BPKSEKILASBADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Oleh Anggota IIIDr Achsanul Qosasi, CFSA
Disampaikan padaDiskusi Eksistensi Lembaga Pengawas Eksternal dalam Sistem Ketatanegaraan
dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik10 September 2020
SEJARAH BPK
Badan Pemeriksa Keuangan 2
Ketua BPK Pertama, R. Soerasno
Berkedudukan sementara di Magelang
Awal pembentukan BPK1 Januari 1947(Surat Penetapan Pemerintah Nomor11/OEM tanggal 28 Desember 1946)
DASAR HUKUM
3Badan Pemeriksa Keuangan
UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara
UUD 1945Pasal 23 E, 23 F dan 23 GUntuk memeriksa tanggung jawab tentangKeuangan Negara diadakan suatu BadanPemeriksa Keuangan.Hasil pemeriksaan disampaikan ke DPR.
BPK
FRKEDUDUKAN KONSTITUSIONAL
Badan Pemeriksa Keuangan 4
KYPresident BPK
BAB VII.APasal 2 dan 3
DPR DPDMPR
BAB VII Pasal 23EPasal 4 Pasal 24
MA
Pasal 24
MK
Pasal 24
Landasan Konstitusional (UUD 1945)
BPK
FR
Badan Pemeriksa Keuangan 5
STUKTUR ORGANISASI BPK
PIMPINAN BPK
6Badan Pemeriksa Keuangan
Anggota I BPKDr. Hendra Susanto M.Eng., M.H., CSFA, CFrA
Anggota II BPKDr. Pius Lustrilanang
S.IP., M.Si., CSFA
Anggota IV BPKIr. Isma Yatun, M.T.,
CSFA
Anggota V BPKProf. Dr. Bahrullah
Akbar M.B.A., CPA, CSFA
Anggota III BPKDr. Achsanul Qosasi,
CSFA
Anggota VII BPKIr. Daniel Lumban
Tobing, CSFA
Anggota VI BPKProf. Harry Azhar
Azis M.A., Ph.D., CSFA
Ketua BPKDr. Agung Firman Sampurna
S.E., M.Si., CSFA
Wakil Ketua BPKDr. Agus Joko Pramono, S.ST.,
M.Acc., Ak., CA., CPA, CSFA
KANTORPERWAKILANBPK
Badan Pemeriksa Keuangan 7
BPK memilikiKantor
Perwakilan di34 Provinsi
BPK memilikiKantor
Perwakilan di34 Provinsi
VISI & MISIBPK
Badan Pemeriksa Keuangan 8
VISI”Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk
mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitasdan bermanfaat.”
MISI1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
secara bebas dan mandiri.2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas,
independen, dan profesional.
FRPERAN DAN FUNGSIBPK
Badan Pemeriksa Keuangan 7
FRPERAN DAN FUNGSI
Badan Pemeriksa Keuangan 7
PERAN SEBAGAIOVERSIGHT• Memastikan entitas pemerintahmelakukan tata kelola keuangannegara yang baik serta patuh padaperaturan perundang-undanganyang berlaku• BPK berperan dalam mencegahpenipuan, kecurangan, pemborosan,penyalahgunaan, dan kesalahanmanajemen dalam pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara.
FUNGSI• Dilakukan dengan mendorong upayapemberantasan korupsi, meningkatkantransparansi, menjamin terlaksananyaakuntabilitas, serta meningkatkanekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan,dan keefektifan.
FRPERAN DAN FUNGSI
Badan Pemeriksa Keuangan 7
PERAN SEBAGAIINSIGHT• BPK diharapkan dapat
memberikan pendapat mengenaiprogram-program, kebijakan, danoperasi yang kinerjanya baik;menyarankan praktik terbaik(best practices) untuk dijadikanacuan; untuk mencapai hasilpenting bagi negara danmasyarakat.
FUNGSI• Dilakukan dengan mendalami
kebijakan dan masalah publik
FRPERAN DAN FUNGSI
Badan Pemeriksa Keuangan 7
PERAN SEBAGAIFORESIGHT• BPK diharapkan dapat memberikan
tinjauan masa depan yaituimplikasi jangka panjang darikeputusan/kebijakan pemerintahsaat ini
• Mengidentifikasi tren kunci dantantangan yang dihadapi negaradan masyarakat sebelum haltersebut muncul menjadi krisis.
FUNGSI• Dilakukan dilakukan untuk
membantu masyarakat danpengambil keputusan untukmemilih alternatif kebijakanmasa depan.
PemeriksaanKeuangan
PemeriksaanKinerja
PemeriksaandenganTujuan
Tertentu
JenisPemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan 7
STANDAR DAN PEDOMANPELAKSANAAN TUGAS DAN
WEWENANG BPK
Badan Pemeriksa Keuangan 14
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGANNEGARA (SPKN)
KODE ETIK
PEDOMAN MANAJEMEN PEMERIKSAAN(PMP)
PEDOMAN MANAJEMEN PENUNJANGPEMERIKSAAN (PMPP)
SISTEM PENGENDALIAN MUTU (SPM)
PEMERINTAHDAERAH DAN
BUMD
BUMN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PemeriksaanDilaksanakanoleh KantorPerwakilanBPK
PemeriksaanDilaksanakanoleh BPK Pusat
542 PEMERINTAH DAERAH1,374 BUMD
157 BUMN
87 KEMENTERIAN/LEMBAGAPEMERINTAH PUSAT
ENTITASPEMERIKSAAN BPK
Badan Pemeriksa Keuangan 7
FR
16
MANFAATHASIL PEMERIKSAAN BPK
ENTITASYANG
DIPERIKSA
INSTANSIYANG
BERWENANGLEMBAGA LAIN
YANG DIBENTUKBERDASARKAN
UU
ORGANISASIKEMASYARAKATAN
&PROFESI
MASYARAKATINDONESIA
LEMBAGAINTERNASIONAL
Pemangku kepentingan
HASIL PEMERIKSAANBPK
Badan Pemeriksa Keuangan
FR
17
HASIL PEMERIKSAAN BPK1. Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)
2. Ikhtisar HasilPemeriksaan Semester
(IHPS)
3. Hasil Pemantauan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
4. Hasil Pemantauan PenyelesaianKeuangan Negara/Daerah
5. Hasil PemantauanPenyelesaian TP yang
Mengandung Unsur Pidana
7. PendapatBPK
8. Keterangan Ahli
9. Pertimbangan atasPenyelesaian Kerugian
Negara/ Daerah
10. Pertimbangan terhadapStandar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
11. Konsultasi terhadapSistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
6. Hasil Perhitungan KerugianNegara
Badan Pemeriksa Keuangan
FRD a l a m O r g a n i s a s i I n t e r n a t i o n a l
Badan Pemeriksa Keuangan 18
Komitmen BPK
INTOSAI
ASOSAI
ASEANSAI
LAINNYA
• BPK bergabung pada tahun 1968• Ketua dan Sekretariat Pokja INTOSAI untuk Audit
Lingkungan (WGEA) sampai dengan Tahun 2019• Anggota pada Kelompok Kerja 9• Anggota sub-komite Kode Etik dan Tinjauan Sejawat• Aktif dalam kegiatan INTOSAI Development
Initiatives (IDI).
• BPK bergabung pada tahun 1978• 2 periode sebagai Ketua ASOSAI• 7 periode sebagai anggota Dewan Pengurus (ASOSAI-
GB), termasuk ASOSAI-GB
• Mendirikan asosiasi pada tahun 2011• Kepemimpinan Pertama (2011-2013)• Sekretaris ASEANSAI 2011-2013, dan 2018 - 2023• Aktif dalam penyusunan Rencana Strategis ASEANSAI
dan proyek ISSAI• Aktif dalam Proyek Intosaint
• IAEA External Auditor 2016 – 2019• IACA External Auditor 2016 – 2018
FRDALAM PENANGANAN COVID-19
19
PERAN BPK
Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19
Badan Pemeriksa Keuangan
Perp
pu N
o. 1
/202
0 Kebijakan KeuanganNegara dan StabilitasSistem Keuangan untukPenanganan PandemiCOVID-19 dan/atau DalamRangka MenghadapiAncaman yangMembahayakanPerekonomian Nasionaldan/atau Stabilitas SistemKeuangan- telah disahkan menjadiundang-undang dengan UUNo. 2/2020 -
DAM
PAK
Kebijakan ini memberikankewenangan yang sangatluas kepada Pemerintah danKomite Stabilitas SektorKeuangan untuk mengambillangkah-langkah luar biasa(extraordinary) di bidangpengelolaan keuangannegara dalam penangananpandemi.
FRDampak Pandemi COVID-19 danStrategi Pemerintah
JARING PENGAMAN SOSIAL
KESEHATAN
Subjek & ObjekPemeriksaan AKN 3
FRTantangan Pemeriksaan KeuanganNegara di Masa Pandemi
COVID-19
ResponPenanganannya
• pembatasan fisik• penundaan
aktivitaspemerintahan,bisnis, dan sosial
• Perubahan meka-nisme pengelolaanKeuangan Negara
BPK-RI
Mempengaruhiproses pemeriksaan
keuangan negarayang dilakukan BPK
FRBiaya Penanganan COVID-19 dalam APBN 2020Menurut Pemerintah, dalam APBN 2020 terdapat biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,20 Triliun yangmenyangkut pembiayaan kesehatan, perlindungan sosial, Insentif Usaha, UMKM, Pembiayaan Korporasi, sertaSektoral & Pemda.
BIAYA PENANGANAN COVID-19(Rp695,20 T)
KesehatanRp87,55 T
1. Belanja Penanganan Covid-192. Insentif Tenaga Medis3. Santunan Kematian4. Bantuan Iuran JKN5. Gugus Tugas Covid-196. Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan
UMKMRp123,46 T
1. Subsidi Bunga2. Penempatan Dana utk Restru3. Belanja IJP4. Penjaminan utk Modal Kerja5. PPh Final UMKM DTP6. Pembiayaan Investasi kpd Koperasi mellaui
LPDemBeKntUMKM
Perlindungan SosialRp203,90 T
1. PKH2. Sembako3. Bansos Jabodetabke4. Bansos Non-Jabodetabek5. Pra Kerja6. Diskon Listrik7. Logistik/Pangan/Sembako8. BLT Dana Desa
Pembiayaan KorporasiRp53,57 T
1. Penempatan Dana utk Restu Padat Karya2. Belanja IJP Padat Karya3. Penjaminan untuk Modal Kerja Padat Kerja4. PMN5. Talangan untuk Modal Kerja
Insentif UsahaRp120,61 T
1. Cadangan Pengeluaran2. PPh 21 DTP3. Pembebasan PPh 22 Impor4. Pengurangan Angsuran PPh5. Pengembalian Pendahuluan6. Penurunan Tarif PPh Badan7. Stimulus Lainnya
Sektoral & PemdaRp106,11 T
1. Program Padat Karya K/L2. Insentif Perumahan3. Pariwisata4. DID Pemulihan Ekonomi5. Cadangan DAK Fisik6. Fasilitas Pinjaman Daerah
FRPemeriksaan BPKdi Masa Pandemi COVID-19
KICK OFF MEETING PEMERIKSAAN PENANGANANCOVID19 tanggal 8 September 2020 dengan PRESIDEN• BPK menerapkan metode pemeriksaan yang memungkinkan diperolehnya bukti
yang cukup dan tepat tanpa mengorbankan faktor kesehatan manusia.
• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dioptimalkan untuk meningkatkanefisiensi dan efektivitas pemeriksaan, juga untuk mengurangi kontak fisik.
• Jika harus melakukan prosedur pemeriksaan yang memerlukan pertemuan fisik,dipastikan bahwa para pemeriksa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
FRKECEPATANRESPONS
KEBIJAKAN
KREDIBILITAS
EfektivitasImplementasi vs Tata
Kelala
1. Kecepatan Respons Kebijakan:• Penanganan Covid-19 perlu respons kebijakan
cepat dan terkoordinasi antar lembaga utkkesehatan, ekonomi dan sektor keuangan.
• Asesmen dan proyeksi sulit karena dampakCovid-19 yang cepat dan tidak pasti.
2. Akuntabilitas dan Transparansi:• Perlu landasan hukum dan peraturan/
ketentuan baru dalam kondisi ekstra-ordinari.• “Trauma” pengalaman dipidanakan atau
temuan BPK/KPK di masa lalu (Krisis Asia &Global) menjadikan ketentuan dan tata kelolasangat ketat. (Bank Century, BLBI dll)
3. Efektivitas Implementasi:• Efektivitas implementasi suatu kebijakan
dipengaruhi oleh kebijakan lain.• Kecepatan prosedur dan “mindset”
pejabat/pelaksana vs “trauma” masa lalu akandipidanakan atau temuan BPK/KPK.
• Cepatnya pandemi Covid-19 dan penerapanPSBB berpengaruh pada kemanusian sertaaktivitas ekonomi dan keuangan.
Menjaga keseimbangan: Kecepatan respons kebijakan, akuntabilitas dantranparansi, serta efektivitas implementasi
EFEKTIVITASIMPLEMENTASI
AKUNTABILITASDAN
TRANSPARANSI
BPK-RI
Terima Kasih
Badan Pemeriksa Keuangan 25