapan MPR Nomor

XVII/MPR/1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hal itu

tampak dari konsideran menimbang huruf e yang

berbunyi:

”... dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR Nomor

XVII/MPR/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk

undang-undang tentang Hak Asasi Manusia”.

Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal

23 September 1999 oleh Presiden BJ. Habibie.

Dengan hadirnya undang-undang tersebut, semakin

menunjukkan perhatian dan keseriusan Indonesia

dalam melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia

di Indonesia. Undang-undang tersebut dianggap

sebagai undang-undang ”payung” yang akan

memayungi seluruh peraturan perundang-undangan

yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan

Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kehadiran

undang-undang tersebut sangat penting di samping

statusnya sebagai undang-undang payung, tetapi

juga karena materi muatannya relatif lengkap. Di

dalam undang-undang tersebut terutama diatur

mengenai hak-hak dasar dan kewajiban dasar

manusia.


Undang-undang ini secara rinci mengatur

mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak

dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan

nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,

hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan,

hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman,

hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam

pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas

kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi

manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar,

serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam

penegakan hak asasi manusia.


B. HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN

Peristiwa penting lainnya dalam tonggak

pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di

Indonesia adalah terjadinya Amandemen Kedua UUD 1945

yang dilakukan pada tahun 2000. Pada amandemen

tersebut dimasukkan bab baru yang khusus mengatur

hak asasi manusia yang terdiri dari 10 (sepuluh)

pasal, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Dengan dilakukannya amandemen tersebut, materi

muatan UUD 1945 khususnya yang mengatur Hak Asasi

Manusia semakin lengkap dan rinci.

Namun dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia

tidak selalu dapat berjalan mulus sebagaimana yang

diharapkan oleh semua pihak. Dalam praktiknya masih

sering terjadi penyimpangan bahkan pelanggaran

terhadap Hak Asasi Manusia. Hal tersebut bukan saja

telah menyebabkan terjadinya pengingkaran terhadap

hakikat keberadaan Hak Asasi Manusia, melainkan juga

telah banyak menimbulkan penderitaan bagi manusia.

Kenyataan tersebut kemudian melahirkan keinginan

masyarakat untuk memberi hukuman yang sepadan

terhadap para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia

tersebut. Namun demikian, di dalam praktiknya muncul

pula perbedaan pandangan tentang siapa yang pantas


dianggap sebagai pelaku pelanggaran dan jenis

penghukuman yang pantas dijatuhkan kepadanya.

Menurut Saafroedin Bahar, terdapat dua

pandangan besar dalam pemahaman visi Hak Asasi

Manusia dan sikap terhadap para pelanggarnya, yaitu

kelompok dengan:

a. Pemahaman Legalistik Saafroedin Bahar berpendapat bahwa paham

legalistik memiliki ciri yaitu teguh mengacu

kepada norma-norma Hak Asasi Manusia yang sudah

mempunyai kekuatan hukum dan menolak menangani

masalah-masalah yang perdefinisi yang mereka anut

di luar Hak Asasi Manusia tersebut. Paham ini

kemudian membawa konseksuensi dengan munculnya

pendirian di kalangan tersebut bahwa konsep Hak

Asasi Manusia hanya berkenaan dengan hubungan

antara individu dan negara. Oleh karena itu,

menurut pandangan tersebut, hanya negara beserta

aparaturnya yang dipandang dapat melakukan

pelanggaran Hak Asasi Manusia.

b. Moralistik atau filosofisPaham filosofis atau moralistik lebih

menitikberatkan pengertian Hak Asasi Manusia

dalam arti yang lebih luas. Pandangan ini

kemudian membawa konsekuensi bahwa pelanggaran

terhadap Hak Asasi Manusia tidak hanya dapat


dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh orang-

seorang, sebuah perusahaan negara atau perusahaan

swasta, atau suatu organisasi.25 Dalam hal ini,

siapa pun dapat menjadi pelaku pelanggaran Hak

Asasi Manusia. Untuk itu, tanggung jawab

pelaksanaan perlindungannya bersifat nasional,

yang secara praktis berada di atas pundak negara,

antara lain melalui kewenangannya dalam bidang

legislatif, eksekutif, dan judikatif.

Keadaan di atas, sedikit banyak diakibatkan

oleh perbedaan persepsi tentang keberadaan Hak

Asasi Manusia itu sendiri, di mana di satu pihak

lebih dititikberatkan kepada hak sipil dan

politik, di lain pihak hak ekonomi, sosial, dan

budaya. Kenyataan tersebut membawa dampak yang

berbeda pula dalam perlindungan, pemajuan,

pemenuhan, serta penghormatan hak sipil dan

politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam hal yang pertama, amat terasa suasana

konfrontatif dengan pemerintah dan negara,

sehingga pemerintah dan negara dipandang

mempunyai potensi yang paling besar untuk

melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ukuran

untuk mengadakan tuntutan terhadap pelanggaran

yang terjadi adalah masalah pelanggaran dan

tekanan (violations and pressure).


Berbeda dengan yang pertama, untuk hak

ekonomi, sosial, dan budaya, konsep dasar atau

ukuran untuk mengadakan tuntutan bukan lagi

masalah pelanggaran atau tekanan, tetapi justeru

memobilisasi sumber daya negara untuk memenuhi

hak-hak tersebut. Oleh karena itu, suasananya

tidak lagi bersifat konfrontatif, melainkan

koordinatif dan akomodatif dengan instansi-

instansi pemerintah yang bersangkutan dengan

titik perhatian dinamika pemenuhan secara

terencana dan berlanjut (progressive realization) atas

hak-hak tersebut.

Apabila ditelusuri, penyebab utama

terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia paling

tidak ada tiga hal, yaitu pembagian kekuasaan

yang tidak seimbang, masyarakat warga yang belum

berdaya, serta masih kuatnya budaya feodal dan

paternalistik dalam masyarakat kita. Kenyataan

tersebut muncul karena di satu pihak terdapat

pemegang kekusaan yang dominan, sedangkan di lain

pihak terdapat pihak yang rentan dengan

penyalahgunaan kekusaan tersebut. Ketiga faktor

tersebut, pada gilirannya, memunculkan praktik-

praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti oleh

pihak militer, pemerintah, pengusaha, majikan,

dan masyarakat umum.


Oleh karena itu, pelaku pelanggaran Hak

Asasi Manusia tidak semata-mata dimonopoli oleh

pihak pemerintah, melalui alat-alatnya seperti

tentara, polisi atau birokrasi, tetapi juga dapat

dilakukan oleh siapa saja. Hal itu dapat terjadi

sesuai dengan besarnya “kekuasaan” dan

“kesempatan” yang dimiliki oleh masing-masing

pelaku. Secara logika, memang pemegang kekuasaan

yang lebih besar akan memiliki kemungkinan

melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang

lebih besar. Demikian pula halnya pelaku yang

memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran

Hak Asasi Manusia dapat bertindak sesuai dengan

kesempatan yang dimilikinya terlepas dari besar

atau kecilnya kekuasaan yang dimilikinya. Hal itu

disebabkan kecenderungan kekuasaan yang selalu

bersalahguna atau disalahgunakan oleh pemegangnya

apabila tidak dijalankan sebagaimana mestinya.


C. KEWAJIBAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKANHAK ASASI MANUSIA

Menurut Safroeddin Bahar, perlindungan,

pemajuan, pemenuhan serta penghormatan terhadap Hak

Asasi Manusia, yang menjadi concern seluruh dunia

dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah

Perang Dunia Kedua. Lebih lanjut, menurutnya dengan

mengutip pendapat James W. Nickel, secara historis

konsep Hak Asasi Manusia pada awalnya tumbuh sebagai

koreksi mendasar terhadap konsep negara nasional

yang mengalami pemerosotan, seperti terjadi pada

negara fasis, nazi, dan militeristik sebelum dan

selama Perang Dunia Kedua. Keadaan tersebut kemudian

mendorong negara-negara untuk melakukan perlindungan

dan sekaligus penegakannya.

Secara konstitusional, tanggung jawab untuk

melakukan perlindungan dan penegakan Hak Asasi

Manusia berada pada negara, terutama pemerintah. Hal

itu diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 194535 yang

menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.)”.

Selanjutnya, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyebutkan

bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi

manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia


dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan”.

Sebelumnya, hal itu juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan,

dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi

tanggung jawab Pemerintah". Di dalam penjelasannya

disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan

"perlindungan" adalah termasuk pembelaannya". Dengan

demikian, maka tugas utama perlindungan dan

penegakan Hak Asasi Manusia sebenarnya ada pada

Pemerintah termasuk tugas pemajuan dan pemenuhannya.

Dalam hal ini, pengertian pemerintah perlu diperluas

bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah

daerah.

Berkaitan dengan Pasal 8 tersebut, kemudian

dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 diatur tentang

kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi,

menegakkan Hak Asasi Manusia harus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan maupun

ketentuan internasional. Pasal 71 berbunyi bahwa:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,

melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia

yang diatur dalam dalam undang-undang ini, peraturan

perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang


hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik

Indonesia”.

Adapun ruang lingkup kegiatan tanggung jawab

pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 72 UU Nomor

39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :“Kewajiban dan

tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif

dalam bidang hukum, politik, ekonomi, budaya,

pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.”

Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia adalah

suatu tindakan yang dilakukan dalam upaya menjaga

dan mencegah agar tidak terjadi pelanggaran.

Bentuknya dapat berupa peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Manusia,

membatasi keleluasan pihak-pihak tertentu maupun

lembaga negara. Di lain pihak, penegakan Hak Asasi

Manusia adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam

upaya mempertahankan Hak Asasi Manusia dari

pelanggaran dan mengembalikan ke keadaan semula

sebelum terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia

jika terjadi pelanggaran. Dengan kata lain,

perlindungan Hak Asasi Manusia lebih berkaitan

dengan upaya pencegahan, sedangkan penegakan

berkaitan dengan tindakan pemulihan. Hubungan antara

perlindungan di satu pihak dengan penegakan di lain


pihak adalah penegakan Hak Asasi Manusia merupakan

implementasi dari perlindungannya.

Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia

tidak terlepas dari adanya asumsi bahwa akan terjadi

atau akan ada pelanggaran. Untuk menghindarkan

terjadinya pelanggaran itulah maka perlu adanya

perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Lebih

lanjut, jika terlanjur terjadi pelanggaran, maka

harus dihentikan dan pelakunya mendapat sanksi yang

setimpal atas pelanggaran yang dilakukannya. Bagi

pihak yang terkena pelanggaran, atau keturunannya,

harus mendapatkan kembali hak-haknya atau dapat

menikmati kembali hak-haknya seperti halnya belum

terjadi pelanggaran tersebut. Misalnya mendapatkan

kompensasi atau pengembalian hak-haknya yang

dilanggar.

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran Hak

Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau

kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja

maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara

melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi,

dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau

kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini,

dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.


Dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, maka harus

diupayakan agar hal itu tidak terjadi. Atau,

seandainya terlanjur terjadi pelanggaran Hak Asasi

Manusia maka harus dihentikan agar tidak berlangsung

lama atau tidak terulang lagi. Salah satu upayanya

adalah dengan melakukan perlindungan dan penegakan

tersebut.

Terjadinya pelanggaran tersebut bukanlah

sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tetapi karena

adanya faktor-faktor tersebut di atas. Pelanggaran

itu dapat saja terjadi pada berbagai tingkat dan

lingkungan kehidupan. Semakin tinggi kedudukan salah

satu pihak semakin besar peluang untuk melakukan

pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pihak

lainnya. Namun, bukan berarti bahwa yang dapat

melakukan pelanggaran hak adalah mereka yang

memiliki kekuasaan saja. Rakyat biasa pun dapat saja

melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia jika

tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan harkat

kemanusiaan. Memang diakui semakin luas kekuasaan

yang dimiliki salah satu pihak akan semakin terbuka

lebar yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak

Asasi Manusia. Terlebih lagi jika pihak yang

dilanggar tidak memiliki posisi tawar yang seimbang

dengan pihak yang melakukan pelanggaran.


Dengan demikian tidaklah benar seluruhnya jika

hanya pemerintah atau penguasa saja yang dapat

melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada

dasarnya setiap orang, pihak atau kelompok dapat

saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai

dengan kapasitasnya masing-masing dan sesuai dengan

kesempatan yang dimilikinya. Untuk itulah perlu

adanya upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi

Manusia agar pelanggaran hak dapat ditekan seminimal

mungkin bahkan kalau mungkin dihilangkan sama

sekali. Upaya untuk meminimalisasi adanya

pelanggaran itu merupakan tugas dan tanggung jawab

semua pihak, sekalipun peraturan perundang-undangan

sudah menugaskan hal tersebut kepada Pemerintah.

Namun demikian, keterlibatan semua pihak dalam

perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia akan

memberikan sumbangan dalam upaya perlindungan dan

penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Tidaklah

mungkin jika salah satu pihak, dalam hal ini

Pemerintah, melakukan perlindungan dan penegakan Hak

Asasi Manusia tetapi di lain pihak ada pihak-pihak

tertentu yang melakukan pelanggaran, atau

sebaliknya, pihak lainnya melakukan perlindungan dan

penegakan Hak Asasi Manusia tetapi pihak Pemerintah

justeru yang melakukan pelanggaran. Jika hal itu

terjadi, maka upaya perlindungan dan penegakan Hak


Asasi Manusia di Indonesia akan menjadi sia-sia dan

tidak akan menemukan hasil yang memuaskan.


BAB III

PENUTUP

Terdapat 10 Pasal HAM pada perubahan UUD 1945.

Pencantuman HAM dalam perubahan UUD 1945 dari Pasal 28A

s/d Pasal 28J UUD 1945, tidak lepas dari situasi serta

tuntutan perubahan yang terjadi pada masa akhir

pemerintahan Orde Baru, yaitu tuntutan untuk mewujudkan

kehidupan demokrasi, penegakkan supremasi hukum,

pembatasan kekuasaan negara serta jaminan dan

penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai

antitesa dari berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru

yang mengabaikan aspek-aspek tersebut.

Aspek dalam pembentukan perundang-undangan terkait

dengan implementasi HAM yang berkaitan dengan proses

dan berkaitan dengan substansi yang diatur peraturan

perundang-undangan.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan

harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan rakyat

untuk memenuhi hak asasi warga negara untuk memperoleh

informasi dan hak warga negara berpatisipasi dalam

pemerintahan.

Substansi peraturan perundang-undangan, maka ada

dua hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk


peraturan perundang-undangan. Pertama; pengaturan yang

membatasi HAM hanya dapat dilakukan dengan undang-

undang dan terbatas yang diperkenankan sesuai ketentuan

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Karena itu Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya pada

tingkat bawah tidak dapat membatasi HAM. Kedua;

substansi peraturan perundang-undangan harus selalu

sesuai atau sejalan dengan ketentuan-ketentuan HAM yang

ada dalam UUD 1945. Pelanggaran terhadap salah satu

saja dari kedua aspek tersebut dapat menjadi alasan

bagi seseorang, badan hukum atau masyarakat hukum adat

untuk menyampaikan permohonan pengujian terhadap

undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan

jika bertentangan dengan UUD dapat saja undang-undang

tersebut sebahagian atau seluruh dinyatakan tidak

berkekuatan mengikat.


DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution,, Aspirasi pemerintah Konstitusional di

Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2001

Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah,

(terjemahan dari judul aslinya “Human Rights in a

changing World”), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

1994.

Arinanto, Satya, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik: Upaya

Mencari Konsepsi Keadilan Transisional Di Indonesia Dalam Era

Reformasi, Disetasi, PPs.UI., Jakarta, 2003.

Bagir Manan, dkk, 2001, Perkembangan Pemikiran dan

Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT. Alumni,

Bandung.

Baharuddin Lopa, “Kinerja Komnas HAM 1993-1995” (makalah),

1995.

Boutros- Boutros Ghali, Hak Asasi Manusia: Bahasa Umum

Kemanusiaan, Deklarasi Viena Dan Program Aksi juni 1993,

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia Jakarta Tahun 1997.

Candra Gautama dan B.N. Marbun, ed., 2000, Hak Asasi

Manusia, Penyelenggaraan Negara yang Baik, dan Masyarakat

Warga, Komisi Nasional HAM, Jakarta.

Dato’ Tan Srie Musa Bin Hitam, Hak Azasi Manusia Dan

Pembangunan. 1995.


Davidson, Scott, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, Dan Praktek

Dalam Pergaulan Internadional, terjemahan A. Hadyana

Pudjaatmaka, Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti,

Jakarta, 1994.

James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Refleksi filosofis Atas Deklarasi

Hak Asasi Manusia, Gramedi Pustaka Utama, Jakarta

Tahun 1996.

Eko Prasetyo, ed, 2007, Mengurai Kompleksitas Hak Asasi

Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Freidmann, W., Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Asas Teori-teori

Hukum (Susunan I), PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Genugten, W.J.M. van, 1999, Human Rights Handbook,

Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Human Rights, Good

Governance and Democratisation Department, cet. ke-2.

James W. Nickel, Hak Asasi Manusia, Refleksi filosofis Atas Deklarasi

Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tahun 1996.

Jimly Asshiddiqie, Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda

Restrurisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, dan

Keberadaan Masyarakat Madani, Makalah, yang disajikan pada

forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago,

Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.

Knut D. Asplund dkk, (penyunting) Hukum Hak Azasi Manusia,

PUSHAM UII, Jokyakarta, 2008.

KOMNAS HAM, Hak Azasi Manusia Dalam Perspektif budaya, PT.

Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1997.


Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar

Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata

Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Jakarta.

M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, CV. Mandar Maju,

Bandung, 2002.

Muladi., Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum,

Gaya Media Utama, Jakarta 1996.

Muladi., Penegakan Hak asasi manusia dalam Hukum Positif di

Indonesia, (makalah) “Seminar Hak asasi manusia”

oleh Komnas Ham, 1995.

Nurcholis madjid, Usaha Menegakkan Hak Asasi Manusia Dalam

Wacana Budaya dan Agama, Komnas HAM, 1997.

Rousseau, Jean Jaques, Du Contrac Social (Perjanjian Sosial),

Cet. I, Visimedia, jakarta, Agustus 2007.

Saafroedin Bahar, 2002, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia,

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.


HUKUM DAN HAM

Documents