Page 1
1 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan
tentang asas Pemungutan pajak, antara lain:
1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The
Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
- Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan
pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan
wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU,
sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas
kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang
paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat
wajib pajak menerima hadiah.
- Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan
sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil
pemungutan pajak.
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
- Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya
penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang
dibebankan.
- Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan
yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Page 2
2 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
- Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain
harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya
(serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak
memberatkan para wajib pajak.
3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut.
- Asas politik finalsial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadadi sehingga dapat
membiayai atau mendorong semua kegiatan negara
- Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak
untuk barang-barang mewah
- Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk
kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus
membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya
biaya pajak.
- Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
- Asas Pengenaan Pajak
Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi
atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara
tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di
Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau
dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.
Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam
menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak
Page 3
3 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan
untuk mengenakan pajak adalah:
- Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle),
berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima
atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi
tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan
yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari
mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang
menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan
menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas
penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar
negeri (world-wide income concept).
- Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan
yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang
bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi
persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan
tersebut sebab yang menjadi landasan penge¬naan pajak adalah objek pajak yang timbul atau
berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari
penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
- Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan
(nationality/citizenship principle).Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak
adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.
Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan
pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas
nasionalitas ini dilakukan dengan cara mengga¬bungkan asas nasionalitas dengan konsep
pengenaan pajak atas world wide income.
Page 4
4 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas
nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama,
pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara
untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang
bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus
sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi
objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya
adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu
atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak
begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap
penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber,
penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang
diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.
Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi
lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas
dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.
Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994,
khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa
Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya.
Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang
mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.
Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual)
menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepang
berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya,
baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan
penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk
Page 5
5 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di
Jepang.
Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di
Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber
penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas
penghasilan dari sumber yang ada di Australia.
Teori pemungutan
Dari abad ke abad, selalu timbul pertanyaan di dalam hati sanubari orang-orang yang
berpikir panjang apa dasar hukum pemungutan pajak, maka ada kewajiban membayar pajak,
dengan perkataan lain : atas dasar apakah Negara seakan-akan memberikan hak kepada diri
sendiri untuk membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu. Dan apakah pemungutan pajak
oleh suatu Negara berdasar pula atas dasar keadilan? Oleh sebab itu, semenjak abad ke-18
timbulah pelbagai teori guna memberikan dasar menyatakan keadilan (justification) kepada hak
Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
Teori-teori didengung-dengupara ngkan selalu oleh pencipta beserta penganutnya kepada
khalayak ramai dengan maksud agar segala peraturan yang brhubungan dengan pajak dipahami
dan ditaati. Semua teori tadi agar dapat dipahami oleh masyarakatnya, sudah tentu harus sesuai
dengan pandangan hidup pada zaman-zaman itu. Sehingga masing-masing teori itu bersifat
relatif yang dibela mati-matian. Untuk memberi uraian yang lebih jelas, berikut ini kami
paparkan teori-teori pemungutan pajak.
1. Teori asuransi
Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala
kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk
Page 6
6 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan
adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada
negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan
asuransi. Ada beberapa kekurangan dalam teori ini.
a. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari Negara.
b. Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh Negara tidak terdapat
hubungan yang langsung.
c. Negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan
pajak.
Meskipun seperti itu, teori ini dipertahankan oleh para penganutnya sekadar untuk
memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan.
Sehinga makin lama makin berkuranglah jumlah penganut teori ini.
2. Teori Kepentingan
Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-
masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi
tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori
ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang
miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-
lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
Meskipun teori ini masih berlaku pada retribusi,sukar pula dipertahanakan sebab seorang
miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa
dari pekerjaan Negara, tapi justru mereka tidak membayar pajak.
Page 7
7 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
3. Teori Gaya Pikul
Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan
pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya,
yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kebutuhan ini diperlukan biaya-
biaya yang dipikul oleh segena orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam
bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini yaitu tekanan pajak itu haruslah
sama beratnya untuk setiap orang (asas keadilan). Pajak harus dibayar menurut gaya
pikul seseorang, dan sekadar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan,
selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan
seseorang. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana hukum
terkemuka dalam lapangan hukum pajak.
Menurut Profesor W. J de langen, asas gaya pikul menjelmakan cita-cita untuk
mendapatkan tekanan yang sama atas individu, seimbang dengan pemuasan kebutuhan
yang dapat dicapai oleh seseorang. Oleh karena itu pemuasan kebutuhan yang diperlukan
untuk kehidupan yang mutlak harus diabaikan dan sisanya inilah yang disamakan dengan
gaya pikul seseorang. Kelemahan teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya
pikul seseorang, karena akan selalu berbeda dan berubah-ubah.
4. Teori Kewajiban Pajak atau teori bakti
Berlawanan dengan ketiga teori lainnya, yang tidak mengutamakan kepentingan-
kepentinagn Negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas
paham Organische Staatsleer, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat
Negara inilah maka timbul hak mutlak untuk memngut pajak. Teori ini didasari paham
organisasi yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan kepentingan umum. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada
Page 8
8 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus
selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban Negara harus
mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan dibidang pajak.
Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan
rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini, dasar hukum
pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak
memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan dari teori ini
adalah Negara bisa menjadi otoriter sehinggga mengabaikan aspek keadilan dalam
pemungutan pajak.
5. Teori Asas Gaya Beli
Teori ini modern; ia tidak mempersoalkan asal-mulanya Negara memungut pajak,
melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu
sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika
dipandangnya sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu
mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah
tangga Negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk
memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah hidup tertentu teori ini
menitikberatkan ajarannnya pada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi
mengatur. Menurut para penganutnya, termasuk juga professor Adriani, teori ini berlaku
sepanjang masa, baik dalam masa ekonomi bebas maup ekonomi terpimpin. Tidak
demikian dengan teori sebelumnya yang hanya berlaku selama masa tertentu saja.
Pada zaman modern ini, banyak terdapat aliran yang tidak menyetujui adanya
teori-teori untuk memberi dasar keadilan kepada hak Negara untuk memungut pajak.
Mereka menyandarkannya atas dasar pertimbangan praktis, seperti kita lihat pada asas
teori gaya beli dan seharusnya tidak menyimpang dari asas keadilan. Hanya apabila
sangat diperlukan, barulah mereka menunjuk kepada sejarah atau mencarikan dasar
Page 9
9 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
keadilan untuk pemungutan suatu pajak
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut
pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga
negara. Selanjutnya negara akam menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh
masyarakat lebih diutamakan.
6. Teori pembangunan
Untuk Indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah
pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur. Teori Pembangunan, teori–
teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi kepada pemerintah unutk
memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan,
pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian
tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut
akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan
sosial budaya dst. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan
untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih
sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan,
sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan disamping teori gaya beli
dan teori lainnya yang disebut di atas.
Selain teori-teori yang telah dikemukakan di atas, masih ada teori dalam
perumusan atau nama lain yang memberi pembenaran secara filosofis terhadap
pemungutan pajak yakni exchange atau contracti atau reciprocity theory dan organic
theory.
- Exchange atau contract atau reciprocity theory mengajarkan bahwa pajak adalah
semata-mata suatu jumlah tertentu yang diberikan penduduk kepada pemerintah
untuk mengganti jasa pemerintah yang bertugas antara lain melindungi penduduk.
Page 10
10 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
- Organic theory mengajarkan bahwa penduduk secara bersama-sama mempunyai
kewajiban secara alamiah untuk menunjang negara dengan cara membayar pajak.
Ajaran ini juga mengakui adanya timbal balik antara pemerintah dan penduduk,
melainkan penduduk dalam arti bersama-sama.
Perbedaan Indonesia Amerika Serikat
Tarif Pajak Ditentukan dalam UU
perpajakan
Disesuaikan dengan keadaan pasar
Tata Cara Pembayaran Melaporkan sendiri
pajaknya ke petugas pajak
Dilakukan oleh fiskus atau petugas
pajak
System Tax Return Pengembalian pajak secara
tidak langsung seperti
barang publik
Pengembalian pajak secara langsung
dalam bentuk asuransi pendidikan
kepada anak
Pajak Pertambahan Nilai Ditetapkan sebesar 10% Berpengaruh kepada sistem pajak
yang dilakukan di daerah itu
Kesimpulan Indonesia lebih mengarah
kepada teori
pembangunan. Dimana
pajak dipungut untuk
pembangunan. Dalam kata
pembangunan terkandung
pengertian tentang
masyarakat yang adil,
makmur, sejahtera lahir
batin, yang jika dirinci
lebih lanjut akan meliputi
Amerika lebih mengarah kepada teori
asuransi. Dimana dalam teori
ini, negara mempunyai tugas untuk
melindungi warganya dari segala
kepentingannya baik keselamatan
jiwanya maupun keselamatan harta
bendanya. Untuk perlindungan
tersebut diperlukan biaya seperti
layaknya dalam
perjanjian asuransi deiperlukan
adanya pembayaran premi.
Page 11
11 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
semua bidang dan aspek
kehidupan seperti
ekonomi, hukum,
pendidikan sosial budaya.
Pembayaran pajak ini dianggap
sebagai pembayaran premi kepada
negara.
INDONESIA VS AMERIKA
Pajak dimana-mana selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik. Selain karena pajak
bukan suatu hal yang ‘diinginkan’ dan ‘menyenangkan’ bagi sebagian besar orang, penggunaan
uang pajak selalu menjadi kontroversi, termasuk di Indonesia dan di Amerika.
Baik di Indonesia maupun di Amerika, pajak ditarik dari berbagai aspek: honor, gaji,
pembelian barang, hadiah, kepemilikan properti dan lain sebagainya. Besarannya beragam
tergantung pada kebijakan pemerintah. Di negara bagian Iowa, misalnya, besaran pajak
pembelian barang di luar makanan berbeda tiap kota. Di kota tempat saya tinggal, Iowa city,
pajaknya 6%. Di kota tetangga, Coralville, pajaknya hanya 5%. Makanya, saya suka
menyengajakan diri berbelanja ke kota tetangga karena jaraknya sangat dekat, agar kena pajak
lebih rendah.
Honor dan/atau gaji dikenai dua jenis pajak: federal (pemerintah pusat) dan state (negara
bagian). Rekan saya yang jadi asisten dosen di kampus Iowa (AS) menyebutkan, gajinya sekitar
$1600 per bulan, tapi karena ada potongan pajak dan asuransi kesehatan, yang bersih dia terima
sekitar $1200-1300. Uniknya, jumlahnya fluktuatif per bulannya, tergantung besaran pajak yang
dipungut.
Di Indonesia, honor/gaji menjadi objek potongan pajak. Gaji saya per bulan dipotong
pajak. Begitu pun, honorarium kegiatan. Sekecil apapun besarannya, pasti dikenai pajak.
Anehnya, uang transportasi, kalau ada, tidak dikenai pajak. Makanya, dalam beberapa kegiatan
yang pernah saya ikuti, untuk menyiasati agar peserta mendapat insentif lebih besar,
penyelenggara kegiatan mengecilkan jumlah honor karena kena pajak dan menggembungkan
Page 12
12 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
uang transport.
Yang membedakan antara sistem pajak di tanah air dengan di AS adalah tax return. Di
tanah air, sejauh ini, saya belum pernah mengisi berkas pajak untuk mendapatkan pengembalian
pajak. Mendengarnya pun, belum pernah. Mungkin, bentuknya lain. Bukan dalam bentuk uang.
Melainkan dalam bentuk program semisal raskin, BOS untuk sekolah, dan sebagainya. Itupun
tak lepas dari tangan-tangan jahil para koruptor yang menyunat dananya dengan puspa ragam
cara. Bentuk lain bisa berupa perbaikan sarana prasarana umum semisal jalan, jembatan, gedung
publik dan semacamnya. Entahlah kadang kita suka geram melihat banyak jalan bolong atau
rusak karena genangan air tapi tampaknya tak digubris oleh instansi pemerintahan terkait. Seolah
tidak ada alokasi dana untuk memperbaikinya.
Di negara Obama ini, setiap orang berhak mendapatkan tax return dan tax credit, selama
persyaratannya terpenuhi. Jenisnya, sejauh pengetahuan saya, cukup banyak. Ada tunjangan
untuk pengasuhan anak dari pajak, ada yang namanya earned income credit, dan lain-lainnya.
Pokoknya banyak ragamnya.
Sebagai mahasiswa asing pun, saya berhak mendapatkan tax return ini karena saya pun
membayar pajak dari gaji yang saya terima sebagai asisten dosen. Besarannya beragam, amat
bergantung pada banyak variabel. Salah satunya, misalnya, sumbangsih atau donasi. Kita bisa
melaporkan sumbangan yang kita berikan untuk memperoleh keringanan pajak. Banyak lagi
variabel lainnya.
Selain itu, karena saya memiliki anak yang dilahirkan di sini, dia berhak mendapatkan
asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah, yang tentunya dananya diambil dari uang pajak.
Di tambah lagi tunjangan kesejahteraan lain seperti cek bulanan untuk membeli susu formula dan
makanan bayinya dan tunjangan kredit per bulan untuk belanja sembako.
Intinya, sebagai orang asing pun, saya mendapatkan perlakuan yang sama ikhwal
pengembalian pajak. Pastinya, ada perlakukan yang beda antara non-residen dengan residen atau
warga negara AS sendiri yang besaran tax return-nya tentunya lebih besar. Plus, mereka pun
berhak memperoleh banyak tax credit. Satu hal yang orang asing tidak bisa dapatkan. Tapi, hal
Page 13
13 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
semacam ini lumrah adanya.
Sebagai orang Indonesia, saya hanya bisa berharap, semoga ke depan pengelolaan uang
pajak di negara kita bisa meniru pengelolaan di sini. Ada tax return dan tax credit selain program
lain untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pun, saya berdo’a, semoga para
mafia pajak, semisal Gayus, diberikan hidayah oleh Allah agar mau bertobat dan bersedia
mengembalikan semua uang yang pernah dicurinya. Dengan demikian, pemerintah tidak usah
pusing memikirkan defisit pajak dengan berencana mencari sumber pungutan pajak lain dari
rakyat kecil seperti pajak warteg.
PERPAJAKAN INDONESIA
Sistem Perpajakan Indonesia, Berbicara masalah perpajakan, mengarahkan kita untuk
kembali mengingat bahwa penerimaan terbesar Negara adalah dari pajak. Oleh sebab itu perlu di
koreksi kembali apa yang menjadi kelemahan system perpajakan Indonesia dengan Negara maju.
Pada dasarnya, sistem perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini menggunakan sistem
pemungutan self assestment. Self assestment system ini adalah merupakan system pemungutan
pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang
terutang sendiri ke kantor pajak. Fiskus hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan
untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Di sini memiliki arti bahwa utang pajak timbul apabila
ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Di Indonesia, sistem ini diterapkan khususnya
untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan NIlai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Menyimpang dari sistem pemungutan self assestment yang diterapkan tersebut, untuk
pajak-pajak tertentu diterapkan dua system pemungutan yang lain, yaitu:
1. Official Assestment System
Page 14
14 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang
oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini
Wajib Pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut system ini utang pajak
timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Pajak di Indonesia yang masih
menerapkan system ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Withholding System
Sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan
dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja,
bendaharawan pemerintah, dll. Di Indonesia, system ini diterapkan pada Pajak Penghasilan
Pemotongan dan Pemunguutan, misalnya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan
PPh final.
Kewajiban Membayar Pajak ( Utang Pajak )
Utang Pajak, pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, karena sistem
pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Self Assestment System. Sehingga
pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak.
Timbulnya Utang Pajak, dalam system perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini ,
khususnya untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan NIlai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dapat dilihat bahwa yang berlaku adalah ajaran Materiil, karena utang pajak timbul tanpa
harus menunggu adanya ketetapan atau penagihan dari fiskus. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan
Bangunan masih menganut ajaran Formal, karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari
fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Penagihan Pajak Dalam self assestment
system, Wajib Pajak membayar utang pajak tanpa harus menunggu adanya penagihan dari fiskus.
Berakhirnya Utang Pajak. Utang Pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut:
- Pembayaran / pelunasan
Page 15
15 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
- Kompensasi
- Penghapusan Utang
- Daluwarsa
- Pembebasan
Jenis Pajak yang Ditangani
a. Pajak Penghasilan ( PPh )
Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000. untuk tahun pajak 2009, berlaku
Undang – Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan adalah setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang bersal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Jenis Pajak
Penghasilan adalah :
a. Pajak masa, yaitu : PPh pasal 21, pasal 22, 23, 4 ayat (2), pasal 19, pasal 25
b. Pajak tahunan
b. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM )
PPN dan PPnBM diatur dengan Undang – Undang nomor 8 tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terkhir dengan Undang –undang nomor 18 tahun 2000. Pajak ini bersifat masa.
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Tarif pajak adalah 10% dari dasr pengenaan pajak, keculi untuk ekspor barang kena
pajak 0%.
b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Page 16
16 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
Tarif pajak paling rendah 10% dan paling tinggi 75%.
c. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )
PBB ditur dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 sebagaiman telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. PBB dikenakan terhadap orang atau
badan yang secar nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas
bumi dan/atau memiliki, mmenguasia, dan/.atu memperoleh manfat ats bangunan. Besarnya
pajak adalah 0,5% dari nilai njual kena pajak.
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB )
BPHTB diatur dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 sebagaiman telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2000.
BPHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah
dan atau bangunan. Besarnya pajak adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak.
e. Bea Materai
Bea Meterai diatur dengan Undang-Undang nomor 13 tahun1985. Bea Materai
dikenakan terhadap dokumen tertentu. Besarnya adalah Rp 3000,00 atau Rp 6.000,00.
PERPAJAKAN AMERIKA SERIKAT
Amerika Serikat adalah sebuah republik federal dengan pemerintah negara bagian dan
lokal otonom. Pajak yang dikenakan di Amerika Serikat pada masing-masing tingkatan. Ini
termasuk pajak atas penghasilan, gaji, properti, penjualan, impor, perkebunan dan hadiah, serta
berbagai biaya.
Page 17
17 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
Sistem Perpajakan Amerika Serikat
Jenis Pajak yang Ditangani
Amerika Serikat membebankan pajak progresif pada pajak pendapatan individu,
kemitraan, perusahaan, percaya, perkebunan. Beberapa negara dan pemerintah kota juga
mengenakan pajak pendapatan. Pajak penghasilan federal pertama diberlakukan dengan Artikerl
1 bagian 8 klausul 1 dari Undang_undang AS ketika perang sipil berlangsung. Lalu diperbaharui
pada tahun 1890, dan diratifikasi tahun 1913. Pajak pengahasilan yang sekarang berlaku
didassarkan pada konstitusi dari Internal Revenue Cose tahun 1986.
Pajak Penghasilan
Meskipun hukum yang berlaku di AS sangat kompleks, tapi hokum yang mengatur pajak
mudah dipahami. Penghaislan dari semua seumber yang diterima oleh pembayar pajak aka
dikurangi dengan pengecualian-pengecualian yang telah ditetapkan oleh kongres. Pengecualian
yang bisa dikurangkan dari pengahasilan kotor adalah item yang tidak perlu dicantumkan dalam
penghasilan mereka seperti pembayaran asuransi kesehatan, aatu bunga untuk obligasi.
Untuk orang pribadi, pendapatan kotor dikurangi pengurangan seperti di atas termasuk
pengurangan dari aktivitas bisnis. Pengurangan ini juga dilakukan oatas pengecualaian dari
penghasilan istri dan tanggungan yang mebeyar pajak secara bersama.
Selanjutnya penghasilan kotor setelah dikurangi dengan item yang boleh dikurangka akan
dikalikan dengan tariff pajak sebesar 35 %. Pajak yang terutan gkan dikurangi dengan kredit
pajak seperti pajak penghasilan yang dipotong pihak lain, kredit pajak anak.
Page 18
18 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
Jenis pendapatan
Untuk keperluan pajak, pendapatan dapat dibagi dalam berbagai cara. Yang pertama
adalah penghasilan antara penghasilan biasa dan penghasilan dari modal. Penghaislan biasa
terdiri dari kompensasi untuk jasa perorangan, seperti gaji dan upah, keuntungan usaha, deviden
dari saham, keuntungan dari iinvestasi property.
Kongres telah memutuskan keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang
akan dikenai tariff pajak yang lebih rendah dari tariff untuk penghasilan biasa. Investasi jangka
pendek yang ditanamkanselama kurang dari setahun tidak mendapat perlauan khusus ini.
Perbedaan lain yang penting adalah jenis pendapat dari aktivitas pasif yaitu menanamkan uang
tapi tidak sebagai modal.
Pajak property
Pajak properti yang dikenakan oleh pemerintah lokal yang paling banyak dan otoritas
tujuan khusus berdasarkan nilai pasar properti. Sekolah dan otoritas lainnya secara terpisah
diatur, dan memberlakukan pajak yang terpisah. Pajak properti umumnya hanya dikenakan pada
realty, meskipun beberapa yurisdiksi pajak beberapa bentuk bisnis properti. Aturan pajak properti
dan harga bervariasi.
Pajak penjualan
Pajak penjualan yang dikenakan oleh sebagian besar negara dan beberapa daerah pada
harga penjualan eceran berbagai barang dan beberapa layanan bervariasi. Tariff pajak penjualan
bervariasi antara yurisdiksi, dari 0% sampai 16%, dan dapat bervariasi dalam yurisdiksi
berdasarkan barang tertentu atau jasa yang dikenakan pajak. Pajak penjualan yang dikumpulkan
oleh penjual pada saat penjualan, atau dikirimkan sebagai pajak digunakan oleh pembeli barang
Page 19
19 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
kena pajak yang tidak membayar pajak penjualan.
Pajak import
Amerika Serikat mengenakan tarif atau bea masuk atas impor berbagai jenis barang dari
banyak yurisdiksi.pajak ini atau cukai impor harus dibayar sebelum barang dapat diimpor secara
legal. Tarif tugas bervariasi dari 0% menjadi lebih dari 20%, berdasarkan pada barang tertentu
dan negara asal.
Page 20
20 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
KESIMPULAN PERBEDAAN
Perbedaan mendasar system perbedaan amerika serikat dengan Indonesia terletak di
penetapan tarif yang selalu berubah oleh amerika serikat. Perubahan tariff itu di sesuaikan
dengan keadaan pasar. Seperti yang kita ketahui system perekonomian Negara amerika serikat
adalah liberal atau system pasar bebas. Jadi perekonomian di tentukan oleh pasar
bebas. Sedangkan di Indonesia tariff pajak itu sudah di tentukan dalam UU perpajakan. Sebagai
contoh pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
Untuk tata cara pembayaran perpajakan, di Indonesia melaporkan sendiri pajaknya ke
petugas pajak. Berbeda dengan amerika yang tentang pajak semua di lakukan oleh fiskus atau
petugas pajak.
Perbedaan lain terletak pada system tax return di amerika serikat, amerika memberikan
pengembalian pajak secara langsung dalam bentuk asuransi pendidikan kepada anak. Sedangkan
Indonesia lebih ke pengembalian tidak langsung sperti barang public. Begitu juga dengan pajak
pertambahan nilai, di Indonesia ditetapkan sebesar 10%, sedangkan di amerika pajak
pertambahan nilai tidak tetap tergantung harga pasar. Jadi jelaslah perbedaan system
perekonomian berpengaruh kepada system pajak yang dilakukan di daerah itu.
Page 21
21 tokogurusosial.wordpress.com billaharasyas.gmail.com
Refrensi
Wikipedia.com/pajak-asas-teori