TANTANGAN DOKTER DALAM IMPLEMENTASI JKNAndi Alfian ZainuddinSekretaris Pokja SJSN PB IDI/
Wakil Ketua Bidang Kajian Pembiayaan Kesehatan PB IDI
REALITAS DAN TANTANGAN SAAT INI
REALITAS DAN TANTANGAN
Banyak negara termasuk Indonesia mengalami komersialisasi yankes dlm sistem tak teregulasi (WHO)
Sarana kesehatan pemerintah/non pemerintah meninggalkan fungsi mulia kemanusiaan
Rumah sakit Industri besar
Biaya pendidikan dokter mahal upaya balik modal saat lulus
Imbal jasa dokter terlalu murah dokter kerja rodi
60% dokter menumpuk di kota besar
REALITAS DAN TANTANGAN
Provider kesehatan bagai karyawan industri farmasi (40-60% kontribusi obat utk pemasukan RS)
70% pengeluaran kesehatan: out of pocket hubungan dokter-pasien rawan konflik
Hanya 56% warga tercover asuransi (60% jamkesmas, sisanya jamkesda, jamsostek, askes, asuransi swasta)
Banyak wilayah blm tersentuh layanan kesehatan: kumuh perkotaan; pedesaan; pesisir dan pulau terpencil
TRANSFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN; PENGUATAN PELAYANAN PRIMER
Sumber : The World Health Report 2008 - Primary Health Care (Now More Than Ever)
IMPLEMENTASI JKN
PASAL 34
UU 40/2004TTGSJSN
UU 24/2011 TTG
BPJS
ASPEK YURIDIS(2) NEGARA
MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL
SISTEM PELAYANAN?
KEPESERTAAN &
IURAN?
SEGERA DIBUAT
PERATUAN PELAKSANA
UNTUK OPERASIONALI
SASI SJSN
PROVIDER &
REMUNERASI?
SJSN
KEPASTIAN HUKUM
PEMENUHAN HAK
RAKYAT
MELINDUNGI &
MEMBERDAYAKAN RAKYAT
KEWAJIBAN NEGARA
INDOGENOUS AWARENESS
EXOGENOUS TREND
UU NO. 40 TAHUN 2004SJSNPasal 24 ayat 1
Besarnya pembayaran ke faskes berdasarkan kesepakatan BPJS dg asosiasi faskes (perpres 37 ayat 1)
Pasal 24 ayat 3 dan penjelasannya BPJS mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan.
Penjelasan pasal 22 ayat 1 Pelayanan harus sesuai dg pelayanan standar baik mutu maupun jenisnya
UU NO. 24 TAHUN 2011 BPJSPasal 10 poin f (tugas BPJS)
membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial
Pasal 13 poin d (kewajiban BPJS) memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pasal 48 ayat 1 BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.
PERPRES NO. 12 TAHUN 2013JKNPasal 36 ayat 1,2,3,4,5
Penentuan PPK yg dikontrak BPJSPasal 41 ayat 1,2
Penentuan standar tarif oleh menteri berdasar index harga konsumen & index kemahalan
Pasal 42, pasal 43, pasal 44Mutu pelayanan & penerapan dan pengembangan sistem kendali mutu/kendali biaya
TANTANGAN PROFESI DOKTER
PELAYANANKESEHATAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN
UNSUR POKOK SISTEM
KESEHATAN
MUTU
Kendalimutu
Kendalibiaya
PROVIDER
PAYOR• Pemerintah (PBI) Premi• Pemberi Kerja % income• Pekerja % income• Informal Nilai nominal
Peserta
• Info produk• Kartu
premi, manfaat, Kontrak, pembayaran, lingkup,risiko, otonomi
Eligibilitas
Penerapan JKN memadukan 2 sistem:• Sistem pembiayaan kesehatan• Sistem pelayanan kesehatan
I
II
III
POINT OF CARE
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BPJS
Transport Makan AkomodasiOpp cost Individu Obat2an
Biaya yanmed
Copayment
Retribusi
Pasien
Biaya tidak langsung Biaya
langsung
PRIMER 40-50%
2 sisi dari 1 mata uang
JKN menghilangkan biaya langsung
SISTEM PELAYANAN KEDOKTERAN
Tertiary
Secondary
Primary care
Defined population
Specialist Orientation of Health Care System
Primary Care Orientation of Health Care System
Secondary care
Tertiary
care Prim
ary care
Population
Regulasi untuk menata ulang
sistem pelayanan kesehatan nasional
Sekunder/Tersier menyerap sebagian besar sumber daya
Alokasi yang berimbang antara Primer dan sekunder/tersier
50%
50%
Membalikkan alokasi sumber daya
(World Bank, 2009)
80%
20%
Sistem kesehatan yang dibutuhkan JKN
Komposisi biaya yang menjamin kesinambungan JKN
SAAT INI ERA SJSN
RS Publik 1.548 TT=178.877
RS Privat 554 TT=35.953
DSp 26.773
DPP 70.000an
Puskesmas 8981
PEMBIAYAAN KESEHATAN
Menghindari terjadinya under quality pelayanan yg disebabkan under paid :Menghitung utility dan unit cost pelayanan secara cermat (COST EFFECTIVENESS)
Menentukan kapitasi dan INA CBGs yg tepatMenentukan tarif dokter
PREMI PBI :
Rp 19.225,-
HOW MUCH IS ENOUGHBASIC SALARY :
SPESIALIS 22,5 JUTA – 42,5 JUTA
DOKTER PRIMER 12,5 JUTA – 15 JUTA
AUDIT MUTU & AUDIT BIAYA
MEMERLUKAN ALAT UKUR (TOOLS) :1. LIST OF COMPETENCY2. CASE MANAGEMENT (STANDAR PELAYANAN)
PANDUAN PELAYANAN MEDIK CLINICAL PATHWAY SOP
3. FEE SCHEDULE
PENATAAN PELAYANAN1.Regulasi2.Bentuk praktik dan status DPP3.Rasio DPP terhadap populasi4.Persentase dokter spesialis5.Bentuk praktik dan status DSp6.Pelayanan berjenjang7.Rayonisasi DPP & faskes8.Pemetaan kebutuhan & distribusi dokter9.Kompetensi & standar pelayanan
PERAN IKATAN DOKTER
INDONESIA
KEWENANGAN IDI (UU PRADOK)
1. Pembinaan etik bersama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
2. Melaporkan dokter yang melanggar etika ke KKI (untuk dicatat oleh KKI);
3. Memberi masukan (koordinasi) dalam penyusunan standar pendidikan dokter/dokter spesialis;
4. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB/CPD) dan mengakreditasi lembaga penyelenggara PKB;
5. Menetapkan standar PKB;
6. Menerbitkan rekomendasi izin praktik;
7. Pembinaan dan pengawasan terselenggaranya kendali mutu dan kendali biaya dokter yang berpraktik;
8. Membuat standar profesi (Muktamar IDI 2006, std: etika, kompetensi, pendidikan, pelayanan)
9. Menerima terusan pengaduan dari Majelis Kehormatan Disipilin Kedokteran (MKDKI) yang menyangkut soal pelanggaran etika.
BPJSPROVIDER (DOKTER)
IDI/OP (INTERMEDIATE
BODY)
PENENTUAN : 1. STANDAR PELAYANAN
MEDIK/SOP2. JENIS MANFAAT YANG
DIBERIKAN3. REMUNERASI BAGI
DOKTER-KLINIK-RUMAH SAKIT
4. DLL
AUDIT MUTU &
AUDIT BIAYA
BPJSPROVIDER (DOKTER)
IDI/OP (credentialing)
PENENTUAN : 1. KOMPETENSI,
STANDAR PELAYANAN MEDIK/SOP, REKOM IDI
2. JENIS MANFAAT YANG DIBERIKAN
3. STANDAR SARANA4. DLL
TERIMA KASIH