LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 - bpkp.go.id 2015 LENGKA… · laporan kinerja perwakilan bpkp provinsi dki jakarta tahun 2015 badan pengawasan keuangan dan pembangunan ... (s pi) lampiran

PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2015

Nomor . : LAP – 31/PW09/1/2016Tanggal : 18 Januari 2016

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) danakuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) danReformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI)Jakarta menyusun Laporan Kinerja tahun 2015. Laporan Kinerja merupakanbentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yangtelah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2015 dandikaitkan dengan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakartatahun 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 dirancang mengikuti restrukturisasi perencanaan dan penganggarankarena demi keselarasan program dan kegiatan dalam Rencana PemerintahJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Berdasarkanrestrukturisasi program tersebut, program Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta dalam Renstra mencakup menyelenggarakan pengawasan internterhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tatakepemerintahan yang baik dan bebas KKN, membina secara efektifpenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengembangkankapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten diwilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan menyelenggarakansistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagiPresiden/Pemerintah.

- ii -


Penyusunan Laporan Kinerja telah didukung dengan sistem pengelolaan datakinerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta denganmenggunakan New Integrated Performance Management System (IPMS),sedangkan pengelolaan data keuangan didukung dengan Sistem AkuntansiInstansi Berbasis Akrual (SAIBA).

Laporan Kinerja ini juga membandingkan antara Realisasi Kinerja PerwakilanBPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dengan Tapkin Perwakilan BPKPProvinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dengan indikator pengukuran melalui outputdan outcome, serta Evaluasi dan Analisis untuk setiap Sasaran program yangmencakup pula pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil capaiankinerja BPKP bisa dilihat dari pencapaian output dan outcome, dengan rincian:

1) Perbaikan pengelolaan keuangan negara, dengan pencapaian output sebesar144 rekomendasi dari target sebanyak 136 atau 105,88%, dan capaianoutcome sebanyak 48,20% dari target 40% atau 120,50%.

2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP Regional Pemda, dengan pencapaianoutput sebesar 2 rekomendasi dari target sebanyak 2 atau 100%, dan capaianoutcome sebanyak 50% dari target 50% atau 100%.

3) Pembinaan tata kelola APIP Pemda, dengan pencapaian output sebesar 2rekomendasi dari target sebanyak 2 atau 100%, dan capaian outcomemencapai level 3 APIP sebanyak 0% dari target 5% atau 0%.

4) Kualitas layanan dukungan teknis pengawasan, telah mencapai 7,136 skalalikert dari target 7 atau capaian 101,94%.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dankinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangannegara dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola kepemerintahan yangbaik.

Jakarta, Januari 2016

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang DwijantoNIP 19600825 198703 1 001

- iii -


Kebenaran isi LAKIP ini merupakan tanggung jawab para Penanggung Jawab Programterkait, dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Kepala Perwakilan

Bonny Anang DwijantoNIP 19600825 198703 1 001

1. Kepala Bagian Tata Usaha

Albertus Yudha PurwadiNIP19661213 198703 1 002

2. Kepala Bidang IPP

RizalNIP196312251985031002

3. Kepala Bidang APD

Erlina HartantiNIP19600302 198803 2 001

4. Kepala Bidang Akuntan Negara

Budi IrwantoNIP 19630516198503 1 001

5. Kepala Bidang Investigasi

Agustina ArumsariNIP19701109 199103 2 001

6. Kasubbag Prolap

BentrastyadiNIP19760310 199502 1 001

7. Kasubbag Keuangan

Deza Sophie SuleimanNIP19601223 198203 2 001

8. Kasubbag Umum

Jetro PernandoSagalaNIP19680907 199203 1 001

9. Kasubbag Kepegawaian

Dindin SyafrudinNIP 19620324 198303 1 001

- iv -


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................ iDAFTAR ISI .............................................................................................................. ivDAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................vRINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................vi

I PENDAHULUANA. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi...................................................1B. Aspek Strategis Organisasi.................................................................................2C. Kegiatan dan Produk Organisasi .....................................................................3D. Struktur Organisasi...............................................................................................4E. Sistematika Penyajian .........................................................................................5II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. Rencana Strategis 2015 - 2019 .......................................................................71. Pernyataan Visi .............................................................................................82. Pernyataan Misi ............................................................................................83. Tujuan ..............................................................................................................154. Sasaran Strategis...........................................................................................165. Sasaran Program ..........................................................................................166. Indikator Kinerja Utama ...........................................................................167. Program dan Kegiatan ...............................................................................18B. Perjanjian Kinerja 2015 .....................................................................................20III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Kinerja Organisasi ................................................................22B. Realisasi Keuangan ...............................................................................................45IV PENUTUPA. Simpulan Umum ....................................................................................................47B. Capaian Sasaran Strategis dan Program.......................................................48C. Rencana Tindak Perbaikan Tahun 2016 ......................................................49

- v -


Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Kinerja Sasaran Program dan Analisis Efisiensi

Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2015

Lampiran 2 : Capaian Kinerja Output Tahun 2015

Lampiran 3 : Register Output dan Outcome Tahun 2015

Lampiran 4 : Opini Auditor Independen BUMD di Provinsi DKI

Jakarta Tahun Buku 2014

Lampiran 5 : Daftar BUMN yang dilakukan Assessment Penerapan

Good Corporate Governance (GCG)

Lampiran 6 : Dafta BUMN yang dilakukan Reviu Fungsi Satuan

Pengawasan Intern (SPI)

Lampiran 7 : Evaluasi Kinerja pada BUMN/BLUD


RINGKASAN EKSEKUTIF

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah menyusun RencanaStrategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yangakan dicapai yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan KebijakanPengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan BPKP Pusat yaitumenjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk MeningkatkanAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional, merupakankondisi impian yang diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan danpegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan kualitas kelas dunia.Pengawasan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, proses pelaksanaanpengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergisdan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangannegara/daerah dan pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta memilikitiga misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yangbaik dan bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasanintern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakartamenetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019,yaitu : (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2)meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yangmencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yangmerugikan keuangan Negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraansistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparatpengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6)terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagiPresiden/pemerintah.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 inimerupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKPProvinsi DKI Jakarta untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaiankinerja tahun 2014. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran

P

- vii -

RINGKASAN EKSEKUTIF


kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negarayang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2015 menunjukkan sebagianbesar sasaran strategis dan program Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakartatelah tercapai dimana terdapat satu sasaran program yang tidak tercapai yaituoutcome untuk pembinaan tatakelola APIP dengan ukuran kinerja telahmencapai leveling 3 di Provinsi DKI Jakarta. Sasaran program, berikutcapaiannya pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1.Capaian Sasaran Program

No. Sasaran Program Target2015

CapaianSasaran

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negaraa Perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan

pengendalian intern pengelolaan keuangannegara

40% Tercapai120,50%

b Rekomendasi Hasil Pengawasan 144 Tercapai105,88%

2. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negaraa Penerapan kelima unsur SPIP pada

K/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasi secaramemadai

50% Tercapai100%

b Rekomendasi Hasil Pengawasan 2 Tercapai100%

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan InternK/L/P

a Tingkat kapabikitas APIP Pemda (Level 3) 5% -

b Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP 2 Tercapai100%

4. Meningkatnya Kualitas LayananDukungan Teknis Pengawasan

a Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan 7 SkalaLikert

7,136

Keberhasilan capaian sasaran diukur dengan persentase pencapaian outcomedan jumlah rekomendasi atau output yang telah ditetapkan dalam PenepatanKinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

Capaian Sasaran program tersebut dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKPProvinsi DKI Jakarta dengan penyerapan per 31 Desember 2015 sebanyakRp31.792.067.868 dan dana pihak ketiga sebanyak Rp324.198.384.


I. PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Provinsi Daerah KhususIbukota(DKI) Jakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBPKP. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001, yang terakhir diubah denganPeraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 tahun 2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

“Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraanakuntabilitas di daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yangharus dijalankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Penyiapan Rencana dan Program Kerja Pengawasan;2. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

pengurusan Barang Milik/Kekayaan Negara;3. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

pengurusan Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Daerah atas permintaan daerah;4. ..Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis

dan atau lintas departemen/lembaga /wilayah;5. Pemberian asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) pusat dan daerah;6. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

pusat dan pemerintah daerah;7. Pemeriksaan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan Pemerintah, pinjaman/BLN yang diterima pemerintah pusat, danBUMD atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan LaporanAkuntabilitas Kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapatkepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku;

P

- 2 -BAB I. PENDAHULUAN


9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, danbadan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberianbantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan sertapengendalian mutu pengawasan;

11. Evaluasi dan fasilitasi peningkatan kapabilitas tata kelola Aparat PengawasanIntern Pemerintah;

11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta .

B. Aspek Strategis Organisasi

BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yangbertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dalampelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan AparaturNegara. Lingkup tugas BPKP meliputi pengawasan terhadap pelaksanaanpembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupundi daerah. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai Kantor PerwakilanBPKP berkedudukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki posisi strategiskarena berada di Ibukota Negara sehingga menjadi barometer kemajuandemokratisasi, keamanan, perekonomian, kelembagaan maupun birokrasi.Dalam perannya sebagai quality assurance, Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta mendukung visi dan misi BPKP Pusat dalam membantu pemerintahdalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, meningkatkan kinerjaprogram pemerintah, dan menciptakan iklim untuk pencegahan KKN diwilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam peran sebagai juru bicara bidangpengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berupaya untukmeningkatkan kepercayaan publik melalui pengkomunikasian hasilpengawasan di wilayahnya. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitashasil pengawasan nasional, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mendukungBPKP Pusat untuk berperan dalam mengembangkan sistem pengawasannasional yang terintegrasi dan sinergi antar Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP).

Mandat PP No.60/2008 mengenai SPIP kepada BPKP dapat tercapai jikaseluruh komponen, sumber daya dan energi BPKP difokuskan kepada upayapenciptaan dan implementasi SPIP yang menyeluruh sebagai suatu sistem.Dalam kaitan hal tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta harusmemiliki proses internal yang unggul, struktur dan proses pengendalian internyang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan demikian, peran QualityAssurance yang diberikan kepada segenap instansi pemerintah harus terjaminkualitasnya. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta juga harus mampu menjadipendamping pemerintah daerah terkait dengan auditor eksternal dan mampumengkomunikasikan hasil pengawasan secara efektif kepada publik.



Proses internal yang unggul tersebut harus didukung dengan pertumbuhandan pembelajaran atas seluruh sumber daya Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta berupa human capital (struktur dan kompetensi SDM yang tepat),information capital (sistem informasi yang andal, teknologi informasi yangterpadu, penyempurnaan SOP) dan organization capital (iklim kerja yangkondusif: struktur organisasi yang tepat, kepemimpinan, budaya kerja dll),serta dukungan dari seluruh fungsi pendukung lainnya.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan Renstra, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta melaksanakan jenis kegiatanpengawasan sebagai berikut:1. Pre-emptif

Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yangdiperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, danpemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakitbirokrasi yang bersifat laten.

2. PreventifJenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untukmemecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatandini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahanKKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah.Sasarannya adalah meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi.

3. RepresifJenis kegiatan represif berupa audit investigatif, audit dalam rangka perhitungankerugian negara atas kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi danpemberian keterangan ahli. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannyakasus-kasus penyimpangan berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang merugikanKeuangan Negara.

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah menghasilkan beberapa produk unggulan yangbermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaanpenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008,Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta juga menghasilkan produk unggulan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;2. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan

Layanan Umum (BLU);3. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement Program);4. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;5. Program Pengembangan GCG pada BUMN/BUMD;6. Program Pengembangan Internal Control pada BUMN/BUMD berbasis COSO;7. Program Anti Korupsi (PAK);8. Fraud Control Plan (FCP);



D. Struktur OrganisasiSusunan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan pasal 4Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13tahun 2014 tanggal 19 September 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP,dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta

Keterangan:Ka Bag = Kepala BagianKa Bid = Kepala BidangKa Subbag = Kepala SubbagianProlap = Program dan Pelaporan

PIPP = Pengawasan Instansi Pemerintah PusatAPD = Akuntabilitas Pemerintah DaerahBAN = Bidang Akuntan NegaraPFA = Pejabat Fungsional Auditor

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 152 pegawai per tanggal31 Desember 2015. Rincian SDM tersebut adalah sebagai berikut:

KELOMPOK PEGAWAI JUMLAHKepala Perwakilan : 1 OrangKepala Bagian : 1 OrangKepala Bidang : 4 OrangKepala Sub Bagian : 4 OrangPejabat Fungsional Auditor : 102 OrangPejabat Fungsional Arsiparis : 3 OrangPejabat Fungsional Kepegawaian : 1 OrangPejabat Fungsional Paramedis : 1 OrangPegawai Fungsional Umum : 35 OrangJumlah 152 Orang

KABIDINVESTIGASI

KABIDAPD

KABIDPIPP

KABIDAKUNTANNEGARA

KABAGTATA USAHA

KASUBBAGPROLAP

KASUBBAGKEPEGAWAIAN

KASUBBAGUMUM

KASUBBAGKEUANGAN

KEPALAPERWAKILAN

PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untukmengkomunikasikan capaian kinerja Perwakilan Provinsi DKI Jakarta selamaTahun 2015. Capaian Kinerja Tahun 2015 tersebut dibandingkan denganRencana Kinerja Tahun 2015 yang telah diselaraskan dengan Penetapan Kinerja(TAPKIN) Tahun 2015, merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkandiidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masadatang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target(sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerjayang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikanmelalui strategi-strategi yang lebih baik.

Dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian LaporanAkuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dapatdiilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.2.

Sistematika Penyajian LAKIP

PERWAKILAN BPKP

PROVINSI DKI JAKARTA

Tahun 2015

Referensi Bab

PENDAHULUAN Bab I

Bab IVPENUTUP

Rencana Strategis2015-2019

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2015 Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab IIIAKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHPERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2014

II. PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA

eningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatianutama BPKP. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program padaRenstra 2015–2019. Program pada Renstra BPKP periode 2015-2019

berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan programyang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi programtersebut, program BPKP dalam Renstra mencakup satu program teknis yaituProgram Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan dua programgenerik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturNegara BPKP.

Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan TataCara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menindaklanjutiSurat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasitentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q.BPKP, tanggal 30 November 2012, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakartamelakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksiIndikator Kinerja Utama, sehingga mulai tahun 2012, dapat disajikanakuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Sasaran dalam Renstra PerwakilanBPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 – 2019 dimodifikasi dengan menambahsecara implisit jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indikatorsasaran strategis dengan maksud agar dapat melakukan penilaian terhadappencapaian tujuan dan sasaran strategis.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang mengacupada Rencana Strategis BPKP Pusat yang merupakan salah satu amanatUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN). Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,

M

- 8 -

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya danmerupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron danmengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

1. Pernyataan VisiStruktur Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019mengacu pada restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan RenstraKementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentangPedoman Peyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga(Renstra K/L) 2015 – 2019.

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019yang disahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berisi Visisebagai berikut:

Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harusdihadapi oleh segenap jajaran Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, visi initelah searah dengan visi BPKP. Sebagai penjabaran dari visi tersebut,ditetapkanlah misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

2. Pernyataan MisiPerwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai Instansi vertikal BPKP diwilayah Provinsi DKI Jakarta, berusaha untuk mewujudkan segala Visi danMisi dari BPKP, sehingga dirumuskan Misi Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan dan dicapaioleh seluruh Bidang/Bagian/Pegawai untuk mencapai visi Perwakilan BPKPProvinsi DKI Jakarta. Perumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakartamengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Duniauntuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional

- 9 -



31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, danTata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.Selanjutnya, dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalammendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraankeuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP). Tugas dan Kewenangan BPKP sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya didelegasikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakartaberdasarkan PER-955/K/SU/2011 tentang Nama, Lokasi dan Wilayah KerjaPerwakilan BPKP, juncto Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001. Oleh karena itu maka dirumuskan tiga misi Perwakilan BPKPProvinsi DKI Jakarta yang searah untuk mewujudkan Misi BPKP. Adapun MisiPerwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap AkuntabilitasPengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna mendukungTata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan efektif diwilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta;

b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta;

c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran dan mandat BPKP di wilayahPerwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai Auditor Presiden, yangmengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.

MISI 1Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di

wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta

- 10 -



Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitaspengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukungtata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunandalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance danrekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangannegara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalahkesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat danstakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber dayayang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsipengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasaassurance dan consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepadaPresiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKPtersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyaidaya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP.Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harusmemberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atasketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuanpenyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaranpembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikanperingatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan ataukecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitasproses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainyaSasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 - 2019.

Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatanassurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan InstruksiPresiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasanintern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dankegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsiorganisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

- 11 -



kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkansecara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tatakepemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKPmelaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaankeuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokuspengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antaralain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atautransfer daerah, maka pada periode 2015-2019, sesuai misi ini, sasaran programpengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimanaprogram pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif danefisien.

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikutikerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKPakan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegangkekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau MenteriKeuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorongmitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporankeuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LKKLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepadapenerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkanuntuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitanini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikankebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasimaupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerahtermasuk korporasi-nya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangannegara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasanterhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruangfiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan danPelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan

- 12 -



Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukansecara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namunterfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategipembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1)dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensipembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensipemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlumenciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harusterpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebutdituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015-2019.

Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa programlintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancangdilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikansejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasidalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. ArahPengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi danpengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaianSasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untukmelakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunannasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIPterkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalamRPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nyamasing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan internAPIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatanpembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban. Pengawasanintern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai prosesyang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan iniharus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihakuntuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangannegara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupayamemberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek

- 13 -



ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran PokokPembangunan dalam RPJMN 2015 - 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsistendan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaituprogram atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukanpengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadiprioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaiantujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraanmasyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas(Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untukmewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebihKLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunannasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskantujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur danbirokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang padaakhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peranpengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapatmenghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunanpusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untukmengatasi hambatan kelancaran pembangunan.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan danpembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yangbersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKPdiarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secarapartisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Disamping itu, terdapat strukturorganisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalammenetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunantermasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadapinformasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporanpertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh manatujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangkatransparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskancapaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan

- 14 -



pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaianefektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasimasyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tatakelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pada pasal 2 dinyatakan bahwa untukmencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, danakuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajibmelakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan denganberpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah seperti diatur dalamPP tersebut. Tanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI berada ditangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dilingkungan masing-masing.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaanpenyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruhinstansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PPNomor 60 Tahun 2008. Oleh sebab itu maka Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta merumuskan misi kedua ini dalam rangka terwujudnya Misi BPKPsebagai Instansi Pembina SPIP di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untukmeningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memangbukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK.BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasandi BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedarpelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadipengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dantindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakanpengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalampelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan danprosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi regulerterhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP

MISI 2

Membina secara Efektif Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta.

- 15 -



diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuanpemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkankematangan implementasi SPIP secara keseluruhan diKLPK.

Perumusan misi ini didasarkan kepada amanah yang diberikan olehKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasikepada BPKP sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, dalamrangka mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkunganAparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Perwakilan BPKPProvinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana dari misi BPKP di wilayah Provinsi DKIJakarta berupaya untuk menumbuhkembangkan kapasitas dari auditor diwilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dari sisi SDM, organisasimaupun sistem dan prosedur mencakup:

1) Pembinaan kompetensi APIP, melalui pendidikan dan pelatihan auditor(pasal 59 ayat 1 e PP Nomor 60 Tahun 2008);

2) Pembinaan jabatan fungsional auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008);

3) Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan;4) Pendukung/fasilitasi pengawasan;5) Sinergi dengan APIP lain.

3. TujuanTujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,

serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakanpenjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai ataudihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakartamenetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019:

1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

MISI 3

Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi

DKI Jakarta.

- 16 -



Pemerintah; dan3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten.

4. Sasaran Strategis dan ProgramSasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan PerwakilanBPKP Provinsi DKI Jakarta, yang dirumuskan secara spesifik dan terukuruntuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkandalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaiandari tujuan. Sesuai Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 tahun 2014, SasaranStrategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SasaranStrategis BPKP Pusat.

Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2015-2019adalah pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis tahun 2015 – 2019

No Sasaran ProgramIndikator Kinerja Program (Outcome)

Uraian Target2019

1 Perbaikan pengelolaan programPrioritas Nasional dan PengelolaanKeuangan Negara BidangPerekonomian dan Kemaritiman

Perbaikan tata kelola, manajemenrisiko dan pengendalian internPengelolaan program strategis

70%

2 Meningkatnya Kualitas PenerapanSPIP K/L Bidang Perekonomiandan Kemaritiman

Maturitas SPIP K/L (Level 3)Bidang Perekonomian danKemaritiman

85%

3 Meningkatnya KapabilitasPengawasan Intern PemerintahDaerah

Kapabilitas APIP PemerintahProvinsi (Level 3)

82%

Kapabilitas APIP PemerintahKabupaten/ Kota (Level 3)

85%

4 Meningkatnya Kualitas LayananDukungan Teknis Pengawasan

Persepsi Kepuasan LayananKetatausahaan (Skala Likert 1-10)

8

Sehubungan wilayah kerja dari Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta beradapada wilayah Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam wilayah tersebut hanyaterdapat satu Pemda, maka indikator sasaran strategis yang terkait denganpengawasan Pemerintah Daerah adalah satu Pemda.

5. Indikator Kinerja UtamaIndikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merupakan indikatorkinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang

- 17 -



menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangannegara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merupakan ukurankeberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outwardlooking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yangmenunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangannegara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inwardlooking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapanindikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategisdan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator inidigunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkankeberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran(output).

Indikator-indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta pada tahun2015 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3Indikator Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015

No. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET2015

Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

1.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalammencapai perbaikan tata kelola, perbaikansystem pengendalian intern, pengelolaankeuangan negara/daerah, dan peningkatankapabilitas APIP

A.1 Perbaikan tata kelola, manajemen resiko, danpengendalian intern pengelolaan keuangannegara

Persentase 40

A.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 136Program 2 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya UpayaPencegahan Korupsi2.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam

mencapai perbaikan tata kelola, perbaikansystem pengendalian intern, pengelolaankeuangan negara/daerah, dan peningkatankapabilitas APIP

B.1 Penerapan kelima unsure SPIP padaK/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasi secaramemadai

Persentase 50

B.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 2

- 18 -



No. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET2015

Program 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P3.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam

mencapai perbaikan tata kelola, perbaikansystem pengendalian intern, pengelolaankeuangan negara/daerah, dan peningkatankapabilitas APIP

C.1 Tingkat kapabikitas APIP Pemda (Level 3) Persentase 5

C.1.1 Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP Rekomendasi 2

Program 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan4.1 Tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugasD.1 Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan Skala likert 1-10 7

D.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemenperwakilan BPKP DKI Jakarta

Laporan 60

4.2 Termanfaatnya asset secara optimal dalammencapai kepuasan layanan kesesmaan

D.2.1 Terlaksananya pembangunan konstruksigedung Perwakilan BPKP

- -

D.2.2 Tersedianya mebelair Perwakilan BPKP - -

D.2.3 Tersedianya alat pengolah data BPKP Unit 45

D.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP Unit 104

D.2.5 Tersedianya sarana dan prasarana BPKP - -

D.2.6 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negaraPerwakilan BPKP

- -

D.2.7 Terlaksananya rehabilitasi Kantor PerwakilanBPKP

Unit 3

6. Program dan KegiatanUntuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, PerwakilanBPKP Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan program dan kegiatan yangdilaksanakan oleh unit organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan olehBappenas.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis PerwakilanBPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel2.4 berikut ini:

Tabel 2.4.Program dan Kegiatan

- 19 -



No Program dan Kegiatan

1 Program : Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

1. Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan pada K/L /Pemda

2. Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis Penyusunan APBD, Asistensi SAKD,

dan Asistensi SIMDA kepada Pemerintah Daerah

3. Audit Keuangan PHLN

4. Audit Kinerja PPIP

5. Pemeriksaan PNBP

6. Audit Tujuan Tertentu (cost saving)

7. Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan

8. Evaluasi Kinerja BUMN/BUMD/ BLUD

9.Bimbingan teknis, konsultasi, sosialisasi, asistensi, pendampingan dan kajian

mengenai Penerapan GCG dan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

pada BUMN/BUMD/BLUD

10. Assessment Penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL

11. Penyusunan Profil BUMN/BUMD/BUL

12. Monitoring Pelaksanaan Program Tol Laut pada BUMN

13. Reviu Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMN

14. Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK)

15. Asistensi fraud control plan

16. Audit Investigatif

17. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

18. Pemberian Keterangan Ahli

18. Kajian peraturan yang berindikasi KKN

20. Audit penyesuaian harga dan klaim

21. Penyelesaian hambatan pembangunan

2. Program : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya

Upaya Pencegahan Korupsi

1 .Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP

2. Sosialisasi SPIP

3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP

- 20 -



No Program dan Kegiatan

4. Pembimbingan Teknis dan Konsultansi SPIP

3. Program : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

1. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Pedoman Tata Kelola , Pedoman Quality

Assurance , Pedoman Konsultansi dan APIP,

4. Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana;

2. Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi;

3. Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah;

4. Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Kehumasan;

5. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran

Gaji/Tunjangan;

6. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;

7. Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP.

8. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

B. PERJANJIAN KINERJA 2015Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstradilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal inipengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaranstrategis ini di tahun 2015 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja.Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerjaantara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu,dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yangmencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dananggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmendari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yangdiinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja yang berupaoutput dan outcome.

Pada tanggal 29 Januari 2015, dilakukan perjanjian kinerja Kepala PerwakilanBPKP DKI Jakarta dengan Plt Kepala BPKP dengan dalam rangka mewujudkanmanajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sertaberorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5

- 21 -



Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJATARGET

Satuan Jumlah1 2 3 4

1. Tersedianya informasi hasilpengawasan dalam mencapaiperbaikan tatakelola, perbaikansistem pengendalian internpengelolaan keuangannegara/daerah, dan peningkatankapabilitas APIP

Indikator Kinerja Kegiatan

1.RekomendasiHasilPengawasan

Rekomendasi136

2.

RekomendasiPembinaanPenyelenggaraanSPIP/SPI

Rekomendasi 2

3.RekomendasiPembinaanKapabilitas APIP

Rekomendasi2

2. Tersedianya dukunganmanajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya dalammencapai kepuasan layanan


1. Jumlah LayananDukunganManajemenPerwakilan

Laporan 60

3. Termafaatkannya Aset secaraoptimal dalam mencapaikepuasan layanan kesesmaan 7skala likert


1. Terlaksananyarehabilitasikantorperwakilan

Unit 1

2. Tersedianya alatpengolahan data Unit 20

3. Tersedianya AlatRumah tangga

Unit 23

4. PersepsiKepuasanlayananketatausahaan

1-10 SkalaLikert

7


III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI

engukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian daripenyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKPProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengukuran dilakukanterhadap capaian kinerja output dan capaian kinerja outcome

dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumenperjanjian kinerja tahun 2015.

BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerjadiukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya. Capaian sasaranprogram diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaituindikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasiIKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalamdilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaansumber dana dalam mencapai kinerja IKU.

Capaian IKU Tahun 2015 dengan ukuran persentase pencapaian outcomedisajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1Capaian Indikator Utama

Capaian(%)

Perbaikan PengelolaanKeuangan Negara

Persentase Perbaikan TataKelola, Manajemen Risiko,dan Pengendalian InternPengelolaan KeuanganNegara

% 40 48.2 120.50

Meningkatnya KualitasPenerapan SPI KLPKserta meningkatnyaUpaya PencegahanKorupsi

Persentase penerapankelima Unsur SPIP/ padaK/L/Pemda/Efektivitas SPIKorporasi secaramemadai

% 50 50.00 100.00

MeningkatnyaKapabilitasPengawasan InternK/L/P

Persentase TingkatKapabilitas APIP Pemda(Level 3) % 5 - 0.00

Meningkatnya KualitasLayanan DukunganTeknis Pengawasan

Persepsi Kepuasanlayanan Ketatausahaan skala likert 1-10 7 7.136 101.94

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

P

- 23 -

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA


Sedangkan hasil output berupa rekomendasi untuk kegiatan pengawasan

tahun 2015 ada pada tabel 3.2

Tabel 3.2Capaian Output

%

Tersedianya informasi hasilpengawasan dalam mencapaiperbaikan tatakelola, perbaikansistem pengendalian internpengelolaan keuangannegara/daerah, dan peningkatankapabilitas APIP

Rekomendasi HasilPengawasan

Rekomendasi 136 144 105.88


RekomendasiPembinaanPenyelenggaraanSPIP/SPI



RekomendasiPembinaan KapabilitasAPIP


Tersedianya dukungan manajemendan pelaksanaan tugas teknis lainnyadalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah LayananDukungan ManajemenPerwakilan BPKP

Laporan 60 60 100.00

Tersedianya alatpengolah data BPKP

Unit 20 20 100.00

Tersedianya AlatRumah tangga BPKP

Unit 23 23 100.00

TerlaksananyaRehabilitasi KantorPerwakilan BPKP

M2 149 149 100.00

Capaian

Termanfaatkannya aset secaraoptimal dalam mencapai kepuasanlayanan kesesmaan

Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi

Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

SASARAN KEGIATAN

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA- 24 -


Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 dan

biaya pihak ketiga/dana mitra disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3Realisasi Penyerapan Dana

DIPA Dana Mitra Jumlah(Rp000)

A. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara1

Rekomendasi HasilPengawasan

3,967,927,583.00 238,838,384.00 4,206,765,967.00

B.

2 Persentase penerapan kelimaUnsur SPIP pada Pemda secaramemadai

2.1 Rekomendasi PembinaanPenyelenggaraan SPIP/SPI

109,680,000.00 - 109,680,000.00

C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

3 Persentase Tingkat KapabilitasAPIP Pemda (Level 3)

3.1 Rekomendasi PembinaanKapabilitas APIP

1,108,000.00 85,360,000.00 86,468,000.00

D. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

4 Persepsi Kepuasan layananKesesmaan

4.1 Jumlah Layanan DukunganManajemen Perwakilan BPKP

26,449,762,385.00 - 26,449,762,385.00

4.2 Tersedianya alat pengolahdata BPKP

323,661,900.00 - 323,661,900.00

Tersedianya Alat Rumahtangga BPKP

637,679,000.00 - 637,679,000.00

4.4 Terlaksananya RehabilitasiBerat Rumah NegaraPerwakilan BPKP

302,249,000.00

No. Indikator KinerjaOutcome

- 302,249,000.00

Jumlah 31,792,067,868.00 324,198,384.00 32,116,266,252.00

Persentase Perbaikan Tata Kelola,Manajemen Risiko, danPengendalian Intern PengelolaanKeuangan Negara1.1

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

4.3

- 25 -



Sasaran program perbaikan pengelolaan keuangan Negara terkait dengan

tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu

peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional yang bersih dan efektif.

Sasaran program ini diindikasikan oleh satu IKU yaitu Persentase perbaikan

Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan

Keuangan Negara, diukur dengan menghitung tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan terhadap jumlah rekomendasi yang disampaikan dalam laporan

hasil pengawasan dibandingkan dengan targetnya. IKU dihitung dari rata-rata

IKU per bidang.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan :

Realisasi tahun 2015 IKU ini adalah sebanyak 100 tindak lanjut dari 148

Rekomendasi Hasil Pengawasan atau 48,20% sesuai dengan bobot masing-

masing bidang dengan perhitungan sebagai berikut :

Bidang RekomendasiTL atas

RekomendasiRealisasi Bobot IKU

AN 40 19 47.50 25.00 11.88INV 73 73 100.00 25.00 25.00APD 17 4 23.08 25.00 5.77IPP 18 4 22.22 25.00 5.56Jumlah 148 100 48.20

Namun demikian, capaian IKU tahun 2015 sebesar 48,20% atau mencapai

120,50% apabila dibandingkan dengan target sebesar 40%. Rincian jumlah

Jumlah Tindak Lanjut atasRekomendasi Hasil Pengawasan

Yang Diberikan% Capaian IKU = = X X 100%

Jumlah RekomendasiHasil Pengawasan Yang Diberikan

Sasaran Program 1Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara



rekomendasi dan tindak lanjut dengan persentasenya dapat dilihat pada

Lampiran 2 dan 3 di laporan ini.

Sedangkan dari jumlah output, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta menghasilkan output berupa rekomendasi hasil pengawasan

sebanyak 148 atau 105,71% dari target sebanyak 140 rekomendasi hasil

pengawasan.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan tindak lanjut yang dilakukan

bidang-bidang selama tahun 2015.

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Pemerintah melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas

kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan

masukan kepada Menteri Keuangan

Selama tahun 2015, Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan

kegiatan-kegiatan lintas sektoral dengan menghasilkan rekomendasi-

rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan bagi mitra

kerja.

Target Output yang ditetapkan sebanyak 16 yang dibagi ke dalam 16

kelompok penugasan, telah teralisir 16 Output atau 100%, sedangkan dari

realisasi Output 16 telah ditindaklanjuti (outcome) sebanyak 4, sehingga

outcome untuk Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat adalah 22,22%.

Uraian ringkas tindak lanjut keempat kelompok penugasan atau output

adalah sebagai berikut:

a. Audit PNBP Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Telah dilakukan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Priok dalam

rangka Pemeriksaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014,

- 27 -



telah menindaklanjuti 4 dari 4 rekomendasi yang diberikan atau 1 kelompok

penugasan atau 1 output yang ditindaklanjuti.

b. Audit Loan Bidang Pendidikan

Telah menindaklanjuti 8 dari 8 rekomendasi yang diberikan atau 1 kelompok

penugasan atau 1 output, yakni:

1) Audit keuangan atas Laporan Keuangan Health Profesional Education

Quality (HPEQ) Loan IBRD 7737-ID Prov Jawa Barat pada Universitas

Indonesia, telah menindaklanjuti 2 dari 2 rekomendasi yang diberikan.

2) Audit atas LK HPEQ Loan IBRD 7737-ID Provinsi DKI Jakarta pada

Universitas YARSI, telah menindaklanjuti 4 dari 4 rekomendasi yang

diberikan.

3) Audit Keu.Dukungan atas LK Loan IBRD 7737-ID HPEQ Provinsi DKI

Jakarta pada Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Telah

menindaklanjuti 2 dari 2 rekomendasi yang diberikan.

c. Audit Loan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yakni


penugasan atau 1 output yang ditindaklanjuti, yakni:

1) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Infrastructure Reform Sector

Development Program (IRSDP) Loan ADB Number 2264-INO dan Dutch

Grant Number 0064-INO pada BAPPENAS untuk TA yang berakhir tanggal

31 Desember 2015, 6 telah menindaklanjuti 6 rekomendasi dari 6

rekomendasi yang diberikan

2) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Konsolidasian READ Progame,

Grant IFAD 726-ID pada Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian RI

untuk TA yg berakhir 31 Des 2014, telah menindaklanjuti 3 rekomendasi

dari 3 rekomendasi yang diberikan

3) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PPK Pengelolaan Sumber Daya

Air Terpadu, Loan ADB no.2501 SF-INO, IBRD no.7669-ID, IBRD no. 8027-

ID, JBIC no. IP 546, JBIC no. IP 547 dan JICA no. ID 551, Satuan, telah

menindaklanjuti 3 rekomendasi dari 3 rekomendasi yang diberikan



4) Melakukan Audit Dukungan atas laporan keuangan PNPM Mandiri

perkotaan LOan TF 012192;TF098817;7504/7664/4384;7866, 8213 IDB Phase

3/IDB Number 169,170,171 pada provinsi DKI Jakarta untuk tahun

anggaran yang berakhir tanggal 31 desember 2014, telah menindaklanjuti 2

rekomendasi dari 2 rekomendasi yang diberikan

5) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan

TF12192, TF098817, 7504/7664/4348; 7866; 8213 IDB Phase 3/IDB Number

169, 170,171) pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

untuk TA yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, telah menindaklanjuti 5



TF12192, TF098817;7504/7664/4384;7866;8213 IDB Phase 3/IDB169, 170,

171) pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta TA yang

berakhir 31 Desember 2014, telah menindaklanjuti 5 rekomendasi dari 5

rekomendasi yang diberikan


TF012192; TF098817; 7504/7664/4384; 7866;8213 IDB Phase 3/IDB 169, 170,

171) pada kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk TA

yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, telah menindaklanjuti 3



TF12192, TF098817;7504/7664/4384;7866;8213 IDB Phase 3/IDB169,170,171)

pada Kabupaten Kepulauan Seribu Prov. DKI Jakarta TA yang berakhir 31

Desember 2014, telah menindaklanjuti 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi

yang diberikan

9) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan ( Loan

TF012192, TF098817,7504/7664/4384,7866, 8213 IDB Phase 3/IDB 169, 170,

171) pada Kota Administrasi Jakarta Selatan Prov DKI Jakarta TA yang

berakhir 31 Desember 2014, telah menindaklanjuti 3 rekomendasi dari 3

rekomendasi yang diberikan.

- 29 -



d. Audit Loan Bidang Infrastruktur


penugasan atau 1 output yang ditindaklanjuti, yakni:

1) Audit dukungan atas Laporan Keuangan Loan JBIC-546,JBIC IP-547,IBRD

8027-ID pada Satker Direktorat Irigasi dan Rawa Dirjen SDA Kementerian

PU dan Perumahan Rakyat RI untuk TA yg berakhir 31 Des 2014, telah

menindaklanjuti 8 rekomendasi dari 8 rekomendasi yang diberikan.

2) Audit dukungan atas Lap.Keu. Loan IBRD Number 7669-ID Dam

Operasional Improvement and Safety Project (DOISP) pd Satker Balai

Bendungan Dirjen Sumber Daya Air Kemen.PU dan Perumahan Rakyat RI

untuk TA, telah menindaklanjuti 8 rekomendasi dari 8 rekomendasi yang

diberikan.

2. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Selama tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah

menghasilkan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah, dimana

capaian kinerja berupa tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kebijakan

keuangan daerah.

Target Output yang ditetapkan sebanyak 17 yang dibagi ke dalam 3

kelompok penugasan, telah terealisir 17 Output atau 100%, sedangkan dari

realisasi Output telah ditindaklanjuti (outcome) sebanyak 4, sehingga outcome

untuk Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah 23,08%.

Uraian ringkas tindak lanjut rekomendasi adalah sebagai berikut:

a. Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara

Pemerintah Provinsi DKI telah menindaklanjuti 4 rekomendasi dari 13

rekomendasi yang disampaikan, sebagai berikut:

1) Pada kegiatan Probity Audit atas Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa,

dari 2 rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti 1 rekomendasi,

yaitu:



a. Reviu proses pembayaran untuk 2 kontrak kegiatan pembangunan

simpang dan jalan tak sebidang pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI

Jakarta tahun anggaran 2014-2016, pada 2 lokasi pembangunan jalan

layang. Hasil dari kegiatan reviu adalah memberikan saran perbaikan

agar PPK menyiapkan addendum kontrak yang berisi adanya surat

penegasan yang disepakati bersama penyedia jasa/kontraktor,

melengkapi jenis asuransi sesuai isi kontrak, serta memperhatikan hal-

hal yang berpotensi menimbulkan dampak pada perubahan structur

design. Terhadap rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan dibuat

addendum kontrak Nomor: 45388/1.792 tanggal 15 Desember 2015 yang

meniadakan kewajiban pembuatan mutual check 0% pada syarat-syarat

umum kontrak

b. Hasil kajian proses ganti rugi tanah di lahan waduk pluit milik PT.

Jakarta Propertindo yang akan dibebaskan oleh Pemda DKI, adalah

pelepasan tanah yang dikuasai/dimiliki sesuai sertifikat Hak pakai oleh

PT Jakarta Propetindo di lahan waduk pluit dapat diberikan ganti

kerugian dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali,

kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah

pihak. Terhadap rekomendsi ini belum ditindaklanjuti

2) Pada kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran semester 1 tahun 2015 pada

Pemerintah DKI Jakarta, dari 2 rekomendasi yang disarankan telah

ditindaklanjuti 1 rekomendasi. Terhadap penyebab rendahnya penyerapan

anggaran telah diberikan rekomendasi berupa penataan kembali organisasi

ULP Provinsi DKI Jakarta, , meningkatkan kompetensi bendaharawan

pengeluaran SKPD dalam mengelola keuangan daerah serta meningkatkan

kompetensi SDM perencana dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran.

Tindak lanjut yang telah dilakukan berupa Diklat Bendahara Pengeluaran

dan Pengelolaan Barang daerah bagi pegawai Penda DKI yang

diselenggarakan oleh Balai Diklat Provinsi DKI sebanyak 4 angkatan mulai

7 Juli – 16 November 2015.

- 31 -



3) Pada kegiatan Penyusunan Database permasalahan aset tetap dan

hibah/bansos dari hasil audit BPK RI atas LKPD tahun 2014 pada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan 2 rekomendasi yang belum

ditindaklanjuti yaitu merevisi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang

telah diubah dengan Pmankan asset ermendagri Nomor 39 tentang

Pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD yaitu

menambahkan pasal-pasal yang menegaskan dan mengatur kewajiban

Inspektorat melakukan pemerintah terhadap penerima hibah dan bansos

serta berkoordinasi dengan BPN dalam pensertifikatan asset daerah dan

mengamankan tanah HGB di atas HPL yang dikerjasamakan dengan pihak

ketiga.

4) Berdasarkan hasil audit kinerja pemda bidang kemaritiman telah diberikan

3 rekomendasi yaitu:

- Merevisi SK Gubernur KDKI No. 1159 tahun 1996 tentang prosedur

perijinan usaha perikanan serta tanda daftar perusahaan penanganan

dan pengolahan perikanan,

- Meninjau tarif pas kecil yang saat ini berlaku sebesar Rp 500 per GT

- Melakukan kajian kelayakan terkait peningkatan klasifikasi pelabuhan

sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

45/Kepmen/KP/2014. Terhadap 3 rekomendasi ini belum ada

tindaklanjutnya.

5) Berdasarkan hasil reviu atas Rencana Anggaran Biaya tahun 2015 dalam

kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Blok D kantor

pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat, terdapat koreksi yang harus

ditindakklanjuti oleh PPK sebesar Rp 753 juta. Atas rekomendasi ini telah

ditindaklanjuti dengan membuat addendum kontrak.

6) Dari evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD pada Pemda

DKI tahun 2015, disarankan agar menyusun rancangan KUA dan PPAS

sesuai ketentuan yang berlaku dan mengkomunikasikan ke DPRD serta

menyusun SOP untuk langkah memasukan komponen harga ke dalam

aplikasi e-budgeting. Atas 2 rekomendasi ini belum dilakukan tindak lanjut



7) Hasil Quality Assurance terhadap Pemeriksaan/Pendalaman Atas

Permohonan Restitusi BPHTB PT Midasia Inti Gemilang, memberikan 2

rekomendasi agar menyelesaikan proses administrasi lebih lanjut terkait

Penolakan atas Permohonan Pengembalian (Restitusi) BPHTB atas PT

Midasia Inti Gemilang sesuai ketentuan perpajakan daerah yang berlaku,

dan melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya

Jakarta Selatan melalui Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta,

terkait potensi kerugian negara atas pemindahbukuan PPh Final Pasal 4

ayat (2) atas nama PT BSU sebesar Rp 21.851.000.000 terhadap AJB yang

seolah-olah dibatalkan. Atas rekomemndasi tersebut telah ditindaklanjuti

satu rekomendasi dengan menerbitkan surat UPPD Setiabudi Nomor

3937/1.722 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pemberitahuan penolakan

permohonan pengembalian BPHTB ats nama PT. Midasia Inti Gemilang.

8) Hasil analisis kinerja keuangan Pemda DKI Jakarta tahun 2014 diberikan

satu rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu mengusulkan dan

membahas revisi Peraturan Daerah mengenai Dana Cadangan dengan

menetapkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan

menggunakan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Rekomendasi Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Regional

Pemerintah Daerah

Telah menindaklanjuti 1 dari 2 rekomendasi yang diberikan, yakni:

1) Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Dari kegiatan bimtek ini

telah dihasilkan dokumen RTP Dinas Sosial Tahun 2015, dengan demikian

telah ditindaklanjuti 1 rekomendasi dari 1 rekomendasi yang diberikan;

2) Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana atas Tindak Lanjut Yang

akan Dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Temuan BPK-RI

atas LKPD Tahun 2014, disarankan agar menyusun Pedoman penyusunan

rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan

- 33 -



keuangan oleh BPK-RI Terhadap 1 rekomendasi yang diberikan tersut

belum dilakukan tindak lanjutnya.

c. Rekomendasi Hasil Pembinaan Tata Kelola APIP Pemerintah Daerah

Dari 2 rekomendasi yang diberikan, belum dilakukan tindak lanjutnya yakni:

1) Dari asistensi atas Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2014, telah disarankan kepada Inspektur Provinsi DKI agar

pengembangan system pemantauan secara on-line terhadap penetapan

kinerja dan indicator kinerja utama dengan mengintegrasikan ke dalam

aplikasi yang sudah ada baik dalam tahap perencanan (e-budgeting) maupun

tahap pelaksanaan (simonev). Terhadap rekomendasi yang diberikan belum

dilakukan tindak lanjut.

2) Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2014, telah disarankan kepada Inspektur Provinsi DKI agar

melaksanakan perbaikan mekanisme rekonsiliasi pendapatan,

meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah, menetapkan

kebijakan/prosedur penatausahaan aset, memenuhi kebutuhan aset

peralatan dan mesin di Sudin dengan aset yang ada di Dinas Dukcapil, serta

pemeriksaan lebih lanjut atas kegiatan yang sudah dilakukan input SPJ

namun pembayaran belum dilakukan. Terhadap rekomendasi yang

diberikan belum dilakukan tindak lanjut.

Belum seluruh rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah dapat

ditindaklanjuti, hal tersebut disebabkan rekomendasi baru dapat

ditindaklanjuti di tahun berikutnya, belum dapat dimonitoring perbaikannya

di tahun berjalan.

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mencakup:

a. Pembuatan addendum Kontrak untuk meniadakan kewajiban pembuatan

mutual check 0 %;

b. Pemberitahuan penolakan atas Permohonan Pengembalian (Restitusi)

BPHTB atas PT Midasia Inti Gemilang;



c. Penyelanggaraan Diklat Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan

kompetensi SDM;

d. Penyusunan RTP Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

3. Bidang Akuntan Negara

Selama tahun 2015, Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan kegiatan-kegiatan

pengawasan dengan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang

diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan bagi mitra kerja.

Target Output yang ditetapkan sebanyak 34 rekomendasi dan telah teralisir

40 rekomendasi atau 117,65%, sedangkan dari realisasi Output sebanyak 40

rekomendasi, telah ditindaklanjuti (outcome) sebanyak 19 atau 47,5% yang

berupa Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi/Sistem Pengendalian

Intern.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah

struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat

Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal, Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha dan

mengoptimalkan nilai perusahaan, berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD berkewajiban menerapkan tata

kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam

meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan BUMN/BUMD/BLUD, BPKP

perlu mendorong pemerintah daerah agar BLUD menerapkan dan mencapai

target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Kementerian

Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG.

Selama tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta melakukan pendampingan kepada BUMD dalam rangka

penyelenggaraan korporasi yang baik.

- 35 -



Hasil pengawasan dalam tahun 2015 dalam bentuk assurance berupa

assessment Penerapan GCG, Evaluasi Kinerja pada PDAM/RSUD; Reviu atas

Fungsi Satuan Pengawasan Internal pada BUMN; Reviu/Verifikasi atas

permintaan BUMN/BLUD dan Monitoring Pelaksanaan Program Tol Laut.

Sedangkan dalam bentuk consulting, berupa pendampingan/self assessment

penerapan GCG; Bimbingan Teknis Rencana Bisnis Anggaran dikaitkan dengan

SPM dan menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan

BUMN/BUMD.

Dari target 34 output berupa rekomendasi, terrealisir 40 output. Sedangkan

realisasi outcome sebanyak 19 atau 47,5% karena sebagian besar kegiatan

pengawasan yang dilakukan dalam tahun 2015, belum bisa diukur outcome

nya karena baru satu kali dilakukan, seperti: Reviu atas Fungsi Satuan

Pengawas Intern pada BUMN; Reviu terhadap aset Bantuan Pemerintah yang

Belum Ditetapkan Statusnya (BPYDS); Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

pada BUMN; Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Puskesmas sebagai

BLUD serta Monitoring Pelaksanaan Program Tol Laut pada BUMN.

4. Bidang Investigasi

Selama tahun 2015, Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan kegiatan-kegiatan keinvestigasian

dengan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang selanjutnya diteruskan

ke instansi penyidik.

Target Output yang ditetapkan sebanyak 73 rekomendasi dan telah teralisir 73

rekomendasi atau 100%, sedangkan dari realisasi Output sebanyak 73

rekomendasi, telah ditindaklanjuti (outcome) atau diteruskan ke instansi

penyidik sebanyak 73, sehingga outcome untuk Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Pusat adalah 100 %.

Tindak lanjut atas rekomendasi keinvestigasian antara lain :



a. Dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi (TPK), Aparat Penegak

Hukum (APH) memerlukan keahlian di bidang akuntansi dan audit baik

dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan

perkara TPK di persidangan. BPKP yang memiliki SDM yang ahli di bidang

akuntansi dan audit berperan aktif dalam pemberantasan TPK dengan

memberikan pendapat tentang kerugian keuangan negara. Oleh karena itu,

permintaan dari APH untuk melaksanakan kegiatan audit investigasi, audit

dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian

keterangan ahli selalu direspon semaksimal mungkin.

Salah satu upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara antara lain

dengan pendekatan represif yaitu tertanganinya kasus TPK. Penanganan

kasus yang berindikasi TPK yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap

hasil audit dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk

diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Selama tahun 2015 terdapat 8 penugasan Audit Investigatif (sudah terbit 6

laporan) dan 26 penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

PKKN (sudah terbit 23 Laporan). Pemanfaatan Laporan Hasil Audit

Investigatif (LHAI) dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara (LHPKKN) serta 91 keterangan ahli yang merupakan output

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh instansi

penyidik, merupakan gambaran outcome dari hasil penugasan.

Laporan hasil audit yang diterbitkan dan diserahkan kepada penyidik telah

digunakan sebagai bukti surat dalam berkas perkara korupsi, yang dapat

digambarkan sebagai berikut:

LHAI yang telah dilanjutkan dengan pemberian keterangan ahli kepada

penyidik sebanyak 4 laporan dan 2 laporan diserahkan kepada Gubernur.

Sementara itu terdapat sebanyak 23 laporan PKKN telah diserahkan kepada

penyidik serta telah dilakukan pemberian keterangan ahli sebanyak 20

LHPKKN kepada penyidik.

- 37 -



Pemanfaatan LHAI dan LHPKKN serta keterangan ahli dalam sidang

tindak pidana korupsi oleh peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan

Tinggi dan Negeri di Jakarta sebanyak 29 kali, Pengadilan Tipikor Jawa

Barat 2 kali dan 1 kali pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Banten.

Sementara pemberian keterangan ahli kepada penyidik APH sebanyak 59

kali, terdiri dari penyidik Jaksa 40 kali dan penyidik kepolisian 19 kali.

Laporan–laporan dan keterangan ahli yang telah diputus di pengadilan

dirujuk dalam tiap amar putusan majelis hakim dan untuk keterangan ahli

yang masih dalam tahap penyidikan selalu digunakan penyidik dalam

berkas perkara kasus korupsi.

b. Proses pembangunan seringkali terhambat dan tidak terlaksana sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Terkait hal itu

BPKP berupaya mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi

penyesuaian harga serta mengupayakan penyamaan persepsi dengan

auditan agar hasil audit dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

penyelesaian penyesuaian harga. Melalui audit penyesuaian harga, BPKP

berperan dalam mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

Negara.

Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga dimanfaatkan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen dalam proses pembayaran penyesuaian harga kontrak.

Seluruh laporan yang diterbitkan telah digunakan sebagai dasar pengajuan

SPM dan tidak ada nilai SPM dan SP2D yang melebihi jumlah hasil audit

dalam masing-masing Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga.

c. Dalam rangka pencapaian tujuan meningkatkan pemahaman mengenai

praktik-praktik penyelenggaraan good governance, BPKP turut berupaya

meningkatkan pemahaman publik terhadap permasalahan korupsi, antara

lain adanya pemahaman atas materi sosialisasi oleh masyarakat.

Capaian kinerja dari pemanfaatan rekomendasi keinvestigasian tersebut

didukung dengan capaian output kegiatan keinvestigasian sebanyak 73 output

atau sebesar 100% dari target 73 output.



Kegiatan-kegiatan yang mendukung output keinvestigasian antara lain :

a. Audit Investigasi (AI)

Target Kegiatan Audit Investigasi dalam tahun 2015 adalah sebanyak 6

kegiatan atau laporan, realisasi sebanyak 8 kegiatan atau 133,33%. Dari

target tersebut direalisasi sebanyak 6 laporan, jadi tercapai 100%. Selain dari

penyelesaian penugasan tersebut diatas terdapat penyelesaian 1 kegiatan

carry over.

b. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Target Kegiatan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam

tahun 2015 adalah sebanyak 15 kegiatan, realisasi 26 kegiatan atau 173,33%.

Dari target tersebut direalisasi sebanyak 23 laporan atau tercapai 153,33%.

Disamping hasil kegiatan diatas terdapat 7 laporan merupakan

penyelesaian penugasan atas surat tugas yang diterbitkan tahun

sebelumnya, yang baru dapat diterbitkan laporannya dalam tahun 2015.

c. Pemberian Keterangan Ahli (PKA)

Target kegiatan pemberian keterangan ahli dalam tahun 2015 sebanyak 36

laporan, terealisasi sebanyak 91 laporan atau tercapai 252,78%.

d. Hambatan kelancaran pembanunan (HKP)

Dalam tahun 2015 terdapat target 2 kegiatan HKP, namun terealisasi hanya

1 kegiatan atau 1 laporan 50%. Penyebab tidak tercapainya adalah tidak

adanya (hanya satu) permintaan mediasi dari instansi pemerintah.

e. Audit Penyesuaian Harga (PH) dan Klaim

Dalam tahun 2015 tidak ada kegiatan Audit Penyesuain Harga (PH) dan

Klaim dari target sebanyak 4 kegiatan.

Hambatan pencapaian target yaitu terdapat satu permintaan yang tidak

memenuhi persyaratan dilakukan audit penyesuaian harga karena tidak

memenuhi aspek kontraktual dan satu permintaan audit penyesuaian harga

- 39 -



dari Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta karena tidak cukup waktu

untuk melakukan audit.

f. Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak)

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi anti korupsi. Sosialisasi Program anti

korupsi merupakan strategi edukatif, salah satu pilar strategi (selain strategi

preventif dan represif) pemberantasan dan pencegahan tindak pidana

korupsi. Sosialisasi Program Anti Korupsi merupakan kegiatan lanjutan

dari tahun tahun sebelumnya dan akan terus dilaksanakan pada tahun

tahun yang akan datang.

Diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi bertujuan

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan korupsi

dan upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi. Tahun 2015

sosialisasi dilakukan kepada guru-guru SMAN 49 Jakarta.

g. Fraud Control Plan (FCP)

Kegiatan Fraud Control Plan (FCP) dalam tahun 2015 telah dilaksanakan

sebanyak 3 (tiga) penugasan yaitu di PT Semen Padang Perwakilan DKI

Jakarta dan Banten, LPP RRI dan di lingkungan UKPD dan SKPD Pemprov

DKI. Kegiatan FCP masih belum maksimal karena belum cukupnya respon

dari pimpinan dan jajaran UKPD/SKPD/satuan kerja untuk merancang dan

menerapkan Fraud Control Plan (FCP) pada instansinya.

Realisasi IKU untuk Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Keuangan

Negara didukung dengan dana sebesar Rp4.206.765.967,00 (yang terdiri atas

realisasi dana DIPA sebesar Rp3.967.927.583,00 dan dana Mitra sebesar

Rp238.838.384) atau 96,81% dari anggaran sebesar Rp4.345.170.606 dan SDM

sebanyak 18.010 OH atau 103,91% dari rencana sebanyak 17.333 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKU Persentase perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 120,50% lebih

tinggi dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar 96,81%.



Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU Persentase

perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan Negara sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian

IKU sebesar 120,50 % lebih tinggi dibandingan capaian OH sebesar 103,91%.

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-

masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota. BPKP

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung jawab melakukan pembinaan.

Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat

menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset

Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPI KLPK serta

meningkatnya upaya pencegahan korupsi diindikasikan oleh satu indikator

kinerja utama yaitu Jumlah Pemda yang telah menerapkan kelima Unsur SPIP

pada Pemda secara memadai.

Realisasi tahun 2015 IKU ini adalah sebesar 50%, dengan perhitungan

sebagai berikut :

15 Pemda% Capaian IKU = = X 100%

30 Pemda=

= 50%

Sasaran Program 2Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta

Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi

Jumlah Pemda yang telahmenerapkan kelima unsur SPIP secara

memadai% Capaian IKU = = X 100%

Jumlah Pemda (Wil kerja Perw. BPKPDaerah Khusus Ibukota Jakarta)

- 41 -



Jika dibandingkan dengan target sebesar 50%, maka capaian IKU adalah 100%.

Sampai dengan tahun 2015, BPKP telah melakukan pendampingan

penyusunan RTP baik di lingkup SKPD maupun tingkat Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta menghasilkan output berupa rekomendasi

pembinaan SPIP/SPI sebanyak 2 rekomendasi atau 100% dari target sebanyak 2

rekomendasi.

Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp109.680.000 atau 179,08%

dari anggaran sebesar Rp61.244.723 dan SDM sebanyak 921 OH atau 50,77%

dari rencana sebanyak 1.814 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKU Jumlah Pemda yang telah menerapkan

kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai belum efisien. Kondisi ini

tampak dari capaian IKU sebesar 100,00% lebih rendah dibandingkan dengan

capaian peggunaan dana sebesar 179,08%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU Jumlah Pemda yang

telah menerapkan kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai sudah

efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 100,00% lebih tinggi

dibandingan capaian OH sebesar 50,77%.

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh

pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap Aparat Intern

Pemerintah mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan

peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan

tersebut.

Sasaran Program 3Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P



Sebagai orgaisasi, salah satu factor penentu keberhasilan APIP adalah

kompetensi dan professional sumber daya manusia (SDM), karena factor

manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi, SDM yang

kompetens adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan

pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar

yang berlaku umum dalam lingkungan keahlisan tersebut, SDM yang

professional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai

dengan keahliannya.

Sasaran meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L/P diindikasikan

oleh satu IKU yaitu persentase tingkat kapabilitas APIP Pemda (level 3).

Sampai dengan tahun 2015 belum terdapat APIP mencapai kapabilitas level

3, namun demikian proses kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP terhadap 1

Provinsi sudah berhasil/ada peningkatan leveling yaitu dari Level 1 ke Level 2

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk mendukung proses kegiatan peningaktan kapabilitas APIP tersebut,

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menghasilkan output berupa

rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP sebanyak 2 rekomendasi dan telah

ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP.

Hambatan pencapaiannya adalah :

a. Indepensi dan objektivitas APIP belum diterapkan sepenuhnya;

b. Kurangnya alokasi dana anggaran belanja APIP dibandingkan dengan total

belanja dalam APBD; dan

c. Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya manajemen

SDM APIP terutama rekrutmen, pola karier dan pola mutasi/rotasi.

Jumlah APIP Pemda telahmencapai Kapabilitas Level 3

% Capaian IKU = = X 100%Jumlah Pemda

- 43 -



Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp86.468.000,00 (yang terdiri

atas realisasi dana DIPA sebesar Rp1.108.000,00 dan dana Mitra sebesar

Rp85.360.000,00) atau 2.725,40 % dari anggaran sebesar Rp3.172.671,00 dan

SDM sebanyak 45 OH atau 30,61% dari rencana sebanyak 147 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKU Jumlah APIP Pemda yang telah mencapai

level 3 belum efisien. Kondisi ini tampak dengan belum adanya APIP Pemda

yang mencapai level 3 sedangkan capaian peggunaan dana sebesar 2.725,40%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU Jumlah APIP Pemda

telah mencapai level 3 belum efisien.Kondisi ini tampak dengan belum adanya

APIP Pemda yang mencapai level 3 sedangkan capaian OH sebesar 30,61%.

Target outcome di tahun 2015 adalah sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10.

Capaian kinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan

ketatausahaan. IKU ini diukur dari tingkat kepuasan terhadap layanan

dukungan teknis pengawasan yang dberikan dari ketatausahaan.

Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu

keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan

tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh

melalui survei kepada para penerima layanan dengan metode skala Likert 1-10.

Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan

dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada

para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2015, capaian IKUatas

layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 7,136 dari skala Likert 1-

10 atau mencapai 101,94% dari target.

Sasaran Program 4Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan



Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan sistem

informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM Pelaksana dan

peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan.

Persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan, meliputi :

a) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Kepegawaian

b) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Keuangan

c) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Program dan Pelaporan

d) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Umum

Capaian IKU ini menyerap dana sebesar 27.713.352.285,00 atau 94,42% dari

anggaran sebesar Rp 29.352.362.000,00 dan SDM sebanyak 12.494 OH atau

132,96% dari rencana sebanyak 9.397 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKU meningkatnya kualitas layanan dukungan

teknis pengawasan sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar

100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar

94,42%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU meningkatnya

kualitas layanan dukungan teknis pengawasan belum efisien. Kondisi ini

tampak dari capaian IKU sebesar 100% lebih rendah dibandingan capaian OH

sebesar 132,96%.

Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan

dukungan teknis pengawasan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta menghasilkan output berupa :

a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta selama tahun 2015 adalah sebanyak 60 laporan atau

100% dari target sebanyak 60 laporan.

- 45 -



b) Tersedianya Alat Pengolah Data

Pada tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

menghasilkan output berupa alat pengolah data sebanyak 45 unit atau 100%

dari target sebanyak 45 unit.

Realisasi output tersedianya alat pengolah data tersebut terdiri dari :

1) Pengadaan Personal Computer, dan Notebook;

2) Pengadaan Printer;

3) Pengadaan LCD Projector; dan

4) Pengadaan mesin scanner.

c) Tersedianya Alat Rumah Tangga

Tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

menghasilkan output berupa alat rumah tangga sebanyak 104 unit atau 100%

dari target sebanyak 104 unit.

Realisasi output alat rumah tangga sebagai berikut :

1) Pengadaan AC Split;

2) Pengadaan Meja dan Kursi;

3) Pengadaan Sice; dan

4) Peningkatan jaringan dan daya listrik

d) Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta

Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah

melaksanakan renovasi kamar mandi seluas 116,07 m2, Pos Satpam 13,26 m2

dan Gapura 19,88 m2 dengan total seluas 149,21 m2 atau 100% dari target seluas

149,21 m2.

B. REALISASI KEUANGANAnggaran Perwakilan BPKP Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015

sebesar Rp33.761.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.792.067.868,00 atau

94,17%. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.4

dan Tabel 3.5 berikut:



Tabel 3.4Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

No. Uraian Program Anggaran (Rp) Real i sasi (Rp) Capaian%

Jumlah 33,761,950,000.00 31,792,067,868.00 94.17

1 Program Layanan Dukungan TeknisPengawasan

29,352,362,000.00 27,713,352,285.00 94.42

2 Program Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negaradan Pembinaan PenyelenggaraanSistem Pengendalian InternPemerintah

4,409,588,000.00 4,078,715,583.00 92.50

Dari tabel 3.4 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan

Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 27.713.352.285,00

dari rencana sebesar Rp 29.352.362.000,00, dan program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp 4.078.715.583,00 dari rencana

sebesar Rp 4.409.588.000,00.

Tabel 3.5Anngaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

No. Uraian Program Anggaran (Rp) Real i sasi (Rp) Capaian%

Jumlah 33,761,949,000.00 31,792,067,868.00

1 Belanja Pegawai 23,634,722,000.00 22,761,471,239.00 96.312 Belanja Barang 8,700,443,000.00 7,767,006,729.00 89.273 Belanja Modal 1,426,784,000.00 1,263,589,900.00 88.56

94.17

Tabel 3.5 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp22.761.471.239,00

dari rencana sebesar Rp23.634.722.000,00, realisasi barang sebesar

Rp7.767.006.729,00 dari rencana sebesar Rp8.700.443.000,00 dan realisasi belanja

modal sebesar Rp1.263.589.900,00 dari rencana sebesar Rp1.426.784.000,00.


IV. PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 – 2019yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP Pusat yang merupakan salah satuamanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN). Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya danmerupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron danmengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

Tugas dan Kewenangan BPKP sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnyadidelegasikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berdasarkanPER-955/K/SU/2011 tentang Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja PerwakilanBPKP, juncto Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001. Olehkarena itu untuk mewujudkan visi , maka dirumuskan 3 misi Perwakilan BPKPProvinsi DKI Jakarta, yaitu sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKNdi wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yangprofesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKIJakarta.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakartamenetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019:

1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah; dan

3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesionaldan Kompeten.

- 48 -

BAB IV. PENUTUP


B. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM

Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target yang telahditetapkan dalam tahun 2015 baik output maupun outcome. sebagian besarsasaran strategis dan program Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telahtercapai namun terdapat satu sasaran program yang tidak tercapai yaituoutcome untuk pembinaan tatakelola APIP dengan ukuran kinerja telahmencapai leveling 3 di Provinsi DKI Jakarta yang belum bisa tercapai level 3,dengan rincian sebagai berikut:

1. Program perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian internpengelolaan keuangan negara telah mencapai outcome sebesar 48,20% daritarget tahun 2015 sebesar 40% atau capaian 120,50%.

2. Penerapan kelima unsur SPIP pada K/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasidengan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Regional Pemda telah mencapai50% dari target 50% atau capaian 100%.

3. Pembinaan tata kelola APIP Pemda, dengan pencapaian outcome mencapailevel 3 pada APIP sebanyak 0% dari target 5% atau capaian 0%.

4. Kualitas layanan dukungan teknis pengawasan, telah mencapai 7,136 skalalikert dari target 7 atau capaian 101,94%.

Pencapaian outcome tersebut didukung dengan pencapaian output beruparekomendasi sebesar 148 atau mencapai 105,71% dari target 140 rekomendasidan 60 laporan dukungan manajemen atau 100% dari target 60 laporan denganrincian sebagai berikut:

1. Program perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian internpengelolaan keuangan negara telah mencapai 144 output beruparekomendasi dari target sebanyak 136 tahun 2015 atau capaian 105,88%.

2. Penerapan kelima unsur SPIP pada K/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasidengan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Regional Pemda, denganpencapaian output sebesar 2 rekomendasi dari target sebanyak 2 atau 100%.

3. Pembinaan tata kelola APIP Pemda, dengan pencapaian output sebesar 2rekomendasi dari target sebanyak 2 atau capaian 100%.

4. Kualitas layanan dukungan teknis pengawasan, telah mencapai 60 laporandukungan manajemen perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dari target 60atau capaian 100%an meningkat

- 49 -

BAB IV. PENUTUP


C. RENCANA TINDAK PERBAIKAN TAHUN 2016

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi

sebagai berikut:

1. K/L/Pemda belum sepenuhnya menerapkan Sistem Pengawasan Internal

Pemerintah sesuai dengan PP 60/2008 disebabkan:

a. Penerapan SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional

instansi, namun baru pada tahap pengenalan terhadap SPIP berupa

sosialisasi, dan workshop SPIP yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta menapak kepada tahap pengembangan infrastruktur

pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan

Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP);

b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata

dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda.

2. Keterbatasan jumlah dan komposisi tenaga auditor untuk melaksanakan

penugasan serta potensi jumlah permintaan dari para pemangku

kepentingan sehingga banyak permintaan pengawasan dari para pemangku

kepentingan yang tidak dapat terlayani.

3. Keterbatasan jumlah dana untuk membiayai pelaksanaan tugas operasional,

akibat dari salah perhitungan indeks distribusi dana DIPA dari Biro

Perencanaan Pengawasan BPKP, dimana indeks tersebut hanya

mengasumsikan proses pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP

Provinsi DKI Jakarta terbatas berlokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta,

padahal dalam prakteknya proses pengawasan dilaksanakan di lokasi yang

meliputi seluruh wilayah Indonesia.

4. Keterbatasan jumlah infrastruktur yang mendukung pelaksanaan tugas

operasional.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

- 50 -

BAB IV. PENUTUP


1. Untuk kegiatan Perencanaan kinerja, perlu disusun dokumen perencanaankinerja tahun 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPKP.

2. Untuk kegiatan pengukuran kinerja perlu dilakukan :a. Penyusunan mekanisme pengumpulan data kinerjab. Pelaksanaan pengukuran kinerja individu sesuai dengan form Sistem

Kinerja Individu yang berisi indikator kinerja individu.3. Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan

yang secara dini dapat memetakan permasalahan lintas sektoral danpermasalahan stakeholder lainnya sehingga dapat lebih efektif mengarahkanperumusan rekomendasi yang relevan dan strategis.

4. Mengusulkan perbaikan perhitungan Indeks distribusi Dana DIPA kepadaBiro Perencanaan Pengawasan, sehingga dana pengawasan dapat memenuhikebutuhan pelaksanaan tugas.

5. Mengusulkan penambahan tenaga auditor sesuai dengan kebutuhan dalamrangka kebutuhan pelaksanaan tugas.

6. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengancapaian IKU.

7. Peningkatan penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, antara lain melalui:a. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP,

antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP.b. Berkoordinasi lebih intensif dengan K/L/Pemda untuk percepatan

implementasi SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi,sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansitermasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yangwajar.

Akhirnya dengan disusun LAKIP tahun 2015, diharapkan dapat memberikaninformasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugasfungsi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat memberikanumpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secarainternal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerjaorganisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusiBPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 - bpkp.go.id 2015 LENGKA… · laporan kinerja perwakilan bpkp provinsi dki jakarta tahun 2015 badan pengawasan keuangan dan pembangunan ... (s pi) lampiran

Documents