-
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ATAS
REKLAME ROKOK PADA WARUNG DAN KIOS DI KABUPATEN
BOGOR
SKRIPSI
DINA AULIA YULIASNI ASMADI
0706287284
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
2011
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
i
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ATAS
REKLAME ROKOK PADA WARUNG DAN KIOS DI KABUPATEN
BOGOR
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi
Fiskal
DINA AULIA YULIASNI ASMADI
0706287284
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
2011
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
segala rahmat
dan karunia yang telah diberikan-Nya dalam setiap langkah yang
peneliti tempuh
dalam penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan
dalam rangka
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu
Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Begitu banyak titikan
keringat dan perhatian peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
Peneliti menyadari
bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa
perkuliahan
sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk
menyelesaikan skripsi ini.
Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih
sedalam-dalamnya kepada :
1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan
Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI);
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen
Administrasi
Fisip UI;
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program
Sarjana
Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
4. Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi
dan
pembimbing peneliti yang telah memberikan masukan, saran dan
literature-
literatur yang berguna bagi peneliti dalam penyusunan
skripsi;
5. Dra, Titi M. Putranti, M.Si, selaku penasehat akademis yang
telah
memotivasi dan membimbing peneliti selama masa kuliah di FISIP
UI;
6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI yang
telah
memberikan pengetahuannya selama peneliti kuliah di FISIP
UI;
7. Kedua orang tua peneliti, terima kasih papa yang tanpa
mengenal lelah
selalu sabar dalam menemani peneliti dalam penyusunan skripsi
ini. Terima
kasih juga kepada mama yang setia menemani peneliti mencari data
yang
dibutuhkan dan selalu mendorong peneliti untuk menyelesaikan
penyusunan
skripsi ini. Tanpa doa yang papa mama panjatkan dalam setiap
sholat
kepada Allah SWT tidak mungkin peneliti bisa meraih ini semua.
Terima
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
v
kasih mama papa. Semoha peneliti dapat membanggakan mama dan
papa
kelak. Amin;
8. Kakak peneliti yang selalu memberikan dukungan bagi peneliti
dalam
penyusunan skripsi;
9. Terima kasih untuk seluruh karyawan Dinas Pendapatan dan
Kekayaan
Barang Daerah, khususnya kepada Bapak Rachmat dari Seksi
Pendataan dan
Penagihan Pajak Reklame dan Bapak Fendri dari Seksi Penagihan
Pajak
yang telah berkenan dan membantu dalam memberikan informasi;
10. Terima kasih kepada seluruh karyawan Badan Perizinan Terpadu
Kabupaten
Bogor, khususnya kepada Ibu Tina dari Bagian Perizinan
Penyelenggaraan
Reklame yang telah berkenan dan membantu dalam memberikan
informasi;
11. Terima kasih untuk seluruh karyawan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Kabupaten Bogor, khususnya kepada Bapak Iwan yang telah
berkenan
memfasilitasi peneliti dalam penyusunan skripsi dan membantu
dalam
memberikan informasi;
12. Terima kasih kepada seluruh petugas MBRC yang telah membantu
peneliti
dalam mencari data yang diperlukan;
13. Kepada Nazlah Khaeroni S. yang dengan sabar mendampingi,
mendengarkan curhatan serta memberikan dorongan untuk maju;
14. Erpe, Ajeng, Suki, Vidya, Anggon, Ary, Djamul, Ia, Dias,
Aya, teman-
teman selama kuliah. Terima kasih atas empat tahun yang
mengesankan ini.
Terima kasih atas semua suka duka yang akan selalu menjadi kisah
yang
tidak terlupakan.
Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat
banyak
kekurangan, namun peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat
bagi semua
pihak. Atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan
skripsi ini peneliti
mohon maaf dan harap dimaklumi.
Jakarta, 27 Desember 2011
Peneliti
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
vii
ABSTRAK
Nama : Dina Aulia Yuliasni A.
Program studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Reklame Atas
Reklame Rokok Pada Warung Dan Kios Di Kabupaten Bogor
Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak reklame
atas
reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.
Pemberlakuan Perda
KTR Kota Bogor membuat Pemerintah Kabupaten Bogor membuka
peluang bagi
penyelenggara reklame rokok untuk menyelenggarakan reklame
rokoknya di
daerahnya. Namun pemasangan pada media ini harus sangat selektif
dan diawasi
karena sasaran pasar sangat luas. Salah satunya melalui pajak
reklame dan tahapan
penyelenggaraan reklame yang harus dilalui. Tujuan penelitian
ini adalah
menganalisis tahapan administrasi pajak reklamenya dengan
menggunakan teori
tahapan administrasi pajak yang dikemukakan Ikhsan dan Salomo,
serta
menganalisis kendala penyelenggaraan reklame rokok pada warung
dan kios di
Kabupaten Bogor.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan
kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi
literatur observasi dan
wawancara mendalam dengan teknik analisis data secara
kualitatif. Hasil penelitian
ini menyatakan bahwa implementasi tahapan administrasi pajak
reklame rokok
pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan
sesuai teori; proses
pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di
Kabupaten
Bogor masih belum dilaksanakan sesuai standar yang sudah
ditetapkan; Kendala
ditemukan dalam tiap tahapan penyelenggaran reklame. Baik dalam
perizinan,
administrasi pajak, maupun pengawasan dan berpengaruh terhadap
hilangnya
sejumlah potensi pajak.
Kata Kunci :
Administrasi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Reklame
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
viii
ABSTRACT
Name : Dina Aulia Yuliasni A.
Study Program : Fiscal Administration
Title : Implementation of Advertising Tax on Cigarette
Products’
Advertisements at Bogor County Stalls Analysis
The aim of this research is to analyze the implementation of
advertising tax
on cigarette products’ advertisement at Bogor county stalls. The
enforcement of
No Smoking Area regulation makes a big opportunity to the county
local
government by allowing all of the cigarette products’
advertisement being held at
their district. However, the accomplishment of this advertising
has to be more
selective and controlled because the target market is wider and
closer by this
media. Things that can be used to control them is advertising
tax and the
administration to permit the advertisement. The purposes of this
study are to
analyze the administration procedure of advertising tax with
Ikhsan and Salomo’s
theory, analyze the permit procedure and the controlling
procedure, and analyze
the obstacle of the implementation of this cigarette products’
advertisement,
specifically advertisement at Bogor county stalls.
The research’s approach that being used is quantitative
approach, collecting
data methods are field search, literature research, in-depth
interviews, and
observation. Analyze the data with qualitative method. And the
result of this
research stated that the implementation of the tax
administration is already be
implemented as the theory said; the controlling procedure are
still not be
implemented as the standard set; and there are some obstacles on
each procedure
and give a big impact to the collection of advertising tax.
Keyword: Tax administration, Tax Collection System, Advertising
tax
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Pokok Permasalahan 7
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Signifikansi Penelitian 9
1.5 Sistematika Penulisan 10
BAB 2 KERANGKA TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka 12
2.2 Kerangka Teori
2.2.1 Pajak Daerah 18
2.2.2 Reklame 22
2.2.3 Pajak Reklame 23
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 24
2.2.5 Administrasi Pajak 25
2.3 Operasionalisasi Konsep 29
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian 31
3.2 Jenis Penelitian
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian 31
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian 32
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu 32
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 33
3.3 Teknik Analisis Data 34
3.4 Narasumber 35
3.5 Site Penelitian 36
3.6 Pembatasan Penelitian 36
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
x
BAB 4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BOGOR
4.1 Badan Perizinan Terpadu 37
4.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 40
4.3 Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah 44
4.4 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bogor 47
4.5 Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan di
Kabupaten Bogor 52
4.6 Pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Bogor 54
BAB 5 ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
ATAS REKLAME ROKOK PADA WARUNG DAN KIOS DI
KABUPATEN BOGOR
5.1 Implementasi Tahapan Administrasi Pajak Reklame atas
Reklame Rokok pada Warung dan Kios di Kabupaten Bogor 67
5.1.1 Pendataan / Identifikasi Subjek dan / atau Objek Pajak
69
5.1.2 Pemeriksaan Wajib dan Objek Pajak 77
5.1.3 Penetapan Nilai Pajak Terutang 86
5.1.4 Penagihan atau Penerimaan Setoran Pajak 98
5.2 Proses Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Rokok pada
Warung dan Kios di Kabupaten Bogor 105
5.3 Kendala dalam Proses Penyelenggaraan Reklame Rokok pada
Warung dan Kios di Kabupaten Bogor 109
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan 115
6.2 Saran 115
DAFTAR REFERENSI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 15
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep 30
Tabel 4.1 Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2006-2011 55
Tabel 5.1 Rincian Jumlah Reklame Rokok pada Warung dan Kios
di
Kabupaten Bogor Tahun 2010 63
Tabel 5.2 Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2008-2011 65
Tabel 5.3 Contoh Tabel Data Objek Pajak Reklame Rokok pada
Warung
dan Kios di Kabupaten Bogor 76
Tabel 5.4 Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak
Reklame
Kabupaten Bogor Tahun per 31 Desember 2010 102
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Statistik Perokok di Indonesia Tahun 2008 2
Gambar 1.2 Peta Kabupaten Bogor 4
Gambar 1.3 Komponen Target Pajak Daerah Tahun 2006 6
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bogor 39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Kabupaten Bogor 42
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Keuangan dan
Barang
Daerah Kabupaten Bogor 46
Gambar 4.4 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bogor
49
Gambar 4.5 Mekanisme Pajak Reklame di Kabupaten Bogor 58
Gambar 5.1 Reklame Rokok Jenis Front Tempel 64
Gambar 5.2 Reklame Rokok Jenis Billboard Tanam 90
Gambar 5.3 Reklame Rokok Jenis Billboard Tempel 91
Gambar 5.4 Reklame Rokok Jenis Billboard Back Tanam 92
Gambar 5.5 Reklame Rokok Jenis Billboard Front Tanam 93
Gambar 5.6 Reklame Rokok Jenis Spanduk 94
Gambar 5.7 Reklame Rokok Jenis Rombong 96
Gambar 5.8 Reklame Rokok pada Warung dan Kios yang Berdekatan
dengan
Sekolah 111
Gambar 5.9 Contoh Reklame Rokok pada Warung dan Kios yang
Tidak
Ditertibkan 114
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Wawancara dengan Bagian Perizinan ReklameBadan
Perizinan
Terpadu Kabupaten Bogor
Lampiran 3 Wawancara dengan Bagian Pendataan Reklame Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Bogor
Lampiran 4 Wawancara dengan Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak
Reklame
Dinas Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor
Lampiran 5 Wawancara dengan Bagian Penagihan Pajak Daerah
Dinas
Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor
Lampiran 6 Wawancara dengan PT. Djarum
Lampiran 7 Wawancara dengan CV. Sheilla Advertising
Lampiran 8 Wawancara dengan CV. Wahyu
Lampiran 9 Wawancara dengan Akademisi
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
1 Universitas Indonesia
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menerus
mengembangkan perekonomiannya. Diantara banyaknya faktor yang
dapat
mengembangkan perekonomian di Indonesia, periklanan memegang
peranan yang
cukup penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia.
Keberhasilan
dari suatu perekonomian secara nasional banyak ditentukan oleh
kegiatan-
kegiatan periklanan (Purwaningwulan, 2010). Keberadaan
periklanan ini sangat
menunjang usaha penjualan yang menentukan kelangsungan produksi
serta
mendukung terciptanya lapangan pekerjaan. Jika periklanan tidak
ada, maka
produsen dan distributor tidak dapat menjual produknya, dan
sebaliknya
konsumen tidak memiliki informasi yang cukup mengenai produk
barang dan jasa
yang tersedia. Salah satu bentuk periklanan yang banyak
digunakaan sekarang
adalah dalam bentuk reklame. Itulah sebabnya periklanan
merupakan salah satu
faktor penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.
Salah satu produsen yang menggunakan reklame dalam
memasarkan
produknya adalah produsen rokok. Jika dilihat dari produksi
rokoknya, produksi
rokok di Indonesia masih cenderung tinggi walaupun kampanye anti
rokok sedang
gencar dilakukan pemerintah. Selama tahun 2005 sampai tahun 2009
produksi
rokok cenderung mengalami peningkatan sekitar 3,2% per tahun,
yaitu dari 2005
sebesar 240,1 miliar batang menjadi 245 miliar batang pada 2009
dan diprediksi
hingga akhir 2010 mencapai 250 miliar batang (Media Data Riset,
2010). Jumlah
produksi ini tidak terlepas dari tingginya konsumsi rokok di
Indonesia. Dari
sepuluh negara perokok terbesar di dunia, Indonesia menempati
urutan ke-3
setelah Cina dan India (World Health Organization, 2008).
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
2
Universitas Indonesia
Gambar 1.1 Statistik Perokok di Indonesia Tahun 2008
Sumber : World Health Organization
Berdasarkan gambar diatas, perokok di Indonesia berasal dari
kalangan pria
maupun wanita. Jika dilihat dari klasifikasi umur, perokok
berasal dari kalangan
anak-anak dan remaja, atau dibawah umur, dan dari kalangan
dewasa. Rincian
statistik perokok pria di Indonesia terdiri dari 21,4% pria
dibawah umur dan 63%
pria dewasa. Sedangkan statistik perokok wanita di Indonesia
terdiri dari 4%
wanita dibawah umur dan 4,5% wanita dewasa.
Khusus di Kota Bogor, sekitar 7,22 persen perokok mulai
mengonsumsi
asap rokok pada usia di diatas 10 tahun. Angka ini merupakan
angka tertinggi
dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jawa Barat (Republika,
23 Juli 2010).
Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi individu
untuk
merokok. Faktor yang mempengaruhi tersebut terbagi menjadi
faktor intrinsik dan
ekstrinsik. Faktor instrinsik dari perokok itu berasal dari
individu dari perokok itu
sendiri. Seperti yang dikutip Sitepoe dari Conrad dan Miller
yang menjelaskan
faktor intrinsik secara lebih mendetail bahwa :
“Seseorang akan menjadi perokok melalui dorongan psikologis dan
fisiologis,
dorongan psikologis pada anak remaja adalah untuk menunjukkan
kejantanan
(bangga diri), mengalihkan kecemasan, dan menunjukkan
kedewasaan.
Sedangkan dorongan fisiologis dari remaja adalah nikotin yang
dapat
menyebabkan ketagihan sehingga seseorang ingin terus merokok.”
(Sitepoe,
2000, h.17)
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Pria Wanita
Anak-Anak dan Remaja
Dewasa
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
3
Universitas Indonesia
Selain faktor instrinsik tersebut, keinginan untuk merokok juga
dipengaruhi oleh
faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik tersebut antara lain adalah
pengaruh keluarga
dan lingkungan sekitar, pengaruh teman sebaya, pengaruh iklim,
iklan rokok,
kemudahan memperoleh rokok, tidak adanya peraturan, dan sikap
petugas
kesehatan (Hamzah, 2003). Jelas sekali bahwa iklan atau reklame
iklan sangat
berpengaruh terhadap tingginya konsumsi rokok. Iklan-iklan
mengenai rokok ini
terpampang di berbagai tempat seperti warung, toko swalayan,
televisi, dan media
lain agar masyarakat mengetahui dan membeli produk tersebut.
Selain itu
produsen rokok juga mengemas iklan rokok ini dengan begitu
menarik sehingga
daya tarik masyarakat menjadi tinggi.
Keberadaan reklame rokok di Kota Bogor sangat berpengaruh
terhadap
pengkonsumsian rokok di Kota Bogor. Terlihat dari hasil survei
yang dilakukan
untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai pengaruh reklame
rokok
terhadap masyarakat Kota Bogor bahwa 66% dari responden berusia
muda
menyatakan memiliki keinginan untuk merokok setelah melihat
reklame rokok
(LSM No Tobacco Community, 2010). Jumlah ini memperjelas bahwa
reklame
rokok sangat berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Kota
Bogor.
Pengkonsumsian rokok ini memberi efek negatif baik bagi perokok
aktif
maupun perokok pasif. Selain menyebabkan ketagihan terhadap
nikotin, rokok
juga menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan
gangguan kehamilan
dan janin. Tidak hanya penyakit tersebut, rokok juga merupakan
salah satu
pembunuh berbahaya di dunia. Lebih dari 5 juta orang mati karena
penyakit yang
disebabkan oleh rokok (World Health Organization, 2008). Oleh
sebab itu
pengkonsumsian rokok di Indonesia harus dikurangi. Salah satu
cara yang diambil
pemerintah untuk mengurangi pengkonsumsian rokok adalah
dengan
pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.
Salah satu daerah yang memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok ini
adalah
Kota Bogor. Program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor diatur
dalam
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan
Tanpa
Rokok (KTR). Perda KTR ini bertujuan untuk mengurangi
pengkonsumsian rokok
di Kota Bogor dengan melarang pengkonsumsian di tempat-tempat
umum. Tidak
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
4
Universitas Indonesia
hanya itu, Pemerintah Kota juga mengeluarkan kebijakan yang
intinya
mendukung pelaksanaan Perda KTR tersebut. Karena tingginya
pengaruh reklame
rokok terhadap pengkonsumsian rokok di Kota Bogor, maka
Pemerintahan Kota
mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi mengizinkan
penyelenggaraan atau
perpanjangan penyelenggaraan reklame rokok serta pengadaan acara
dengan
sponsor dari perusahaan rokok. Sejak pemberlakuan perda ini,
Pemerintah Kota
sudah mewujudkan penurunan jumlah reklame rokok di ruas-ruas
jalan kota
Bogor. Pada tahun 2008 unit reklame rokok yang terpasang
berjumlah 372 unit,
sedangkan pada tahun 2010 unit yang tertinggal sebanyak 77 unit
(Kompas,
2010). Penurunan jumlah reklame ini diharapkan dapat mengurangi
jumlah
perokok yang ada di Kota Bogor dan sekitarnya.
Gambar 1.2 Peta Kabupaten Bogor
Sumber: www.bogorkab.go.id
Kota Bogor merupakan kota yang terletak ditengah Kabupaten
Bogor
sehingga untuk mencapai Kota Bogor harus melalui Kabupaten Bogor
terlebih
dahulu. Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kota Bogor juga
bertempat
tinggal di Kabupaten Bogor. Letak wilayah dan domisili dari
warga yang berada
di Kota Bogor inilah yang menyebabkan setiap kebijakan yang
berlaku di Kota
Bogor memiliki efek ke Kabupaten Bogor yang berada di
sekitarnya.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
http://www.bogorkab.go.id/
-
5
Universitas Indonesia
Salah satu kebijakan yang memberikan efek ke Kabupaten Bogor
adalah
tidak diizinkannya reklame rokok untuk dipasang di Kota Bogor
untuk
mendukung program Kawasan Tanpa Rokok. Dengan diberlakukannya
kebijakan
tersebut, imbas yang timbul di Kabupaten Bogor adalah
berpindahnya
penyelenggaraan reklame rokok di kabupaten Bogor.. Hal ini
diperjelas dengan
pernyataan Kabid Badan Perizinan Terpadu (BPT) kabupaten Bogor,
Irwan
Purnawan, menyebutkan bahwa :
“Kita akui sejak Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diberlakukan di
kota
Bogor, kami kebanjiran order penyelenggaraan iklan dari produsen
rokok,”
(Poskota, 2010).
Bupati Kabupaten Bogor, Rachmat Yassin, juga membuka peluang
bagi produsen
rokok untuk memasang reklamenya di Kabupaten Bogor sejak
diberlakukannya
Perda Kawasan Tanpa Rokok di kota Bogor. Bupati menyatakan
kesiapannya
untuk menerima reklame rokok di Kabupaten Bogor (Republika,
2010). Tidak
hanya dari pihak pemerintah, penyelenggara reklame rokok pun
juga menyatakan
bahwa Kabupaten Bogor merupakan daerah pengalihan pertama
penyelenggaraan
reklame rokok dari Kota Bogor daripada daerah lainnya karena di
Kabupaten
Bogor masih diperbolehkan dan wilayah cakupannya lebih luas
(Wawancara
mendalam dengan PT. Djarum, 26 Juli 2011).
Dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai pengganti Kabupaten Bogor
juga
dipengaruhi oleh pengaruh iklim. Karena letaknya berdekatan
dengan Kota Bogor,
iklim Kabupaten Bogor sama seperti Kota Bogor. Suhu 20º-25º C
dan curah hujan
yang tinggi merupakan faktor eksternal yang membuat seseorang
berkeinginan
untuk merokok. Hal ini sangat menguntungkan bagi produsen rokok,
sehingga
reklame rokok diperlukan untuk mempermudah pemasaran rokok
dan
mempermudah pengkonsumsi rokok untuk mengetahui tempat dimana
rokok bisa
didapatkan.
Reklame merupakan salah satu potensi daerah Kabupaten Bogor,
terutama
reklame rokok. Dengan meningkatnya permohonan izin
penyelenggaraan reklame
rokok di Kabupaten Bogor dan meningkatnya jumlah reklame yang
ada di
Kabupaten Bogor, potensi penerimaan daerah Kabupaten Bogor juga
meningkat.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
6
Universitas Indonesia
Karena reklame merupakan salah satu potensi penerimaan
Kabupaten, maka
Kabupaten berhak untuk menjadikan reklame sebagai objek pajak
daerah, yaitu
objek pajak reklame.
Pajak reklame di Kabupaten Bogor memiliki dua fungsi, yaitu
fungsi
budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair pajak reklame
ini adalah
menjadi sumber penerimaan daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan
fungsi
regulerend-nya adalah untuk mengatur penyelenggaraan reklame
yang ada di
Kabupaten Bogor melalui besarnya tarif. Fungsi regulerend sangat
ditekankan
terutama pada penyelenggaraan reklame rokok, karena reklame ini
menawarkan
produk yang lebih banyak memberi dampak negatif daripada dampak
positif
kepada masyarakat.
Gambar 1.3 Komponen Target Pajak Daerah Tahun 2006
Sumber : dispenda.bogorkab.go.id
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
7
Universitas Indonesia
Potensi penerimaan pajak reklame termasuk cukup tinggi, terlihat
dari
penetapan target penerimaan daerah dari sektor pajak daerah.
Dari keseluruhan
pajak daerah yang ada di Kabupaten Bogor, pemerintah kabupaten
memberi
komposisi target penerimaan pajak reklame sebesar 6% sejak tahun
2006. Target
penerimaan pajak reklame ini menempati urutan ke-5 dari delapan
pajak daerah
yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu,
berdasarkan
informasi yang didapat dari Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah
Kabupaten
Bogor, realisasi penerimaan dari sektor pajak reklame selalu
melebihi target yang
ditentukan tiap tahunnya, dan target penerimaan pajak reklame
juga meningkat
tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak reklame
di Kabupaten
Bogor juga meningkat tiap tahunnya.
Untuk mengenakan Pajak Reklame kepada wajib pajak,
Pemerintah
Kabupaten Bogor memerlukan peraturan daerah yang mengatur
tentang
pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Bogor. Peraturan daerah
tersebut antara
lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 18 Tahun 2002
tentang Pajak
Reklame dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor No. 60 Tahun 2010
tetang Nilai
Jual Objek Pajak Reklame. Berdasarkan peraturan daerah tersebut,
bentuk
reklame yang berada di Kabupaten Bogor antara lain berupa papan
/ billboard /
videotron / megatron dan media reklame eletronik lainya, reklame
kain, reklame
selembaran, reklame sticker, reklame berjalan, termasuk pada
kendaraan, reklame
udara, reklame suara, reklame film, reklame peragaan, dan
reklame lainnya.
Bentuk reklame tersebut juga digunakan dalam reklame rokok.
Berdasarkan data
DPKBD Kabupaten Bogor, bentuk reklame rokok yang banyak
digunakan di
Kabupaten Bogor berupa reklame billboard, reklame kain, dan
reklame rombong
(DPKBD, 2011). Penyelenggaraan reklame ini dilakukan di
jalan-jalan raya,
tempat umum tertentu, warung, dan kios.
1.2 Pokok Permasalahan
Pelarangan reklame rokok di Kota Bogor sebagai wujud pelaksanaan
Perda
No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah memberi
imbas yang
menguntungkan bagi Kabupaten Bogor. Penyelenggaraan reklame
rokok yang di
Kabupaten Bogor mengalami peningkatan daripada tahun
sebelumnya.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
8
Universitas Indonesia
Penyelenggaraan reklame rokok di Kabupaten Bogor dilakukan salah
satunya
pada warung dan kios. Untuk mempromosikan barangnya melalui
warung dan
kios, jenis reklame yang diberikan produsen rokok antara lain
reklame berbentuk
billboard, spanduk, dan rombong.
Penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios ini
disebabkan oleh
luasnya sasaran pemasaran karena warung dan kios merupakan
tempat bagi
konsumen dari segala kalangan, gender, maupun umur untuk membeli
barang
kebutuhan sehari-hari. Penyelenggaraan reklame pada warung dan
kios juga tidak
memakan biaya yang cukup besar dan menyebar ke seluruh pelosok
kabupaten.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor membudidayakan warganya
untuk
berbelanja di warung atau kios daripada pasar modern atau
perusahaan ritel yang
masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut diperjelas dengan
pernyataan
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan
UKM Kabupaten Bogor, Aan Surya Priana, yang menyatakan keinginan
pihak
Pemerintah Kabupaten agar warganya gemar berbelanja di
warung-warung
maupun kios pasar tradisional yang tersebar di pemukiman
penduduk atau di
perkampungan (Tribun Jabar, 30 Juli 2010). Pernyataan itulah
yang menyebabkan
produsen rokok banyak memasangkan reklamenya pada warung dan
kios,
terutama di wilayah Kabupaten Bogor.
Banyaknya reklame rokok yang dipasang di warung dan kios,
khususnya di
Kabupaten Bogor, pada satu sisi memberikan sumbangan penerimaan
daerah yang
tinggi bagi kas daerah. Namun hal tersebut membuat reklame rokok
terkesan tidak
terkontrol dan mudah perizinanannya dan membuat rokok menjadi
lebih dekat
kepada masyarakat, terutama kalangan anak-anak dan remaja,
karena warung dan
kios ini merupakan tempat yang sangat strategis. Kondisi
tersebut membuat peran
administrasi pajak reklame sebagai pengatur penyelenggaraan
reklame
dipertanyakan keefektifannya.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
9
Universitas Indonesia
Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan yang
akan dibahas adalah :
1. Bagaimana implementasi tahapan administrasi pajak reklame
yang dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor atas reklame rokok pada warung
dan
kios di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok
pada warung
dan kios di Kabupaten Bogor?
3. Apa saja kendala yang muncul dalam proses penyelenggaraan
reklame rokok
pada warung dan kios di Kabupaten Bogor?
1.3 Tujuan Penelitian
Dengan permasalahan yang telah disebutkan, tujuan dari
peneilitian ini
adalah untuk menganalisis :
1. Implementasi tahapan administrasi pajak reklame atas reklame
rokok pada
warung dan kios di Kabupaten Bogor.
2. Proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung
dan kios di
Kabupaten Bogor.
3. Kendala dalam proses penyelenggaraan reklame rokok pada
warung dan kios
di Kabupaten Bogor.
1.4 Signifikansi Penelitian
Penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu
sehingga dapat
memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca penelitian
ini.
1.4.1 Signifikansi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan
ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam hal yang
berkenaan
dengan implementasi pajak reklame atas reklame rokok. Penelitian
ini juga
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan
wawasan bagi
peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
10
Universitas Indonesia
1.4.2 Signifikansi Praktisi
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
yang
bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah
Kabupaten
Bogor agar dapat mengoptimalisasikan fungsi regulerend dan
fungsi budgetair
dari pemungutan Pajak Reklame atas reklame rokok pada warung dan
kios di
Kabupaten Bogor.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisa yang digunakan pada penelitian ini terdiri
dari enam
bab, yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Garis
besar
sistematika penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut
:
BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang penyusunan penelitian dan
apa
yang mendasari pemilihan tema analisis implementasi
pemungutan
pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di
Kabupaten Bogor. Pada bab ini disampaikan juga pertanyaan
penelitian yang mewakili apa yang hendak dibahas pada
penelitian
ini, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta
manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2 : KERANGKA TEORI
Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya
mengenai
pajak reklame serta berbagai konsep yang dibangun secara
sistematis agar relevan dengan tema penelitian dan menunjang
penulisan skripsi ini.
BAB 3 : METODE PENELITIAN
Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian skripsi ini yang meliputi pendekatan penelitian,
jenis
penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian,
penentuan
site penelitian, batasan penelitian dan keterbatasan
penelitian.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
11
Universitas Indonesia
BAB 4 : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN
PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN
BOGOR
Bab ini membahas mengenai gambaran umum Badan Perizinan
Terpadu (BPT), Dinas Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah
(DPKBD), Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP), dan
menggambarkan ketentuan umum penyelenggaraan reklame,
pengendalian dan pengawasan reklame dan pelaksanaan pajak
reklame di Kabupaten Bogor.
BAB 5 : ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME ATAS REKLAME ROKOK PADA WARUNG
DAN KIOS DI KABUPATEN BOGOR
Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis
hasil
temuan yang ada di lapangan. Bab ini akan membahas secara
menyeluruh mengenai penyelenggaraan reklame rokok pada
warung dan kios di Kabupaten Bogor, implementasi tahapan
administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung
dan
kios di Kabupaten Bogor, proses pengawasan penyelenggaraan
reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor dan
kendala dalam proses penyelenggaraan reklame rokok pada
warung
dan kios di Kabupaten Bogor.
BAB 6 : SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu simpulan yang
merupakan
hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
12 Universitas Indonesia
BAB 2
KERANGKA TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
Peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan pajak reklame
dengan
judul penelitian “Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Reklame
atas
Reklame Rokok pada Warung dan Kios di Kabupaten Bogor.”
Sebelum
memulai penelitian, peneliti melakukan peninjauan terhadap tiga
hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan pajak reklame. Penelitian yang
terkait tersebut
terdiri dari penelitian yang dilakukan oleh Techa Suprawardhani
(2008), Lestari
(2004), dan Deyra Sulistyaning Andrini (2008).
Penelitian pertama yang menjadi bahan tinjauan adalah penelitian
yang
dilakukan oleh Techa Suprawardhani dengan judul “Optimalisasi
Pendapatan
Pajak Reklame melalui Pemeriksaan Pajak Daerah dengan Studi
Kasus di
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor”. Skripsi ini bertujuan untuk
mengetahui
bahwa pemeriksaan pajak reklame yang sudah dilakukan Dinas
Pendapatan
Daerah Kota Bogor sudah sesuai dengan standar pemeriksaan yang
seharusnya
dilakukan atau sebaliknya, dan untuk mengetahui sejauh mana
implikasi dari
penerapan pemeriksaan pajak reklame dalam memenuhi target
realisasi pajak
reklam Kota Bogor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota
Bogor. Penelitian
yang digunakan bersifat deskriptif dengan studi kasus, yang mana
pendekatannya
adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa
studi literatur dan
studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak
terkait yang
terlibat dalam penyelenggaraan reklame di Kota Bogor.
Dari hasil pembahasan penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan
bahwa
Dinas Pendapatan Kota Bogor telah melakukan dua pemeriksaan
yaitu
pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Penyelenggaraan
pemeriksaan
yang telah dilakukan telah memenuhi indikator dari tahapan
pemeriksaan yaitu
persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pembuatan
laporan
pemeriksaan. Pemeriksaan reklame ini telah sesuai dengan standar
pemeriksaan
yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini juga menyimpulkan
bahwa implikasi
dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bogor belum
optimal.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
13
Universitas Indonesia
Terbukti dengan realisasi yang masih belum memenuhi target dan
denda pajak
reklame yang semakin meningkat. Maka kinerja dari pegawai
pemeriksaan masih
perlu ditingkatkan.
Pada penelitian kedua, tema yang diambil adalah penelitian dari
Lestari
yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengawasan terhadap
Pemungutan
Pajak Reklame untuk Mencegah Hilangnya Penerimaan Pajak
Reklame
dengan Studi Kasus di Dipenda Provinsi DKI Jakarta.” Penelitian
ini
bertujuan untuk membahas mekanisme perizinan dan pengawasan
penyelenggaraan reklame di Dipenda DKI Jakarta. penelitian yang
digunakan
bersifat deskriptif dengan studi kasus, yang mana pendekatannya
adalah kualitatif
dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan,
wawancara
mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak terkait yang
terlibat dalam
penyelenggaraan reklame.
Dari hasil pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah
proses
perizinan penyelenggaraan reklame yang kompleks lebih dimudahkan
dengan
dikeluarkannya kebijakan satu pintu oleh Pemda. Terdapat
keterbatasan jumlah
personel pengawas sehingga personel dilapangan hanya bersedia
mengawasi
reklame yang ada dalam batas kewenangan masing-masing. Dampak
dari
pengawasan reklame dari adanya penelitian dan pembongkaran
terhadap reklame
bermasalah berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Masih
banyak
reklame yang belum ditertibkan, SKPD yang diterbitkan tidak
dipenuhi WP yang
secara langsung menunjukkan bahwa pengawasan yang berjalan belum
efektif.
Untuk penelitian terakhir yang dijadikan sumber adalah
penelitian dari
Deyra Sulistyaning Andrini dengan judul “Analisis Penetapan
Nilai Sewa
Reklame Berjalan / Kendaraan Dalam Rangka Optimalisasi
Penerimaan
Pajak Daerah (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta).” Penelitian
ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis penetapan nilai sewa reklame
sebagai dasar
pengenaan pajak reklame berjalan / kendaraan yang sesuai dengan
tarif kelas
jalan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis penetapan
nilai sewa reklame yang sesuai untuk optimalisasi penerimaan
pajak daerah.
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik
pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan dan studi lapangan
melalui
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
14
Universitas Indonesia
wawancara mendalam. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan
bahwa
penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak
reklame berjalan /
kendaraan tidak mengacu pada kelas jalan dan tarif kelas jalan
tetapi
menggunakan tarif khusus. Pemberlakuan tarif flat dibagi menjadi
dua perlakuan
yaitu untuk kendaraan umum yang memiliki jalur yang dilalui
secara tetap dengan
tarif kelas jalan yang dilaluinya dan untuk kendaraan umum yang
tidak memiliki
jalur tetap ditetapkan tarif rata-rata. Selain itu penetapan
nilai sewa reklame
berjalan / kendaraan sesuai dalam rangka optimalisasi penerimaan
pajak daerah
khususnya pajak reklame.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
15
Universitas Indonesia
Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka
Peneliti Techa Suprawardhani Lestari Deyra Sulistyaning Andrini
Dina Aulia Yuliasni Asmadi
Judul Penelitian
Optimalisasi Pendapatan Pajak
Reklame Melalui Pemeriksaan
Pajak Daerah (Studi Kasus Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bogor)
Analisis Pelaksanaan Pengawasan
terhadap Pemungutan Pajak
Reklame untuk Mencegah
Hilangnya Penerimaan Pajak
Reklame (Studi Kasus di Dipenda
Provinsi DKI Jakarta)
Analisis Penetapan Nilai Sewa
Reklame Berjalan/Kendaraan
Dalam Rangka Optimalisasi
Penerimaan Pajak Daerah (Studi
Kasus Di Provinsi DKI Jakarta)
Analisis Implementasi Pemungutan
Pajak Reklame atas Reklame
Rokok pada Warung dan Kios di
Kabupaten Bogor
Tahun 2008 2004 2008 2011
Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kualitatif
Kuantitatif
Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan pemeriksaan pajak reklame yang
dilakukan
Dispenda Kota Bogor sudah
sesuai dengan standar
pemeriksaan yang seharusnya
dilakukan atau tidak.
2. Untuk mengetahui sejauh mana implikasi dari penerapan
pemeriksaan Pajak reklame
dalam memenuhi target realisasi
pajak reklame khususnya Kota
Bogor yang dilakukan oleh
Dispenda Kota Bogor.
1. Untuk membahas mekanisme perizinan dan pengawasan
penyelenggaraan reklame di
Dipenda DKI Jakarta.
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan nilai
sewa reklame sebagai dasar
pengenaan pajak reklame
berjalan / kendaraan yang sesuai
dengan tarif kelas jalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan nilai
sewa reklame yang sesuai untuk
optimalisasi penerimaan pajak
daerah.
1. Untuk menganalisis implementasi tahapan
administrasi pajak reklame atas
reklame rokok pada warung
dan kios di Kabupaten Bogor.
2. Untuk menganalisis proses pengawasan penyelenggaraan
reklame rokok pada warung
dan kios di Kabupaten Bogor.
3. Untuk menganalisis kendala dalam penyelenggaraan
reklame rokok pada warung
dan kios di Kabupaten Bogor.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
16
Universitas Indonesia
Kesimpulan
1. Penyelenggaraan Reklame dilihat dari ruang lingkup
pemeriksaan
Dispenda Kota Bogor telah
melakukan dua pemeriksaan
yaitu pemeriksaan kantor dan
pemeriksaan lapangan.
Pemeriksaan reklame telah sesuai
dengan standar pemeriksaan yang
seharusnya dilakukan.
2. Implikasi dari pelaksanaan pemeriksaan pajak reklame di
Kota Bogor seharusnya membuat
Wajib Pajak menjadi lebih patuh.
Tetapi dari hasil penelitian,
masih diperlukan kinerja yang
lebih baik karena implikasi dari
pemeriksaan yang dilakukan oleh
Dispenda Kota Bogor sampai
saat ini belum optimal.
1. Proses perizinan penyelenggaraan reklame yang
kompleks sekarang menjadi
lebih mudah dengan
dikeluarkannya kebijakan satu
pintu oleh Pemda.
2. Terdapat keterbatasan jumlah personel pengawas sehingga
personel dilapangan hanya
bersedia mengawasi reklame
yang ada dalam batas
kewenangan masing-masing.
3. Masih banyak reklame yang belum ditertibkan, SKPD yang
diterbitkan tidak dipenuhi WP
yang secara langsung
menunjukkan bahwa
pengawasan yang berjalan
belum efektif.
1. Penetapan Nilai Sewa reklame sebagai DPP reklame berjalan
/
kendaraan tidak mengacu pada
kelas jalan dan tarif kelas jalan
tetapi menggunakan tarif
khusus. Penberlakuan tarif flat
dibagi menjadi dua perlakuan
yaitu untuk kendaraan umum
yang memiliki jalur yang dilalui
secara tetap dengan tarif kelas
jalan yang dilaluinya dan untuk
kendaraan umum yang tidak
memiliki jalur tetap ditetapkan
tarif rata-rata.
2. Penetapan nilai sewa reklame berjalan / kendaraan sesuai
dalam rangka optimalisasi
penerimaan pajak daerah
khususnya pajak reklame.
1. Implementasi tahanpan administrasi pajak reklame
rokok pada warung dan kios di
Kabupaten Bogor sudah
dilaksanakan sesuai dengan
teori tahapan administrasi
pajak.
2. Proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok
padawarung dan kios di
Kabupaten belum dilaksanakan
sesuai prosedur yang berlaku.
3. Kendala masih ditemukan dalam tiap tahapan
penyelenggaran reklame dan
berpengaruh terhadap hilangnya
sejumlah potensi pajak reklame.
Sumber : Data diolah Peneliti
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
17
Universitas Indonesia
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pertama terletak
pada
tujuan penelitiannya. Penelitian tersebut lebih fokus kepada
pemeriksaan pajak
reklame sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasikan
pendapatan daerah
Kota Bogor. Selain tujuan dari penelitian tersebut, perbedaan
juga terletak pada
site penelitian. Site penelitian ini mengambil tempat di Dinas
Pendapatan Kota
Bogor,sedangkan penelitian ini mengambil tempat di Dinas
Pendapatan Keuangan
dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perizinan Terpadu.
Pada penelitian kedua, perbedaan terletak pada metode penelitian
yang
digunakan. Penelitian kedua ini menggunakan metode penelitian
kualitatif,
sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif.
Selain itu site penelitian kedua ini dilakukan di Dinas
Pendapatan Provinsi DKI
Jakarta. Fokus dari penelitian kedua ini adalah untuk mengetahui
proses perizinan
dan pengawasan penyelenggaraan reklam, penelitian ini pun juga
membahas hal
pengawasan penyelenggaraan reklame namun terfokus pada reklame
rokok yang
diselenggarakan pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terakhir juga
ada pada
metode penelitian, site penelitian dan tujuan penelitian.
Penelitian ketiga ini
menyorot menganalisis penetapan nilai sewa reklame berjalan
untuk
mengoptimalisasikan penerimaan pajak dan mengambil wilayah di
DKI Jakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ketiga ini adalah metode
penelitian
kualitatif. Dan site penelitian yang diambil dalam penelitian
ketiga ini adalah juga
di Dinas Pendapatan DKI Jakarta.
Selain perbedan-perbedaan tersebut, ketiga penelitian terdahulu
ini memiliki
persamaan dengan penelitian ini. Persamaan ketiga penelitian
tersebut adalah
kesamaan tema yang diambil, yaitu Pajak Reklame. Dengan kesamaan
tema
tersebut, beberapa teori yang digunakan juga sama, seperti teori
pajak daerah,
administrasi pajak dan pajak reklame.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
18
Universitas Indonesia
2.2 Kerangka Teori
2.2.1 Pajak Daerah
Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah
daerah
diberikan kewenangan dan diharapkan mampu untuk menjadi lebih
mandiri dalam
membiayai pengeluaran daerahnya sendiri. Sejalan dengan
pemberian
kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu untuk
menggali
sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan
Asli Daerah
(PAD). Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah
dilakukan
dengan mengikuti pembagian wewenang (money follows function).
Hal ini berarti
bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan
pengaturan
sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi
tanggung
jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang
ada
(Abimanyu, 2005, h.29). Untuk itu, Pemerintah Daerah memerlukan
sumber
pendapatan yang cukup, salah satunya berasal dari pajak.
Berdasarkan tingkat
pemerintahannnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak
daerah, sehingga
pajak yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah
Pajak Daerah.
Definisi dari pajak daerah adalah :
Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang
ditetapkan oleh
daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah
daerah
tersebut (Mardiasmo, 2003, h.51)
Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah
daerah, baik
provinsi maupun kabupaten / kota yang berguna untuk
menunjang
penerimaam pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut
masuk
dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. (Kurniawan dan
Agus
Purwanto, 2004, h.47)
Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut berbagai jenis
pajak
daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ruang lingkup pajak
daerah terbatas
pada objek yang belum dikenakan pajak pusat (Devano dan Kurnia,
2006, h.41).
Pajak sifatnya dapat dipaksakan bahkan dalam memungut pajak
fiskus juga
mendapat wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan
memaksa
wajib pajak dalam bentuk penyitaan harta tetap. Dalam sejarah
hukum pajak di
Indonesia dikenal adanya lembaga sandera (Gijzeling), yakni
wajib pajak yang
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
19
Universitas Indonesia
pada dasarnya mampu membayar pajak, akan tetapi selalu menhindar
dengan
berbagai dalih untuk tidak membayar pajak, maka fiskus dapat
menyandera wajib
pajak yang bersangkutan dengan memasukannya ke dalam kurungan
(Nurmantu,
2003, h.19). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah diberi
kewenangan
untuk menetapkan sendiri jenis pajak yang akan diterapkan dan
menegakkan
pelaksanaan pajak daerah.
Antara pajak umum dan pajak daerah (terutama yang mengenai
asas-asas
hukumnya), dapat dikatakan tidak ada perbedaannya yang prinsip
(Brotodiharjo,
1998, h.104). Lapangan pajak daerah ialah lapangan yang belum
digali oleh
negara. Ketentuan seperti itu maksudnya adalah untuk mencegah
pemungutan
pajak ganda yang akibatnya sangat memberatkan para wajib pajak.
Dalam hal
suatu pungutan pajak oleh daerah merupakan suatu pajak ganda,
maka daerah
hanya dapat memungut tambahan (atau opsen) saja atas pajak yang
dipungut oleh
negara itu (Brotodiharjo, 1998, h.104). Itulah yang menyebabkan
dalam setiap
menetapkan pajak daerah yang akan digunakan dalam sebuah daerah,
Pemerintah
Daerah perlu mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang sesuai
untuk dijadikan
sumber pendapatan. Karena itu kriteria Pajak Daerah yang baik
sangat diperlukan.
Menurut Achmad Lutfi (2006), kriteria Pajak Daerah yang baik
adalah :
1. Easy to administer locally; 2. Imposed solely (or mainly) on
local resident; 3. Do not raise problem of ‘harmonization’ or
‘competition’ between
subnational government or between sub national and national
government.
Dari kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah
yang akan
dilaksanakan harus mudah untuk dilakukan oleh pemerintah daerah
dan hanya
dikenakan kepada masyarakat setempat. Kemusian pajak daerah
tersebut tidak
menimbulkan masalah yang mengganggu keseimbangan atau
menimbulkan
kompetisi antar pemerintah daerah maupun pemerintah daerah
dengan pemerintah
pusat.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
20
Universitas Indonesia
Kriteria ini juga diperjelas oleh Davey yang menyebutkan bahwa
pajak
daerah harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :
1. Kecukupan dan elastisitas
Dapat mudah naik turun mengikuti naik atau turunnya tingkat
pendapatan
masyarakat.
2. Keadilan
Adil dan merata secara vertical dan horizontal.
3. Kemampuan administratif
Administrasi yang fleksibel, yang berarti sederhana, mudah
dihitung,
pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Kesepakatan politis
Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul
ketaatan
membayar pajaknya tinggi. Kesepakatan ini diperjelas dengan
keberadaan
peraturan yang mengesahkan pelaksanaan pajak tersebut.
5. Distorsi terhadap perekonomian
Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban
tambahan
yang berlebihan, yang akan merugikan masyarakat secara
menyeluruh.
(Davey, 1988, h.40-59)
Setelah sejumlah teori mengenai definisi dan kriteria pajak
daerah di atas,
terdapat beberapa ciri yang melekat dalam pengertian Pajak
Daerah, antara lain :
1. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak
negara yang
diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah
administratif
yang dikuasainya berupa provinsi dan kabupaten / kota;
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai
urusan rumah
tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah
sebagaimana yang
tertera di Anggaran Penerimaan dan Pembelanjaan Daerah;
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan
Daerah, maka
sifat pemungutan dapat dipaksakan terhadap masyarakat yang
wajib
membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya
tersebut.
Terkait dengan objek pajak, tidak semua objek yang menjadi
potensi daerah
bisa dijadikan objek pajak daerah. Jadi, selain memenuhi
kriteria pajak daerah
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
21
Universitas Indonesia
yang baik, terdapat kriteria objek pajak daerah yang harus
dipenuhi sebelum objek
tersebut bisa disebut sebagai objek pajak daerah. Kriteria
tersebut antara lain :
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah
kabupaten / kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta
hanya
melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten / Kota yang
bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan
umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan / atau
objek pajak
Pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan. (Samudra, 2005, h.51-52)
Penetapan pajak daerah yang akan diterapkan pada suatu daerah
harus tepat
karena pajak daerah ini berkontribusi terhadap pendapatan asli
daerah, sehingga
harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin agar
pendapatan daerah dapat
terkumpul secara optimal dan tidak menambah biaya yang harus
dikeluarkan oleh
pemerintah. Tetapi peran pajak daerah dalam memberikan
kontribusi terhadap
pendapatan daerah tergantung dari cocok tidaknya pajak daerah
tersebut untuk
dijadikan sumber pendapatan daerah. (Ikhsan dan Salomo, 2002,
h.86). Untuk itu
pemilihan objek pajak reklame juga harus diperhitungkan walaupun
objek pajak
tersebut sangat berpotensi tinggi jika dipajaki.
Pajak daerah yang dikelola oleh daerah dibedakan menjadi dua
jenis, antara
lain pajak yang dipungut oleh provinsi dan pajak yang dipungut
oleh kabupaten
atau kota. Perbedaan dari kedua jenis pajak ini terletak pada
kewenangan
pemungutan dan cakupan objek pajak dari daerah tersebut. Untuk
pajak provinsi,
kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi.
Sedangkan
pajak kabupaten atau kota dipungut oleh pemerintah daerah
kabupaten atau kota.
Selain itu objek pajak kabupaten / kota lebih luas daripada
objek pajak provinsi
dan masih bisa untuk diperluas berdasarkan peraturan pemerintah
selama tidak
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
22
Universitas Indonesia
bertentangan dengan ketentuan. Sedangkan pajak provinsi hanya
dapat diperluas
melalui perubahan perundang-undangan.
Pajak daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, merupakan
sumber
pendapatan daerah yang memegang peranan penting dalam
memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam rangka
memberikan
pelayanan kepada publik, melalui tersedianya barang dan jasa
yang dibutuhkan
masyarakat, diharapkan timbul ketaatan dan kesadaran masyarakat
dalam
membayar pajak. Sehingga fungsi pajak daerah dapat dibedakan
menjadi 2 (dua),
yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend (Rosdiana dan Rasin
Tarigan, 2005,
h.39-40). Pengertian kedua fungsi tersebut adalah :
1. Fungsi budgetair
Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara
(to raise
government revenue), yang biasa disebut dengan fungsi budgeter
atau gunfis
penerimaan (revenue function).
2. Fungsi regulerend
Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas
negara.
Pajak juga digunakan pemerintah sebagai instrument untuk
mencapai
tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Selain
itu pajak
juga dapat digunakan untuk menghambat atau mendistorsi suatu
kegiatan.
Sehingga pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur guna
tercapainya
tujuan-tujuan tertentuyang ditetapkan pemerintah.
2.2.2 Reklame
Banyak ahli yang sudah mengemukakan teorinya mengenai reklame,
salah
satunya adalah Berkhouwer, yang dikutip oleh Winardi, dan
Weilbacher yang
mendefinisikan reklame sebagai berikut :
Setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik
dalam bentuk
apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas
perniagaan, yang
diarahkan ke arah sasaran memperbesar penjualan barang-barang
atau jasa-jasa
yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam lalu
lintas
perniagaan. (Winardi,1992, h.1)
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
23
Universitas Indonesia
Advertising consist of media messages paid for and signed by a
business firm
or institution that wishes to increase the probability that
those reached by these
messages will behave or believe as the advertiser wishes them to
behave or
believe. (Weilbacher, 1979)
Dari pengertian ini, disimpulkan bahwa reklame adalah pesan
media yang
digunakan oleh produsen dengan harapan perilaku dan keyakinan
konsumen dapat
diarahkan seperti yang produsen inginkan dari pesan media
tersebut.
Bentuk reklame bermacam-macam. Berdasarkan tujuan, reklame
dibagi
menjadi beberapa jenis reklame, antara lain :
Reklame Komersial (Ekonomis)
Reklame yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Dengan
reklame
diharapkan pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk
yang
ditawarkan dan keuntungan yang diperoleh lebih banyak. Jenis
reklame ini
banyak digunakan para pedagang atau pengusaha dalam
meningkatkan
keuntungan.
Reklame Non-Komersial (Sosial)
Reklame yang dibuat untuk mengajak atau menghimbau orang lain
untuk
mau melakukan sesuatu. Keuntungan yang diperoleh biasanya bukan
dalam
bentuk materi secara langsung. (MGMP Seni Budaya)
2.2.3 Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak
reklame
ini merupakan pajak Kabupaten / Kota yang berfungsi sebagai
sumber
Penerimaan Asli Daerah untuk membiayai pemerintahan dan
pembangunan
daerah. Salah satu pertimbangan diberlakukannya pajak reklame
adalah azas
pemungutan reklame tersebut. Azas pemungutan pajak reklame lebih
menyorot
masalah pengaturan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota
(Samudra, 1995,
h.158). Sehingga awal diberlakukannya pajak reklame didasarkan
atas fungsi
pengaturan (regulerend).
Dalam hal pengaturan ini, reklame dikelompokkan menjadi dua
bagian,
yaitu jenis reklame yang dipasang pada prasarana kota dan di
luar prasarana kota
(Samudra, 1995, h.159-160). Pada jenis reklame prasarana kota,
penempatan dan
pemasangannya menggunakan atau terletak pada prasarana kota
seperti jalan-
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
24
Universitas Indonesia
jalan, taman, saluran kota, bangunan pada perpetakan milik
pemerintah atau
perorangan. Sedangkan jenis reklame di luar prasarana kora
penempatan dan
pemasangannya tidak menggunakan prasarana kota dan bangunan.
Pemasangan
reklame luar prasarana kota ini paling tidak harus memenuhi
persyaratan bahwa
pemasangannya tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan
serta tidak
mengganggu keindahan kota. Selain itu, reklame tersebut juga
tidak mengganggu
lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas. Inilah
yang menjadi dasar
bahwa nilai sewa reklame dari tiap media reklame berbeda antara
satu sama lain.
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Sistem pemungutan pajak daerah pada dasarnya sama seperti
pemungutan
pajak pusat, yaitu menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Hal
ini diperjelas
dengan penjelasan Siahaan mengenai sistem pemungutan pajak
daerah, yaitu :
1. Self Assesment System
Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk
menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terhutang
dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. Official Assesment System
Dalam sistem ini, besarnya pajak ditetapkan terlebih dahulu oleh
Kepala
Daerah atau pejabat daerah yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan
Pajak
Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Withholding system
Dalam sistem ini, pajak daerah dipungut oleh pemungut pajak
pada
sumbernya. (Siahaan, 2008, h.69)
Dalam pemilihan sistem pemungutan pajak daerah yang akan
digunakan, yang
berhak menetapkan hal tersebut adalah Kepala Daerah yang
bersangkutan.
Pemilihan ini harus dipertimbangkan sebaik-baiknya karena akan
berakibat pada
penerimaan daerah dan proses pengawasan pemungutannya.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
25
Universitas Indonesia
2.2.5 Administrasi Pajak
Administrasi perpajakan mempunyai peran penting dalam rangka
menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah
diambil.
Administrasi pajak adalah segala urusan administrasi sebagai
salah satu instrumen
pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi
pelayanan
masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan
kewajiban
perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan dimaksud
(Gunadi,
2005, h.2). Sedangkan pengertian administrasi pajak menurut
Mansury
mengandung tiga pengertian, antara lain :
1. Instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab
untuk
menyelenggarakan pemungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang
bekerja pada
instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan
pemungutan
pajak.
3. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi
atau badan
yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam kebijaksanaan
perpajakan,
berdasarkan saran hukum yang ditentukan oleh Undang-undang
Perpajakan.
(Mansury, 1996, h.23)
Menurut Mansury, administrasi perpajakan merupakan kunci
keberhasilan dari
kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang baik tidak akan
berjalan tanpa
dukungan administrasi perpajakan.
Pada proses pengadministrasian pendapatan pajak daerah,
terdapat
serangkaian kegiatan yang dapat ditempuh. Menurut McMaster
tahapan dalam
proses administrasi pajak daerah, adalah sebagai berikut :
1. Identification 2. Assesment 3. Collection (McMaster, 1991,
h.45)
Ketiga tahapan ini merupakan hal yang harus dilakukan agar
pelaksanaan tahapan
administrasi pajak berjalan dengan baik. Tidak dilakukannya
salah satu tahapan
membuat pelaksanaan tahapan administrasi pajak menjadi kurang
lengkap.
Tahapan administrasi lebih dijabarkan secara mendetail oleh
Ikhsan dan Salomo
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
26
Universitas Indonesia
(2002) yang menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam administrasi
perpajakan
mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan Pendataan/Identifikasi Subjek dan/atau Objek
Pajak
Pada tahap pertama ini yang perlu dilakukan adalah
mengidentifikasi subjek
atau objek dari masing-masing jenis pajak yang akan dipungut.
Tahap ini
perlu dilakukan karena pada tahap inilah jumlah subjek atau
objek dari suatu
pajak ditentukan. Pengidentifikasian objek dan subjek pajak
terutama perlu
dilakukan terhadap jenis-jenis pajak yang objeknya relatif lebih
mudah
untuk dilakukan.
2. Pemeriksaan Wajib dan Objek Pajak
Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi
kewajibannya
dibutuhkan sistem pencatatan yang baik, dalam arti kelalaian
pajak dapat
segera diketahui dari pencatatan tersebut sehingga dapat
dilakukan
pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain.
Jadi setelah
mendata subjek dan objek pajak tersebut, maka dilakukanlah
penilaian oleh
petugas pemeriksaan dinas luar terhadap keberadaan subjek dan
objek pajak
yang telah teridentifikasi tersebut. Pemeriksaan ini sangat
diperlukan
sebagai sarana untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan
diterima
dari suatu objek pajak tertentu dan juga sebagai sarana untuk
melakukan
penetapan pajak terutang bagi objek pajak yang tidak terdata
dengan baik.
3. Penetapan Nilai Pajak Terutang
Penetapan nilai pajak terutang lebih mudah dilakukan terhadap
subjek dan
objek pajak yang telah terdata dengan baik.Oleh karena itu,
penetapan nilai
pajak terutang juga harus memperhatikan aturan-aturan objek yang
berlaku
misalnya dengan nilai objek pajak, besarnya tarif dan
sebagainya. Penetapan
besarnya pajak terutang akan sangat membantu jika tarif yang
berlaku ialah
tarif advolerem, yakni penetapan tarif dengan presentase
tertentu dari nilai
objek pajak. Kesederhanaan perhitungan dan tingkat kepastian
yang tinggi
terhadap nilai pajak terutang akan dapat menutup ruang gerak
bagi fiskus
untuk melakukan korupsi dan kolusi.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
27
Universitas Indonesia
4. Melakukan Penagihan atau Penerimaan Setoran Pajak
Tahap ini merupakan tahap dimana instansi yang berwenang
melakukan
pemungutan pajak atau menerima setoran pajak dari wajib pajak
sesuai
dengan besarnya nilai pajak terutang yang harus dibayar. Sesuai
dengan
perkembangan yang terjadi dalam sistem perpajakan, aktivitas
penagihan
pajak telah bergeser menjadi pelayanan terhadap wajib pajak
yang
melakukan penyetoran pajak. Demikian pula, setoran pajak
terutang tidak
perlu lagi harus dilakukan di kantor-kantor pelayanan pajak yang
disediakan
oleh Pemerintah Daerah melainkan dapat dilakukan di berbagai
tempat.
Namun demikian, kemungkinan masih diperlukannya cara penagihan
secara
langsung oleh petugas pajak juga masih tinggi karena pajak-pajak
tertentu
masih sulit untuk menerapkan sistem self assessment system
secara penuh.
Dalam pelaksanaan administrasi pajak, pengawasan terhadap
pelayanan yang
diberikan juga harus dilakukan. Pengawasan memiliki pengertian
sebagai proses
pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar
semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan
rencana yang
telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1997, h.135). Pada
pelaksanaan
administrasi pajak, proses penerimaan setoran pajak daerah
memerlukan sistem
pengawasan yang baik. Salah satu fungsi pengawasan yang penting
dalam
perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh
aparat pajak
dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 1996, h.13).
Pengawasan
ini harus dilakukan dalam rangka mewujudkan administrasi
perpajakan yang
efektif dan efisien.
Suatu administrasi perpajakan dapat dikatakan sukses apabila
mencapai
sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang
optimal
dikarenakanan administrasi perpajakannya mampu dengan efektif
melaksanakan
sistem perpajakan suatu negara. Administrasi pajak dikatakan
efektif apabila
mampu mengatasi masalah-masalah seperti :
1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers)
Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi
dan
menindak dengan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah
memenuhi
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
28
Universitas Indonesia
ketentuan menjadi wajib pajak akan tetapi belum terdaftar.
Penambahan
jumlah wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan
pajak.
2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan dan
Masa (SPT dan SPM)
Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab
wajib
pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak. Masalah
ini
biasa muncul pada pajak yang menggunakan sistem
self-assessment.
3. Penyelundupan pajak (tax evaders)
Penyelundup pajak adalah wajib pajak yang melaporkan / membuat
jumlah
pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya.
4. Penunggak Pajak
Wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak terhutangnya cukup lama
sampai
melewati batas waktu yang ditetapkan. Upaya pencairan tunggakan
pajak
dapat dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara
intensif
dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif
melaksanakan
upaya tersebut. (Gunadi, 2003, h.3)
Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan yang baik adalah
meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhian kewajiban perpajakan dan
pelaksanaan
ketentuan perpajakan secara seragam antara wajib pajak dan
fiskus. Dalam
menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan tingkat efisiensi yang
baik, yaitu
tercapainya penerimaan maksimal dengan biaya minimal (Devano dan
Kurnia,
2006, h.72). Hal ini selaras dengan prinsip administrasi
perpajakan yang baik di
negara-negara berkembang menurut Richard, Bird dan Casanegra
yang dikutip
oleh Angelia dalam penelitiannya sebagai berikut :
The best tax administration in not simply one that collects the
most revenue.
How that revenue is raised – that is, the effect of the revenue
generation effort
on equity, in the political fortunes of governments and on the
level economic
welfare – may be equally important. (Angelia, 2008, h.22)
Dimana suatu administrasi perpajakan yang baik, tidak hanya
mengumpulkan
banyak penerimaan, tetapi juga ditunjang dengan hal yang lebih
penting lagi yaitu
keadilan, politik dan tingkat kesejahteraan ekonomi. Sehingga
keberhasilan suatu
administrasi tidak hanya mendapat penerimaan yang besar, tapi
juga diimbangi
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
29
Universitas Indonesia
dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin. Menurut
pendapat Zain dan
Arinta (1989, h.113) bahwa administrasi perpajakan adalah
instrumen yang efektif
untuk merealisasikan kebijakan perpajakan dan instrumen yang
bertanggung
jawab untuk mengelola dan melaksanakan undang-undang perpajakan.
Oleh
karena itu, masalah aparat dan instansi pajak merupakan tulang
punggung dan
memegang peranan penting dalam pelaksanaannya.
2.3 Operasionalisasi Konsep
Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai variable
penelitian
adalah teori tahapan administrasi pajak yang dicetuskan oleh
Ikhsan dan Salomo.
Menurut teori tersebut, tahapan administrasi pajak terdiri
dari
pendataan/identifikasi subjek dan/atau objek pajak; pemeriksaan
wajib dan objek
pajak; penetapan nilai pajak terutang; dan melakukan penagihan
atau penerimaan
setoran pajak. Identifikasi / pendataan terkait dalam hal
kelengkapan dari data
subjek / wajib dan objek pajak reklame rokok pada warung dan
kios di
Kabupaten Bogor. Pada pemeriksaan wajib dan objek pajak, hal
yang harus
diperhatikan adalah prosedur pemeriksaan dan kebenaran dari data
yang dimiliki
pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Penetapan nilai pajak terkait
dengan
penghitungan dan penetapan pajak reklame rokok pada warung dan
kios di
Kabupaten Bogor. Pada penagihan dan penerimaan setoran pajak,
hal yang harus
diperhatikan adalah prosedur penerimaan setoran pajak reklame
rokok pada
warung dan kios dan prosedur penagihan pajak reklame rokok pada
warung dan
kios di Kabupaten Bogor. Selain itu, untuk menyempurnakan
pelaksanaan
penagihan dan penerimaan setoran, pengawasan pemungutan pajak
juga perlu
dinilai karena berperan penting dalam mengawasi kepatuhan Wajib
Pajak.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
30
Universitas Indonesia
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep
Variabel Dimensi Indikator Skala Sumber Data
Primer Sekunder
Tahapan
Administrasi
Pajak
Pendataann /
identifikasi
subjek dan /
atau objek
pajak
- Kelengkapan data wajib pajak reklame
warung dan kios
- Kelengkapan data objek pajak reklame
warung dan kios
Ordinal Wawancara Data subjek
dan objek
pajak
reklame,
Peraturan
Daerah
Pemeriksaan
wajib dan
objek pajak
- Prosedur pemeriksaan wajib dan objek pajak
reklame rokok pada
warung dan kios
Ordinal Wawancara Peraturan
Daerah
Penetapan nilai
pajak terutang
- Penghitungan pajak reklame rokok pada
warung dan kios
- Penetapan jumlah pajak reklame rokok
pada warung dan kios
Ordinal Wawancara Peraturan
Daerah,
Peraturan
Bupati
Penagihan atau
penerimaan
setoran pajak
- Prosedur pelaksanaan penerimaan setoran
pajak reklame rokok
warung dan kios
- Prosedur pelaksanaan penagihan pajak
reklame rokok
warung dan kios
- Prosedur pelaksanaan pengawasan
pemungutan pajak
reklame rokok warung
dan kios
Ordinal
Wawancara
Peraturan
Daerah
Sumber : Ikhsan dan Salomo, 2002. Data diolah Peneliti
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
31 Universitas Indonesia
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
pendekatan kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif adalah penelitian
yang bersifat
deduktif, dimana peneliti menempatkan teori sebagai titik tolak
utama dalam
kegiatan penggalian informasi dan kebenaran (Neuman, 2003,
h.46). Pendekatan
kuantitatif merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada
prosedur
ketat dalam menentukan variabel-variabel penelitiannya. Alasan
penggunaan
pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah karena
penelitian ini berusaha
untuk menjelaskan suatu gejala atau permasalahan serta berusaha
untuk
menemukan hukum-hukum atau pola-pola umum / universal.
Pendekatan
kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman penting dalam
merencanakan
penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka
berpikir yang
harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan
oleh peneliti.
3.2 Jenis Penelitian
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan
adalah
penelitian deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian
deskriptif karena
penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis situasi
dan masalah di
dalam pelaksanaan pajak reklame atas reklame rokok. Hal ini
sesuai dengan yang
diungkapkan oleh Neuman yang menyebutkan bahwa
Descriptive research present a picture of the specific details
of situation, social
setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is
a detailed picture
of the subject” (Neuman, 2003).
Hal ini menjelaskan bahwa penelitian deskriptif menyajikan
rincian yang
spesifik tentang situasi, latar sosial atau hubungan misalnya
seperto memperlajari
masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam
masyarakat serta proses
yang sedang berlangsung. Peneliti mengembangkan konsep dan
menghimpun
fakta.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
32
Universitas Indonesia
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian
Berdasarkan manfaat dari penelitian, penelitian ini merupakan
penelitian
murni, dimana penelitian ini ditujukan untuk pengembangan ranah
keilmuan
pengetahuan perpajakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh
Neuman bahwa
penelitian murni memperluas pengetahuan dasar mengenai
sesuatu.
Basic research advances fundamental knowledge about the social
world. It
focuses on refutingorsupporting theories that explain how the
social world
operates, what make things happen, why social relation are a
certain way, and
why society changes. (Neuman, 2003)
Pertanyaan penelitian murni sekilas tidak menjawab secara
konkrit permasalahan
yang ada di lapangan, namun penelitian murni menyediakan suatu
landasan
berfikir bagi penelitian praktis untuk memecahkan masalah.
Tetapi penelitian ini
diharapkan menjadi landasan berpikir bagi penelitian lain di
masa depan
mengenai implementasi pajak reklame atas reklame rokok pada
warung dan kios
di Kabupaten Bogor dan bagaimana pengaturannya terkait dengan
fungsi
regulerend dari pajak.
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu
Berdasarkan dimensi waktu, penelitian termasuk ke dalam
penelitian cross-
sectional research, karena dilakukan pada satu waktu tertentu
yaitu pada saat
peneliti melakukan penelitian hingga penelitian tersebut selesai
dilakukan. Seperti
yang diyatakan oleh Bailey dan Babbie yang menyebutkan bahwa
:
Most survey studies are in theory cross-sectional, even though
in practice it
may take several weeks or months for interviewing to be
completed.
Researchers observe at one point in time. (Moleong, 2004,
h.7)
Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu Maret 2011 hingga
Juni 2011,
dimana reklame rokok pada warung dan kios semakin banyak di
Kabupaten
Bogor.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
33
Universitas Indonesia
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitinan ini
adalah studi
kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data ini
dijelaskan secara
mendalam sebagai berikut :
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan literature buku
dan data
yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku, literature,
jurnal, artikel,
baik media cetak maupun elektronik.
b. Studi Lapangan
Studi Lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara
mendalam
(interview) dan analisis data sekunder. Obsevasi merupakan
metode paling
dasar untuk memperoleh informasi,bila digunakan secara efektif,
pengamatan
merupakan metode kunci untuk mengumpulkan data yang sahih
dan
terpercaya. Prinsip pengamatan mendasari semua metode yang
digunakan
oleh ilmuwan dalam pengumpulan data (Kartono, 1996, p.157).
Wawancara
mendalam menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman
wawancara
yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dibutuhkan peneliti
terkait
dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan
terbuka
sehingga informan dapat menjawab secara bebas menurut
pengetahuannya.
Selain itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide,
tetapi
juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang
dimiliki
oleh responden yang bersangkutan (Gulo, 2003, p.119).
Berdasarkan definisi ini, wawancara dilakukan berupa interaksi
verbal dengan
tujuan untuk mendapatkan informasi dan dilaksanakan dengan
mengeliminasi
materi yang tidak berkaitan dengan penelitian. Untuk melakukan
wawancara
mendalam, diperlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah
daftar
pertanyaan terbuka yang tidak membatasi jawaban dari informan
sehingga
informan dapat memberikan jawaban sesuai dengan persepsi dan
pengetahuan
yang dimilikinya. Pedoman wawancara tidak bersifat mengikat
sehingga jika
dalam wawancara terdapat hal di luar pertanyaan yang dibahas
namun memiliki
keterkaitan dengan tema penelitian akan dijadikan bahan analisis
oleh peneliti.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
34
Universitas Indonesia
Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah dipilih oleh
peneliti terkait
dengan topik penelitian.
Dalam penetapan narasumber / informan, peneliti memiliki
kategori untuk
Adapun pemilihan narasumber / informan dalam penelitian
ini,didasarkan atas
keterkaitan narasumber / informan dengan tema yang diteliti oleh
peneliti.
Neuman mengemukakan bahwa kategori dari narasumber / informan
adalah :
The ideal informants has four characteristic :
a. The informant is totally familiar with the culture
b. The individual is currently involved in the field
c. The person can spend time with the researcher
d. Non-analytic individual. (Neuman, 2003)
3.3 Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif
dimana analisis
data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan
pengumpulan data,
sehingga tidak ada panduan yang baku dalam melakukan analisis
data. Sesuai
dengan pengertian analisis data menurut Bogdan dan Biklen yang
dikutip oleh
Irawan, yaitu :
Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara
sistematis
transkrip interview, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan
untuk
meningkatkan pemahaman Anda terhadap suatu fenomena dan
membantu
Anda kepada orang lain. (Irawan, 2006, h.73)
Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan
dara-data terkait
dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil
wawancara informan
yang relevan. Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan
data. Data-data
yang diperoleh tidak dipaparkan seluruhnya, namun data yang
terkait dengan
penelitian saja yang dipaparkan. Peneliti juga memperhatikan
waktu dari data
tersebut didapatkan sehingga data yang dipaparkan adalah data
yang terkait dan
paling baru.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
35
Universitas Indonesia
3.4 Narasumber
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara.
maka
peneliti memerlukan informan / narasumber sebagai sumber data
untuk
melengkapi penelitian ini. Sesuai dengan karakteristik menurut
Neuman, maka
peneliti menetapkan beberapa informan / narasumber, antara lain
:
1. Bagian Perizinan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
untuk
mendapatkan informasi mengenai proses perizinan pemasangan
reklame
rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.
2. Bagian Reklame Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Bogor untuk
mendapatkan informasi mengenai standarisasi penyelenggaraan
reklame
rokok di warung dan kios Kabupaten Bogor dan
pengendaliannya.
3. Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Dinas Pendapatan
Keuangan
dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, untuk mendapatkan informasi
tentang
pelaksanaan tahapan administrasi pajak reklame rokok yang berada
di warung
dan kios Kabupaten Bogor.
4. Bagian Penagihan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Dinas
Pendapatan
Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, untuk mengetahui
penerimaan setoran pajak reklame atas reklame rokok yang berada
di warung
dan kios Kabupaten Bogor beserta pengawasannya.
5. PT. Djarum, wajib pajak, untuk mendapatkan informasi mengenai
prosedur
yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame rokok yang dikelola
perusahaan
yang dipasangkan di warung dan kios Kabupaten Bogor.
6. CV. Sheilla Advertising, wajib pajak, untuk mendapatkan
informasi mengenai
prosedur yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame rokok yang
dikelola
perusahaan yang dipasangkan di warung dan kios Kabupaten
Bogor.
7. CV. Wahyu, wajib pajak, untuk mendapatkan informasi mengenai
prosedur
yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame rokok yang dikelola
perusahaan
yang dipasangkan di warung dan kios Kabupaten Bogor.
8. Edi Sumantri, Akademisi, untuk mengetahui konsep dasar pajak
reklame atas
reklame rokok berbentuk warung dan kios.
Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI,
2011
-
36
Universitas Indonesia
3.5 Site Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah mengenai analisis implementasi
pajak
reklame atas reklame rokok pada warung dan kios ditinjau dari
ketentuan pajak
daerah di Kabupaten Bogor. Site penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini
adalah Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten
Bogor, Badan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, dan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor.
3.6 Pembatasan Penelitian
Penelitian ini dibata