DEDI HARMOKO
UUD 1945
BAB IBENTUK DAN KEDAULATAN
(PASAL 1)
Pasal 1
ayat (1) : Negara Kesatuan berbentuk Republik
ayat (2) : Kedaulatan di tangan rakyat
ayat (3) : Negara Hukum
BAB IIMPR
(PASAL 2 DAN 3)
Pasal 2
ayat (1) : Anggota MPR (DPR + DPD)
ayat (2) : Sidang 5 tahun sekali
ayat (3) : Putusan sidang (suara terbanyak)
Pasal 3
ayat (1) : Wewenang mengubah dan menetapkan UUD.
ayat (2) : Melantik Presiden.
ayat (3) : Memberhentikan Presiden.
BAB IIMPR
(PASAL 2 DAN 3)
MPR
Pasal 4
ayat (1) : memegang kekuasaan pemerintahan.
ayat (2) : dibantu oleh Wakil Presiden.
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Presiden
Pasal 5
ayat (1) : mengajukan RUU ke DPR.
ayat (2) : menetapkan PP.Presiden
Pasal 6
ayat (1) : harus WNI sejak lahir
ayat (2) : syarat ditetapkan UU
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
SyaratCapres/Cawapres
Pasal 6A
ayat (1) : dipilih secara langsung oleh rakyat
ayat (2) : diusulkan partai/gabungan partai
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Capres/Cawapres
ayat (3) : yang dilantik: perolehan > 50% suara pemilu, 20% suara tiap provinsi (min. dari ½ jumlah provinsi)
ayat (4) : jika tidak ada pasangan terpilih, diambil dari suara terbanyak
ayat (5) : tata cara diatur dalam UU
Pasal 7 Masa jabatan 5 tahun, 2 periode
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Presiden/Wakil
Pasal 7A Dapat diberhentikan MPR atas usul DPR
Presiden/Wakil
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Pasal 7B
Pemberhentian Presiden
DPR
MK
Diajukan usul pemberhentian : ayat (1)
Fungsi pengawasan : ayat (2)
Usul didukung 2/3
Anggota SP : ayat (3)
SP dihadiri : 2/3 dari Total
Anggota DPR
DPR
Memeriksa, mengadili dan memutus :ayat (4)
90 Hari
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Pasal 7B
Pemberhentian Presiden (Lanjutan)
DPR
MPR
Diajukan usul pemberhentian
Hasil pemeriksaan
MK disidang : ayat (5)
Sidang Paripurna
(SP)
DPR
Paling lama 30
Hari harus Rapat:
ayat (6)
RP MPR
Dihadiri 3/4 dan disetujui 2/3 : ayat (7)
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Pasal 7C Tidak dapat membubarkan DPR
Presiden
Pasal 8
ayat (1) : digantikan oleh wakil
ayat (2) : jika tidak ada wakil, dipilih dari 2 calon yang diusul presiden
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Presiden Berhenti
ayat (3) : pelaksanaan tugas sementara oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan. Paling lama 90 hari setelah itu, MPR bersidang utk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 9
ayat (1) : bersumpah di hadapan MPR
ayat (2) : jika MPR tidak dapat bersidang, presiden/wakil bersumpah di hadapan Pimpinan MPR dan Pimpinan MA.
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Sumpah Presiden
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Pasal 10 Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU
Kekuasaan Presiden
Pasal 11
ayat (1) : dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian
ayat (2) : jika menimbulkan akibat yang luas dan mendasar, perubahan/pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Presidenayat (3) : Ketentuan lanjut ttg perjanjian internasional diatur oleh UU.
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Pasal 12 Menyatakan bahaya sesuai UU
Presiden
Pasal 13
ayat (1) : mengangkat duta dan konsul
ayat (2) : pengangkatan dengan persetujuan DPR
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Presiden mengangkat
duta
ayat (3) : menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR
Pasal 14
ayat (1) : memberi grasi dan rehabilitasi, persetujuan MA
ayat (2) : memberi amnesti dan abolisi, persetujuan DPR
BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
(PASAL 4 – 16)
Presiden