perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007 – 2011 TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan Mancapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh : YULIA ERNAWATI F3409071 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012
68
Embed
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP …... · TAHUN 2007 – 2011 YULIA ERNAWATI F3409071 Penelitian ini bertujuan mengetahui hambatan dan upaya pemungutan serta besarnya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 – 2011
TUGAS AKHIR
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mancapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan
Oleh :
YULIA ERNAWATI
F3409071
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
THE CONTRIBUTION OF ADVERTISEMENT TAX REVENUE TO THE
LOCAL TAX IN SUKOHARJO REGENCY IN 2007-2011
Yulia Ernawati
F3409071
This research aims to find out the inhibition and the collecting attempt as well as the contribution of advertisement tax revenue to the local tax in Sukoharjo. The analysis was conducted by calculating the realization of advertisement tax revenue in relation to the realization of local tax revenue that has been determined to calculate the percentage contribution for each fiscal year during 2007-2011. From the data analysis, it could be seen that: Firstly, the local tax in Sukoharjo Regency is potentially explored in the attempt of improving the local income, the presence of local tax income could improve the local income; secondly, the advertisement tax income contributed significantly to the local tax, thirdly, advertisement tax collection in Sukoharjo Regency had almost met the target, but some weaknesses were still found so that the writer gave some recommendations such as to make the advertisement tax disciplinary team effective to take firm measures over both the illegal advertisement installation and the advertisement installation violating the procedure.
Keywords: Advertisement Tax, Local Tax, Sukoharjo Regency
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAK
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 – 2011
YULIA ERNAWATI
F3409071
Penelitian ini bertujuan mengetahui hambatan dan upaya pemungutan serta besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan untuk menghitung presentanse kontribusi untuk masing-masing tahun anggaran selama tahun 2007-2011. Dari analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, adanya pendapatan pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah; Kedua, pendapatan pajak reklame memberikan kontribusi signifikan bagi pajak daerah, Ketiga, pemungutan pajak reklame di kabupaten Sukoharjo sudah hamper memenuhi target, namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan sehingga penulis memberikan beberapa saran, salah satunya mengefektifkan tim penertib pajak reklame untuk melakukan tindakan tegas terhadap pemasangan reklame liar maupun yang menyalahi tata cara pemasangan.
Kata kunci: Pajak Reklame, Pajak Daerah, Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
HAL PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas Akhir dengan judul “KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
2007 – 2011” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai
derajat Ahli Madya Program DIII Perpajakan FE UNS.
Surakarta, Juni 2012
Disetujui dan diterima oleh
Pembimbing
AgusWidodo, S.E, M. Si, Ak
NIP. 197308252000121001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.
Surakarta, Juli 2012
Tim Penguji Tugas Akhir
1. Ahmad Ridwan, S.E,Ak (.............................................)
NRP. 34 07 00001
Penguji
2. AgusWidodo, S.E, M.Si, Ak (.............................................)
NIP. 197308252000121001
Pembimbing
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang khusyuk” (Q.S Al-Baqarah : 45)
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk
berhasil” ( MarioTeguh)
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang
yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan” ( MarioTeguh )
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan oleh:
1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tuaku tercinta
3. Kakak - kakakku
4. Sahabat - sahabatku
5. Almamaterku
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan
ridho-NYA dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rosullulloh Nabi
Muhammad SAW, sehingga penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul
“KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007 – 2011” ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Ahli
Madya pada Program DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, penulis memperoleh bantuan,
dorongan dan keterlibatan beberapa pihak baik materiil maupun non materiil, yang
akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan ini dengan baik. Untuk itu dengan
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak selaku Ketua Program DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Agus Widodo, S. E, M. Si, Ak selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir
yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan tugas akhir.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4. Ibu Dra. Sri Endang Setyowati selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
5. Seluruh staf dosen DIII Akuntansi Perpajakan UNS yang telah mentransfer
ilmunya kepada penulis
6. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak-kakak yang telah memberikan dukungan
moral maupun spiritual.
7. Teman-teman Diploma III Perpajakan yang selama tiga tahun bersama-sama
1 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah……… 43
2 Hambatan dalam Pemungutan Pajak Reklame………….. 46
3 Upaya yang Ditempuh DPPKAD……………………… 47
BAB III TEMUAN
A. Kelebihan………………………………………………........... 48
B. Kelemahan…………………………………………………….. 49
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan……………………………………………………. 50
B. Rekomendasi…………………...……………………………... 51
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kab Sukoharjo…………………. 9
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame…………………………… 23
Tabel II.1 Tingkat Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah……. 44
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Pernyataan Tugas Akhir
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Magang
3. Lembar Penilaian Kegiatan Magang
4. Tanda Terima Laporan Kegiatan Magang
5. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ABSTRACT
THE CONTRIBUTION OF ADVERTISEMENT TAX REVENUE TO THE
LOCAL TAX IN SUKOHARJO REGENCY IN 2007-2011
Yulia Ernawati
F3409071
This research aims to find out the inhibition and the collecting attempt
as well as the contribution of advertisement tax revenue to the local tax in
Sukoharjo. The analysis was conducted by calculating the realization of
advertisement tax revenue in relation to the realization of local tax revenue that
has been determined to calculate the percentage contribution for each fiscal year
during 2007-2011. From the data analysis, it could be seen that: Firstly, the local
tax in Sukoharjo Regency is potentially explored in the attempt of improving the
local income, the presence of local tax income could improve the local income;
secondly, the advertisement tax income contributed significantly to the local tax,
thirdly, advertisement tax collection in Sukoharjo Regency had almost met the
target, but some weaknesses were still found so that the writer gave some
recommendations such as to make the advertisement tax disciplinary team
effective to take firm measures over both the illegal advertisement installation and
the advertisement installation violating the procedure.
Keywords: Advertisement Tax, Local Tax, Sukoharjo Regency
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
ABSTRAK
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007 – 2011
YULIA ERNAWATI F3409071
Penelitian ini bertujuan mengetahui hambatan dan upaya pemungutan serta besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Analisis dilakukan dengan menghitung realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan untuk menghitung presentanse kontribusi untuk masing-masing tahun anggaran selama tahun 2007-2011. Dari analisis data dapat dilihat bahwa: Pertama, pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, adanya pendapatan pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah; Kedua, pendapatan pajak reklame memberikan kontribusi signifikan bagi pajak daerah, Ketiga, pemungutan pajak reklame di kabupaten Sukoharjo sudah hampir memenuhi target, namun ada beberapa kelemahan yang ditemukan sehingga penulis memberikan beberapa saran, salah satunya mengefektifkan tim penertib pajak reklame untuk melakukan tindakan tegas terhadap pemasangan reklame liar maupun yang menyalahi tata cara pemasangan.
Kata kunci: pajak reklame, pajak daerah, Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
1. Deskripsi berdirinya Kabupaten Sukoharjo
a. Sejarah Kabupaten Sukoharjo
Pada awal Kemerdekaan, Sukoharjo merupakan salah satu
kawedanan (sekarang Pembantu bupati) dari empat kawedanan yang
ada di Surakarta, yaitu Kawedanan Kartasura, Surakarta, Bekonang
dan Sukoharjo. Perkembangan selanjutnya, Kawedanan Surakarta
menjadi Hominte Surakarta atau kotapraja (sekarang kotamadya) yang
terpisah dari kabupaten Surakarta, sedangkan Kabupaten Surakarta
menjadi Kabupaten Sukoharjo yang meliputi kawedanan Kartasura,
Bekonang dan Sukoharjo. Adapun istilah kawedanan sekarang menjadi
wilayah Pembantu Bupati.
Berpijak pada Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tanggal 15 Juli
1946, tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo No. 433/051/1986 Tanggal 24 Pebruari 1986,
yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir
Kabupaten Sukoharjo yang disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 188.3/480/1986 dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 seri D No. 2 Tanggal 9 Januari 1987,
maka pada hari Lahirnya Kabupaten Sukoharjo.
b. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo
Dilihat dari peta kabupaten Kabupaten Sukoharjo, maka
Kabupaten Sukoharjo mempunyai batas daerah seperti berikut:
1) Sebelah Utara : Kotamadya Surakarta
2) Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3) Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri
4) Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Klaten
Letak Kabupaten Sukoharjo secara astronomis adalah sebagai
berikut:
1) Bagian Ujung Sebelah Timur : 110°51’33,70’’BT
2) Bagian Ujung Sebelah Barat : 11°42’06,79’’BT
3) Bagian Ujung Sebelah Utara : 7°32’17,00’’LS
4) Bagian Ujung sebelah Selatan : 7°49’32,00’’LS
2. Sejarah berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa
pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota didasarkan atas
asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
bertanggungjawab. Berdasarkan asas desentralisasi tersebut, sebagai
pelaksana daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berhak dan
tentunya berwenang pula dalam mengatur dan mengurus urusan rumah
tangganya guna menggali potensi daerah serta meningkatkan sumber daya
yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo secara lebih maksimal lagi. Hal
ini mengacu pada sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri
dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan
dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana
yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam
penyusunan dan pelaksanan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/ kantor/
rumah sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam
dinas daerah.
Sebagai aturan pelaksanaan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah
No. 58 tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai
pengganti Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000. Peraturan tersebut
merupakan sinkronisasi dari bebagai ketentuan Pengelolaan Keuangan
Daerah, sehingga merupakan satu kesatuan pengaturan pedoman pokok
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.Dengan
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
maka sejak tahun 2009 terbentuklah Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat
menjadi DPPKAD
a. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo
Nomor 3 tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011. Pasal 3 ayat (1) Dinas
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 3 menyebutkan bahwa DPPKAD
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan
tugas pokok tersebut, maka DPPKAD mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
2) penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4) penyusunankebijakanpemungutanPajak Daerah;
5) pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah;
6) pengolahan data dan informasi Pajak Daerah;
7) pelayanan Pajak Daerah;
8) penagihan Pajak Daerah;
9) pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah;
10) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
11) pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
12) pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
13) pengelolaan urusan ketatausahaan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
b. Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
DPPKAD Kabupaten Sukoharjo mempunyai visi yaitu
terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber
daya pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pendapatan
daerah dengan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi
dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan
pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, DPPKAD Kabupaten
Sukoharjo mempunyai misi- misi yaitu sebagai berikut:
1) Meningkatan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan Daerah.
2) Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran
Daerah.
3) Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan Daerah dan efisiensi
belanja Daerah.
4) Meningkatkan fungsi pengendalian kas Daerah, perbendaharaan
umum Daerah dan verifikasi serta perhitungan anggaran,
pertanggungjawaban keuangan Daerah.
c. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
Struktur organisasi DPPKAD diatur dalam Pasal 27 Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo, yaitu terdiri dari:
1) Kepala Dinas.
2) Sekretariat, terdiri atas:
a) Sub Bagian Program;
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Anggaran, terdiri atas:
a) Seksi Perencanaan Anggaran;
b) Seksi Penyusunan Anggaran;
c) Seksi Pelaksanaan Anggaran.
4) Bidang Pendapatan, terdiri atas:
a) Seksi Pendaftaran dan Penadataan;
b) Seksi Penetapan;
c) Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan.
5) Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
a) Seksi Perbendaharaan I;
b) Seksi Perbendaharaan II;
c) Seksi Perbendaharaan III.
6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
a) Seksi Verifikasi;
b) Seksi Akuntansi;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
c) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan.
7) Bidang Kas, terdiri atas:
a) Seksi Penerimaan;
b) Seksi Pengeluaran;
c) Seksi pengendalian dan Pelaporan.
8) Bidang Aset dan Investasi Daerah, terdiri atas:
a) Seksi Penatausahaan Aset Daerah;
b) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah;
c) Seksi Perubahan Status Hukum.
9) Unit Pelaksan Teknis Dinas; dan
10) Kelompok Jabatan Fungsional
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
SUBBAG PROGRAM
SEKRETARIAT
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BIDANG ANGGARAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENDAPA
TAN
BIDANG PERBENDA
HARAAN
BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
BIDANG KAS
BIDANG ASET
KEPALA
SEKSI PERENCANAAN
ANGGARAN
SEKSI PENDAFTA
RAN DAN PENDATAAN
SEKSI PERBENDA
HARAAN I
SEKSI VERIFIKASI
SEKSI PENERIMAAN
SEKSI PENATAUSAH
AAN ASET DAERAH
SEKSI PENYUSU
NAN ANGGARAN
SEKSI PENETAPAN
SEKSI PERBENDA
HARAAN II
SEKSI AKUNTANSI
SEKSI PENGELUAR
AN
SEKSI PENDAYAGU-NAAN ASET
DAERAH
SEKSI PELAKSA
NAAN ANGGARAN
SEKSI PENERIMAAN,
PENAGIHN DAN PELPORAN
SEKSI PERBENDA
HARAAN III
SEKSI FASILITASI PENYUSUNAN LAP.KEUNGAN
SEKSI PENGENDA
LIAN DAN
SEKSI PERUBAHAN
STATUS HUKUM
UPTD
Gambar I.1
Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
d. DESKRIPSI JABATAN DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatatan
Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan
organisasi DPPKAD Sukoharjo terdiri dari :
1) Kepala Dinas
Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
Kepala Dinas mempunyai tugas:
a) Merumuskan kebijakan Bupati dibidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan wewenang
dan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai
bahan arahan operasional;
b) merumuskan program kegiatan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
c) mengkoordinasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan
kegiatan di bidang pendapatan, pengeloolaan keuangan dan
aset daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang
berlaku;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
d) mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna
kelancaran pelaksanaan tugas;
e) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
2) Sekretariat
Mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi kesekretariatan
meliputi keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian,
program, serta keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung
jawab pada Sekretariat.
Sekretaris mempunyai fungsi:
a) Menyusun program kesekretariatan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
b) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan
agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
c) menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas PPKAD di bidang
kesekretariatan;
d) menyiapkan rumus kebijakan strategis program dan kegiatan
dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Sekretariat, terdiri atas:
· Sub Bagian Program
Mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kegiatan.
· Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan.
· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan
administrasi umum organisasi dan tata laksana, pengurusan
rumah tangga, perlengkapan dokumentasi, perpustakaan dan
kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
3) Bidang Anggaran
Mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi perencanaan,
penyusunan anggaran dan meliputi sebagai aktivitas mengenai