perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan PAJAK REKLAME INSIDENTIL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008-2010 TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh : ALIM ADI TANTOMO NIM F3408011 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
72
Embed
ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan … fileperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan PAJAK REKLAME INSIDENTIL
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user i
ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan PAJAK
REKLAME INSIDENTIL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2008-2010
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh :
ALIM ADI TANTOMO
NIM F3408011
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user ii
ABSTRACT
Analysis of Taxation at The Annual Advertisement and Advertisement Tax
Incidental in Order to Optimize Revenue in Surakarta City
ALIM ADI TANTOMO F3408011
The advertisement tax is revenue for administering the city of Surakarta advertisement. The potential for this advertisement tax continues to increase, along with the times. DPPKA Surakarta is the executive element of local government in the field of regional income in charge of digging as much as possible the potential of local tax revenue.
The aim of the research the author is to know the intent and purpose of the discrepancy between annual and incidental advertisement tax and the impact on local revenues. In conducting this research, writer use method of direct observation and interviews of relevant parties. The author also compares the theory that the author could during collage with real field data. During the study authors found the weakness that occurred during the collection and management of advertisement tax treatment, including (1) dysfunction of department licensing advertisement, (2) are less strict regulation, (3) tax payers often break the rules, (4) dysfunction department of the DPPKA.
The conclusion that can present the author is the inability of local regulations to regulate advertisement arrangement significantly, and the calculation of target setting is not based on the real potential of advertisement tax, so tax collection be less than the maximum advertisement.
From the finding obtained, the author can make recommendation that local government could be more strictly enforce that law and also more actively cooperate with private parties in order to maximize the collection of advertisement tax.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iii
HALAMAN PERSETUJUAN
Tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME TAHUNAN dan PAJAK REKLAME INSIDENTIL DALAM
RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2008-2010” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Akuntansi Perpajakan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Surakarta, 11 Juni 2011 Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh, Pembimbing
TITIK SETYANINGSIH, S.E., Ak. NRP. 340800001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iv
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan. Surakarta, 11 Juni 2011
II.9 Peramalan Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2008-2010 dengan
Metode Kecenderungan Lurus ................................................................... 51
II.10 Peramalan Potensi Pajak Reklame Dalam Kaitannya dengan Penentuan
Target dengan Metode Kecenderungan Lurus ........................................... 53
II.11 Perbandingan Target yang Ditentukan oleh DPPKA dengan Target
Yang Dicari oleh Penulis ............................................................................ 53
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
Analysis of Taxation at The Annual Advertisement and Advertisement Tax
Incidental in Order to Optimize Revenue in Surakarta City
ALIM ADI TANTOMO F3408011
The advertisement tax is revenue for administering the city of Surakarta advertisement. The potential for this advertisement tax continues to increase, along with the times. DPPKA Surakarta is the executive element of local government in the field of regional income in charge of digging as much as possible the potential of local tax revenue.
The aim of the research the author is to know the intent and purpose of the discrepancy between annual and incidental advertisement tax and the impact on local revenues. In conducting this research, writer use method of direct observation and interviews of relevant parties. The author also compares the theory that the author could during collage with real field data. During the study authors found the weakness that occurred during the collection and management of advertisement tax treatment, including (1) dysfunction of department licensing advertisement, (2) are less strict regulation, (3) tax payers often break the rules, (4) dysfunction department of the DPPKA.
The conclusion that can present the author is the inability of local regulations to regulate advertisement arrangement significantly, and the calculation of target setting is not based on the real potential of advertisement tax, so tax collection be less than the maximum advertisement.
From the finding obtained, the author can make recommendation that local government could be more strictly enforce that law and also more actively cooperate with private parties in order to maximize the collection of advertisement tax.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan ASET
Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta tentunya tidak
dapat dipisahkan dengan sejarah daerah Surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, sampai dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi
konflik sehubungan dengan adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah
Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk sementara waktu oleh Pemerintah dengan
mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D yang
menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai daerah karesidenan dan dibentuk
daerah baru dengan nama Kota Surakarta.
Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota
Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Haminte Kota Surakarta waktu itu terdiri
dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah Kabupaten
Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahan 9 kelurahan dari Kabupaten
Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis
pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri dari jawatan-jawatan. Jawatan yang
dimaksud adalah Jawatan Sekretariat Umum, Jawatan Keuangan, Jawatan Pekerjaan
Umum, Jawatan Sosial, Jawatan Kesehatan, Jawatan Perusahaan, Jawatan P.D.&K,
Jawatan Pamong Praja, dan Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan ini merupakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
lembaga yang mengurusi penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak
daerah.
Berdasarkan keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956
tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka Jawatan Umum diganti menjadi Dinas
Pemerintahan Umum yang terbagi dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan
tersebut terbagi lagi dalam bagian-bagian. Dengan adanya perubahan tersebut dapat
disimpulkan bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang
sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan
Pajak.
Berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 23
Februari 1970 No.259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Kotamadya Surakarta
termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi
urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti
menjadi Bagian Pajak.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta
tanggal 30 Juni 1972 No.162/Kep/Kdh.IV/Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari
Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas
baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat
DIPENDA.
Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan
Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak
Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan Seksi Doleansi/P3 serta Retribusi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
dan Leges Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan
tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pendapatan Daerah
Tugas Pokok Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama Walikota Kepala
Daerah di bidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan di bidang pengelolaan
sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah, yang antara lain sektor
Perpajakan Daerah, Retribusi, Leges dan lain-lain yang menurut sifat dan bentuk
pekerjaan itu dapat dimasukkan dalam Dinas Pendapatan Daerah. Tugas pekerjaan yang
dimaksud dapat meliputi tata pengurusan, pengawasan, ketertiban dan pengamanan
menurut kebijaksanaan dan petunjuk teknis yang digariskan oleh Walikota Kepala
Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah,
terdapat 13 macam pajak-pajak daerah Kotamadya Surakarta yang wewenang
pemungutan dan pengelolaan ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.Pajak-pajak
Daerah terssebut harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang sebelum diberlakukan
perlu mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.Dan
sehubungan dengan keadaan,waktu itu baru ada 4 macam Pajak Daerah yang dijalankan
dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,yaitu:
1. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 1972.
2. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No.11 tahun 1971.
3. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1953.
4. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun
1972.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Disamping Pajak tersebut,Dipenda juga bertugas mengelola Pajak-Pajak Negara
yang diserahkan kepada daerah,yaitu:
1. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 1959.
2. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 1960.
3. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 1970.
4. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 1971.
Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41- 101
Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas
Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26
Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah,
dan Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi
dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu
pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur tersebut
dikenal dengan MAPENDA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di
Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahaan Kota Surakarta kembali
mengalami perbaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang Peraturan
Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam
peraturan baru ini nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau yang sering disebut dengan
DPPKA. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi kedalam bidang-bidang yang dipimpin
langsung oleh seorang Kepala Dinas. Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala
Bagian atau biasa disebut Kabag yang dalam menjalankan tugasnya langsung di
bawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset.
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsure pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang
dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota Surakarta. DPPKA Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang
tercantum dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Pasal 34 ayat (2) yaitu
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah.
Fungsi DPPKA antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.
d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan retribusi.
e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain.
f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain.
g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.
h. Pengelolaan aset barang daerah.
i. Penyiapan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.
k. Penyelenggaraan sosialisasi.
l. Pembinaan jabatan fungsional.
m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
3. Struktur Organisasi DPPKA Surakarta
Sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Bagian Keempatbelas Pasal 35, Susunan
Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:
a. Kepala.
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2) Subbagian Keuangan.
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
d. Bidang Penetapan, membawahkan :
1) Seksi Perhitungan.
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
e. Bidang Penagihan, membawahkan :
1) Seksi Penagihan dan Keberatan.
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
f. Bidang Anggaran, membawahkan :
1) Seksi Anggaran I.
2) Seksi Anggaran II.
g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
1) Seksi Pembendaharaan I.
2) Seksi Perbendaharaan II.
h. Bidang Akuntansi, membawahkan :
1) Seksi Akuntansi I.
2) Seksi Akuntansi II.
i. Bidang Aset, membawahkan :
1) Seksi Perencanaan Aset.
2) Seksi Pengelolaan Aset.
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
k. Kelompok Jabatan Fungsional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas
membawahkan :
a. Sekretariat
b. Bidang pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi
c. Bidang Penetapan
d. Bidang Penagihan
e. Bidang Anggaran
f. Bidang Perbendaharaan
g. Bidang Akuntansi
h. Bidang Aset
i. Bidang UPTD
j. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
Uraian tugas seorang Kepala adalah sebagai berikut:
1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan
Program Pembangunan Daerah.
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan
tugas.
3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan
teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut:
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan
menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja
tahunan Dinas. Selain itu juga bertugas sebagai pelaksana/melaksanakan
monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi dan serta menyusun laporan
hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.
2) Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan.
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas yang cukup banyak yaitu
melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi
perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris,
pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
masyarakat, sistem jaringan dokumentasi, informasi hukum, dan administrasi
kepegawaian.
c. Bidang Pendaftaran, pendataan dan dokumentasi (DAFDA & Dokumentasi)
Bidang Pendaftaran, pendataan dan dokumentasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang
pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan pengolahan data.
Bidang Pendaftaran, Pandataan, dan Dokumentasi membawahi seksi-seksi sebagai
berikut:
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan
pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Pajak
Retribusi Daerah (WRD).
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data Tugas dari Seksi Dokumentasi dan
Pengolahan Data adalah menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan
mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah.
d. Bidang Penetapan
Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perhitungan dan penerbitan surat
ketetapan.
Bidang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Perhitungan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan
besarnya pajak dan retribusi.
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menetapkan Surat Ketetapan
Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan surat-surat ketetapan pajak
lainnya.
e. Bidang Penagihan
Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, keberatan dan pengelolaan
penerimaan sumber pendapatan lain.
Bidang Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Penagihan dan Keberatan
Tugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah,
retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan
keberatan dan penyelesaiannya.
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
Seksi ini bertugas mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan lain diluar
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
f. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian anggran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka
penyusunan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD.
Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu kesatuan tim kerja,
yaitu sebagai berikut:
1) Seksi Anggaran I
2) Seksi Anggaran II
g. Bidang Perbendaharaan.
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan
I dan II.
h. Bidang Akuntansi
Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan tata akutnansi
keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta.
Bidang Akuntansi membawahi seksi – seksi sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
1) Seksi Akuntansi I
2) Seksi Akuntansi II
i. Bidang Aset
Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijaan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan aset dan pengelolaan aset.
Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai berikut:
1) Seksi Perencanaan Aset
Seksi ini mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan semua aset yang
dimiliki Pemerintah Daerah Kota Surakarta sehingga dapat berguna bagi
masyarakat dan pemerintah.
2) Seksi Pengelolaan Aset
Seksi ini bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh Seksi
Perencanaan Aset dan juga sebagai pengelola aset-aset tersebut
j. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
5. Tata Kerja DPPKA Kota Surkarta
Dalam melaksanakan tugasnya DPPKA Kotamadya II Surakarta mendapatkan
pembinaan teknis fungsional dan DPPKA Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan
tugasnya Kepala Dinas menerapkan prinsipprinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi baik dalam lingkungan DPPKA sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala
Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis
Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing.
Kepala Sekretariat, para Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung
jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-
hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkis jabatan masing-masing. Kepala
Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis
Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Seksi pada DPPKA
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat/Kepala Bagian yang
membidanginya.
Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi di lingkungan DPPKA
Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan di
lingkungan DPPKA Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diangkat dan diberhentikan
oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.
6. Visi dan Misi DPPKA Kota Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
a) Visi DPPKA
Visi DPPKA adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal
untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta.
b) Misi DPPKA
Misi DPPKA adalah sebagai berikut:
1. Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti.
2. Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah.
3. Mengutamakan kualitas pelayanan ketertiban.
B. LATAR BELAKANG MASALAH
Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa tantangan dan peluang baru
bagi proses pembangunan di Indonesia. Era otonomi daerah yang disebut-sebut sebagai
kebijakan yang sesuai untuk memeratakan pembangunan daerah saat ini, membuat kepala
daerah harus bisa menggali potensi semaksimal mungkin untuk peningkatan pendapatan
asli daerah. Salah satu objek untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah reklame,
yang kini semakin digemari sebagai media promosi, mulai dari baliho, billboard,
selebaran, dan sebagainya.
Menurut perda no.5 tahun 1990 yang dimaksud reklame adalah benda, alat-alat, atau
media yang bentuk dan coraknya beragam yang dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan
atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
Berdasarkan PERDA Kota Surakarta No. 5 tahun 1999 tentang Pajak Reklame,
penyelenggaraan reklame meliputi :
a. Reklame papan / billboard
b. Reklame kain
c. Reklame melekat / stiker
d. Reklame selebaran
e. Reklame berjalan
f. Reklame kendaraan
g. Reklame peragaan
h. Reklame udara
i. Reklame suara
j. Reklame film / slide
Ada beberapa pengecualian dalam pengenaan pajak reklame yaitu penyelenggaraan
reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan yang
sejenisnya.
Bentuk, ukuran, konstruksi, penempatan dan izin penyelenggaraan reklame
ditentukan dan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, disesuaikan dengan
kemampuan dan kondisi daerahnya. Dalam pemasangan reklame dibutuhkan tempat-
tempat yang strategis, namun juga tidak bisa memasang reklame disembarang tempat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Ada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang reklame, seperti di jalur-jalur atau
jalan-jalan utama.
Tujuan pemasangan reklame sendiri adalah untuk mempromosikan barang atau pun
jasa kepada kalayak umum supaya tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa yang
ditawarkan.
Di era serba modern ini, dimana kecanggihan teknologi terus berkembang demi
memudahkan segala urusan manusia, media promosi sangat berperan aktif dalam
keberhasilan terjualnya sebuah produk di pasaran. Perusahaan-perusahaan besar dan kecil
pun beramai-ramai untuk bersaing ketat memikat konsumennya. Dengan media reklame
salah satunya, yang sering kita jumpai adalah spanduk, umbul-umbul, billboard,
selebaran kertas yang dibagikan dijalan ataupun yang terpasang dipinggiran jalan.
Dengan pemasangan reklame yang banyak dan menarik, diharapkan konsumen akan
tertarik untuk mencoba produk mereka, dan tanpa disadari reklame yang terpasang
tersebut secara tidak langsung merusak keindahan kota itu sendiri. Populasi pemasangan
reklame yang semakin meningkat, membuat pemerintah harus bertindak tegas dalam
rangka mengendalikan pemasangan reklame yang kian hari kian bertambah dengan tetap
memperhatikan para penyelenggara reklame sebagai wajib pajak dalam upaya
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor pajak reklame. Dengan kata lain,
pemerintah harus tetap menjaga ketertiban pemasangan reklame dan menjaga para wajib
pajak agar tidak merasa dirugikan atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Oleh
karena itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam dengan membuat Tugas Akhir yang
berjudul :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
”ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN DAN PAJAK
REKLAME INSIDENTIL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008-2010”.
C. PERUMUSAN MASALAH
Dari gambaran objek penelitian di atas, maka untuk memudahkan penyusunan tugas
akhir ini, penulis mencoba merumuskan masalah :
1. Seperti apa pemungutan pajak reklame tahunan dan insidentil?
2. Seberapa besar pengaruh antara pajak reklame tahunan dan reklame insidentil dalam
menunjang pendapatan asli daerah kota Surakarta?
3. Bagaimana tindakan tegas pemerintah dalam mengendalikan jumlah populasi
pemasangan reklame?
4. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam menertibkan ke dua objek
pajak tersebut?
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah :
1. Untuk mengetahui perbedaan pemungutan pajak reklame tahunan dan insidentil.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemungutan pajak reklame tahunan dan
insidentil terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
3. Untuk mengetahui dan mencari solusi mengendalikan populasi pemasangan reklame.
4. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul ketika
menyelenggarakan dan memungut pajak reklame.
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Pembaca.
Dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan tentang pemungutan pajak
reklame tahunan dan insidentil di kota Surakarta.
2. Bagi Universitas
Sebagai bahan referensi bagi penulisan tugas akhir selanjutnya dengan tema yang
sama.
3. Bagi DPPKA
Dapat memberikan masukan atau referensi dalam melakukan pengendalian
populasi reklame dan pemungutan pajak reklame tahunan dan insidentil di kota Surakarta.
Sebagai sumber informasi mengenai fakta pertumbuhan reklame di kota Surakarta.
BAB II
ANALISIS dan PEMBAHASAN
A. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Pajak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak adalah untuk
membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan guna menunjang sarana dan prasarana
di Negara atau daerah tertentu. Negara pada dasarnya memerlukan dana untuk
kepentingan rakyat. Didalam Undang-undang Perpajakan no 28 tahun 2007, pajak adalah
kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam bukunya
tentang Hukum Pajak, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton menjelaskan mengenai fungsi
pajak, yang dapat digolongkan dalam beberapa penjabaran, yaitu:
a. Fungsi Budgeter
Adalah sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan bila ada sisa
(surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
b. Fungsi Regulerend
Adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan
ekonomi. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta, seperti yang
dikemukakan Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu fiscal policy sebagai suatu alat
pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang barsamaan secara langsung
menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk public investmen dan secara tidak
langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor yang
produktif maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang
menghambat pembangunan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
c. Fungsi Demokrasi
Adalah bentuk wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan
pembangunan demi kemaslahatan (kebaikan/ manfaat) manusia. Fungsi demokrasi
pada masa sekarang lebih sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan
memperoleh pelayanan dari pemerintah setelah mereka membayar pajak yang
terutang.
d. Fungsi Redistribusi
Adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam
masyarakat. Misal, dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar
kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil
kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.
2. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:
a. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah atau biasa dikenal sebagai fiskus (pemungut pajak)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan sistem ini
masyarakat bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh
fiskus.
b. Semiself assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang pada fiskus atau wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang
yang terutang. Jadi dengan sistem ini masyarakat juga berperan dalam menentukan
besarnya pajak yang terutang untuk setiap bulannya, baru pada akhir tahun pajak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang
dilaporkan oleh wajib pajak.
c. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang, tanpa adanya campur tangan dari fiskus, kecuali wajib pajak melanggar
ketentuan yang berlaku.
d. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.
Dengan sistem ini, wajib pajak dan fiskus bersifat pasif, hanya pihak ke tiga yang
bertugas menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak yang terutang. Fiskus
hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/ pemungutan pajak yang
dilakukan oleh pihak ke tiga (Mardiasmo, 2009:5)
3. Penagihan Pajak
Di zaman sekarang ini peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan
yang dilakukan pemerintahan sangat diharapkan. Sesuai dengan kerangka sistem self
assessment yang dianut dalam UU Perpajakan sejak tahun 1983, memberikan
kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajaknya sendiri. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat cukup kendala dalam
pelaksanaan pemungutan pajak ini. Masih banyak masyarakat yang dengan sengaja
maupun dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak
kepada Negara. Dengan terlambatnya pajak yang dibayarkan atau pun tidak dibayarkan
pajak yang terutang tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak . Oleh karena
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
itu, untuk mencairkan dana-dana yang tidak atau belum dibayarkan dilakukan tindakan
penagihan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
Dalam bukunya Pemeriksaan Pajak, Hardi menjelaskan penagihan pajak sendiri
telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Dalam rangka penagihan pajak dilakukan secara bertahap, artinya tindakan diawali
dengan surat teguran, tetapi bila wajib pajak tidak menghiraukan baru dilakukan
tindakan secara paksa. Ada tiga hal kriteria diterbitkannya Surat Paksa (SP), yaitu:
a. Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh
tempo dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan.
b. Bahwa terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran
atau penundaan pembayaran pajak.
Dalam bukunya Pemeriksaan Pajak, Hardi menjelaskan jika Surat Paksa (SP) sudah
tidak mampu untuk menagih penanggung pajak, maka tindakan penagihan lebih lanjut
dengan tindakan penyitaan atau pelelangan. Prinsip dari tindakan penyitaan yang
dilakukan oleh juru sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dan
tidak mengubah status kepemilikan suatu barang, bahkan barang yang disita bisa
dititipkan kepada penanggung pajak atau dapat disimpan ditempat lain. Oleh karena itu,
penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di
tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain. Penyitaan tersebut
dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Tindak penagihan terakhir adalah dengan pelelangan. Pelelangan merupakan upaya
hukum dalam rangka mencairkan tunggakan pajak sebagaimana diataur dalam pasal 25
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
UU Penagihan Pajak. Pasal 25 ayat (1) menyatakan “apabila utang pajak dan/ atau biaya
penagihan pajak tidak dilunasi setelah penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang”
4. Penggolongan Pajak
Berdasarkan buku Perpajakan karangan Sumarso, jenis-jenis pajak yang dikenakan
kepada wajib pajak dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu menurut sifatnya,
menurut sasaran atau objeknya, dan menurut lembaga pemungutannya.
a. Menurut sifatnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:
1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak
lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan dan
dilakukan secara berulang-ulang misalnya, PPh.
2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke
pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Menurut sasaran atau objeknya, jenis pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan
pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan
subjeknya.
2) Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada obyeknya
baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi
subyek pajak maupun tempat tinggal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
c. Menurut lembaga pemungutannya, Waluyo (2010:56) memaparkan jenis pajak dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Pajak pusat adalah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I
maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
masing-masing.
5. Pengertian Pajak Daerah
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pajak daerah adalah pajak-pajak yang
dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur
berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk
pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkan menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000,
pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dimana hasilnya digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak
daerah dibedakan menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutanya. Menurut wilayah
pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi:
a. Pajak Propinsi yang terdiri dari:
1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
2) Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
b. Pajak Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:
a) Pajak Hotel
b) Pajak Restoran
c) Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame
e) Pajak Parkir
f) Pajak Penerangan Jalan
g) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
6. Pengertian Pajak Reklame
Reklame adalah benda, alat-alat, atau media yang bentuk dan coraknya beragam
yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang, jasa
atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Reklame Tahunan.
1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang pajak reklame.
2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan
keputusan walikota nomor 03/DRT/1999 tentang pedoman pelaksanaan reklame.
b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Reklame Insidentil.
1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang pajak reklame.
2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan
keputusan walikota nomor 03/DRT/1999 tentang pedoman pelaksanaan reklame.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
3) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 7 tahun 2009 tentang retribusi pemakaian
kekayaan daerah.
Objek pajak reklame berdasarkan PERDA No. 5 tahun 1999 tentang Pajak Reklame
adalah penyelenggara reklame yang jenisnya meliputi:
k. Reklame papan / billboard
l. Reklame kain
m. Reklame melekat / stiker
n. Reklame selebaran
o. Reklame berjalan
p. Reklame kendaraan
q. Reklame peragaan
r. Reklame udara
s. Reklame suara
t. Reklame film / slide
Pajak reklame sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu: Pajak Reklame Tahunan dan
Pajak Reklame Isidentil.
a. Pajak reklame tahunan, pajak reklame yang sifat pembayarannya dibayar per tahun