Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2016 Nomor: LKj-7/D2/01/2017 Tanggal: 19 Januari 2017
Laporan Kinerja
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2016
Nomor: LKj-7/D2/01/2017
Tanggal: 19 Januari 2017
i
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
engan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 Deputi
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum,
Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Deputi PIP Bidang Polhukam PMK), Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai
disusun. LKj Tahun 2016 merupakan media pelaporan akuntabilitas kinerja
realisasi Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2015–2019 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2016. Laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan
pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2016,
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kedeputian PIP Bidang Polhukam PMK.
LKj Tahun 2016 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKj Tahun 2016 yang kami susun telah
mencantumkan indikator program sebagaimana telah dimuat dalam Rencana
Kinerja Tahun 2016 Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.
Laporan Kinerja ini memuat analisis capaian kinerja berdasarkan
pengukuran kinerja yang dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang
terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa
indikator input, output, maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi,
efektivitas, dan kualitas pencapaian sasaran strategis dan sasaran program.
Dengan demikian, dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK dalam mengemban amanahnya, sebagai auditor intern
Kata Pengantar
,*
pemerintah yang proaKif dan terpercaya untuk turut serta mendorong
tenrtujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Sangat disadari bahwa untuk dapat melaksanakan pembaharuan di dalam
manajemen keuangan negara tidaklah mudah, tetapi perlu kerja keras dan
komitmen untuk secara konsisten melaksanakan amanah UU sebagaimana
disebutkan di atas. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, dalam pelaksanaan kegiatan
Tahun 2016 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, telah berupaya untuk dapat
memberikan konstribusi yang optimal untuk mengawal pembaharuan di dalam
manajemen keuangan negara. Semoga upaya dan kerja keras kita semua baik yang
telah dilaksanakan dalam Tahun 2016 maupun yang akan terus dilakukan di masa
mendatang mendapat ridho dan petunjuk dariTuhan Yang Maha Kuasa.
Jakarta, lanuari 2017
Deputi Kepala BPKP
I
I
i
ll
I
l.I
I
I
I
I
I
I
I
I
iiiIIiIIitI
Bidang PIP Bidans nou7fl<a1 PMK f.
iii
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Data Umum Organisasi ........................................................................ 2
1. Tugas dan Fungsi ........................................................................... 2
2. Struktur Organisasi ......................................................................... 4
3. Sumber Daya Manusia .................................................................... 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................. 10
A. Rencana Strategis 2015 - 2019 ............................................................ 10
1. Pernyataan Visi ............................................................................ 11
2. Pernyataan Misi ............................................................................ 11
3. Tujuan Strategis ............................................................................ 19
4. Sasaran Strategis .......................................................................... 20
5. Indikator Kinerja Utama ................................................................ 20
6. Program dan Kegiatan .................................................................. 22
B. Perjanjian Kinerja 2015 ....................................................................... 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 29
A. Capaian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK ................................. 29
B. Analisis Capaian Kinerja ....................................................................... 31
C. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2014 ........................................ 50
BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 51
A. Ringkasan Capaian Sasaran Strategis dari IKU Dominan ......................... 51
B. Kelemahan/Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis .............................. 54
C. Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja ...................................................... 54
Daftar Isi
iv
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
LAMPIRAN :
Lampiran 1. Capaian Indikator Kinerja Utama;
Lampiran 2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 Dengan Tahun
2015;
Lampiran 3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 Dengan
Realisasi dan Target Tahun 2015-2019;
Lampiran 4. Capaian Kinerja Output;
Lampiran 5. Perbandingan Realisasi Output Tahun 2016 dengan Tahun 2015.
v
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
ebagai bagian dari BPKP, Deputi Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK) turut berperan dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan
dalam RPJMN 2015-2019. Untuk melaksanakan peran tersebut, Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 sebagai turunan dari
Renstra BPKP 2015-2019 berisi visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dilengkapi
dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam
tahun 2015-2019. Renstra tersebut menjadi acuan penyusunan Kebijakan Pengawasan
dan Perjanjian Kinerja setiap Tahun.
Laporan Kinerja (LKj) Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2016 merupakan
wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan target-target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang mengacu pada Renstra BPKP dan Renstra
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Renstra dan
Perjanjian Kinerja tersebut, BPKP melaksanakan program pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah serta Program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya. Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil
(outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran
(output).
Pengukuran dan penilaian kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK didukung
dengan sistem pengelolaan data kinerja yang dapat diandalkan yang berisi database
rencana dan realisasi kinerja. Sistem tersebut diterapkan pada seluruh unit kerja BPKP,
baik pada kantor pusat maupun perwakilan.
SS Ringkasan Eksekutif
vi
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2016 ditunjukkan dalam
capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diikhtisarkan
sebagai berikut:
URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
CAPAIAN
KINERJA
OUTCOME (%)
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional
1.1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Program Prioritas dalam
Nawa Cita
Skala
1-5
1 1 100%
Sasaran Program
• Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan program
prioritas nasional
% 50 75,31 150,62
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
2. 1. Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 2 1,85 92,59
Sasaran Program
• Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam
dan PMK
% 2 1,85 92,59
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga/Pemda
3. 1. Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 8 5,56 69,44
Sasaran Program
• Kapabilitas APP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 3)
% 8 5,56 69,44
• Kapabilitas APP K/L Bidang Polhukam dan PMK % 51 51,85 101,67
vii
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
CAPAIAN
KINERJA
OUTCOME (%)
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI
(Level 2)
• Kapabilitas APP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 1)
% 41 38,89 105,15
Pencapaian IKU Deputi PIP Bidang Polhukam PMK tahun anggaran 2016 yang
menonjol adalah Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Program Prioritas dalam Nawa Cita sebesar 100,00%. Sedangkan Capaian Kinerja
yang paling rendah adalah Kapabilitas APIP K/L (Level 3) sebesar 69,44%,
sedangkan Maturitas SPIP K/L (Level 3) sebesar 92,59%. Kondisi maturitas SPIP dan
kapabilitas APIP tahun 2016 sebagian besar berada pada level 1 dan 2. Rendahnya
capaian tersebut dikarenakan:
1. Proses meningkatkan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP menjadi level 3 tidak
dapat dicapai dalam waktu singkat;
2. Sebagian besar K/L belum menerapkan manajemen risiko;
3. Beberapa K/L belum familiar dengan proses penilaian dan peningkatan Maturitas
SPIP;
4. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan
akibat kebijakan pimpinan atau instansi lain yang terkait (Kemenpan, dan
Kemenkeu).
Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut menggunakan
sumber daya manusia sebanyak 24.455 Orang Hari (OH) atau 113,05% dari rencana
sebesar 21.632 OH dan menyerap dana sebesar Rp8.057.211.928,00 atau sebesar
97,49% dari anggaran sebesar Rp8.264.559.000,00.
Pendahuluan
Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016
1
A. Latar Belakang
alam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance) diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan
legitimate. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab,
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan
Kinerja (LKj) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah
ditetapkan.
Secara umum, penyusunan LKj ditujukan untuk :
1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan good governance, karena LKj
merupakan dasar untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah secara transparan,
sistemik, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan informasi capain hasil pengawasan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders); dan
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.
Format LKj Tahun 2016 berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
I.Pendahuluan
DD
Pendahuluan
Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016
2
B. Data Umum Organisasi
1. Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Politik,Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional
pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan
manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.
Lebih lanjut, pasal 15 Perpres tersebut menyatakan bahwa Deputi Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral
pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum,
keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan
nasional pada instansi pemerintah pusat bidang poltik, hukum, keamanan,
pembangunan manusia, dan kebudayaan;
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional
instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan
manusia, dan kebudayaan;
Pendahuluan
Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016
3
c. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas
pengeluaran keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional
dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh
anggaran negara dan/atau subsidi bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan
manusia, dan kebudayaan;
d. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset
negara pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan,
pembangunan manusia, dan kebudayaan;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi
pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan
kebudayaan;
f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang politik,
hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
g. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pusat bidang
politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
h. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah di bidang
politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
i. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi
pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan
kebudayaan;
j. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah
pusat dan wajib bayar bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia,
dan kebudayaan;
k. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan
akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional
pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan
Pendahuluan
Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016
4
manusia dan kebudayaan.
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal
20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK terdiri dari
empat Direktorat yang masing-masing membawahi dua Subdirektorat. Keempat
direktorat tersebut adalah :
1) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan;
2) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
3) Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4) Direktorat Lembaga Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan Lainnya.
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan,
Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) dibantu oleh Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Perbantuan yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan
tugas mengkoordinasikan kegiatan Tata Usaha Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Polhukam PMK.
Untuk penyesuaian struktur organisasi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014, telah diusulkan perubahan struktur organisasi sebagai berikut:
Pendahuluan
Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016
5
Gambar 1.1
Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan II
Kelompok Jabatan Fungsional
Subditwas PLP BidangHankam I
Subditwas PLP BidangGakum &
Setlemtertina I
Subditwas PLP BidangKesra I
Subditwas PLP BidangPolsoskam Lainnya I
Subditwas PLP BidangHankam II
Subditwas PLP BidangGakum &
Setlemtertina II
Subditwas PLP BidangKesra II
Subditwas PLP BidangPolsoskam Lainnya II
Deputi PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan,Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Ditwas PLP Bidang Pertahanandan Keamanan
Ditwas PLP Bidang Gakumdan Setlemtertina
Ditwas PLP Bidang KesejahteraanRakyat
Ditwas PLP Bidang Politik ,Sosial dan Keamanan Lainnya
Namun demikian, usulan perubahan struktur orgnisasi tersebut sampai dengan saat ini
belum disetujui/ditetapkan secara formal sehingga struktur organisasi yang berlaku
saat ini masih merupakan struktur organisasi yang lama sebagai berikut:
Pendahuluan
Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016
6
Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Pendahuluan
Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016
7
3. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK per 31 Desember 2016 sebanyak
132 orang termasuk pegawai yang diperbantukan di K/L sebanyak 14 orang. Jika
dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 sebanyak 131 orang, maka secara
total terjadi kenaikan jumlah pegawai sebanyak 1 orang (0,76%).
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, tugas dan fungsi BPKP menjadi lebih luas
cakupannya. Jumlah dan jenis kegiatan pengawasan juga bertambah dan semakin
beragam, sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga fungsional auditor yang tidak
hanya kompeten di bidang Auditing dan Akuntansi, tetapi bidang lainnya seperti
Ekonomi Makro, Manajemen atau Hukum.
Data pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam lima tahun terakhir dapat
diuraikan sebagai berikut:
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Struktural 14 14 13 13 13
Fungsional Auditor 85 82 81 101 102
Staf/Fungsional lainnya 19 17 16 17 17
Jumlah 118 113 110 131 132
Gambar 1.3Data Pegawai 2012 s/d 2016
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016
· Struktural
· Fungsional Auditor
· Staf/Fungsionallainnya
Posisi pegawai tahun 2016 (termasuk yang dipekerjakan di K/L) dapat diklasifikasikan
Pendahuluan
Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016
8
sebagai berikut:
1) Berdasarkan golongan
Jumlah pegawai sebanyak 132 orang terdiri dari :
Golongan I : - orang,
Golongan II : 13 orang,
Golongan III : 83 orang,
Golongan IV : 36 orang.
Dengan rincian sebagai berikut:
A B C D EIV 10 13 12 - 1 36 27III 5 16 7 55 83 63II - - 5 8 13 10I - - - - - -
Total 15 29 24 63 1 132 100
GolRuang
Jumlah %
2) Berdasarkan jabatan
Posisi awal Posisi akhir31/12/2015 Tambah Kurang 31/12/2016
Struktural:- Eselon I 1 0 0 1- Eselon II 4 2 2 4- Eselon III 8 3 3 8
- Eselon IV 0 0 0 0Fungsional Auditor:- Ahli Utama 0 0 0 0- Ahli Madya 22 3 1 24- Ahli Muda 33 5 1 37
- Ahli Pertama 6 3 0 9- Penyelia 16 1 0 17- Pelaksana Lanjutan 1 0 0 1
- Pelaksana 23 0 9 14Fungsional Lainnya: 9 0 0 9Staf 8 1 1 8
Jumlah 131 18 17 132
UraianMutasi
Berdasarkan data di atas, terlihat adanya jumlah mutasi masuk yang lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah mutasi keluar pegawai, sehingga secara total
Pendahuluan
Laporan Kinerja Deputi PIPBidang Polhukam PMK 2016Tahun 2016
9
terdapat peningkatan jumlah pegawai pada Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2015. Namun masih dijumpai kendala
dalam penyediaan sarana meja dan kursi kerja yang belum mendukung
penambahan jumlah pegawai tersebut.
3) Berdasarkan pendidikan
Menurut jenjang pendidikan, pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK terbanyak
berpendidikan S1 Jurusan Ekonomi atau DIV Akuntansi, yaitu sebanyak 67 orang
atau 50,76%. Rincian komposisi pegawai sebagai berikut:
Posisi awal Posisi akhir31/12/2015 31/12/2016
Orang Orang %
S3 2 1 (50,00)S2 23 24 4,35
S1/D IV 66 67 1,52D III 26 27 3,85SLTA 14 13 (7,14)SLTP - - -SD - - -
Jumlah 131 132 0,76
UraianNaik/(turun)
Gambar 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2016
1
24
67
27
13
S3
S2
S1/D IV
D III
SLTA
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
10
A. Rencana Strategis 2015-2019
encana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat taktis stratejik yang
menjabarkan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi yang
akan dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK. Rencana Strategis Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK tidak terlepas dari Rencana Strategis BPKP yang
mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian
tujuan tersebut melalui program-program tahunan dengan menciptakan, dan/atau
memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui
produk yang dihasilkannya.
Upaya pemenuhan kebutuhan stakeholders telah dirangkumkan dalam Renstra Revisi
BPKP 2015-2019, yang dituangkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan
yang telah, dan akan dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Untuk
tahun anggaran 2016, telah dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
Penetapan Kinerja 2016 sebanyak satu program teknis dan satu program dukungan
dengan indikator keberhasilan, yang mendukung pelaksanaan tugas Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK, dan dijabarkan dalam kegiatan.
Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, BPKP dan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK melakukan
penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama,
sehingga sejak tahun 2016 ini, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran
strategis.
RR
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
11
1. Pernyataan Visi
Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga
pimpinan tertingginya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menetapkan suatu
komitmen untuk mewujudkan visi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK ke depan yaitu:
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang
Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK ini telah konsisten dengan visi Presiden dan BPKP yang telah berwujud menjadi
visi pembangunan nasional.
Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, Visi Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya ke satu arah
yang sama yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Hal tersebut dapat dibuktikan dari
adanya persinggungan antara peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dengan
beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda
kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup
yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan
fungsi yang dilaksanakannya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK mengambil peran
penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir
dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
2. Pernyataan Misi
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang
akan dilakukan untuk mencapai visi.
Misi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
12
yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana
fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014, Wilayah tugas dan kewenangan Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rumusan misi Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK adalah:
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
1. Misi Pertama dan Penjelasannya
Misi pertama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu “Menyelenggarakan
Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih dan Efektif”. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK serta manfaat Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Tugas
dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan
yang bersih dan efektif.
a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
1) Akuntabilitas
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan
rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
13
Negara dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah
kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan
stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber
daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.
Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun
2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi
pengawasan, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menjadi mitra kerja Menteri
dan Kepala Lembaga melalui jasa assurance, dan jasa consultancy. Jasa
assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian
pelaksanaan tugas dari para mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang
mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja K/L sebagai mitra kerja
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Perwujudan peran pengawasan intern
tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai
melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini
terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,
inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata
kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran
Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 − 2019.
Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan
assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008
memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
14
tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2) Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode
sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek
pengelolaan keuangan antara lain meliputi : pelaporan keuangan dan
kebijakan fiskal, maka pada periode 2015 − 2019, sesuai misi ini, sasaran
program pengawasan intern Deputi PIP Bidang Polhukam PMK termasuk
mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat
mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.
3) Pengelolaan Keuangan Negara
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka
APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang
keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan
minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini
WTP dari audit BPK atas LK K/L mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK. Kegiatan pengawasan intern ini diprioritaskan bagi K/L yang LK-nya
belum mendapatkan opini WTP dari BPK.
Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada
penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan
untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam
kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi
perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
15
formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara.
Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara ini akan mencakup
antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan
Negara untuk meningkatkan ruang fiskal dan (b) Perencanaan dan
Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara.
4) Pengelolaan Pembangunan Nasional
Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara
menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun
terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi
pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1)
dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi
pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi
pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu
menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus
terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut
dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 − 2019.
Dalam APBN 2016, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program
lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut
dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih K/L. Dalam hal ini, Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK akan memastikan sejauh mana program lintas bidang
tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari
program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pengawasan sinergis bersama APIP K/L untuk mengawal pencapaian Sasaran
Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.
Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk
melakukan pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional secara
komprehensif, sinergis dan integratif. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas
sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
16
terkait K/L-nya masing-masing, sedangkan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.
Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan
pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan
pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan
bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan
utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan
dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai
tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui
pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan
telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam
mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 − 2019.
Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan
sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas
sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan
nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan
pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita)
dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk
mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih
K/L yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan
nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan
tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan
birokrasi K/L sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan
kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya
menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
17
yang berkualitas dari Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program
pembangunan pusat.
b. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang
bersih dan efektif. Pengawasan intern Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara
partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur
organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam
menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah. Masyarakat juga
diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan
dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan
mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan
tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara
menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika
terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan
atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud.
Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut
diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
2. Misi Kedua dan Penjelasannya
Misi kedua Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu “Membina Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif”. Misi dua ini terkait
erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan
adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi
pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern
yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan
efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang
aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
18
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai
dengan PP tersebut, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diberikan mandat untuk
melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk
meningkatkan maturitas SPIP di tingkat K/L bahkan hingga tingkat program
(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP K/L Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK memang bukan tanggung jawab Deputi PIP Bidang Polhukam PMK,
tetapi tanggung jawab masing-masing K/L. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari
sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi
pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan
tindakan manajemen K/L. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan
pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam
pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur
pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap
konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan
menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan
pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi
SPIP secara keseluruhan di K/L.
Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung
dengan misi pertama yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya.
Misi pertama menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk
penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan
fungsional), sedangkan misi kedua menyangkut penggunaan sumber daya
pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem
Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk
lanjutan dari pengawasan melekat.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
19
3. Misi Ketiga dan Penjelasannya
Misi ketiga Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu “Mengembangkan
Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten”. Misi ini juga terkait dengan Misi pertama dan Misi kedua. Salah satu
unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan
instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya
pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini
antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat
pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas
dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan
PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP
diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan
kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan
enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola
pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d)
eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur
dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata
kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.
3. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan
berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi.
Dalam menyelenggarakan misinya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menetapkan
tiga tujuan strategis, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK pada tahun 2019 yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
20
Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan
secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari
tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan
dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari
tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional;
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga
dan Program Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga.
Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
untuk tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator kinerja utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan indikator
kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan
peran utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Indikator kinerja utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan ukuran
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
21
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.
Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran
strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini
digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan
kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator-indikator kinerja utama
pada Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
Tahun 2015-2019
No Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
IKU 1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional (APKPN)
Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian/Lembaga dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
IKU 2 Maturitas SPIP K/L (Level 3)
Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga
IKU 3 Kapabilitas APIP K/L (Level 3)
Sedangkan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama di atas Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK memiliki target Tahun 2015-2019 dan cara pengukuran dapat
dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
22
Tabel 2.2
Target dan Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
Tahun 2015-2019
6. Program dan Kegiatan
BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima
tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Wilayah tugas dan kewenangan Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
tahun 2015-2019 mengacu pada program dan kegiatan yang diterapkan dalam
penyusunan RPJMN tahun 2015-2019 dan Renstra BPKP tahun 2015-2019. Program
didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.
Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas
dan Renstra BPKP tahun 2015-2019, Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK berisi
program, yaitu:
Satuan Jumlah
3 4
1.
Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan
Nasional
1.1 Skala 1-5 1
2. Meningkatnya Maturitas SPIP 2.1 % 2
3.
Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah
K/L/Pemda
3.1 % 8
Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Program Prioritas dalam
Nawa Cita
Indeks berdasar 4 komponen:
Opini BPK, nilai SAKIP, level
maturitas SPIP, level IACM
(Khusus untuk K/L yg terkait dg
Program Kesehatan, Pendidikan
dan Perlindungan Sosial)
Maturitas SPIP K/L(Level 3) Persentase Maturitas SPIP Level 3
Kapabilitas APIP K/L (Level 3)persentase level 3 K/L IACM atas
populasi K/L di Deputi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Cara Pengukuran
1 2 5
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
23
1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan
nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah (Program 06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program
01).
Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Program ini
ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan
tugas teknis pengawasan oleh kedeputian. Baik program teknis pengawasan
(Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan.
Program Teknis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah tunggal yaitu Program
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Program tunggal ini konsisten
dengan eselonisasi tunggal di BPKP. Dalam rangka lebih menyelaraskan seluruh
aktivitas sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing unit kedeputian, program
indikatif dibagikan ke subprogram Pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.
Dari Program Pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK hasil restrukturisasi
program dan kegiatan, yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dirumuskan 6 subprogram dengan uraian sebagai berikut:
1. Subprogram Pengawasan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance maupun consulting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan opini atas
Laporan Keuangan.
2. Subprogram Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance dan consulting yang berkaitan dengan peran Kementerian Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara dan peran K/L dalam pengelolaan keuangan yang
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
24
bersifat strategis, antara lain: penerimaan negara, alokasi anggaran, pengelolaan
aset dan kekayaan negara.
3. Subprogram Pengawasan Pendidikan dan Kesehatan, serta Fokus Pembangunan
Nasional Lainnya.
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance dan consulting yang berkaitan dengan pembangunan yang strategis yang
memberikan aksesibilitas bagi masyarakat atas beberapa kebutuhan pelayanan
dasar dan pengawasan strategis lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat dan perekonomian rakyat.
4. Subprogram Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Pendidikan dan Kesehatan
serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya).
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance maupun consulting dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada
program lintas.
5. Subprogram Pembinaan SPIP K/L
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance maupun consulting dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada
K/L.
6. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L
Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik
assurance dan consulting yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP K/L
baik pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.
Dari program dan sub program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan.
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja
setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Untuk menjaga konsistensi nomenklatur perencanaan dan penganggaran, kegiatan
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
25
pengawasan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK disesuaikan dengan nomenklatur yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen
kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan
dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai
indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan
komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan
berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun
komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi
pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu,
terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi,
penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan
sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan
teknis pengawasan. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan juga termasuk di
dalamnya.
Konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, terdapat 4 kegiatan
pengawasan (program 06) dan 1 kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya (program 01) di lingkungan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK,
yaitu:
1. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan;
2. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi
Negara;
3. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
26
Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Dalam tahun anggaran 2016, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merencanakan akan
melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Formulir RKT.
Program dan kegiatan tersebut merupakan penetapan kinerja program Tahun 2016.
Pada tahun 2016, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra, perjanjian kinerja
atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 3 indikator kinerja utama yang
digunakan untuk mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada
Tabel 2.3.
Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2016
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA Reff. IKU Sasaran Strategis
TARGET 2016 (SESUAI
TAPKIN REVISI) Cara Pengukuran
Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6
1. Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional
1.1 % 50 Tindak Lanjut atas rekomendasi
(Gabungan Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional)
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.1 Maturitas SPIP K/L(Level 3) Bidang Polhukam dan PMK
2.1 % 2 Persentase Maturitas SPIP Level 3
dibandingkan dengan Populasi
K/L Deputi
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3.1 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3)
3.1 % 8 Persentase Level 3 K/L IACM atas Populasi K/L di
Deputi
3.2 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2)
3.1 % 51 Persentase Level 2 K/L IACM atas Populasi K/L di
Deputi
3.3 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1)
3.1 % 41 Persentase Level 1 K/L IACM atas Populasi K/L di
Deputi
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
27
Mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2008, Penetapan Kinerja Tahun 2016 Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK, mencakup satu program utama yang harus diemban dalam
pencapaian tujuan BPKP, yaitu Program Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur Negara Melalui Penyelenggaraan Pemeriksaan dan
Pengawasan Bidang Polhukam PMK serta Pembinaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu
indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.
Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah
keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan
program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan
diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator
program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-
kegiatan yang mendukung program tersebut.
Indikator kinerja utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan indikator
kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan
peran utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK dengan target tahun 2016 Seperti tabel 2.3 di atas.
Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan
dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Logika pengembangan
indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta strategi yang
menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek
manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal dengan aspek
’pemasaran’ yang akan meningkatkan penerimaan (akseptasi) pihak eksternal atas
peran dan fungsi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Seluruh indikator kinerja
kegiatan-kegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap
pelanggan (pemasaran), peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan
kapasitas kelembagaan. Perimbangan ini digambarkan dalam Peta Strategi.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
28
Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab-akibat antar indikator kinerja ini sama dengan
hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program
sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi, seluruh indikator kinerja
kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang
berperan dalam mencapai kinerja pada tiga perspektif di atasnya. Indikator kegiatan
pada perspektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi
pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pada dua perspektif di atasnya.
Peta strategi dan indikator kinerja kunci tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi
seluruh unit dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang dianggap perlu
dilakukan berdasarkan pertimbangan keunikan permasalahan di masing-masing
tempat. Jadi, otonomi dan desentralisasi pelaksanaan strategi tetap dimungkinkan
tanpa harus mengorbankan koherensi antara kegiatan-kegiatan yang dipandang
mewakili kepentingan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK secara menyeluruh dengan
kegiatan-kegiatan yang mewakili kepentingan masing-masing unit kerja.
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
29
A. Capaian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
engukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Deputi PIP
Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Deputi PIP Bidang Polhukam PMK). Pengukuran
dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2016 dan
membandingkan dengan target yang diperjanjikan dalam
dokumen penetapan kinerja 2016, realisasi kinerja tahun 2015 dan target yang
diperjanjikan pada Renstra di tahun 2019.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja
yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
Tahun 2016 (revisi). Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian
target kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja
lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.
2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari
nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP K/L level 1 dilakukan
dengan menggunakan rumus:
Capaian atas tiga IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara
ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada
Tabel 3.1 berikut ini:
PP
III. Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
30
Tabel 3.1
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
CAPAIAN
KINERJA
OUTCOME (%)
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI
Tujuan Strategis 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
Skala
1-5
1 1 100
Sasaran Program
• Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan program prioritas
nasional
% 50 75,31 150,62
Tujuan Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. 1. Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 2 1,85 92,59
Sasaran Program
• Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan
PMK
% 2 1,85 92,59
Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga/Pemda
3. 1. Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 8 5,56 69,44
Sasaran Program
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 3)
% 8 5,56 69,44
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 2)
% 51 51,85 101,67
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 1)
% 41 38,89 105,15
(untuk lebih lengkap, lihat lampiran 1)
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
31
B. Analisis Capaian Kinerja
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,
khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran
strategis. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tujuan
strategis dilakukan dengan mengukur sasaran strategis yang menjadi indikator dan
terkait langsung dengan pencapaian tujuan strategis.
Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian
kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.
Analisis tentang capaian tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam tiga sasaran
strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK disajikan sebagai
berikut:
TUJUAN STRATEGIS 1:
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas
penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional yang bersih dan efektif. Prinsip dari akuntabilitas adalah
kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan masyarakat dan stakeholder lainnya
tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada
penyelenggara pemerintahan.
Tujuan tersebut menggambarkan peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam
menjaga akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola kepemerintahan yang baik,
mengalami perbaikan melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and
assistance.
Tujuan strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam periode lebih dari satu tahun
atau pada akhir masa renstra. Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
32
“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
yang Bersih dan Efektif” adalah sasaran strategis “meningkatnya kualitas akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”.
Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada awal masa Renstra,
disajikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
Sasaran strategis “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita”. Sasaran
strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK merupakan kondisi yang akan dicapai
secara nyata oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK pada tahun 2019 yang
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari program
teknis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yaitu pengawasan intern akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional.
Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan level assurance Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon
yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan
dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan
kepadanya. Indeks APKPN ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan
kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program
pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Metode pengukuran indeks
menggunakan alat ukur berdasarkan 4 komponen, yaitu Opini BPK, nilai SAKIP, level
maturitas SPIP, level IACM/kapabilitas APIP (Khusus untuk K/L yg terkait dengan
Program Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial), dengan kriteria sebagai
berikut:
a. Penentuan skor masing-masing Kementerian berdasarkan nilai SAKIP, opini BPK,
skor maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, dengan skor sebagai berikut:
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
33
b. Pembobotan di masing-masing skor:
- Kategori SAKIP: 20%;
- Opini BPK: 15%;
- Maturitas SPIP: 35%;
- Kapabilitas APIP: 30%.
c. Level indeks APKPN:
No Level Indeks APKPN Skor Rentang
1 Menuju Akuntabilitas s.d. 2,00 2
2 Level 1 >2,00 – 3,00 1
3 Level 2 >3,00 – 4,00 1
4 Level 3 >4,00 – 4,75 0,75
5 Level 4 >4,75 – 5,25 0,5
6 Level 5 >5,25 – 5,50 0,25
Dengan demikian hasil penilaian untuk Kementerian yg terkait dg Program Kesehatan,
Pendidikan dan Perlindungan Sosial adalah sebagai berikut:
No K/L
Opini BPK Tahun 2015
Nilai SAKIP Tahun 2015
SPIP Tahun 2016
APIP Tahun 2016
Opini Skor Nilai Skor Level Skor Level Skor
1 Kementerian Kesehatan WTP 5 BB 5 2,04 2 2 2
2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
WTP 5 BB 5 2 2 3 3
3 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
WDP 3 B 4 2 2 1 1
4 Kementerian Sosial TMP 2 B 4 2 1 2 1
Nilai/Angka Rata-rata 3,75 4,5 1,75 1,75
Perhitungan Indeks:
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
34
No Parameter Angka Skor Rata-Rata
Bobot Skor Total
1 Opini LK 3,75 15% 0,563
2 Nilai SAKIP 4,50 20% 0,900
3 Maturitas SPIP 1,75 35% 0,613
4 Kapabilitas APIP 1,75 30% 0,525
Skor Total 2,601
Level Level 1
Apabila disandingkan dengan target kinerja, dapat disajikan sebagai berikut:
No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian Kinerja
% Uraian Satuan Target Realisasi
1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional 1) Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Skala
1-5
1 1 100%
Sasaran strategis “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional” dihasilkan melalui pencapaian sasaran program“ Perbaikan
pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang
Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”
merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai
pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian
intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap
kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen
risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan dan risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam
RPJMN 2015-2019.
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
35
Sasaran Program: Perbaikan pengelolaan program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sasaran strategis tersebut didukung oleh satu sasaran program, yaitu “Perbaikan
pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang
Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” yang dilengkapi satu indikator
kinerja yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
pengelolaan program prioritas nasional” yang diukur dengan menghitung persentase
tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil
Pengawasan.
Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional” tahun 2016 sebesar
75,31% atau mencapai 150,62% dari target periode yang sama sebesar 50%.
Realisasi sebesar 75,31% merupakan 61 tindak lanjut perbaikan yang terjadi atas 81
rekomendasi yang disampaikan. Perbaikan yang telah dilakukan sebagai dampak dari
pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan antara lain:
1. Perbaikan tata kelola berupa penyusunan SOP Monitoring Pelaksanaan PBJ untuk
APIP mitra kerja BPKP dan penyusunan TOR dan RAB sesuai standar biaya yang
berlaku sesuai Peraturan Menteri Keuangan pada K/L yang menerima dana APBN-P
Tahun 2016 dan 2017;
2. Pencetakan Kartu Indonesia Sehat peserta PBI baru tahun 2016 dan
mendistribusikannya kepada peserta pada BPJS Kesehatan;
3. Mempercepat proses pengadaan ulang paket barat pada Proyek Strategis Nasional
Palapa Ring pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Penghematan Keuangan Negara dari hasil koreksi BPKP atas tagihan pihak ketiga
pada Ombudsman RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan
Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil,
Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian
Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Dikti dan
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
36
Kementerian Hukum dan HAM.
5. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai dampak adanya
penyetoran ke kas Negara dan perbaikan tata kelolanya pada Kementerian
Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota;
6. Perbaikan pemanfaatan aset tetap pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
7. Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran
2016 pada Kementerian/Lembaga mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Presiden.
Pencapaian realisasi melebihi target menunjukkan bahwa Deputi PIP Bidang Polhukam
telah berperan aktif agar rekomendasi yang diberikan kepada K/L mitra kerja segera
ditindaklanjuti.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 59,60%, maka realisasi tahun
2016 sebesar 75,31% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka
realisasi tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan.
Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp6.329.815.446,00
atau 97,49% dari anggaran sebesar Rp6.493.019.000,00 dan dengan SDM sebanyak
18.864 OH atau 105,40% dari rencana tahun 2016 sebanyak 17.726 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Perbaikan tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional”
telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun
2016 sebesar 150,62% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar
97,49%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja indikator kinerja
program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan
program prioritas nasional” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
indikator kinerja tahun 2016 sebesar 150,62% lebih tinggi dibandingkan dengan
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
37
capaian OH sebesar 105,40%.
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”
dihasilkan melalui pencapaian sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil
pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian
intern pengelolaan keuangan negara, dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan dua
indikator kinerja yaitu “Rekomendasi hasil pengawasan” dan “Rekomendasi Hasil
Pengawasan Pembangunan Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial”.
Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi hasil pengawasan” sebanyak 81 rekomendasi
atau mencapai 100% dari target tahun 2016 sebanyak 81 rekomendasi sedangkan
realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Hasil Pengawasan Pembangunan Kesehatan,
Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial” sebanyak 13 rekomendasi atau mencapai
100% dari target tahun 2016 sebanyak 13 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan
melalui kegiatan audit, evaluasi, bimtek, asistensi pada Kementerian/Lembaga mitra
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK antara lain sebagai berikut:
1. Reviu Atas Proses Perencanaan Penganggaran Terhadap Rincian Program dan
Kegiatan Pemanfaatan Tambahan Anggaran Dalam APBN-P TA 2016 Pada
Kementerian/Lembaga di lingkungan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yang
mendapat alokasi APBN-P TA 2016;
2. Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Evaluasi Terhadap
Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015;
3. Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2014 dan 2015 pada Kementerian
Kesehatan;
4. Audit Pengelolaan Kepesertaan JKN Pada BPJS Kesehatan Tahun 2015 dan 2016;
5. Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
6. Audit Aset dan Hutang Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan sekolah Olahraga
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
38
Nasional, Hambalang, Bogor;
7. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Prioritas Nasional
Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan dan Pembangunan Sepuluh Rumah Sakit
Pratama;
8. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Prioritas Nasional
Tahun 2016 pada Kementerian Sosial;
9. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengawasan Program dan Prioritas Nasional
Tahun 2016 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Verifikasi Tunggakan Pembayaran Pemerintah Tahun 2015 pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Verifikasi Tunggakan Kekurangan Bayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS/Non
PNS TA 2013 sd. 2015 Kementerian Agama;
12. Pemetaan atas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan (DAK, TPG
PNSD & Tamsil Guru PNSD) Kemendikbud
13. Reviu Kontrak/Tagihan pada Kemenristek Dikti Tahun 2015 Yang Belum Terbayar;
14. Audit Operasional pengentasan 5000 Desa tertinggal dan Meningkatnya Desa
Mandiri paling sedikit 2000 Desa pada Kemendes PDTT;
15. Audit atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 6 Perwakilan RI di Luar
Negeri;
16. Focus group discussion (FGD) tentang perlindungan WNI Jamaah umroh pada
Kementerian Luar Negeri.
TUJUAN STRATEGIS 2:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Tujuan strategis kedua Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah peningkatan
efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini berkaitan
dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik karena belum semua kementerian
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
39
lembaga di lingkungan mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK membuat dan
menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), padahal di satu sisi pemerintah telah
mencanangkan terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good
public governance).
Tujuan tersebut menggambarkan peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam
menjaga akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola kepemerintahan yang baik,
mengalami perbaikan melalui kegiatan quality assurance ataupun consulting and
assistance.
Tujuan strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam periode lebih dari satu tahun
atau pada akhir masa renstra. Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan
“Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”
adalah sasaran strategis “meningkatnya maturitas SPIP”.
Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada awal masa Renstra,
disajikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP
Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab
melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi
pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L pada
tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil
(outcome) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap K/L bahkan program
prioritas nasional.
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
40
Sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”
diindikasikan oleh satu indikator kinerja yaitu” Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga
(Level 3)”. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan
karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan
berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik
peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP
pada K/L, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi
pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi.
No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian Kinerja
% Uraian Satuan Target Realisasi
1 Meningkatnya Maturitas SPIP
1) Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 2 1,85 92,59
Sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”
dihasilkan melalui pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.
Gambaran tentang kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
ditunjukkan oleh tingkat kematangan/maturitas implementasi penyelenggaraan SPIP
pada K/L dalam rentang lima tingkat mulai dari tingkat rintisan, berkembang, tersistem,
terintegrasi hingga optimum. Tingkat kematangan implementasi penyelenggaraan SPIP
ini menunjukkan upaya komprehensif suatu instansi (K/L) yang melibatkan pimpinan
dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan
instansi melalui pemastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan
efisien, pelaporan keuangan telah handal, harta telah dipelihara keamanannya dan
ketaatan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas
dilakukan untuk mencari upaya strategis dalam mendorong K/L dalam meningkatkan
kualitas SPIP-nya.
Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L
Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sasaran strategis tersebut didukung oleh sasaran program “Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
41
dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam
PMK” yang diukur dengan menghitung persentase K/L yang tingkat Maturitas SPIP
sudah mencapai Level 3 dibandingkan dengan seluruh K/L yang menjadi mitra Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK.
Realisasi indikator kinerja sasaran program “Maturitas SPIP K/L (Level 3)” sampai
dengan tahun 2016 sebesar 1,85% atau mencapai 92,59% dari target periode yang
sama sebesar 2%.
Realisasi 92,59% menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1 (satu)
Kementerian/Lembaga mitra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yang tingkat maturitas
SPIP-nya telah mencapai level 3, yaitu BPKP.
Belum tercapainya target disebabkan antara lain:
1. Luasnya lingkup penilaian Maturitas SPIP mengakibatkan proses meningkatkan level
maturitas SPIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;
2. Tim penilaian maturitas SPIP belum memiliki pemahaman yang seragam;
3. Satgas SPIP K/L yang belum siap dalam membantu proses penilaian dan
peningkatan level SPIP;
4. Beberapa K/L belum familiar dengan proses penilaian dan peningkatan Maturitas
SPIP;
5. Keterbatasan waktu sehingga sinkronisasi jadwal dan waktu antara tim evaluasi dan
K/L sulit dilaksanakan.
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi tahun 2016
lebih rendah, sehingga diproyeksikan realisasi tahun 2017 dan 2018 harus lebih
dioptimalkan dibandingkan tahun 2016.
Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar
Rp379.828.919,00 atau 97,81% dari anggaran sebesar Rp388.336.000,00 dan dengan
SDM sebanyak 2.971 OH atau 132,39% dari rencana tahun 2016 sebanyak 2.244 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Maturitas SPIP K/L
(Level 3) Bidang Polhukam PMK” tidak tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
42
capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 92,59% lebih rendah dibandingkan
dengan capaian dana sebesar 97,81%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program “Maturitas
SPIP K/L(Level 3) Bidang Polhukam PMK” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini
terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 92,59% lebih rendah
dibandingkan dengan capaian OH sebesar 132,39%.
Penyebab penggunaan dana dan pendayagunaan SDM belum efisien adalah belum
optimalnya proses pembinaan SPIP yang mengakibatkan tingkat maturitas SPIP pada
Kementerian/lembaga mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK tidak mencapai
level 3.
Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dihasilkan melalui pencapaian sasaran
kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan
tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah,
dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP” sebanyak 17 rekomendasi atau mencapai 100,00% dari target
tahun 2016 sebanyak 17 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan
Evaluasi Maturitas SPIP pada Kementerian/Lembaga mitra kerja Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK antara lain sebagai berikut:
1. Kementerian Kesehatan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Perpustakaan Nasional;
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Lembaga Sandi Negara;
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepolisian Negara RI;
9. Mahkamah Agung;
10. Kementerian Koordinator Bidang PMK;
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
43
11. Kementerian Agama;
12. Kementerian Sosial;
13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Kementerian Luar Negeri;
16. Kementerian Sekretariat Negara;
17. Sekretariat Kabinet.
TUJUAN STRATEGIS 3:
PENINGKATAN KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN
Tujuan strategis ketiga Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah peningkatan
Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten
inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019.
Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan
pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:
a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah;
b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah.
Tujuan strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam periode lebih dari satu tahun
atau pada akhir masa renstra. Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan
“Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten” adalah sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah K/L”.
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
44
Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang Polhukam
PMK sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada awal masa Renstra,
disajikan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga
Permasalahan kapabilitas pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai kapabilitas APIP
menurut framework Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Hasil assessment BPKP
terhadap 396 APIP menunjukkan bahwa kapabilitas APIP (sampai dengan pertengahan
tahun 2014) masih belum menggembirakan. Sejumlah 362 APIP atau 91,42% APIP
masih berada pada level 1 (initial), 33 APIP atau 8,33% berada pada level 2
(infrastructure), dan hanya 1 APIP atau (0,25%) berada pada level 3 dari lima level 5
yang mungkin dicapai.
Sasaran strategis “meningkatnya kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L”
merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP K/L pada tahun 2019
yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari
berbagai kegiatan pembinaan APIP.
Sasaran strategis “meningkatnya kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L”
diindikasikan oleh satu indikator kinerja yaitu ”Kapabilitas APIP K/L (Level 3)”. Tingkat
Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau
meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat
pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan
organisasi yang lebih matang dan kompleks.
No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian
Kinerja % Uraian Satuan Target Realisasi
1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda
1) Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 8 5,56 69,44
Sasaran strategis “meningkatnya kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L”
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
45
dihasilkan melalui pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”. Sasaran
program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dilengkapi tiga indikator kinerja yaitu
“Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 3”,” Kapabilitas APIP K/L yang telah
mencapai level 2” dan “Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 1” yang diukur
dengan menghitung persentase APIP yang tingkat IACM sudah mencapai Level 3 atau
level 2 atau level 1 dibandingkan dengan seluruh K/L yang menjadi mitra Deputi
Polhukam PMK.
Sasaran Program: Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan
PMK Level 1, Level 2 dan Level 3
Sasaran strategis Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 3 didukung dengan 3
sasaran program dengan realisasi dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
CAPAIAN
KINERJA
OUTCOME (%)
URAIAN SATUAN TARGET REALISASI
Sasaran Program
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 3)
% 8 5,56 69,44
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 2)
% 51 51,85 101,67
• Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 1)
% 41 38,89 105,15
Adapun realisasi per indikator sasaran program dapat dirinci sebagai berikut:
1. Indikator “Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 3” sampai dengan tahun
2016 sebesar 5,56% atau mencapai 69,44% dari target periode yang sama sebesar
8%. Tiga APIP K/L yang tingkat IACM telah mencapai level 3 yaitu sebagai berikut:
1) Kementerian Hukum dan HAM;
2) BPKP;
3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
46
2. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Kapabilitas APIP K/L yang telah
mencapai level 2” sampai dengan tahun 2016 sebesar 51,85% atau 101,67% dari
target periode yang sama sebesar 51,00%. Realisasi indikator kinerja sebesar
51,85% terdiri dari 28 APIP K/L yang tingkat IACM telah mencapai level 2 yaitu
sebagai berikut:
1) Kementerian Kesehatan;
2) Kementerian Kominfo;
3) Lembaga Ketahanan Nasional;
4) BKKBN;
5) Dewan Perwakilan Rakyat;
6) Kepolisian Negara RI;
7) Badan Narkotika Nasional;
8) Mahkamah Konstitusi;
9) Komisi Pemberantasan Korupsi;
10) Komisi Yudisial;
11) Ombudsman RI;
12) Kementerian Agama;
13) Kementerian Sosial;
14) Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
16) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
17) Badan Tenaga Nuklir Nasional;
18) Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
19) Badan Standarisasi Nasional;
20) Arsip Nasional Republik Indonesia;
21) Lembaga Administrasi Negara;
22) Badan Kepegawaian Negara;
23) Komisi Pemilihan Umum;
24) Badan Pengawas Pemilu;
25) Kementerian Luar Negeri;
26) Kementerian Sekretariat Negara;
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
47
27) Sekretariat Kabinet;
28) Kementerian PAN-RB;
3. Realisasi indikator kinerja sasaran program “Kapabilitas APIP K/L yang telah
mencapai level 1” sampai dengan tahun 2016 sebesar 38,89% atau 105,15% dari
target periode yang sama sebesar 41,00%. Realisasi indikator kinerja sebesar
38,89% terdiri dari 21 APIP K/L yang tingkat IACM telah mencapai level 1 yaitu
sebagai berikut:
1) Kementerian Pertahanan;
2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4) Badan Intelijen Negara;
5) Lembaga Sandi Negara;
6) Perpustakaan Nasional;
7) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
8) Badan Keamanan Laut;
9) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
10) Mahkamah Agung;
11) Kejaksaan Agung;
12) Komisi Nasional HAM;
13) Dewan Perwakilan Daerah;
14) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
15) Badan SAR Nasional;
16) Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional;
17) Badan Informasi Geospasial;
18) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
19) Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20) Kementerian Pemuda dan Olahraga;
21) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Selain itu terdapat 2 (dua) K/L yang sedang atau belum dinilai tingkat kapabilitas
APIP-nya disebabkan :
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
48
1) K/L tidak memiliki unit kerja Inspektorat yaitu Dewan Ketahanan Nasional;
2) K/L yang bersangkutan meminta penundaan penilaian yaitu BPK;
Jika dibandingkan dengan target untuk kapabilitas APIP Level 3 tahun 2019 sebesar
85%, maka realisasi tahun 2016 relatif lebih rendah, sehingga realisasi pada tahun
2017 dan 2018 harus lebih dioptimalkan dibandingkan tahun 2016.
Hambatan pencapaian target terkait dengan sasaran strategis dan sasaran program
kapabilitas APIP, antara lain:
1. Proses peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 sangat mendasar sehingga
tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;
2. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan
akibat kebijakan pimpinan atau instansi lain yang terkait (Kemenpan, dan
Kemenkeu).
Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar
Rp301.083.593,00 atau 97,35% dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp309.285.000,00
dan dengan SDM sebanyak 2.800 OH atau 168,49% dari rencana tahun 2016 sebanyak
1.662 OH.
Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program “Kapabilitas APIP K/L
yang telah mencapai level 3” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari
capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 69,44% untuk level 3 lebih rendah
dibandingkan dengan capaian dana sebesar 90,08%. Sedangkan capaian level 2
sebesar 101,67% dan level 1 sebesar 105,15% dibandingkan dengan capaian dana
(95,12%) relatif efisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program
“Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 1,2 dan 3” belum tercapai secara
efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 92,09%
lebih rendah dibandingkan dengan capaian OH sebesar 168,49%.
Penyebab penggunaan dana dan pendayagunaan SDM belum efisien adalah proses
peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 sangat mendasar sehingga tidak dapat
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
49
dicapai dalam waktu singkat sedangkan dana dan HP telah dialokasikan secara optimal.
Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dihasilkan melalui pencapaian sasaran
kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan
tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah,
dan peningkatan kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas APIP K/L”. Realisasi indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas
APIP K/L” sebanyak 17 rekomendasi atau mencapai 100,00% dari target tahun 2016
sebanyak 17 rekomendasi. Realisasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi
IACM atau peningkatan kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga mitra Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK antara lain sebagai berikut:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Lembaga Sandi Negara;
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Badan Narkotika Nasional;
8. Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Mahkamah Agung;
10. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Kementerian Sosial;
13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
14. Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan RB;
15. Kementerian Luar Negeri;
16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
17. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
50
C. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2016
Dalam rangka mendukung capaian program, sasaran dan kegiatan tahun 2016 tersebut
di atas, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK mendapat alokasi anggaran dalam DIPA
tahun 2016 sebesar Rp8.264.559.000,00, terdiri dari anggaran Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp7.197.890.000,00 dan anggaran Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar
Rp1.066.670.000,00. Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar
Rp8.057.211.928 atau mencapai 97,49% dari anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp7.010.727.958,00
atau mencapai 97,40% dari anggaran dan realisasi Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar Rp1.046.483.970,00 atau mencapai
98,11%.
Penutup
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
51
A. Ringkasan Capaian Sasaran Strategis
erdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP
melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan
negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan
kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan
kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan
SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini,
pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari
sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional
pada instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan
manusia, dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP
disampaikan dalam LKj Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Dalam pelaporan kinerja ini
disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang
memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, di samping merupakan
pertanggungjawaban kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP
telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap
seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran
BB
IV. Penutup
Penutup
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
52
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra,
rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap
Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2015-2019 telah dilengkapi dengan target
kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran program, dan target kinerja sasaran
kegiatan. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam
target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja,
serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis ini merupakan
cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian outcome
program yang diselenggarakan, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan Indikator
Kinerja Sasaran Strategis.
Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data
kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja
melalui pembandingan dengan target tahun berjalan.
Dalam rangka perbaikan pengukuran kinerja, pada tahun 2016, terdapat perubahan
atas indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dalam pengukuran kinerja,
yaitu dengan penggunaan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional, selain itu Level
Maturitas SPIP dan Level APIP K/L juga digunakan sebagai Indikator dalam mengukur
ketercapaian sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK juga memiliki tiga Sasaran Program untuk
mendukung ketercapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: 1.) Perbaikan
pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang
Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2.) Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan
3.) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketiga Sasaran Program tersebut didukung
menggunakan serangkaian Indikator Kinerja Program (Outcome) yang terdiri dari: 1.)
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan
Penutup
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
53
program prioritas nasional, 2.) Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan
PMK, dan 3.) Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1,2, dan 3).
Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan
pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan
melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
Dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan Sasaran strategis “meningkatnya
kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional” telah
mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan dua sasaran strategis
lainnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” dan
“meningkatnya kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L” masih perlu
ditingkatkan kembali capaiannya, dengan rincian sebagai berikut:
a. Sasaran Strategis 1 “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan pembangunan nasional” dilengkapi satu indikator kinerja yaitu “Indeks
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam
Nawa Cita” diukur dengan indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita tercapai 100%. Terhadap
pencapaian target tersebut, Deputi PIP Bidang Polhukam telah melaksanakan
serangkaian audit operasional, audit kinerja, evaluasi, monitoring dan evaluasi
probity audit, pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan
reviu laporan keuangan pada K/L mitra kerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK;
b. Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah” diukur dengan persentase K/L di lingkungan Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK tercapai 92,59%. Terhadap pencapaian target tersebut, Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK telah melaksanakan serangkaian penugasan berupa
Evaluasi Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga, pendampingan penilaian risiko
dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
c. Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga” diukur dengan persentase K/L di lingkungan Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK yang nilai kapabilitas APIP pada level 3. Terhadap profil
indikator tersebut capaiannya sebesar 69,44%. Terhadap kondisi tersebut, Deputi
Penutup
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
54
PIP Bidang Polhukam telah melaksanakan serangkaian tugas antara lain evaluasi
kapabiltas APIP, sosialiasi IACM dan Focus Group Disscussion terkait kapabilitas
APIP.
B. Kelemahan/Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis
Pencapaian sasaran strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK masih perlu
ditingkatkan karena masih terdapat kendala dalam pencapaian sasaran strategis yang
dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Luasnya lingkup penilaian Maturitas SPIP mengakibatkan proses meningkatkan
level maturitas SPIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;
b. Tim penilaian maturitas SPIP belum memiliki pemahaman yang seragam;
c. Satgas SPIP K/L yang belum siap dalam membantu proses penilaian dan
peningkatan level SPIP;
d. Beberapa K/L belum familiar dengan proses penilaian dan peningkatan Maturitas
SPIP;
e. Keterbatasan waktu sehingga sinkronisasi jadwal dan waktu antara tim evaluasi
dan K/L sulit dilaksanakan;
f. Proses peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 sangat mendasar sehingga
tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;
g. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan
akibat kebijakan pimpinan atau instansi lain yang terkait (Kemenpan, dan
Kemenkeu).
C. Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja
Langkah-langkah yang direncanakan akan dilakukan oleh Deputi PIP Bidang
Polhukam PMK pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara
lain adalah:
1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja
melalui rapat-rapat koordinasi untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP;
Penutup
Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK 2016
55
2. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM dengan Program Pelatihan
Mandiri (PPM) yang berkualitas;
3. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan kebijakan
sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
Akhirnya dengan disusun LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan
kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKj ini telah menjadi motivator
untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan
stakeholders, sehingga kontribusi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK khususnya dan
BPKP pada umumnya dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.
---o0o---
Lampiran 1
A. Pengukuran Outcome
Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12
1. Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan
Pembangunan Nasional
1.1 Skala 1-5 1 1 100% 17.726 18.684 105,40% 6.493.018.000 6.329.815.446 97,49%
2. Meningkatnya Maturitas
SPIP
2.1 % 2 1,85 92,59% 2.244 2.971 132,39% 388.336.000 379.828.919 97,81%
3. Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern
Pemerintah K/L/Pemda
3.1 % 8 5,56 69,44% 1.662 2.800 168,49% 316.535.000 301.083.593 95,12%
Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Perbaikan pengelolaan
program Prioritas Nasional
dan Pengelolaan Keuangan
Negara Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
1,1 % 50 75,31 150,62% 17.726 18.684 105,40% 6.493.018.000 6.329.815.446 97,49%
2 Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP K/L Bidang
Polhukam, Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
2,1 % 2 1,85 92,59% 2.244 2.971 132,39% 388.336.000 379.828.919 97,81%
3,1 % 8 5,56 69,44% 521 119 22,84% 25.156.753 22.660.333 90,08%
3,2 % 51 51,85 101,67% 828 1.707 206,14% 196.367.757 195.581.463 99,60%
3,3 % 41 38,89 105,15% 313 975 311,36% 95.010.490 82.841.797 87,19%
SDM (OH) Keuangan (Rp.)
SDM (OH) Keuangan (Rp.)
%
Capaian
%
CapaianSatuan Target
1 2
Perbaikan tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern
Pengelolaan program prioritas
nasional
Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional
serta Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
PROGRAM
Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional
serta Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern
PemerintahMaturitas SPIP K/L(Level 3)
Bidang Polhukam dan PMK
3 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern K/L
Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Kapabilitas APIP K/L Bidang
Polhukam dan PMK (Level 3)
Kapabilitas APIP K/L Bidang
Polhukam dan PMK (Level 2)
Kapabilitas APIP K/L Bidang
Polhukam dan PMK (Level 1)
Target Realisasi
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan
2 3
Indeks Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan
Program Prioritas dalam Nawa
Cita
Maturitas SPIP K/L(Level 3)
Kapabilitas APIP K/L (Level 3)
Realisasi
PROGRAM
Lampiran 2
A. Pengukuran Outcome
3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional
1.1 Skala 1-5 1 1 Sama 1 100,00%
2. Meningkatnya Maturitas SPIP 2.1 % 0 1,85 1,85 2 92,59%
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah K/L/Pemda
3.1 % 0 5,56 5,56 8 69,44%
3 4 5 6 7 8
1 Perbaikan pengelolaan program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
1,1 % 59,60 75,31 15,71 50 150,62%
2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L
Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
2,1 % 0 1,85 1,85 2 92,59%
3,1 % 0 5,56 5,56 8 69,44%
3,2 % 18,87 51,85 32,98 51 101,67%
3,3 % 54,72 38,89 -15,83 41 105,15%
Satuan
1 2
Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern Pengelolaan program prioritas
nasional
Maturitas SPIP K/L(Level 3) Bidang Polhukam dan
PMK
Kapabilitas APIP K/L (Level 3)
INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR KINERJA SatuanRealisasi
2015
Realisasi
2016
3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 3)
Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 2)
Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK
(Level 1)
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
% Realisasi 2016
terhadap target
2016
Target
2016
% Realisasi 2016
terhadap target
2016
SASARAN PROGRAM
1
SASARAN STRATEGISRealisasi
2015
Realisasi
2016
Kenaikan/
Penurunan
2
Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita
Maturitas SPIP K/L(Level 3)
Target
2016
Kenaikan/
Penurunan
Lampiran 3
A. Pengukuran Outcome
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan
Nasional
1.1
Skala 1-5 1 1 2 2 3 1 1 - - - 100% 100% - - -
2. Meningkatnya Maturitas
SPIP
2.1
% 4 2 45 65 85 0 1,85 - - - 0% 92,59% - - -
3. Meningkatnya
Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah
3.1
% 5 8 38 60 85 0 5,56 - - - 0% 69,44% - - -
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Perbaikan pengelolaan
program Prioritas
Nasional dan
Pengelolaan Keuangan
Negara Bidang Polhukam
dan Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
1,1
% 45 50 55 60 70 59,60 75,31 - - - 132% 150,62% - - -
2 Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP K/L
Bidang Polhukam dan
Pembangunan Manusia
2,1
% 5 2 45 65 85 0 1,85 - - - 0% 92,59% - - -
3,1 % 5 8 38 65 85 0 5,56 - - - 0% 69,44% - - -
3,2 % 25 51 30 20 10 18,87 51,85 - - - 75% 101,67% - - -
3,3 % 70 41 32 20 5 54,72 38,89 - - - 78% 105,15% - - -
Kapabilitas APIP K/L (Level 3)
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
TargetSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan
Satuan
2 3
Indeks Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Program
Prioritas dalam Nawa Cita
Maturitas SPIP K/L(Level 3)
Kapabilitas APIP K/L Bidang
Kapabilitas APIP K/L Bidang
1 2
Perbaikan tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern
Pengelolaan program prioritas
nasional
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 DENGAN REALISASI DAN TARGET TAHUN 2015-2019
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan
Nasional serta
Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
Realisasi CapaianProgram
Target Realisasi Capaian
Program
Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan
Nasional serta
Pembinaan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
Maturitas SPIP K/L(Level 3)
Bidang Polhukam dan PMK
3 Meningkatnya
Kapabilitas Pengawasan
Intern K/L Bidang
Kapabilitas APIP K/L Bidang
Lampiran 4
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Hasil
Pengawasan Rekomendasi 67 67 100%
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Hasil
Pengawasan Pembangunan
Kesehatan, Bidang Pendidikan,
Perlindungan Sosial,
Perlindungan sosial PDT
Rekomendasi 14 14 100%
2 Meningkatnya Maturitas SPIP Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIPRekomendasi 17 17 100%
3 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern
Pemerintah K/L/Pemda
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas APIP K/LRekomendasi 17 17 100%
Rekomendasi 115 115 100%TOTAL
Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan
Nasional
1
%
CAPAIAN KINERJA OUTPUT
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016
No. Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi
Lampiran 5
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Hasil
Pengawasan Rekomendasi 95 67 -28
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Hasil
Pengawasan Pembangunan
Kesehatan, Bidang Pendidikan,
Perlindungan Sosial,
Perlindungan sosial PDT
Rekomendasi 4 14 10
2 Meningkatnya Maturitas SPIP Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIPRekomendasi 32 17 -15
3 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern
Pemerintah K/L/Pemda
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas APIP K/LRekomendasi 15 17 2
Rekomendasi 146 115 -31TOTAL
Kenaikan/
Penurunan
1 Meningkatnya Kualitas
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan
Nasional
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2016
No. Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Realisasi
2015
Realisasi
2016