LAPORAN KINERJA 2016 - bpkp.go.id 2016 PABAR.pdf · berupa outcome dan output serta penetapan IKU sebagai dasar pengukuran capaian sasaran program. Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT


LAPORAN

KINERJA

2016

LAPORAN KINERJA 2016

Nomor : LKIN-09/PW27/6/2017

Tanggal : 12 JANUARI 2017

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016

ii

Kata Pengantar………………………………………….. i

Daftar Isi……………………………………………..…….. ii

Daftar Tabel………………………………………………. iii

Daftar Gaﾏbar………………………………………….. iv

Daftar Laﾏpiraﾐ………………………………………… v

Ringkasan Eksekutif………………………………….. vi

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Organisasi..…………………………………….. ヱ

B. Aspek Strategis

Orgaﾐisasi…………………………..………….. 5

C. Kegiatan dan Produk

Orgaﾐisasi………………………………………. ヶ

D. Struktur Orgaﾐisasi…………………………. Γ

E. Sistematika Penyajian…………………….. ヱヲ

A. Rencana Strategis 2015-

2019………………………………………………. ヱヵ

1. Pernyataan Visi…………………………. ヱヶ

2. Pernyataan Misi………………………… ヱヶ

3. Tujuan………………………………………. ヱΑ

4. Indikator Kiﾐerja Utaﾏa ふIKUぶ…… ヱΒ

5. Sasaran Program dan Sasaran

Kegiatan…………………………………… ヲヰ

B. Perjanjian Kinerja Tahun

ヲヰヱヶ……………………………………..………. ヲヱ

A. Keraﾐgka Peﾐgukuraﾐ Kiﾐerja………… ヲヴ

B. Capaian Kinerja

Orgaﾐisasi………………………………………. 27

C. Realisasi Keuangan Tahun

2016……………………………………………….. ヵΒ

D. Hasil Penilaian Mandiri Sistem AKIP

Tahuﾐヲヰヱヶ……………………………………. ヵΓ

Daftar Isi

I. Pendahuluan

II. Perencanaan Kinerja

III. Akuntabilitas Kinerja

Lampiran

IV. Penutup 60


iii

BAB III

BAB II

BAB IV

2.1 Program, Sasaran Program/Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Utama

2.2 Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016

3.1 Capaian sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016

3.2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 1












3.14 Realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2016

3.15 Komponen Penilaian Mandiri Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

4.1 Capaian Sasaran Program

Daftar Tabel


iv

BAB I

BAB III

1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2016

1.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2016 1.3 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Tahun 2016

3.1 Perbandingan Realisasi IKU 1 dengan Target Tahun 2019











Daftar Gambar


v

Lampiran 1 Capaian Kinerja Outcome Tahun 2016 Pewakilan BKPK Provinsi Papua Barat

Lampiran 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2016 dengan Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Lampiran 3 Capaian Kinerja Output Tahun 2016 Pewakilan BKPK Provinsi Papua Barat

Lampiran 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Output Tahun 2016 dengan Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Lampiran 5 Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan Tahun 2016

Lampiran 6.1 Lembar Kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Lampiran 6.2 Komponen Penilaian Mandiri LKj Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Lampiran 6.3 Pengkategorian Nilai Hasil Evaluasi

Lampiran 7 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2016

Lampiran 8 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua Barat Tahun 2016

Lampiran 9 Kapabilitas APIP di Provinsi Papua Barat Tahun 2016

Lampiran 10 Daftar Judul Berita yang Dimuat di Halaman Utama Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016

Daftar Lampiran

vi


Ringkasan Eksekutif

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Provinsi Papua Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun

2015-2019 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Barat Nomor LSTRA 65.1/PW27/6/2015 tanggal 8 Mei

2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan. Dilengkapi

dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan

dalam tahun 2015-2016 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan

Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Rencana Kinerja di tahun 2016.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah “Auditor Internal Pemerintah

RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua Barat”. Sebagai Auditor

berkelas dunia, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berperan membantu

Pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah,

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta membantu upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam

RPJMN 2015-2019.

Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki tiga misi, yaitu (1) Menyelenggarakan

Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan

Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat. (2) Membina

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah

Provinsi Papua Barat dan (3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis

yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih

dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat (2) Peningkatan Efektivitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Provinsi

P

vii


Papua Barat dan (3) Mendorong Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat.

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2016 Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Barat telah merumuskan empat sasaran program. Perumusan

sasaran program diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

berupa outcome dan output serta penetapan IKU sebagai dasar pengukuran

capaian sasaran program.

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan salah

satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2016. LKj ini

juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kualitatif dan

kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Tahun 2016 adalah tahun kedua Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Tahun 2015-2019. Untuk itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010, dilakukan pengukuran pencapaian sasaran program.

Pengukuran sasaran program didasarkan capaian indikator kinerja utama.

Hasil penilaian atas Pelaksanaan Kinerja Tahun 2016 bahwa dari dua belas IKU

sasaran program, sebanyak 11 IKU mencapai target dan 1 IKU belum tercapai

dengan ringkasan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1. Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %

Capaian

Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.

% 45,00 60,79 135,09

2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi

% 45,00 45,45 101,00

3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum.

% 60,00 84,00 140,00

viii


Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi

4 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2). % 100,00 100,00 100,00

5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3).

% 10,00 23,08 200,00

6 Pesentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina.

% 33,33 0,00 -

7 Pesentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.

% 33,33 33,33 100,00

Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

8 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3).

% 7,69 7,69 100,00

9 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2).

% 100,00 100,00 100,00


% 30,77 61,54 100,00


% 61,54 30,77 150,00

Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

12 Persepsi kepuasan layanan Kesestmaan (skala Likert 1-10).

Skala Likert 1-

10

7,00 7,61 108,71

Keberhasilan capaian sasaran program diukur dengan IKU yang menggambarkan

pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam memberikan nilai

tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja 4 (empat) Sasaran

Program dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang paling

mempengaruhi capaian Sasaran Program. Pengukuran kemudian dilanjutkan

dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang dari targetnya.

Capaian Sasaran Program dan IKU tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan Negara

Capaian sasaran program 1 ditunjukkan oleh tiga IKU dengan ringkasan

sebagai berikut:

a. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional, tercapai 135,09% yaitu dari target 45%

terealisasi 60,79%;

ix


b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan korporasi, tercapai 101% yaitu dari target

45% terealisasi 45,45%;

c. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak

hukum, tercapai 140% yaitu dari target 60% terealisasi 84%.

2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Capaian sasaran program 2 ditunjukkan oleh empat IKU dengan ringkasan

sebagai berikut:

a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2), tercapai 100% yaitu dari

target 100% terealisasi 100%;

b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), tercapai 200% yaitu

dari target 10% terealisasi 23,08%;

c. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina, belum tercapai disebabkan BUMD tersebut mengalami

kerugian;

d. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina,

tercapai 100% yaitu dari target 33,33% terealisasi 33,33%.

3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Capaian sasaran program 3 ditunjukkan oleh empat IKU dengan ringkasan

sebagai berikut:

a. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), tercapai 100%

yaitu dari target 7,69% terealisasi 7,69%;

b. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), tercapai 100% yaitu dari

target 100% terealisasi 100%;

c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), tercapai 100%

dari target 30,77% terealisasi 61,54%;

d. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), tercapai 150%

dari target 61,54% terealisasi 30,77%.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan

BPKP

Capaian sasaran program 4 ditunjukkan oleh satu IKU dengan ringkasan

sebagai berikut:

x


a. Persepsi kepuasan layanan Kesesmaan (skala Likert 1-10), tercapai

108,71% dari target 7 terealisasi 7,61.

Hasil Penilaian Sistem AKIP yang dilakukan secara mandiri pada akhir Desember

2016 menunjukkan skor/nilai 98,03 yang masuk pada kategori “AA / Sangat

Memuaskan”. Rincian Lembar Kriteria Evaluasi AKIP Perwakilan BPKP Provinsi

Papua Barat berdasarkan komponen/sub komponen lihat lampiran 6.

Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

pada Tahun 2016 menggunakan dana DIPA sebesar Rp16.795.267.146,00 atau

99,23% dari anggaran sebesar Rp16.925.166.00,00 dan Dana Mitra Kerja sebesar

Rp3.746.436.730,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 17.301 OH/HP atau

100% dari rencana sebanyak 17.301 OH/HP.

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

dalam upaya memperbaiki kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan penyajian seluruh produk layanan bimbingan

teknis/asistensi dalam peningkatan Opini WTP untuk seluruh Pemda di Provinsi

Papua Barat (khususnya untuk Pemda yang memiliki potensi peningkatan

kualitas akuntabilitas atas laporan kinerja di tahun 2017), Simda Desa

(Siskeudes) dan laporan keuangan berbasis akrual;

2. Dalam rangka pencapaian maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada

seluruh Pemda se-Provinsi Papua Barat akan dilakukan:

a) Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta workshop

penyelenggaraan SPIP bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat;

b) Meningkatkan intensitas Bimbingan Teknis penyelenggaraan SPIP dan

mendorong penyelenggaraan SPIP secara integral mulai dari perencanaan,

pelaksanaan (penilaian risiko, pembangunan infrastruktur dan internalisasi)

dan pengembangan berkelanjutan;

c) Melakukan pemantauan (monitoring) perkembangan peningkatan Maturitas

SPIP Pemerintah Daerah.

3. Lebih berperan dalam mendorong Direksi BUMD untuk memperbaiki kinerja

BUMD tersebut yang belum sehat pada tahun 2016 sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 1

PENDAHULUAN

aporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016,

disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi

di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap

terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan

tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan

rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi

dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Barat Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan penugasan dari

BPKP Pusat (KF1) dan perencanaan penugasan usulan perwakilan berdasarkan

kondisi lingkungan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat (KF3) yang

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

A. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas

Sistem Pengendalian Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

mengamanahkan BPKP untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP.

L

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

2

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan unit kerja dari BPKP, yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 tahun 2001 sebagaimana

telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen tentang Susunan Organisasi dan

Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan berdasarkan Keputusan

Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001. Perwakilan

BPKP Provinsi Papua Barat merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah

yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/1832/M.PAN-RB/8/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pembentukan 8

(delapan) Perwakilan BPKP Baru dan Perka BPKP Nomor PER-955/K/SU/2011

tanggal 15 Agustus 2011 Perubahan Ke-empat atas Keputusan Kepala BPKP

Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan

BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan Perwakilan Tipe B, yang sesuai

dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara dan

Provinsi Papua Barat, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat:

1) Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2) Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3) Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan

atau atas Permintaan Kepala Daerah;

PENDAHULUAN


3

4) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya;

5) Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menyelenggarakan;

1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan

pemerintah daerah;

4) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja

negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara atas permintaan

pemerintah pusat;

5) Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat

strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

6) Pengawasan terhadap kegiatan Kebendaharaan Umum Negara di wilayah

kerjanya;

7) Pemberian asistensi penyusunan RAPBD, Laporan Keuangan dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

8) Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan Negara/daerah,

BUMN/BUMD dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/

BUMN/BUMD;

9) Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku

kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan

akuntabilitas kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya

terdapat kepentingan pemerintah dan BUMD atas permintaan pemangku

kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PENDAHULUAN


4

11) Audit investigatif terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan

Keuangan Negara, BUMN, dan badan-badan lain yang di dalamnya

terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan

kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit dalam rangka

penghitungan kerugian Keuangan Negara serta pemberian keterangan ahli

kepada instansi penyidik;

12) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

pengendalian mutu pengawasan;

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dijabat oleh Adi Gemawan / NIP

196508271986031001 dan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menjadi Perwakilan

Mandiri Tipe B dengan wilayah kerja meliputi sebagai berikut:

1. Provinsi Papua Barat

2. Kota Sorong

3. Kabupaten Manokwari

4. Kabupaten Sorong

5. Kabupaten Sorong Selatan

6. Kabupaten Raja Ampat

7. Kabupaten Maybrat

8. Kabupaten Teluk Wondama

9. Kabupaten Teluk Bintuni

10. Kabupaten Kaimana

11. Kabupaten Fakfak

12. Kabupaten Tambrauw

13. Kabupaten Manokwari Selatan

14. Kabupaten Pegunungan Arfak

PENDAHULUAN


5

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Pusat di daerah, Perwakilan

BPKP Provinsi Papua Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan di daerah,

khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sistem otonomi daerah

yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi

bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kepentingan

masyarakat banyak melalui evaluasi keberhasilan program-program yang ada di

daerah. Untuk memenuhi harapan tersebut di atas, diperlukan pengembangan

organisasi yang mengarah kepada profesionalisme.

Untuk itu, Perwakilan BPKP telah mempertimbangkan sebagai faktor strategi dalam

pengembangan organisasi yang profesional dengan melaksanakan kegiatan

sebagai berikut:

Menyusun Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang

mengacu kepada Renstra BPKP tahun 2015 - 2019 dalam mengarahkan seluruh

potensi dan sumber daya yang dimiliki secara terarah;

Menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah

Daerah;

Menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Papua Barat

dan Kejaksaan Tinggi Papua;

Membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mendukung produk layanan yang

akan diberikan oleh Perwakilan BPKP kepada seluruh User atau Penerima

Layanan BPKP (Pemda dan Instansi Vertikal di daerah).

PENDAHULUAN


6

C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dibagi

dalam 3 kegiatan yaitu Preventif, Edukatif dan Represif dengan rincian, sebagai

berikut:

1. Preventif, meliputi:

1) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern;

2) Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa;

3) Sistem Informasi Manajemen Daerah;

4) Reviu Laporan Keuangan melalui Bimbingan Teknis;

5) Asistensi Good Governance pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal;

6) Asistensi Sistem Informasi Akuntansi Sektor BUMN/D;

7) Pengembangan Manajemen Risiko;

8) Pengembangan Fraud Control Plan;

9) Clearing House.

2. Edukatif, meliputi:

1) Jasa Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;

2) Program Anti Korupsi;

3) Jasa Kediklatan Teknis Subtansi bagi Auditor;

4) Transfer Knowledge melalui Sinergi Pengawasan.

3. Represif, meliputi:

1) Audit Investigatif;

2) Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;

3) Bantuan Keterangan Ahli.

Berdasarkan Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian

Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Barat diarahkan untuk mengawasi akuntabilitas program strategis

pemerintah yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fokus pengawasan, sebagai

berikut:

PENDAHULUAN


7

1) Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional.

2) Pengawasan Ruang Fiskal.

3) Pengamanan Aset Negara/Daerah.

4) Pengawasan Governance System.

Sedangkan Layanan Produk yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat,

yaitu:

1. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) meliputi:

1) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah antara lain

Sosialisasi, Bimtek Penyusunan Perkada Penyelenggaraan SPIP serta

Diagnostic Assessment, Monitoring Perbaikan dan Penyusunan RTP;

2) Pendampingan dan Asistensi SIMDA Keuangan, Barang Milik Daerah,

SIMDA Gaji, dan penyusunan LKPD;

3) Asistensi Evaluasi SAKIP;

4) Analisis dan Evaluasi Keselarasan Prioritas Pembangunan;

5) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD;

6) Evaluasi Internal Control COSO;

7) Pendampingan/reviu pelaksanaan PBJ;

8) Pendampingan Inventarisasi BMD;

9) Pendampingan Reviu LKPD;

10) Evaluasi LPPD;

11) Bimtek Penyusunan PPJB BLUD;

12) Evaluasi Ketahanan Pangan pada BUMN.

2. Bidang Akuntan Negara, meliputi:

1) Audit Kinerja PDAM;

2) Penilaian Resiko dan RTP;

3) Asistensi Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

4) Asistensi Manajemen Aset;

5) Asistensi Penyusunan KPI;

6) Asistensi Penyusunan Persyaratan Administrasi BLUD;

7) Asistensi Penyusunan LK BLUD/BUMD;

8) Bimtek/Asistensi Penerapan GCG BUMD;

PENDAHULUAN


8

9) Sosialisasi dan Asistensi Manajemen Risiko;

10) Audit dengan Tujuan Tertentu.

3. Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), meliputi:

1) Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit Operasional, dan Audit Tujuan

Tertentu;

2) Evaluasi Kebijakan dan Program;

3) Sosialisasi SPIP;

4) Inventarisasi BMN;

5) Pendampingan Penyusunan/Reviu LK/K/L;

6) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L antara lain Sosialisasi, Diagnostic

Assessment, Reviu SOP, Monitoring Perbaikan dan Penyusunan RTP K/L;

7) Bimtek dan Asistensi Manajemen Aset K/L;

8) Bimtek dan Asistensi Pengelolaan Keuangan K/L.

4. Bidang Investigasi, meliputi:

1) Audit Investigatif;

2) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

3) Pemberian Keterangan Ahli;

4) Audit / Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan;

5) Audit Eskalasi Harga;

6) Fraud Control Plan (FCP);

7) Kajian atas Hasil Program Keinvestigasian yang terkait dugaan TPK dan

PBJ;

8) Sosialisasi Program Anti Korupsi

5. Bidang P3A, antara lain meliputi:

1) Penyusunan Renstra, Renja, RKT dan PKP2T;

2) Penyusunan Laporan Bulanan Laporan Kinerja dan SIMHP;

3) Penyusunan Laporan atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara;

4) Pembinaan APIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan APIP Daerah;

5) Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

6. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Keuangan;

PENDAHULUAN


9

2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dipimpin

oleh Kepala Perwakilan yang membawahi Bagian, Sub Bagian dan Kelompok

Jabatan Fungsional dengan rincian, sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha dengan 2 Sub Bagian, yaitu:

1) Subbagian Keuangan;

2) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, meliputi:

1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan Instansi Pengawasan

Pemerintah Pusat;

2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Keuangan

Daerah;

3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara;

4) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi;

5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Perencanaan, Pelaporan dan

Pembinaan APIP.

PENDAHULUAN


10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2015 (TIPE B)

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Barat memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang

Pegawai per 31 Desember 2016 dan 75 (tujuh puluh lima) orang Pegawai per 31

Desember 2015.

Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, telah dipekerjakan

Tenaga Harian Lepas sebanyak 10 (sepuluh) orang yang menempati Sub Bagian

Kepegawaian dan Umum pada Bagian Tata Usaha.

Keseluruhan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat diklasifikasikan

berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan, sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2015 dan 2016

No. Jenjang Jabatan

Posisi per Mutasi 2016

Posisi per

31/12/2015 31/12/2016

(Orang) Tambah Kurang (Orang)

I. Struktural 4 - - 4

1. Eselon II 1 - - 1

2. Eselon III 1 - - 1

3. Eselon IV 2 1 1 2

Perwakilan

BPKP

Kelompok

Jabatan Fungsional

Subbagian

Keuangan

Subbagian

Kepegawaian dan

Umum

Bagian

Tata Usaha

PENDAHULUAN


11

II. Fungsional 71 25 27 69

A. Fungsional Auditor 62 25 26 61

1. Korwas 5 3 3 5

2. Auditor Madya 9 - 1 8

3. Auditor Muda 7 - 2 5

4. Auditor Pertama 16 20 - 36

5. Auditor Penyelia 2 - - 2

6. Auditor Pelaksana 3 1 1 3

7. Auditor Pelak. Lanjutan 1 1 - 2

8.Calon Auditor Pratama 19 - 19 -

9.Calon Auditor Pelaksana - - - -

B. Fungsional Tertentu Lainnya 4 - 1 3

1. Analis Kepegawaian Terampil - - - -

2. Arsiparis Penyelia 1 - - 1

3. Pranata Komputer Terampil - - - -

a. Pengelola BMN dan BP 1 - 1 -

b. Bendahara Pengeluaran 1 - - 1

c. Verifikator Keuangan 1 - - 1

III. Fungsional Umum 5 - - 5

1. Fungsional Umum 5 - - 5

Jumlah 75 25 27 73

Gambaran komposisi pegawai berdasarkan jabatan secara grafis dapat dilihat pada

Gambar 1.1, berikut ini:

Gambar 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2016

4

61

3 50

10

20

30

40

50

60

70

Struktural PFA Fungsional

Tertentu Lainnnya

PFU

Pegawai

PENDAHULUAN


12

2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Posisi Per 31 Desember 2015 dan 2016

No. Uraian

Posisi per Mutasi selama 2016

Posisi per

31/12/2015 31/12/2016

(Orang) Tambah Kurang (Orang)

1. Golongan IV 16 - - 16

2. Golongan III 55 - 5 50

3. Golongan II 4 3 - 7

4. Golongan I - - - -

Jumlah 75 3 5 73

Secara grafis, golongan pegawai per 31 Desember 2016 nampak seperti Gambar

1.2 berikut:

Gambar 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2016

7

16

50

Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016 melaporkan

capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat selama tahun 2016.

Capaian kinerja 2016 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan

penjabaran Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019.

PENDAHULUAN


13

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2016 memungkinkan

dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai

masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini,

sistematika penyajian Laporan Kinerja BPKP Tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam

Gambar 1.3.

Gambar 1.3.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja BPKP Tahun 2016

Referensi Bab

PENDAHULUAN

PENUTUP

Sedangkan penyajian Bab per Bab Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi

Papua Barat tahun 2016, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas mengenai Perwakilan

BPKP Provinsi Papua Barat.

Rencana Strategis 2015 -

2019

Perjanjian Kinerja 2016

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB I

BAB IV

BAB III

BAB II

PENDAHULUAN


14

Bab II Perencanaan

dan Perjanjian

Kinerja

Menjelaskan Muatan Perencanaan Kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas

Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016 dari sudut

akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan

Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Tahun 2016 dan strategi peningkatan kinerja di masa

datang.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA


PERENCANAAN KINERJA

ugas dan fungsi Perwakilan BPKP sebagaimana yang tertuang di

dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 menuntut

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menjadi suatu institusi yang

proaktif dan terpercaya dalam membangun good governance, yaitu suatu

institusi yang mendorong pembaruan bagi perbaikan manajemen pemerintah

mengingat pada masa kini tuntutan yang timbul dari masyarakat untuk

memberdayakan pengawasan sedemikian besar. Dengan demikian, diharapkan

dapat dikembangkan pengawasan yang lebih berorientasi pada kebutuhan/tuntutan

masyarakat serta memberikan saran dan asistensi bagi perbaikan manajemen

supaya dapat beroperasi secara lebih efisien, efektif, ekonomis dan memiliki daya

akuntabilitas. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Perwakilan yang efisien

dan efektif serta sesuai kebijakan yang telah ditetapkan BPKP Pusat maka

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menyusun Perencanaan Strategis 2015-

2019.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Berdasarkan Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019 Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Barat telah menyusun Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Barat Tahun 2015-2019 sesuai Nomor LSTRA- 65-1/PW 27/6/2015 tanggal 8 Mei

2015. Lebih lanjut Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dapat diuraikan,

sebagai berikut:

T

PERENCANAAN KINERJA


16

1. Pernyataan Visi

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru

sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014 tentang BPKP menandakan bahwa BPKP memiliki mandat untuk

melakukan lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis, pembinaan

penyelenggaraan SPIP, penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional ke

Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan JFA. Konsekuensinya, BPKP dituntut

untuk dapat memberikan informasi yang memadai dan bernilai strategis bagi

Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi

atas permasalahan yang dihadapi pemerintahan. Kontribusi BPKP tersebut

dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan

akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat

diberikan BPKP kepada Stakeholdernya. Komitmen tersebut selanjutnya

dituangkan dalam pernyataan Visi BPKP sebagai berikut:

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan penjabarkan lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang

apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi BPKP merupakan

pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

VISI

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Papua Barat”

PERENCANAAN KINERJA


17

Terwujudnya visi yang dikemukakan merupakan tantangan yang harus dihadapi

oleh segenap SDM BPKP baik di tingkat pusat maupun di tingkat perwakilan.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) misi BPKP yang

menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana sehingga hal-hal yang

masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata terlihat, sebagai berikut:

3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam

penetapan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, BPKP mengadopsi

konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan

dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor

privat/bisnis yang berorientasi profit, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat bagi Stakeholder

dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat bagi Auditan/Pengguna

Jasa.

Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (Balanced Scorecard)

tersebut maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak

MISI

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang

Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Efektif di Wilayah Provinsi Papua Barat; dan

3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua

Barat.

PERENCANAAN KINERJA


18

Stakeholder utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan

dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.

Tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tercermin sebagai berikut:

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada

perspektif manfaat bagi Stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP

dalam Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP.

Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP Nomor

S-586/SU01/2/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Petunjuk Penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 dinyatakan untuk pengukuran Akuntabilitas

Kinerja, bagi Eselon II dilakukan pengukuran capaian Sasaran Program dan

Sasaran Kegiatan. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merumuskan 4

sasaran program dan 2 sasaran kegiatan dengan 12 Indikator Kinerja Utama

(IKU) pada tahun 2016. IKU tersebut dinilai signifikan (dominan) bagi Perwakilan

BPKP Provinsi Papua Barat. IKU merupakan indikator kerja yang berstrata

Outcome. IKU ini didukung oleh satu atau beberapa indikator kinerja Output atau

kegiatan yang merupakan alat ukur kegiatan yang ditujukan untuk mencapai

TUJUAN

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di

Wilayah Provinsi Papua Barat;

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua

Barat; dan

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Papua Barat.

PERENCANAAN KINERJA


19

Outcome tersebut. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.1 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran Program

1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

1 Persentase Perbaikan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional

2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

3 Persentase Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda atau Korporasi

4 Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

5 Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

6 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

7 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

8 Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

9 Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)



Sasaran Kegiatan

1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP

1.1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

1.2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

1.3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita

1.4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP

1.5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Sasaran Program

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP

1 Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (Skala Likert 1-10)

PERENCANAAN KINERJA


20

SASARAN PROGRAM

1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara;

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

Pemda/Korporasi di Wilayah Provinsi Papua Barat;

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda di

Wilayah Provinsi Papua Barat;

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis

dalam Pengawasan BPKP.

SASARAN KEGIATAN

1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada

Perwakilan BPKP;

2. Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan

Sasaran Kegiatan

1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

5. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Untuk pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan 4 (empat) sasaran program

dan 2 (dua) sasaran kegiatan pada tahun 2016, yaitu:

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebagai organisasi pendukung BPKP di

daerah melaksanakan sasaran program tersebut di tingkat kegiatan (activities)

dan penugasan (task). Kegiatan dan penugasan tersebut kemudian dituangkan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Nomor S-186/PW27/6/2016 tanggal 22

Januari 2016 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Nomor S-

PERENCANAAN KINERJA


21

2795/PW27/6/2016 tanggal 21 November 2016 serta Rencana Kinerja Tahun

2016 Nomor 114/PW27/6/2016 tanggal 14 April 2016.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Untuk pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan sebagaimana

ditetapkan dalam Renstra dilakukan pengukuran Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja

Kegiatan. Untuk pengukuran pencapaian sasaran program tersebut disusun

Perjanjian Kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala BPKP dan Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan target kinerja tertentu,

dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan sasaran kegiatan dan

indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Target

kinerja tersebut menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota

organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis

sesuai Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja yang bersifat Outcome dan

Output/Rekomendasi.

Pada Tahun 2016, Perjanjian Kinerja dan Renja Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Barat disesuaikan dengan Renstra 2015-2019, tiap Sasaran Program memiliki

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator Outcome dan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) untuk indikator Output/Rekomendasi. Penyajian perjanjian kinerja

dengan pendekatan sasaran program disertai IKU dan targetnya sebagaimana

diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010. Perjanjian Kinerja dan

Perencanaan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016

memuat 4 Sasaran Program, 2 Sasaran Kegiatan yang digunakan untuk

mengukur tercapainya Tujuan Organisasi, lihat pada Tabel 2.2.

PERENCANAAN KINERJA


22

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No

Sasaran Program/ IKU/ IKK

Satuan

Target

1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

Outcome: 1.1. Persentase Perbaikan Tata Kelola

Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan

% 45

1.2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola Manajemen Risiko dan pengendalian Intern Pengelola Korporasi

% 45

1.3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum

% 60

Output 1.1.1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi 23

1.1.2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

Rekomendasi 19

1.1.3. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi 1

1.2.1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi 3


Rekomendasi 2

1.2.3. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi 10 1.3.1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi 21 1.3.2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Nawacita Rekomendasi 1

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Outcome: 2.1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100

2.2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

% 10

2.3. Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dibina

% 33.33

2.4. Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang dibina

% 33.33

Output 2.1.1. Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

(Level 2) Rekomendasi 10

2.2.1. Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

Rekomendasi 30

2.3.1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi 4


Rekomendasi 2

PERENCANAAN KINERJA


23

No

Sasaran Program/ IKU/ IKK

Satuan

Target

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Outcome: 3.1. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(Level 3) % 7,69

3.2. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

% 100

3.3. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

% 30,77

3.4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

% 61,54

Output 3.1.1. Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota Rekomendasi 1

3.2.1. Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

Rekomendasi 1

3.3.1 Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

Rekomendasi 1

3.4.1 Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Rekomendasi 1

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP

Outcome: 4.1. Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan

(Skala Likert 1-10) Skala 7

Output

4.1.1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 80

4.1.2. Jumlah sarana prasarana Unit 0

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA


AKUNTABILITAS

KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang direalisasikan tahun 2016 dan

membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2016. Tahun 2016 adalah tahun kedua Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019. Untuk itu sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dilakukan pengukuran kinerja sasaran

strategis/program. Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP

Nomor S-583/SU01/2/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Format dan

Substansi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 dinyatakan untuk pengukuran

Akuntabilitas Kinerja, bagi Eselon II dilakukan pengukuran capaian Sasaran

Program dan Sasaran Kegiatan.

IKU merupakan indikator kerja yang berstrata Outcome. IKU ini didukung oleh

satu atau beberapa indikator kinerja Output atau kegiatan yang merupakan alat

ukur kegiatan yang ditujukan untuk mencapai Outcome tersebut.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi

IKU dengan membandingkan realisasi dengan targetnya. Analisis lebih mendalam

dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengetahui

faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun-

tahun selanjutnya (performance improvement).



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target

kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2016.

Pengukuran Kinerja sesuai dengan perumusan dalam rencana kinerja tahun 2016

sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1: Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara.

1.1. Indikator 1: Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian

Intern Pengelolaan Program Nasional. Indikator 1 terdiri dari 3 (tiga)

bidang, yakni:

1.1.1. Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Jumlah Tindak Lanjut HPJumlah Rekomendasi Strategis HP x などど%

1.1.2. Bidang Polhukam dan PMK.

Jumlah Tindak Lanjut HPJumlah Rekomendasi Strategis HP x などど%

1.1.3. Bidang Keuangan Daerah.

Jumlah Pemda LKPD Opini WTP Jumlah Pemda di Papua Barat xなどど%

Hasil perhitungan Indikator 1 diperoleh dari hasil rata-rata ketiga bidang

diatas yaitu: % Bid. Perekonomian + % Bid. Polhukam PMK + % Bid Keu Daerah ぬ x などど%

1.2. Indikator 2: Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi,

dengan formula sebagai berikut:

Jumlah Tindak Lanjut HP Jumlah Rekomendasi Strategis HP x などど%

1.3. Indikator 3: Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada

aparat penegak hukum. Jumlah Laporan yang Diserahkan ke APHJumlah Penugasan AI/PKKN/PKA/Tugas Lain xなどど%



2. Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada

Pemerintah Daerah.

2.1. Indikator 1: Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2). Hanya

terdapat 1 (satu) Pemerintah Provinsi. Jumlah Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi 岫Level に岻 Jumlah Pemerintah Provinsi 岫Level に岻 xなどど%

2.2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), dengan formula

sebagai berikut: Jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang Telah Level ぬJumlah Pemda Kabupaten/Kota xなどど%

2.3. Pesentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina, dengan formula sebagai berikut:

Jumlah BUMD yang Berpredikat BaikJumlah BUMD yang Dibina xなどど%

2.4. Pesentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BLUD

yang dibina, dengan formula sebagai berikut:

Jumlah BLUD yang Berpredikat BaikJumlah BLUD yang Dibina などど%

3. Sasaran Program 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah.

3.2. Indikator 2: Kapabilitas Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3), dengan

formula sebagai berikut: Jumlah �� 兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠岫詣�懸�健ぬ岻Jumlah �� 兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠 xなどど%

3.3. Indikator 3: Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi(Level 2) dengan

formula sebagai berikut: Jumlah �� 兼�堅�券建欠ℎ �堅剣懸�券嫌�岫詣�懸�健に岻Jumlah �� 兼�堅�券建欠ℎ �堅剣懸�券嫌� xなどど%

3.4. Indikator 4: Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)

dengan formula sebagai berikut: Jumlah �� 兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠岫詣�懸�健に岻Jumlah �� 兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠 xなどど%



3.6. Indikator 6: Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1),

dengan formula sebagai berikut:

Jumlah �� 兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠岫詣�懸�健な岻Jumlah �� 兼�堅�券建欠ℎ 計欠決憲喧欠建�券/計剣建欠 xなどど%

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target

indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Maximize

Realisasi x 100% Rencana

b. Minimize

(Rencana – (Realisasi – Rencana)) x 100% Rencana

Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP Nomor S-

586/SU01/2/2016 tanggal 13 Desember 2016 dinyatakan Capaian Output yang

dilaporkan ke dalam LKj dibatasi maksimal 200,00%.

Khusus untuk pengukuran pencapaian kinerja peningkatan kapabilitas APIP,

berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor S-586/SU01/2/2016 tanggal

13 Desember 2016 diatas dan S-609/SU01/2/2016 tanggal 27 Desember 2016,

untuk pengukuran peningkatan kapabilitas APIP Level 2 dan 3 menggunakan

pengukuran Maximize dan untuk pengukuran peningkatan kapabilitas APIP Level

1 menggunakan rumus Minimize. Dalam Surat Biro Perencanaan terakhir

tersebut, disebutkan capaian maksimal peningkatan kapabilitas APIP Level 2

sebesar 100%.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016 merupakan

akuntabilitas kinerja tahun kedua dalam periode Renstra 2015-2019. Dalam

Renstra periode 2015-2019, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menetapkan

3 (tiga) tujuan, yang kemudian dijabarkan dalam sasaran program.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran program

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016, sebagai berikut:



Tabel 3.1 Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016

No SASARAN PROGRAM

IKU SATU

AN TARGET

REAL

% CAPAIAN

1

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan Negara

1

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.

%

45 60,79 135,09

2

Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi

%

45 45,45 101

3

Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum.

%

60 84 140

2

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi.

4 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2).

%

100 100 100

5

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3).

%

10 23,08 200

6

Pesentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina.

%

33,33 0,00 0,00

7 Pesentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.

%

33,33 33,33 100

3

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda.

8

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3).

%

7,69 7,69 100

9 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2).

%

100 100 100

10


%

30,77 61,54 100

11


%

61,54 30,77 150

4

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam

12 Persepsi kepuasan layanan Kesesmaan (skala Likert 1-10).

Skala Likert 1-10

7 7,61 108,71



pengawasan BPKP.

Analisis capaian kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebagai

Unit Eselon II dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran program dan sasaran

kegiatan. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran

program dilakukan dengan mengukur indikator sasaran program.

Analisis terhadap 4 (empat) sasaran program yang ditetapkan oleh BPKP Provinsi

Papua Barat sebagai sasaran program di tahun kedua tahun Renstra, disajikan

sebagai berikut:

Sasaran Program 1

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara

Pencapaian sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan Negara” diukur dengan menggunakan tiga Indikator

Kinerja Utama (IKU), yaitu:

Indikator Kinerja Utama 1

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional

IKU kesatu adalah “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian

intern pengelolaan program nasional” dengan target outcome tahun 2016 sebesar

45%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap

rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan.

IKU Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Pengelolaan Program Nasional tahun 2016 tercapai 135,09% yaitu dari target

rata-rata sebesar 45% dapat terealisasi rata-rata sebesar 60,79%. Rincian rata-

rata realisasi sebesar 60,79% tersebut sebagai berikut:

1) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, dari 94 Rekomendasi Hasil

Pengawasan telah ditindaklanjuti sebesar 58 rekomendasi atau 61,70%.



2) Bidang Polhukam PMK, dari 67 Rekomendasi Hasil Pengawasan telah

ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan IV sebesar 33 rekomendasi atau

49,25%.

3) Bidang Keuangan Daerah, dari 14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

sebanyak 10 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memperoleh Opini

WTP dari BPK atau 71,43%.

Hal ini menunjukkan keberhasilan sasaran program ini ditandai hasil pengawasan

yang telah ditindaklanjuti auditor pada Bidang Perekonomian dan Kemaritiman,

Bidang Polhukam PMK dan perbaikan tata kelola Bidang Keuangan Daerah.

Rencana aksi untuk mencapai hasil yang lebih optimal pada tahun 2017 adalah:

1. Melanjutkan perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern,

pengelolaan program nasional, melalui:

1. Upaya terus menerus melakukan penyempurnaan penyajian seluruh

produk layanan bimbingan teknis/asistensi dalam peningkatan Opini WTP

untuk seluruh Pemda di Provinsi Papua Barat (khususnya untuk Pemda

yang memiliki potensi peningkatan kualitas akuntabilitas atas laporan

kinerja di tahun 2017) dengan melakukan Asistensi Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual, Bimtek

Reviu RKA Pemda, Analisis Kinerja Keuangan Pemda / Kompilasi LKPD.

b. Mengawal pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan asistensi

penyusunan APBDesa, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa

dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES.

c. Mendorong perbaikan penyajian Laporan Keuangan atas 4 Pemerintah

Daerah yang belum memperoleh opini WTP dan mempertahankan 10

Pemerintah Daerah agar tetap memperoleh opini WTP.

2. Mengintensifkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional” tersebut didukung oleh 3 Indikator Kinerja

Kegiatan/Output sebagaimana pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output 1

No Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

1 Rekomendasi Pengawasan

Perwakilan BPKP Rekomendasi 23 87 200


Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi 19 72 200

3 Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi 1 2 200

Jumlah 43 161 200

1) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

sebesar 87 rekomendasi atau 200% dari target sebesar 23 rekomendasi.

Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam

fokus Pengawasan Pembangunan Nasional berupa:

- Pendampingan penyusunan laporan keuangan Satker Kementerian

Pekerjaan Umum, Satker Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dan Satker Bawaslu;

- Bimtek dan/atau Pendampingan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan

Kinerja pada Satker;

- Pendampingan Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP);

- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Prioritas Pantauan Kantor Staf

Presiden (KSP);

- Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan 8213;

- Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low

Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS, (Loan ID 8259);

- Monev KSP Perhubungan;

- Pengawasan program di BKKBN;

- Monev Program dan Kegiatan Proritas Nasional;

- Audit Operasional Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

pada Kementerian Pekerjaan Umum – Perumahan Rakyat;

- Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Satker.

2) Capaian indikator output Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Nawacita sebesar 72 rekomendasi atau 200% dari target sebesar 19

rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang

disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional berupa:

Evaluasi Lintas Sektor Pariwisata;



45 4555 60

70

4560,79

0

20

40

60

80

100

120

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Realisasi (%)

Target (%)

Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS

Pada Kementerian Agama;

Audit Kinerja Program JKN;

Pengawasan Program Ketahanan

Pangan;

Evaluasi atas Aksesibilitas Masyarakat

Berpenghasilan Rendah terhadap

kegiatan Ekonomi Produktif;

Evaluasi Aksesibilitas Pendidikan pada

Kemendikbud;

Audit Operasional Pembangunan Desa Mandiri/Desa Tertinggal.

3) Capaian indikator output Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP


Keberhasilan ini diperoleh melalui kegiatan pengawasan berupa:

Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (BPM-PTSP);

Sosialisasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

dan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat Tahun 2016.

Perbandingan realisasi IKU 1 dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-

2019 disajikan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Perbandingan Realisasi IKU 1 dengan Target Tahun 2019

45 45 55 60 70 Target (%)

45 60,79 - - - Realisasi (%)

100 135,09 - - - Capaian (%)



Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU

tahun 2016 sebesar 60,79% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai

target IKU Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional 70%.

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp1.060.150.931,00 atau 96% dari

Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp1.148.289.909,00 dan Dana Mitra Kerja

sebesar Rp987.884.730,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 3.994 OH/HP

atau 105,33% dari rencana sebanyak 3.792 OH/HP.

Dibandingkan capaian tahun 2015, sebagaimana terlihat pada gambar 3.1 terjadi

peningkatan persentase capaian tahun 2016 sebesar 35,09% dibandingkan

capaian IKU 1 pada tahun 2015, yaitu persentase capaian tahun 2015 sebesar

100% sedangkan capaian IKU 1 pada tahun 2016 sebesar 135,09%.

Sedangkan persentase penggunaan dana tahun 2016 terjadi peningkatan 75,37%

yaitu persentase penggunaan dana tahun 2016 sebesar 96% dari anggaran DIPA

Tahun 2016 dan 54,74% pada tahun 2015. Dana mitra kerja terjadi peningkatan

sebesar Rp805.136.730,00 dari dana mitra tahun 2015 sebesar

Rp182.748.000,00 dengan peningkatan persentase hari produktif 1,03%

dibandingkan hari produktif tahun 2015 sebesar 104,26%.

Hal ini menunjukkan capaian (performance) tahun 2016 yang lebih baik

dibandingkan tahun 2015 yang diikuti peningkatan penggunaan Dana DIPA dan

Dana Mitra serta tambahan hari produktif pegawai yang disebabkan adanya

perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan

program nasional tahun 2016.


Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko

dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

IKU kedua adalah “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen

risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” dengan target outcome

tahun 2016 sebesar 45%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak

lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil

Pengawasan.



IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi tercapai 101% yaitu dari target

sebesar 45% dapat terealisasi sebesar 45,45% yakni dari 66 rekomendasi hasil

pengawasan telah ditindaklanjuti sebanyak 30 rekomendasi. Hal ini menunjukkan

keberhasilan sasaran program ini ditandai tindak lanjut atas hasil pengawasan

bidang korporasi.

IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan korporasi” didukung oleh 3 Indikator Kinerja

Kegiatan/Output sebagaimana pada Tabel 3.3.





2 Rekomendasi Pengawasan Regional

Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi 2 3 150

3 Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi 10 15 150

Jumlah 15 31 200

1) Capaian indikator output rekomendasi pengawasan perwakilan BPKP



fokus Pengawasan Pembangunan Nasional dalam meningkatkan

Governance System, berupa:

Evaluasi Internal Control BUMD (PDAM);

Assessment GCG PDAM;

Pemeriksaan Inventarisasi/Clearence Aset Perum Bulog.

2) Capaian indikator output Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang

Otonomi Daerah Nawacita sebesar 3 rekomendasi atau 150% dari target

sebesar 2 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang

disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan Nasional dalam

meningkatkan Nawa Cita berupa:



40 4560

80

100

4045,45

0

20

40

60

80

100

120

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Realisasi (%)

Target (%)

Evaluasi Program Tol Laut pada

pemerintah Kabupaten Sorong;

Evaluasi Program Tol Laut pada

Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Monitoring Pembangunan Rel Kereta

Api Rute Sorong-Manokwari.

3) Capaian indikator output Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP


Keberhasilan ini disampaikan dalam fokus Pengawasan Pembangunan

Nasional dalam meningkatkan Governance System, melalui:

Asistensi/Bimbingan Teknis SPM dan RSB BLUD;

Evaluasi SKAI BPD/BPR;

Asistensi/Bimbingan Teknis Manajemen Aset PDAM;

Asistensi/Bimbingan Teknis Pola Tata Kelola (PTK) BLUD;

Current Issues (Water Hibah);

Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD;

Bimbingan Teknis GCG Perusahaan Daerah;

Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing Sistem PDAM.




40 45 60 80 100 Target (%)

40 45,45 - - - Realisasi (%)

100 101 - - - Capaian (%)





target IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko

dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp503.403.503,00 atau 120,93% dari

Anggaran DIPA Tahun 2015 sebesar Rp407.642.614,00 dengan menggunakan

SDM sebanyak 1315 OH/HP atau 99,95% dari rencana sebanyak 1.316 OH/HP.

Dibandingkan capaian tahun 2015, sebagaimana terlihat pada gambar 3.2 diatas,

terjadi peningkatan persentase capaian tahun 2016 sebesar 1% dibandingkan

persentase capaian IKU 2 pada tahun 2015, yaitu persentase capaian tahun 2015

sebesar 100% sedangkan capaian IKU 2 pada tahun 2016 sebesar 101%.

Sedangkan persentase penggunaan dana tahun 2016 terjadi peningkatan 46,72%

yaitu persentase penggunaan dana tahun 2016 sebesar 120,93% dari anggaran

DIPA Tahun 2016 dan 82,42% pada tahun 2015. Tidak ada dana mitra pada tahun

2016 sedangkan dana mitra tahun 2015 sebesar Rp147.589.000,00. Penggunaan

hari produktif tahun 2015 sebanyak 200,15%.


dibandingkan tahun 2015 diikuti peningkatan penggunaan Dana DIPA (tanpa

Dana Mitra) yang disebabkan oleh perbaikan tindak lanjut rekomendasi tata

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.


Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak

Hukum

IKU ketiga adalah “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada

aparatpenegak hukum” dengan target outcome tahun 2016 sebesar 60%. Kinerja

diukur dengan menghitung persentase jumlah Laporan yang diserahkan ke Aparat

Penegak Hukum terhadap jumlah Laporan AI/PKKN/PKA/Tujuan Lain.

IKU Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak

Hukum telah tercapai 140% yaitu dari target sebesar 60% dapat terealisasi



sebesar 84%. Realisasi 84% diperoleh dari 25 penugasan AI/PKKN/PKA/Tujuan

Lain telah diserahkan laporan ke Aparat Penegak Hukum sebanyak 21 laporan.

Hal ini menunjukkan keberhasilan sasaran program ini ditandai penyerahan

laporan AI/PKKN/PKA/Tujuan Lain ke Aparat Penegak Hukum.

IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak

hukum” didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan/Output pada Tabel 3.4.




Perwakilan BPKP Rekomendasi 21 24 114,29


Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi 1 1 100

Jumlah 22 25 113,64

1) Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP



fokus Pengamanan Aset melalui kegiatan, sebagai berikut:

Pemberian Keterangan Ahli;

Sosialisasi Program Anti Korupsi;

Audit Investigatif pada

BUMN/BUMD;

Audit dalam Rangka Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara pada

K/L/IPP/IPD;

Fraud Control Plan;

Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan.

2) Capaian indikator output Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan

Daerah Bidang Keuangan Daerah sebesar 1 rekomendasi atau 100% dari

target sebesar 1 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui

rekomendasi yang disampaikan dalam Fokus Pengawasan Pembangunan

Nasional (Nawa Cita) melalui kegiatan Kajian Hasil Pengawasan Bansos.







tahun 2016 mencapai 105%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah menuju

pencapaian target tahun 2019.

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp768.099.148,00 atau 126% dari

Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp 758.942.193,00 dan Dana Mitra Kerja



Dibandingkan dengan capaian tahun 2015, sebagaimana terlihat pada gambar

3.3 di atas, terjadi peningkatan persentase capaian tahun 2016 sebesar 40%

dibandingkan persentase capaian tahun 2015, yaitu persentase capaian tahun

2015 sebesar 100% sedangkan capaian IKU 3 ini pada tahun 2016 sebesar 140%.

Sedangkan persentase penggunaan dana tahun 2016 terjadi peningkatan

156,20% yaitu persentase penggunaan dana tahun 2016 sebesar 126% dari

anggaran DIPA Tahun 2016 dan 49,18% pada tahun 2015. Untuk dana mitra

tahun 2016 dan 2015 sebesar nihil dengan peningkatan hari produktif 14,09%

yaitu persentase penggunaan hari produktif tahun 2016 sebesar 91,52%

dibandingkan persentase penggunaan hari produktif tahun 2015 sebesar 80,22%.

50 60 70 75 80 Target (%)

50 84 - - - Realisasi (%)

100 140 - - - Capaian (%)

5060

70 75 80

50

84

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Realisasi (%)

Target (%)




dibandingkan tahun 2015 diikuti peningkatan penggunaan Dana DIPA (tanpa

Dana Mitra) serta tambahan hari produktif yang disebabkan oleh peningkatan

penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum.

Sasaran Program 2

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah

Daerah/Korporasi

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada

Pemerintah Daerah/Korporasi” diukur dengan menggunakan empat Indikator

Kinerja Utama (IKU), yaitu:


Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

IKU keempat adalah “Persentase Maturitas Pemerintah Provinsi (Level 2)”

dengan target outcome tahun 2016 sebesar 100%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

terhadap jumlah Pemerintah Provinsi (Level 2).

IKU Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) telah tercapai 100% sesuai

yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan maturitas SPIP

pada Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Level 2 yang dilakukan melalui

asistensi penyusunan desain SPIP, monitoring dan penilaian RTP SPIP. Indikator

Kinerja Kegiatan/Output yang mendukung adalah sebagai berikut:


Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %

Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

Rekomendasi 10 26 200

Capaian indikator output rekomendasi persentase maturitas SPIP Pemerintah

Provinsi (Level 2) sebesar 26 rekomendasi atau 200% dari target sebesar 10

rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan

dalam fokus Governance System melalui kegiatan, sebagai berikut:



100 100

4565

100

100 100

0

50

100

150

200

250

2 0 1 5 ( L E V E L 1 ) 2 0 1 6 ( L E V E L 2 ) 2 0 1 7 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 8 ( L E V E L 3 ) 2 0 1 9 ( L E V E L 3 )

Realisasi (%)

Target (%)

Survei penataan sistem dan prosedur

pengadaan barang/jasa di tingkat Pemda;

Bimtek Penilaian Risiko SPIP;

Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Disain

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP).

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019

disajikan dalam Gambar 3.4.

Gambar 3.4. Perbandingan Realisasi IKU dengan Target Tahun 2019

100 100 45 65 100 Target (%)

100 100 - - - Realisasi (%)

100 100 - - - Capaian (%)

IKU Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) telah tercapai, tetapi jika

dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

(Level 3) sebesar 100%, maka memerlukan upaya keras dan terukur guna

mencapai target Level 3 pada Pemerintah Provinsi.

Upaya tersebut dilakukan melalui:

1. Meningkatkan kegiatan pendidikan dan latihan serta workshop

penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Papua Barat;

2. Meningkatkan intensitas bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP dan

mendorong penyelenggaraan SPIP secara integral dan perencanaan,





3. Melakukan pemantauan perkembangan peningkatan maturitas SPIP

Pemerintah Provinsi.


Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp320.441.686,00 dan Dana Mitra Kerja



Dibandingkan dengan capaian tahun 2015, sebagaimana terlihat pada gambar

3.4 di atas, terjadi peningkatan capaian tahun 2016 dibandingkan capaian tahun

2015, yaitu Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi pada tahun 2016 naik menjadi

Level 2 dari tahun 2015 yang masih Level 1.

Sedangkan persentase penggunaan dana tahun 2016 terjadi peningkatan

191,78% yaitu penggunaan dana tahun 2016 sebesar 103% dari anggaran DIPA

Tahun 2016 dan 35,30% pada tahun 2015. Dana mitra kerja tahun 2016 sebesar

Rp406.320.000,00, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp16.020.000,00.

Persentase penggunaan hari produktif tahun 2015 sebesar 454%.


dibandingkan tahun 2015 yang diikuti peningkatan penggunaan Dana DIPA

dengan penurunan Dana Mitra dengan efisiensi hari kerja yang disebabkan

perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah Provinsi Papua

Barat.


Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

IKU kelima adalah “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”

dengan target outcome tahun 2016 sebesar 10%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(Level 3) terhadap Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota.

IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) sampai dengan

Triwulan IV telah tercapai 200% yaitu dari target sebesar 10% dapat terealisasi

sebesar 23,08% dari 13 Kabupaten/Kota. Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 3 pada tahun 2016 adalah Kota

Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Bintuni.



Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan maturitas SPIP pada Pemerintah

Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui asistensi penyusunan dokumen RTP,

monitoring dan penilaian RTP SPIP. Indikator Kinerja Kegiatan/Output yang

mendukung adalah sebagai berikut:


Persentase Maturitas SPIP

Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

Rekomendasi 30 69 200,00

Satuan Target Realisasi%

Indikator Kinerja Output

Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Persentase Maturitas

Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 69 rekomendasi atau 200% dari

target sebesar 30 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi

yang disampaikan dalam fokus Governance System melalui kegiatan sebagai

berikut kegiatan, sebagai berikut:

Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP;

Monitoring Tindak Lanjut Pelaksanaan RTP SPIP;

Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Bimtek Penyusunan LKj;

Sosialisasi Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Koordinasi

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten;

Bimbingan teknis penyusunan LKj dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

LKj.






5 10 30 50 100 Target (%)

0 23,08 - - - Realisasi (%)

0 200 - - - Capaian (%)

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu Maturitas SPIP

Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2016 sebesar

28,08% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target Maturitas

SPIP Kabupaten/Kota (Level 3) 100%.

IKU ini menggunakan Dana DIPA sebesar Rp1.039.204.283,00 atau 94,64% dari

Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp1.105.919.327,00 dengan menggunakan

SDM sebanyak 4.813 OH/HP atau 101,50% dari rencana sebanyak 4.742 OH/HP.

Selain itu kegiatan ini juga didukung dengan dana mitra sebesar

Rp2.243.612.000,00.


peningkatan persentase capaian tahun 2016. Pada tahun 2015 Maturitas SPIP

Kabupaten/Kota (Level 3) belum tercapai. Sedangkan pada tahun 2016 Maturitas

SPIP Kabupaten/Kota (Level 3) tercapai sebesar 23,08%.

Sedangkan persentase penggunaan dana tahun 2016 sebesar 94,64% dari

anggaran DIPA Tahun 2016 dan 386,73% pada tahun 2015. Tahun 2016

menggunakan dana mitra sebesar Rp2.243.612.000,00, sedangkan untuk tahun

2015 menggunakan dana mitra sebesar Rp13.640.000,00. Persentase

penggunaan hari produktif tahun 2015 sebesar 370%.


dibandingkan tahun 2015 yang diikuti efisiensi penggunaan Dana DIPA dan Dana

5 10

30

50

100

23,08

0

20

40

60

80

100

120


Realisasi (%)

Target (%)



Mitra yang disebabkan perbaikan kerja melalui metode pemantauan dan penilaian

maturitas SPIP yang dilakukan dengan bersamaan dengan penugasan

pengawasan yang lain.


Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina

IKU keenam adalah “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dibina” dengan target outcome tahun 2016 sebesar 33,33%.

Kinerja diukur dengan persentase jumlah BUMD yang Berpredikat Baik terhadap

jumlah BUMD yang dibina.

Realisasi outcome sebesar 0% dengan capaian outcome sebesar 0%. Melalui

penilaian mandiri dari 3 (tiga) BUMD yang dibina, yaitu PDAM Kabupaten

Manokwari, PDAM Kabupaten Fakfak, dan Perusahaan Daerah Mbiah Pohi

menunjukkan tidak ada BUMD yang dapat dikategorikan Sehat “A”. Hal ini

disebabkan 1 (satu) BUMD yang ditargetkan kinerjanya minimal baik dari 3

Perusahaan Daerah yang dibina yaitu PD Mbiah Pohi mengalami kerugian pada

tahun 2016 akibat faktor eksternal (uncontrollable) yaitu sebagian aset dipalang

oleh warga, sedangkan PDAM Manokwari dan PDAM Fakfak juga mengalami

kerugian.

Capaian outcome yang belum dapat tercapai pada tahun 2016 ini menunjukkan

bahwa pendampingan manajemen dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat belum dapat mendorong kondisi kinerja

ketiga BUMD yang yang sehat disebabkan kurangnya dukungan dari Pemerintah

Daerah setempat dan masih rendahnya kompetensi pegawai BUMD serta

masalah pengamanan aset.

Upaya-upaya yang akan dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk

meningkatkan kinerja BUMD yang dibina yaitu memberikan Atensi kepada

pemerintah daerah yang bersangkutan agar:

1. Mendorong Direksi BUMD segera menindaklanjuti hasil evaluasi Perwakilan

BPKP Provinsi Papua Barat;

2. Melakukan upaya nyata dalam memperbaiki operasional perusahaan;



3. Melakukan penanganan aset-aset yang bermasalah melalui penyelesaian

dengan pihak-pihak yang terkait.

Indikator Kinerja Kegiatan/Output yang mendukung adalah, sebagai berikut :





Jumlah 4 4 100

Capaian indikator output rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP sebesar 4

rekomendasi atau 100% dari target sebesar 4 rekomendasi. Keberhasilan ini

diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam Fokus Pengawasan

Pembangunan Nasional (Nawa Cita) berupa Evaluasi Kinerja PDAM/Perusahaan

Daerah.




20 33,33 33,33 40 56 Target (%)

20 0 - - - Realisasi (%)

100 0 - - - Capaian (%)

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 56%, maka belum

terealisasi IKU tahun 2016 menjadi tantangan untuk berupaya lebih keras dan

terukur guna mencapai target BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dibina.

20

33,33 33,3340

5620

0

10

20

30

40

50

60

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Realisasi (%)

Target (%)





SDM sebanyak 260 OH/HP atau 106,54% dari rencana sebanyak 271 OH/HP.

Dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 20%, persentase capaian tahun 2016

mengalami penurunan karena ketiga BUMD yang dibina mengalami kerugian

pada tahun 2016.

Persentase penggunaan dana tahun 2016 sebesar 51,75% dari anggaran DIPA

Tahun 2016 dan 100,71% pada tahun 2015. Persentase penggunaan hari

produktif tahun 2015 sebesar 170,89%.

Hal ini menunjukkan upaya-upaya tetap dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Papua Barat kepada BUMD/BLUD untuk mengatasi kerugian yang dialami.


Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

IKU ketujuh adalah “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD

yang dibina” dengan target outcome tahun 2016 sebesar 33,33%. Kinerja diukur

dengan persentase jumlah BLUD yang Berpredikat Baik terhadap jumlah BLUD

yang dibina.

IKU Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang dibina

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2016 memperoleh capaian 100% yaitu 1 (satu)

BLUD atau 33,33% yang ditargetkan dari 3 BLUD memperoleh predikat baik,

dapat terealisasi 1 BLUD yang memperoleh predikat baik yakni RSUD Kabupaten

Sorong.

Indikator Kinerja Kegiatan/Output yang mendukung adalah, sebagai berikut :


No Indikator Kinerja Output Satuan Target

Realisasi %


Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi 2

2 100

Jumlah 2 2 100

Capaian indikator output Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita


Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan dalam Fokus



15

33,33

5060 62

15

33,33

0

10

20

30

40

50

60

70

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Realisasi (%)

Target (%)

Pengawasan Pembangunan Nasional (Nawa Cita) berupa Evaluasi Kinerja

Rumah Sakit Daerah.




15 33,33 50 60 62 Target (%)

15 33,33 - - - Realisasi (%)

100 100 - - - Capaian (%)



target.




Dibandingkan persentase capaian tahun 2015, sebagaimana terlihat pada

gambar 3.7 di atas, capaian tahun 2016 dan tahun 2015 telah mencapai capaian

optimal yaitu 100%.

Sedangkan untuk penggunaan dana tahun 2016 terjadi peningkatan 99,19% yaitu

penggunaan dana tahun 2016 sebesar 113% dari anggaran DIPA Tahun 2016

dan 56,73% pada tahun 2015. Tahun 2015 menggunakan hari produktif sebesar

79,06%.

Hal ini menunjukkan target kedua tahun telah tercapai dengan dukungan

bimtek/asistensi yang diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang



didukung oleh penggunaan Dana DIPA dan hari kerja produktif yang hampir

serupa.

Sasaran Program 3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah” diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja Utama

(IKU), yaitu:


Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

IKU kedelapan adalah “Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(Level 3)” dengan target outcome tahun 2016 sebesar 7,69%. Kinerja diukur

dengan persentase jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) terhadap

jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota.

IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) sampai dengan

Triwulan IV tercapai 100% yaitu dari target sebesar 7,69% atau sebesar 1

Inspektorat dapat terealisasi 1 inspektorat telah berada pada Level 3 dari 13

Inspektorat Kabupaten/Kota yakni Inspektorat Kabupaten Sorong.

Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabilitas APIP dalam upaya

menuju level 3 seluruh Kabupaten/Kota di Papua Barat pada tahun 2019. Indikator

Kinerja Kegiatan/Output yang mendukung adalah sebagai berikut:


Persentase Kapabilitas APIP





Capaian indikator output Rekomendasi Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 5 rekomendasi atau 200% dari target sebesar

1 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang

disampaikan dalam fokus Governance System melalui kegiatan pada Inspektorat

Kabupaten/Kota, sebagai berikut:



07,69

50

71

100

0

7,69

0

20

40

60

80

100

120

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Realisasi (%)

Target (%)

Validasi atas Penilaian Mandiri dan

Asistensi Perbaikan Mandiri Inspektorat;

Asistensi Perbaikan Mandiri (Self

Improvement) Inspektorat;

Pendampingan Penyusunan

DUPAK/PAK di Inspektorat;

Pendampingan PK APIP Menuju Level 3

dan SPIP pada Inspektorat.




0 7,69 50 71 100 Target (%)

0 7,69 - - - Realisasi (%)

0 100 - - - Capaian (%)


Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp35.615.333,00 dan Dana Mitra sebesar

Rp41.900.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 156 OH/HP atau 86,67%

dari rencana sebanyak 180 OH/HP.

Dibandingkan tahun 2015, sebagaimana terlihat pada gambar 3.8 di atas, terjadi

peningkatan capaian tahun 2016 dimana pada tahun 2016 terdapat 1 Inspektorat

Kabupaten/Kota yang berada pada Level 3 (7,69%) dibandingkan tahun 2015

belum ada Inspektorat yang mencapai Level 3 karena pada tahun 2015 belum

ada target Inspektorat Kabupaten/Kota (Level 3). Inspektorat Kabupaten Sorong

masih pada Level 2 dengan Perbaikan.




dibandingkan tahun 2015. Capaian terwujud dengan penggunaan baik Dana DIPA

maupun Dana Mitra sehingga terdapat 1 APIP yang Level 3 di Provinsi Papua

Barat.


Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

IKU kesembilan adalah “Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level

2)” dengan target outcome tahun 2016 sebesar 100%. Kinerja diukur dengan

menghitung persentase jumlah APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) terhadap

jumlah APIP Pemerintah Provinsi.

IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) telah tercapai 100% sesuai

yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabilitas APIP

dalam upaya menuju level 3 pada tahun 2019. Indikator Kinerja Kegiatan/Output

yang mendukung adalah sebagai berikut:


Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 2)





Provinsi (Level 2) sebesar 4 rekomendasi atau 200% dari target sebesar 1

rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang disampaikan

dalam fokus Governance System melalui kegiatan pada Inspektorat Provinsi,

sebagai berikut:

Asistensi atas Perbaikan dan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Peningkatan

Kapabilitas;

Validasi atas Penilaian Mandiri (Self Assessment) Level 2 Inspektorat Provinsi

Papua Barat.



100 100 100 100 100

100 100

0

50

100

150

200

250


Realisasi (%)

Target (%)

Launching Telaah Sejawat Wilayah Papua Barat




100 100 100 100 100 Target (%)

100 100 - - - Realisasi (%)

100 100 - - - Capaian (%)

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) tercapai 100%, tetapi jika

dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 3) sebesar 100%, maka memerlukan upaya keras dan terukur

guna mencapai target tersebut.






Dibandingkan capaian tahun 2015, sebagaimana terlihat pada gambar 3.9 di atas,

terjadi peningkatan capaian tahun 2016 dimana Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi berada pada Level 2 sedangkan tahun 2015 masih berada pada Level 1.

Untuk tahun 2016 menggunakan dana sebesar 88,86% dari anggaran DIPA

Tahun 2016 dan 155,13% pada tahun 2015. Untuk tahun 2016 tidak

menggunakan dana mitra, sedangkan tahun 2015 menggunakan dana mitra

sebesar Rp13.640.000,00. Persentase penggunaan hari produktif tahun 2015

sebanyak 110,56%.

Hal ini menunjukkan peningkatan capaian (performance) kapabilitas Inspektorat

Provinsi Papua Barat dengan efisiensi penggunaan Dana DIPA dan dukungan

Dana Mitra.


Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

IKU kesepuluh adalah “Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota




IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) sampai dengan

Triwulan IV tercapai 100% yaitu dari target sebesar 30,77% atau 4 Inspektorat

Kabupaten/Kota dapat terealisasi sebanyak 61,54% atau 8 Inspektorat

Kabupaten/Kota. Kedelapan Inspektorat tersebut antara lain:

No Inspektorat Level APIP

1 Kab. Sorong Selatan 2

2 Kab. Raja Ampat 2

3 Kab. Kaimana 2

4 Kab. Manokwari 2

5 Kab. Teluk Wondama 2

6 Kab. Teluk Bintuni 2

7 Kab. Tambrauw 2

8 Kota Sorong 2 Perbaikan



Hal ini menunjukkan keberhasilan perbaikan kapabilitas APIP dalam upaya

menuju Level 3 pada tahun 2019. Indikator Kinerja Kegiatan/Output yang

mendukung adalah sebagai berikut:


Persentase Kapabilitas APIP



Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi%


Kabupaten/Kota (Level 2) sebesar 21 rekomendasi atau 200% dari target sebesar

1 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi yang

disampaikan dalam fokus Governance System melalui kegiatan pada Inspektorat

Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Monitoring Tata Kelola APIP dan

Asistensi Penyusunan SOP;

Evaluasi Tata Kelola APIP dan

Pembinaan JFA;

Asistensi Implementasi SIMHP;

Monitoring, Asistensi Perbaikan

Mandiri Peningkatan Kapabilitas

dan Pembinaan JFA;

Pendampingan Peningkatan Kapabilitas APIP;

Validasi atas Penilaian Mandiri Level 2.






7,69 30,77 100 100 100 Target (%)

7,69 61,54 - - - Realisasi (%)

100 100 - - - Capaian (%)



target Kapabilitas APIP Pemeintah Kabupaten/Kota (Level 3) 100%.

Untuk pengukuran Kapabilitas APIP Level 2 menggunakan rumus maximize

dengan capaian maksimal sebesar 100% dengan capaian maksimal sebesar

200% sesuai surat Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-609/SU01/2/2016.


Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar Rp35.615.333,00 dan Dana Mitra sebesar

Rp58.940.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 189 OH/HP atau 105%

dari rencana sebanyak 180 OH/HP.

Dibandingkan capaian tahun 2015, sebagaimana terlihat pada gambar 3.10 di

atas, terjadi peningkatan persentase capaian tahun 2016 sebesar 100%

dibandingkan capaian pada tahun 2015, yaitu persentase capaian tahun 2015

sebesar 100% sedangkan capaian pada tahun 2016 sebesar 200%. Namun

demikian dengan Surat Biro Perencanaan dan Pengawasan di atas, capaian pada

tahun 2016 dinyatakan sebesar 100%.

Sedangkan untuk penggunaan dana tahun 2016 terjadi peningkatan 35,27% yaitu

penggunaan dana tahun 2016 sebesar 135,27% dari anggaran DIPA Tahun 2016

dan 100% pada tahun 2015. Dana mitra kerja tahun 2016 sebesar

Rp58.940.000,00, sedangkan tahun 2015 nihil dengan peningkatan hari produktif

5% dibandingkan hari produktif tahun 2015 sebanyak 100%.

7,69

30,77

100 100 100

7,69

61,54

0

20

40

60

80

100

120

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Realisasi (%)

Target (%)



Hal ini menunjukkan capaian (performance) tahun 2016 lebih baik dibandingkan

tahun 2015 yang diikuti dengan peningkatan penggunaan Dana DIPA, Dana Mitra

dan hari produktif.


Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

IKU kesebelas adalah “Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota




Realisasi outcome sebesar 30,77% dengan capaian outcome sebesar 150%.

Sebanyak 4 (empat) Inspektorat Kabupaten/Kota yang masih berada pada Level

1 pada tahun 2016 yaitu Inspektorat Kabupaten Fakfak, Inspektorat Kabupaten

Manokwari Selatan, Inspektorat Kabupaten Maybrat, dan Inspektorat Kabupaten

Pegunungan Arfak. Realisasi capaian sebesar 150% dari target tahun 2016

sebesar 61,54% dengan menggunakan rumusan minimize sesuai Surat Kepala

Biro Renwas Nomor S-609/SU01/2/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan S-

586/SU01/2/2016 tanggal 13 Desember 2016. Indikator Kinerja Kegiatan/Output

yang mendukung adalah sebagai berikut:


Persentase Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 1)




Capaian indikator output rekomendasi Rekomendasi Persentase Kapabilitas APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) sebesar 1 rekomendasi atau 100% dari

target sebesar 1 rekomendasi. Keberhasilan ini diperoleh melalui rekomendasi

yang disampaikan dalam Fokus Governance System melalui kegiatan Monitoring

dan Asistensi Peningkatan Kapabilitas serta Pembinaan JFA.






38 30,77 100 100 100 Target (%)

38 61,54 - - - Realisasi (%)

100 150 - - - Capaian (%)


tahun 2016 sebesar 30,77% atau capaian sebesar 150% memerlukan upaya

keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP Level 3.

Untuk pengukuran Kapabilitas APIP Level 1 menggunakan rumus minimize

sesuai Surat dari Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-609/SU01/2/2016

tanggal 27 Desember 2016.





peningkatan persentase capaian tahun 2016 sebesar 50% dibandingkan capaian

pada tahun 2015, yaitu persentase capaian tahun 2015 sebesar 100% sedangkan

capaian pada tahun 2016 sebesar 150%.

Pada tahun 2016 menggunakan dana sebesar 61,95% dari DIPA tahun 2016

dibandingkan tahun 2105 sebesar 942,08%. Untuk tahun 2016 tidak

menggunakan dana mitra, sedangkan tahun 2015 menggunakan dana mitra

sebesar Rp34.300.000,00. Persentase penggunaan hari produktif tahun 2015

sebesar 294,64%.

38

61,54

100 100 10038

30,77

0

20

40

60

80

100

120

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Realisasi (%)

Target (%)




dibandingkan tahun 2015 yang mampu meningkatkan kapabilitas 8 (delapan)

Inspektorat yang sebelumnya berada pada Level 1.

Sasaran Program 4

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan

BPKP

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

dalam Pengawasan BPKP” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja

Utama (IKU), yaitu:

Indikator Kinerja Utama ke 12

Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan

IKU kedua belas adalah “Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan” dengan target outcome tahun 2016 sebesar 7 (skala Likert 1-10). Realisasi outcome sebesar

7,61 (skala Likert 1-10) dengan capaian outcome sebesar 108,67%. Capaian

Persepsi Layanan Kesesmaan tersebut merupakan hasil rata-rata capaian 3 (tiga)

layanan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yaitu, Persepsi Kepuasan

Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian, Persepsi Kepuasan

Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang diajukan sesuai Prosedur

dan Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarana dan

Prasarana. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bagian Umum dalam memberi

dukungan kepada pelaksanaan teknis pengawasan. Realisasi dan capaian

outcome adalah sebagai berikut:

Kepuasan Pengguna

Layanan

Target Skala

Likert

% Capaian

Fungsi Kepegawaian 7 7,85 112,14

Fungsi Keuangan 7 7,86 112,29

Fungsi Umum 7 7,11 101,57

Rata-rata 7 7,61 108,67



IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan” didukung oleh 1 (satu) Indikator

Kinerja Kegiatan/Output paling dominan yaitu Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13.


No Indikator Kinerja (Output)

Satuan Target Realisasi Capaian (%)

1 Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 80 80 100,00

Capaian indikator output rekomendasi Laporan dukungan Manajemen Perwakilan

BPKP sebanyak 80 Laporan atau 100,00% dari target sebanyak 80 Laporan.

Keberhasilan ini diperoleh melalui tersajinya Laporan Dukungan manajemen

seperti Laporan Keuangan, Laporan Kinerja (IPMS), Laporan GDN, RKT/RKA,

Renja, dan Renstra.

Indikator Kinerja (Output) ini menggunakan Dana DIPA sebesar

Rp12.770.125.101,00 atau 99,46% dari Anggaran DIPA Tahun 2016 sebesar

Rp12.839.402.000.

C. REALISASI KEUANGAN TAHUN 2016

Anggaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menurut Penetapan

Kinerja Tahun 2016 sebesar Rp15.528.630.000,00 dengan rincian: Program Kegiatan

01.3670 sebesar Rp9.909.720.000,00; Program Kegiatan 01.3676 sebesar

Rp827.977.000,00 dan Program Kegiatan 06.3701 sebesar Rp4.790.933.000,00.

Anggaran tersebut dilakukan revisi tahun 2016 menjadi sebesar Rp16.925.166.000,00

dengan rincian: Program Kegiatan 01.3670 sebesar Rp12.089.452.000,00; Program

Kegiatan 01.3676 sebesar Rp749.950.000,00 dan Program Kegiatan 06.3701

sebesar Rp4.085.764.000,00. Namun demikian perubahan revisi anggaran tidak

diikuti dengan revisi anggaran pada Aplikasi Monev RKT sehingga persentase

anggaran realisasi yang dilaporkan berbeda pada Aplikasi Monev RKT. Realisasi

penyerapan anggaran per 31 Desember 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

sebesar Rp16.795.267.146,00 atau 99,23% dari anggaran tahun 2016 sebesar

Rp16.925.166.000,00 dengan rincian,sebagai berikut:



Tabel 3.14 Realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2016

NO PROGRAM

KEUANGAN

JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI

% DIPA (Rp 000) DIPA (Rp 000)

1

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

4.085.764.000 4.025.142.045 98,52 Kode Program

06.3701

2

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP

12.089.452.000 12.030.035.800 99,51 Kode Program

01.3670

3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

749.950.000 740.089.301 98,69 Kode Program

01.3676

16.925.166.000 16.795.267.146 99,23

Realisasi penyerapan sebesar 99,23% tersebut disebabkan 2 kegiatan pengawasan

bidang investigasi tidak dapat dieksekusi (tidak ada permintaan obrik).

D. HASIL PENILAIAN MANDIRI SISTEM AKIP TAHUN 2016

Hasil Penilaian Sistem AKIP yang dilakukan secara mandiri tahun 2016 dengan

menggunakan Permenpan Nomor 12 tahun 2015 tentang Evaluasi SAKIP

menunjukkan skor / nilai 98,03 termasuk dalam kategori “AA/Sangat Memuaskan”. Rincian Lembar Kriteria Evaluasi AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

berdasarkan komponen / sub komponen sebagai berikut :

Tabel 3.15 Komponen Penilaian Mandiri Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

NO KOMPONEN NILAI

A Perencanaan Kinerja (30%) 30

B Pengukuran Kinerja (25%) 25

C Pelaporan Kinerja (15%) 15

D Evaluasi Kinerja (10%) 10

E Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) 18,03

JUMLAH 98,03

BAB IV

PENUTUP


PENUTUP

ebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014

tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dalam Rangka

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat mengamanahkan BPKP untuk melakukan

pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama

diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan

Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP

disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang

telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Tahun 2016 adalah tahun kedua Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat,

untuk itu sesuai Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja (LKj)

ini disusun untuk mengukur keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran program.

Disamping merupakan Pertanggungjawaban Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Papua Barat dalam mencapai sasaran program tahun 2016, Laporan Kinerja (LKj)

Perwakilan BPKP

S

PENUTUP


Provinsi Papua Barat juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah

diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh

komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran program.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra,

Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Indikator Kinerja Utama

(IKU). Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme

pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi dan melakukan

pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya

perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan

pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal dan

melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Pencapaian sasaran program sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk

kategori “AA / Sangat Memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan

dalam Renstra Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2016 tercermin dari

pencapaian sasaran program sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program

No Sasaran Program Capaian IKU

1 Sasaran Program 1 IKU 1 tercapai 135,09%

IKU 2 tercapai 101%

IKU 3 tercapai 140%

p2 Sasaran Program 2 IKU 4 tercapai 100%

IKU 5 tercapai 200%

IKU 6 belum tercapai

IKU 7 tercapai 100%

3 Sasaran Program 3 IKU 8 tercapai 100%

IKU 9 tercapai 100%

IKU 10 tercapai 100%

IKU 11 tercapai 150%

4 Sasaran Program 4 IKU 12 tercapai 108,71%

PENUTUP


Uraian ringkas hasil pengukuran dari 12 (dua belas) IKU tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Sasaran Program 1 “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara” diukur berdasarkan tiga IKU sebagai berikut:

a. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan

program nasional, tercapai 135,09%;

b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan korporasi, tercapai 101%;

c. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak

hukum, tercapai 140%.

2. Sasaran Program 2 “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi”

diukur berdasarkan empat IKU sebagai berikut:

a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2), tercapai 100%;

b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), tercapai 200%;

c. Pesentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang

dibina, belum tercapai disebabkan BUMD yang dibina mengalami kerugian;

d. Pesentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina,

tercapai 100%.

3. Sasaran Program 3 “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda” diukur

berdasarkan empat IKU sebagai berikut:

a. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), tercapai 100%;

b. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), tercapai 100%;

c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), tercapai 100%;

d. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), tercapai 150%.

4. Sasaran Program 4 “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam

pengawasan BPKP.” diukur berdasarkan satu IKU sebagai berikut:

a. Persepsi kepuasan layanan Kesesmaan (skala Likert 1-10), tercapai

108,71%.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

dalam upaya memperbaiki kinerja sebagai Rencana Aksi Tahun 2017, antara lain:

1. Upaya terus menerus melakukan penyempurnaan penyajian seluruh produk

layanan bimbingan teknis/asistensi dalam peningkatan Opini WTP untuk seluruh

PENUTUP


Pemda di Provinsi Papua Barat (khususnya untuk Pemda yang memiliki potensi

peningkatan kualitas akuntabilitas atas laporan kinerja di tahun 2017) dengan

melakukan Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bimtek Reviu

LKPD Berbasis Akrual, Bimtek Reviu RKA Pemda, Analisis Kinerja Keuangan

Pemda / Kompilasi LKPD.

2. Mengawal pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan asistensi penyusunan

APBDesa, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Desa dengan

menggunakan Aplikasi SISKEUDES.

3. Upaya dalam rangka pencapaian maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

pada seluruh Pemda se-Provinsi Papua Barat Level 3 pada tahun 2019 sebagai

berikut:

a) Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta workshop

penyelenggaraan SPIP bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat;

b) Meningkatkan intensitas Bimbingan Teknis penyelenggaraan SPIP dan

mendorong penyelenggaraan SPIP secara integral mulai dari perencanaan,



c) Melakukan pemantauan (monitoring) perkembangan peningkatan Maturitas

SPIP Pemerintah Daerah.

4. Lebih berperan dalam mendorong Direksi BUMD untuk memperbaiki kinerja

BUMD yang dibina yang belum sehat pada tahun 2016 sebagai berikut:

a) Melakukan kegiatan Evaluasi Kinerja BUMD, Assessment GCG BUMD,

Bimtek SIA dan Billing Sistem PDAM, Bimtek Peningkatan Kapasitas SPI

BUMD;

b) Memberikan atensi kepada Kepala Daerah agar BUMD yang dibina

memperoleh kinerja berpredikat baik.

5. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas APIP pada Level 3

sesuai RPJMN 2015-2019 dan target 3 Inspektorat Level 3 pada tahun 2017

akan dilakukan:

a) Melakukan monitoring APIP dan menyampaikan Atensi perkembangan

peningkatan kapabilitas kepada Kepala Daerah;

PENUTUP


b) Melakukan bimbingan teknis pada 4 Inspektorat yang masih Level 1 dan 9

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih Level 2 dalam

meningkatkan kapabilitas ke Level 3;

c) Melakukan pendidikan dan pelatihan substansi, pembentukan dan

perjenjangan auditor dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

auditor;

d) Melakukan telaah sejawat dalam wadah AAIPI.

6. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas APIP pada Level 3

sesuai RPJMN 2015-2019 perlu dilakukan:

a) Meningkatkan frekuensi dan kualitas bimbingan teknis/asistensi yang

diberikan mengingat kondisi APIP Pemda yang memerlukan perbaikan pada

seluruh elemen peningkatan kapabilitas APIP.

b) Melakukan monitoring melalui perangkat monitoring yang dibangun dalam

rangka memantau perkembangan tindak lanjut hasil bimbingan

teknis/asistensi dalam rangka perbaikan mandiri (self improvement) untuk

perbaikan kapabilitas APIP.

7. Meningkatkan Layanan Umum dan Kepuasan dalam rangka dalam menunjang

pelaksanaan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja (LKj) ini, diharapkan dapat memberikan

informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas

fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat, sehingga dapat

memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Secara internal Laporan Kinerja (LKj) ini telah menjadi motivator untuk lebih

meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi terhadap perkembangan tuntutan

stakeholders sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Provinsi

Papua Barat dalam pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat dapat lebih

dirasakan.

LAMPIRAN

Lampiran 1/ 1 - 1

DIPA Mitra Jumlah DIPA Mitra Jumlah DIPA Mitra Jumlah

1.1 Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan program nasional.

% 45,00 60,79 135,09 1.148.289.909 987.884.730 2.136.174.639 1.060.150.931 987.884.730 2.048.035.661 96 100 96 3.440 3.648 106,05

1.2 Persentase tindak lanjut

rekomendasi tata kelola,


pengendalian intern

pengelolaan korporasi

% 45,00 45,45 101,00 407.642.614 - 407.642.614 503.403.503 - 503.403.503 123 - 123 1.316 1.315 99,95

1.3 Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat

penegak hukum.

% 60,00 84,00 140,00 758.942.193 - 758.942.193 805.869.290 - 754.787.423 103 - 99 1.522 1.393 91,52

2.1 Maturitas SPIP Pemerintah

Provinsi (Level 2).

% 100,00 100,00 100,00 320.441.686 406.320.000 726.761.686 339.620.132 406.320.000 745.940.132 103 100 103 1.722 1.831 106


Kabupaten/Kota (Level 3).

% 10,00 23,08 200,00 1.105.919.327 2.243.612.000 3.349.531.327 1.039.204.283 2.243.612.000 3.282.816.283 98 - 98 4.620 4.685 101

2.3 Pesentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dibina.

% 33,33 0,00 - 139.767.486 - 139.767.486 72.323.700 - 72.323.700 52 - 52 271 260 96

2.4 Pesentase BLUD yang

kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina.

% 33,33 33,33 100,00 50.325.786 - 50.325.786 56.685.071 - 56.685.071 113 - 113 135 104 77

3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah


% 7,69 7,69 100,00 35.615.333 41.900.000 77.515.333 35.359.100 41.900.000 77.259.100 99 100 86 180 156 87


Provinsi (Level 2).

% 100,00 100,00 100,00 47.589.000 - 47.589.000 42.286.603 - 42.286.603 89 - 86 180 105 58



% 30,77 61,54 100,00 35.615.333 58.940.000 94.555.333 48.175.732 58.940.000 107.115.732 135 100 86 180 189 105



% 61,54 30,77 150,00 35.615.333 - 35.615.333 22.063.700 - 22.063.700 62 - 86 180 60 33

4 Meningkatnya kualitas

pelayanan dukungan teknis

dalam pengawasan BPKP.

1.1 Persepsi kepuasan layanan

Kesestmaan (skala likert 1-10).

Skala likert

1-10

7,00 7,61 108,71 12.839.402.000 - 12.839.402.000 12.770.125.101 - 12.770.125.101 99 - 99 2.844 2.844 100

JUMLAH 16.925.166.000 3.738.656.730 20.663.822.730 16.795.267.146 3.738.656.730 20.482.842.009 99,23 99,12 16.590 16.590 100,00

3 Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern Pemda.

ANGGARANINDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM SATUAN TARGET

1 Perbaikan pengelolaan

program prioritas nasional

dan pengelolaan keuangan

negara/korporasi


penerapan SPIP

Pemda/Korporasi.

CAPAIAN KINERJA OUTCOME

TAHUN 2016


SDM (OH)REALISA

SI

%

CAPAIAN%

RENCANA REALISASI %

KEUANGAN (Rp000)

NO REALISASI

Lampiran 2/ 1 - 1

2015 2016 2015 2016

1.1 Perbaikan tata kelola,


pengendalian intern pengelolaan

program nasional.

% 45,00 60,79 15,79 100 135,09 35

1.2 Persentase tindak lanjut

rekomendasi tata kelola,


pengendalian intern pengelolaan

korporasi

% 40,00 45,45 5,45 100 101,00 1

1.3 Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat

penegak hukum.

% 50,00 84,00 34,00 100 140,00 40


Provinsi (Level 2).

% N/A 100,00 - N/A 100,00 -



% N/A 23,08 - N/A 200,00 -

2.3 Pesentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dibina.

% 20,00 0,00 (20,00) 100 - (100)

2.4 Pesentase BLUD yang

kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina.

% 50,00 33,33 (16,67) 100 100,00 -



% N/A 7,69 - N/A 100,00 -


Provinsi (Level 2).

% N/A 100,00 - N/A 100,00 -



% 0,00 61,54 61,54 - 100,00 100



% 100,00 30,77 (69,23) 100 150,00 50


pelayanan dukungan teknis

dalam pengawasan BPKP.

1.1 Persepsi kepuasan layanan

Kesestmaan (skala likert 1-10).

Skala likert

1-10

6,44 7,61 1,17 90 108,71 19


penerapan SPIP

Pemda/Korporasi.

3 Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern Pemda.

NAIK/

(TURUN)

REALISASI

1 Perbaikan pengelolaan

program prioritas nasional

dan pengelolaan keuangan

negara/korporasi

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME

TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015


NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUANCAPAIAN NAIK/

(TURUN)

Lampiran 3/1 - 2


1 Perbaikan tata

kelola, manajemen

risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan

program nasional.

Rekomend

asi

43 161 200,00 1.148.289.909 987.884.730 2.136.174.639 1.060.150.931 987.884.730 2.048.035.661 95,87 100,00 95,87 3.440 3.648 106,05

1) Rekomendasi

Pengawasan

Perwakilan BPKP

Rekomend

asi

23 87 200,00 614.201.579 443.680.365 1.057.881.944 732.827.237 443.680.365 1.176.507.602 111,21 100,00 111,21 1.840 1.980 107,61

2) Rekomendasi

Pengawasan

Perwakilan BPKP

Nawacita

Rekomend

asi

19 72 200,00 507.383.913 544.204.365 1.051.588.278 292.620.094 544.204.365 836.824.459 79,58 100,00 79,58 1.520 1.578 103,82

3) Rekomendasi

Perbaikan

Penyelenggaraan

SPIP

Rekomend

asi

1 2 200,00 26.704.416 - 26.704.416 34.703.600 - 34.703.600 129,95 0,00 129,95 80 90 112,50

2 Persentase tindak

lanjut rekomendasi

tata kelola,

manajemen risiko

dan pengendalian

intern pengelolaan

korporasi

Rekomend

asi

15 31 200,00 407.642.614 0 407.642.614 503.403.503 0 503.403.503 123,49 0,00 123,49 1.316 1.315 99,95

1) Rekomendasi

Pengawasan

Perwakilan BPKP

Rekomend

asi

3 13 200,00 104.825.614 - 104.825.614 151.882.939 - 151.882.939 144,89 0,00 144,89 353 356 100,81

2) Rekomendasi

Pengawasan

Regional Bidang

Otonomi Daerah

Nawacita.

Rekomend

asi

2 3 150,00 47.589.000 - 47.589.000 94.092.000 - 94.092.000 197,72 285 280 98,10

3) Rekomendasi

Perbaikan

Penyelenggaraan

SPIP

Rekomend

asi

10 15 150,00 255.228.000 - 255.228.000 257.428.564 257.428.564 100,86 0,00 100,86 677 679 100,27

3 Penyerahan hasil

pengawasan

keinvestigasian

kepada aparat

penegak hukum.

Rekomend

asi

22 25 113,64 758.942.193 - 758.942.193 805.869.290 - 754.787.423 103 0,00 99,45 1.522 1.393 91,52

1) Rekomendasi

Pengawasan

Perwakilan BPKP

Rekomend

asi

21 24 114,29 733.779.300 733.779.300 754.787.423 754.787.423 102,86 102,86 1.357 1.225 90,25

2) Rekomendasi

Pengawasan

Perwakilan BPKP

Nawacita

Rekomend

asi

1 1 100,00 25.162.893 - 25.162.893 51.081.867 - - 0,00 - 0,00 165 168 102,04

4 Maturitas SPIP

Pemerintah Provinsi

(Level 2).

Rekomend

asi

10 26 200,00 320.441.686 406.320.000 726.761.686 339.620.132 406.320.000 745.940.132 102,64 100,00 102,64 1.722 1.831 106,33

1 Perbaikan

pengelolaan

program prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korporasi

Sasaran Program

2 Meningkatnya

kualitas

penerapan SPIP

Pemda/Korporasi

.

CAPAIAN KINERJA OUTPUT


TAHUN 2016

%SDM (OH)

Target Realisasi %Indikator Kinerja OutputNo. RealisasiSatuan %Target AnggaranRealisasi

Dana (Rp000)

Lampiran 3/2 - 2


1 Perbaikan

Sasaran Program

CAPAIAN KINERJA OUTPUT


TAHUN 2016

%SDM (OH)

Target Realisasi %Indikator Kinerja OutputNo. RealisasiSatuan %Target AnggaranRealisasi

Dana (Rp000)

5 Maturitas SPIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Level 3).

Rekomend

asi

30 69 200,00 1.105.919.327 2.243.612.000 3.349.531.327 1.039.204.283 2.243.612.000 3.282.816.283 98,01 - 98,01 4.620 4.685 101,41

6 Pesentase BUMD

yang kinerjanya

minimal berpredikat

baik dari BUMD

yang dibina.

Rekomend

asi

4 4 100,00 139.767.486 0 139.767.486 72.323.700 0 72.323.700 51,75 0,00 51,75 271 260 95,99

1) Rekomendasi

Pengawasan

Perwakilan BPKP

Rekomend

asi

4 4 100,00 139.767.486 139.767.486 72.323.700 72.323.700 271 260 95,99

7 Pesentase BLUD

yang kinerjanya

minimal baik dari

BLUD yang dibina.

Rekomend

asi

2 2 100,00 50.325.786 0 50.325.786 56.685.071 0 56.685.071 112,64 0,00 112,64 135 104 76,79

1) Rekomendasi

Pengawasan

Perwakilan BPKP

Nawacita

Rekomend

asi

2 2 100,00 50.325.786 - 50.325.786 56.685.071 - 56.685.071 112,64 - 135,43 135,43 104 76,79

3 Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan

intern Pemda.

8 Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Level 3).

Rekomend

asi

1 5 200,00 35.615.333 41.900.000 77.515.333 35.359.100 41.900.000 77.259.100 99,28 100,00 86,18 180,00 156 86,67

9 Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi

(Level 2).

Rekomend

asi

1 4 200,00 47.589.000 47.589.000 42.286.603 - 42.286.603 88,86 0,00 86,18 180,00 105 58,33

10 Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Level 2).

Rekomend

asi

1 12 200,00 35.615.333 58.940.000 94.555.333 48.175.732 58.940.000 107.115.732 135,27 100,00 86,18 180,00 189 105,00

11 Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Level 1).

Rekomend

asi

1 1 100,00 35.615.333 35.615.333 22.063.700 - 22.063.700 61,95 - 86,18 180,00 60 33,33

4 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

dukungan teknis

dalam

pengawasan

BPKP.

12 Persepsi kepuasan

layanan

Kesestmaan (skala

likert 1-10).

Laporan 80 80 100,00 12.839.402.000 - 12.839.402.000 12.770.125.101 - 12.770.125.101 99,46 0 99,46 2844,00 2.844 100,00

J U M L A H 210 420 200 16.925.166.000 3.738.656.730 20.663.822.730 16.795.267.146 3.738.656.730 20.482.842.009 99,23 100 99,12 16.590 16.590 100,00

Lampiran 4/ 1 - 1

2015 2016 2015 2016Perbaikan

pengelolaan

program prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korporasi

1 Perbaikan tata

kelola, manajemen

risiko dan

pengendalian intern

pengelolaan

program nasional.

Rekomendasi 49 161 112,00 100 200 100

2 Persentase tindak

lanjut rekomendasi

tata kelola,

manajemen risiko

dan pengendalian

intern pengelolaan

korporasi

Rekomendasi 47 31 (16,00) 100 200 100,00

3 Penyerahan hasil

pengawasan

keinvestigasian

kepada aparat

penegak hukum.

Rekomendasi 68 25 (43,00) 100 114 14

2 Meningkatnya

kualitas

penerapan SPIP

Pemda/Korporasi.

4 Maturitas SPIP

Pemerintah Provinsi

(Level 2).

Rekomendasi N/A 34 - N/A 200 0

5 Maturitas SPIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Level 3).


6 Pesentase BUMD

yang kinerjanya

minimal berpredikat

baik dari BUMD yang

dibina.


7 Pesentase BLUD

yang kinerjanya

minimal baik dari

BLUD yang dibina.


3 Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan

intern Pemda.

8 Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Level 3).


9 Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi

(Level 2).


10 Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Level 2).

Rekomendasi 1 26 25,00 100 200 100

11 Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota

(Level 1).

Rekomendasi 30 1 (29,00) 100 100 0

4 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

dukungan teknis

dalam

pengawasan

BPKP.

12 Persepsi kepuasan

layanan Kesestmaan

(skala likert 1-10).

Laporan 71 80 9,00 100 100 0

CAPAIAN NAIK/

(TURUN

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTPUT

TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT

1

REALISASI NAIK/

(TURUNNO

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

OUTPUTSATUAN

Lampiran 5/ 1 - 1

ANGGARAN REALISASI

DIPA (Rp 000) DIPA (Rp 000)

1 Pelaksanaan Pengawasan

Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP

4.085.764.000 4.025.142.045 98,52 Kode

Program

06.3701

2 Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Perlengkapan

serta Pembayaran

Gaji/Tunjangan BPKP

12.089.452.000 12.030.035.800 99,51 Kode

Program

01.3670

-

3 Fasilitas Dukungan

Manajemen Perwakilan

BPKP

749.950.000 740.089.301 98,69 Kode

Program

01.3676

16.925.166.000 16.795.267.146 99,23

%PROGRAM

KEUANGAN

ANGGARAN DAN REALISASI

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016

NOJENIS

BELANJA

Lampiran 6.1/ 1 - 4

Y NILAI

1 2 3 4 5

100,00% 30,00

I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%) 100,00% 10,00

a. PEMENUHAN RENSTRA (2%) 100,00% 2,00

1 Renstra SKPD telah disusun Y 1,00

2 Renstra telah memuat tujuan a Y 1,00 OK

3Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran

keberhasilan (indikator)A 1,00 OK

4 Tujuan telah disertai target keberhasilannya A 1,00 OK

5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran Y 1,00 OK

6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran A 1,00 OK

7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan A 1,00 OK

8 Renstra telah menyajikan IKU A 1,00 OK

9 Renstra telah dipublikasikan Y 1,00 OK

b. KUALITAS RENSTRA (5%) 100,00% 5,00

10 Tujuan telah berorientasi hasil A 1,00 OK

11ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi

kriteria ukuran keberhasilan yang baikA 1,00 OK

12 Sasaran telah berorientasi hasil A 1,00 OK

13Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi

kriteria indikator kinerja yang baikA 1,00 OK

14 Target kinerja ditetapkan dengan baik A 1,00 OK

15Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai

tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatanA 1,00 OK

16 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD A 1,00 OK

17Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya

ditetapkanA 1,00 OK

c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) 100,00% 3,00

18Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan

Dokumen Rencana Kerja dan AnggaranA 1,00 OK

19Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor

pencapaiannya sampai dengan tahun berjalanA 1,00 OK

20 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala A 1,00 OK

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) 100,00% 20,00

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) 100,00% 4,00

1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun Y 1,00

2 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun Y 1,00 OK

3 PK telah menyajikan IKU A 1,00 OK

4 PK telah dipublikasikan Y 1,00 OK

A. PERENCANAAN KINERJA (30%)

SKPDKOMPONEN/SUB KOMPONEN

KERTAS KERJA EVALUASI



NO

TAHUN 2016

KONTROL

KERANGKA LOGIS

Lampiran 6.1/ 2 - 4

Y NILAI

1 2 3 4 5

SKPDKOMPONEN/SUB KOMPONENNO

KONTROL

KERANGKA LOGIS

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) 100,00% 10,00

5 Sasaran telah berorientasi hasil A 1,00 OK

6Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah

memenuhi kriteria indikator kinerja yang baikA 1,00 OK

7 Target kinerja ditetapkan dengan baik A 1,00 OK

8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran A 1,00 OK

9Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh

anggaran yang memadaiA 1,00 OK

10 Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra A 1,00 OK

11Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya

ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)A 1,00 OK

12 Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada Y 1,00 OK

13Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara

periodik atas kinerjaA 1,00 OK

14

Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/

komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam

rangka mencapai kinerja

Y 1,00 OK

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) 100,00% 6,00

15Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan

anggaranY 1,00 OK

16Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk

mengukur keberhasilan A 1,00 OK

17Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya

secara berkalaA 1,00 OK

18Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan

pengorganisasian kegiatan A 1,00 OK

19Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan

(identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IVA 1,00 OK

100,00% 25,00

I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) 100,00% 5,00

1Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran

kinerja secara formal Y 1,00

2Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai

turunan kinerja atasannyaA 1,00

3 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja A 1,00 OK

4 Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan Y 1,00 OK

II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) 100,00% 12,50

5 IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik A 1,00 OK

6 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja A 1,00 OK

7 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP A 1,00 OK

8Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi

kriteria indikator kinerja yang baikA 1,00 OK

9Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator

kinerja atasannyaA 1,00 OK

10Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu

pada IKU unit kerja organisasi/atasannyaA 1,00 OK

11 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang A 1,00 OK

12 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan A 1,00 OK

13Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara

berkala (bulanan/triwulanan/semester)Y 1,00 OK

14Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan

teknologi informasiY 1,00 OK

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)

Lampiran 6.1/ 3 - 4

Y NILAI

1 2 3 4 5


KONTROL

KERANGKA LOGIS

III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) 100,00% 7,50

15IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan

dan penganggaranA 1,00 OK

16 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja A 1,00 OK

17Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya

A 1,00 OK

18

Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV

keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar

pemberian) reward & punishment

A 1,00 OK

19 IKU telah direviu secara berkala A 1,00 OK

20Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk

pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala A 1,00 OK

100,00% 15,00

I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 100,00% 3,00

1 Laporan Kinerja telah disusun Y 1,00

2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu Y 1,00 OK

3 Laporan Kinerja telah di upload kedalam website Y 1,00 OK

4Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian

IKUA 1,00 OK

II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) 100,00% 7,50

5Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang

berorientasi outcomeA 1,00 OK

6Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang

telah diperjanjikanA 1,00 OK

7Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai

capaian kinerja A 1,00 OK

8

Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang

memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun

sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan

A 1,00 OK

9Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi

penggunaan sumber dayaA 1,00 OK

10Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait

dengan pencapaian sasaran kinerja instansiA 1,00 OK

11 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan A 1,00 OK

III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) 100,00% 4,50

12Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi

akuntabilitas kinerjaY 1,00 OK

13Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan

perencanaan A 1,00 OK

14

Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan

memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi A 1,00 OK

15Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan

kinerja A 1,00 OK

16Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

A 1,00 OK

100,00% 10,00

I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 100,00% 2,00

1Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian

kinerja beserta hambatannya Y 1,00

2 Evaluasi program telah dilakukan Y 1,00

3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan A 1,00 OK

4Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan

kepada pihak-pihak yang berkepentinganA 1,00 OK

II. KUALITAS EVALUASI (5%) 100,00% 5,00

C. PELAPORAN KINERJA (15%)

D. EVALUASI INTERNAL (10%)

Lampiran 6.1/ 4 - 4

Y NILAI

1 2 3 4 5


KONTROL

KERANGKA LOGIS

5Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai

keberhasilan programA 1,00 OK

6

Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi

perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan A 1,00 OK

7Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi

peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakanA 1,00 OK

8Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka

mengendalikan kinerjaA 1,00 OK

9Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif

perbaikan yang dapat dilaksanakanA 1,00 OK

10Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap

periodeA 1,00 OK

III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) 100,00% 3,00

11Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan

pelaksanaan program di masa yang akan datangA 1,00 OK

12Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk

langkah-langkah nyataA 1,00 OK

90,16% 18,03

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%) 120,00% 6,00

1 Target dapat dicapai A 3,00

2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya A 1,50

3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan A 1,50

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (17,5%) 240,63% 12,03

4 Target dapat dicapai 4,69

5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 2,34

6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan 5,00

98,03% 98,03

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP 98,03

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)

Lampiran 6.2/ 1 - 1

A PERENCANAAN KINERJA (30%) 30,00

B PENGUKURAN KINERJA (25%) 25,00

C PELAPORAN KINERJA (15%) 15,00

D EVALUASI KINERJA (10%) 10,00

E PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) 18,03

JUMLAH 98,03

Komponen Penilaian Mandiri LKj


NO KOMPONEN NILAI

Lampiran 6.3/ 1 - 1

No Predikat Nilai Absolut Interpretasi

1 AA >90 - 100 Sangat Memuaskan

2 A >80 - 90 Memuaskan

3 BB >70 - 80 Sangat Baik

4 B >60 - 70 Baik

5 CC >50 - 60 Cukup

PENGKATEGORIAN NILAI HASIL EVALUASI

Lampiran 7

HASIL SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN TAHUN 2016

FUNGSI KEPEGAWAIAN

No. Pernyataan / Pertanyaan Nilai

1. Ketepatan waktu proses pengusulan kenaikan pangkat /jabatan 7,78

2. Transparansi dalam proses pengusulan peserta diklat sertifikasi dan teknis substansi

7,78

3. Ketepatan waktu pengusulan untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA 8,07

4. Kesempatan mengikuti diklat teknis substansi 7,56

5. Layanan dalam proses pendataan, penetapan, dan pelaksanaan USJFA/UD/UPI

7,85

6. Layanan pengajuan cuti 8,30

7. Konsistensi kebijakan penerapan jam kantor 8,22

8. Konsistensi penerapan aturan-aturan kepe-gawaian, seperti PP 30/PP 53 dan PP 10

7,93

9. Ketepatan waktu pemrosesan penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala 7,85

10. Ketepatan waktu pengusulan dan penerimaan penghargaan Satyalencana Karya Satya

8,30

11. Ketepatan waktu penerbitan PAK Gol. II, III, dan IV/a 8,15

12. 5Ketepatan penerapan aturan dalam penilaian DUPAK Gol. II, III, dan IV/a 7,85

13. 5,75

Kinerja Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) yang menilai DUPAK Saudara

8,00

14. Kinerja Sekretariat TPAK mulai penerimaan DUPAK sampai dengan penerbitan PAK

8,15

15. Kemudahan memperolah Rekap PKS untuk keperluan angka kredit 8,15

16. Pengelolaan berkas kepegawaian 7,70

17. Layanan pembuatan Karpeg, Kartu Isteri/Suami, DP3, KP4, dan Kartu Askes 7,85

18. Pola mutasi/rolling intern pegawai 6,59

19. Media informasi dan sosialisasi ketentuan atau kebijakan terkait dengan kepegawaian atau ke-JFA-an

7,48

20. Jika anda mempunyai masalah kepegawaian, bagaimana pendapat Saudara terhadap kemudahan cara penyampaiannya?

7,78

21. Jika anda mempunyai masalah kepegawaian, bagaimana pendapat Saudara atas jawaban/solusi yang diberikan oleh Sub Bagian Kepegawaian?

7,63

22. Kinerja layanan Sub Bagian Kepegawaian secara keseluruhan 7,78

Rata-rata 7,85

Lampiran 7


FUNGSI KEUANGAN


1. Ketepatan waktu pembayaran Gaji/TKPKN 8,52

2. Ketepatan jumlah pembayaran Gaji/TKPKN 8,52

3. Ketepatan jumlah pembayaran Uang Makan 8,37

4. Apabila Saudara mengajukan permintaan Uang Muka dalam waktu minimal 5 hari kerja sebelum keberangkatan, bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dan kecukupan pembayaran Uang Muka?

7,56

5. Ketepatan waktu dan kemudahan penerbitan visum SPPD dibandingkan tanggal dimulainya pelaksanaan perjalanan dinas

8,15

6. Jika Anda telah menyampaikan bukti-bukti perjalanan dinas tepat waktu, bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan/ kemudahan SPJ/pertanggungjawaban uang perjalanan dinas?

7,33

7. Kecepatan penerimaan uang sisa perjalanan dinas sejak waktu penyampaian SPJ

7,33

8. Ketersediaan informasi dalam pemrosesan visum SPPD dan pembayaran sisa uang perjalanan dinas

7,56

9. Media informasi dan sosialisasi ketentuan atau kebijakan terkait dengan keuangan

7,56

10. Jika anda mempunyai keluhan, bagaimana pendapat Saudara terhadap kemudahan cara penyampaiannya?

7,78

11. Jika anda mempunyai keluhan, bagaimana pendapat Saudara atas jawaban/solusi yang diberikan oleh Sub Bagian Keuangan?

7,70

12. Kinerja layanan Sub Bagian Keuangan secara keseluruhan 8,00

Rata-rata 7,86

Lampiran 7


FUNGSI UMUM


1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja 7,19

2. Kesesuaian pengadaan perlengkapan dengan kebutuhan sarana dan prasarana kerja

7,19

3. Kemudahan dalam memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana kerja

7,33

4. Kondisi umum sarana dan prasarana kerja yang digunakan 7,33

5. Kecepatan dan ketepatan waktu perbaikan sarana dan prasarana kerja 7,11

6. Ketersediaan koran/media cetak lainnya sebagai sarana mendapatkan informasi

7,78

7. Mutu barang untuk pelaksanaan tupoksi/ keperluan sehari-hari perkantoran 7,56

8. Terkait permintaan barang ke Subbag Umum, bagaimana pendapat Saudara tentang ketersediaan barang persediaan di gudang?

7,19

9. Pengelolaan dan layanan kearsipan 7,48

10. Kecepatan dan ketepatan waktu penyediaan dokumen yang dibutuhkan dari unit kearsipan

7,19

11. Penyelenggaraan layanan poliklinik 5,70

12. Pengelolaan dan layanan perpustakaan 5,78

13. Referensi dan koleksi buku-buku perpustakaan 5,85

14. Kecepatan dan ketepatan waktu pengganda-an dan penjilidan laporan/ dokumen lainnya

7,04

15. Ketepatan waktu pengiriman laporan/ dokumen lainnya 7,26

16. Kenyamanan dan kemanan lingkungan kerja 6,81

17. Layanan cleaning service terhadap kebersihan kantor dan lingkungan termasuk kamar mandi dan WC

6,89

18. Layanan/kinerja Sekper dan Sekr. Bidang/ Bagian 7,56

19. Penyediaan kendaraan operasional untuk kepentingan penugasan/dinas 7,19

20. Media informasi dan sosialisasi ketentuan atau kebijakan terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana

7,48

21. Jika anda mempunyai keluhan, bagaimana pendapat Saudara terhadap kemudahan cara penyampaiannya?

7,70

22. Jika anda mempunyai keluhan, bagaimana pendapat Saudara atas jawaban/solusi yang diberikan oleh Sub Bagian Umum?

7,41

23. Kinerja layanan Sub Bagian Umum secara keseluruhan 7,48

Rata-rata 7,11

Lampiran 8/ 1 - 1

No Nama Pemda Level Skor

1 Prov. Papua Barat 2 2,68

2 Kota Sorong 3 3,035

3 Kab. Sorong 3 3,189

4 Kab. Sorong Selatan 1 1,668

5 Kab. Raja Ampat 2 2,01

6 Kab. Fakfak 2 2,44

7 Kab. Kaimana 1 1,85

8 Kab. Manokwari 1 1,51

9 Kab. Teluk Wondama 1 1,31

10 Kab. Teluk Bintuni 3 3,085

11 Kab. Tambrauw 2 2,446

12 Kab. Maybrat 1 1,47

13 Kab. Manokwari Selatan 1 1,2

14 Kab. Pegunungan Arfak 1 1,11

LEVEL MATURITAS SPIP

PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2016

Lampiran 9/ 1 - 1

No Inspektorat Level APIP

1 Prov. Papua Barat 2

2 Kota Sorong 2 Perbaikan

3 Kab. Sorong 3 Perbaikan

4 Kab. Sorong Selatan 2

5 Kab. Raja Ampat 2

6 Kab. Fakfak 17 Kab. Kaimana 28 Kab. Manokwari 29 Kab. Teluk Wondama 2

10 Kab. Teluk Bintuni 2

11 Kab. Tambrauw 2

12 Kab. Maybrat 1

13 Kab. Manokwari Selatan 1

14 Kab. Pegunungan Arfak 1

KAPABILITAS APIP DI PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2016

Lampiran 10/ 1 - 6

Daily NewWeb BPKP

Pabar

Januari

1 Percepat Realisasi Anggaran dan Pembangunan Papua Barat 1

2 Diseminasi Penyelenggaraan Diklat STAR Tahun 2016 di Perwakilan BPKP 1

3 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2015 1

4 Bimbingan teknis Aplikasi 2016 Tingkat Satker Dalam Wilayah Pembayaran KPPN

Manokwari1

5 Workshop Konsolidasi Laporan Keuangan BA 018 Tingkat Wilayah Kementerian

Pertanian Provinsi Papua Barat1

6 Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM) Manokwari1

7 Bimbingan Teknis Reviu LKPD Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Kaimana1

8 Bimbingan Teknis Persiapan Penyusunan LKPD Pemerintah Provinsi Papua Barat TA

20151

9 Narasumber dalam pelatihan Implementasi SIMDA Keuangan Versi 2.7.0.7 pada

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni1

10 Rapat Koordinasi Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran oleh APIP

K/L/P, Raker BPKP dan Konsultasi1

11 Narasumber dalam Sosialisai SIMDA Keuangan Berbasis Akrual di Perwakilan BPK RI

Provinsi Papua Barat1

10 1

Februari

1 FGD Pembahasan Konsep Perka BPKP tentang Pola Penempatan dan Pemindahan

Pegawai di Lingkungan BPKP di Jakarta1

2 World Bank Procurement Guidelines Training 1

3 Workshop Persiapan Audit dan Pemutakhiran Tindak Lanjut atas Temuan Audit PNPM

Mandiri Perkotaan1

4 Narasumber Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Pelaksanaan Program Anggaran

Tahun 2016 dan Penyusunan Anggaran Tahun 2017 di Lingkungan Kanwil

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat

1

5 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA 2015 di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tambrauw1

6 Bimtek Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten

Maybrat TA 20161

7 Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan LKPD Berbasis Akrual Tahun 2015 1

8 Rapat Koordinasi Bidang Akuntan Negara dan Diseminasi Pedoman 1

8 0

Maret

1 Sosialisasi Program Anti Korupsi pada Politekkes Sorong 1

2 Kegiatan Penilaian Maturitas SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat 1

3 Pre Departure Training di IALF Resource Center Denpasar 1

4 Narasumber pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Akupresur Petugas Puskesmas 1

5 Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun

2015 di Jakarta1

6 Narasumber dalam Pelatihan Penatausahaan Keuangan dengan menggunakan

Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tambraauw1

7 Pelatihan Pengelolaan BMD dengan Aplikasi SIMDA BMD Versi 2.7 di Jakarta 1

8 Narasumber Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Perpustakakan, Arsip dan

Dokumentasi Provinsi Papua Barat Tahun 20161

9 Rapat Kerja BPKP Tahun 2016 dan Rakorwas APIP di Jakarta 1

10 Narasumber Penyusunan Revisi RPJM Kampung Kabupaten Pegunungan Arfak 1

11 Sosialisasi Program Anti Korupsi pada Prodi D-III Kebidanan Manokwari 1

DAFTAR JUDUL BERITA YANG DIMUAT DI HALAMAN UTAMA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016

Berita per Bulan

Sub Total

Sub Total

Lampiran 10/ 2 - 6

Daily NewWeb BPKP

PabarBerita per Bulan

10 1

April

1 Sosialisasi dan koordinasi dalam rangka Pembinaan Statistik Sektoral/Khusus Tahun

2016 serta peluncuran Aplikasi Mobile Statistik Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat

di Manokwari

1

2 Narasumber Kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan

Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 20161

3 Bimtek Penerapan SIMDA BMD Kabupaten Tambrauw di Manokwari 1

4 Pelatihan Penyusunan RKA pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Denpasar 1

4 0

Mei

1 BPKP Pabar Fasilitasi Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja 1

2 Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Overseas Training The Executive Programme on

Public Sector Leadership1

3 Workshop Rekonsiliasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPKP untuk Program

PAMSIMAS 20161

4 Diseminasi pedoman dan diskusi teknis pelaksanaan penugasan reviu tatakelola PSN

dan pengawalan program pembangunan nasional lainnya1

5 Narasumber Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan TA 2016 1

6 Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD pada Pemerintah

Kabupaten Manokwari Tahun 20161

7 Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes pada Pemerintah Kabupaten Manokwari 1

8 Pelatihan Sistem Keuangan Desa bagi Aparat Kampung di Kabupaten Manokwari 1

9 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Kantor Kementerian PAN dan RB di Jakarta1

10 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tim Nasional dan Tim Teknis Daerah EPPD1

11 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung dan Implementasi Aplikasi

Siskeudes pada Pemerintah Kabupaten Maybrat1

12 Sosialisasi dan Workshop Penjaminan dan Resolusi Bank yang diselenggarakan oleh

LPS1

13 Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Barat1

14 Workshop Forensik Komputer di Jayapura 1

13 1

Juni

1 Donor Darah Sebagai Bentuk Kepedulian Sosial 1

2 Meminimalisir Risiko Hukum Penugasan BPKP 1

3 Pelatihan Penatausahaam Keuangan Desa/Kampung Pemerintah Kabupaten

Pegunungan Arfak Tahun 20161

4 Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahun 2016 Bidang APD 1

5 Bimtek Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas BLUD RSUD Sele Be Solu

Kota Sorong1

6 Bimtek Sistem Pengendalian Intern pada PDAM Kabupaten Manokwari 1

4 2

Juli

1 Bersinergi untuk Percepatan Pertumbuhan Perekenomian di Papua Barat 1

2 Menjaga Kepercayaan Stakeholder dengan Peningkatan Kualitas Kinerja 1

3 Narasumber pada Kegiatan Bimbingan dan Penyusunan Dokumen RKA-KL Fungsi

Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Papua Barat

1

4 Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran TA 2016

pada Pemerintah Provinsi Papua Barat1

5 Pelatihan SIMDA Keuangan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD pada Pemerintah Kab.

Tambrauw di Sorong1

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Lampiran 10/ 3 - 6

Daily NewWeb BPKP


6 Bimtek Penyusunan APBD TA 2017 dan Pembahasan SOP Penganggaran Hibah atau

Bansos Provinsi Papua Barat TA 2017 di Mataram1

7 Workshop Farensik Komputer "Digital Media Acquisition dan Triage" pada Perw.

BPKP Prov Sulawesi Selatan1

5 2

Agustus

1 Inspektorat Kab Teluk Bintuni Tingkatlan Kompetensi Auditor 1

2 Uji Coba Aplikasi Early Warning System (EWS) di Kota Sorong 1

3 Sosialisasi Pemberian Bantuan Kompensasi kepada WNI bekas warga Provinsi Timor

timur yang Berdomisili diluar Provinsi NTT1

4 Bimtek Reviu RKA APBD Perubahan TA 2016 pada Sekretariat Dewan Provinsi Papua

Barat1

5 Workshop Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bagi PPK SKPD pada Pemerintah

Kabupaten Manokwari Selatan1

6 Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw1

7 Mengikuti Rapat Kerja APIP di Jakarta 1

8 Bimtek Penyusunan APBDes TA 2016 dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes pada

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat1

9 Bimbingan Teknis Siskeudes dan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Aparat Kampung

pada Pemerintah Kabupaten Kaimana1

10 Bimbingan Teknis Penyusunan Pedoman Pola tata Kelola pada RSUD Kab. Bintuni1

11 Narasumber kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi SDM Inspektorat Kab.

Teluk Bintuni di Manokwari1

10 1

September

1 Perlu Sinergi Membangun Papua Barat 1

2 Cegah Korupsi Sejak Dini 1

3 Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab Teluk Bintuni 1

4 Pentingnya Sistem FCP Pada Samsat Kab Manokwari 1

5 Perlu Komitmen dalam Penegakan Kebijakan Anti Fraud 1

6 Workshop Perencanaan Kebutuhan dan Penyusunan RKBN BPKP Tahun 2018 di

Jakarta1

7 Workshop Pemutakhiran Tindak Lanjut atas Temuan Audit PNPM Mandiri Perkotaan

dan Sosialisasi Pengembangan Aplikasi Audit PHLN1

8 Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi serta Pelaporan Dana Hibah untuk

Pilkada Gubernur Tahun 20171

9 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Dinas

Pendidikan Manokwari Selatan1

10 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS)/(BOP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan1

11 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)/Tunjangan Profesi

Guru (TPG) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan1

12 Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja Aksebilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DTPK

Tahun 2015 pada Kementerian Kesehatan dan Audit Kinerja Program Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2015 pada BKKBN

1

13 Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksnaan Pengawasan Bersama antara Itjen

Kemenristekdikti dengan BPKP di Banten1

14 Sosisialisasi Pembuatan Daftar Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian kepada Para

Anggota Satuan Kerja dan Satuan Wilayah Polda Papua Barat1

15 Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan Aplikasi SIMDA BMD pada

Pemerintah Kab. Sorong Selatan1

16 Pelatihan Penatausahaan Bendahara Penerimaan Asli Daerah pada Pemerintah

Kabupaten Sorong Selatan 1

Sub Total

Sub Total

Lampiran 10/ 4 - 6

Daily NewWeb BPKP


17 Bimbingan Teknis Penerapan Simda Keuangan pada Pemerintah Kab. Tambrauw 1

18 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD pada Pemerintah Kabupaten

Tambrauw1

19 Koordinasi dan Supervisi Bimbingan Teknis Siskeudes dan Pelatihan Peningkatan

Kapabilitas Aparat Kampung Kabupaten Kaimana1

20 Koordinasi dan Supervisi Bimbingan Teknis Penerapan SIMDA Keuangan pada

Pemerintah Kabupaten Tambrauw1

21 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA Keuangan Versi

2.7.0.9 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manado1

22 Pelatihan Pengelolaan Dana Desa dengan Aplikasi Siskeudes kepada Pendamping

Lokal Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat 1

23 Narasumber Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab. Teluk Bintuni Tahun

20161

24 Pelatihan SIMDA BMD bagi Pengurus Barang pada Kabupaten Manokwari Selatan1

25 Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Kampung dengan Aplikasi

Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Kab. Teluk Bintuni1

26 Pelatihan Pengelolaan Aset tetap Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

Selatan1

27 Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Partai pada

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 20161

28 Narasumber dalam Pelatihan SIMDA Keuangan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD

pada Kabupaten Fakfak1

29 Koordinasi dan Supervisi Pelatihan SIMDA Keuangan bagi Bendahara Pengeluaran

SKPD pada Kabupaten Fakfak1

30 Workshop Peningkatan Kapasitas BUMD di Perwakilan BPKP Bali 1

31 Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD pada RSUD Sele Be Solu Kota Sorong 1

32 Sosialisasi Program Anti Korupsi bagi Mahasiswa Penerima Bidikmisi Tahun 2015

pada UNIPA 1

27 5

Oktober

1 BPKP Pabar Melaksanakan Upacara Peringati Hari Kesaktian Pancasila 1

2 Tingkatkan Kapabilitas Penatausahaan BMD Pemkab Manokwari Selatan 1

3 BPKP Pabar Kawal Keuangan Desa Kab.Teluk Bintuni 1

4 BPKP Pabar Tingkatkan Kapabilitas APIP & Maturitas SPIP 1

5 BPKP Pabar Kawal Pembangunan Jalan Triton-Kaimana-Tanggaromi 1

6 Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kab.Teluk Wondama1

7 Rapat Koordinasi Teknis Kesamsatan dengan Dispenda dan Bank Papua 1

8 Narasumber Pelatihan Aparatur Kampung Se-Kab. Sorong Selatan 1

9 Pelatihan Penyusunan RKA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Tambrauw 1

10 Narasumber dalam Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat1

11 Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP) di Kantor UPTD Samsat Kabupaten

Manokwari pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 20161

6 5

November

1 Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 20161

2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/(BOP) pada

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari1

3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)/Tunjangan Profesi Guru

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 20161

Sub Total

Sub Total

Lampiran 10/ 5 - 6

Daily NewWeb BPKP


4 Narasumber dalam Kegiatan Diklat Perencanaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Sorong Selatan1

5 Sosialisasi Pedoman Audit Pengelolaan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015 dan

2016 dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran1

6 Annual Workshop STAR 2016 Wilayah Timur di Bali 1

7 Bimbingan Teknis Evaluasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Provinsi Papua Barat di Denpasar1

8 Pelatihan Penyusunan LK SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak 1

9 Narasumber dalam Pelatihan "Collaborative Management" di Bali 1

10 Pelatihan Aplikasi SISKEUDES bagi Aparat Kampung di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Fakfak1

11 Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP dan ULP di Sorong 1

12 Sosialisasi Audit Kinerja Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (PISEW) Tahun 2016 di Jakarta1

13 Workshop Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2016

di Jakarta1

14 Rapat Kerja Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Bandung 1

14 0Sub Total

Lampiran 10/ 6 - 6

Daily NewWeb BPKP


Desember

1 Bimtek Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 20161

2 Sosialisasi Aplikasi SIA dan Billing System PDAM Kabupaten Fakfak 1

3 Narasumber Pelatihan Penyusunan Program dan Kegiatan Desa/Kampung Tahun

2016 pada Kabupaten Pegunungan Arfak1

4 Rapat Koordinasi Pengawasan BPKP Tahun 2016 di Jakarta 1

5 Sosialisasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pedoman

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat Tahun 20161

6 Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Solo1

6 0

117 18

Sub Total

Total

LAPORAN KINERJA 2016 - bpkp.go.id 2016 PABAR.pdf · berupa outcome dan output serta penetapan IKU sebagai dasar pengukuran capaian sasaran program. Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan

Documents