3 Teori, Sistem, Asas Pemungutan Pajak,

DASAR TEORIDANYURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

www.irman-firmansyah.com

DASAR TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

PAJAK

peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik

(negara)

Agar negara sebagai pemungut pajak tidak dikatakan ‘merampok’,

maka pemungutan pajak dilakukan atas

ijin rakyat dalam bentuk undang-

undang

Untuk mencapai keadilan dalam

pemungutannya..

BEBERAPA TEORI YANG BERHUBUNGAN DENGAN HAK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK

Teori AsuransiTeori KepentinganTeori Gaya PikulTeori Gaya BeliTeori Bakti (Teori Kewajiba

n Pajak Mutlak)

TEORI ASURANSIPajak diasumsikan sebagai ‘premi’Negara sebagai Perusahaan AsuransiMasyarakat sebagai Klien Asuransi

NEGARA

MASYARAKAT

PAJAK

NEGARA MEMBERI

PERLINDUNGAN JIWA DAN

HARTA PERSEORAN

GAN

TEORI KEPENTINGAN Negara melindungi

kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya

Negara

Warga negara

Warga negar

a

Pajak banya

k

Pajak sediki

t

Memberikan

perlindungan atas

kepentingan

TEORI GAYA PIKUL Memiliki asas utama keadilan Dibayar menurut gaya pikul

seseorang, setelah ia dapat memenuhi kebutuhan primernya

Faktor yang mempengaruhi gaya pikul:a. keadaan keuangan negarab. pembagian pendapatan nasionalc. daya beli uang atau nilai mata uang

negara

Warga negara

Warga negar

a

Pajak banya

k

Pajak sedik

it

TEORI GAYA BELI Dasar keadilan terletak pada

akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga mayarakat untuk rumah tanggan negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

negara

masyarakat

PAJAK PEMELIHARAAN

KESEJAHTERAAN

TEORI BAKTI (TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK)

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK Salah satu cara pemungutan

pajak didasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan dimana penghasilan diperoleh. Yurisdiksi yang dimaksud adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK Negara menentukan sistem pemungutan pajak

yang akan digunakan atau diterapkan dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi Negara dengan tidak mengabaikan kewajiban dan hak wajib pajak dalam berperan serta di bidang pembiayaan pengelolaan Negara.

Tata cara pemungutan pajak dapat beraneka ragam, tergantung dari system pemungutan pajak yang digunakan. Sistem pemungutan pajak hanya bergantung pada kehendak Negara untuk menerapkannya dalam setiap Undang-undang Pajak, sepanjang masih dimungkinkan berdasarkan substansi hukumyang responsif.

1. Sistem Self AssessmentBerdasarkan sistem self assessment, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak. Pejabat pajak hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang sebagai beban yang dipikul oleh wajib pajak, melainkan hanya mengarahkan cara (memberikan bimbingan) bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

2. Sistem Official Assessment

Dalam sistem official assessment, terdapat campur tangan pejabat pajak dalam penentuan pajak yang terutang bagi wajib pajak. Yaitu berupa keterlibatan pejabat pajak dalam menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan bahkan dapat memuat sanksi hukum. Pajak yang terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat pajak berdasarkan objek pajak yang diterima, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Undang-Undang PBB merupakan contoh penerapan sistem official assessment di Indonesia, yang memberi kepercayaan kepada pejabat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkannya.

3. Sistem Semi Self Assessment

Menurut sisitem semi self assessment, terdapat kerja sama antara wajib pajak dan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada Negara. Pada awal tahun pajak, wajib pajak menetukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, ditentukan kembali oleh pejabat pajak jumlah pajak yang sebenarnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Pejabat pajak, dalam hal ini, bertindak sebagai pengawas terhadap wajib pajak untuk menilai sejauh mana kejujurn wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Sistem ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam penerapannya, bahkan dapat menimbulkan “kompromi pajak” antara wajib pajak dan pejabat pajak pada akhir tahun pajak sehingga akan beresiko tinggi pada peneriman Negara.

4. Sistem With Holding

Sistem with holding memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong atau memungut pajak tertentu dan menyetor serta melaporkan kepada pejabat pajak. Pejabat pajak hanya berwenang melakukan control atau pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan atu pemungutan pajak sampai kepada pelaporan pajak yang telah ditentukan.

Pemotong atau pemungut pajak tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, termasuk dalam melakukan pelporan pajak yang dipotong atau dipungut kepada pejabat pajak.

Penerapan sistem with holding dalam Undang-undang Pajak dapat dilihat pada ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta dalam Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Bea Masuk dan Cukai.

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT PARA AHLI..Adam Smith Asas Equality Asas Certainty Asas Effeciency Asas Convinience of Payment W.J. Langen Asas daya pikul Asas manfaat Asas kesamaan Asas kesejahteraan Asas beban yang sekecil-kecilnyaAdolf Wagner Asas politik finalsial  Asas ekonomi Asas keadilan Asas administrasi Asas yuridis

ASAS YANG PALING SERING DIGUNAKAN OLEH NEGARA UNTUK MEMUNGUT PAJAK

Asas domisili Asas sumber Asas kebangsaan

ASAS DOMISILIBerdasarkan asas ini

negara akan mengenakan pajak pada orang pribadi atau badan apabila berdomisili di negara itu

ASAS SUMBER Negara yang menganut asas

sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

ASAS KEBANGSAAN Dalam asas ini, yang menjadi

landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan

indonesia Negara BNegara A

Rp Rp Rp

$$$

Nama saya Bram

My name

is Khan..

Bagaimana pengenaan pajak atas

penghasilan mereka?

Dasar teori pemunguta

n pajak

Teori Asuransi

Teori Kepenting

an

Teori Gaya Pikul

Teori Gaya Beli

Teori Bakti

Yuridikasi Pemungutan Pajak

Asas Domisili

Asas Sumber

Asas Kebangsaa

n

THANKS’S

Irman Firmansyah, SE., M.Si., Ak., CA.

Ikatan Akuntan Indonesia Wil. Priangan TimurEmail: irman.firmansyah@akuntanindonesia.or.id

www.irman-firmansyah.com