TILIK DATA“Dinamika
Senjata Rp1,7 Kuadriliun”
A n d i W i d j a j a n t o
C u r i e M a h a r a n i
M u t t i A n g g i t t a
R e y h a n N o o r
2 J u n i 2 0 2 1
Ringkasan Eksekutif
RPerpres belanja alutsista Rp.1,7kuadriliunmerupakan salahsatu tahapan perencanaanstrategis pertahanan yangmenggunakanpendekatan teknokratik anggaran.
Pendekatan laintelah digunakan olehpemerintah dalam tahapan sebelumnyaseperti :
(1) pendekatan politik pertahananmelalui penetapan UUCiptaker ,Jakkum danJakgar Hanneg, sertaDoktrin – StrategiPertahanan ;
(2) pendekatan skenario ancamanmelalui penetapan dokumen AnalisaLingkungan Strategis;
(3) pendekatan pengembangankapabilitas melalui penetapandokumen Postur Pertahanan.
Ada3model teknokratik anggaranyangbisa diterapkan untukmenghitung kebutuhan belanjaalutsista hingga tahun 2044.
Model I:Postur Pertahanan2045Rp.2,54- 3,47Kuadriliun
Model II:Proyeksi BelanjaModernisasi AlutsistaRp.1,1Kudraliun
Model III:ProyeksiPertumbuhan EkonomiRp1,7kuadriliun
UUCiptaker membukapeluang yangmemungkinkan investasiasing,kolaborasi nasional –global, serta korporasiswasta terlibat langsungdalam produksi alutsista.
PTTMImerupakan entitaspertama yangmemanfaatkan peluang iniyangoperasionalisasinyamasih harus menunggukelengkapan kerangkaregulasi turunan UUCiptaker.
4Pendekatan RPerpres1,7kuadriliun
Pendekatan PolitikPertahanan•UUHanneg,UUTNI,UUIndhan,UUPSDN,UUCiptaker
•Jakkum danJakGar Hanneg ,Doktrin danStrategiPertahanan
Pendekatan SkenarioAncaman•AnalisaLingkungan Strategis
Pendekatan PengembananKapabilitas Pertahanan•Postur Pertahanan•RENSTRA2024:KPMI-III•RENSTRA2044:KPMIII+I-IV
Pendekatan TeknokratikAnggaran:•RPerpres 2044Rp.1,7Kuadriliun
Ada4pendekatan utama yangdigunakanuntuk merumuskan belanja pertahanan,yaitu
politik pertahanan,skenario ancaman,pengembangan kapabilitas pertahanan,dan
teknokratik anggaran.
Dalam penyusunan RPerpres 1,7kuadriliuntelah tampak penggunaan 4pendekatan inisecara bertingkat.Presiden Jokowijugatelah
memberikan arahan eksekutif untukmembentuk perencanaan pertahanan JangkaPanjangyangharus mengadopsi kebijakan
daur hidup senjata,adopsi teknologi,kemandirian industri pertahanan, serta
investasi pertahanan.
RPerpres 1,7kuadriliun disusun denganpendekatan teknokratik anggaran.RPerpres inimenggabungkan RENSTRAKPMIII(2020-2024)dengan 4RENSTRAbaru (2024-2044)yang
masih dalam prosesfinalisasi.
UUPERTAHANANNEGARA UUTNI UUINDUSTRIPERTAHANAN UUPSDN UUCIPTAKERJA
Pertahanan negaradiselenggarakan denganmembangun kemampuan,daya tangkal,&menanggulangi ancaman.
Tugas pokok TNI:a. menegakkan kedaulatanb. mempertahankan
keutuhanwilayahc. melindungi bangsa&
negaradari segalabentuk ancaman
IndustriPertahanan terdiriatas BUMN&BUMSyangditetapkan oleh pemerintahuntukmenghasilkan alutsista.
PSDNuntuk PertahananNegaradipersiapkan secaradiniuntukmenghadapiancamanmiliter,non-militer,&hibrida
Pengaturan kepemilikanIndustriStrategis dilakukanmelalui:a.penyertaanmodalseluruhnyaoleh pemerintahb.usahapatungan antarapemerintah&swastac.pembatasan kepemilikanoleh penanammodalasing.
Dalammeningkatkanpertahanannegara,pemerintahmelakukanpenelitian&pengembanganindustri&teknologipertahanan.
Tentaraprofesional,yaitutentara yang terlatih,terdidik,&diperlengkapisecarabaik.
Jika alutsistabelumdapatdipenuhi domestik,makadapatmenggunakan produkluar negeri denganpengadaan langsungantarpemerintah ataupabrikan.
Sumber danaPSDN:a.APBNb.APBDc.sumber lain yang sah&tidakmengikat
Industrialatutamamerupakan:a.BUMNb.BUMSyangditetapkan olehpemerintah sebagai pemaduutama(lead integrator).
Menteri Pertahananmenetapkan kebijakanpenganggaran,pengadaan,perekrutan,pengelolaansumber dayanasional,sertapembinaan teknologi &industripertahanan.
TNIdikembangkan secaraprofesionaldengan dukungananggaran belanjanegarayangtransparan&akuntabel
IndustriPertahanandapatbekerjasamadenganindustriluarnegeridalampenyediaankebutuhanjangkapanjangdenganpersetujuanKKIP.
PSDNdilaksanakanmelalui:a.belanegarab.penataan KomponenPendukungc.pembentukan KomponenCadangand.penguatan KomponenUtamae.Mobilisasi &demobilisasi.
Kepemilikanmodal industrikomponen utama,penunjang,pendukung,&bahan baku dilakukan sesuaiperundang-undangandibidangpenanamanmodal.
KEBIJAKANUMUMPERTAHANANNEGARA
KEBIJAKANPENYELENGGARANPERTAHANANNEGARA DOKTRIN&STRAHAN ANALISALINGSTRA POSTURPERTAHANAN
2002-2029
Diarahkan pada:a. pertahanan yang modern &
TNIprofesionalb. adopsi &inovasi teknologi
alutsistac. kemandirian industri
pertahanand. anggaran &belanja
pertahanan menjadiinvestasi pertahanan.
Pembangunan postur pertahanannegara diarahkanuntukmewujudkan posturpertahanan militer &nirmiliterdengan prinsip defensif aktifdemimendukung PMD
Pembangunan kekuatanpertahanan tidak ditujukansebagai bentuk perlombaansenjata,melainkan upayapencapaian standarprofesionalismeangkatanbersenjata,dengan mendasarkanpada visi,misi,nawacita,dankebijakan PorosMaritim Dunia(PMD).
- Ancaman &kesempatan =multidimensional
- Global:perang dagang US-China,konflik US-Iran,konflik Israel-Palestina,konflik diSuriah &Yaman
- Regional:laut ChinaSelatan,Semenanjung Korea,BRI
Peningkatan kuantitas&kualitasalutsista dilaksanakan agarmelampaui kebutuhanMEFsehingga memiliki efek deterrent.
Kebijakan anggaran diarahkanpada:a. pemenuhan kebutuhan
alutsistab. belanja alutsista untuk
memacu industripertahanan
c. belanja pertahanan untukpenguatan sistempertahanan yangberkelanjutan sesuaiperkembangan teknologi.
MEFdiarahkan pada:a. rematerialisasi,revitalisasi,
relokasi,&pemenuhanalutsista,harwat,sertaorganisasi &saranaprasarana.
b. Peningkatan kemampuanmobilitas&daya tempur AD,AL,AU
c. Peningkatan kemampuansatuan tempur khususnyapasukan pemukul reaksicepat.
Strategi untukmencapaiOptimumEssential ForcedalamRPJMN(2020-2024)adalah:a. peningkatan combat
readinessb. pemenuhan alutsista C5IRS&
siber Mabes TNIc. pemenuhan alutsista AD,AL,
AUd. Peningkatan kemampuan
penanganan CBRNEe. penyederhanaan jenis&
merk alutsista.
Nasional:a. pandemiCovid 19b. pemulihan ekonomic. politik identitasd. terorisme,radikalismee. eksploitasi SDAf. masalah perbatasang. bencana alam &bencana
kemanusiaanh. ancaman siber
3aspek industripertahanannasional:a. berbasis kepemilikian
(pemerintah &swasta)b. berbasis pemasok
(kontraktor utama,sub-kontraktor,&pemasokspare-parts)
c. berbasis jenis industri(jasa,elektronika,sistempersenjataan,sistemperkapalan, dsb).
Pembangunan teknologipertahanan untuk:a. menguasai teknologi
prioritas (pesawat tempur,kapal selam,roket,rudal,tank,UAV)
b. membangun teknologipendukung daya gempur,daya gerak,penginderaan,&siber.
- Pengembangan industripertahanan untukmeningkatkankemampuan melalui kerjasamadengan industripertahanan luarnegeri (ToT,ToK, jointproduction,jointdevelopment).- Setiap pengadaan Alpalhan dariluar negeri disertaidenganimbal dagang,kandungan lokal,&offset.
Secara bertahap Indonesiaakanmeningkatkan kapabilitaspertahanan negara yangmemilikidaya tangkal melaluipembangunan postur yangselaras dengan pembangunannasional,termasuk pembangunankawasan perbatasan &pulau-pulau terluar.
- Isu WMD- Kejahatan lintas negara- Spionase- Perubahan iklim- Keamanan pangan- Revolusi industri4.0
Kebutuhan alutsistadiproyeksikan tercapai dalam 20tahun atas dasar perkembanganteknologi,kemandirian,kemudahan interoperabilitas&perawatan,serta aliansistrategis.
3ModelRPerpres1,7kuadriliun
ModelI:Postur Pertahanan2045• Rp.2,54- 3,47Kuadriliun
ModelII:Proyeksi BelanjaModernisasi Alutsista• Rp.1,1Kudraliun
ModelIII:Proyeksi PertumbuhanEkonomi• Rp1,7Kuadrliun
Ada3modelekonomi pertahanan yangbisadigunakan untuk menghitung kebutuhan belanja
alutsista hingga tahun 2044.
ModelImemperhitungkan kenaikan biaya produksialutsista (hanya)untuk 9sistem utama dari tahun2020hingga 2044untuk mendapatkan postur
pertahanan 2045.ModelImenghasilkan estimasibelanja alutsista antara Rp.2,54hingga 3,47
Kuadriliun.
ModelIImengandalkan proyeksi linearkenaikanbelanja alutsista yangdipatok diangka 9%/tahundanditerapkan konsisten hingga tahun 2044(tanpamemperhitungkan pemeliharaan danperawatanalutsista serta beban pembiayaan).ModelIIini
memproyeksikan belanja alutsista Rp.1,1Kuadriliun.
ModelIIImemasukkan 4asumsi ekonomi makro(pertumbuhan ekonomi,proporsi PDBuntuk belanjaalutsista,proporsi belanja modal,serta proporsi
pinjaman luar negeri).Proyeksi denganmenggunakan 4asumsi makro yangkonservatifmenghasilkan estimasi belanja alutsista Rp.1,7
Kuadriliun.
Penggunaan 3modelini menunjukkan bahwa padadasarnya KementerianPertahanan tidak
merencanakan kenaikan belanja alutsista secaratajam.4asumsi ekonomi makro yangdigunakanuntuk rencana belanja Rp.1,7kuadriliun bersifat
konservatif,yaitu (1)pertumbuhan ekonomi 5%;(2)proporsi anggaran pertahanan ke PDB1%,(3)
proporsi belanja alutsista ke anggaran pertahanan15%;dan(4)belanja alutsista akan 30%dibiayai oleh
pinjaman luar negeri.
Jikamodelini disilang denganmodeldinamikapersenjataan,maka KementerianPertahanan tetap
mengandalkanmodel‘armsmaintainence-modernization’yangmenuntut proporsi PDBkebelanja alutsista sebesar 1-1.5%,danbelum
mengarah kemodel‘modernization– armsbuildup’yangminimalmembutuhkan alokasi belanja
pertahanan 2%PDB.
Modeldinamika persenjataan jugamenunjukkandengan rancangan Rp.1,7Kuadrilin Indonesiamasihsulit untuk melakukan lompatan 2teknologi yang
dibutuhkan untuk membangun kekuatan pertahanan2045
ModelI– Postur Pertahanan 2045Rp.2,56– Rp3,47Kuadriliun
No. Alutsista Jenis Alutsista Matra TahunGenerasi Harga Eskalasi Biaya
Tahunan Postur
1 Kendaraan tempur BMP-3 Darat 2014 0,04 5,9% 3.738
2Kapal perang permukaan
- korvet Sigma105 Laut 2017 2,94 10,7% 40
3Kapal perang permukaan
- fregate IverHuitfeldt Laut 2020 5,25 10,7% 164 Kapal selam T209ChangBogo Laut 2018 4,75 9,8% 105 Kapalampfibi LPD122m Laut 2007 1,37 10,8% 416 Pespur Su-30 Udara 2013 0,82 5,8% 1207 Pesawatlatih KTWongBee Udara 2003 0,07 4,0% 368 Pesawattransport C295 Udara 2012 0,34 5,4% 309 Pesawatpatroli CN-235MPA Udara 2017 0,40 3,5% 36
Keterangan:1.Alutsista diambil dari SIPRIArmsTransferDatabase20202.Hargadiambil dari SIPRIdansumber lain.DalamTriliun Rupiah3.Escalatorcostdiambil dari Daviesetal(2011)danArenaetal(2006)4.Postur diambil dari Postur Pertahanan 2007danMEF2019
Darat
Mainbattletank2%(Hove&Lillekvelland)
Tank5,9%(Daviesetal
2011)
Laut
Destroyer2,6%,Kapal induk3,7%(Daviesetal,2011)
Kapal perang AS7-11%:Amphibious10,8%,KapalPerang Permukaan 10,7%,9,8%KepSel,7,4%KapalInduk (Arenaetal,2006)
Postcoldwar:pespur 3,4%,kapsel 2,2%,destroyer2,8%
(Chalmers)
Aircraftcarrier5%/tahun,frigate11%/tahun,destroyer
&submarine9%(Pugh,1994)
Udara
Pespur 5,8%,pesawat latih4%,pesawat patroli 3,5%,pespur 4,7%,pesawat
transport5,4%(Daviesetal2011)
Pespur 7%(Hove&Lillekvelland)
Pespur RAFsejak1945:11,5%/tahun (Kirkpatrick
1994)
Rerata unitflyawaycostpesawattaktis ASdalam 3dekade
terakhir:9%/tahun (Perry1979)
Kenaikan upc pesawat tempurtaktis:2,5xperdekade (Augustine
1983,Deitchman 1979)
Helikopter 9%(Pugh,1994)
181.5 274.4420.1
650.6
1,018.3
56.2 162.7317.8
837.6
2,091.4
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
I II III IV V
Renstra
Proyeksi Postur Pertahanan Tahun 2044
Sama Rata %Renstra
Berdasarkan dua modeldiatas,proyeksi posturpertahanan hingga tahun 2044memerlukansetidaknya Rp2,54Kuadriliun hingga Rp3,47Kuadriliun.Tergantung apakah pengadaan
dilakukan secara rutin (ModelSamaRata)ataubertahap (Model%Renstra).
ModelII:Linear9%Rp.1,18– Rp.1,13Kuadriliun
2020-2044 PenyesuaianKursRp1.177.005,3US$80.738,0 Rp1.130.332,6
SkenarioI APBN-9%*Skenario IV Janes-9%**
Keterangan:1.Skenario I-IIIberdasarkan anggaranmodernisasi APBN2016-20202.Skenario IV-VIberdasarkan anggaranmodernisasi Jane’sDefence Budget2005-20203.Angkarupiahdalammiliaran4.Angkadolar dalam jutaan
ModelIII:Proyeksi Ekonomi MakroRp.1,7Kuadriliun
%PDB %Pertahanan %Procurement %PLN
I 5% 1,6% 30% 50%
II 7% 1% 30% 60%
III 7% 1,7% 15% 70%
IV 6% 2% 15% 70%
V 7% 2% 30% 30%
AngkaRp1,7Kuadriliun didapatkan darikombinasi asumsi 4variabel utama, antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi:5-7%2. Anggaran pertahanan:1-2%terhadap PDB3. Anggaran pengadaan:15-30%dari totalanggaran4. Pembiayaan Luar Negeri:30-70%dari toal pembiayaan
Kolaborasi Globaluntuk Produksi Senjata
TMI:JOINTVENTUREINDHANGLOBAL
JointVentureGlobalPerpres No.10Tahun 2021tentang Bidang UsahaPenanamanModal
No.30Kepemilikanmodalberdasarkan persetujuan dari
menteri pertahanan
Produksi Alpalhankam
Izin produksi dari menteripertahanan
Denda Rp10miliar (normal),Rp25miliar (perang)
Penetapan industri alat utamaBelumada aturan sektor
alpalhankam yangterbukauntukBUMSindustri alat utama
Kegiatanproduksi Peraturan Pemerintah
TransferAlpalhankam Izin transfersenjata darimenteri pertahanan
Denda Rp200miliar (normal),RP500miliar (perang)
UUCiptaker membukapeluang yangmemungkinkan investasiasing,kolaborasi nasional –global, serta korporasiswasta terlibat langsungdalam produksi alutsista.
PTTMImerupakan entitaspertama yangmemanfaatkan peluang iniyangoperasionalisasinyamasih harus menunggukelengkapan kerangkaregulasi turunan UUCiptaker.
Perihal UUIndhan UUCiptaker Aturan pendukung
Industri alat utama (Pasal 11) BUMNyg ditetapkan olehPemerintah sebagaipemadu utama (leadintegrator) yangmenghasilkan alutsista dan/ataumengintegrasikan semua komponen utama,komponen, &bahan bakumenjadi alat utama.
a.BUMN;dan/atau b.BUMS;yangditetapkan olehPemerintah sebagaipemadu utama (leadintegrator) yangmenghasilkan alat utama sistem senjatadan/atau mengintegrasikan semua komponenutama,komponen,&bahan bakumenjadi alatutama.
Tidak ada
Kegiatan produksi (Pasal 38) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatanproduksi sebagaimana dimaksud padaayat (1)danperizinan berusaha sebagaimana dimaksudpada ayat (4)diatur dengan PeraturanPresiden.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatanproduksi sebagaimana dimaksud padaayat (1)danperizinan berusaha sebagaimana dimaksudpada ayat (4)diatur dengan PeraturanPemerintah.
Peraturan Pemerintah
Kepemilikan modalatas industri alat utama(Pasal 52)
1)Kepemilikan modalatas industri alat utamaseluruhnya dimiliki olehnegara.
(1)Kepemilikan modalatas industri alatutama,dimiliki oleh BUMNdan/atau BUMSyangmendapat persetujuan dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan.
Peraturan perundang-undangan dibidangpenanaman modal
Pengawasan industri alat utama (Pasal 52) (2)BUMN &BUMSsebagaimana dimaksudpadaayat (1)harus menerapkan sistempengawasan diterapkan olehkementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan.(3)Sistem pengawasan sebagaimana dimaksudpadaayat (2)meliputi prosesproduksi sampaidengan penjualan produk baik didalam negerimaupun diluar negeri.
Tidak ada
Pemasaran alutsista (Pasal 56) Pemasaran AlatPeralatan Pertahanan danKeamanan dilakukan dengan izin menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan atas pertimbangan KKIP.
KKIPtidak memiliki kewenangan eksekusikebijakan
Peraturan Pemerintah
Keterangan:Sudah adaBelumada