Makalah Negara Hukum Dan Ham

MAKALAH ILMIAH KEWARGANEGARAANNEGARA HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

Disusun oleh Kelompok 6 :

1. Muhammad Faizal A.14240100192. Yudi Setiawan Putra 14240100243. Hana Rahma Siwi 14240100294. Burhamtoro14240100385. Laras N. Fitriani1424010042

FAKULTAS PERTANIAN PROGDI AGRIBISNISUNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMURSURABAYA, INDONESIA2014/2015

PENCURIAN KAYU DI SITUBONDO

Tujuan dari kami membuat materi ini karena Tujuan daripenulisan makalahini adalahguna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan , selain itu penyusunan makalah ini juga merupakan suatu cara untuk meningkatkan pemahaman tentang Negara hokum dan Hak Azasi Manusia yang ada di Negara Indoneisa kepadapenyusun dan kepada pembaca.

Disusun oleh Kelompok 6 :1. Muhammad Faizal A.14240100192. Yudi Setiawan Putra 14240100243. Hana Rahma Siwi 14240100294. Burhamtoro14240100385. Laras N. Fitriani1424010042FAKULTAS PERTANIAN PROGDI AGRIBISNISUNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMURSURABAYA, INDONESIA2014/2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada seluruh umat-Nya. Shalawat dan salam tercurah untuk baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan untuk umat seluruh alam.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan makalah bertema Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berjudul Kasus Pencuri Kayu Di Situbondo. telah menyelesaikan tugas makalah ilmiah yang sangat sederhana ini, sebagai pemenuhan tugas karya ilmiah kelompok.

Dengan selesainya makalah ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Prof. DR. Ir. H. Syarif Imam Hidayat, MM. selaku dosen pendidikan kewarganegaraan dan media media lain nya yang membantu saya dalam pengetikan.

Segala daya dan upaya penulis lakukan yang terbaik untuk menyusun makalah ini, akan tetapi dengan keterbatasan waktu, tenaga dan minimnya pengalaman, tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, serta kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan langkah penulis kedepan.Sekian, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Surabaya, 25 Maret 2015

Ketua kelompok

DAFTAR ISIHALAMAN SAMPULiJUDULiiKATA PENGANTARiiiDAFTAR ISIivBAB 1 PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang11.2 Rumusan Masalah11.3 Tujuan21.4 Manfaat2BAB II TINJAUAN PUSTAKA3BAB III PEMBAHASAN3.1 Negara Hukum Indonesia113.1.1 Pengertian Hukum 113.1.2 Tujuan Hukum133.1.3 Penggolongan Hukum143.2 Indonesia Sebagai Negara hukum233.3 HAM Di Indonesia263.3.1 Pengertian HAM263.3.2 Pengertian Pelanggaran HAM303.4 Kasus Pelanggaran HAM (Nenek Asyani)31BAB IV PENUTUPA. Kesimpulan .......45B. Saran .....45C. Daftar Pustaka47i

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Negara Hukum wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya.Pencarian fakta, penyidikan polisi, pengadilan sekalipun nyatanya belum mampu mengungkap kasusnya secara tuntas dan memuaskan, Tetapi kendati hakim telah memvonis nenek aryani sebagai tersangka yang bersalah dan telah penjara selama 3 bulan dan saat ini masih mengalami penangguhan tetapi proses hukum masih tetap berjalan . Orang tak percaya begitu saja bahkan KOMNAS HAM turut serta untuk melindungi hak nenek Aryani tersebut untuk mendapatkan hak nya kembali. Hukum tidak hanya untuk gagah-gagahan tetapi didalam hokum negara juga ada unsur kemanusiaannya yang melihat suatu kondisi orang tersebut dan adanya hokum .

1.2 Rumusan MasalahSesuai dengan judul makalah ini Kasus Pencuri Kayu Di Situbondo, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :1) Apapengertian pelanggaran HAM ?2) Apa yang dimaksud dengan negara hukum dan hak azasi manusia ? 3) Bagaimana kasus nenek asyani terhadap Negara hukum dan HAM di Indonesia ?

1.3 TujuanTujuan kami mengangkat materi ini tentang Kasus Pencuri Kayu Di Situbondo yaitu :1) Untuk mengetahui pengertian pelanggaran HAM.,2) Untuk mengetahui macam-macam pelanggaran HAM.,3) Untuk mengetahui contoh pelanggaran HAM di Indonesia,4) Mengetahui lebih dalam mengenai terjadinya kasus pencurian kayu di Situbondo oleh nenek bernama Asyani,5) Upaya penyelesaian pelanggaran HAM khususnya kasus pencurian kayu di Situbondo oleh nenek bernama Asyani.

1.4 ManfaatHasil pembelajaran ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca.1) Manfaat bagi penulis, pengkajian ini memberikan pengetahuan tentang salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.2) Manfaat dari pembaca, pengkajian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau referensi tambahan bagi ilmu kewarganegaraan serta memperkaya informasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAIstilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir Azhary, (Tahir Azhary, 2003) dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Quran dan Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut rechtstaat, konsep rule of law, konsep socialist legality serta konsep negara hukum Pancasila. Begitu juga Oemar Seno Adji (Lihat Seno Adjie, 1980) menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu rechtstaat dan rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila. Menurut Seno Adji antara rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji, konsep rule of law hanya pengembangan semata dari konsep rechtstaats. Sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist legality mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, dimana rechtstaat dan rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan Amerika Serikat sedangkan socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun ketiga konsep itu lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (antropocentric) yang menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilaiSedangkan dari sisi waktu ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis dan tidak statis. Tamanaha ( Lihat Tamanaha: 2006 : 91-1001) mengemukakan dua versi negara hukum yang berkembang yaitu versi formal dan versi substantif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep rule by law dimana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan pemerintah. Kemudian berkembang dalam bentuk formal legality, dimana konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif dan pasti. Sedangkan perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah democracy and legality, dimana kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan versi substantif konsep negara hukum berkembang dari individual rights, dimana privacy dan otonomi individu serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok. Kemudian berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau keadilan (dignity of man) serta berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan serta kelangsungan komunitas.Menurut Tamanaha konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara dimana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan kepada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri, dan tidak berkaitan dengan apakah hukum itu hukum yang baik atau jelek. Sedangkan konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang disebut di atas. Konsepsi negara hukum substantif ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya adalah menjadi dasarnya konsep negara hukum substantif. Konsep tersebut dijadikan sebagai fondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya sementara konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah perubahan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula istilah negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Persoalannya apakah yang dimaksud dengan rechtstaat dalam konsepsi UUD 1945 dan bagaimana impelementasinya dalam kehidupan negara. Dengan dasar kerangka berpikir di atas dalam kajian singkat ini, hendak menguraikan secara ringkas bagimana konsep negara hukum Indonesia dan perbedaannya dengan konsep rechtstaat atapun rule of law serta perkembangan pemahaman dan konsepnya pada tingkat implementasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam praktik (law in action).Kemudian Dicey ( Lihat Dicey, 1952: 2002203) yang dianggap sebagai teoretisi pertama yang mengembangkan istilah rule of law dalam tradisi hukum Anglo-Amerika, rule of law mengandung tiga elemen penting yang secara ringkas dapat dikemukakan, yaitu absolute supremacy of law, equality before the law dan due process of law, dimana ketiga konsep ini sangat terkait dengan kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Kesemua konsep negara hukum Barat tersebut bermuara pada perlindungan atas hak-hak dan kebebasan individu yang dapat diringkas dalam istilah dignity of man dan pembatasan kekuasan serta tindakan negara untuk menghormati hak-hak individu yang harus diperlakukan sama. Karena itulah harus ada pemisahan kekuasaan negara untuk menghindari absolutisme satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya serta perlunya lembaga peradilan yang independen untuk mengawasi dan jaminan dihormatinya aturan-aturan hukum yang berlaku, yang dalam praktik negara-negara Eropa kontinental memerlukan peradilan administrasi negara untuk mengawasi tindakan pemerintah agar tetap sesuai dan konsisten dengan ketentuan hukum. Pandangan negara hukum Barat didasari oleh semangat pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak indivu.Pada sisi lain konsep rule of law ditentang oleh para ahli hukum yang menganut paham Marxis yang memperkenalkan istilah socialist legality. Jika konsep rule of law ditujukan pada satu titik sentral, yaitu dignity of man sehingga kekuasaan negara harus dibatasi maka dalam konsep sosialist legality, hukum sebagai guiding principles yang meliputi segala aktivitas dari organ-organ negara, pemerintahnya, pejabat-pejabatnya serta warga-warganya. Dalam kaitan ini Oemar Seno Adji berkesimpulan bahwa socialist legality lebih memberi kemungkinan bagi uniformitas dan similiaritas dalam asa-asanya daripada variatas yang bermacam-macam. Ia dapat dikembalikan kepada putusan Lenin mengenai On the precise observance of laws yang menghendaki agar supaya semua warga negara, organ-organ negara dan pejabat-pejabat mematuhi hukum dan dektrit-dekrit dari penguasa Uni Sovyet (Oemar Seno Adji, 1980: 13). Hak-hak individu dalam konsep socialist legality tetap dihormati, akan tetapi harus dikaitkan dengan dan tunduk pada cita-cita masyarakat sosialis. Karena itu pembatasan tidak saja difokuskan pada kekuasaan negara terhadap individu tetapi juga pada kebebasan individu terhadap negara dan cita masyarakat sosialis. Demikian juga pengadilan yang independen diakui, tetapi memberikan hak kepada pemerintah untuk memberikan rekomendasi, usul dan saran. Walaupun Uni Soviet sudah runtuh sebagai sebuah negara namun konsep socialist legality tetap memiliki pengaruh dan menjadi kajian yang menarik sebagai sumber pengembangan konsep negara hukum pada masa kini dan ke depan.Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum moderen Jimly Asshiddieqie (lihat Jimly Asshiddiqie, 2006: 151162), sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok negara hukum (rechtstaat) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu sumpremasi hukum (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata uasaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta trasnparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum moderen dalam arti yang sebenarnya.Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila, memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal di Barat. Jika membaca dan memahami apa yang dibayangkan oleh Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep rechtstaat. Karena negara hukum dipahami sebagai konsep Barat, Satjipto Raharjo (Lihat Satjipto Rahardjo, 2006: 48) sampai pada kesimpulan bahwa negara hukum adalah konsep moderen yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang impor. Negara hukum adalah bangunan yang dipaksakan dari luar. Lebih lanjut menurut Satjipto, proses menjadi negara hukum bukan menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa kita di masa lalu seperti terjadi di Eropa.Lahirnya negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahyono (lihat Tahir Azhary, 2003: 96) berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai suatu status tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian bermasyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status naturalis ke status civis dengan perlindungan terhadap civil rights. Tetapi dalam negara hukum Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaanya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu negara tidak terbentuk karena perjanjian atau vertrag yang dualistis melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi posisi Tuhan dalam negara hukum Pancasila menjadi satu elemen utama bahkan menurut Oemar Seno Adji (Lihat Oemar Seno Adji, 1980: 25) merupakan causa prima. Begitu pentingnya prinsip Ketuhanan ini dalam negara Indonesia menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Begitu pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan oleh para founding fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (philosophische grondslag ) yang menyatakan :Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan.Pidato Soekarno ini, nampaknya merupakan rangkuman pernyataan dan pendapat dari para anggota BPUPK dalam pemandangan umum mengenai dasar negara yang dimulai sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu. Kesemuanya mengemukakan pentingnya dasar Ketuhanan ini menjadi dasar negara, terutama pandangan dan tuntutan dari para tokoh Islam yang menghendaki negara berdasarkan Islam. Dengan demikian negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menganut hak asasi dan kebebasan untuk ber-Tuhan maupun tidak ber-Tuhan, serta tidak memungkinkan kampanye anti Tuhan maupun anti agama dalam konsep socialist legality.Dengan demkian posisi agama dalam negara hukum Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan pemerintahan. Agama menjadi satu elemen yang sangat penting dalam negara hukum Pancasila. Negara hukum Indonesia tidak mengenal doktrin separation of state and Curch. Bahkan dalam UUD 1945 setelah perubahan nilai-nilai agama menjadi ukuran untuk dapat membatasi hak-hak asasi manusia (lihat Pasal 28J UUD 1945). Negara hukum Indonesia tidak memberikan kemungkinan untuk adanya kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.Hak asasi (fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. (Tim ICCE UIN, 2013)

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. (Masyhur Effendi, 1994)Konsepsi tentang HAM yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (natural law). Tentang hal ini, Robert Audi mengatakan sebagai berikut: the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was axtended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural right. (Robert Audi, 2005)Menurut Philipus M.Hadjon, 11 hak asasi manusia konsep Barat yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia adalah tuntutan (claim) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. (Philipus M. Hadjon, 2010)Hak asasi manusia dalam Islam sebagaimana termasuk dalam fikih menurut Masdar F. Masudi, memiliki lima prinsip utama, yaitu:1) Hak perlindungan terhadap jiwaKehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang lain, dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama di tempat lain.

2) Hak Perlindungan KeyakinanPerlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran La Iqrah fidhien (tidak ada pemaksaan dalam beragama) atau Lakum dienukum waliyadien (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam memeluk agama. Tetapi dalam sejarah kemudian menurut Masdar F. Masudi, hak perlindungan atas agama ini diterjemahkan dalam aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama. Padahal dalam konteks yang paling mendasar (Al-Quran), tidak ada pemaksaandalam ketentuan memeluk agama.

3) Hak Perlindungan Terhadap Akal PikiranHak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkathukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum yang bisa merusak akal pikiran. Barang siapa yang melanggar hal itu hukunya cukup keras. Hukuman yang keras dimaksud sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sebenarnya dari penjabaran yang elementer ini bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh pendidikan.

4) Hak Perlindungan Terhadap Hak MilikPerlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencuri hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan lebih luas hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual.

5) Hak Berkeluarga atau Hak Memperoleh Keturunan dan Memertahankan Nama Baik Hak ini diterjemahkan begitu keras terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina haruslah membuktikan dengan bukti 4 orang saksi seperti yang terdapat di dalam AlQuran surat An-Nur ayat 4. Jika tidak terbukti maka seseoarang itu tidak dapat dipersalahkan. (Masdar F. Masudi, 2003

BAB IIIPEMBAHASAN3.1 Negara Hukum Indonesia3.1.1 Pengertian hukumHukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap yang tidak mentaatinya. Beberapa pendapat dari pakar hukum antara lain sebagai berikut:a. Drs. E. Utrecht, S.H.Dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia (1953), beliau mencoba membuat suatu batasan sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Menurutnya, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.b. Achmad AliHukum ialah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yangsalah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkanbaik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu (2008).

c. Immanuel KantHukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dariorang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan (1995).d. Leon DuguitHukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harusditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu (1919).e. Prof. Dr. Mochtar KusumaatmadjaHukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidahsebagai kenyataan dalam masyarakat (1986).Dari rumusan-rumusan definisi tentang hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:1. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib3. Peraturan tersebut bersifat memaksa4. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat tegas.

3.1.2 Tujuan hukumDalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan kepentingan anggota masyarakat itu. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengaturdan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Setiappelanggar hukum yang ada akan dikenai sanksi berupa hukuman sebagaireaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum.Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan untuk:1. Menjamin kepastian hukum bagisetiap orang dalam masyarakat.2. Menjaga jangan sampai terjadiperbuatan main hakim sendiri dalampergaulan di masyarakat.3. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat.

3.1.3 Penggolongan hukuma.Menurut sumber hukumSumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Adapun sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo terbagi atas dua hal.1)Sumber hukum materialadalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan),hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.2)Sumber hukum formalmerupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.Berikut macam-macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kebiasaan hukum tidak tertulisKebiasaan ialah sumber hukum tertua, sumber dari mana dikenal ataudapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Di dalam masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis (kebiasaan) diakui sebagai salah satu norma hukum yang dipatuhi. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur didalam undang-undang. DoktrinDoktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Ketika akan menetapkan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut atau mengutip pendapat. Pendapa titu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Doktrin bisa menjadi sumber hukum formal apabila digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara melalui yurisprudensi di mana doktrin tersebut menjadi alasan atau dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Undang-undangPengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaituundang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal.a) Undang-undang dalam arti material ialah setiap peraturan yangdikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap warga negara secara umum. Di dalamUUD 1945, dapat kita jumpai beberapa contoh, seperti undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah.b) Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan penguasa yangdilihat dari bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang. Jadi, undang-undang dalam arti formal merupakan ketetapan pengua sayang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya.Misalnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (amendemen) yangberbunyi: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undangdengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, undang-undang yang dibentuk oleh presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagaisumber hukum formal karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-undang. YurisprudensiYurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Munculnya yurisprudensi dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang kurang maupun tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itu, hakim membuat maupun membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya tentang perkara-perkara yang sedang dihadapinya.Diakuinya yurisprudensi sebagai sumber hukum didasarkan pada bunyi Pasal 22B Algemeene Bepalingenvan Wetgeving voor Indonesia (AB) atau ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Hal itu sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hanya hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. TraktatTraktat ialah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Traktat dapat dibedakan menjadi dua.a)Traktat bilateralialah perjanjian yang diciptakan oleh dua negara. Traktatini bersifat tertutup karena hanya melibatkan dua negara yangberkepentingan. Misalnya, Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.b)Traktat multilateralialah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari dua negara. Contohnya, perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO). Apabila ada traktat multilateral yang memberikan kesempatan pada negara-negara yang semula tidakturut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, makatraktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya,Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.b.Menurut sasarannya1) Hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu.2) Hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongantanpa kecuali. Contohnya, UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan.3) Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingantertentu dengan golongan lain. Contohnya, UU No. 2/1958 tentang Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC.c.Menurut Bentuknya1)Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tertulis,resmi, dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contohnya, UUD1945. Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan dan yang belum dikodifikasikan. Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.2)Hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat atau hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.

d.Menurut isinya1) Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara). Dalam arti formal, hukum publik mencakup hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Hukum AcaraHukum acara disebut juga hukum formal (pidana dan perdata). Hukum acara atau hukum formal ini adalah rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-carabagaimana mengajukan suatu perkara kemuka suatu badan peradilan serta caracarahakim memberikan putusan. Hukum acara dibedakan menjadi dua, yaitu hukumacara pidana dan hukum acara perdata.Hukum acara pidanaadalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan perkara-perkara kepidanaan, bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, dan jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi.Adapun hukum acara perdataadalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan perkara-perkara keperdataan dalam arti luas. Hukum tatanegara.Hukumtata negara ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bentuk, sifat, serta tugas negara berikut susunan pemerintahan serta ketentuan yang menetapkan hak serta kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Demikian pula sebaliknya, hak serta kewajiban pemerintahan terhadap warga negarnya. Hukum tata negara hanya khusus menyorot negara tertentu saja yang menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat mendasar dari negara.

Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara ialah peraturan yang mengatur ketentuan mengenai hubungan antara alat perlengkapan negara serta kekuasaan negara maupun antara warga negara serta perlengkapan negara. Jadi, hukum administrasi negara mengatur mengenai hal-hal yang bersifat teknis dari negara. Hukum pidanaHukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum sehingga perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. Bentuk maupun jenis pelanggaran serta kejahatan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman denda. Misalnya, pengendara motor tidak membawa SIM atau tidak mengenakan helm. Kejahatan ialah perbuatan yang melawan hukum mengenai persoalan besar. Misalnya, penganiayaan, pembunuhan, danpencurian.Hukumpidana tidak berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang ini diadakan. Prinsip ini sesuai dengan Pasal 1ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi.2) Hukum privatPada pengertian luas, hukum privat (perdata) ialah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Pembagian dan sistematika hukum perdata adalah sebagai berikut.

Hukum kekayaanPengertian hukum kekayaan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang serta hak yang dapat menjadi milik orang maupun objek hak milik) serta hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum ini mencakup dua hal berikut.a) Hukum benda, yakni hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya, hakterhadap benda diakui serta dihormati oleh setiap orang.b) Hukum perikatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu), sedangkan pihak lain wajib memberikan sesuatu. Pihak yang wajib memenuhi perikatan tersebut disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas pemenuhan sesuatu perikatan disebut kreditur. Objek perikatan ialah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan. Hukum peroranganPengertian hukum perorangan ialah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknyaitu. Manusia dan badan hukum (PT, CV, Firma, dan sebagainya)merupakan pembawa hak atau sebagai subjek hukum. Hukum warisHukum yang mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia disebut hukum waris. Hukum ini mengatur akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, urutan penerima waris, hibah, serta wasiat. Hukum keluargaHukum keluarga ialah hukum yang memuat rangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup keluarga. Hubungan keluarga terjadi sebagai akibat adanya perkawinan yang sah antara seorang laki-lakidan perempuan. Hukum dagang dan hukum adata) Hukum dagangHukum dagang ialah sebuah hukum yang mengatur hubunganhukum antara manusia serta badan hukum satu sama lainnya dalampermasalahan perdagangan atau perniagaan. Berikut hal-hal yang diatur dalam hukum dagang.Hukum dagang bisa juga disebut hukum perdata dalam pengertian sempit. Van Khan berpendapat bahwa hukum dagang ialah satu tambahan hukum perdata, tambahan khsusus (lex spesialis). Hukum dagang tidaklah berdiri sendiri lepas dari hukum perdata, melainkan melengkapi hukum perdata.b) Hukum adatHukum adat ialah peraturan hukum yang tumbuh serta berkembang pada masyarakat tertentu dan hanya dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat biasanya merupakan perbuatan berulang-ulang terhadap hal yang sama, kemudian diterima serta disetujui oleh masyarakat sehingga bagiorang yang melanggarnya akan merasa bertentangan dengan perasaan hukum. Beberapa contoh hukum adat ialah perkawinan adat Batak berdasarkan garis keturunan patrilineal, tata cara pernikahan daerah Jawa, dan pembagian warisan (adat) di Minangkabau menurut garis keturunan matrilineal.e.Menurut wujudnya1) Hukum subjektif, yakni hukum yang timbul dari hukum objektif yang dihubungkan dengan seseorang tertentu. Contohnya, UU No. 1/74 tentang Perkawinan.2) Hukum objektif, yaitu hukum dalam negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Contohnya, UU No. 14/92 tentang Lalu Lintas.f.Menurut waktu berlakunya1)lus contitutumatau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagisuatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu atau hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu Tata Hukum.2)lus constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.3) Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat.g.Menurut ruang atau wilayah berlakunya1) Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu.Contohnya, Hukum Adat Batak, Jawa, Dayak, dan Minangkabau.2) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu.Contohnya, Hukum Nasional Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat.3) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua negara atau lebih. Contohnya, hukum perang dan hukum perdata internasional.h.Menurut tugas dan fungsiBerdasarkan tugas dan fungsinya, hukum terbagi atas hukum material dan hukum formal. Hukum yang mengatur peraturan yang berhubungan dengan kepentingan yang berwujud perintah dan larangan disebut hukum material. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan berlakunya hukum material apabila hukum material dilanggar disebut hukum acara atau formal. Misalnya, bagaimana cara mengajukan tuntutan dan cara hakim mengambil keputusan.3.2 Indonesia sebagai negara hukumDasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), Negara Indonesia adalah Negara Hukum Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hokum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut:1. HAM terjamin oleh undang-undang2. Supremasi hukum3. Pembagian kekuasaan ( Trias Politika) demi kepastian hukum4. Kesamaan kedudukan di depan hukum5. Peradilan administrasi dalam perselisihan6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi7. Pemilihan umum yang bebas8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihakDi dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan padalegalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanapa dasar kewenangan.Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut :1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana ter-akhir;4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.Berdasarkan penelitian Tahir Azhary, negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berkut :1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;3. Kebebasan beragama dalam arti positip;4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.Meskipun antara hasil penelitian Hadjon dan Tahir Azhary terdapat perbedaan, karena terdapat titik pandang yang berbeda. Tahir Azhary melihatnya dari titik pandang hubungan antara agama dengan negara, sedangkan Philipus memandangnya dari aspek perlindungan hukum bagi rakyat. Namun sesungguhnya unsur-unsur yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum ini terdapat dalam negara hukum Indonesia. Artinya unsur-unsur yang dikemukakan ini saling melengkapi.3.3 HAM di IndonesiaUntuk memahami hakikat HAM terlebih dahulu memahami pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.3.3.1 Pengertian HAMMenurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkathak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk TuhanYang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Sifat HAM adalah universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan bangsa (etnis). HAM harus ditegakkan demi menjamin martabat manusia seutuhnya di seluruh dunia. Hal itu tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.Ada berbagai versi definisi mengenai HAM. Setiap definisi menekankan padasegi-segi tertentu dari HAM. Berikut beberapa definisi tersebut.1. HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yangberasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. (DavidBeetham dan Kevin Boyle)2. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaanmanusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkatdan martabat manusia. (Pasal 1 butir 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 butir 1 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)3. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia. (C. de Rover)4. HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. (Austin-Ranney)5. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.(A.J.M. Milne)6. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia. (Franz Magnis-Suseno) Ciri khusus HAMHak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hakhakyang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut.1. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak,apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.4. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.Macam-macam HAMSesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi, maka aspek HAM berkembang demikian pesat sebagaimana diatur dalam UUD dan perundangan yang berlaku. Perkembangan tuntutan HAM tersebut berdasar tingkat kemajuan peradaban budaya bangsa dapat dibagi secara garis besar meliputi bidang berikut ini.Hak ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi:1) hak untuk membentuk serikat pekerja,2) hak atas pendidikan,3) hak atas pekerjaan,4) hak atas pensiun, dan5) hak atas hidup yang layak.Hak sipil dan politik, meliputi:1) hak mempunyai pendapat tanpa mengalamigangguan;2) hak untuk hidup;3) hak untuk berserikat;4) hak atas kebebasan dan persamaan;5) hak atas berpikir, mempunyai konsiensi, danberagama;6) hak atas kesamaan di muka badan badan peradilan;7) hak kebebasan berkumpul secara damai.Secara umum, hak asasi asasi manusia terdiri atas lima macam.1. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights).2. Hak asasi politik (political rights).3. Hak asasi pribadi (personal rights).4. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).5. Hak asasi ekonomi (poverty rights).Dalam HAM, terkandung pula kewajiban-kewajiban dasar manusia sebagai berikut.1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tatatertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.2. Setiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh pada peraturanperundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional (mengenaihak asasi manusia yang telah diterima oleh negara RI).3. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.4. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.5. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawabuntuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Hak Asasi Manusia di IndonesiaHAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat dari filsafat bangsa. Beberapa instrument HAM yang ada di Indonesia antara lain yaitu Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumennya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

3.3 Pengertian Pelanggaran HAMMenurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

3.4.1 Kasus Pencurian Kayu Oleh Nenek AsyaniNenek berusia 63 tahun yang beralamat Dusun Kristal RT 02 RW 03 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, dituduh mencuri kayu oleh pihak perhutani Desember 2014 lalu. Kayu jati yang sudah enam tahun lalu dipugar oleh suami nenek arsyani yang saat ini telah meninggal itu yang menurutnya diambil di lahan milik pribadinya dulu pada tahun 2010 silam itu yang sekarang sudah di jual. Pada bulan Juli 2014, dia hendak membuat dipan atau lencak (tempat duduk seperti tempat kasur), dia pun meminta menantunya, Ruslan, menyewa mobil milik Abdus Salam dan membawa kayu-kayu itu ke Sucipto, tukang kayu. Tapi nahas, saat melintas di Perhutani, polisi hutan menyita kayu tersebut karena dianggap barang curian di kawasan hutan produksi. Kemudian Sawin hanya melaporkan telah kehilangan dua pohon kayu jati di petak 43F yang di duga kayu milik nenek Arsyani adalah hasil curian yang di ambil di tanah milik perhutani tersebut dengan ukuran cukup beragam, mulai dari 3x8x 90 sentimeter, sebanyak 5 batang; 3x8x100 sebanyak 5 batang; 3x8x130 sebanyak 8 batang; 3x8x150 sebanyak 1 batang; 3x8x200 sebanyak 7 batang; 2x15x200 sebanyak 8 batang; dan 4 batang lagi juga berukuran panjang 200 sentimeter itu dilihat dari serat-seratnya terjadi ke samaan dan warnanya sama dengan kayu di petak 43F tersebut yang telah hilang.Nenek Asyani pun akhirnya dijebloskan ke sel tahanan sejak 15 Desember 2014 silam, beserta Ruslan, menantu Asyani; Sucipto, seorang tukang kayu; serta Abdus Salam, sopir pikap. Nenek asal Dusun Krastan Desa/Kecamatan Jatibanteng itu dijerat dengan pasal 12 juncto pasal 83 UU Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu :Pasal 12 UU RI Nomor 18 tahun 2013Setiap orang dilarang:a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai,dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/ataum. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.Sumber : http://ppid.dephut.go.id/informasi_kemenhut/browse/24

Dikenakannya nenek Arsyani hukuman Pasal 12 UU RI Nomor 18 tahun 2013 bertentangan tentang Hak Azasi Manusia yang sudah ada sejak didalam kandungan tersebut yang selayaknya dilindungi oleh Negara hukum seperti Indonesia ini. HAM yang di lindungi oleh Negara antara lain yaitu :HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) secara jelas diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen. Tapi, bukan berarti sebelum itu UUD 1945 tidak memuat masalah HAM. Hak asasi yang diatur saat itu antara lain hak tentang merdeka disebut pada bagian pembukaan, alinea kesatu. Kemudian, hak berserikat diatur dalam pasal 28, hak memeluk agama pada pasal 29, hak membela negara pada pasal 30, dan hak mendapat pendidikan, terdapat pada pasal 31. Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM secara khusus diatur dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Pasal 28 A :Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B :(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C :(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28 D :(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28 E : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hendak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuruninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **) Pasal 28G :(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **) Pasal 28H :(1)Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **) (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **) (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. **)

Pasal 28I :(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) (5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. **) Pasal 28J :(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)Nenek arsyani yang tinggal di sekitar hutan jati terebut telah menjadi kesewenang-wenangan dari UU P3H (Pencegahan dan Pemberantasan, Perusakan hutan), dan melanggar HAM Pasal yang berhubungan dengan pelanggaran kasus yang terjadi yaitu : Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bab I Ketentuan UmumDalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Pasal 1 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; Dalam kasus nenek Arsyani, hak nenek Arsyani harusnya dilindungi oleh komnas ham karena masyarakat local seperti nenek arsyani tersebut menggantungkan hidupnya dengan sumber daya yang ada di sekitar lingkungannya sebagai yang telah diputusan 35 tahun 2012 menegaskan hutan adat bukan hutan negara. Hal ini jelas mengakui hutan adat sebagai entitas tersendiri dikelola masyarakat hukum adat. Dengan adanya UU P3K hak masyarakat daerah hutan tersebut menjadi di rebut oleh Pemerintah.

Pasal 3Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Nenek Arsyani dituduh mencuri kayu jati milik perhutani tanpa bukti yang jelas, karena kayu yang disita sekarang adalah dari lahannya 6 tahun yang lalu yang sekarang sudah di jual oleh pihak nenek arsyani.

Bab IIAsas-Asas Dasar

Pasal 3Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Hampir sama dengan pasal 3 di atas bahwa Nenek Arsyani dituduh mencuri kayu jati milik perhutani tanpa bukti yang jelas, karena kayu yang disita sekarang adalah dari lahannya 6 tahun yang lalu yang sekarang sudah di jual oleh pihak nenek arsyani serta data-data tentang nenek arsyani tidak jelas seperti usia nenek arsyani dalam data berumur 45 th sedangkan dalam pengakuannya dalam sidang usia nenek arsyani berumur 63 tahun dan terlihat jelas secara fisiknya usia nenek tidak mungkin berumur 45 tahun. Pasal 5 Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Nenek arsyani yang berumur sudah lanjut usia tidak di perhatikan bahwa nenek tersebut sudah tua dan tidak sepantasnya berada di dalam jeruji besi mengingat umur yang lanjut usia. Hukum juga dapat melihat dalam sisi kemanusiaannya juga.

Bab IIIHak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar ManusiaBagian KeempatHak Memperoleh Keadilan Pasal 18 Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berkas-berkas nenek Arsyani tidak kongkrit dan tidak di benarkan bahwa umur nenek dalam data yaitu 45 tahun sedangkan pengakuan serta terlihat dari fisik berumur 63 tahun tidak. Serta kayu tersebut pengakuannya juga menebang di lahannya sendiri. Dan dimana seharusnya putusan 35 tahun 2012 menegaskan hutan adat bukan hutan negara. Hal ini jelas mengakui hutan adat sebagai entitas tersendiri dikelola masyarakat hukum adat. MK telah memulihkan hak masyarakat adat atas hutan. Dan setiap UU negara wajib mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat karena dilindungi konstitusi dan tidak boleh merugikan rakyat, apalagi sampai menimbulkan kriminalisasi.sejak disahkan pada 6 Agustus 2013, UU P3H telah memenjarakan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. tercatat setidaknya terdapat 22 orang yang sudah dihukum dengan dasar UU P3H tersebut dan tak satupun Korporasi yang menjadi pelaku-nya, melainkan individu individu yang hampi semua adalah warga yang tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan (Koalisi Anti Mafia Hutan). Tak luput juga dengan nenek Arsyani yang mengambil kayu nya sendiri di lahannya sendiri malah di jebloskan ke penjara oleh pihak perhutani dengan dasar melanggar UU P3H Undang-undang ini justru mengkriminalkan masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional, yakni masyarakat lokal yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan (siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (15/03/15)).Dan UUD P3H juga yang telah menyeret nenek Arsyani ke dalam jeruji besi ini bertentangan dan melanggar ham :Pasal 18B(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa). Contoh satuan pemerintahan bersifat khusus adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; contoh satuan pemerintahan bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan Daerah Istimewa (DI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Tidak hanya pelanggaran ham terjadi pada kasus nenek Arsyani saja. Kasus-kasus pelanggaran serupa juga pernah terjadi di Negara Indonesia tercinta kita yaitu :

Banyaknya kasus pelanggaran ham yang tertera pada table resmi Litbang Kontras yang tidak di bawa ke perkara hukum sangatlah tidak adil, karena jika di bandingkan oleh nenek arsyani yang mengambil kayunya sendiri di lahannya sendiri malah menjadi tersangka dalam DUGAAN pencurian kayu jadi oleh pihak perhutani, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dengan adanya UU P3H yang di sahkan pada tahun 2013 ini mengambil hak orang lain atau adat yang ada sejak zaman dulu di antaranya yaitu nenek Arsyani yang memanfaatkan hutan di sekitar rumahnya .

BAB IVPENUTUPA. KesimpulanBerikut ini beberapa kesimpulan yang dapat penyusun tarik dalam makalah ini :1. Negara telah mengambil hak masyarakat asli di sekitar hutan dengan adanya UU P3H.2. Nenek Arsyani tidak bersalah karena data-data tidak kongkrit mengenai umur dll yang menyangkut proses siding.3. Nenek berusia 63 tahun yang beralamat Dusun Kristal RT 02 RW 03 Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, dituduh mencuri kayu oleh pihak perhutani Desember 20144. Negara telah mengambil hak masyarakat asli di sekitar hutan dengan adanya UU P3H salah satu kasusnya yaitu nenek Arsyani tidak bersalah karena data-data tidak kongkrit mengenai umur dan lain-lain yang menyangkut proses sidang.B. SaranSetelahkamimenyusun makalahini, saranyang dapatkamiberikanterkait dengan Negara Hukum dan Hak azasi Manusia dengan mengambil studi kasus pencurian kayu oleh nenek asyiani 63th di situbondo ialahseharusnya pihak perhutani melakukan proses Restorative justice, restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.Serta jangan jadikan hukum jadi gaya-gayaan atau gagah-gagahan. Lihat dari sisi kemanusiaan jangan jadi seperti PENSIL yang diatasnya tumpul ada penghapusnya yang di bawah runcing . harus adil seadil-adilnya tetapi keadilan seesungguhnya Cuma di miliki oleh Allah SWT

DAFTAR PUSTAKAAzhary, Tahir. Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Edisi Kedua. Kencana. Jakarta. 2003.Dicey, A.V. Introduction to the study of the Law and the Constitution. Ninth Edition. MacMilland and CO. London. 1952.Oemar Seno Adji. Peradilan Bebas. Negara Hukum. Erlangga Jakarta. 1980.Jimly Asshiddiqie. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.Masdar F. Masudi, Hak Asasi Manusia dalam Islam. Dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: UII Press. 2003. hal. 103-104.Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hal 61.Robert Audi dalam Majda El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, Kencana: Jakarta, hal. 50.Tamanaha, Brian Z. On The Rule of Law, History, Politics, Theory. Cambridge University Press, Edisi Keempat. 2006.Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta : Prenada Media,2003) Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum Progresif. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2006.http://ppid.dephut.go.id/informasi_kemenhut/browse/24http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-http://www.mongabay.co.id/2015/01/21/sidang-uu-p3h-soal-masyarakat-adat-inilah-kata-para-ahli/http://www.tempo.co/read/news/2015/03/19/063651283/Nenek-Asyani-Jalani-Sidang-Kelimahttp://www.blog.limc4u.com/2012/12/penjelasan-pasal-18b-uud-1945.htmlhttp://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/78353-asyani-nenek-63-tahun-yang-didakwa-mencuri-7-batang-kayu-jatihttp://news.detik.com/read/2015/03/19/183317/2863992/10/inilah-wujud-kayu-jati-yang-menyeret-nenek-asyani-ke-sel-tahananhttp://www.elsam.or.id/article.php?act=content&id=3239&cid=101&lang=in#.VRAiOiuUddwhttp://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=2012http://cyberangjalan.blogspot.com/2013/04/hak-asasi-manusia-ham-dalam-amandemen_24.htmlhttp://www.academia.edu/9739630/NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA_HAM_Endang_Asad_Fauzy_5._Fahri_Ilham_Derajathttp://www.covesia.com/berita/11707/nenek-arsyani-dan-deretan-kasus-rakyat-kecil-tak-berdaya-di-hadapan-hukum.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=yw6D4kEfJ_Q

1