NSTANSI PEIVIERINTAH - bpkp.go.id 2016.pdf · beserta strategi yang digunakan ... Selain itu Laporan Kinerja ini sebagai alat ... penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada

)4 iLra

I \ I

LAKIPLAPORAN AKU NTAB I LITAS I NSTANSI PEIVIERINTAH

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEI\4BANGUNANPERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIIVUR

207ao

I t-a

NOMORTANGGAL

: LAKIP-7 /PW24l1/2017: 13 ]anuari?OlT

)

:!l

lll,lil r

I!I t

F t ".. tt?:- -

I

KISYADI

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT

Pu.li syukur kita pan,atkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dak

karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah

(LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 dapat

diselesaikan dengan tepat waktu.

LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2016 dan merupakan

sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kineria Perwakilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berhasil tercapai maupun yang belum dapat

dicapai.

Dalam LAKIP ini telah diuraikan mengenai perencanaan kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan analisis capaiannya selama tahun 2016

beserta strategi yang digunakan oleh Perwakilan dalam mencapai target kineria yang

telah ditetapkan. Secara umum target kineria Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Timur telah berhasil dicapai dengan baik

Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator

kinerja yang belum dapat dicapai selama tahun 2016. Hal ini akan menjadi bahan guna

t,lfaa-tr

Penyusunan LAKIP ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tanggal 20 November 2014 tentang Petuniuk Telinis Perjanjian Kiner.ia, Pelaporan

Kineria dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun

berikutnya.

Kami berharap agar LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

tahun 2016 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di

lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka

meningkatkan kineria di masa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing.

n BPKPa Tengga Timur

\Y02 199303 1 001

lt

t

DAFTAR ISI

Kata PengantarDaftar IsiRingkasan EksekutifI. Pendahuluan

A. Tugas, Fungsi danWewenangOrganisasi

B. AspekStsategisC. Kegiatan dan

Produk OrganisasiD. Struktur OrganisasiE. Sistematika

PenyajianI Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis2075-2019

1. Pemyataan Visi2. Pemyataan Misi3. Tujuan4. Lrdikator Kinerja

UtamaB. Perjanjian Kinerja

20L6III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian KinerjaOrganisasi

B. Sasaran Programdan SasaranKegiatan

C. Realisasi KeuanganIV. Penutup

DAFTARLAMPIRANLampiran 1 Capaian Kinerja Outcotru Tahun 2016Lampiran 2 Perbandingan Capaian Kinerja Ou tcome Tahtn201,5 dan Tahun

2076Lampiran 3 Capaian Kinerja Output Tahun201.6Lampiran 4 Perbandingan Capaian Kinerja Ou tput Tahun2076Lampiran 5 Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Tahun 2016Lampiran 5 Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Tahun 2015Lampiran 7 Daftar Kinerja BLL'D RSLJD yang Dibina Tahun Buku 2016Lampiran 8 Daftar Tingkat Kesehatan PDAM Tahun 2015 dan Tahun 2016Lampiran 9 Kompilasi Registeroutput PKPT Perwakilan BPKP Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Illl

1

2

4

78

10

11

72137315

7718

76

20

24A38

DAFTAR TABEL

Tabel1.1Tabel2-7

Tabel2.2Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3Tabel 3.4

Tabel 3.5Tabel 3.6Tabel 4.L

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Gambar 1.2

Gambar 1.3

Posisi Pegawai per 31 Desember 2015

Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provirsi NusaTenggara TimurPerjaniian KinerjaCapaian Kinerja Sasaran Program (Oukome) Tahun 2015Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara TimurCapaian Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) Tahun 2016Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara TimurPersentase Tindak Lanjut TemuanPenyerahan Flasil Pengawasan Keinvestigasian kepada AparatPenegak Hu-kum (APFI)Anggaran dan Realisasi Keuangan per ProgramAnggaran dan Realisasi Keuangan perJenis BelanjaCapaian Sasaran Stsategis Perwakilan BPKP Provinsi NusaTenggara Timur Tahun 2016

917

1821.

22

2425

343538

Struktur Organisasi

Jenjang Pendidikan Pegawai Per 31 Desember 2016

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP ProvinsiNusa Tenggara Timur

91011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tuiuan, sasaran, dan

kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, sertarencana pendanaan dalam tahun 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalampenyusunan Perjanjian Kinerja (PerkinJ setiap tahun.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah meniadi AuditorInternal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagai

Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas

keuangan negara/daerah, mewu.ludkan tata kelola pemerintahan yang bailg serta

membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Timur memiliki tiga misi, yaitu1. Menyelenggarakan Pengawasan lntern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan

dan Korporasi yang Bersih dan Efelitif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur;2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah yang efektif di

Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Timur menetapkan tiga tuiuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019,yaitu1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional yang Bersih dan Efektif;2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

dan

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten.

Untuk mencapai tuiuan strategis tersebut di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur telah merumuskan empat sasaran strategis dan menetapkan dua belas

indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja Perwakilan.

Laporan Kineria (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016ini merupakan salah satu media yang menuniukkan peran Perwakilan dalam mencapai

RPJMN 2015-2019. Selain itu Laporan Kinerja ini sebagai alat kendali dan alatpengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwu,udnya akuntabilitas keuangan

negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerla tahun 2016

menunjukan bahwa dari 10 IKU sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur sebanyak 10 IKU telah mencapai target 1000/0.

Adapun uraian capaian kinerja atas 4 sasaran strategis tersebut di atas, adalah

sebagai berikut:1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional; Realisasi tindak lanjut rekomendasi sebesar 78,91% dari target sebesar

20o/o, maka capaian IKU tahun 2016 adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasipenyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

sebesar 94%o dari target 60% sehingga capaiannya sebesar 1000/0. Capaian inimenunjukkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan intern Perwakilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin baik dari tahun ke tahun sehingga dapat

ditindak laniuti oleh stakeholder/mitra kerja.

2. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diukurberdasarkan 4 IKU sebagai berikut:a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3), tercapai 100%

b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabuaten/Kota (Level 31, tercapai 10070

c. Persentase BUMD yang kinerianya minimal berpredikat baik dari yang dibina

sebesar 100%

d. Persentase BLUD yang kinerianya minimal berpredikat baik dari yang dibina

sebesar 1000/o

3. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada Pemerintah Daerah, diukurberdasarkan 3 IKU sebagai berikut:a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2),tercapai 700o/o

b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2J, tercapai 100%

c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota [Level 1J, tercapai 195%

4. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

lndeks Kepuasan Kerja Pegawai tercapai sebesar 1000/0. Berdasarkan hasil survey

menggunakan skala likert 1- 10 yang dilaksanakan secara mandiri, diperoleh indeks

7 dari target 7 (skala likert 1-10). Indeks tersebut menunlukkan bahwa pegawai

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur merasa puas terhadap layanan

dukungan teknis pengawasan BPKP. Faktor-faktor pendukung pencapaian target

tersebut antara lain kepuasan terhadap kinerla administratif dan fungsi dukungan

pengawasan .

Untuk dapat mencapai target yang diharapkan, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan pegawai dengan

perhatian khusus pada hal-hal yang masih belum memenuhi harapan pegawai

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PENDAHULUAN

1

Laporan Knerja

Penoakilan BPKP Proainsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2016

1

BAB I

ti I ?IPt;-!Tl Ir-

L @::::=::=1

C ( ) (

t?I

llJ il

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Keria Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersilat lintas sektoral

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umurn neg.ua;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan

atau atas permintaan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntem

Pemerintah (SHP) pada wilayah kerjanya; dan

5. Melalsanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan

tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangal negara serta pembangunan agar sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan

masukan bagi peny'usunan kebijakan yang terkait.

Tugas, fungsi dan wewenang BPKP, aspek shategis nasional kegiatan

dan layanaa produk BPKP, struktur organisasi, dan sistematika penyajian

Laporan Kinerja Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Timur lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian asistensi pen,,usunan laporan keuangan pemerintah daerah

dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;

2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negataf daeruh,

BUMN/BUMD dan kinerja Instansi

3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang

didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik

daerah, atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi

hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang

diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas

kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang

didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik

daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-perundangan;

5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban aluntabilitas penerimaan negaraf daerah dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan negar:/ daerah serta pembangunan

nasional dan atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya

dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/ atar subsidi termasuk badan

usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan

keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintan Pusat dan atau

Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan

negara/ daeruh;

6. Pengawasan intern terhadap perencana.rn dan

pelaksanaan pemanfaatan aset negara/ daerah;

3

7. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko,

pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansvbadan usaha

badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;

8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugilan keuangan negara/daerah,

audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah, pemberian

keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaran pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pembangunan

nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah

lairurya;

10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultansi penyelenggaraan

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah Pusat,

pemerintah daerah, dan badan-badan yang didalamnya terdapat

kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah;

11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penguasaan Pemerintah

Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-

undangan;

12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;

13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan

alcuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah; dan

14. Pelaksanaan dan Pelayanan adrrrinistrasi Perwalilan BPKP.

B. Aspek Strategis Organisasi

BPKP sebagai lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dibentuk

melalui Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP

menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta

4

perubahannya, selain mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional juga menialankan mandat yang tertuang pada

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

lntern Pemerintah (SPP).

Mandat bagi BPKP dimaksud adalah sebagai auditor Presiden yang

memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP untuk seluruh

instansi pemerintah. Peran sebagai pembina SPIP berkaitan erat dengan

peran pengawasan intern karena dengan penguatan SPIP, maka

pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga

dari penyimpangan dan penyalahgunaan yang mungkin akan terjadi.

Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden

menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas

Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi

Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

sebagai berikut:

1. Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intem

pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional;

2. Mengintensi{kan peran Aparat Pengendalian Intem Pemerintah dalam

rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional selta

meningkatkan upaya pencegahan korupsi;

3. Melakukan pengawas:rn dalam rangka meningkatkan penerimaan

negara/daerah serta efisiensi dan efektifitas anggalan pengeluaran

negara/ daerah.

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dapat

menunjukkan kinerja yang optimal sebagai Auditor Presiden di daerah

sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemedntah daerah

5

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun strategi

penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah:

1. Product Dffirences

Sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 dan

Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP, maka penugasan-penugasan BPKP

sebagai Auditor Presiden akan bersifat spesifik yaitu melakukan

pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/ daerah dan

pembangunan nasional agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang

menjalankan amanah rakyat, bersifat strategis, makro, nasional (lintas

sektoral).

2. Ma*et Dffirences

BPKP perlu mengenali dengan baik siapa market-nya. Hal ini

dimaksudkan agar produk BPKP menjadi bemilai, memiliki pasar

pengawasan yang jelas ba$ stakeholders entitas btokrasi baik eksekutif,

legislatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi di wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Methodology Dffirences

Pengembangan metodologi pengawasan yang kontemporer/ spesifik, dan

membawa manfaat misalnya program eoaluations, policy analysis, forensic

audit, performance audit, internal control reoiew perlu dikembangkan sejalan

dengan paradigma baru BPKP.

Dengan semakin luasnya cakupan penugasan BPKP sebagaimana

amanat dari PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014 serta

Inpres 9 Tahun 2014, yang meliputi pengawasan akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan SPIP, dan paradigma baru BPKP yang lebih

mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan membangun

sistem yang mampu mencegah kecurangan/ penyimpangan atau

memudahkan mendeteksi adanya kecurangan/penyimpangan, telah

mendorong dilakukannya perubahan visi BPKP. Dua peran utama yang

dapat dilakukan BPKP adalah peran assurance dan consulting.

6

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Dalam rangka mendukung meningkatkan tata kelola pemerintahan

dan menciptakan iklim pencegahan KKN, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur memberikan layanan kepada stakeholders dengan melakukan

pengawasan terhadap 4 (empat) fokus pengawasan, yaitu:

1. Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional.

Berisi kegiatan pengawasan yang berhubungan langsung dengan

pengawalan prioritas pembangunan dalam nawa cita (100 janji presiden).

2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal.

Berisi kegiatan pengawasan yang bertujuan mendorong peningkatan

ruang fiskal dan efisiensi pengeluaran.

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah.

Berisi kegiatan pengawasan yang bertujuan memberikan kontribusi

dalam upaya penyelamatan keuangan negara dan daerah serta

pengamanan aset tetap negara/ daerah.

4. Peningkatan Gouenance System.

Berisi kegiatan pengawasan yang strategis dan bersifat makro dalarn

jangka perbaik.rn goveuvrnce system di lingkungan kementerian/

lembaga/ pemda/ korporasi.

Fokus pengawasan tersebut yang kemudian akan menghasilkan

rekomendasi bagt stakeholders dihasilkan melalui dari pelaksanaan berbagai

komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan

menggunakan berbagai alat (fools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi,

pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti

penyusunan dan diseminasi pedoman, Pemantauan pelaksanaan

pengawasan/ tabulasi dan lainlain.

Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan Pengawasan meliPuti

penyiapan kultur organisasl penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan

SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain

yang mendukug secara tidak langsung kegiatan teknis pengawasan.

7

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki

produk untuk pembinaan penyelenggaraan SPIP seperti yang diamanatkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dan berbagai produk unggulannya lainnya

yaitu:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);

2. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

3. Sistem lnformasi Akuntansi PDAM;

4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement

Program);

5. Program Pengembangan GCG BUMD;

6. Program Peng embangan lnternal Control BUMD betbasis COSO;

7. Program Anti Korupsi;

8. Fraud Control Plan (FCP);

9. Peningkatan Maturitas SPIB dan

10. Peningkatan Kapabilitas APIP.

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016,

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh seorang

Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala BPKP. Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Timur terdiri atas Kepa1a Perwakilan yang membawahi Bagian Tata Usaha

dan lima Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Perwakilan

BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timut sebagaimana disaiikan dalam Gambar

1.1.

8

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

l&p.1. P.rrv.ldl.n

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan

tenaga SDM yang cukup andal dan kompeten. Posisi pegawai per 31

Desember 2016 berjumlah 104 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada

Tabel 1.1 dan Garnbar 1.2

Tabel 1.1

Posisi Pegawai per 31 Desember 2016

Pejabat Struktural

Koordinator Pengawasan

Pejabat Fungsional Auditor

Pejabat Fungsional Umum

5 4,80n/o

4,80o/o

68,27oh

27,75oh

0,96YoArsiparis

Jumlah 100,00%

9

K.p.l.3rgi.n

x.rub!g.

lumlah(orang)

]abatan

APOrpP F3A

5

7l

22

1

to4

Persen

Gambar 1.2

Jenjang Pendidikan Pegawai per 31 Desember 2015

PWK. BPKP PROV. NTTs25%

D t

t5%

E. SistematikaPenyalian

Laporan Kinerja BPKP Tahun 2016 melaporkan capaian kinerja BPKP

selama tahun 2016. Capaian Kinerja tahun 2016 diukur dan dinilai

berdasarkarr Perjanjian Kinerja Tahun 2076 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran renstra BPKP

Tahun 2015-2019. Analisis capaian kine4a tethadap rencana kinerja tahun

2016 memungkinkan dilakukarurya identilikasi atas sejumlah kinerja

(performance gap) sebagai masukan bagi perbagikan kineria di masa datang.

Dengan pola piker seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja

Perwakilan BPKP tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam garnbar 1.3.

10

SI,TA

20%

s1/Drv59%

Gambar 1.3

Sistematika Penyaiian Laporan Kineria

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

PENDAHUTUAN ++++

+PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

+AKUTTABIUTAS KINERJA

+PENUTUP

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

11

RENSTRA

?015 ?019

PEfIAN]IAN

KINIR'A

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja

Penoakilan BPKP Proainsi Nusa Tenggarn Timur

Tahun 201,6

11

I

Sem angatKerja BPKP

5u=

)Keria Gerdas

I

Kerja Keras

Keria Tuntas

Keria lkhlas

Penuh

PERENCANAAN KINERJA

Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian

utama Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peningkatan ini terlihat

dari Visi, Misi dan Tujuan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.

Program pada Renstra Perwalilan BPKP Provinsi Nusa Tenggata Timur periode

Tahun 2015-2019 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan

dengan program yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan

restrukturisasi program tersebut, proFam Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur dalam Renstra mencakup dua program utama, yakni Program

pengawasan dan program dukungan pengawasan. Program pengawasan BPKP

ditujukan dalam rangka program pengawasan intem akuntabilitas keuangan

negara dan pembangunan nasional serta pembirnan penyelenggaraan SPIB

sedangkan program dukungan pengawasan merupakan program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang terdiri dari Fasilitasi

Dukungan Manajemen BPKP serta Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan

Prasarana BPKP.

Dengan berjalannya waktu dan merujul pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petuniuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP telah

melakukan penajaman tujuan dan sasaran sbategis dan merekonstruksi

Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disaiikan akuntabilitas pencapaian

sasaran shategis.

A. Rencana Strategis 2U5-2019

Peny'usunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan

Presiden Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

r2

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencana,rn yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, serta program dan kegiatan

BPKP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra BPKP

merupalan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPIMN) serta mendukung pencapaian program-Program prioritas

Pemerintah.

1. Pemyataan Visi

Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Visi

sebagai berikut:

"AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH RI BERKELAS DUNIA

UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR"

Pada pernyataan visi tersebut tampak bahwa Perwakilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu hadir untuk membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dengan memberikan

kontribusi bag1 stakeholder melalui strategi pengawasan yang pre-emptif,

preventif, dan represif.

2. Pemyataan Misi

Misi BPKP berisi pemyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh

seluruh unit untuk mencapai visi BPKP. Perumusan misi mengacu kepada

tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan

kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 31

Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun

2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen,

13

Dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi

pemedntahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem

pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa

kegiatan berjalan efektif dan efisie+ diikuti dengan pelaporan

1,4

selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013

dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Di samping itu, dengan

terbitnya PP Nomor 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, maka BPKP

berperan penting dalan mendukung akuntabilitas Presiden terutama

dalam lingkup penyelenggaraan keuangan negara dan pembangunan

nasional serta pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah (SPP).

Rumusan Misi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

adalah:

a. Misi 1

"Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan E{ektif di

Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur"

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta

man{aat BPKP. Tugas dimaksud adalah "Pengawasan intem terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan" dan

manfaabrya yaitu "mendukung tata kelola pemerintahan dan

korporasi yang bersih dan efektif.

b. Misi 2

"Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang efektil di Wilayah Perwakilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timur"

keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap

peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP

diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggataan

SPIP.

Misi 3

"Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intem Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timut"

15

c

Salah satu unsur penting SPIQ yaitu Lingkungan Pengendalian,

mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk

dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

perilaku positil dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian

di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini

antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk

mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intem

diperlukan kapabilitas untuk menjamin tugas dan fungsinya.

3. Tuiuan

Tujuan merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah

ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan

merupakan penjabaran atau implementasi dari petnyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima

tahun. Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur menetapkan tiga tuiuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai

oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektil di Wilayah Perwakilan

BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Timur; dan

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intem Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

4. Indikator Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektil

manfaat bagi stakeholders yang menunju-kkan peran utama Perwakilan

BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan akuntabilitas

keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan

penyelenggaraan SPIP.

lndikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggata

Timur merupakan ukuran keberhasilan dari fujuan dan sasaran strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. IKU terbagi menjadi dua

perspektif, yang pertama berciat outward looking yaitr: perspektil manfaat

langsung ba$ stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan

akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi

stakeholders internal Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan

tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung

tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan

sasaran strategis (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur

dengan menggunakan indikator keluaran (ourpur).

Indikator-indikator kinerja utama BPKP dapat dilihat pada Tabel 2.1.

16

Tabel 2.1Indikator Kineria Utama Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

B. Perjaniian Kinerja ZI15

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Renstsa dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam

hal ini pengukuran lndikator Kinerja Utama. Untuk menguatkan pencapaian

sasaran strategis ini di tahun 2015 telah disusun perjanjian kinerja atau

penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja

antara atasan dan bawahan r:ntuk mewujudkan target kinerja tertentu,

dokumen penetapan kine4a memuat pemyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta

target kinerja dan anggaran. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi

untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai

indikator kinerja utama yang bersiat outcome dan output.

17

SASARN P[oGnA]rruCInTN I]\DIruTOR K]\MJA UTAMI

1 2

,{,

t,

L

B,

L

S$rn! ?toFrr

Pataitan perSolaan pogam pioib raiqul dat

pagdolaankeuatgarlEFra/tdpor6i

I&ddotrya kualih psrmpan glP Ma/torprds

l&ll]Itglahra tapabinb per8awasan inbm Peda

Surutropnlei4lfrya hrdi6 Fhyam duhmgi! thb dalat

pmgwrarBH{P

Iidihtu Xhrir PmfnD

1. Perhilm uuldola mmjessr risrfo, dan pmfdalian ltm prglolaat gogant

nasioml

2 PenwElEn trasil pengawasan keinvestgoiar kepada apant percgak hulum

1. l&htib SPP PerEiuh Pmpos (hd$2 Matunhs 9P Pemeinbh Kabupabn/kou (evel)

3. P€rsqtae BUID yary kiru;arya minimal hpndiht hit dai BUMD yag ditim

{. Pnsetoe BLUD yag kimlarya ni mal boikdad BLIJD yag dibina

1. Kapabrlib APF Pemrhtah Pnvuri (l"evd 2)

2 frpahlih APF PerEdrbirxabuph'/Koh(tsd 43, Kapabilih APF Pem{ifth Xahpabr'/Koh (Level U

Ildifrh Xtue+ Iogtn

1. PEseFiIspufiar lryam ksestaan (stala lifat l-lq

Tabel 2.2Perjaniian Kinerja

SASaraN PR0CI,${/IGCIATLIi h'DIXATOR X]NflJATATGET

s.hrn

I 2 3 I

l

L

B.

l.

t.

Perh*in pet{elolrin plognn pnorihr n$iorul drrp€,B.loL.n r.llrigll rSan/roryotui

MeninSt ttya kuilibs peEEpm SPIP Penda/korpmi

Menngk tlva btsbitih P.ry lsaridllnPEdr

T ai.dirnfr ir6ml.i hd Frg.Ba!.np.d.?€nv.hlrr

BPKP

Irdfid. Xinri. hqE!I tut ihnhrrdd.,lr4rllidto,dmFwddi&ir.rlpotdd.&pDln!

2 Pa!. .s€ trdal ldpr rllodrndrsi bb keloL" mllifnm ns,lo de psEe.drlieiiln p.ig.lolrr lorpor.,i

3 Pe,V.nhn hdl p.rg.ri6,n lriiv.dig.d.n flpr/r d,frt Ftgrf hfom

4. Mrtu ibr SPIP P.@irrh Pmpnd 0.ml !)

5 urnrni.! SPP Per!.rnbh kbuplcn/rob (Iewl3)

6 Pdiat.tr)I{N/.!I Frdr &qmrfaccbif I7 Pol!€rt !.BrMN/. 1p.rus.hr.ny!,8ri'Eqmy.@'ritDirilulA(h{i$II Palatr njltr) rq hnti.nt dio.lhrFdfidhfid.dnnrDrqdilir9 ?r!s.tta* BLUD yr$ LiEiny.oirild b.jl dli ELUDydB dibi,u

l0 Xrpabiltb5 APIP Pelrrdrh PovirEi 0rwl 1)

11 r,4.iiib5 AnP P@irirh XrboFEvlho(1,.{d,U Xrprbilhs APIP P? rin nPmvn6i(lrvrl0B (4.h]filrPlP kt tr X.totd.r/Xoqlad 41r Kitsbdlrs APIP Prmritr.i Pmvl6i (lrvd l)$ r.+l!it!.rrPlP Mn X.lorc/Xor (.d l)

I nlhn€dasr Peiga,.!.n Perw.lih. 8PrI

2 Relomeddst Pengarrsan Petual in BPXP Narioli

3 Rekomrd6i P.nSawann R.8bEl BiddB Olorcmi Daeuh Nr*icita

r kkoneidasl Perba,kd Pe.vele.g8rtui SPIP

t. R.lomndasi Pmbimrn Xapabilihs Pmgawasan lnEm Pemda

9o

!t

n

0

o

lm10

0

0

blm

0

0

mr0

0

s

lx

ll

I

a5

[tlniryrrlry! rudh! FLFMdulut{elehir.lal4pe$ll{ror BPrc

S.!.a! r.tUaT€rsedryr dduqrn Drllrfmn d.n lEhr!.lE nhSajbkis Lirv. d.L!' !tlr.r.i l.p!.ict lrr.m

Iel[u r.t r!'yr Alel l.(,n o?t!'.j

lod drriIai.nqED

L Plrs?ii bpur.& Ly|lrr l6u.n (!fd. tifni 1.10)

Indfi&(i!+ X.ti&!1. luoLnl.ya n hhry.n rtlrFlrr P.lw*ilD BPrG

2 T.drbdqr rhtilihi t irt rmdrn'D pgi.ril.lwxP

3. Te6ed'.ry..Ll rt[d.hr drb BP(I

{ IrG.di&t cdd.il F,.rib Bno dF B

i. Ierdny.lli Ruldt brtt lPIa

Lro

x'

m

s0

0

0

6 T.d.ln r. 'drlilird rr& Frr.hlll BPlc

7. Tn!.d'rnyr $nrr pnen i 8PX?

r T.d&rlq.hrt !|un xctturli G.durt

9. Pembaryum Rumtr G.El M

0

I0

E

l.

7

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I-aporan Kinerja

Tahun 2075

19

Nilai -Nilai BPKP

ot\I cfesional

I lntegritas

o Orientasi Pengguna

lN Nurani dan Akal Sehat

nden

E}ResM

Dalam rangka pen,'usunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Nusa

Tenggara Timur tahun 2016 dilakukan pengumpulan data kinerja yang

melibatkan seluruh bidang pengawasan dan bagian tata usaha yang terdapat

di lingkungan Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur. Data Kinerja yang

dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja Perwakilan beserta uraian

mengenai kinerja, target dan realisasi keuangan, target dan realisasi

penggunaan sumber daya manusia, serta informasi lain yang terkait dengan

kinerja Perwakilan Tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi

dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjaniian kinerja

BPKP Tahun 2016. Adapun formula yang digunalan untuk menghitung

persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis

pengukuran yaitu:

7. Maximize

Pengukuran maximize digunakan saat realisasi target IKU yang diharapkan

bersilat meningkat/naik dari target yang ditetapkan, dengan rumus

sebagai berikut:

Persentase Pencapaian

Kinerja

Realisasi x 100%

Rencana

Rumus ini digunakan untuk mengukur IKU selain Kapabilitas APIP Level

1. Capaian Kinerja IKU dibatasi maksimal sebesar 200'k d.ari target untuk

Kapabilitas APIP level 3, selain itu IKU dibatasi maksimal sebesar 100%

dari target .

20

AKUNTABILITAS KINERJA

Persentase

Pencapaian

Kinerja

Rencana - (Realisasi - Rencana) x

-100%

Rencana

Rumus ini digunakan untuk mengukur IKU Kapabilitas APIP Level 1.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian

setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasikan faktor yang mendukung

keberhasilan dan kendala dalam pencapaian kinerja. Faktor pendukung

keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja

dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksarnan program/kegiatan di

masa yang akan datang.

A. Capaian Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, kebijakan yang

diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan dana, berikut

disajikan akuntabilitas kinerja BPKP tahun 2016.

Capaian tujuan dan sasaran shategis secara ringkas disajikan menurut

tujuan dan shategis sebagaimana terlihat pada tabel 3.1, dan 3.2 berikut ini:

n

2. Minimize

Pengukuran minimize digunakan saat realisasi target IKU yang diharapkan

bersifat menurun dari target yang telah ditetapkan, dengan rumus sebagai

berikut:

Sasaran Program Indikator Kinerja

OutcomeSatuan Target Realisasi Capaian

Perbaikan

pengelolaan

progran prioritas

nasional dan

pengeloiaan

keuangan

negara/korporasi

Perbaikan tatakelol+

manajemen risiko, dan

pengendalian intern

pengelolaan program

nasional

v, 20 78,9L 100

Penyerahan hasil

Pengawasan

keinvestigasian

kepada aparat penegak

hukum

60 94

2 Meningkatnya

kualitas

penerapan SPIP

Pemda/korporasi

Maturitas SPIP

Pemerintah Propinsi

(Level 3)

100 100

Maturitas SPIP

Pemerintah

Kabupaten/kota

(Level 3)

% 10 35,35 100

25 26,67 100

100

L.

100

100

Persentase BUMD

yang kinerjanya

minimal berpredikat

baik dari BUMD yang

dibina

Presentase BLUD yang

kinerjanya minimal

baik dari BLUD yang

dibina

100 100

Tabel 3.1

Capaian Kineria Sasaran Program (Outcome) Tahun 2015

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

100 100 100

Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi

(Level 2)

10 95,45 100

Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/ Kota(Level

2\

3.

Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Level 1)

90 4,55 195

Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan

intern Pemda

skala 7 7

4. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

dukungan teknis

dalam

Pengawasan

BPKP

Persepsi kepuasan

layanan kesesmaan

(skala likert 1-10)

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan (Outputl Tahun 2016

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 Tersedianya

informasi hasil

pengawasan

Rekomendasi

Hasil

Pengawasan

Laporan 163 229 100

Sasaran Program Indikator Kineria

OutcomeSatuan Target Realisasi Capaian

Sasaran StrategisIndikator

Kinerja OutputSafuan Target Realisasi

Capaian

("/")

Sasaran StrategisIndikator

Kineria OutputSatuan Target Realisasi

Capaian

("/")

dalam mencapai

perbaikan tata

kelola, perbaikan

sistem

pengendalian

intern pengelolaan

keuangan

negara/ daerah

dan peningkatan

kepabilitas APIP

Laporan 29 782 100

Rekomendasi

Pembinaan

Kapabilitas APIP

Laporan 5 i/ 100

2 Tersedianya

dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

dalam mencapai

kepuasan layanan

Laporan

Dukungan

Manajemen

Perwakilan

BPKP

Laporan 80

Termanfaatkannya

aset secara optimal

dalam mencapai

kepuasan layanan

pegawai

Tersedianya

sarana dan

prasarana BPKP

Unit 1 1 100

24

Rekomendasi

Pembinaan

Penyelenggaraan

SPIP

80 100

.,

B. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Program 1

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan Negara/Xorporasi

Pencapaian Kinerja sasaran program perbaikan pengelolaan program

prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi diukur

dengan menggunakan dua indikator kinerja, yaitu

1. "Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intem

pengelolaan program nasional" dengan target pada tahun 2016 sebesar

20Yo.

2. "Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak

hukum" dengan target pada tahun 2015 sebesar 60%.

Pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja "Persentase perbaikan tata

kelola, manajemen dsiko dan pengendalian intem pengelolaan nasional

sebesar 78,97o/o dengan capaian sebesar 100%. Berikut merupakan rincian

rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur:

Tabel 3.3

Persentase Tindak Lanjut Temuan

No.Nama Bidang

Pengawasan

Temuan

(Kejadian)

Tindak Laniut

(Keiadian)

Realisasi

(Y")

1 Bidwas Instansi

Pemerintah Pusat

7.227 5.551 76,80

2 Bidwas

Akuntabilitas

Pemerintah Daerah

649 59,82

3 Bidwas

Negara

Akuntan 2L3L 2.031 95,37

I Bidwas Investigasi 673 5t2 83,52

25

1.085

) Bidang Program dan

Pelaporan serta

Pembinaan APIP

0 0

8.725 78,97Total 11.055

Indikator ini dapat tercapai karena Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur melakukan berbagai upaya pendekatan kep ada pihak auditee

agar segera menyelesaikan rekomendasi yang telah diberikan, seperti setiap

melakukan audit tim audit melakukan inventarisasi terhadap tindak lanjut

temuan sebelumnya dan dilakukan monitoring tindak lanjut secara berkala.

Selain itu, Perwakilan juga telah melakukan inventarisasi terhadap temuan

yang belum ditindallanjuti terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti

yang telah berumur 5 tahun ke atas unhrk diusulkan TPTD.

Sedangkan untuk realisasi indikator kinerja "Penyerahan hasil

pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum" sebesar 94%

dengan capaian sebesar 100%. Berikut merupakan realisasi jumlah laporan

yang diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dibandingkan dengan

jumlah perminta.rn penugas.rn:

Tabel 3.4

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada APH

Indikator ini dapat tercapai karena dalam melakukan ekspose atas

permintaan penugasan oleh penyidik telah dilakukan dengan lebih fokus dan

26

^l Audit Investigatif 0

1002. AuditPKKN ., 3

Pemberian Keterangan

Ahli

44 100

94Total 50 47

No.Nama Bidang

Pengawasan

Temuan

(Kejadian)

Tindak Laniut

(Keiadian)

Realisasi

(%,1

No. Jenis PenugasanPermintaan

APH

LHPYang

Dikirim

Realisasi

(%\

3

3.

teliti atas kasus yang terjadi dikai&an dengan setiap unsur tindak pidana

korupsi. Namun demikian masih banyak permintaan dari penyidik baik dari

pihak Kejaksaan dan Kepolisian yang pada saat dilakukan ekspose awal

ternyata masih belu:n dilengkapi dengan bukti-bulti dokumen pendukung

kronologis terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, masih terdapat

kekurangan tenaga auditor di Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur yang

pemah mengikuti dillat keinvestigasian.

Pencapaian target "Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian

kepada aparat penegak hukum" didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh

bidang Investigasi. Adapun selama tahun 2016 kegiatan yang telah dilakukan

oleh Bidang Investigasi adalah sebagai berikut:

1. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Permintaan

Kepolisian sebanyak 3 kegiatan penugasan pengawa$m;

2. Pemberian Keterangan Alrli atas Permintaan Keiaksaan sebanyak 34

kegiatan penugasan pengawasan; dan

3. Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Kepolisian sebanyak 10

kegiatan penugasan pengawasan.

Sasaran Program 2

Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPIP Pemerintah Daeraffi orporasi

Pencapaian Kinerja sasaran program meningkatnya kualitas penerapan

Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPP) Pemerintah Daerah/Korporasi

diukur menggunakan empat indikator kinerja, yaitu

1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) dengan target pada tahun

2016 sebesar 100%.

2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) dengan target pada

tahun 2016 sebesar 10%.

3. Presentase BUMD yang kineria minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina dengan target sebesar 25%.

21

4. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

dengan target 100%.

Pada tahun 2016, realisasi indikator kinerja "Persentase maturitas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi (Level 3)

sebesar 100% atau dengan capaian 100%". Selain itu, realisasi indikator

kinerja "Persentase Mahrritas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

sebesar 10% atau dengan capaian sebesar 100%.

Indikator ini dapat tercapai karena Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur melakukan berbagai langkah-langkah percepatan yang

dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur unhrk

mencapai target tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Membuat komitmen bersama dengan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi

Nusa Tenggara Timur tentang Peningkatan Maturitas SPIP pada rnasing-

masing Pemerintah Daerah .

2. Membuat dan mengirimkan surat atensi kepada seluruh Kepala Daerah

terkait dengan pentingnya dan kondisi maturitas SPIP pada setiap

Pemerintah Daerah.

3. Melakukan desk er:aluation dengan mengundang perwakilan dari setiap

Pemerintah Daerah yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

4. Melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dan

Pemerintah Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pencapaian target "Meningkahya Maturitas Sistem Pengendalian

Intem Pemerintah pada Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten" didu-kung

oleh kegiatan yang dilakukan oleh bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

(APD). Adapun selama tahun 2015 kegiatan yang telah dilakukan oleh

Bidang Akuntabilitas Daaerah terkait SPP adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Maturitas SPIP

1) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan tanggal

9 Mei 2016 - 20Mei2076;

)a

2) Pemerintah Kabupaten Belu yang dilaksanakan tanggd

9 Mei 2016 - 20Mei2016;

3) Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang dilaksanakan tanggal

9 Mei 2016 - 20Mei2076;

4) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilaksanakan

tanggal 31 Oktober 2016 - 05 Nopember 2015;

5) Pemerintah Kota Kupang yang dilaksanakan tanggal

17 Nopember 2016 - 26 Nopember 2016;

2. Narasumber dalam seminar sehari SPIP di Kabupaten Sumba Timur yang

dilaksanakan tanggal 07 September 2016.

3. Asistensi Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah

Kabupaten Sumba Timur yang dilaksanakan 17 Nopember 2075 -24 Nopember 2016.

4. Asistensi Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur yang dilaksanakan 21 Nopember 201.6 - 30 Nopember

2076;

5. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Inlrastruktur Penyelenggaraan SPIP yang

dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2016 - 02 Desember 2076 (21. PP

terhadap 21 Pemerintah Kabupaten/ Kota)

Realisasi indikator kinerja "Persentase BUMD yang kinerjanya

mini:nal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" oleh Perwalilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 26,67% d,ati target sebesar '25o/o atatt

dengan capaian sebesar 100o/o.

Indikator ini dapat tercapai karena Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur melakukan berbagai upaya berupa bimbingan teknis, antara

lain:

1. Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) untuk tahun yang akan datang, yang mempengaruhi

penilaian kinerja.

2. Bimbingan Teknis mengenai penerapan Good Corporate Gooemance (GCG),

untuk memenuhi penilaian administrasi.

29

3. Bimbingan Teknis penyusunan Corporate Plan bag1 BLIMD agar dapat

berkinerja baik.

Selain itu, sejak tahun 2015 sampai tahun 2016, Perwakilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan beberapa kegiatan untuk

meningka&an kualitas laporan keuangan PDAM, sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Manajemen Aset pada PDAM Tirta Komodo

Kabupaten Manggarai dan Bimbingan Teknis Pengoperasian Sistem

Informasi Akuntansi (SIA) pada PDAM Rote Ndao.

2. Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 pada PDAM Kota

Kupang, PDAM Kabupaten Kupang. PDAM Kabupaten Timor Tengah

Selatan dan PDAM Kabupaten Timor Tengah Utara.

3. Memberikan layanan konsultasi kepada manajemen PDAM di Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

4. Reviu Corporate Plan PDAM Timor Tengah Selatan dan PDAM Timor

Tengah Utara Peiode 2077-2021.

5. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaaa (RKAP) PDAM Kota

Kupang Tahtrn Buku 2016.

Realisasi indikator kinerja "Presentase BLUD yang kinerjanya minimal

baik dari BLUD yang dibina sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 100%.

Indikator ini dapat tercapai melalui berbagai upaya antara lain:

1. Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

2. Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Keuangan BLUD

3. Reviu Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

4. Reviu Laporan Keuangan BLUD

5. Evaluasi Kinerja BLUD RSTID

30

Sasaran Program 3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawaean

Intern Pemerintah Daerah

Pencapaian Kinerja sasaran program meningkatnya kapab itas

pengawasan intern Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan tiga

indikator kinerja, yaitu:

1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) dengan target pada

tahun 2016 sebesar 100%.

2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) dengan target

pada tahun 2015 sebesar 10%.

3. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) dengan target

pada tahun 2015 sebesar 907o.

Berdasarkan hasil evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP yang

dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada

tahun 2016, 3 IKU tersebut dapat terealisasi. Capaian kapabilitas APIP pada

23 Inspektorat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 22

Inspektorat yang telah memenuhi persyaratan pemenuhan inlrastsuktur

Kapabilitas APIP Level 2 dengan rincian 1 Inspektorat Provinsi Nusa

Tenggara Timur (100%) dan 21 Irspektorat Kabupaten/Kota (95,45%) dari

total 23 APIP yang ada pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk Inspekorat yang masih berada pada level 1 sebanyak IInspektorat (4,54%), yaitu Inspektorat Kabupaten Malaka.

31

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan

peniaminan kualitas terhadap 5 (enam) Inspektorat yaitu pada Inspektorat

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Inspektorat Kota Kupang, Inspektorat

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Irspektorat Kabupaten Timor Tengah

Utara, Inspektorat Kabupaten Belu, dan Inspektorat Kabupaten Flores Timur.

Langkah-langkah percepatan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai target tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1. Membuat komihnen bersama dengan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi

Nusa Tenggara Timur tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada

masing-masing Inspektorat.

2. Melakukan bimbingan teknis pemenuhan infrastruktur Kapabilitas APIP.

3. Mengirimkan matriks pemenuhan infrastruktur beserta contoh-contoh

dokumen yang mendukung hfrastruktur.

4. Melakukan desk etsaluahon dengan mengundang perwakilan dari setiap

Inspektorat yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan tersebut dilakukan pada Aula Perwakilan BPKP Provinsi Nusa

Tenggara Timur dengan 2 gelombang kegiatan yaitu pada bulan Oktober

dan November tahun 2016.

5. Membuat surat atensi kepada masing-masing Kepala Daerah mengenai

pemyataan-pemyataan yang belum ada maupun yang masih

memerlukan pe rbaikan (area of improoement) .

6. Melakukan koordinasi dengan Gubemur dan Bupati/Walikota dan

Inspektur se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pencapaian target "Meningkakrya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah" didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh Bidang

Program dan Pelaporan, serta Pembinaan APIP (P3A). Adapun selama tahun

2015 kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Program dan Pelaporan,

serta Pembinaan APIP terkait Peningkatan Kapabilitas APIP adalah sebagai

berikut:

1. Asistensi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (2 PP)

1) Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah dilaksanakan pada tanggal

L1 Januari 2016 - 22Janrai201.6;

2) Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan pada tanggal

25 April 2016 - 30 April 2016.

2. Asistensi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (2 PP)

11

1) Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan pada tanggal

11 Januari 2015 - 22Januari201.6;

2) Inspektorat Kabupaten Malaka dilaksanakan pada tanggal 30 Mei

2016 - 10 Juni 2015.

3. Bimbingan Teknis Pemenuhan Infrastru-ktur Kapabilitas APIP Level 2

(4 PP)

1) Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan pada tanggal

18 Agustus 20-1.6 - 31. Agustus 2016;

2) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan pada tanggal

18 Agustus 2015 - 31 Agustus 2015;

3) Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan pada tanggal

18 Oktober 2016 - 27 Oktober 2076;

4) Inspektorat Kabupaten Kupang dilaksanakan pada ta.gg"I

10 Oktober 2016 - 21 Oktober 2016.

4. Evaluasi/Bimbingan Teknis pemenuhan dokumen lnfrastruktur

Kapabilitas APIP Level 2

1) Gelombang I dilaksanakan tanggat 31 Oktober 2076 - 7 November

2016 sebanyak 10 PP sebanyak 10 APIP;

2) Gelombang II dilaksanakan tanggal 8 November 2016 - 15 November

2016 sebanyak 13 PP atau sebanyak 13 APIP.

5. Evaluasi/ Qa ality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP (5 PP)

1) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan tanggal

17 November 2015 - 23 Noverrber 2016;

2) Inspektorat Kota Kupang yang dilaksanakan tanggal 21 November

2075 -?5 November 2015;

3) Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan tanggal

14 Desember 2016 - 17 Desember 2015;

4) Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilaksanakan

tanggal 13 Desember 2016 - 16 Desember 2016;

5) Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilaksanakan

tanggal 13 Desember 2016 - 16 Desember 2016;

33

5) lnspektorat Kabupaten Belu dilaksanakan pada tanggal 18 Desember

2076 - 'n Desember 2016.

Sagaran Program 4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan

Teknis Dalam Pengawasan BPKP

Pencapaian Kinerja sasaran program "Meningkatrya Kualitas

Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP" diukur dengan

indikator Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) dengan

target pada tahun 2016 sebesar 7.

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada pegawai Perwakilan

BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur didapat skor sebesar 7 untu-k kepuasan

layanan kesesmaan. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan mengenai

kepuasaan terhadap pelayanan-pelayanan yang terdapat pada Subbagian

Kepegawaian, Keuangan, Umum, serta Program dan Pelaporan (sekarang

menjadi Bidang Program dan Pelaporan, serta Pembinaan APIP).

Persepsi yang dinilai pada Subagian Kepegawaian adalah sebagai

berikut:

1. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat dan iabata4

2. Penegakan Kebijakan yang konsisten PP 53 tahun 2010;

3. Sosialisasi tentang kebijakan terkait kepegawaiam telah memadai.

Persepsi yang dinilai pada Subbagian Keuangan adalah sebagai

berikut:

1. Pengelolaan dan administrasi keuangan telah dilakukan secara tepat

wakhr dan tepat jumlah;

2. Penyedian bahan/informasi unfuk pen,'usunan perenc.rnaan

pengawasan telah memadai;

3. Sosialisasi tentang kebijakan terkait keuangan telah memadai.

Persepsi yang dinilai pada Subbagian Umum adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana telah tersedia secara memadai;

34

2. Barang/ATK yang tersedia untuk keperluan sehari-hari cukup

berkualitas;

3. Pengelolaan kearsipan, pelayanan poliklinik, dan pelayanan

perpustakaan telah diselenggarakan dengan cukup baik.

Persepsi yang dinilai pada Subbagian Program dan Pelaporan

(sekarang menjadi Bidang Program dan Pelaporan, serta Pembinaan APIP)

adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dalam memperoleh dokumen perenc.uvrnan telah

dilaksanakan dengan cepat dan akurat;

2. Pelayanan dalam monitoring TP3 dan TPB telah dilaksanakan dengan

cepat dan akura!

3. Pelalihan teknologi informasi terkait dengan penguasaan dan aplikasi

khusus (SimHP dan IPMS) telah dilaksanakan secara memadai.

Program Kegiatan Anggaran Realisasi

01 Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Perlengkapan serta

Pembayaran Gaji/ Tunjangan

BPKP

15.925.586.000

01Fasi-litas Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

1.041.305.000 869.503.750

01 Pengadaan dan Penyaluran Sarana

dan Prasarana

943.413.000

06 Pelaksanaan Pengawasan Intern 4.281.019.000

35

C. Realisasi Keuangan

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah

revisi sebesar Rp23.194.911.000,00, dengan realisasi sebesar

Rp2L.9'23.715.678,00. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat

pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 sebagai berikut ini:

Tabel 3.5

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

1.6.^r43.704.1.28

947.000.000

3.972.694.800

Program Kegiatan Anggaran Realisasi

Jumlah 23.794.971..000 21..928.7"r5.678

No. Kegiatan Anggaran Realisasi

14.487.7-t8.000 74.037.433.742

2 Belanja Barang7.760.193.000 6.947.868.936

3Belanja Modal 947.000.000 943.413.000

JumIah 23.794.91t.000 2'1 .928.715.678

Dari Tabel 3.6 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar

Rp74.037.433.742,00 dari. renc.rna sebesar Rp14.487.718.00Q realisasi belanja

barang sebesar Rp6.947.868.936,00 dari rencana sebesar Rp7.760.193.000,00

dan realisasi belanja modal sebesar Rp943.413.000,00 dari rencana sebesar

Rp947.000.000,00.

36

Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembinaan Penyelenggaraan

SHP

Dari Tabel 3.5 menunjukkan realisasi anggaran untuk program

Pembinaan Adninistrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta pembayaran

Gaii/Tunjangan BPKP sebesar Rp15.143.104.128,00 dari rencana sebesar

Rp16.455.593.000,00. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya-BPKP sebesar Rp869.503.750,00 dari rencana sebesar

Rp1.035.900.000,00. Program Pengadaaan dan Penyaluran Sarana dan

Prasarana sebesar Rp943.413.000,00 dari rencana sebesar Rp940.000.000,00.

Progam Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negata dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP sebesar Rp3.972.694.800,00 dari rencana sebesar

Rp4.281.019.000,00.

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

"T Belanja Pegawai

Realisasi anggaran sebesar 94,54% dari anggaran yang ada disebabkan

terdapat beberapa penugasan pengawasan yang tidak dapat terealisasi

karena penugasan tersebut berdasarkan permintaan instansi lain. Selain itu,

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan langkah-

langkah penghematan dalam melakukan perjalanan dinas.

37

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja

Penuakilan BPKP Proainsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 201,6

37

I jI)

I.

.;^"'':$

\

,.4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Timur, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai sasaran strategis strategis dan

kegiatan pada tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah

diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap

seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran

kiner.ia, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Realisasi kinerla Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun

2016 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1Capaian Sasaran Strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

No.

1

Sasaran ProgramSasaran Strategis 1

Capaian IKUIKU 1 tercapai 100 %IKU 2 tercapai 100 %IKU 3 tercapai 100 %IKU 4 tercapai 100 %IKU 5 tercapai 100 %IKU 6 tercapai 100 %IKU 7 tercapai 100 %o

IKU 8 tercapai 100 o/o

IKU 9 tercapai 195 7o

IKU 10 tercapai 100 %

2. Sasaran Strategis 2

3. Sasaran Strategis 3

4, Sasaran Strategis 4

1. Sasaran strategis I "Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan pembangunan nasional", diukur berdasarkan 2 IKU yaitu Perbaikan tata

kelola, manaiemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

dan penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak

hokum.

Realisasi tindak lanjut rekomendasi sebesar 78,910lo dari target sebesar 20010,

sehingga capaian IKU tahun 2016 adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi

38

Uraian ringkas hasil pengukuran dari 10 IKU tersebut adalah sebagai berikut:

39

penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

sebesar 940lo dari target 60% sehingga capaiannya sebesar 1000/0.

2. Sasaran strategis 2 "Meningkatnya maturitas SPIP", diukur berdasarkan 4 IKU

sebagai berikut:

a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3J, tercapai 100%

b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabuaten/Kota flevel 3J, tercapai 1000/o

c. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari yang

dibina sebesar 100%0.

d. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari yang dibina

sebesar 1000/0.

3. Sasaran strategis 3 "Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada

Pemerintah Daerah", diukur berdasarkan 3 IKU sebagai berikut:

a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), tercapai 1000/o

b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2J, tercapai 1000/o

c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), tercapai 195%o

4. Sasaran strategis 4 "Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam

pengawasan BPKP" diukur berdasarkan 1 IKU yaitu persepsi layanan kepuasaan

layanan kesesmaan dengan skala likert 7 dari skala 1-10, sehingga iika

dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar skala 7 maka capaian yang

terhadap IKU ini adalah sebesar 100%.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran strategis memerlukan upaya

dan kerja keras yang berkesinambungan. Adapun langkah-langkah strategis yang

diambil sebagai berikut:

1. Setiap melakukan audit tim audit melakukan inventarisasi terhadap tindak laniut

temuan sebelumnya dan dilakukan monitoring tindak lanjut secara berkala.

2. Perwakilan juga telah melakukan inventarisasi terhadap temuan yang belum

ditindaklanjuti terhadap temuan yang belum ditindaklaniuti yang telah berumur

5 tahun ke atas untuk diusulkan TPTD.

3. Melakukan ekspose atas permintaan penugasan oleh penyidik telah dilakukan

dengan lebih fokus dan teliti atas kasus yang terjadi dikaitkan dengan setiap

unsur tindak pidana korupsi.

40

4. Melakukan bimbingan teknis mengenai penerapan Good Corporate Governance

(GCG), penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP),

penyusunan Corp orate Pldn bagi BUMD.

5. Memberikan layanan konsultasi kepada manajemen PDAM di Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

6. Melakukan desk evaluation dengan mengundang perwakilan dari setiap

Pemerintah Daerah dan lnspektorat yang berada di Wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

7. Membuat surat atensi kepada masing-masing Kepala Daerah.

8. Menjalin komunikasi intensif dengan para Kepala Daerah dan Inspektur di

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dan Inspektur se-

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

s:;qEA:

a9

eIE

F9<

tzFF

az:oaz

z!<1E-jL.l t

(.)

3

R=

z)F s ss ssssss ssssss

zvp

oz

ea-b-AA(r

eEaY: s !3939E9 *q>q>q> I

ir a: o+ oal xdiIEizis, g

EEEEEE! i!r!i@ou@l!*ELEE* 60,

=bbEEbI i;

o-o-0-0-o-o-- q<<<<<<.3 &EEIEBEg !:=:EE=! A

JJJ\rJJ-I t.-^-*."E

daFEi E_r

& lrE rrE ,9Q

.E 9gF E8

F" ES

i Ea_E :s'd It

* ,f,E E}r E iS"&r ![I_9 i d

xt4 !: lr

EEHfr5*o. Ec.a

?9

e;!iE! t=5;lh90

i-E t i? i-ioetSdaU i6 E

-3! E-Et

F€ 3 3 ,A E

E.c,29 aYI S t;-v _?

E EIE Ps"EE{{.Elp-azza^EE5553

ss t i k I

_(

t.

*F

-,

]I5

-gq.

z

E"t

ioEj

g€ g

zF

{4()o

z

EE

EE

s

<-

>E* **F

z

33

*

*;

5R.

q

zz zz zz zzz

zs s s ssssss ssssss

z

p

Toe

An-

!!l?i! I

^o^o^o^c^e-!i-!EEEEEE{ E<<<<<<,: l

o-doi6!

2a

n:.4;"i^::E3i-n!F:"E?3i3 e.E E

I S! ! i!3i E 3 E ?

E E >>i.

.g,s!as!

>:dddE

P!

* &;P€ *

za*

S: R

iE 2

* 3E &t I F"I E.: .E

5?EZ ?? E EB E

E

Ls

eE

?

E

a

!

,!Eie

Eg

I +a

!'l!*€:

E

e

{.:

z

s

o

2

EEEEaE

qiltrGtr

GE!

EEE

E

:

-RR

!ll3:gI5E

z

3u9;tr9dz

z;i*,\z>)z3

z

I f * -."a.x a ea3' : N:=

= =l=iz)F

!s Bg

E

Ffl s - p- al

z3t-

& r', & /&

5E3z=

kE:+e"9

^^uitX Y ?". F.o r. .5 Pp

f t Fi-Eo.c.!aai!

E 3 t:ii

-< & I t&

E.;.idi<d

T&

z

F

oz

]3.$s2; E'.

IEIEE E }tE EO.E !I 9 11 &.

s.i E <

t.-d.E!_d s(39l-Fl-F

g

-!

II.!.

:N

.9i9Jlr

Xqo

a,q*;I?&i Eyt,Y-!E'Eg'd5lEE i_3 t#H-8.!

FE 5 FtE9 iFF F A.

2F

U

oo

z

I

i!p

.! .5

i>i9(

E

kcE

I

!E

2

-! 10

2'ga

F EE

E PiL ix* l!B 5f

r j*ii Eq.!ia.!5rEE s f;eE1I FI E€i P, i€ s.i F g; E E;=&;fl!

I

Fidz\)tz

l6lzez

zii9zeeztJi

-9R-t;:.1c

E

&

! e.a. 8El.

U3 ,l'z

P

d & d c&

5'63

3r!!9

7 E 9-eo ouESV sZ co(/r g^

.oro+E^d

+ .! : 9. -;E E.6;T0-c-dci!

- g I9,4!;q.*q!-6?(/0.a.ac.o.

Eqqcqc

a*,&e,cc!;.1 .i +ri

zvoFV

z

Ig"

d *'oEC (:-

: E i_sB ! &*3 Eol !.E t3&r;Eas." E <

.gIEEF FFF

V

Ii

E'

!P

et'&c

.!- L

XJ

x.{tI&s q

!!o Y

IE E E3

' d",i

fEE;S.C E E

friE$t{ _0 i+EEtfl*Pd

zF

(J

*z&

!i

i

&

B

sita'E

I:;D

BEEq: -g_P t-E5 Eit l

E EC d! .!r 9_e Ed.tI zx a; ;8. E: i;it <!c.- E i !E-ixtS t a!-s6.!€ i Egsts:-_* tfrEEHEi E

8= ts6*! f

-RR<{i.:]!iF:

,-|.s

3

E

F

x<z r.2

+z

tr9f,zrz

zd,:Yazu!

3

Lampiran5/1-1Nomor Laporan: LAKIP - 7 /Pw24lL/2O76

Tanggal: 13 Januari 2017

MATURITAS SPIP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No, Nama Pemerintah Daerah Skor Maturitas SPIP Level Maturitas SPIP

1 2 3 4

1 Provinsi Nusa Tenggara Timur 3,3110 TERDEFINISI

2 Kota Kupanq 3,2477 TERDEFINISI

3 Kabupaten Alor 2,9284 INTUITIF

4 Kabupaten Belu 2,8000 INTUITIF

5 Kabupaten Ende 2,ao22 INTUITIF

6 Kabupaten Flores Timur 3,2477 TERDEFINISI

7 Kabupaten Kupang 2,67t4 INTUITIF

8 Kabupaten Lembata 1,9318 RINTISAN

9 Kabupaten Malaka 2,8375

10 Kabupaten Manggarai 2,5057

11 Kabupaten Manggarai Barat 3,270/. TERDEFINISI

t2 Kabupaten Manggarai Timur 7,72!013 Kabupaten Nagekeo 3,1239

!4 Kabupaten Ngada 3,1955 TERDEFINISI

15 Kabupaten Rote Ndao 2,3100 INTUITIF

Kabupaten Sabu Raijua 2,6742 INTUITIF

Kabupaten Sikka 2,7250 INTUITIF

18 Kabupaten Sumba Barat 3,1205 TERDEFINISI

19 Kabupaten Sumba Barat Daya 1,9860 RINTISAN

20 Kabupaten Sumba Tengah 1,,1375 RINTISAN

Kabupaten Sumba Timur 3,1011 TERDEFINISI

22 Kabupaten Timor Tengah Selatan 3,0602 TERDEFINISI

23 Kabupaten Timor Tengah Utara 2,3550 INTUITIF

INTUITIF

INTUITIF

RINTISAN

TERDEFINISI

16

17

2r

No. Nama Pemerintah Daerah Tintkat Kapabilltas APIP Keterangan

1 3 4

1, Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 INFRASTRUCTURE

2 Kota Kupang 20c INFRASTRUCTURE

3 Kabupaten Alor 2 INFRASTRUCfURE

Kabupaten Belu INFRASTRUCTURE

5 Kabupaten Ende INFRASTRUcTURE

6 Kabupaten Flores Timur INFRASTRUCTURE

7 Kabupaten Kupang 2 INFRASTRUCTURE

8 Kabupaten Lembata 2 INFRASTRUCTURE

9 Kabupaten Malaka 1

10 Kabupaten Manggarai 2 INFRASTRUC"TURE

11 Kabupaten l\ilanggarai Barat INFRASTRUCTURE

72 Kabupaten N4anggarai Timur 2 INFRASTRUCTURE

13 Kabupaten Nagekeo 2DC INFRASTRUCTURE

74 Kabupaten Ngada INFRASTRUOURE

15 Kabupaten Rote Ndao INFRASTRUCTURE

16 Kabupaten Sabu Raijua zDC INFRASTRUCTURE

77 Kabupaten Sikka 2 INFRASTRUCTURE

18 Kabupaten Sumba Barat 2 INFRASTRUCTURE

19 Kabupaten Sumba Barat Daya INFRASTRUCTURE

Kabupaten Sumba Tengah 2 INFRASTRUCTURE

2! Kabupaten Sumba Timur 2 INFRASTRUOURE

22 Kabupaten Timor Tengah Selatan 20c INFRASTRUCTURE

23 Kabupaten Timor Tengah Utara 2DC INFRASTRUCTURE

Lampiran6/1-1Nomor Laporan: IAKIP - 7 /PW24l7/2Of6

Tanggal: L3 Januari 2017

TINGKAT KAPABII.ITAS APIP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2

4 2DC

2DC

2DC

INITIAL

2

2

2

2

20

Lamqi,an 7 /7-7Nomor Laporan: IAKIP - 7 lPw24l U2076

Tanggal: 13 Januari 20L7

DAFTAR KINERJA BtUD RSUD YANG DIBINATAHUN BUKU 2016

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

42

BAIK1 RSUD EndeBAIKRSUD dr. T.C. Hillers Maumere2

BAIKRSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua

No NAMA BLUD YanB Dibina fingkat lcsehatan

1

Lampiran8/1-1Nomor Laporan: LAKIP - 7 /PW24/U2Of6

Tanggal: 13 Januari 2017

DAFTAR TINGKAT KESEHATAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015 dAN 2016

PADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No NAMA Perusahaan Daerah Air MinumTAHUN

2015 2016

I 2 3 4

1 PDAM Kota Kupang SE HAT SE HAT

2 PDAM Kabupaten Kupang SE HAT SEHAT

3 PDAM Kabupaten Belu SAKIT SAK

4 PDAM Kabupaten Alor SE HAT SAKIT

5 PDAM Kabupaten Lembata KURANG SEHAT KURANG SEHAT

6 PDAM Kabupaten Flores Timur KURANG SEHAT

7 PDAM Kabupaten Sikka SE HAT

8 PDAM Kabupaten Manggarai Barat KURANG SEHAT KURANG SEHAT

9 PDAM Kabupaten Timor Tengah Utara SAKIT SAK IT

10 PDAM Kabupaten Timor Ten8ah Selatan KURANG SEHAT KURANG SEHAT

71 PDAM Kabupaten Rote Ndao SAKIT SAK IT

1,2 PDAM Kabupaten Sumba Timur SEHAT SEHAT

13 PDAM Kabupaten Ende SEHAT KURANG SEHAT

!4 PDAM Kabupaten Ngada KURANG SEHAT KURANG SEHAT

15 PDAM Kabupaten Manggarai SEHAT SE HAT

KURANG SEHAT

KURANG SEHAT

IIlIiI

9

i !

3

3!HtsB

alEi z"E

is!2

:,r!E,il

!

,

:=

i!€

AE:!::i;!E.,!E

!:iB

i€ I:

aIP3€Iraa Et

E

, E,

l:irl:

i!;

€r

l!:E: E^E

iFrlPI:teETFiEE::t;l!

r!i:Eet5t

Fir

.€t!t!!t3!11!rEt;itr4

ii;tiz:!:Eg-e!g!Ii i;

I TB

_t

IE

R

'

R

:

E

s

3*

9R

I

BA

9a

tE

r

R

E

as

R

I5

F!6

s

3B

E

i

I

a

R

t

2

I

Z

I)

t

t6

E

a

R

E

I

,

R

e

t

,

E

t

E

!

t

3

Ia

,

EE

,

R

1!

R

tt

E

I t

Ie

,

R

a

a

3

II,!l,

F

6

,

1et6

!

!!

:t

iit!

da!+

I3

aa

Is

E

tz

t

t

I

! E a E I 3 !

:!e

a

I

!I I

8

a

I

:I aI

III

tx

aIa

tIt

!a&

a

Ia

1

I

I

tle

tt

T

&

6

:!

9

!.a

I

I

tIt

a

!aa

t

!aI

II

I!

!I

a

i

a2

.t:z

99:;s!!ii-r!,ilaTtI

=

etleieq

iB

"3t

IR

R

s

Iti3

9E

IR

E

:E

;g

!

I I$

I

Ic

Rita

:B

Ei5a

E

:H

3

eR q 8 8

ER

E

E

,

5

R

s

B

r

E

6

R

i B

3e

tRe

Ic4

I

R

E

-

st

RI

E

{

Rr

s

I

aI

9

E

tP

R

9

ct

s

.

T

s

t

PFE

P

E

E

3

!B

s

R

9

is

R

9g

s

&

s

E

3

Iee

$

!

R

I

9R

9

E

Is

E

!RP

siFE

.6

3

IE

iE

$BcE

ij

s

Is

f

!

E:.3i;iE:i;

EA

iR

,,-atii!ititt,E5tririi:rlqi!; E.l! riEE

e

3

a

a

!

q

I

:

t

t

E

ta

at

ii

r

If

15

t

I

E

Lt7

,

]

:l

:

tE

!.

I

F

5

E

2

t

!

I

,u

I

!

F

3

E

3

R

E

3

!s

t

!

:

&s

!

!3

t

!

!

I

!.

a

t

!

t

A

!

I

!!I

e

!

t

I

!6

L

z

I

I

a

a

R

fa

a

!B

5

e

!

Pta

I

3t

!

;

E

Eil;!t

I!:t rdEtt;-t IE3:ell.E9E at

t!lIRT;ErF!tEit}IEE

E

i;iE;gt Ezg:Ei iE

8i9r:9E ail!!ar6

Re tF:5

T!EE

E

I

+

!

II

a

i

t

!

I

i

E

3.

E

-

i

!

I ! I ! ! ! E ! i : E

e

Ie

It

IEt5

E

!II

a

tt9

:E :

E

eI

:I

I

!at

atI

!aa

tI

II

ta

EI

:a

E

I

,t,E

I

tI

tat

I

ta&

a

!It

!IT

a

!:

3

I:a&

t

!aa

It

!

:a&

I

!aI

I

Ia

Iata

!

I,I

tt

I

a&

3

a

I,tta

II

:a

a

IaI

I

!,t

Iat

I

Ii

ae

N I g ts a

99!;; It5!

E!,ta

E

t:

I

a

T

_l_ -g -g _tr I l_

a

a l_ ___e_

,P

t

R

E

t

sI

R

a

c

I

I

tEsI!I.t5

EiiisEqEiiaiiiii

ii;iEiE;EiiEiEiiia

=

s , E

:.E:tsEElAiE!*Err ag egttST'g!;E

i=E:lE!s

E95:

5

l*E!IEE rs

i3;!E

t:!!rFqr*EEs

EE:!?23;a

$8p E

iI

!

j

I3

sE

a

&

I:

sI*

I

sI

I

.a

g

i

I

I .

I

I

I

i

I

:s

'r€

iEEI

6r

E

,9

:

:

:ii:ia

is!!T!iiER

l;!F!3

E

aztE

E

t

,tH

:

ta

i

I

t

a

E

{

aP

:7<t:EE

:;:tE€ii

zi!Ea!

i! !

i ii

ac!gd5

::=!RI:ET.E E

3 EiEEtF: e

!43Ei 5

E

s

!t

i'il:ssi*gEiFE!isHii i !$E

BtiEEi!i

i::Eiiii![E:Eili

iiiiii:C.. E ! a{!!a <a!rr

IA :Ei$9q! tr;i.3!t t:EiEII !?'EE

iiiliiai!EFiiii;

E5iE EiEieFi#E;Ei; grd:Et!sI E S*iE[E!i E P

tsgr;

rEi!Ei;1EEE!

q

!aa

9!

2zE

a

IIa!II

t

!

t

I

!

Ia

!!&

a

t

:!t

a

t

I&

E

E

5

!{t

5

$

E

t

6

;

, !i

E

e

s

:iE;sttt!tir!rrit,!!

i

3

tT-[[--_]

tu

ir -F'i

gsEiE:EEiii

r!Ir !Er

IE:;?Eigi!i;ii4; sEiEgE::B!

a

!I

B

:I

IiE

{I

, ;E "E ;:! i.E qEEei

ipta*EIEEEE:AEE;i5rFiSasEiiitiE;ii!iiEEEsE:5t5;sEiFiil!,5Ei!EE:i

lic!Ld=EE?'ESEiEI!E

, Ets::

;Fg{i

E:i€l;e":i:;O'EI: Br ag

EEEiEiEE9i

5

ZiElt

iE!iEr;:;:;EEiEEiIEE3 E'I*Ee;t6EtsP E!I;i;;F:iEiiEEEiI;AIEi:€:!IE!E!E;39!r!

:j

E

F

iI

IrE

5E

*E

6+A

>EA

,7Y!S!li--E:E;t e!Ei!EEE!:iE!639

=aE!lei=d3fiEIrluE:!x3:ir6EItrBiE:EI*EE,;$ig; E;

!ri;

EEE !FZdt!fE:;:!,!ErdqEIiT;EE;ii!s3E $a

!E:l

'tFII

-t

FE$EEE6!.!E;?AE:t;E!:i;tscE:3e&8

iEE: I3!giEI.? E I!8E5E:r35€Eiizal,!E!E

:€€9I!as{E8f5ba!:iE!!BXEEIE!

B E;E;E3:T;m-€5 €.'t

itEia

*

3

5eEI9ag

a

E

3

5

a

E

!3

99t;Sl.ET!i5ilItii

IE

5

h

E

E

t

3e

a.5

2

N

_t

3

q

tI

6

{

a

c

!r ^

,!iE E..t4E i{; eEi !

; iiiFEn$i; li;E*ffii

t! ^:iiE l".E4El{;63s1

: i:E iElsE,e,2al&5c3!d

!65B!E 8..+E' i:68 E:rEE3=iE

i5s;rE f$

.EtE:: IrtE E l".EE;3 9 AI E

i iEE iiiiIr9aEd*a

,sEEu EuEi*

iEFIAE;EEi

i

I

i

I

i

I

3a

I

i

j

Is

E

I

is,!ErI!5:ci!t._r=,;FEr!:teEii;E!8!1 ;=a59i!ii;EE*iIFE'

E

E

I;

E

ilEE

E!

al!!-.!?Eie:ligE!

iB=:

E6EEl!i6l

i- Eeii E

E irtl i:5iigiiEiEgitvJ it

ilEiii,iEi i: EEE:EE

"=E9E:ta!stiEgi

EAEiE€eirEcta:38EiE !t!E 6

9;E 5

,=Ei E E!

5 E: !E

E ig,EI

iiffiiiiF9lilliiIEiEiEE!3:E EiE

g

.t 9o

iirEiEi:I}i E55:lsdgEIiEI66ilEo-8

E;Ii;IiEfrEiIi E

!iEiiiiEEI!?iiETEE:iE€!E! tii

q q q q

5

:3

!E

!

E'Ei

ItP3g

E.!

EIssE

5

E

:t9Z

!a

a

I&

;slTiI

'iiI!I!

I2

E

I

! i

-!! " r

'}!E 3EE

lE{tigEEE:trec;EEg!3":'tFAM iEt$iitglE =

a

eiir;*r:

i5i;AEEE

!,EEI,IiAEE

i!;SFIEE!i *irrii::gs,

atr.F:EtEIleiitlEtFiI!;

-IfEE1 E'.+E="i:rE E rrg!!iE:!tEFF!='5F

i

5

6N

i

E

I

:

I

I

$

EI3 5

IN

a

BI

i

aI

gt

B EE

5 ihRl}-42:E5*E!EIE5!6:5t9ru!t39PeaiE BBF

=!9:d9i EE}

It

r9REAE8

E iEE!; i31t:3

'E::!*aEi!BEE€!!1t'; E

'Ei t8I le:96i: Ee

t:Eiiiii!l;iial i!iFiI;EE

d -;E ES

I E!

a;;d:!*.

3iE:

!EriiEgi!E:iE{EiXSEE

Ia

II

E:I E!fEeg E8iE:c:EEr:PttE:!!9E€B:IxIEit!ai$l!Ii!50ts:leli9ErE!EI

r!5tl!EE!iEiE

i i3E9:::iP!t$EI:riE!ETTE

E !E:!!I9

i:IF 6-i-riiE;r;E I e

:EE E!Egi!

!E:lETAEEE 5AI; EEEEEE

3

3

!6

f;

33

t

ErI}IE{!-rtE"i et

ilBtEi-5: E

rii!!:i:Ei!E

E

.x Fssr eESqEEgs::I*!p:;!E!FETseEiEEEE

:E:EE:€EEE;E!EeE5g!E

riTIal5Et!

r!!5lCs

ti!T!E

tisIi;

!5=3F!t!!!,i::l-E5E;;ErttE +*iE;iai,Ftf

3

q q

a

E t5

::

a

iEIeaE3

p g

.

5

E

5

5

t3

t:5

3!

tT

IIrEI

5

,

:5

5I

-::l!E::.i

ti6

---T----

i. . I I -z

i.

:f,-!:tittr3-8r:gei"'ES5tE5!

".5;E s::5ErtiEE!

.. ,- lE5 B.iEE:9!;iarSiEEt! sE !:EtsEIF

!*6iEtl E;:

:B+ili:IEE;!

rfisEEI;

gEiigii

EI. E.;r'EEsiiiIi:EiiETIEs;*Er5*56€E

" r.E, EiX nB

iFiffii,

I =*E"Eiriii9E

!E5UE!i

iFEFiii;

q EceErTIgiIEE!E5A?:tgF;ri:i

;E

]

die

3

IRN

IT

a

dic

I

9

dIe

5

I

a

j

.RN

e

i

t

i:E

EE

;i,B

E;EI

i!ae

i5

E5

!EE*3EaiA.i!

iE,FE!5{!

=I!ilr!:tF8l9t!!

:ral!86aa5E

t,t

!, -?

!!6!*!r

i; iEtdstt:ia9!!rEgiriEE!€E E:

irE;

5E Ir!; ;tiE :!lt

e i$i6g E:ET

i iHi: t!!:F EiEi; iElit irFl,'E3i35

!!Ei? !ti-?EI; E

tEEB

ffig:5!;Ei5:!qtgEI E

i:!E:58:td*E sE I r!5FEl

6'6nt:ilEt!:"r6.t

!!:.l

FiEirirtF!Br;Yialr;I:l&t

6

!6!;1lErdE

etE!i 3!tPibr;Y'3

E';

6la9

!E!tl8l.t,FEE15:I; !!A riYtit,rtttdE

q g + g q q

!:F

E5

:;!I

5

a

tI

EE

:t!a

5

E

g

a

tI

E

a

5

I

5 E

.

tzt

a

E

Ia

E

IC

{

iE;!it!

t!I

I

m I

- -2 2 . I

ErEeiEis

9FIFiSii*

E =.i ,! 6a;i9^

silsi$EEE5:iE!rtSPFtIsie

.€E !9

;E6E5EiEEE;E:=EE:!Fg{^EE!EiE{5

3.riiE:

iEiFiii

r! !ir-iBtiiEi

iiiEiiE,

e2ErfrEF:EEi E iI-5EEliE B!!P E

5_EEi:!dg*z!

!ir;!: i€: B"

:E

a

t

:ElrFfiiiSiiEirx9lt

I

N

T

8

!

=

5

$;e

a

6.

IN

I

nB

]

t_R

!6q!;e"er*l!Etr!

{i!!EE

glE

frg:E

!.6E5E

IE€^r Eg

!19

!b3ET:cs!

E

^E:6=

Eq:!!*5EE+t-5Bt a

aEttEt

a:5

I g.i

f,

rJ6*EE

El!TF4;:E'l58Iq t9i:RrtEu 9f!85;145ItIP'

IE

!5BieEil!e B3lr5r5sr!ilEtt:ePP

,ri

l;EtaEEEIFEE ! E

f:iE:

!sgtAEIETE9:5aE

;EI;EE!EECit&ta'

-=x=N1EE'E!Eg6a:E,'=i+!Ee.!aEEE:'gEEEESEEg-giE;1i! BE! 5

:.E4;5*.Enri2+i4g!!gi:E-a::!i596EE!fqa ?i {-S5;EE

q

i

= r!;5r6EF9E:

[rF;i5:!:!! !E!;:E iEi*lEitYEESI

EEi:EiiEiEiiaE!88EEE

T5s:tE

EIY:

t:ft

el5d

ita^5EiIT

4 qc

q

!I

EI

,Ig

a

5

e

5

a

a

!a

tI5

i

5

I

E!EI

5

*F!et

E !I3

5

*I3I

:r5t

J

iii!t!t-i:

!!aIaI

8F

a

3Jc

e g

t I - t2 I i- i E

tEEEig

EEEigi-

.E?E

EcEEi;

Et;iAE

_-5

ts: E i,;::EE!i9!5:rE F* ii6

g;EEIE

II'iiE

_-E.tr) .Ir{54E,F*!IEEE

IgiiE; E

Et!:!'EE::E t iB'.;; EEEE!"tEFE5FE!

r!itiE i!{Eig:

Ii! E E:

iui,E

;;!;l:

; tl .E El"l

s:ii!;

N

.3

3 ;

+

B

=

;-t

.

Eia

EI

:n€le:i3*;iFs-q:-t

;tliEr* Ittc"!lIlE I,: EE9i48:!5;titE

EEEiiE

t.

!Teldt?5AI*ial:!!tEg eErR=Er5it

&

gt!Ee!EE;9

Bi,

iEg!eE!--I5

=!a

ER

'"2.!E

gE

e:.EE

Pi

E!

a.ze;r:iatl€gi

iETE

EERr!EEEC

E

E r'C

TE E.5:E

r EEOEE

i:TiE;g€EE-.E

tE59

5

!5

cE

9pE(E5

Pi!E

tr,2

E

5

:

5

:

4

E

i:'93P2!e

IE-.b5iT,ir!tE;si!Ilb

4 4 q q q q

5

*5

E6E!i6

tIE

P5

t:s

5

e

g

5

*

!a

E

5

!

i5

E'!E

;

E2 a

6

I

5

p

5

T

BSETab

sSii!i!':rit

Il

N

a a

m

[_]

I=

i2

! i E: -

' E FRIS

gitEi?Eii

ESEgSIE!;

Er"E ii s

,iE; E qr E;

Ei!EEEIi$

iEtl,EEgEE:EEEsa6

tFEEEES

zB

!.81!!EES9:I

sFiiiE!

:I:E

iffr!:

-:.E!3i!!t";ii;E

! i:! :!!i.!iiiiiE i

,!t!!:ri

ti; t;iF!i5;

i,!trEaz Ea

FI:i iifui:3

!

5

9

N

3

J

I

I

3

i

ti

I$

II

9RiI

I

Es

I9

I

2

N

tE

I

9

N

III

:"i 5E

E:E

i;-5r59E

2)323FE!

e-[iI

:3:E5E::9rs:

'tq:Ei 99EEai 9

;!aatarP!E:Sr'i5Eii!;5t{!EFIf!itr

3e

: Pa

€t:-55iItIE6g5srir:9E!tilF!3E!E

5E;EE{s:lii!riSEEI;E

-E!t;!&B

EiE!Irt5i!t:F6diEEr

,EE,:

rgE

5A

!ETEE.Iti:

BE

tir8Ittrilt

tEsI;-I!I:ag

IiIET9

!!!:

t<IB:I

8iEBl+

!t9tl5;trI95T5s:

tII!r5!EE

8:,E2eri!iI!9! eEtEtiiiJEirEiTi E

it,Erii!;.-ltri!frr

illitlrtt!:5!E;

lSiH

iif r !EEE

t;iglr,:E5 ii: !;

i iEt

i; iliii!iSEf

. F-!-gl.r 8E et

!!HEI]EiEI

i:iiiiiiii4ii EB

!i:i3

: FgF*c!iEi!1!rtliliEi:s,Ei:EiE!tr4F!:ltIdItI!I1ii!!!t:tEi;iE!!i

8 I I 3

q q q q q 4

a

a

5

E

E5

fE=t

a

tt

E

!a

tf

E

tE

ItE!

5I

!a

II 5

IT

E!E!ti

Ia

ia

E

a

ti

5

I6

E!;E

T E

!i:

&

I

[]

= 2 I i.

Ig

l!lt!iiit;IEiiTi F!: r;

A'FiEiIERsE=€irg;i,:!!i p!: ii

I2

i!ittii:r;5E;,2EiBiiir

B =!:=t6\ E:,EE!:;FIi iFistusi,ti

iiiisrt5:!s;Eiil! FFFE J

E 5.b:E ^E!

q Et:::Li

E !E FEis;;iFE:E

E

:=.*EixI:rF!EI i

9E

T

tII

ixF i

I

9sqs5

t

R

;ii

J

i

:

5 !srl!iB!!!It!;ttts;EEB

iiiiiiEi!xda-liili

Ei!-l5EEr!i€ t!:it;!r!6r9!1_

E?Ei55!rtriirtatd

!iBr

! -s-5BEe! E 6

iSEi

i:az!Ei;

iE: E:!E:

!: E !

rIi:iEEiEEE=ei

iIEEE

3

irE39! g

E5:9E I:i;TiE

.?51:!E

3!t:IEEP85EX

F

E

ac

=E{!

!;

55

t.!tr!t*t!l:i

!-rti:!:-gITtET55E

9FtiI i"teTE'E

3

E

5a

!5EeqR

iiLjr a

iaIE

Ie:tqE

iri!ii!3B!e!53TE;iP3

-F i: - rE it Et ! i

EEE EB:E.e-s

iEiilEliiiiE EE:IiBiiEi

i,iE;iiEiEiii

q q + 4 e

E

ItEdI!ttat

5

E

3

:5!E

E

z

B

E5

g

E

*

!

tI

a

5

,

5 E

E

E

E

5

E

3

:r;t

:lEiil!iiI!!

II

I

IaI

;Eti!a

&

56ii

T

E

ia!sit

I

:&

€a

&

ta

!

B

&

Ei2i;a

:

!5

-iel5:e

, ,..:5!.i EB{l*9E;iEBi c;iE!:Eg g;:;eF; arSisg:PE-E€J:-!5E3533*35E!E;5!

EE, E!i 5r9E.!-:;S i

riliEittiS:*Sa:r!€Etfi:.-f B Ei esE 3!!E;9iE3i'EE etigEiiF;Eiii?:EE

-

Ia,

EP

E

!

E:6P€

fEP{34

-t: -sE{!E3i=:E3:,EEr3:€€iEiiiir;i

ie e€,rs6iedR

!s6RrgE ;E

l]RQE:

'r!iiE

3I

S

3 ;c

I

xt i

5

:

:E":H

EPI&:! gEE!:P

I;E!rE{:EA53i3<a5;*EfE.E;E€ 9e6 i

.Ed9:€ e;E3j

n.! r

2 ri3i;

'.5 x

E!:*

. i:g: E'!:i:9d s

9Ei:;;3; E

;;E!EBEE:€c3:53?!:!EPird5

iEE9C

I

e

a

!

!

R

T9

d

E

!3a6

Eb

EI!i

3

5a:Ei--

!5

s

_L

!

I

at

3teg

E

!

=6I

E:E

!

1l

6

t{

ra

IIt*:

E

!

sl

;iiiii;;iilii iiiiE, FiiEigiiii: iiiii;::if;:!€EEEE!:5i;"E-ei=?t.:i;E

=E

Eit*i,ir'llEEiiiiiiiii

iitiiitii!igsEEgF:

*Es>E

;ci!e

;$Ei:

l;!iiE

;:E

B I

E

t

E

E

'

5E

Isg

E::iieP: EPE!5F

l--!9t::i!rEsai:!c:=l<ii:E:!:iE!.ii:E!i:E:5!.i-?:E! I

i EE;;Ei:!iilg

: f EiiEE

ii:Es i iEe!i;!€

;iEiiiE,i!iiEEEi!EE:!?i!E31:Ea:!E:EEFEFE

;n

:6!!F€i;!=

i:EEI:iE3i!iE-!!a; jd_ f :,.i::!EE:!€e!it;i iiE! a!-; E:EIiE!E

;:-q55

ii3::itiI!i E6R

sFii;iiR:9:E;r-:ei!Et

ii: i!.E,i 96t

i!!!

. -a-! r.'5iB!:ir:EE:5-T:

:iiiiFi;Eriet!r.E:tr€15!:i+:f!!E!:!:i

iE : ii:A!EETE!:E1;q:35!.'

iiEEEirE a

i:iiiI!sl

a

{II

z

E

!

!

:E5,

6

:t

IEtt

!lTI

,E

I

t

3.9s!

3

It

E

!

it

iiiBEEEiiiii iigi3iEiiiisii

- Eir --u. i; ;Er

itriiiftffEiEiiiiiEi:

E! sE . i;: c;E

iiiiiisiiii:!e

;HEt? :E

*EEle

;t$

i

s

;E

i

i:iFiE;iE€i:*!Fa iE;5 !

EE}EiFa?tEEE!!EE i_r i,::iE,:3E; i;!Eti

t:iiEciE:illtsil!ii!?E!iii;; i€r.:!!E!l;3!irEitEIriiiFi 5:i;;EEE!85

.i: iirlE€ lri:,iiE;ii!i:s!i:t

EgE!:Ei

! ;EiFl i::EEPEii

ii!!;i:F!?iEiiEi

;iFiiFtt

tiiit5:;r!i;ti9Ii:!!i::iE;6 i!Ei,isF g

: I "-=!i!a-EET:C

8

!sc

:3

P

tEtt!a

I,!Eta

T

!tTI

6!

t:a

1

st

6

E

I

II

!t7t

6

t!

!z

{!

aa

E!F!i!i

5;Fi>39:iiiiiisiE=gi iiiilg;i;iiiir

li:sE'.;;ti?ii: Iiti:EiiliE3Ei5!iri

PI

;iieiiii!*ii:i*i,EE ,EE

iE ie;tE

si

s

i3

iB

Ii

-i :EEO5E1:!:!q

l:d<:;?9:;l;!EE,i!i!E!::E: rl trE:!!::aeEi-3:!:iii!tii;-i:itEi!:E-i!iFBEiEEE{i:E;itE!;

.1.-^2 i iEdli!irr!t

, ar aa

iFi;i;:ir-:at:ae9:aaa

:Hi;Eii!rIai:a!!::iE:.to c!;A;:E

:lBi; :ri!r:iiii! tI I-:l_-:gIEi!:!-:3iF

it:ir-_! a

!:,ts;iiE:E!€!tiM!

r.!!:E!E-

:,iiga!€5:!:i:;; E; i

! aE!:!iitiEE=E:;:; E

E,!:EE:ir i;:;3,io;E!.!!:;;!!Eiii"!!!I

iB::i!tl:l,ir{l

tti

g

E

!

i6

t:E

t

!

;i

;i;ia:iii!iiis

ii;si;iEiEEs!;.teiirEiiiii!EE:!tEiEI:!E-lillII E;iF5t

5t,:tl

i:aRTEI;

F

t

!

I

5:ri:tdd!!IiT;iE

g! !

E:?'iEEi

-ia:

ilE!;9rll!riE

iEEE

5tE:i

i?ret

i: a

s

a

E

aci

!€

Is4

I

E

s

I

I

Is

iE

t

ia

B

i

E

I

.9 :E2iA

a Eia5!&= E

Eiie4€:Ei:iE2i9!EEi:E:i;F;is!iiii;i:i".:i!!:E:EsIi:

5

:-:i'ii!:i;EEi!i1i:6,5i;EiE!59ia€i.!:E3!:i::,i?EE:i=-i::fi!:tEiiiEr.BiFrl!!: i5: iiE:ii€!"

5

I

II

I

Ie

itll

R

:

i

a

I

6

c

!

a

5

t

!

:=

I

!I

It

I

tI

IF

g9

^::

a.q

!R

:e

rai+

ItI

I!rsit?

!aI

ttt

!

i

l:

!a

!a

!3

!IIIIa

!

!aa

tE

€ E

:Ei;i III;'riItI

at

ta

3

-5E{E

i:I.tf!!

FT,a -E9 i

ig!!a":i:

: Bt

8.

qd;l!2i!6t E-91

3,r!i!E5

;gEi

adt 5e

i=I

!!.!

T!:!

E6!!:>

{sil";!;;ii{:i3oe

ITllilir.!i;EttIl::iiti!i:it;i

i

::;c-r:r5IE;9Ei!!iI

Ei;!

EE!:!a! I B!

l:I!9:ti!i'irl!!

iii!i

E :'E=:ii.!;:3=

E9: i

E 3

e

E

B

3

E

i

a!

F

E

Iq

aI3

i

I

:

a

_3

I

i9

t

!

tIa6c!tji3tIT

Ittl

III

E!I.l

ITE

i!:Jte

6

€

E

E

E

E

6

t

a

t!5i-.?-eea

:

Er

;t!tItd,!I

tiE!g!

!it

3

I':E

-.5

ii

t

,i!:

i9ai

t9{r

,a:tl!,t

oI

3!

3e

:i

iq

E

!a&

PI99

!a

:I

E$

!ii!!!,i

iAis!ttti3,l

:^its!i!i:r

E^thi:!iiEEE

ESea!ii:

,E

ESa:!3i:E?

E^rbiiieli"'I

ieic!i:iii

is!:E!;i

:^iaii5ipt

E

-!S

!i5-r

iilt*?!tltI!

I

E

6II

E

E

I

s

I

T

ti

5

F

I!

E

a;I

F

T&

Is

9

I

,:R

s

ic

E

:E

75!

s

:5

{

9Ii

N

E

iq

I

,

a a a 2a a

:Ea;e

; { E:E

3:6E

iE!e

E

;i;*;:

.*3P:.!

cEi:;i.ts

!EEq

=

; 915

53Si E:f3:aia!3;

€Es:

ie

i .'EE 5I

e

i€! ;.5El ii

taP:

E3!; er:E53-":

Ee;n

;ti;i9i3P

T : t EE

3T

9

' a

!

s

t{

E

i xIs

Is

I

I

5E

3

I

Is

I

I

:9

EA

gF

i!

!

i

9

g !i

Ie

€

Et

3

ii

3

ie3E 3

f

&

5 s e

9.

d

5Ee

a

!

1E

P

i

9

&

6

E

5

a

9q€g3F!E

3[

3$3EBiP6

EE

!q€3c6

E5E!3A

!c€sg;:E

ia

€sei!E

}E

E"€s3tEiP6EEJE

€ag5

E-sPE

s$g;

E5

IS!t€B

.E:#&

!q-EEgEsi

-E -:

ecE$3E

}B?!9

€seiii

JE

ts

E'

sS1E!i:.

ESrB!;

!:.f8

€cqE!i

3!I

E

IE

s

a

\

R

.E

I

I

€

xI

s

5

s

i

I

s

a

9

s

3c

R

39

3

:E:

c:2

i;irtEiEaIrr !ai

ltt:

iitf

;€

5l:1:t2it

!:EeEi

iI::!lit

.IiE9; E8€i;;i5

;IIt,3s

istt

!

I3

_a

B

E

II

a

R

s

I

rI

a

!zt

E

!z

i

a

I

!

a

I&

Is9EE

*

I

E

I

tR

E

*II

t

R

E

R

I3

I

I

E

iEi,

:r.

arii€e

I

!tti!i!i,i

:

,3

il;t

;

za

aE

!tiBl3

f=

ri

e

:

1

!

5: