LAPORAN KINERJA 2015 - bpkp.go.id BPKP Kepri tahun... · pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam ... dengan tanggal 7 Agustus 2015 dipimpin oleh Yono Andi
Post on 10-Mar-2019
224 Views
Preview:
Transcript
LAPORAN KINERJA
2015
Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau
NOMOR : LKIN-158/PW28/1/2016
TANGGAL : 15 JANUARI 2016
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
i
Kata Pengantar
Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat
Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Nomor S-636/SU01/2/2015
tentang format dan substansi LKj, maka Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau menyusun laporan kinerja sebagai wujud
pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015.
Pencapaian kinerja menunjukkan komitmen yang kuat Perwakilan BPKP
terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, tidak hanya pada institusi
tetapi juga komitmen untuk memberikan kontribusi dalam upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Provinsi
Kepulauan Riau.
LKj Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 merupakan LKj
tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau 2015 – 2019. Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKj
adalah capaian kinerja tahun 2015 dengan memberikan penjelasan
mengenai faktor pendukung pencapaian target dan hambatan-hambatan
yang ditemui dalam pencapaian target kinerja.
Dengan penyusunan LKj ini, kami berharap dapat memberikan manfaat
dalam penyempurnaan perencanaan dimasa yang akan datang dan sebagai
bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk menilai kinerja
dan pertanggungjawaban manajemen dalam mengemban tugas yang telah
diamanatkan.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
iii
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau (LKj) disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan strategis sesuai dengan Rencana
Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah memuat visi, misi,
tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan
strategis, dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
telah merumuskan delapan sasaran strategis. Perumusan sasaran strategis
tersebut diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran
strategis.
Capaian sasaran program pada tahun 2015 sebagai berikut:
No Program/Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Pengawasan intern akuntabilitas keuangan
negara dan pembangunan nasional serta
pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah
Indikator Kinerja:
1) Persentase perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian
intern pengelolaan keuangan negara
% 40 45,41 113,53
2) Persentase penerapan kelima Unsur SPIP
pada Pemda/Efektivitas SPI Korporasi
secara memadai
% 50 50 100,00
3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP
Pemda (Level 3)
% 5 0 0,00
2 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Indikator Kinerja:
Persepsi Kepuasan layanan Skala
Likert
7 8,18 116,86
Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
telah memuaskan, namun terdapat satu sasaran program yang belum
tercapai yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P”, yang
disebabkan:
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
iv
a. APIP belum memiliki pedoman/SOP untuk kegiatan pengawasan dan
penunjang pengawasan belum lengkap
b. Auditor pada APIP belum sesuai kebutuhan baik jumlah maupun
kompetensinya
c. Struktur Organisasi Inspektorat belum sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2007
d. Pelaksanaan penugasan oleh APIP belum seluruhnya direncanakan
dengan baik dan belum didokumentasikan dalam kertas kerja
Untuk mencapai target tahun 2019, untuk tahun yang akan datang
diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mendorong APIP untuk membentuk satgas peningkatan kapabilitas APIP
dan memenuhi auditor baik jumlah dan kompetensinya
b. Melakukan pendampingan untuk menyusun pedoman dan SOP
pengawasan dan penunjang pengawasan.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
v
Daftar Isi
Kata Pengantar ............................................................................................ i
Ikhtisar Eksekutif ...................................................................................... iii
Daftar Isi..................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ...................................................... 1
B. Aspek Strategis Organisasi ............................................................................. 3
C. Kegiatan dan Produk Organisasi .................................................................... 3
D. Struktur Organisasi ....................................................................................... 4
E. Sistematika Penyajian .................................................................................... 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................. 9
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ...................................................................... 9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..................................................................... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 16
A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... 16
B. Realisasi Anggaran ....................................................................................... 28
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 30
Daftar Lampiran:
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Lampiran 2 : Capaian Kinerja Outcome Tahun 2015
Lampiran 3 : Capaian Kinerja Output Tahun 2015
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
1 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.
Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, Perwakilan BPKP bertugas :
1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden
dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) pada Wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi
1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah
daerah atas pemerintah daerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang
bersifat strategis dan atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
2 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di
wilayah kerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah;
7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan
negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah
Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain
yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan
usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta
kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan
laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara,
badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan
pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan
keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain
yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan
terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian
bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan
negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik
dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan
serta pengendalian mutu pengawasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi perwakilan BPKP.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
3 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
B. Aspek Strategis Organisasi
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah
menetapkan prioritas nasional. Prioritas yang terkait tugas dan fungsi
BPKP adalah prioritas pertama yaitu reformasi birokrasi dan tata
kelola. Selain itu, BPKP juga mendukung keseluruhan kegiatan
prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayan di berbagai sektor.
Prioritas tersebut kemudian dijabarkan dalam program kegiatan, yang
dirancang dan didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan
lainnya seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tentang Tentang Peningkatan
Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan
Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan
Rakyat.
C. Kegiatan dan Produk Organisasi
Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 dan Peraturan Kepala BPKP
Nomor 13 Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
memiliki kegiatan dan layanan sebagai produk organisasi dalam empat
fokus pengawasan BPKP, yaitu:
a. Pengawalan pembangunan nasional
1) Audit/Evaluasi Kinerja Prioritas Pembangunan Nasional
2) Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan
Nasional
3) Evaluasi Penyerapan Anggaran Program Prioritas Pembangunan
Nasional
b. Kontribusi peningkatan ruang fiskal
1) Optimalisasi Penerimaan Negara
2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
3) Audit/Evaluasi terhadap Pengeluaran Negara/Daerah
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
4 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
c. Pengamanan aset negara/daerah
1) Audit Investigatif
2) Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
3) Pemberian Keteranga Ahli
4) Audit Penyesuaian Haga/Klaim
5) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
d. Peningkatan governance system
1) Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
2) Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan Penyusunan dan
Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
3) Penilaian dan Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan
Implementasi Good Corporate Governance
4) Sosialisasi Program Anti Korupsi, Sosialisasi/Bimbingan Teknik
Froud Control Plan dan Kajian Pengawasan
5) Sosialisasi/Bimbingan Teknik/Pendampingan penerapan dan
Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
6) Bimbingan Teknik/Pendampingan Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
7) Bimbingan Teknik/Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa,
Pencatatan dan Pengelolaan Aset Negara/Daerah.
D. Struktur Organisasi
1. Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi
vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
BPKP dan Perraturan Kepala BPKP Nomor 20 tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi
Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara,
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
5 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
dan Provinsi Papua Barat. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Riau dipimpin oleh seorang kepala dan pada tahun 2015 sampai
dengan tanggal 7 Agustus 2015 dipimpin oleh Yono Andi Atmoko
berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-833/K/SU/2012 tanggal
2 Juli 2012 dan sejak tanggal 8 Agustus 2015 dipimpin oleh Panijo
berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-166/K/SU/2015 tanggal
29 Juli 2015. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau beralamat
di Jalan Pramuka Nomor 10, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau.
Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
adalah:
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Riau merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan
organisasi. Berbagai prestasi yang diperoleh selama tahun 2015
merupakan wujud nyata atas komitmen yang disepakati,
dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran
pimpinan sampai pelaksana.
SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember
2015 dan 2014 adalah:
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
6 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
a. Berdasarkan Pangkat/Golongan
No Pangkat/Golongan 2015 2014
Jumlah % Jumlah %
1 Pembina Utama Muda/IVc 7 10,61 5 8,33
2 Pembina Tingkat I/IVb 4 6,06 2 3,33
3 Pembina /IVa 3 4,55 3 5
4 Penata Tingkat I/IIId 14 21,21 7 11,67
5 Penata /IIIc 3 4,55 2 3,33
6 Penata Muda Tingkat I/IIIb 5 7,58 5 8,33
7 Penata Muda/IIIa 24 37,88 16 26,67
8 Pengatur Tingkat I/IId 1 1,52 0 0
9 Pengatur /IIc 4 6,06 20 33,33
Jumlah 65 100,00 60 100,00
Pada tahun 2015 terdapat penambahan pegawai sebanyak lima
orang sebagai dampak adanya mutasi internal di lingkungan
BPKP baik mutasi masuk maupun mutasi keluar.
b. Berdasarkan Jabatan
No Jabatan 2015 2014
Jumlah % Jumlah %
1 Pejabat Struktural
- Eselon II 1 1,54 1 1,67
- Eselon III 1 1,54 1 1,67
- Eselon IV 2 3,08 2 3,33
2 Pejabat Fungsional Auditor
- Auditor Madya 13 20,00 8 13,33
- Auditor Muda 10 15,38 4 6,67
- Auditor Pertama 22 33,85 4 6,67
- Auditor Penyelia 5 7,69 5 8,33
- Auditor Pelaksana 5 7,69 17 28,33
- Calon Auditor 2 3,08 12 20,00
3 Staf/Fungsional Umum 4 6,15 6 10,00
Jumlah 65 100,00 60 100,00
Dilihat dari komposisi jabatan PFA, masih terdapat kekurangan
pegawai untuk jabatan auditor muda.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
7 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
c. Berdasarkan Strata Pendidikan
No Strata Pendidikan 2015 2014
Jumlah % Jumlah %
1 Sarjana Strata 2 5 7,69 4 6,67
2 Sarjana Strata 1/Diploma IV 46 70,77 26 43,33
3 Sarjana Muda/ Diploma III 11 16,92 25 41,67
4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3 4,62 5 8,33
Jumlah 65 100,00 60 100,00
d. Berdasarkan Usia
No Usia Pegawai 2015
Jumlah %
1 Sampai dengan 30 tahun 27 41,54
2 Diatas 30 tahun s.d. 40 tahun 6 9,23
3 Diatas 40 tahun s.d. 50 tahun 21 32,31
4 Diatas 50 tahun s.d. 58 tahun 11 16,92
Jumlah 65 100,00
Dilihat dari usia, sebagian besar pegawai (41,54%) masih berada
pada usia produktif sehingga dapat memacu kinerja di tahun
yang akan datang.
3. Sarana Prasarana
Sarana prasarana yang digunakan Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau per 31 Desember 2015 untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi adalah:
No Uraian Nilai Perolehan
(Rp)
1 Tanah 7.878.455.000,00
2 Peralatan dan Mesin 1.907.637.542,00
3 Gedung dan Bangunan 527.127.000,00
4 Jaringan 21.000.000,00
5 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16.071.154.911,00
Jumlah 26.405.374.453,00
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
8 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
4. Keuangan
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sesuai DIPA
nomor: DIPA-089.01.2.689224/2015 tanggal 14 November 2014
yang telah beberapa kali direvisi terakhir tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp32.586.901.000,00 :
Jenis Belanja Anggaran (Rp)
Belanja Pegawai 9.850.295.000,00
Belanja Barang 5.407.613.000,00
Belanja Modal 17.328.993.000,00
Jumlah 32.586.901.000,00
E. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015, sebagai berikut:
Ikhtisar Eksekutif
Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok, fungsi,
dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan
produk organisasi dan struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau.
Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun
2015 – 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja beserta
analisis pencapaian kinerjanya dan realisasi keuangan Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dan langkah-langkah
peningkatan kinerja di masa datang.
Lampiran-lampiran
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
9 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 – 2019
Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April
2015. Renstra BPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen
perencanaan pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu
keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2019 atau
setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program
indikatif untuk mencapai visi dan misi.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan beberapa
sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung
rencana strategis BPKP.
1. Pernyataan Visi
Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak
diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan
memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat
bagi pegawai BPKP untuk mewujudkannya
Visi BPKP adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia
untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional
Tahun 2015 - 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya
persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas
Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang
isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan
perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang
dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut
sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
10 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan
Terpercaya
2. Pernyataan Misi
Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai
pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor
20 Tahun 1997.
Rumusan misi BPKP adalah:
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih
dan Efektif;
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang Efektif;
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten.
Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih
dan Efektif.
Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta
manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan”
dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan
korporasi yang bersih dan efektif”.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
11 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang Efektif.
Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan
dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk
instansi pemerintah, dibutuhkan suatu sistem pengendalian
intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan
berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan
yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah
SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk
melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten.
Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian,
mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk
membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan
budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya
pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan
melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah
(APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai
aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk
menjamin tugas dan fungsinya
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun
Untuk mewujudkan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu :
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
12 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP
Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian
tujuan strategis.
Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari
tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua
program yang telah ditetapkan, yaitu :
a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan
Program Prioritas Pembangunan Nasional
c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada
Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi
5. Sasaran Program
Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan
mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan
kegiatan yang ditetapkan, yaitu:
No Sasaran Program No Sasaran Kegiatan
1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan
Negara
1 Tersedianya informasi hasil
pengawasan
2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI
KLPK serta Meningkatnya Upaya
Pencegahan Korupsi
2 Tersedianya informasi
penyelenggaraan SPIP
3 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L/P
3 Tersedianya informasi kapabilitas
APIP
4 Meningkatnya Kualitas Layanan
Dukungan Teknis pengawasan
4 Tersedianya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
5 Termanfaatkannya aset secara
optimal dalam mencapai kepuasan
layanan ketatausahaan
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
13 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
6. Indikator Kinerja Utama
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan
dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai,
relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang
memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan
pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan.
Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome),
sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan
indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan
dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan
yang mendukung program tersebut.
Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan peran
utama Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam
pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP.
Indikator-indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut :
No Sasaran Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan
1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
Indikator kinerja:
Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara
Persentase
1.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan
Indikator kinerja:
1.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi
2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi
Indikator kinerja:
Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada
K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai
Persentase
2.1 Tersedianya informasi penyelenggaraan SPIP
Indikator kinerja:
2.1.1 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi
3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
Indikator kinerja:
Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) Persentase
3.1 Tersedianya informasi kapabilitas APIP
3.1.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi
4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan
Indikator kinerja:
Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan Skala Likert
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
14 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
No Sasaran Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Satuan
1-10
4.1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan
Indikator kinerja:
4.1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan
4.2 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai
kepuasan layanan ketatausahaan
Indikator kinerja:
4.2.1 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan
BPKP
M2
4.2.2 Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan
BPKP
Unit
4.2.3 Tersedianya alat pengolah data BPKP Unit
4.2.4 Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP Unit
4.2.5 Tersedianya sarana dan prasarana BPKP Unit
7. Program dan Kegiatan
Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi
satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Dengan
mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh
Bappenas bahwa setiap LPNK menggunakan satu program teknis
yang spesifik untuk LPNK tersebut dan satu atau beberapa program
generik, BPKP menetapkan tiga program teknis dan satu program
generik. Dari ketiga program tersebut disusun kegiatan-kegiatan.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unit
eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang
telah ditetapkan.
Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan
visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan
fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil
pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-
kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk
mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
Program pada Perwakilan BPKP Kepulauan Riau terdiri dari:
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
15 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
a. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan
pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah (Program 06);
b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya (Program 01).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau adalah:
a. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP
b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, telah
ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2015 yang
merupakan bentuk perjanjian antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau dengan Kepala BPKP pada tanggal 29 Januari 2015.
Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja
tahunan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun
kegagalannya.
Selain memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja, Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 juga melaksanakan berbagai
kegiatan di luar Perkin yaitu kegiatan dukungan berupa penugasan
khusus dari BPKP Pusat dan tugas pendampingan kepada stakeholders
(Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di daerah) yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
16 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, maka pada setiap akhir periode, instansi pemerintah
akan melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target
kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Merujuk dan
berlandaskan pada peraturan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau sebagai instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 2015 ini
menyajikan pengukuran capaian atas sasaran program dan target kinerja
sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja
yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih
lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja
guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Pengungkapan informasi kinerja saat ini selaras dengan perubahan
paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan
mengidentifikasikan secara jelas Indikator Kinerja Utama dan Output
Penting dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis.
Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang
menjadi bagian dari SAKIP sebagaimana disebutkan di atas, setidaknya
mencakup perkembangan output dari masing-masing kegiatan dan
hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
17 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang menjadi tolok ukur
keberhasilan organisasi
Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
tergambar dari capaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja Tahun 2015 dengan alokasi anggaran sebesar
Rp32.586.901.000. Laporan Kinerja 2015 ini juga menjelaskan bahwa
keberhasilan pencapaian sasaran tidak hanya bertumpu pada
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja,
namun juga didukung oleh kegiatan lainnya yang belum direncanakan
pada awal tahun 2015.
Kegiatan pengawasan merupakan program kerja pengawasan dan
pembinaan SPIP tahunan yang menjadi core competence BPKP sebagai
APIP, sedangkan penunjang kegiatan pengawasan adalah program kerja
administrasi umum.
Capaian kinerja sasaran program adalah:
No Uraian Satuan Target Realisasi Capaian
1 Pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara dan pembangunan
nasional serta pembinaan
penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah
Indikator Kinerja:
1) Persentase perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan
keuangan negara
% 40 45,41 113,53
2) Persentase penerapan kelima
Unsur SPIP pada Pemda/Efektivitas
SPI Korporasi secara memadai
% 50 50 100,00
3) Persentase Tingkat Kapabilitas
APIP Pemda (Level 3)
% 5 0 0,00
2 Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya
Indikator Kinerja:
Persepsi Kepuasan layanan Skala
Likert
7 8,18 116,86
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
18 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Sedangkan capaian kinerja program tersebut didukung oleh sasaran
kegiatan sebagai berikut :
No Program / Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 Pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara dan pembangunan
nasional serta pembinaan
penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah
Indikator Kinerja :
1) Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 94 94 100,00
2) Rekomendasi Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP/SPI
Rekomendasi 2 2 100,00
3) Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas APIP
Rekomendasi 2 2 100,00
2 Dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
Indikator Kinerja:
1) Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 60 60 100,00
2) Terlaksananya Pembangunan
Konstruksi Gedung Perwakilan
BPKP
M2 5.000 5.000 100,00
3) Tersedianya Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran Perwakilan
BPKP
Unit 36 36 100,00
4) Tersedianya alat pengolah data
BPKP
Unit 38 38 100,00
Capaian kinerja masing-masing sasaran program dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan akan bermuara pada pemberian informasi assurance
dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari
akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon
pertanyaan masyarakat dan stakeholder lainnya tentang
pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang
diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.
Sasaran program Perbaikan pengelolaan keuangan negara
merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam
rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
19 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping
konsultasi sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola,
manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad
untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap
kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,
inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas
proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak
tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN
2015 -2019.
Indikator sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan
negara” adalah “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko,
dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara” yang diukur
dengan menghitung persentase perbaikan yang telah terjadi dari
hasil pengawasan BPKP terhadap rekomendasi yang disampaikan.
Realisasi kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan
Keuangan Negara” pada tahun 2015 sebesar 45,41% atau mencapai
113,53% dari target sebesar 40,00%, dengan rincian:
No Koorwas Bobot Realisasi
Koorwas
Realisasi
Perwakilan
(%) (%) (%)
1 Koorwas Bidang IPP 25,00 37,50 9,38
2 Koorwas Bidang APD 25,00 0,00 0,00
3 Koorwas Bidang AN 25,00 44,12 11,03
4 Koorwas Bidang Investigasi 25,00 100,00 25,00
Realisasi Outcome 45,41
Target Outcome 40,00
Capaian Outcome 113,53
Capaian di atas 100% terutama disebabkan:
a. Rekomendasi kegiatan pengawasan yang bersifat consulting yang
dilakukan dengan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan,
asistensi dapat dilaksanakan saat kegiatan consulting
berlangsung.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
20 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
b. Rekomendasi dari audit perhitungan kerugian keuangan negara
(PKKN) telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum baik
kejaksaan maupun kepolisian dengan meneruskan kasus TPK ke
proses penuntutan di pengadilan TPK.
c. Rekomendasi pemberian keterangan ahli (PKA) telah
ditindaklanjuti pihak yang meminta untuk dijadikan
pertimbangan dalam penetapan status hukum pihak-pihak yang
terlibat dalam kasus TPK.
Realisasi kinerja program menggunakan dana sebesar
Rp3.123.955.621,00 atau 93,06% dari anggaran sebesar
Rp3.356.992.000,00 dan SDM sebanyak 11.590 OH atau 90,96%
dari rencana tahun 2015 sebanyak 12.742 OH.
Pelaksanaan sasaran program “Perbaikan pengelolaan Keuangan
Negara” telah menggunakan dana dan SDM dengan efisien terlihat
dari capaian kinerja sebesar 113,53% lebih tinggi dibandingkan
dengan realisasi dana sebesar 93,06% dan penggunaan SDM
sebesar 90,96 %.
Realisasi sasaran kegiatan (output) bila dikelompokkan ke dalam
fokus pengawasan adalah:
a. Pengawalan Pembangunan Nasional
Pengawalan pembangunan nasional dilaksanakan melalui
kegiatan audit kinerja, evaluasi, monitoring dan evaluasi
terhadap program-program yang tercantum Nawa Cita.
Rekomendasi yang diberikan pada pengawalan pembangunan
nasional sebanyak 10 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti
sebanyal 3 rekomendasi atau 30% dari rekomendasi yang
diberikan
b. Kontribusi Peningkatan Ruang Fiskal
Kontribusi peningkatan ruang fiskal dilaksanakan melalui
kegiatan pendampingan optimalisasi penerimaan daerah.
Rekomendasi yang diberikan pada kontribusi peningkatan ruang
fiskal sebanyak dua rekomendasi dan sampai dengan 31
Desember 2015 belum ditindaklanjuti seluruhnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
21 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
c. Pengamanan Aset Negara/Daerah
Pengamanan aset negara/daerah dilaksanakan melalui audit
perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan
ahli terkait kasus TPK baik di instansi penyidik maupun sidang
TPK, dan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan.
Rekomendasi yang diberikan pada pengamanan aset
negara/daerah sebanyak 25 rekomendasi dan sampai dengan 31
Desember 2015 telah ditindaklanjuti seluruhnya
Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ini, Perwakilan BPKP
Kepulauan Riau mendapat ucapan terima kasih atas kerja sama
dalam penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi dari:
1) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sesuai surat nomor
B/509/X/2015 Ditreskrimsus tanggal 30 Oktober 2015 atas
keberhasilan Polda Kepulauan Riau menduduki peringkat ke-4
dari 33 Polda seluruh Indonesia dalam penanganan tindak
pidana korupsi,
2) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai surat nomor
B-02/N.10.5/Fd.1/01/2016 tanggal 6 Januari 2016 atas
ditetapkannya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebagai juara
pertama dalam lomba Sidhakarya Adhiyaksa tahun 2015 oleh
Kejaksaan Agung.
d. Peningkatan Governance System
Peningkatan governance system dilaksanakan melalui:
1) Sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis
penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;
2) Sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, asesmen
GCG/tata kelola korporasi;
3) Pendampingan dan bimbingan teknis pengadaan, pencatatan,
dan pengelolaan aset negara/daerah;
4) Pendampingan dan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas
pengawasan intern.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
22 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Rekomendasi yang diberikan pada peningkatan governance system
sebanyak 57 rekomendasi dan sampai dengan tanggal 31 Desember
2015 telah ditindaklanjuti sebanyak 24 rekomendasi.
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya
Upaya Pencegahan Korupsi
Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab
masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan
bupati/walikota. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008, BPKP bertanggung jawab melakukan pembinaan SPIP.
Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan agar instansi
pemerintah dapat menyelenggarakan pengendalian intern untuk
mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Indikator sasaran program “Perbaikan pengelolaan keuangan
negara” adalah “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP/SPI” yang diukur dengan menghitung persentase perbaikan
yang telah terjadi dari hasil pengawasan BPKP dibandingkan dengan
rekomendasi yang disampaikan.
Realisasi kinerja sasaran program “Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan
Korupsi” tahun 2015 sebesar 50 % atau mencapai 100 % dari target
sebesar 50%.
Capaian sebesar 100% disebabkan rekomendasi yang diberikan
telah ditindaklanjuti dengan menyusun RTP dan pembentukan
Satgas SPIP oleh mitra kerja.
Realisasi kinerja program menggunakan dana sebesar
Rp59.159.710,00 atau 98,31% dari anggaran sebesar
Rp60.175.000,00 dan dengan menggunakan SDM sebanyak 37 OH
atau 61,67% dari rencana tahun 2015 sebanyak 60 OH.
Pelaksanaan sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan
SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi”
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
23 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
menggunakan dana dan SDM telah efisien, terlihat dari capaian
kinerja tahun 2015 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian dana sebesar 98,31% dan penggunaan SDM sebesar
61,67%.
Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi” dihasilkan melalui
pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi
penyelenggaraan SPIP” dengan indikator “Rekomendasi Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP/SPI”. Realisasi output “Rekomendasi
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI” sebanyak dua rekomendasi
atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebanyak dua
rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan
kegiatan sosialisasi pengembangan dan pembangunan SPIP pada
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah
dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian
sebagai auditor. Setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan
peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai
ketentuan tersebut.
Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP
adalah kompetensi dan professional sumber daya manusia (SDM),
karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan
organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki
penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat
pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku
umum dalam lingkungan keahlisan tersebut. SDM yang professional
adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai
dengan keahliannya.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
24 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Indikator sasaran “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern
K/L/P” adalah “Persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3)”
yang diukur dengan menghitung persentase APIP Pemda yang telah
berada di Level 3 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemda yang ada
di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Level Kapabilitas APIP di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015
adalah:
No APIP Pemda Level 2015 Level 2014
1 Provinsi Kepulauan Riau Level 2 Level 1
2 Kabupaten Bintan Level 1 Level 1
3 Kabupaten Karimun Level 1 Level 1
4 Kabupaten Lingga Level 1 Level 1
5 Kabupaten Natuna Level 1 Level 1
6 Kabupaten Kepulauan Anambas Level 1 Level 1
7 Kota Tanjungpinang Level 2 Level 2
8 Kota Batam Level 1 Level 1
Sampai dengan tahun 2015 belum terdapat APIP mencapai tingkat
kapabilitas level 3, namun pelaksanaan kegiatan peningkatan
Kapabilitas APIP berhasil meningkatkan level kapabilitas APIP dari
Level 1 menjadi Level 2 sebanyak satu APIP dari tujuh APIP yang
masih berada di Level 1.
Tidak tercapainya target antara lain disebabkan:
a. APIP belum memiliki pedoman/SOP untuk kegiatan pengawasan
dan penunjang pengawasan belum lengkap
b. Auditor pada APIP belum sesuai kebutuhan baik jumlah maupun
kompetensinya
c. Struktur Organisasi Inspektorat belum sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tahun 2007
d. Pelaksanaan penugasan oleh APIP belum seluruhnya
direncanakan dengan baik dan belum didokumentasikan dalam
kertas kerja
Untuk mencapai target tahun 2019 sebesar 85%, maka pada tahun
yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah:
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
25 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
a. Mendorong APIP untuk membentuk satgas peningkatan
kapabilitas APIP dan memenuhi auditor baik jumlah dan
kompetensinya
b. Melakukan pendampingan untuk menyusun pedoman dan SOP
pengawasan dan penunjang pengawasan.
Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp42.794.300,00 atau
87,98% dari anggaran sebesar Rp48.640.000,00 dan dengan SDM
sebanyak 216 OH atau 94,74% dari rencana tahun 2015 sebanyak
228 OH.
Pelaksanaan sasaran program “Persentase Tingkat Kapabilitas APIP
Pemda (Level 3)” menggunakan dana dan SDM belum efisien, terlihat
dari capaian kinerja sebesar 0% lebih rendah dibandingkan dengan
capaian dana sebesar 87,98% dan penggunaan SDM sebesar
94,74%.
Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
K/L/P” dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan
“Tersedianya informasi kapabilitas pengawasan intern K/L/P”
dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
APIP”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas APIP” sebanyak dua rekomendasi atau mencapai 100%
dari target tahun 2015 sebanyak dua rekomendasi. Realisasi
tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendampingan/asistensi
peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kepulauan
Riau, Inspektorat Kabupaten Karimun, Inspektorat Kabupaten
Natuna dan Inspektorat Kota Tanjungpinang .
Disamping melaksanakan perjanjian kinerja yang telah
ditandatangani, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau juga
melaksanakan perjanjian kinerja Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor BPKP sesuai surat Deputi Pengawasan
Penyelenggaraan Daerah nomor S-890/D4/01/2015 tanggal 12
Oktober 2015 yaitu melaksanakan kegiatan:
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
26 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
a. Pendampingan self assessment dan validasi self assessment
kapabilitas APIP melalui aplikasi peningkatan kapabilitas APIP
pada Inspektorat Kota Batam dan Kabupaten Natuna;
b. Pendampingan re-self assessment dan validasi re-self assessment
kapabilitas APIP melalui aplikasi peningkatan kapabilitas APIP
pada Inspektorat Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.
4. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan
Target kualitas layanan dukungan teknis pengawasan pada tahun
2015 adalah sebesar 7 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja
outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan
ketatausahaan yaitu layanan keuangan, kepegawaian dan umum.
Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada
suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para
penerima layanan tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan
atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para pegawai
dengan metode skala Likert 1-10. Pengukuran persepsi kepuasan
terhadap layanan bagian ketatausahaan dilaksanakan dengan
metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai
di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.
Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2015, capaian
layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 8,18 atau
mencapai 116,86 % dari target sebesar 7 skala Likert 1-10.
Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah
kesiapan sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan
SDM pelaksana dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara
berkesinambungan.
Realisasi sasaran program “meningkatnya kualitas layanan
dukungan teknis pengawasan” menggunakan dana sebesar
Rp27.887.098.169,00 atau 95,76% dari anggaran sebesar
Rp29.121.094.000,00 dan SDM sebanyak 2.267 OH atau 93,29%
dari rencana sebanyak 2.430 OH.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
27 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
sasaran program meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis
pengawasan sudah efisien, telah mengguakan dana dan SDM secara
efisien, terlihar dari kinerja sebesar 116,86% , lebih tinggi dari
realisasi dana sebesar 95,76% dan pemakaian SDM sebesar 93,29%.
Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan
dukungan teknis pengawasan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau menghasilkan output berupa :
a. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau selama tahun 2015 adalah sebanyak 60 laporan
atau 100% dari target sebanyak 60 laporan
Realisasi dana output ini sebesar Rp11.351.579.258,00 atau
96,26% dari anggaran sebesar Rp11.792.101.000,00
Dilihat dari penggunaan dana capaian sub output ini telah
dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja sebesar
100,00% lebih tinggi dibandingkan penggunaan dana
sebesar 96,26%.
b. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan
layanan ketatausahaan
Output termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai
kepuasan layanan didukung dengan sub output:
1) Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Perwakilan
BPKP
Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
telah menyelesaikan pembangunan gedung kantor tahap
pertama atau mencapai 100% dari target yang telah
ditetapkan, dengan menggunakan dana sebesar
Rp16.088.184.911,00 atau 95,32% dari anggaran sebesar
Rp16.877.253.000
Dilihat dari penggunaan dana capaian sub output ini telah
dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
28 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan penggunaan dana
sebesar 95,32%.
2) Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Perwakilan
BPKP
Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
telah selesai mengadakan peralatan dan fasilitas perkantoran
sebanyak 36 unit atau 100% dari target sebanyak 36 unit
dengan menggunakan dana sebesar Rp195.610.000,00 atau
97,80 % dari anggaran sebesar Rp200.016.000,00.
Dilihat dari penggunaan dana capaian sub output ini telah
dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja
sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan penggunaan dana
sebesar 97,80%.
3) Tersedianya alat pengolah data Perwakilan BPKP
Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
telah selesai mengadakan alat pengolah data sebanyak 38 unit
atau 100% dari target sebanyak 38 unit dengan menggunakan
dana sebesar Rp251.724.000,00 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp251.724.000,00
Dilihat dari penggunaan dana capaian sub output ini telah
dilaksanakan dengan efisien terlihat dari capaian kinerja
sebesar 100%.
B. Realisasi Anggaran
Pelaksanaan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2015 dibiayai dari APBN sesuai DIPA Nomor:
DIPA-089.01.2.689224/2015, tanggal 14 November 2015 yang telah
direvisi tujuh kali, terakhir dengan persetujuan pengesahan revisi
anggaran dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau Nomor: S-2040/WPB.31/BD.0201/2015 tanggal 31
Desember 2015 menjadi sebesar Rp32.586.901.000,00. Realisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
29 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp
31.113.007.800,00 atau 93,89% dari anggaran yang disediakan,
dengan rincian sebagai berikut:
Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Dana (Rp)
Belanja Pegawai 9.850.295.000,00 9.668.696.701,00 98,16 181.598.299,00
Belanja Barang 5.407.613.000,00 4.908.792.188,00 90,78 498.820.812,00
Belanja Modal 17.328.993.000,00 16.535.518.911,00 95,42 793.474.089,00
Jumlah 32.586.901.000,00 31.113.007.800,00 95,48 1.473.893.200,00
Sedangkan realisasi keuangan per program adalah:
No Program Anggaran Realisasi
Rp %
1 Pengawasan intern
akuntabilitas keuangan
negara dan pembangunan
nasional serta pembinaan
penyelenggaraan sistem
pengendalian intern
pemerintah
3.465.807.000,00 3.225.909.631,00 93,08
2 Dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya
29.121.094.000,00 27.887.098.169,00 95,76
Jumlah 32.586.901.000,00 31.113.007.800,00 95,48
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
30 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya
dapat disimpulkan bahwa:
1. Renstra BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-
2019 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat
dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk
mencapai sasaran program tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau melaksanakan tiga program teknis, yaitu:
a. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
b. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya
Upaya Pencegahan Korupsi
c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
Sedangkan program generik adalah Program Meningkatnya Kualitas
Layanan Dukungan Teknis Pengawasan.
2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi,
khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau difokuskan
ke dalam empat fokus pengawasan yaitu:
a. Pengawalan pembangunan nasional
b. Kontribusi peningkatan ruang fiskal
c. Pengamanan aset negara/daerah
d. Peningkatan governance system
3. Melalui strategi pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi
BPKP menetapkan tiga indikator kinerja yaitu:
a. Persentase perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara;
b. Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/
Efektivitas SPI Korporasi secara memadai
c. Persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3).
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
31 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Capaian kinerja pada tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
Capaian kinerja program Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
sebesar 45,41 % atau 113,53 dari target sebesar 40 %.
Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp3.123.955.621,00 atau
93,06% dari anggaran sebesar Rp3.356.992.000,00 dan SDM sebanyak
11.590 OH atau 90,96% dari rencana tahun 2015 sebanyak 12.742 OH.
2. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi
Capaian kinerja program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK
serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi sebesar 50% atau 100%
dari target 50%.
Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp59.159.710,00 atau
98,31 % dari anggaran sebesar Rp60.175.000,00 dan dengan
menggunakan SDM sebanyak 37 OH atau 61,67 % dari rencana tahun
2015 sebanyak 60 OH
3. Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
Capaian kinerja Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
K/L/P tidak dapat dicapai karena belum ada APIP yang berada pada
level 3, namun pada tahun 2015 terdapat peningkatan level dari Level 1
menjadi level 2 pada satu APIP.
Realisasi kinerja menggunakan dana sebesar Rp42.794.300,00 atau
87,98% dari anggaran sebesar Rp48.640.000,00 dan dengan SDM
sebanyak 216 OH atau 94,74% dari rencana tahun 2015 sebanyak
228 OH
4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis
Pengawasan
Capaian kinerja Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan
Teknis Pengawasan berdasarkan survei atas persepsi penerima layanan
tahun 2015 sebesar 8,18 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 116,86%
dari target.
Realisasi kinerja meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis
pengawasan menggunakan dana sebesar Rp27.887.098.169,00 atau
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
32 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
95,76 % dari anggaran sebesar Rp29.121.094.000,00 dan SDM
sebanyak 2.267 OH atau 93,29% dari rencana sebanyak 2.430 OH.
Capaian kinerja diatas didukung dengan capaian output sebagai
berikut:
No Program / Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 Pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara dan pembangunan
nasional serta pembinaan
penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah
Indikator Kinerja :
1) Rekomendasi Hasil
Pengawasan
Rekomendasi 94 94 100,00
2) Rekomendasi Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP/SPI
Rekomendasi 2 2 100,00
3) Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas APIP
Rekomendasi 2 2 100,00
2 Dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya
Indikator Kinerja:
1) Jumlah Layanan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 60 60 100,00
2) Terlaksananya Pembangunan
Konstruksi Gedung Perwakilan
BPKP
M2 5.000 5.000 100,00
3) Tersedianya Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran
Perwakilan BPKP
Unit 36 36 100,00
4) Tersedianya alat pengolah data
BPKP
Unit 38 38 100,00
Secara umum, capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Riau telah memuaskan, namun terdapat satu sasaran program yang
belum tercapai yaitu Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
K/L/P, yang disebabkan:
1) APIP belum memiliki pedoman/SOP untuk kegiatan pengawasan dan
penunjang pengawasan belum lengkap
2) Auditor pada APIP belum sesuai kebutuhan baik jumlah maupun
kompetensinya
3) Struktur Organisasi Inspektorat belum sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2007
4) Pelaksanaan penugasan oleh APIP belum seluruhnya direncanakan
dengan baik dan belum didokumentasikan dalam kertas kerja
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
33 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Untuk mencapai target tahun 2019, untuk tahun yang akan datang
diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mendorong APIP untuk membentuk satgas peningkatan kapabilitas
APIP dan memenuhi auditor baik jumlah dan kompetensinya
b. Melakukan pendampingan untuk menyusun pedoman dan SOP untuk
kegiatan pengawasan dan penunjang pengawasan.
Lampiran 1 / 1 - 3
PERJANJIAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAIAN RIAU
TAHUN 2015
A % 40
A.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan
tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan
negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP
A.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 94
B % 50
B.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan
tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan
negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP
B.1.1 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi 2
C % 5
C.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan
tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan
negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP
C.1.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi 2
D skala likert 1-10 7
D.1 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan
D.1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan
BPKP
Laporan 60
D.2 Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan
ketatausahaan
D.2.1 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung
Perwakilan BPKP
M2 5.000
D.2.2 Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Perwakilan BPKP
unit 36
D.2.3 Tersedianya alat pengolah data BPKP unit 38
1. Rp 3.465.807.000
2. Rp 9.850.295.000
3. Rp 646.324.000 4. Rp 18.624.475.000
Jumlah Rp 32.586.901.000
Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
TARGET
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan
Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Anggaran Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP
Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya
Pencegahan Korupsi
Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada
K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai
No SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
Anggaran Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
1 - 3
Lampiran 2 / 2 - 3
CAPAIAN KINERJA PROGRAM
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAIAN RIAU
TAHUN 2015
Capaian Kinerja Dana (Rp 000) SDM (HP/OH)
Satuan Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian Rencana Realisasi Capaian
A Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen
Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Keuangan Negara
Tindak lanjut atas
rekomendasi hasil
pengawasan dibandingkan
% 40,00 45,41 113,53 3.356.992 3.123.956 93,06 12.742 11.590 90,96
B
Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada
K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara
memadai
Tindak lanjut atas
rekomendasi pembinaan
penyelenggaraan SPIP
dibandingkan rekomendasi
yang diberikan
% 50,00 50,00 100,00 60.175 59.160 98,31 60 37 61,67
C
Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level
3)
Jumpal APIP yang berada
pada Level 3 dibandingkan
dengan jumlah APIP
% 5,00 - - 48.640 42.794 87,98 228 216 94,74
D
Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan Survey layanan ke pegawai skala
likert 1-10
7 8,18 116,86 29.121.094 27.887.098 95,76 2.430 2.267 93,29
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis
pengawasan
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi
No SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA CARA PENGUKURAN
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
2 - 3
Lampiran 3 / 3 - 3
CAPAIAN KINERJA PROGRAM
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAIAN RIAU
TAHUN 2015
Capaian Kinerja Dana (Rp 000) SDM (HP/OH)
Satuan Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian Rencana Realisasi Capaian
A
Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 94 94 100,00 3.356.992 3.123.956 93,06 12.742 11.590 90,96
B
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP/SPI
Rekomendasi 2 2 100,00 60.175 59.160 98,31 60 37 61,67
C
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Rekomendasi 2 2 100,00 48.640 42.794 87,98 228 216 94,74
D
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan
BPKP
Laporan 60 60 100,00 11.792.101 11.351.579 96,26
Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung
Perwakilan BPKP
M2 5.000 5.000 100,00 16.877.253 16.088.185 95,32
Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Perwakilan BPKP
Unit 36 36 100,00 200.016 195.610 97,80
Tersedianya alat pengolah data BPKP Unit 38 38 100,00 251.724 251.724 100,00
2.267 93,29
No SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis
pengawasan
2.430
Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
3 - 3
top related