Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan

Oleh

Subhanzuhri Dalimunthe, SST., Ak.

Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 22




Dasar Hukum :

1. Pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 :Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang

Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Darah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang

Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeriProdusen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumasIndustri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau eskpor mereka dari pedagang pengumpul

1

3

2

5

4

7

6

Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22

Besarnya Pungutan PPh Pasal 22 :

Atas Impor (Butir 1)

o Menggunakan Angka Pengenal Impor (API) Impor Kedelai, Gandum dan Tepung Terigu

Selain Impor Kedelai, Gandum dan Tepung Terigu

o Tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

o Yang Tidak Dikuasai

0,5 % dari Nilai Impor *)

2,5 % dari Nilai Impor

7,5 % dari Nilai Impor

7,5 % dari Harga Jual Lelang

Atas Pembelian Barang (Butir 2,3 dan 4) 1,5 % dari Harga Pembelian

*) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu cost, insurance dan freight ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya dengan dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean di bidang impor.


Atas Penjualan Hasil Produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif (Butir 5)

o Penjualan kertas di dalam negeri

o Penjualan semua jenis semen di dalam negeri

o Penjualan baja di dalam negeri

o Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri

0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN




Atas Penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minya, gas dan pelumas (Butir 6)

o Bahan Bakar Minyak

0,25% dari Penjualan tidak termasuk PPN untuk Penjualan kepada SPBU Pertamina

0,3% dari Penjualan tidak termasuk PPN untuk Penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU

o Bahan Bakar Gas 0,3% dari Penjualan tidak termasuk PPN

o Pelumas 0,3% dari Penjualan tidak termasuk PPN

Atas Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditujuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dari Pedagang Pengumpul (Butir 6)

0,25% dari Harga Pembelian tidak termasuk PPN

Bila Wajib Pajak yang dipungut tidak mempunyai NPWP …?

Dikenakan tarif lebih tinggi 100% untuk PPh Pasal 22 yang bersifat TIDAK FINAL

Tidak dikenakan tarif lebih tinggi untuk PPh Pasal 22 yang bersifat FINAL


Yang Mana Objek PPh Pasal 22 Final dan Tidak Final ?

Butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 Tidak Final(dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut)

Penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas (Butir 6)

Penyalur/ Agen FINAL

Selain Penyalur/ Agen TIDAK FINAL


Dikecualikan dari Pemungutan

Dengan Surat Keterangan Bebas1. Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.2. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas

untuk tujuan ekspor.

Tanpa Surat Keterangan Bebas1. Pembayaran oleh Bendaharawan:

- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah;

- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas,air minum (PDAM), dan benda-benda pos;

- Pembayaran atau pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);

- Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG2. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian

diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen Bea dan Cukai.


Yang Dilaksanakan oleh Ditjen Bea dan Cukai:1. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak

Pertambahan Nilai.(18 jenis impor cfm. Ketentuan Kepabeanan dan Ketentuan PPN)

2. Impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

Dikecualikan dari Pemungutan



Dasar Hukum :

1. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan2. PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

1. badan pemerintah; 2. subjek pajak badan dalam negeri;3. penyelenggara kegiatan;4. bentuk usaha tetap;5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;6. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong.

(yaitu :a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 50/PJ./1994)

Pemotong PPh Pasal 23 :

Pihak yang Penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri2. Bentuk Usaha Tetap

Pemotongan PPh Pasal 23

Tarif dan Objek PPh Pasal 23 :

1. Dividen (kecuali dividen yg diterima orang pribadi);

2. Bunga;

3. Royalti;

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya ( exc Pasal 21)

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ( exc sewa Pasal 4 ayat 2 )

2. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain*) ( exc Pasal 21)

15 % dari Jumlah Bruto 2 % dari Jumlah Bruto

Dalam hal penerima penghasilan tidak ber-NPWP, dikenakan tarif 100 (seratus persen) lebih tinggi

*) Jenis Jasa Lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK/2008


DEFINISI :

1. Jumlah Bruto atas Penghasilan dari Jasa:seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa (dibuktikan dgn kontrak kerja dan daftar pembayaran);

b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dgn faktur pembelian barang atau material);

c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dgn faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);

d. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dgn faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga).

Tidak berlaku untuk:atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering

.


2. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta:penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

3. Jasa Teknik:pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi :a. pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan

dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik; b. pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti

pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau

c. pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.

4. Jasa Manajemen:pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.

5. Jasa Konsultan:pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

.


Jenis Jasa Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK/2008 :

a) Jasa penilai (appraisal);b) Jasa aktuaris;c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;d) Jasa perancang (design);e) Jasa pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT;f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;i) Jasa penebangan hutan;j) Jasa pengolahan limbah;k) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)l) Jasa perantara dan/atau keagenan;m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa

Efek, KSEI dan KPEI;n) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI


o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;p) Jasa mixing film;q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan

perbaikan;r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV

kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

t) Jasa maklon;u) Jasa penyelidikan dan keamanan;v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

w) Jasa pengepakan;x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau

media lain untuk penyampaian informasi;y) Jasa pembasmian hama;z) Jasa kebersihan atau cleaning service;aa) Jasa katering atau tata boga.

.


Dikecualikan dari Pemotongan

1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan leasing dengan hak opsi;3. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang

diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c)4. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang

berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan


Pajak Penghasilan Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri)

Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari luar negeri atau yang lebih dikenal dengan PPh Pasal 24 dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan dari luar negeri.

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2005 memperoleh keuntungan sebesar US$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%.Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:Keuntungan Z Inc US$ 100,000.00Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc.: (48%) US$ 48,000.00 (-)

US$ 52,000.00Pajak atas dividen (38%) US$ 19,760.00 (-)Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32,240.00

PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN

Pajak dari luar negeri yang dapat dikreditkan adalah pajak yang dikenakan dari penghasilan yang secara langsung diterima oleh wajib pajak luar negeri dan atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang sama.

Contoh

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US$19,760.00.Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US$48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

Apabila jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang tahun berikutnya dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan serta tidak dapat dimintakan restitusi.

BATAS MAXIMUM PAJAK LUAR NEGERI YANG DAPAT DIKREDITKAN

Jumlah kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Jumlah tertentu dimaksud dihitung menurut perbandingan antra penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak.

PPh Pasal 24 sesuai perhitungan = (Jumlah Penghasilan dari Luar Negeri : Penghasilan Kena Pajak x Total PPh Terutang

Kredit pajak atas penghasilan dari luar negeri terhitung sebesar Rp 280.000.000 lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri sebesar Rp 200.000.000. Sehingga jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp 200.000.000.

Contoh

PT Majutakgentar di Jakarta dengan peredaran usaha sebesar Rp 60 Milyar, memperoleh penghasilan netto dalam tahun 2009 sebagai berikut :Penghasilan dalam negeri Rp 1.000.000.000Penghasilan dari luar negeri (dikenakan tarif 20%) Rp 1.000.000.000

Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah :Pajak atas penghasilan dari luar negeri yang terutang Rp 200.000.000Penghasilan dalam negeri Rp 1.000.000.000Penghasilan dari luar negeri Rp 1.000.000.000Jumlah Penghasilan Netto Rp 2.000.000.000

Apabila jumlah Penghasilan Netto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka :PPh Terutang (28% x Rp 2.000.000.000) Rp 560.000.000

Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah := Rp 1.000.000.000 x Rp 560.000.000 = Rp 280.000.000 Rp 2.000.000.000

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

• Bunga Deposito dan Tabungan

• Bunga Simpanan Anggota Koperasi bagi Orang Pribadi

• Jasa Konstruksi

• Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

• Penghasilan dari Hadiah atas Undian

• Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

• Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Bunga Deposito dan Tabungan

Bunga Deposito, Tabungan, SBI dan diskonto yang dibayarkan oleh Perbankan kepada nasabahnya dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar 20% dari bunga yang dibayarkan.

Bunga dan diskonto yang dibayarkan oleh Perbankan yang tidak dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 :•Deposito, tabungan dan SBI tidak lebih dari Rp 7.500.000

• Bunga atau diskonto yang diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

• Diperoleh oleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas

• Bunga Tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana, sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni

Dasar Hukum : PP Nomor 131 Tahun 200 jo. KMK No.51/KMK.04/2011

Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Dasar Hukum : PP Nomor 14 Tahun 1997 jo. KMK Nomor 282/KMK.04/1997

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek terutang PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar 0,1% x Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan. Bagi pemilik saham pendiri dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar 0,1% X Nilai Transaksi + (0,5% x Nilai Saham pada saat IPO)

Penghasilan dari Hadiah atas Undian

Dasar Hukum : PP Nomor 132 Tahun 2000

Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian yang diterima atau diperoleh orang orang pribadi/badan dalam negeri dan orang pribadi atau badan luar negeri dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar 25% x jumlah bruto nilai undian.

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan


Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik dalam kegiatan usahanya maupun diluar kegiatan usahanya dengan tarif :• sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan, • kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun

Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

• Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran termasuk uang muka, bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

• Tarif PPh tidak final 5% x jumlah bruto nilai pengalihan, bagi WP Badan termasuk koperasi yang bukan usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan / atau bangunan.

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan


Penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 - Final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik untuk wajib pajak badan, BUT maupun wajib pajak orang pribadi

Bunga Simpanan Anggota Koperasi bagi Orang Pribadi


Bunga simpanan Koperasi yang dibayar oleh Koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota orang pribadi dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar :• 0% untuk penghasilan bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 per bulan;

atau• 10% dari jumlah bruto bunga simpanan lebih dari Rp 240.000, per bulan.

Jasa Konstruksi

Tarif pajak :• 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki

kualifikasi usaha kecil;• 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak

memiliki kualifikasi usaha;• 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;• 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan

oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan• 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan

oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Definisi :Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Dasar Hukum : PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009

end of section

Contoh Soal 1 – PPh Pasal 22 :PT Wiratama adalah importir yang sudah memiliki API, mengimpor barang dari Belanda dengan harga FOB US$ 40.000. Asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 2,5% dari FOB sedangkan biaya angkut sebesar 5% dari FOB. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 15% dan 5% dari CIF. Barang yang diimpor termasuk barang mewah dengan taris 20%.Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pelunasan bea masuk dan PPh adalah UU$ 1 = Rp 8.500.Diminta :1. Hitunglah besarnya CIF sebagai dasar penghitungan bea masuk !2. Hitung nilai impor dan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC !3. Berapa besarnya uang yang harus dibayarkan kepada Bank Devisa atas impor tersebut ?Jawab :1. Menghitung CIF

Harga Cost (FOB) = US$ 40.000Insurance (2,5% x US$ 40.000) = 1.000Freight (5% x US$ 40.000) = 2.000CIF = US$ 43.000Kurs x Rp 8.500CIF sebagai dasar penghitungan Bea Masuk = Rp 365.500.000

2. Menghitung Nilai Impor dan PPh Pasal 22Nilai Impor= CIF + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan= Rp 365.500.000 + (15% x Rp 365.500.000) + (5% x Rp 365.500.000)= Rp 438.600.000PPh Pasal 22 Impor = 2,5% x Nilai Impor= 2,5% x Rp 438.600.000= Rp 10.965.000

3. Uang yang Harus Dibayarkan :- Bea Masuk = Rp 54.825.000- Bea Masuk Tambahan = 18.275.000- PPN Impor = 43.860.000- PPnBM = 87.720.000- PPh Pasal 22 = 10.965.000Jumlah = Rp 215.645.000

Contoh Soal 2 – PPh Pasal 22 :

PT Importir mempunyai Angka Pengenal Impor. PT Importir melakukan kegiatan impor kemudian dijual kepada perusahaan di Jakarta. PT Importir selama bulan Nopember 2010 melakukan kegiatan impor sebagai berikut :

Jawab :

No. Nama Barang Nilai Impor (Rp) Tarif PPh Pasal 22

1 Laptop komputer 150.000.000

2 Kedelai 150.000.000

3 Printer 150.000.000

4 Tepung Terigu 150.000.000

5 Lampu Kristal 150.000.000

6 Buku Pelajaran Umum 60.000.000

7 Komik Anak dari Jepang 50.000.000

No. Nama Barang Nilai Impor (Rp) Tarif PPh Pasal 22 Dasar Hukum

1 Laptop komputer 150.000.000 2,50% 3.750.000 154/PMK/2010

2 Kedelai 150.000.000 0,50% 750.000 154/PMK/2010

3 Printer 150.000.000 2,50% 3.750.000 154/PMK/2010

4 Tepung Terigu 150.000.000 0,50% 750.000 154/PMK/2010

5 Lampu Kristal 150.000.000 2,50% 3.750.000 154/PMK/2010

6 Buku Pelajaran Umum 60.000.000 - - 154/PMK/2010 (dikecualikan)

7 Komik Anak dari Jepang 50.000.000 2,50% 1.250.000 154/PMK/2010


Pada bulan April 2010, PT Teknika menerima pembayaran dari Bendaharawan Dit. Jend. Cipta Karya atas pembelian berbagai spare part alat berat. Nilai tagihan yang diajukan oleh PT Teknika sebesar Rp 424.600.000 (bersih setelah memperhitungkan semua pajak yang terutang).

Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan tersebut !

Jawab :

Nilai tagihan setelah dipungut PPh Pasal 22 adalah Rp 424.600.000.Nilai penjualan sebelum dipungut PPh Pasal 22 adalah := Rp 424.600.000 x 100/98,5= Rp 431.065.990

PPh Pasal 22 yang dipungut adalah := 1,5% x Rp 431.065.990= Rp 6.465.990

Contoh Soal 4 – PPh Pasal 22 :PT ABC telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sejak tanggal 25 Februari 2009 oleh Kepala KPP Medan Belawan. PT ABC adalah perusahaan eksportir ikan laut yang membeli langsung bahan baku udang untuk keperluan industri. Pada bulan Mei 2010, PT ABC membeli bahan baku udang sebesar Rp 100.000.000 dari seorang pedagang pengumpul yang juga terdaftar di KPP Medan Belawan. PT ABC juga membeli senilai Rp. 100.000.000 langsung dari penambak yang memelihara sendiri budidaya udang dari benur sampai menjadi udang siap panen.Hitunglah PPh pasal 22 yang terutang pada bulan Mei 2010 !Jawab :

PPh Pasal 22 atas pembelian dari pedagang pengumpul = 0,25% dari pembelianPPh Pasal 22 = 0,25% x Rp 100.000.000 = Rp 250.000Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010


Penjualan pelumas yang dilakukan oleh Pertamina kepada agen penyalur Pertamina merupakan objek PPh Pasal ….?

Jawab :

PPh Pasal 22 bersifat final dengan tarif 0,25 dari Penjualan.Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010


Rahardika (belum ber-NPWP), seorang pengarang, membuat novel yang menjadi best seller di awal tahun 2010. PT Pena Mas, perusahaan penerbit memberikan royalti kepada Rahardika sebesar Rp 500.000.000. Hitunglah PPh pasal 23 yang wajib dipotong oleh PT Pena Mas !Jawab :

PPh Pasal 23 atas royalti = 15% dari jumlah penghasilanKarena Rahardika belum memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi,Sehingga PPh Pasal 23 atas Royati yang diterima Rahardika = 15% x 200% x Rp 500.000.000

= Rp 150.000.000Dasar Hukum : Pasal 23 UU PPh

Contoh Soal 7 – PPh Pasal 23 :PT Rama pada tahun pajak 2009 membayarkan deviden sejumlah Rp 80.000.000 kepada pemegang sahamnya, yaitu :- PT Amar sebesar Rp 24.000.000 atas penyertaan modal 30%,- PT Amor sebesar Rp 8.000.000 atas penyertaan modal 10%,- Tuan Romo sebesar Rp 48.000.000 atas penyertaan modal 60%.

Hitunglah objek pemotongan/pemungutan PPh yang terutang !

Jawab :

Pembayaran dividen kepada PT Amor Terutang PPh Pasal 23 sebesar 15%, Rp 1.200.000,

Pembayaran dividen kepada Tn. Romo Terutang PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, Rp 4.800.000.

Pembayaran dividen kepada PT Amar Tidak terutang PPh Pasal 23, karena bukan objek pajak,


Pada tanggal 20 September 2009, PT Permata Mirah membayar tagihan kepada CV Boga Rasa atas penyediaan Jasa Katering dengan perincian sebagai berikut :- Material/bahan baku makanan = Rp 70.000.000- Jasa Memasak/Katering = Rp 30.000.000Hitunglah PPh Pasal 23 yang terutang !

Jawab :

PPh Pasal 23 atas Jasa Katering = 2% x Jumlah penghasilan bruto= 2% x Rp 100.000.000 (Lihat definisi Jumlah Bruto atas Penghasilan dari Jasa)= Rp 2.000.000

Dasar Hukum : PMK Nomor 244/PMK.03/2010 jo. SE-53/PJ/2009


Tn. Parto mempunyai usaha di bidang perdagangan alat kosmetik. Untuk penghitungan PPhnya, Tn. Parto menggunakan norma perhitungan penghasilan netto. Selama bulan Februari 2009, Tn. Parto menyewa sebuah pick up dari PT Mobnas yang digunakan mengangkut peralatan toko dengan nilai sewa Rp 5.500.000 termasuk PPN.Hitunglah PPh Pasal 23 yang terutang !

Jawab :

Tn. Parto menghitung PPh Orang Pribadinya dengan menggunaka norma penghitungan penghasilan netto bukan merupakan Pemotong PPh Pasal 23Sehingga Tn. Parto tidak wajib memotong PPh Pasal 23 atas sewa, dan PT Mobnas tidak melakukan penyetoran sendiri atas PPh Pasal 23 tersebut.Dasar Hukum : Pasal 28 ayat 2 UU PPh


PT Transindo memesan 500 pakaian kepada CV Berbaju, perusahaan jahit dan konvesi. Bahan mentah (kain) dan desain disediakan oleh PT Tranindo. CV Berbaju mendapat imbalan jasa atas pembuatan pakaian tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh PT Transindo adalah sebagai berikut :- Biaya bahan mentah (kain, desain, dll) Rp 80.000.000- Biaya Jasa Rp 10.000.000Hitunglah Objek Pemotongan/pemungutan PPh atas transaksi di atas.

Jawab :

PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp 10.000.000 = Rp 200.000 (Jasa Maklon)Dasar Hukum : PMK-244/PMK.03/2008


Bulan Agustus 2010, PT Sabun Colek (pihak pertama) melakukan kontrak kerja dengan PT Advertising, perusahaan pengiklanan (pihak kedua), untuk membuat iklan radio sabun colek dan memasang iklannya pada perusahaan PT Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp 50.000.000.Pada saat membuat invoice, rincian tagihan PT Advertising kepada PT Sabun Colek adalah :-Penggunaan 2 orang tenaga pemberi suara Rp 10.000.000- jasa konsultan (terkait pembuatan iklan) Rp 8.000.000- jasa keagenan iklan Rp 2.000.000- biaya pemasangan iklan ke perusahaan media Rp 30.000.000Atas transaksi di atas, berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sabun Colek jika semua bukti pendukung telah dilampirkan dalam invoice tersebut.

Jawab :

PPh Pasal 23 sebesar 2% x Objek PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23 = Jasa Konsultan + Jasa Keagenan Iklan

= Rp 8.000.000 + Rp 2.000.000= Rp 10.000.000

PPh Pasal 23 = Rp 200.000Dasar Hukum : PMK-244/PMK.03/2008

Contoh Soal 12 – PPh Pasal 4 ayat 2 :

PT Teknika membayar sewa gedung dan sewa gudang masing-masing sebesar Rp 240.000.000 dan Rp 300.000.000 kepada PT Gedung Baru dan Haji Rawai pada tanggal 1 Juni 2005. Nilai sewa tersebut adalah untuk masa sewa 18 bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005. Atas nilai sewa tersebut telah dibebankan sebagai biaya pada SPT PPh Badan Tahun 2005 masing-masing Rp 80.000.000 dan Rp 100.000.000. Sebagian gudang disewakan kembali pada pihak lain senilai Rp 10.000.000 per bulan selama 3(tiga) bulan di tahun 2005 kepada Haji Somad, seorang petani, untuk menimbun kacang hasil panennya.

Hitunglah PPh yang wajib dipotong oleh Pemotong !

Jawab :

Sesuai PP Nomor 5/2002 atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Saat terutang atas PPh ini adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan dilakukannya pembebanan, man yang terjadi lebih dahulu.Sehingga PPh Final atas sewa bangunan yang harus dipotong oleh PT Teknika adalah sebagai berikut :• PT Gedung Baru PPh Final (Pasal 4 ayat 2) = 10% x Rp 240.000.000

= Rp 24.000.000• Haji Rawai PPh Final (Pasal 4 ayat 2) = 10% x Rp 300.000.000

= Rp 30.000.000

PPh Final tersebut harus dipotong oleh PT Teknika pada bulan Juni 2005 ketika melakukan pembayaran sewa secara sekaligus.

Atas penyewaan kembali sebagian gudang ke Haji Somad terutang PPh Final sebesar :PPh Final (Pasal 4 ayat 2) = 10% x Rp 30.000.000

= Rp 3.000.000

PPh Final tersebut disetor sendiri oleh PT Teknika dikarenakan Haji Somad adalah orang pribadi yang bukan pemotong PPh Final atas penghasilan dari sewa sesuai dengan KEP-50/PJ./1996.

(Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 adalah :a. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut

adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan;yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.)


Pengembang PT Rilistit di bulan Mei 2010 menjual satu unit rumah sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp 30.000.000.Hitunglah PPh yang terutang !Jawab :PPh Pasal 22 pengalihan atas tanah dan/atau bangunan terutang PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar 5% kecuali atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihanPPh Pasal 4 ayat 2 – Final = 1% x Rp 30.000.000 = Rp 300.000(disetor sendiri oleh PT Rilistis)Dasar Hukum : PP Nomor 48 Tahun 1994 stdtd PP Nomor 71 Tahun 2010

Contoh Soal 14 – PPh Pasal 4 ayat 2 :Sehubungan kebutuhan dana yang sangat mendesak, PT Mobankroot menjual sebidang tanah miliknya kepada Tn. Abdul Rauf (belum ber-NPWP) seharga Rp 400.000.000 (NJOP atas tanah tersebut sebesar Rp 500.000.000)Hitunglah PPh yang terutang !Jawab :

PPh Pasal 4 ayat 2 – Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan yaitu nilai tertinggi antara nilai pengalihan dengan nilai jual objek pajak tanah dan/atau bangunan. PPh Pasal 4 ayat 2 – Final = 5% x Rp 500.000.000 = Rp 25.000.000Dasar Hukum : PP Nomor 48 Tahun 1994 stdtd PP Nomor 71 Tahun 2010


Ny. Ling Ling (NPWP ikut suami) mempunyai 1.000.000 lembar saham PT Burayut Tbk. Pada tahun 2009, PT Burayut Tbk. membukukan laba bersih per lembar saham sebesar Rp 100. Dalam RUPS, diputuskan bahwa 50% laba bersih perseroan tahun 2009 akan dibagikan sebagai deviden pada bulan Maret 2010. Berapakah jumlah penghasilan deviden setelah pajak yang diterima Ny. Ling Ling ?Jawab :

Deviden sebelum pajak yang diperoleh Ny. Ling Ling(1.000.000 lb. x Rp 100/lb. x 50%) = Rp 50.000.000PPh Pasal 4 ayat 2 atas Deviden = Rp 5.000.000Jumlah penghasilan deviden setelah pajak = Rp 45.000.000Dasar Hukum : PP Nomor 19 Tahun 2009


Bulan Maret 2010, Koperasi “Maju Jaya” membayar bunga simpanan sebesar Rp 225.000 kepada Ibu Anceu, anggota koperasi yang belum memiliki NPWP.Berapakah PPh yang terutang?

Jawab :

PPh Pasal 4 ayat 2 – Final = 0% x Rp 225.000= 0 (kurang dari batas pemotongan Rp 240.000)



PT Rental memiliki beberapa ruko. Pada bulan Mei 2010, dua ruko disewakan kepada Tn. Ariel (Pedagang Kecil yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, Non PKP) dan Tn. Peter (seorang Notaris yang belum ditunjuk sebagai pemotong pajak) masing-masing sebesar Rp 50.000.000 per tahun dengan ketentuan sewa dibayar dimuka.Hitunglah PPh Pasal pasal 4 ayat 2 yang terutang !

Jawab :

Tn. Ariel dan Tn. Peter bukan Pemotong PPh Pasal 4 ayat 2.PPh Pasal 4 ayat 2 = 2 x 10% x Rp 50.000.000

= Rp.10.000.000PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut disetor sendiri oleh PT RentalDasar Hukum : PP Nomor 29 Tahun 1996 stdtd PP Nomor 5 Tahun 2002


Pada tanggal 30 Juni 2010, PT Koral (memiliki sertifikat kualifikasi menengah) menerima pembayaran jasa konstruksi yang dilaksanakannya senilai Rp 5.000.000.000. Atas pembayaran ini terutang PPh sebesar….?

Jawab :

Terutang PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar 3% x Rp 5.000.000.000 = Rp 150.000.000


Koperasi Sepatu Cibaduyut, pada bulan Nopember 2010 melakukan pembayaran SHU koperasi kepada anggotanya antara lain :-Tn. Asep (belum ber-NPWP) sebesar Rp 100.000- Tn. Iwan (NPWP. 05.098.786.7-027.000) sebesar Rp 300.000PPh terutang atas pembayaran SHU di atas terutang PPh…?

Jawab :

SHU koperasi yang diberikan kepada anggota koperasi orang pribadi termasuk pengertian deviden (Pasal 4 ayat 1 huruf g UU PPh)Tn. Atep PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar 10% x Rp 100.000 = Rp 10.000Tn. Iwan PPh Pasal 4 ayat 2 – Final sebesar 10% x Rp 300.000 = Rp 30.000

end of section

TERIMA KASIH

Soal Ujian 1 :PT Baja Hitam, produsen baja, dalam bulan April 2011 menjual kepada agen CV Dagang Baja senilai US$ 72.000 (dengan Kurs Menteri Keuangan yang berlaku US$ 1 = Rp 8.760). Pada bulan yang sama CV Dagang Baja menjual baja produk PT Baja Hitam kepada Bangun Rumah senilai Rp 132.000.000 (termasuk PPN) dan Toko Bangunan Mujur Jaya sebesar Rp 99.000.000 (termasuk PPN) serta melakukan penyerahan kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sebesar Rp 80.000.000 (belum termasuk PPN).

Berdasarkan fakta di atas, siapa yang harus melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan berapa besarnya ?

Soal Ujian 2 :

PT Adhi Karya (Persero) selama Bulan Juli 2010 melakukan pembayaran yang bersumber dari APBN, sebagai berikut :1. Membayar pembelian alat tulis kantor sebesar Rp 1.500.000 dari PT Atekindo.2. Membayar pembelian meja dan kursi kantor sebesar Rp 143.000.000 (termasuk PPN) dari PT Meubelindo.3. Membayar biaya jasa pemasangan partisi kepada PT Partisindo dengan kontrak sebesar Rp 70.000.000 yang terdiri

dari Jasa sebesar Rp 10.000.000 dan Material sebesar Rp 60.000.0004. Membayar biaya jasa sewa sebesar Rp 220.000.000 termasuk service charge sebesar Rp 20.000.000 kepada PT

Rawatindo.

Untuk transaksi di atas hitunglah objek pemotongan dan pemungutan PPh yang terutang.

Soal Ujian 3 :

CV Demplon (Non PKP) melakukan transaksi berupa jasa perancang ruangan kepada PT Bautiful. Pada awal perjanjian kerja, CV Demplon meminta imbalan bersih setelah pajak sebesar Rp 2.000.000.

Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Bautiful ?

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan

Documents