-
BUKU I
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
Nomor : 16A/LHP/XVIII.BDG/05/2018
Tanggal : 23 Mei 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAPerwakilan Provinsi
Jawa BaratJl. Moh. Toha No. 164 Bandung
Telp. (022) 5207390 Fax. (022) 5207898
-
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR
ISI......................................................................................................
i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.......... 1
GAMBARAN UMUM
PEMERIKSAAN.............................................................
3
1. Dasar Hukum
Pemeriksaan..................................................................................
3
2. Tujuan
Pemeriksaan.............................................................................................
3
3. Sasaran
Pemeriksaan............................................................................................
3
4. Standar
Pemeriksaan..........................................................................................
4
5. Metode
Pemeriksaan............................................................................................
4
6. Jangka Waktu
Pemeriksaan.................................................................................
7
7. Objek
Pemeriksaan..............................................................................................
8
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Lampiran
-
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
BPK telah memeriksa Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Bogor,
yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017,Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
LaporanOperasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas
untuk tahun yangberakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas
Laporan Keuangan.
Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian wajarlaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan pengendalianintern yang memadai untuk menyusun
laporan keuangan yang bebas dari salah sajimaterial, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung jawab BPK
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas
laporan keuanganberdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan
pemeriksaan berdasarkan StandarPemeriksaan Keuangan Negara. Standar
tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etikBPK, serta merencanakan
dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinanyang memadai
apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan
penyajianmaterial.
Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung
angka-angka danpengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang
dipilih mendasarkan padapertimbangan profesional pemeriksa,
termasuk penilaian risiko salah saji yang materialdalam laporan
keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan.Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa
mempertimbangkan pengendalian internyang relevan dalam penyusunan
dan penyajian wajar laporan keuangan PemerintahKabupaten Bogor
untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengankondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini
atas efektivitaspengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemeriksaan yang dilakukan BPK
-
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dankewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Bogor, sertaevaluasi atas penyajian laporan
keuangan secara keseluruhan.
BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah
cukup dan tepat,sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.
Opini
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas,
menyajikan secara wajar,dalam semua hal yang material, posisi
keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 31Desember 2017, dan
realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional,arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuaidengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Laporan atas SPI dan Kepatuhan
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan
keuangan tersebut,BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem
pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan
perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
SistemPengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Kepatuhan terhadap PeraturanPerundang-undangan disajikan dalam
Laporan Nomor 16B/LHP/ XVIII.BDG/05/2018dan Nomor
16C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, yang merupakan
bagiantidak terpisahkan dari laporan ini.
-
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 3
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
TanggungJawab Keuangan Negara;
d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA
2017adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable
assurance) apakahLKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal
yang material, sesuai denganprinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia atau basis akuntansikomprehensif selain prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia denganmemperhatikan:
a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
b. Kecukupan pengungkapan;
c. Efektivitas sistem pengendalian intern;
d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran Pemeriksaan LKPD TA 2017 meliputi pengujian atas:
a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember
2017;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan
RealisasiAnggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2017;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan
Operasional,Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan SAL
Tahun 2017;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas
LaporanKeuangan;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
Laporan KeuanganPemerintah Daerah;
f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian
intern termasukpertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang
terkait dengan penyajian danpengungkapan akun-akun dalam laporan
keuangan;
g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaankeuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
PemerintahDaerah.
-
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 4
Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua
asersi manajemendalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian
intern dan kepatuhan terhadapperaturan perundang – undangan yang
berlaku meliputi:
a. Keberadaan dan keterjadian
Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per
31Desember 2017, seluruh transaksi pendapatan, belanja dan
pembiayaananggaran yang disajikan dalam LRA TA 2017, dan seluruh
transaksipendapatan dan beban yang disajikan dalam Laporan
Operasional benar-benarada dan terjadi selama periode tersebut
serta telah didukung dengan bukti-buktiyang memadai.
b. Kelengkapan
Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki
telah dicatatdalam Neraca, seluruh transaksi pendapatan, belanja
dan pembiayaan telahdicatat dalam LRA, dan seluruh transaksi
pendapatan dan beban yang terjadiselama Tahun 2017 telah dicatat
dalam Laporan Operasional.
c. Hak dan Kewajiban
Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar
dimiliki atau hakdari pemerintah daerah dan utang yang tercatat
merupakan kewajibanpemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
d. Penilaian dan Alokasi
Bahwa seluruh aset, utang, pendapatan dan belanja daerah, serta
pembiayaantelah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya,
diklasifikasikan sesuaidengan standar/ketentuan yang telah
ditetapkan, dan merupakan alokasianggaran tahun 2017.
e. Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai
denganketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas LaporanKeuangan.
4. Standar Pemeriksaan
Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan
KeuanganNegara.
5. Metode Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2017 dilakukan dengan
pendekatan auditberbasis risiko, yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan hasilpemeriksaan, yaitu sebagai
berikut:
-
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 5
a. Perencanaan Pemeriksaan
1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan
Pemahaman atas tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan
perludiperoleh untuk mengetahui fokus atau sasaran yang harus
diperhatikanpemeriksa. Pengembangan prosedur pemeriksaan dapat
dilaksanakan olehtim pemeriksa berdasarkan fokus atau sasaran
pemeriksaan yang telahdirumuskan tersebut.
2) Pemahaman Entitas
Pemahaman atas entitas harus memperhatikan kertas kerja
pemeriksaantahun sebelumnya dan hasil pemeriksaan interim.
Pemahaman atas entitastersebut meliputi pemahaman atas latar
belakang/dasar hukum pendirianpemerintah daerah, kegiatan utama
entitas termasuk sumber pendapatandaerah, lingkungan yang
mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan duatingkat vertikal ke
bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasayang
berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pemeriksamelakukan pemutakhiran atas data entitas jika terdapat
perubahan yangsignifikan dan berpengaruh terhadap penyajian laporan
keuangan.
3) Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Sebelumnya
Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak
lanjuthasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti
pengaruh hasilpemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap
LKPD yangdiperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan
temuan-temuanpemeriksaan yang berulang dan langkah perbaikan yang
telah dilakukanoleh pemerintah daerah.
4) Pemahaman dan Penilaian Risiko
Hasil pemahaman dan pengujian SPI dari pemeriksaan interim
digunakansebagai dasar untuk penilaian risiko. Prosedur penilaian
risiko dilakukanuntuk level entitas dan setiap akun atau
kelompok/siklus akun.
Hasilnya akan digunakan sebagai berikut.
a) Pengukuran risiko di tingkat proses bisnis menghasilkan
tingkat risikopengendalian (Control Risk, CR) yang akan digunakan
sebagaigambaran umum atas SPI entitas, mengidentifikasi SKPD
berisikotinggi; dan menetukan tingkat risiko pengendalian atas
akunindividual;
b) Hasil penilaian AR, IR, dan CR akun selanjutnya akan
digunakanuntuk menghitung besaran risiko deteksi (DR) tingkat akun.
Risikodeteksi ditetapkan untuk menentukan berapa besar
lingkuppemeriksaan (Acov) dan strategi pemeriksaan yang akan
diterapkanpemeriksa.
Penilaian risiko kecurangan (Fraud Risk) digunakan sebagai dasar
dalammenetapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi
salah saji
-
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 6
dalam laporan keuangan yang bersifat material yang disebabkan
olehkecurangan.
5) Penetapan Tingkat Materialitas dan Tolerable Mistatement
(TM)
Materialitas merupakan besaran penghilangan atau kesalahan
pencatatanyang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Dalammengembangkan strategi pemeriksaan, pemeriksa
mengklasifikasikanmaterialitas dalam dua kelompok:
a) Perencanaan tingkat materialitas (planning materiality)
yangberhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan;
b) TM yang berhubungan dengan akun-akun atau pos-pos
keuangansecara individual.
6) Penentuan Metode Uji Petik
Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan
profesionalpemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara
lain:
a) Matriks Penilaian Risiko hasil pemeriksaan interim;
b) Tingkat risiko. Jika hasil pengujian SPI disimpulkan
pengendalianintern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian
substantif atasakun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun
tertentu mempunyairisiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi
dari akun-akun lainnya,maka sampel untuk pengujian substantif untuk
akun-akun tersebutharus lebih besar;
c) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat
materialitaskecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan
begitu jugasebaliknya;
d) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun,
tetapimemperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo
tersebut.Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari
transaksi-transaksi positifdan negatif yang besar;
e) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau
saldo akunharus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.
b. Pelaksanaan Pemeriksaan
1) Pengujian Analitis
Pengujian analitis dilakukan untuk menemukan hubungan logis
penyajianakun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas
setiapperubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang
diperiksa,serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian
sistempengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi
dan saldo.
Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan
denganAnalisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area
yang telahditetapkan sebagai uji petik.
-
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 7
2) Pengujian Pengendalian
Pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan
pemeriksaterhadap efektivitas desain dan implementasi sistem
pengendalian interndalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. Dalam pengujiandesain sistem pengendalian intern, pemeriksa
mengevaluasi apakah sistempengendalian intern telah didesain secara
memadai dan meminimalisasisecara relatif salah saji dan kecurangan.
Sementara, pengujianimplementasi sistem pengendalian intern
dilakukan dengan melihatpelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau
transaksi yang dilakukanoleh pemerintah daerah. Pengujian sistem
pengendalian intern merupakandasar pengujian substantif
selanjutnya.
3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo
Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan
saldo-saldoakun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan
keuangan yangdiperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah
pemeriksa memperolehLKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini
asersi manajemen atasLKPD, yaitu:
a) keberadaan dan keterjadian;
b) kelengkapan;
c) hak dan kewajiban;
d) penilaian dan pengalokasian; serta
e) penyajian dan pengungkapan.
Pengujian substantif atas saldo awal akun terdampak penerapan
basisakuntansi akrual yang belum dilaksanakan pada pemeriksaan
interim, agarmelaksanakan pengujian substantif atas saldo awal
dengan mengacu padalangkah pemeriksaan interim.
4) Penyelesaian Penugasan
Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian
penugasanbeserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi,
Form RisalahPembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan).
c. Pelaporan
Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa
menyimpulkan hasilpemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil
pemeriksaan.
6. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bogor TA 2017 adalah
selama 33hari kalender mulai tanggal 3 April s.d. 5 Mei 2018.
-
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 8
7. Objek Pemeriksaan
LKPD Kabupaten Bogor TA 2017 yang terdiri dari Neraca dan
Laporan PerubahanEkuitas per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan PerubahanSaldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk periodeyang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2017, serta Catatan atas LaporanKeuangan.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 1Catatan atas Laporan Keuangan
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD
merupakan amanat
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara,
Pemerintah Kabupaten/Kota
diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban
keuangan yang dikelolanya
dengan menerbitkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan
sejak berakhirnya tahun
anggaran. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh traksaksi yang dilakukan yang dilakukan
oleh suatu entitas pelaporan
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan dengan
anggaran yang telah ditetapkan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
suatu entitas pelaporan.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor
berdasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, yang meliputi:
1. Laporan Realisasi APBD,
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
3. Neraca,
4. Laporan Operasional,
5. Laporan Arus Kas,
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah mengungkapkan
kegiatan keuangan
Pemerintah Daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBD.
Laporan Realisasi Anggaran
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya
dalam satu periode pelaporan
dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan LRA, Belanja, Transfer,
Surplus/Defisit LRA,
Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah
menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran
Lebih Awal, Penggunaan Saldo
Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun
Berjalan, Koreksi kesalahan
pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih
Akhir.
Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan
posisi keuangan
daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal
tertentu.
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 2Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber
penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi
serta saldo kas pada tanggal
pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal,
surplus/defisit LO pada
periode bersangkutan, Koreksi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas, yang antara lain
berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan
kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar seperti : koreksi kesalahan mendasar dari
persediaan yang terjadi pada
periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena
revaluasi aset tetap, ekuitas Akhir.
Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif,
analisis dan daftar terperinci
atas suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran,
laporan perubahan saldo anggaran
lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas dan laporan
perubahan ekuitas.
Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)
Kabupaten Bogor Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2011, sedangkan laporan
keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah, juga disertai dengan surat pernyataan
kepala daerah bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya laporan keuangan daerah diharapkan akan terjadi
peningkatan transparansi
dan akuntabilitas kepada publik sehingga masyarakat diharapkan
akan semakin partisipatif
didalam mendukung jalannya kepemerintahan sebagaimana diharapkan
dalam konsep Otonomi
Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.
1.1 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah
sebagai media
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun
Anggaran 2017 dalam bentuk
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, yang menerangkan
dan menjelaskan kinerja berkenaan dengan Realisasi APBD, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan
atas Laporan Keuangan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam
merealisasikan
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 3Catatan atas Laporan Keuangan
target/rencana yang telah ditetapkan, sedangkan tujuannya adalah
untuk mendapatkan persetujuan
dari DPRD Kabupaten Bogor dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA)
Kabupaten Bogor
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor
Tahun Anggaran 2017.
1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017, yaitu
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950
Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan
Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 4Catatan atas Laporan Keuangan
Republik Indonesia Nomor 3854), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 5Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 6Catatan atas Laporan Keuangan
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4588);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 7Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4209);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5161);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5219);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5272);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 8Catatan atas Laporan Keuangan
38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ( Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 73
Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar
Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
42. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2009
tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
43. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5334);
44. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Pamong
Belajar dan Penilik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 310);
45. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);
46. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016
Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembar Negara
Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 253);
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 9Catatan atas Laporan Keuangan
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana
Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 594)
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor
681);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 10Catatan atas Laporan Keuangan
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 109 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
56. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah
Provinsi, Kabupaten
dan Kota Tahun Anggaran 2014;
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang
Batas Minimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal
Kumulatif Pinjaman Daerah
Tahun Anggaran 2016;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor (Lembaran
Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 1983 Nomor 3 Seri G), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang
Pembentukan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten DT II Bogor (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun
1993 Nomor 10 Seri D);
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 11Catatan atas Laporan Keuangan
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2009 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
62. Peraturan Daerah Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 41);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Rumah
Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 54);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran
Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha
Milik Daerah
(BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor
80);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor
58);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Tarif Pelayanan
Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dan Rumah
Sakit Umum
Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 59);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Trayek
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Air Tanah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 61);
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 12Catatan atas Laporan Keuangan
69. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pembentukan BUMD
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor
20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 63);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa
Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor
30);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Rumah
Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 64);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 65);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Penanaman Modal
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 66);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Pemukiman(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2012
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Sistem Informasi
Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara
Online (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 5);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2013
Nomor 7);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyertaan Modal Daerah
Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah PT.
Prayoga Pertambangan
dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 9,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 76);
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 13Catatan atas Laporan Keuangan
80. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Badan
Usaha Milik Daerah Dibidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor
79);
81. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Dana
Cadangan Penyelengaraan Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat XIII
dan Pekan Paralympic
Daerah Jawa Barat V tahun 2018 dan Penyelengaraan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil
Bupati Bogor Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2015 Nomor 8);
83. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Penyertaan Modal
Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor pada Badan Usaha Milik Daerah
PT Sayaga Wisata
Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 12,
Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 87);
84. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2 );
85. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2016 Nomor 12);
86. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor tahun Anggaran 2017 (Lembar
Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 14);
87. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyertaan Modal kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
(Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor
Nomor 3);
88. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor
Tahun 2017 Nomor 4);
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 14Catatan atas Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bogor
adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, maksud
dan tujuan, dasar
hukum serta sistematika penyusunan
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Indikator pencapaian
target kinerja
APBD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan yang meliputi
Ikhtisar realisasi
pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah, serta
hambatan dan
kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan.
Bab IV Kebijakan Akuntansi menguraikan tentang Entitas
Akuntansi/ Entitas Pelaporan,
Periode Akuntansi, Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan
laporan
keuangan, dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan
laporan
keuangan serta Penerapan Kebijakan Akuntansi.
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan menguraikan rincian
dan penjelasa Pos
Pelaporan Keuangan yang memuat Pendapatan LRA, Belanja,
Transfer,
Pembiayaan, Pendapatan dan Beban Laporan Operasional, Beban,
Aset,
Kewajiban dan Ekuitas.
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang
menguraikan hasil audit
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun 2016 dan
tindak
lanjut yang telah dilaksanakan.
Bab VII Penutup.
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 15Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR TARGET
PENCAPAIAN KINERJA APBD
2.1. EKONOMI MAKRO
Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Bogor pada
tahun-tahun
sebelumnya dan mempertimbangkan kondisi umum perekonomian
Nasional dan regional Jawa
Barat, ekonomi daerah Kabupaten Bogor tahun 2017 dalam konteks
makro regional
disestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis
dalam kerangka
pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara umum, kondisi ekonomi makro Kabupaten Bogor dilihat
sebagai berikut :
2.1.1. Kondisi Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS)
pada tahun 2017 sebanyak 5.715.009 jiwa, yang terdiri dari
penduduk perempuan
2.794.721 jiwa dan penduduk laki-laki 2.920.288 jiwa. Sedangkan
jumlah penduduk
Kabupaten Bogor tahun 2016 sebesar 5.587.390 jiwa, artinya
jumlah penduduk pada tahun
2017 mengalami pertumbuhan sebesar 2,28 persen dibandingkan
tahun 2016.
Data sex ratio penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2017 adalah
sebesar 105,
artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki.
Hampir di semua
kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki sex ratio diatas 100, yang
berarti berlaku umum
bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah
penduduk perempuan di
daerah tersebut. Namun terdapat satu kecamatan yang nilai sex
rationya di bawah 100,
yaitu Kecamatan Gunung Putri sebesar 98, yang artinya setiap 100
orang perempuan
terdapat 98 orang laki-laki. Hal ini disebabkan sebagai daerah
pengembangan usaha
industri besar dan sedang, tampaknya menarik minat banyak
pekerja wanita untuk bekerja
dan bermukim di wilayah Kecamatan Gunung Putri.
Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas
secara ringkas
disajikan pada tabel di bawah ini
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 16Catatan atas Laporan Keuangan
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2016-2017*)
Sumber : BPSKeterangan : *) BPS, Angka Proyeksi
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
1 Nanggung 45.062 42.145 87.207 45.053 42.167 87.220
2 Leuwiliang 62.752 58.845 121.597 63.119 59.233 122.352
3 Leuwisadeng 38.774 35.730 74.504 38.856 35.831 74.687
4 Pamijahan 72.568 68.875 141.443 72.789 69.134 141.923
5 Cibungbulang 68.532 64.690 133.222 68.830 65.015 133.845
6 Ciampea 81.808 77.450 159.258 82.409 78.078 160.487
7 Tenjolaya 30.001 28.738 58.739 30.158 28.908 59.066
8 Dramaga 55.521 54.547 110.068 56.032 55.087 111.119
9 Ciomas 90.110 86.489 176.599 92.230 88.593 180.823
10 Tamansari 53.369 50.040 103.409 54.127 50.785 104.912
11 Cijeruk 45.461 41.521 86.982 45.969 42.020 87.989
12 Cigombong 51.950 49.807 101.757 52.920 50.770 103.690
13 Caringin 63.868 60.716 124.584 64.423 61.289 125.712
14 Ciawi 59.770 55.979 115.749 60.617 56.810 117.427
15 Cisarua 63.839 59.558 123.397 64.447 60.167 124.614
16 Megamendung 55.585 50.959 106.544 56.153 51.515 107.668
17 Sukaraja 102.970 98.465 201.435 105.059 100.540 205.599
18 Babakan Madang 62.685 59.146 121.831 64.147 60.572
124.719
19 Sukamakmur 40.836 38.374 79.210 40.997 38.550 79.547
20 Cariu 23.184 23.032 46.216 23.030 22.891 45.921
21 Tanjungsari 26.298 25.546 51.844 26.288 25.554 51.842
22 Jonggol 71.906 69.663 141.569 73.262 71.029 144.291
23 Cileungsi 167.712 163.893 331.605 175.644 171.770 347.414
24 Kelapa Nunggal 60.283 57.187 117.470 62.187 59.031
121.218
25 Gunung Putri 212.840 217.752 430.592 224.167 229.529
453.696
26 Citeureup 115.945 111.430 227.375 117.999 113.493 231.492
27 Cibinong 209.138 203.118 412.256 216.546 210.468 427.014
28 Bojong Gede 163.563 157.237 320.800 171.530 165.017
336.547
29 Tajur Halang 61.069 58.514 119.583 62.933 60.339 123.272
30 Kemang 55.788 53.225 109.013 57.069 54.485 111.554
31 Ranca Bungur 27.816 26.075 53.891 28.000 26.260 54.260
32 Parung 71.480 67.327 138.807 73.703 69.471 143.174
33 Ciseeng 57.974 54.263 112.237 58.967 55.232 114.199
34 Gunung Sindur 65.379 62.320 127.699 67.472 64.366 131.838
35 Rumpin 72.420 67.032 139.452 72.919 67.546 140.465
36 Cigudeg 65.424 59.881 125.305 65.752 60.225 125.977
37 Sukajaya 30.044 27.761 57.805 30.045 27.779 57.824
38 Jasinga 49.825 46.770 96.595 49.818 46.795 96.613
39 Tenjo 36.681 34.530 71.211 36.919 34.779 71.698
40 Parung Panjang 66.299 62.231 128.530 67.703 63.598
131.301
2.856.529 2.730.861 5.587.390 2.920.288 2.794.721
5.715.009KABUPATEN BOGOR
No Kecamatan2016*) (Juni) 2017*
Laki-laki Perempuan L+P Laki-laki Perempuan L+P
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 17Catatan atas Laporan Keuangan
Selanjutnya, dari piramida penduduk yang disusun berdasarkan
kelompok umur 5
tahunan menunjukan bahwa penduduk di Kabupaten Bogor termasuk
penduduk muda.
Struktur penduduk muda biasanya diperlihatkan oleh panjang
piramida kelompok umur 5-9
dan 10-14 tahun lebih panjang dari pada kelompok umur lainnya.
Hal ini terlihat jelas dari
Gambar 1.1. dimana bentuk piramidanya cenderung mengerucut di
bagian atas. Atau dapat
diartikan juga, ada kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten
Bogor di masa depan
akan semakin didominasi oleh penduduk usia produktif.
Piramida Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2017
Berdasarkan Hasil Proyeksi
Sementara itu, penggolongan usia produktif atau tidak produktif
berdasarkan kriteria
sebagai berikut :
a. Penduduk Usia Tidak Produktif jika persentase penduduk 0-14
tahun minimal
sebanyak 40 persen dan penduduk 65 tahun ke atas tidak melebihi
5 persen dari total
penduduk secara keseluruhan;
b. Penduduk Usia Produktif jika persentase penduduk yang berusia
0-14 tahun
maksimal 30 persen dan penduduk yang berusia 15-64 tahun
persentasenya lebih
dari 60 persen
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 18Catatan atas Laporan Keuangan
Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2017
KelompokUmur (tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah L+P
Persentase(%)
(1) (2) (3) (4) (5)
0 - 4 290.774 279.936 570.710 9,99
5 - 9 286.030 272.511 558.541 9,77
10-14 278.749 263.644 542.393 9,49
15-19 276.652 263.887 540.539 9,46
20-24 271.244 268.826 540.070 9,45
25-29 247.763 244.305 492.068 8,61
30-34 235.646 235.094 470.740 8,24
35-39 231.154 224.274 455.428 7,97
40-44 210.688 193.947 404.635 7,08
45-49 176.065 155.709 331.774 5,81
50-54 137.168 122.898 260.066 4,55
55-59 101.334 90.793 192.127 3,36
60-64 72.769 65.897 138.666 2,43
65-69 44.926 43.574 88.500 1,55
70-74 29.431 31.869 61.300 1,07
75+ 29.895 37.557 67.452 1,18
Jumlah 2.920.288 2.794.721 5.715.009 100,00
Sumber : BPS, Proyeksi Hasil SP 2010
Dari gambaran tabel 1.2. dapat kita lihat bahwa komposisi
penduduk Kabupaten
Bogor merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia
(15-64) tahun sebanyak
66,95 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (0-14) tahun
sebanyak 29,25 persen,
dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 3,80 persen. Hal ini
memberikan indikasi bahwa
permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan
pekerjaan rumah yang
harus mendapat perhatian serius.
Penghitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif erat
kaitannya dengan
rasio beban ketergantungan (Burden of Dependency Ratio). Rasio
beban ketergantungan
merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia 0-14
tahun dan penduduk
berusia 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk yang berusia
15-64 tahun. Hasil
proyeksi menunjukkan bahwa rasio ketergantungan anak di
Kabupaten Bogor tahun 2017
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 19Catatan atas Laporan Keuangan
sebesar 43,69 persen dan rasio ketergantungan lanjut usia
sebesar 5,68 persen atau secara
keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar
49,37 persen. Hal ini
dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif
harus menanggung
sebanyak 50 penduduk yang tidak/belum produktif.
Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan
salah satu
indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam
menyerap tenaga kerja, dan
sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan struktur
perekonomian suatu wilayah. Tabel
berikut menggambarkan jumlah prosentase penduduk Kabupaten Bogor
yang bekerja (15
tahun ke atas) dirinci menurut lapangan usaha.
Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja
menurut Lapangan Usaha Tahun 2017
Lapangan Usaha2017
Jumlah %
(1) (2) (3)
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan
194.562 8,27
2. Pertambangan & Penggalian 34.717 1,48
3. Industri Pengolahan 456.020 19,39
4. Listrik, Gas dan Air Minum 11.417 0,49
5. Konstruksi 160.088 6,81
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 750.152 31,9
7.Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 188.773 8,03
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan &
JasaPerusahaan
110.972 4,72
9. Jasa Sosial Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 445.052
18,92
J u m l a h 2.351.753 100,00
Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Tahun 2017-BPS
Secara total, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Bogor
mengalami peningkatan
dari 2.083.234 orang tahun 2015, estimasi tahun 2016 sebesar
2.109.360 orang dan menjadi
2.351.753 orang tahun 2017, meningkat 12,89 persen dari hasil
survei sebelumnya yaitu
tahun 2015. Dari sembilan lapangan usaha di Kabupaten Bogor,
setidaknya ada 4 sektor
lapangan usaha yang kini masih menjadi sektor usaha yang paling
banyak menyerap tenaga
kerja di Kabupaten Bogor, yaitu: sektor perdagangan, rumah makan
dan jasa akomodasi
menyerap 31,9 persen, sektor industri pengolahan menyerap 19,39
persen, sektor jasa
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 20Catatan atas Laporan Keuangan
kemasyarakatan, sosial dan perorangan menyerap 18,92 persen, dan
sebanyak 8,27 persen
pekerja terserap di sektor pertanian.
Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan di Kabupaten Bogor Tahun 2015-2017
Struktur pendidikan penduduk bekerja di Kabupaten Bogor secara
umum dapat
dilihat pada gambar 1.2. Tingkat pendidikan penduduk yang
bekerja di Kabupaten Bogor
masih sangat rendah. Persentase tertinggi (40,73 %) penduduk
yang bekerja di Kabupaten
Bogor berpendidikan SD ke bawah. Proporsi penduduk yang bekerja
dengan pendidikan
SD ke bawah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 (45,47
%). Selain itu
pekerja dengan pendidikan SMP dan Perguruan Tinggi juga
mengalami penurunan dari
tahun 2015 dengan pekerja pendidikan SMP pada tahun 2015 sebesar
20,45 persen turun
menjadi 19,75 persen pada tahun 2017 dan pekerja pendidikan
perguruan tinggi tahun 2015
sebesar 9,11 persen turun menjadi 8,94 persen pada tahun 2017.
Dari pekerja menurut
jenjang pendidikan yang ditampilkan, hanya pekerja dengan
jenjang pendidikan SMA yang
mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 24,97 persen
pada tahun 2015 menjadi
30,59 persen pada tahun 2017.
2.1.2. Kondisi Ekonomi
Kondisi Ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2017 relatif stabil
bahkan
mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan
tumbuhnya beberapa sektor
penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang
ekonomi. Hal ini dapat
terlihat dari peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah
maupun pergerakan nilai
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk lebih jelasnya
dapat diuraikan sebagai
berikut :
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 21Catatan atas Laporan Keuangan
A. Potensi Unggulan Daerah.
Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa
yang dimiliki
dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis
dan daya saing tinggi
serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi
berdasarkan
pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta
masyarakat dan
kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya
manusia, dukungan
infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang
berkembang di lokasi tertentu.
Kabupaten Bogor memiliki banyak sekali sumber daya alam yang
sangat potensial untuk
dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Untuk itu
potensi-potensi sumber daya
alam tersebut harus selalu dikembangkan agar menjadi komoditi
unggulan yang memiliki
daya saing yang kuat, baik di tingkat kabupaten, regional maupun
tingkat nasional bahkan
internasional. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan baik
yang telah berkembang
maupun yang masih potensial di Kabupaten Bogor didasarkan pada
Peraturan Bupati
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian dan
Pembangunan Perdesaan, dan
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya
Saing Komoditas
Kabupaten Bogor serta hasil-hasil kajian pengembangan komoditas
unggulan kecamatan
oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor, yang diantaranya memuat
zonasi dan arah
pengembangan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini
Pengembangan Zonasi Pertanian dan Non Pertanian
Zona Kecamatan Arah Pengembangan1 Rumpin, Cigudeg, Parung
Panjang,
Jasinga, TenjoAgrosilvopastoral, yaitu pengembanganagroforestry
yang didukung oleh sektorpertanian tanaman pangan dan
peternakan
2 Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang,Leuwisadeng,
Cibungbulang,Pamijahan
Agroekowisata yang didukung oleh sektorpertanian tanaman pangan
dan perikanan.Pola pengembangan komoditas strategis:agropolitan dan
minapolitan
3 Ciampea, Tenjojaya, Dramaga,Ciomas
Industri non-farm yang didukung dengansektor pertanian,
perikanan, kehutanan, danpeternakan
4 Tajurhalang, Kemang, Rancabungur,Parung, Ciseeng, Gunung
Sindur
Industri perdesaan dan pengembanganUMKM, yang tetap berbasiskan
pada produkatau komoditas pertanian secara luas sertaperikanan
berbasis minapolitan
5 Tamansari, Cijeruk, Cigombong,Caringin
Diversifikasi pertanian dan agroekowisata
6 Ciawi, Cisarua, Megamendung,Sukaraja, Babakan Madang
Ekowisata yang dikerjasamakan denganberbagai pihak dalam rangka
membukalapangan pekerjaan bagi masyarakat
7 Cileungsi, Klapanunggal, GunungPutri, Citeureup,
Cibinong,Bojonggede
Pertanian perkotaan dan industri.Pengembangan urban agriculture
bertitik tolakpada produk atau komoditas pertanian yangsudah
diusahakan oleh warga.
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 22Catatan atas Laporan Keuangan
Zona Kecamatan Arah PengembanganPengembangan industri besar
dikaitkandengan ada rencana pengembangan CibinongRaya
8 Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari,Jonggol
Lumbung pangan melalui peningkatan danrehabilitasi sarana dan
prasarana pemukinman
B. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
di Kabupaten
Bogor pada tahun 2017 diprediksi mencapai Rp201,93 triliun atau
mengalami peningkatan
sebesar 9,34 persen dari tahun sebelumnya.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017 (Triliun Rupiah)
Catatan: **) = Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Bogor
Tahun 2017
Dari tabel diatas sektor ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah
Bruto (NTB)
terbesar adalah sektor industri pengolahan yang mencapai
Rp108,43 triliun atau memiliki
Sem I Sem II2017*) 2017**)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
I SEKTOR PRIMER 15,13 7,92 8,39 16,31 8,19 8,08 9,67 7,81
1. PERTANIAN 9,95 5,26 5,41 10,66 5,39 5,28 9,5 7,15
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 5,18 2,67 2,98 5,65 2,8 2,8
10,01 9,07
II SEKTOR SEKUNDER 118 61,53 66,76 128,3 63,89 63,54 9,39 8,73
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 99,94 53,61 54,82 108,43 54,12 53,7 8,64
8,49
4. PENGADAAN LISTRIK & GAS 0,24 0,14 0,13 0,26 0,13 0,13
4,12 10,23
5. PENGADAAN AIR, PENGELOLAANSAMPAH, LIMBAH & DAUR ULANG
0,19 0,1 0,11 0,21 0,1 0,1 11,42 12
6. KONSTRUKSI 17,63 7,68 11,71 19,39 9,55 9,6 13,96 9,99
III SEKTOR TERSIER 51,56 27,14 30,18 57,32 27,92 28,39 11,03
11,187. PERDAGANGAN BESAR & ECERAN,REPARASI MOBIL & SEPEDA
MOTOR
24,18 13,32 13,51 26,83 13,09 13,29 10,51 10,97
8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 6,86 3,19 4,37 7,56 3,71 3,74
14,09 10,17
9. PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKANMINUM
4,79 2,51 2,8 5,3 2,59 2,63 11,5 10,8
10. INFORMASI & KOMUNIKASI 3,08 1,88 1,67 3,55 1,67 1,76
10,51 15,12
11. JASA KEUANGAN & TRANSPORTASI 0,93 0,46 0,59 1,04 0,5
0,52 14,17 12,22
12. REAL ESTATE 1,44 0,78 0,79 1,57 0,78 0,78 8,98 8,47
13. JASA PERUSAHAAN 0,34 0,19 0,2 0,38 0,19 0,19 11,53 12,2
14. ADM PEMERINTAHAN, PERTAHANAN &JAMINAN SOSIAL WAJIB
2,99 1,33 1,98 3,31 1,62 1,64 9,73 10,71
15. JASA PENDIDIKAN 3,11 1,5 1,97 3,47 1,68 1,72 8,55 11,76
16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL 0,89 0,45 0,53 0,98
0,48 0,49 13,05 10,01
17. JASA LAINNYA 2,95 1,55 1,78 3,33 1,6 1,65 11,53 10,97
PDRB KABUPATEN BOGOR 184,68 96,6 105,33 201,93 100 100 9,87
9,34
2017 2016 2017LAPANGAN USAHA
BerlakuDistribusi
(%)Pertumbuhan (%)
2016 2017**) 2016
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 23Catatan atas Laporan Keuangan
andil sebesar 53,70 persen terhadap total PDRB. Berikutnya
sektor perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp26,83 triliun
(13,29 persen). Sedangkan
sektor yang memiliki peranan relatif kecil adalah sektor
pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp0,21 triliun (0,10
persen).
Pengelompokan tujuh belas sektor ekonomi dalam PDRB menjadi tiga
sektor yaitu
sektor primer, sekunder dan tersier, menunjukkan bahwa kelompok
sektor sekunder masih
mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bogor.
Total Nilai Tambah
Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor
sekunder pada tahun 2017
mencapai Rp128,30 triliun, atau meningkat 8,73 persen
dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada kelompok sektor tersier mengalami peningkatan sebesar 11,18
persen yaitu dari Rp
51,56 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 57,32 triliun pada
tahun 2017. Sedangkan
kelompok primer meningkat sebesar 7,81 persen atau dari Rp 15,13
triliun pada tahun 2016
menjadi Rp16,31 triliun pada tahun 2017.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten BogorMenurut Lapangan
Usaha Tahun 2016-2017 (Triliun Rupiah)
Catatan: **) = Angka Sementara Sumber : BPS Kabupaten Bogor
Tahun 2017
Sem I Sem II
2017*) 2017**)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
I SEKTOR PRIMER 10,32 5,35 5,37 10,72 7,81 7,64 3,15 3,86
1. PERTANIAN 6,8 3,52 3,59 7,12 5,15 5,07 6,26 4,59
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3,52 1,82 1,78 3,6 2,66 2,57
-2,38 2,45
II SEKTOR SEKUNDER 84,55 43,67 45,86 89,53 64,01 63,84 6 5,9
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 71,93 37,88 38,09 75,97 54,46 54,17 5,41
5,61
4. PENGADAAN LISTRIK & GAS 0,2 0,1 0,1 0,2 0,15 0,14 -4,19
0,48
5. PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH,LIMBAH & DAUR ULANG
0,15 0,08 0,08 0,16 0,11 0,11 7,36 6,61
6. KONSTRUKSI 12,27 5,62 7,58 13,2 9,29 9,42 9,76 7,66
III SEKTOR TERSIER 37,21 19,29 20,71 40 28,17 28,52 7,19 7,5
7. PERDAGANGAN BESAR & ECERAN, REPARASIMOBIL & SEPEDA
MOTOR
17,08 8,93 9,38 18,3 12,93 13,05 7,57 7,15
8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 4,09 2,15 2,3 4,45 3,1 3,17
7,44 8,81
9. PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 3,29 1,72 1,82 3,55
2,49 2,53 8,2 7,78
10. INFORMASI & KOMUNIKASI 3,05 1,55 1,81 3,35 2,31 2,39
8,86 9,87
11. JASA KEUANGAN & TRANSPORTASI 0,66 0,35 0,35 0,7 0,5 0,5
4,84 5,14
12. REAL ESTATE 1,11 0,56 0,58 1,15 0,84 0,82 6,42 3,65
13. JASA PERUSAHAAN 0,27 0,14 0,14 0,29 0,2 0,2 7,55 7,45
14. ADM PEMERINTAHAN, PERTAHANAN &JAMINAN SOSIAL WAJIB
2,14 1,05 1,18 2,23 1,62 1,59 4,23 4,31
15. JASA PENDIDIKAN 2,46 1,22 1,48 2,69 1,87 1,92 4,08 9,34
16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL 0,7 0,36 0,38 0,74 0,53
0,52 6,4 5,7
17. JASA-JASA 2,36 1,15 1,2 2,36 1,78 1,82 7,83 8,32
PDRB KABUPATEN BOGOR 132,08 68,31 71,94 140,25 100 100 6,1
6,19
2017
Lapangan Usaha
KonstanDistribusi
(%)Pertumbuhan (%)
2016 2017 **) 2016 2017 2016
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 24Catatan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB atas dasar harga konstan
tahun 2017 diprediksi
mengalami peningkatan sebesar 6,19 persen, yaitu dari Rp132,08
triliun pada tahun 2016 naik
menjadi Rp140,25 triliun pada tahun 2017. Kinerja kelompok
sektor primer tahun 2017
menunjukkan peningkatan sebesar 3,89 persen dari tahun
sebelumnya, kelompok sektor sekunder
meningkat 5,90 persen, dan kelompok sektor tersier mengalami
peningkatan sebesar 7,50 persen.
Tabel 1.11 menunjukkan nilai PDRB atas dasar harga konstan
Kabupaten Bogor beserta distribusi
dan pertumbuhannya pada tahun 2016 dan 2017, yang menunjukkan
bahwa kinerja perekonomian
tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi yang
mendorong pertumbuhan sebesar
9,87 persen. Hal ini didorong dari peningkatan jumlah pelanggan
telepon seluler dan
meningkatnya layanan data dan internet. Saat ini, pasar layanan
seluler di Kabupaten Bogor
seperti halnya di Indonesia pada umumnya, telah bergeser dari
layanan suara dan SMS ke
layanan database seperti internet dan berbagai aplikasi
teknologi informasi. Pertumbuhan
tertinggi berikutnya adalah kategori jasa pendidikan yang
mencapai 9,34 persen. Adapun
kategori-kategori lainnya berturut-turut yang mencatat
pertumbuhan yang cukup besar,
diantaranya adalah kategori transportasi dan pergudangan sebesar
8,81 persen, kategori jasa
lainnya sebesar 8,32 persen, kategori penyediaan akomodasi dan
makan minum sebesar 7,78
persen, disusul oleh kategori konstruksi sebesar 7,66 persen.
Pada tahun 2017, tidak ada kategori
yang mengalami penurunan pertumbuhan.
Dengan penerapan SNA 2008 dan tahun dasar 2010, berdasarkan time
series dari tahun
2012-2016, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bogor berada pada
kisaran 5-6 persen. Dari tahun 2012 sampai 2016, laju
pertumbuhan ekonomi terus naik tetapi
saat memasuki tahun 2014 pertumbuhan sempat melambat dengan Laju
Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) Kabupaten Bogor pada tahun 2014 adalah sebesar 6,01 persen
,tahun 2015 meningkat
kembali ke posisi 6,09 persen dan pada tahun 2016 meningkat
sebesar 6,10 persen. Situasi pesta
demokrasi baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden
dan kenaikan BBM yang terjadi
pada tahun 2014 membuat beberapa pelaku ekonomi hanya menunggu
karena belum adanya
kepastian kestabilan politik yang dibutuhkan untuk mewujudkan
stabilitas ekonomi. Pada tahun
2015 dan 2016 keadaan politik dan ekonomi semakin stabil.
Perekonomian di Kabupaten Bogor
mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Jika dibandingkan
dengan Provinsi Jawa Barat dan
Indonesia, LPE Kabupaten Bogor pada tahun 2016 lebih tinggi
dibandingkan Provinsi Jawa Barat
dan Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor selama
periode 2012-2016
ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 25Catatan atas Laporan Keuangan
LPE Kabupaten Bogor Tahun Dasar 2010, Provinsi Jawa Barat dan
Indonesia, 2011-2015 (%)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prediksi pencapaian dari
indikator Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor pada tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komposit Kabupaten pada
tahun 2017
mencapai angka estimasi sebesar 68,71 poin. Kondisi ini
menunjukkan pencapaian
yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar
68,32 poin. Hal ini
disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen
IPM, baik
komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama
sekolah), kesehatan
(angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran per
kapita per
tahun). Angka IPM sebesar 68,71 poin di atas, sesuai dengan
klasifikasi UNDP
termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera menengah atas,
namun belum
termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera atas;
2. Komponen pembentuk IPM berdasarkan estimasi BPS yaitu tahun
2017 :
a. Angka Harapan Hidup (AHH) dengan estimasi sebesar 70,68
tahun, dari
pencapaian tahun 2016 sebesar 70,65 tahun;
b. Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan estimasi sebesar 12,22
tahun, dari
pencapaian tahun 2016 sebesar 12,05 tahun;
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ) dengan estimasi sebesar 7,85
tahun, dari
pencapaian tahun 2016 sebesar 7,83 tahun;
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 26Catatan atas Laporan Keuangan
d. Pengeluaran per kapita per tahun ( Rp ribu), dengan estimasi
sebesar 9.714, dari
pencapaian tahun 2016 sebesar 9.537;
3. Indikator lainnya yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan
pembangunan adalah
penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Bogor
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Publikasi
Tahun 2017 berjumlah
487.300 jiwa atau 8,57 persen.
Untuk lebih jelasnya, Realisasi dari Indikator Kesejahteraan
Masyarakat Kabupaten Bogor
disajikan pada tabel di bawah ini.
Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Bogor Tahun 2017
No Indikator 2016 2017*
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 59,75 64,07
2 Pengangguran Terbuka (orang) 224.561 248.368
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,62 9,55
4 Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) 490,80 487,30
5 Persentase Penduduk Miskin (%) 8,83 8,57
6 Upah Minimum Kabupaten Bogor (Rupiah) 2.960.325 3.204.551
Sumber : BPS Kabupaten Bogor. *) Angka Prediksi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017
tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018,
Visi Kabupaten Bogor adalah : “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten
Termaju di
Indonesia”
Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor adi atas adalah
:
1. Kabupaten Bogor adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di
Provinsi Jawa
Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau
masyarakat dalam arti
seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka
anggap sama.
2. Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau
berada pada tingkat
kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah
yang lebih baik
maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Termaju juga berarti
bahwa
Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan
pengembangan diri untuk
menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam
maupun di luar.
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 27Catatan atas Laporan Keuangan
3. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai
Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap
memperhatikan kondisi
dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan
memperhitungkan peluang yang
dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan
masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan
pengembangan usaha
berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.
3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas
infrastruktur wilayah dan
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan
kesehatan.
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
kerjasama antardaerah
dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi
Pemerintah Kabupaten
Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan
masyarakat.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk
menjaga
keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan
menjamin sepenuhnya
hak-hak dasar masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
melalui
Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata
dalam Bingkai
Kearifan Lokal.
2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan
pengembangan
usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam
menciptakan
kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang
ekonomi yang dicapai
melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta
meningkatkan
kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta
memperhatikan nila-nilai
keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 28Catatan atas Laporan Keuangan
3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas
infrastruktur
wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka
menyediakan
sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup yang
mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan
mendorong
peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan mendorong
peningkatan
swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas
sarana dan
prasarana publik.
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan
pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam
membangun
sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya
akan menjadi
manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulias
sebagai kunci dari
keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
kerjasama
antardaerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang
baik.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus
menjaga
cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang
mengedepankan
partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi
pada penegakan
supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan
ketertiban
masyarakat.
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 29Catatan atas Laporan Keuangan
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
Misi 1
Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat
Tujuan :
1. Menjamin kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan
ibadahnya;
2. Meningkatkan peran umat beragama dan lembaga sosial keagamaan
dalam
pembangunan;
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
2. Meningkatnya kualitas kesejahteraan penduduk;
3. Meningkatnya prestasi dan kualitas olahraga.
Strategi :
1. Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi
PMKS;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS;
3. Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan
keluarga berkualitas
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan
penanggulangan bencana;
5. Meningkatkan akses perempuan dalam bidang politik, ekonomi
dan sosial budaya;
6. Meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan dan
anak.
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan, sarana
dan prasarana
kehidupan beragama
8. Meningkatnya kualitas kesejahteraan penduduk
9. Meningkatnya prestasi dan kualitas olahraga
Misi 2
Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan
usaha berbasis sumber
daya alam dan pariwisata.
Tujuan:
Membangun Perekonomian Masyarakat yang maju dan berdaya saing
melalui Pengembangan
Usaha Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 30Catatan atas Laporan Keuangan
Sasaran :
1. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing:
2. Terwujudnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing;
3. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya
pengangguran.
Strategi
1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas
pangan daerah;
2. Meningkatkan akses pangan bagi masyarakat;
3. Mengembangkan sentra komoditas unggulan serta agribisnis
pertanian dan
perikanan;
4. Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan
irigasi;
5. Mengembangkan investasi sesuai dengan potensi sumber daya
daerah;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
7. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah;
8. Mengembangkan pasar dalam negeri dan luar negeri;
9. Memberdayakan industri kecil dan menengah;
10. Pengembangan pengelolaan BUMD dan PD yang berdaya saing.
11. Mengembangkan kawasan wisata andalan;
12. Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan
wisatawan
nusantara;
13. Peningkatan apresiasi seni dan budaya di kalangan
pemerintah, masyarakat dan
swasta.
14. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja;
15. Memperluas kesempatan kerja;
16. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
Misi 3
Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas
infrastruktur wilayah dan
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
-
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor TA.2017
Halaman : 31Catatan atas Laporan Keuangan
Tujuan :
1. Meningkatnya pengendalian tata ruang yang terpadu,
pengelolaan lingkungan
hidup, ketersediaan infrastruktur dan perhubungan yang
berkualitas serta
terintegrasi;
Sasaran :
1. Terwujudnya pengendalian tata ruang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang bebas dari pencemaran
air, udara, dan
kerusakan tanah;
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
Strategi :
1. Meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib pertanahan;
2. Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan kinerja perencanaan ruang.
4. Meningkatnya pengendalian dan pencegahan pencemaran
lingkungan hidup;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan lingkungan
hidup;
6. Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan
Emisi GRK pada
sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri,
limbah dan sampah;
7. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan secara terpadu
dan berwawasan
lingkungan;
8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih;
9. Meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah domestik secara
optimal;
10. Meningkatkan penyediaan dan penataan perumahan dan
permukiman kumuh;
11. Meningkatkan kualitas lansekap lingkungan permukiman
perkotaan;
12. Meningkatkan kapasitas penyediaan tempat pemakaman umum.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
14. Meningkatkan kualitas dan kuan