UUD 1945.ppt

DEDI HARMOKO

UUD 1945

BAB IBENTUK DAN KEDAULATAN

(PASAL 1)

Pasal 1

ayat (1) : Negara Kesatuan berbentuk Republik

ayat (2) : Kedaulatan di tangan rakyat

ayat (3) : Negara Hukum

BAB IIMPR

(PASAL 2 DAN 3)

Pasal 2

ayat (1) : Anggota MPR (DPR + DPD)

ayat (2) : Sidang 5 tahun sekali

ayat (3) : Putusan sidang (suara terbanyak)

Pasal 3

ayat (1) : Wewenang mengubah dan menetapkan UUD.

ayat (2) : Melantik Presiden.

ayat (3) : Memberhentikan Presiden.

BAB IIMPR

(PASAL 2 DAN 3)

MPR

Pasal 4

ayat (1) : memegang kekuasaan pemerintahan.

ayat (2) : dibantu oleh Wakil Presiden.

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Presiden

Pasal 5

ayat (1) : mengajukan RUU ke DPR.

ayat (2) : menetapkan PP.Presiden

Pasal 6

ayat (1) : harus WNI sejak lahir

ayat (2) : syarat ditetapkan UU

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

SyaratCapres/Cawapres

Pasal 6A

ayat (1) : dipilih secara langsung oleh rakyat

ayat (2) : diusulkan partai/gabungan partai

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Capres/Cawapres

ayat (3) : yang dilantik: perolehan > 50% suara pemilu, 20% suara tiap provinsi (min. dari ½ jumlah provinsi)

ayat (4) : jika tidak ada pasangan terpilih, diambil dari suara terbanyak

ayat (5) : tata cara diatur dalam UU

Pasal 7 Masa jabatan 5 tahun, 2 periode

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Presiden/Wakil

Pasal 7A Dapat diberhentikan MPR atas usul DPR

Presiden/Wakil

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Pasal 7B

Pemberhentian Presiden

DPR

MK

Diajukan usul pemberhentian : ayat (1)

Fungsi pengawasan : ayat (2)

Usul didukung 2/3

Anggota SP : ayat (3)

SP dihadiri : 2/3 dari Total

Anggota DPR

DPR

Memeriksa, mengadili dan memutus :ayat (4)

90 Hari

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Pasal 7B

Pemberhentian Presiden (Lanjutan)

DPR

MPR

Diajukan usul pemberhentian

Hasil pemeriksaan

MK disidang : ayat (5)

Sidang Paripurna

(SP)

DPR

Paling lama 30

Hari harus Rapat:

ayat (6)

RP MPR

Dihadiri 3/4 dan disetujui 2/3 : ayat (7)

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Pasal 7C Tidak dapat membubarkan DPR

Presiden

Pasal 8

ayat (1) : digantikan oleh wakil

ayat (2) : jika tidak ada wakil, dipilih dari 2 calon yang diusul presiden

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Presiden Berhenti

ayat (3) : pelaksanaan tugas sementara oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan. Paling lama 90 hari setelah itu, MPR bersidang utk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 9

ayat (1) : bersumpah di hadapan MPR

ayat (2) : jika MPR tidak dapat bersidang, presiden/wakil bersumpah di hadapan Pimpinan MPR dan Pimpinan MA.

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Sumpah Presiden

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Pasal 10 Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU

Kekuasaan Presiden

Pasal 11

ayat (1) : dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian

ayat (2) : jika menimbulkan akibat yang luas dan mendasar, perubahan/pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Presidenayat (3) : Ketentuan lanjut ttg perjanjian internasional diatur oleh UU.

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Pasal 12 Menyatakan bahaya sesuai UU

Presiden

Pasal 13

ayat (1) : mengangkat duta dan konsul

ayat (2) : pengangkatan dengan persetujuan DPR

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Presiden mengangkat

duta

ayat (3) : menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR

Pasal 14

ayat (1) : memberi grasi dan rehabilitasi, persetujuan MA

ayat (2) : memberi amnesti dan abolisi, persetujuan DPR

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

(PASAL 4 – 16)

Presiden