RENCANA KERJA (RENJA)
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017
merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten
Tahun 2017 meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan ke II Tahun 2016,
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2017.
Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2018 sebagai salah
satu bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Setda dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Banten Tahun 2018, untuk kemudian menjadi bahan/acuan dalam
penyusunan Peubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Biro Organisasi Setda Provinsi
Banten Tahun 2017.
Pada Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017, Biro Organisasi Setda Provinsi
Banten akan Melaksanakan 1 Urusan, 2 Program kegiatan, yaitu 1).Program Tata Kelola
Pemerintahan 2). Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan 9
Kegiatan dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp. 6.098.859.960,-
Demikian Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2018
ini semoga dapat memenuhi harapan dan dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan
dan evaluasi selanjutnya, serta tidak lupa kami sampaikan ucapan terimakasih kepada
semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Orgaanisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Banten Tahun 2018.
Serang, 2017
KEPALA BIRO ORGANISASI,
Drs. H. DIAN WIRTADIPURA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620311 198503 1 019
DAFTAR ISI
Hal Kata Pengantar .............................................................................................................. ............... i Daftar Isi ................................................................................................... .................................... ii Daftar Tabel.................................................................................................................................. iii
BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................ ...... 1 1.2 Landasan Hukum .......................................................................................... ...... 3 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................... ...... 5 1.4 Sistematika Penulisan Renja Biro Organisasi Tahun 2014 ................... ... . 5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN BIRO ORGANISASI s/d Triwulan II Tahun 2018 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s/d Triwulan
II dan Capaian Renstra. .............................................................................. ...... 7 2.2 Evaluasi Hasil Renja SKPD s/d Triwulan II ............................................. 7
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ....................... .. 24 3.1.1.Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional ............................... .. 24 3.1.1.1 Arah Kebijakan Umum ................................................................... .. 24 3.1.1.2 Prioritas Nasional ............................................................................. .. 27 3.1.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016 .................... .. 28 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................................. .. 32 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................... .. 34
BAB IV PENUTUP
4.1 Kaidah Pelaksanaan ..................................................................................... . 35 4.2 Penutup ........................................................................................................... . 35
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten yang merupakan
salah satu unsur Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten,
sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 050/Kep.64-
ORG/2012 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten
2012-2017, yang merupakan dokumen perencanaan Setda Provinsi Banten untuk
periode 5 (lima) tahun yaitu (periode 2012-2017) yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun
2012 – 2017 dan bersifat indikatif. Mempunyai tugas pokok membantu Asisten Tata
Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang
penataan organisasi dan tatalaksana meliputi kelembagaan Provinsi dan pengendalian
kelembagaan Kabupaten/Kota, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan administrasi
kepegawaian Sekretariat Daerah sesuai Pasal 12 Perda Provinsi Banten No.3 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Banten. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan perumusan kebijakan penataan di bidang organisasi dan tatalaksana
meliputi kelembagaan Provinsi dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota,
ketatalaksanaan, analisa jabatan dan sumber daya aparatur dan reformasi birokrasi;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis
pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan sumber
daya aparatur dan reformasi birokrasi;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan sumber
daya aparatur, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi dan reformasi
birokrasi;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi , sumber daya di bidang kelembagaan,
ketatalaksanaan, analisis jabatan dan sumberdaya aparatur, pelayanan publik serta
peningkatan kinerja organisasi.
Sebagai bagian dari SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Biro
Organisasi diharuskan menyusun Rencana Kerja Biro pada setiap tahun anggarannya.
Rencana Kerja (RENJA) Biro Organisasi tersebut merupakan dokumen Perencanaan
Biro untuk periode 1 (satu) tahun yang dibuat sebagai bahan untuk penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Setda Provinsi Banten, yang didalam penyusunannya
mengacu kepada Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Provinsi Banten sebagai
pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) merupakan
rencana pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam kurun waktu satu
tahun anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan
pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah mengingat bahwa :
1. Rancangan RENJA-SKPD ( Biro Organisasi ) disusun dengan mengacu pada
rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-
SKPD (SETDA), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang
berasal dari masyarakat;
2. Rancangan RENJA-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan
Pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat;
3. Rancangan RENJA-SKPD secara bottom up di bahas dalam forum SKPD yang
diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan dalam rangka menentukan
prioritas kegiatan pembangunan yang akan mengarah terhadap pelayanan
kebutuhan masyarakat dan wilayah;
4. Rancangan RENJA-SKPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD,
karena Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar
rancangan RENJA-SKPD dan antar RKPD Kabupaten/Kota;
5. Rancangan RENJA-SKPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan
awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-SKPD masih merupakan bahan dalam
rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.
Selain itu RENJA-SKPD juga merupakan suatu dokumen rencana yang
menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA - SKPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan
APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) sebagai dokumen
pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh
SKPD yang bersangkutan.
Kejelasan dan logisnya kegiatan pada rencana kinerja dan alokasi biaya secara
tepat dan terarah, harus tertuang dalam RENJA–SKPD, karena RENJA-SKPD dalam
pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar
terhadap penganggaran pembangunan daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja Instansi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
24. Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 050/Kep.64-ORG/2012
tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten
2012-2017.
1.3. MAKSUD DAN Tujuan
1. Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi
Penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2017
dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
Renstra Setda Provinsi Banten Tahun 2012–2017 kedalam rencana program,
kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan.
Lebih jauh lagi penyusunan Renja sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan.
Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana
pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Banten Tahun 2017 adalah:
1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan
seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Setda Provinsi Banten dan RPJMD
Provinsi Banten;
2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Biro
Organisasi Setda Provinsi Banten tahun 2017 berdasarkan kebijakan,
evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana
kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.
3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana
pembangunan;
4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Banten;
5) Memberikan pedoman kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017.
Sistematika penulisan Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun
2017 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
serta sistematika penulisan.
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja SKPD,
proses penyusunan Renja SKPD, dan mengemukakan keterkaitan Renja SKPD
dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra Setda, dengan Renja K/L dan serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan
Renja Biro Organisasi.
Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Biro
Organisasi, serta garis besar isi dokumen.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD/
Biro Organisasi tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada
APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-
tahun sebelumnya.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat uraian kinerja
pelayanan SKPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguaraikan hasil kajian
terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran rencana kerja SKPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan
(perumusan program dan kegiatan).
BAB IV Penutup
Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
Lampiran – Lampiran.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Telaahan terhadap kebijakan nasional ini meliputi penelaahan yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2010-2014, Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Banten Tahun 2015-2025, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
RPJMD Provinsi BantenTahun 2012-2017 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
3.1.1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional
3.1.1.1. Arah Kebijakan Umum
Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta Mengacu
pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik
dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum
pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:
1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang
sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi
yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan
kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu
pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur
dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan
yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum,
penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi
manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang
termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan
pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan
juga `hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih,
adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi
secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang
bersih.
Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun
sebelumnya (2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan
kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang
bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan
antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola yang baik, bersih,
transparan,adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan efisien. Pemerintahan
tidak seharusnya hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, dengan tidak
mengindahkan azas-azas kepatutan, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini
dipandang akan memberikan hasil yang berkelanjutan karena dibangun di atas
fondasi yang lebih kokoh, melewati proses yang telah disetujui bersama secara
demokratis, serta dengan rasa memiliki yang tinggi dan akuntabel. Pembangunan
kelembagaan ini tidak hanya membangun mekanisme kelembagaan yang baru,
tetapi juga mengembalikan kembali aturan lama yang dipandang lebih berkelanjutan
ke dalam sistem. Sebagai contoh, program BOS selama ini lebih banyak dilakukan
pemerintah pusat, padahal UU Otonomi Daerah menetapkan bahwa pendidikan
merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya program ini akan lebih
mengedepankan dan mengaktifkan peran pemerintah daerah.
3.1.1.2 Prioritas Nasional
Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih
operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional
dibawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan
negara di masa mendatang.
Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin
implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola;
(2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan
pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan
hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta
(11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
I-51
Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja
secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan
transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi
struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang
memadai, dan data kependudukan yang baik. Oleh karena itu, substansi inti dari
reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut :
1. Struktur: Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga
yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga pemerintah
lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan
sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan
penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014; 2.
Otonomi daerah: Penataan otonomi daerah melalui 1) penghentian/pembatasan
pemekaran wilayah; 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana
perimbangan daerah; dan 3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah;
3. Sumber daya manusia: penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem
rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat
selambat-lambatnya 2011;
4. Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan
di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi
pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah
selambat-lambatnya 2011;
5. Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem
IndikatorKinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah;
6. Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan
penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum;
7. Data Kependudukan: Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan
pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK)
dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada
2011.
3.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016
Ada 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2012-2017,
prioritas pembangunan yang terkait dengan Tupoksi Biro Organisasi Setda Provinsi
Banten yaitu prioritas ke 6 (enam) yang terkait dengan prioritas Penyelenggaraan
Tata Pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan Isu Strategis dan Prioritas
Pembangunan pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 terdiri dari 9 (sembilan) Isu
Strategis dan 9 (sembilan) Prioritas pembangunan, dan yang terkait dengan Biro
Organisasi yaitu Isu Strategis : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016 yaitu : Pemantapan
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Keterkaitan antara Isu
Strategis dengan Prioritas Pembangunan 2016 yang terkait dengan Biro Organisasi
Setda Provinsi Banten dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:
Pemerintah Provinsi Banten memiliki tugas berdasarkan Ayat 1 s/d 5 Pasal 212
Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Menyusun Raperda tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Banten dan
Pembentukan susunan perangkat Daerah serta Pergub tentang Organisasi, rincian
Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat Daerah, untuk raperda dimaksud masih
menunggu peraturan Pemerintah tetang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
konkuren diundangkan paling lambat 2 tahun sejak UU No. 23 Tahun 2014Tentang
Pemerintah Daerah diundangkan sesuai pasal 16 ayat (2) dan (5).
Untuk Rapergug dimaksud menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang mengganti PP No.41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pemerintah Daerah.
Berdasarkan informasi untuk pengganti PP No. 41 tahun 2007 akan diselesaikan
pada tahun 2015, sehingga untuk perubahan kelembagaan Organisasi Pemerintah
Daerah sangat dimungkinkan dibahas pada perubahan APBD TA 2015
No Isu Strategis Rencana Strategis SKPD
1 Pembentukan
Kelembagaan
baru
• Kajian Pembentukan
SOTK Selaras dengan
dokumen perencanaan
dan kelembagaan
tingkat pusat
• Kajian Tentang Dewan
Riset Daerah, TKKSD,
TKPKD, BKPRD,
BKSP
• Kajian Tentang ULP
• Kajian Perda tentang
UPT Pendidikan di
Kab/Kota
• Kajian Fungsi dari
Biro Organisasi, Biro
Hukum, Biro
Pemerintahan
Sekretariat Gubernur
terkait dengan
Manajemen
Pengelolaan APBN di
ProvinsiBanten
2 Sumber Daya
Manusia
• Kajian tentang
Kebutuhan Pegawai
• Kajian Tentang SKP
BKD, Badan Diklat,
Biro Organisasi
3
3
Penataan
kepemilikan aset
milik Pemerintah
• Kajian Pergub
terkait dengan
pendelegasian
wewenang
gubernur dalam
penetapan dan
Ijin lokasi (
Urusan
Pertanahan )
Biro
Pemerintahan, Biro
Organisasi, Biro Hukum
4
4
Implement
asi UU 23/2014
• Penyusunan
Pergub
Transisional
dalam pelayanan
public
Dindik,
Distamben, DisIndag,
DKP, Dishutbun,
BKPMPT, Biro
Organisasi, Biro Hukum
dan Biro Pemerintahan
5
5
Anggaran • Kajian Pe rda
Tentang
Retribusi
Perijinan
• Kajian Anggaran
terkait dengan
SOTK Baru
DPPKD,
Bappeda, Biro Hukum,
Biro Organisasi
Keterkaitan antara Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 pada Biro
Organisasi
No. Isu Strategis 2017 Prioritas Pembangunan 2017 Keterangan
1
Refornasi Birokrasi dan
Tata Kelola Pemerintahan
Pemantapan Refornasi
Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan
- Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
SKPD
- Sistem Tata Kelola
- Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur yang
Profesional
- Peningkatan Pelayanan Publik
- Akuntabiltas
- Budaya Kerja Aparatur /Pola Pikir
Untuk prioritas pembangunan pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
daerah kemudian di implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target
yang ada dalam RPJMD 2012-2017 dan Renstra Setda 2012-2017, dan dijelaskan dengan
tabel sebagai berikut :
No Priorias Pembangunan Urusan /Program Indikator Target 2017
1 2 3 4 5
1. Pemantapan Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola Pemerintahan
Daerah
Otonomi
daerah,pemerintahan
umum, administrasi
keuangan daerah,
perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian
Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
Rasio
ketersediaan
dokumen
penataan
Kelembagaan
Perangkat
Daerah,
Lembaga lain
bagian
perangkat
daerah,
Ketatalaksanaan,
Analisa Jabatan
dan Analisa
Beban Kerja
Perangkat
Daerah
100
1 2 3 4 5
Peningkatan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan
Daerah
Rasio
Ketersediaan
dokumen
Penatausahaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Laporan
Keuangan
100
Rasio
Ketersediaan
dokumen
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
100
Peningkatan Sarana,
Prasarana
Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur
Rasio
pembangunan,
pengadaan,
pemeliharaan
dan rehabilitasi
sarana dan
prasarana
aparatur
100
Rasio
Pembinaan dan
Peningkatan
Pelayanan Tata
Usaha dan
Administrasi
Kepegawaian
100
Statistik
Penyediaan Data
Pembangunan
Daerah
Ketersediaan
Data dan
Informasi
Pembangunan
(Paket)
1 Paket
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Dalam mewujudkan visi Sekretariat Daerah yang berbunyi “Terwujudnya peningkatan
kualitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan
yang baik” dan melaksanakan misi Sekretariat Daerah, perlu dirumuskan langkah-
langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan
strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 - 5 tahun mendatang, agar diketahui
apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan
yang dimiliki.
Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu
pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja
yang secara terperinci tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, visioner,
Profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
Tujuan dari misi ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya aparatur yang profesional
kompeten dan akuntabel
Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis
kompetensi.
Misi 2 : Mewujudkan Sekretariat Daerah yang kuat dan fleksibel terhadap segala
perubahan menuju reformasi birokrasi dalam bidang Tata Praja, Ekonomi dan
Pembangunan, serta umum.
Tujuan misi kedua ini adalah Mengembangkan kelembagaan dan birokrasi yang
semakin profesional dan akuntabel serta adaptabel untuk dapat menyesuaikan dengan
segala perubahan
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.
Misi 3 : Memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang Tata Praja, Ekonomi dan
Pembangunan, serta umum kepada semua pemangku kepentingan.
Tujuan dari misi ketiga ini adalah untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada
pimpinan, aparatur, dan pemangku kepentingan berupa rumusan kebijakan fasilitasi
administrasi, koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :
1. Meningkatkannya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat
oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Meningkatnya pembangunan sosial dan pembinaan pemahaman dan pengamalan
nilai-nilai keagamaan
3. Meningkatknya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah
4. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan
5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Biro Organisasi sebagai
berikut:
No. Tujuan Sasaran
1 2 3
1. Meningkatnya sumberdaya aparatur yang
profesional kompeten dan akuntabel.
Meningkatnya pengawasan,
akuntabilitas kinerja dan disiplin
aparatur yang berbasis
kompetensi.
2. Mengembangkan kelembagaan dan
birokrasi yang semakin profesional dan
akuntabel serta adaptabel untuk segera
menyesuaikan dengan segala perubahan.
Mewujudkan kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah
daerah serta pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel
dan berbasis teknologi informasi
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada
pimpinan, aparatur, dan pemangku
kepentingan berupa rumusan kebijakan
fasilitasi administrasi, koordinasi sesuai
ketentuan yang berlaku
1. Meningkatkannya pelayanan
publik yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh
seluruh lapisan masyarakat;
2. Meningkatkannya sarana dan
prasarana kerja aparatur
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Banten sesuai strategi dan kebijakan dalam
rangka pencapaian visi dan misi. Sedangkan indikasi kegiatan adalah bagian dari
program, dan terdiri dari beberapa kegiatan dengan sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya yang ada baik berupa aparatur, dana, sarana dan prasarana untuk
menghasilkan sesuatu berupa barang/jasa yang bersifat indikatif.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
1) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
3) Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
4) Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Sedangkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017,
adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
2) Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan
Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota;
3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan;
4) Kegiatan Penyusunan Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Perangkat Daerah;
5) Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
6) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
7) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Banten Tahun 2014;
8) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
9) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
10) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda;
11) Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai Setda;
12) Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur;
13) Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.
Tabel : Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2016
NO. PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1.
Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
1. Kegiatan Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Penataan Kelembagaan
Lembaga Lain Bagian Perangkat
Daerah dan Pembinaan dan
Fasilitasi Raperda/Perda OPD
Kab/Kota;
3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan
Ketatalaksanaan;
4. Kegiatan Penyusunan Uraian
Tugas, Analisa Jabatan dan
Analisa Beban Kerja Perangkat
Daerah;
5. Kegiatan Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
6. Kegiatan Pembinaan dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik;
7. Kegiatan Penyusunan LAKIP
Provinsi Banten Tahun 2016;
Rumusan Renja
Biro Organisasi
tahun 2015
terdiri dari 4
Program dan 13
Kegiatan
2. Peningkatan Kualitas
Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
8) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan;
9) Kegiatan Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca
Aset;
3. Peningkatan Sarana,
Prasarana Perkantoran
dan Kapasitas Aparatur
10) Kegiatan Peningkatan Kapasitas
dan Kualitas Pelayanan
Perpustakaan Setda;
11) Kegiatan Pelayanan
Administrasi dan Kesejahteraan
Pegawai Setda;
12) Kegiatan Peningkatan dan
Pembinaan Budaya Kerja
Aparatur;
4. Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
13) Kegiatan Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan
Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi BantenTahun
2017 dan prakiraan maju rencana Tahun 2018 akan dimuat dalam tabel rumusan rencana
dan kegiatan sebagaimana dalam lampiran.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PROVINSI BANTEN
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
1 20 04 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah
Rasio Ketersediaan Dokumen
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain Bagian Perangkat Daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan
dan Analisa Beban Kerja
100% 100%
1 20 04 01 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
418.512.000 418.512.000 460.363.200
Evaluasi Kelembagaan 50 Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten = 141.080.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah = 141.080.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
Lokakarya Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah = 37.212.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Rapergub
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah = 99.140.000
Provinsi
Banten 1 Dokumen 1 Dokumen
1 20 04 02
Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota.
532.905.000 532.905.000 586.195.500
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
Fasilitasi Raperda SOTK OPD dan Pelaksanaan SOTK OPD Kabupaten/Kota = 260.000.000
Provinsi Banten
4 Dokumen 4 Dokumen
Rakor Bidang Kelembagaan Se-
Provinsi Banten = 185.645.000
Provinsi
Banten 1 Dokumen 1 Dokumen
1 20 6 1 Penataan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah
946.110.000 1.018.110.000 15
Dokumen 1.040.721.0
00
Penyusunan Rapergub ttg Analisa Jabatan pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten (10 Dinas & Setwan)
Provinsi Banten
1 Dokumen 1.022.610.000 1 Dokumen
Penyusunan Rapergub Ttg Analisa Jabatan Pd Skpd Di Lingkungan Pemerintah Prov.banten (12 Dinas & Inspektorat)
Provinsi Banten
2 Dokumen 2 Dokumen
Penyusunan Rapergub ttg Analisa Jabatan pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten (5 Badan Pendukung & Satpol PP)
Provinsi Banten
2 Dokumen 2 Dokumen
Finalisasi/Pembahasan Pergubttg Analisa Jabatan pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten
Provinsi Banten
1 Dokumen
Penyusunan Rapergub ttg Analisa Jabatan pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten Setda (9 Biro)
Provinsi Banten
1 Dokumen
Penyusunan Rapergub ttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan
Pemerintah Prov.Banten Setda (9 Biro)
Provinsi
Banten 1 Dokumen
Penyusunan Rapergub ttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten ( 10 Dinas) & Setwan)
Provinsi Banten
1 Dokumen
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
Penyusunan Rapergub ttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten (12 Dinas & Inspektorat)
Provinsi Banten
1 Dokumen
Penyusunan Rapergub ttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten (5 Badan Pendukung &Satpol PP)
Provinsi Banten
1 Dokumen
Finalisasi/Pembahasan Pergubttg Analisa Beban Kerja pd SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov.Banten = 88.300.000
Provinsi Banten
1 Dokumen
Penyusunan Uraian Tugas
UPT/Balai ( 12 UPT/Balai) pd Dinas/Badan Tahap 1
Provinsi Banten
1 Dokumen
Penyusunan Uraian Tugas UPT/Balai ( 12 UPT/Balai) pd Dinas/Badan Tahap III
Provinsi Banten
1 Dokumen
Penyusunan Uraian Tugas UPT/Balai ( 12 UPT/Balai) pd Dinas/Badan Tahap IV
Provinsi Banten
1 Dokumen
Finalisasi/Pembahasan Uraian Tugas UPT/Balai pd Dinas/Badan
Provinsi Banten
1 Dokumen
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk SatPol PP, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan BKPMPT
Provinsi Banten
Dokumen Dokumen
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk BPPMD dan Kantor Penghubung
Provinsi Banten
Dokumen Dokumen
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk Biro Pemerintahan dan Biro Umum
Provinsi Banten
Dokumen Dokumen
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk Biro Humas dan Protokoll dan Biro Organisasi
Provinsi Banten
Dokumen Dokumen
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk Biro Umum dan Biro Perlengkapan dan Aset
Provinsi Banten
Dokumen Dokumen
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk
Biro Ekonomi dan Pembangunan dan Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Banten
Dokumen Dokumen
Pembuatan Sistem Aplikasi Standar Kompetensi Manajerial dan Bimbingan Teknis Aplikasi Standar Kompetensi Manajerial
Provinsi Banten
Dokumen Dokumen
Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan
241.400.000 241.400.000 265.540.000
Penyusunan Revisi Pergub Tata Naskah Dinas = 113.250.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Penyusunan SOP SKPD Provinsi Banten Berbasis Sistem Aplikasi = 128.150.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
1 20 6 4 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
341.200.000 341.200.000 375.320.000
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik = 73.500.000
Provinsi Banten
2 Dokumen 2 Dokumen
Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan di Provinsi Banten = 75.100.000
Provinsi Banten
8 Dokumen 8 Dokumen
Rakor Hasil Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan
Kab/Kota = 47.380.000
Provinsi Banten
2 Dokumen 2 Dokumen
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
Bimtek Inovasi Pelayanan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota = 50.080.000
Provinsi Banten
2 Kegiatan 2 Kegiatan
Penyusunan Hasil Evaluasi dan Laporan SPM Provinsi dan Kab/Kota
= 50.450.000
Provinsi
Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Rakor Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik = 44.690.000
Provinsi Banten
2 Dokumen 2 Dokumen
1 20 6 5
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Provinsi Banten
478.610.000 500.110.000 526.471.000
Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten = 149.200.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten = 83.800.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten = 43.600.000
Provinsi Banten
3 Dokumen 3 Dokumen
Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Provinsi Banten = 19.750.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Penyusunan Laporan Kinerja Setda Provinsi Banten = 33.590.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Setda Provinsi Banten = 20.500.000
Provinsi Banten
8 Kegiatan 8 Kegiatan
Forum Rencana Kerja Setda Provinsi Banten = 128.170.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
1 20 9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Rasio dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Provinsi Banten
100% 100%
Rasio dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Provinsi
Banten 100% 100%
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
Laporan Keuangan
1 20 9 1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
200.000.000 200.000.000 220.000.000
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN = 39.000.000
Provinsi Banten
3 dokumen 3 dokumen
PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN = 26.000.000
Provinsi Banten
6 dokumen 6 dokumen
PENYUSUNAN RENSTRA BIRO ORGANISASI = 13.000.000
Provinsi Banten
2 dokumen 2 dokumen
PEMBINAAN MENTAL DAN MANAJERIAL INTERNAL PENGELOLA KEGIATAN BIRO ORGANISASI = 69.000.000
Provinsi Banten
5 dokumen 5 dokumen
FORUM RENJA BIRO ORGANISASI = 13.000.000
Provinsi Banten
1 dokumen 1 dokumen
RAPAT KERJA ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA = 40.000.000
2 Kegiatan 2 kegiatan
1 20 9 2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
43.000.000 43.000.000 47.300.000
Penyusunan Dokumen Laporan Pajak = 10.750.000
Provinsi Banten
1 Paket
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
Pembinaan Internal tentang Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2016 = 32.250.000
Provinsi Banten
11 dokumen
1 20 10
Peningkatan Sarana,
Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta
pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan
Provinsi
Banten 100% 100%
Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
sarana dan prasarana aparatur
Provinsi
Banten 100% 100%
Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah
Provinsi Banten
100% 100%
Rasio Pembinaan dan Peningkatan
Kemampuan Aparatur
Provinsi
Banten 100% 100%
1 20 10 1 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran 437.052.960
540.689.960
480.758.256
PEYEDIAAN JASA PERKANTORAN (HONORARIUM NON PNS) = 43.200.000
Provinsi Banten
Orang/12 Bulan
Orang/12
Bulan
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BIRO ORGANISASI = 114.900.960
Provinsi
Banten 12 Bulan 12 Bulan
PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BIRO ORGANISASI = 193.281.000
Provinsi Banten
12 Bulan 12 Bulan
PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM Provinsi
Banten 12 Bulan 12 Bulan
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
= 85.671.000
BELANJA PROMOSI DAN PUBLIKASI = 130.750.000
Provinsi Banten
12 Bulan 12 Bulan
1 20 10 2 Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah
471.600.000 471.600.000 518.760.00
0
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH = 98.550.000
Provinsi Banten
12 bulan 12 bulan
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH = 373.050.000
Provinsi Banten
12 bulan 12 bulan
1 20 10 3 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pegawai Setda dan Revormasi Birokrasi
572.620.000 572.120.000
Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017 =
89.600.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018 - 2023 = 74.300.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pembinaan dan penyusunan SKP dilingkungan SETDA Provinsi Banten = 36.060.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
Pembinaan Kesegaran Jasmani Pegawai SETDA Provinsi Banten = 75.600.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
Evalasi dan Pelaporan Pengelolaan Arsip Pegawai SETDA Provinisi Banten = 1.300.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pegawai SETDA Provinsi Banten =
183.260.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
Pembinaan Rohani Pegawai SETDA Provinsi Banten = 12.000.000
Provinsi Banten
1 Dokumen 1 Dokumen
Rakor Pimpinan Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Banten
= 100.000.000
Provinsi
Banten 1 Kegiatan
1 20 10 4 Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur
306.750.000 306.750.000 33 Kegiatan 337.425.000
PENGAWASAN, PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA KEHADIRAN PEGAWAI = 216.000
Provinsi Banten
12 Dokumen 12
Dokumen
RAPAT KOORDINASI TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN = 51.550.000
Provinsi Banten
12 Dokumen 12
Dokumen
PENYUSUNAN DRAFT RAPERGUB REWARD AND PUNISHMENT APARATUR DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN = 94.934.000
Provinsi Banten
25 orang 25 orang
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA = 60.050.000
Provinsi Banten
40 orang 40 orang
RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR = 100.000.000
Provinsi Banten
1 Kegiatan
1 23 Statistik
1 23 1 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
86.490.000
86.490.000 95.139.000
1 23 1 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Forum Data = 35.500.000
Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu = 11.800.000
Provinsi Banten
1 dokumen
Penyusunan Data Indikator Kinerja
= 11.500.000
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHA
N DANA/PAG
U INDIKATIF
Penyusunan Data Pembangunan = 27.690.000
T O T A L
6.098.859.960 5.272.886.960
5.488.735.9
56
BAB IV
PENUTUP
4.1.KAIDAH PELAKSANAAN
Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 hal
yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten diupayakan secara optimal
untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017 yang telah dirumuskan
dalam Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Banten Tahun 2018 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Provinsi Banten 2012 – 2017 dan Rencana Pembangunan Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017.
2. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Banten dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi BantenTahun 2017, serta dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Banten Tahun 2017 tersebut dijadikan dasar untuk menyusun RKA dan
DPA Perubahan Tahun 2017.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Banten secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap
Rencana Kerja tersebut secara berkala baik triwulanan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan
Baik dan tepat sasaran, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten harus
melakukan Koordinasi dengan SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat.
4.2.PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten
tahun 2017 ini, memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2017 s/d semester I,
tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana kerja ini merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Tahun 2017 ini akan dapat
dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan dan Staf berdasarkan tugas
pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada
perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh
elemen/unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu,
diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.
KEPALA BIRO ORGANISASI
Drs. H. Dian Wirtadipura, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620311 198503 1 019