PANITIA PERINGATAN HARI JADI SUKAPURA NGADAUN NGORA
Sekretariat II, Jl. Raya Kec. Sukaraja, No. 16, Kabupaten Tasikmalaya http://hutsukapura.wordpress.com , [email protected]
REKOMENDASI NO : 001/PPHJ/SKPR-380/BS-01/VIII/2012
Hasil Bedah Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura 26 Agustus 2012 Masehi, 8 Syawal 1433 Hijriah
Desa Sukapura, Kec. Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya
Sehubungan telah selesainya kegiatan Bedah Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura
yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sukapura Ke-380, kami selaku
PANITIA setelah mengkaji berbagai fakta sejarah baik saat Acara Bedah Sejarah maupun
diluar acara tersebut dengan bertanya kepada beberapa Narasumber, mengunjungi
petilasan-petilasan leluhur Sukapura, berziarah ke makam-makam leluhur Sukapura serta
informasi dari seluruh lapisan masyarakat yang peduli terhadap Pengelolaan Aset
Kabuyutan & Pusaka Leluhur Sukapura, membuat rekomendasi sebagai berikut :
I. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya
Acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini bertitik
tolak kepada Berdirinya “KERAJAAN” Galulunggung (Prasasti Geger Hanjuang, 26
Agustus 1111 Masehi) diharapkan untuk bertitik tolak pada awal pendirian
“KABUPATIAN” Sukapura pada Tanggal 27 Juli 1632 Masehi. Apabila memperingati
“Kabupaten” tentu harus bertitik tolak kepada awal pendirian “Kabupatian” bukan
kepada awal pendirian “Kerajaan”. Pemerintahan Kerajaan persamaannya setara
dengan Pemerintahan sebuah Negara.
II. Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura
Bedah Sejarah lebih di titik beratkan kepada keberadan Kabuyutan & Pusaka
Sukapura yang masih ada sampai sekarang. Memperhatikan DIAGRAM ALUR
SEJARAH PENGELOLAAN KABUYUTAN DAN PUSAKA SUKAPURA (diagram terlampir),
kami jelaskan sebagai berikut :
a. Kepemimpinan Bupati Sukapura dilakukan secara turun temurun atas hasil
penunjukan internal oleh anggota keluarga Bupati Sukapura.
b. Simbol pemangku Kepemimpinan Adat Sukapura tersebut adalah Keris Sampana
kinjeng anggoan R. Wirawangsa (Bupati pertama Sukapura) yang dirawat
berserta barang-barang Kabuyutan peninggalan Leluhur sebelumnya.
1
c. Ketika Kepemimpinan R. Anggadipa selaku Bupati Sukapura ke-3 /atau
Wiradadaha ke-3, jumlah penduduk di Tatar Sukapura semakin bertambah serta
jumlah putra-putri dari Kanjeng Dalem R. Anggadipa yang banyak sehingga
dikenal dengan sebutan Dalem Sawidak, mengangkat para Patih dari anak-
anaknya yakni 1. R. Yudanagara (Patih Keamanan), 2. R. Anggadipa/Dalem
Abdul (Patih Kemakmuran/Pertanian), 3. R. Soemanagara (Patih Administrasi
Kepegawaian), 4. R. Indrataruna (Patih Juru Simpen dan Keuangan).
R. Anggadipa/Dalem Abdul selaku Patih Kemakmuran/Pertanian, membuka
lahan-lahan hutan/rawa untuk dijadikan Sawah dan Kebun sebagai aset
kekayaan keluarga Keturunan Bupati Sukapura (bisi Anak Katurunan Bupati
Sukapura Kalantar). Hal ini dilakukan agar Kekayaan Keluarga Bupati Sukapura
terpisah dengan kekayaan lahan-lahan Sawah, Kebun yang dimiliki rakyat
Sukapura yang dipimpinnya.
R. Indrataruna selaku patih Keuangan dan Juru Simpen, bertanggungjawab
membiayai dalam proses pembukaan lahan tersebut serta menggaji para
pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan Sukapura.
Selain itu R. Indrataruna bertanggungjawab untuk menyimpan, merawat
benda-benda Kabuyutan Leluhur Sukapura seperti Pedang panjang peninggalan
Eyang Jantaka /Eyang Batara Karang (peninggalan Abad 7) jauh sebelum
Kabupatian Sukapura berdiri sehingga memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi.
d. Setelah Kanjeng Dalem Sawidak (Wiradadaha ke-3) Wafat, 4 (empat) Patih di
atas dan keluarga anak Bupati lainnya berembuk, terpilihlah R. Soebamanggala
sebagai Bupati ke-4, selain murid dari Syehk Abdul Muhyi, R. Soebamanggala
pun di Makamkan di Pamijahan sehingga dikenal sebutan Dalem Pamijahan.
Bupati ke-4 ini tidak memiliki keturunan. Kepemimpinan Sukapura dilanjutkan
oleh R. Sacapati (Bupati ke-5) putra dari R. Abdul (Patih Pertanian).
e. Pada masa Bupati ke-6 (Tahun 1747-1765) yang di pimpin oleh R.
Jayaanggadireja putra R. Sacapati (Bupati Ke-5), membuat kudang uyah,
pemanfaatan lahan-lahan rawa menjadi produktif terus dilakukan baik untuk
kepentingan masyarakat maupun untuk menambah ASET Keluarga Bupati
Sukapura sendiri. Namun ketika membuka sungai Citanduy untuk membuat
kudang uyah, R. Jayaanggadirja terjatuh dari rakit di sungai Rajegwesi yang
kemudian diselamatkan oleh R. Indrapraja II cucu R. Indrataruna, lalu Kanjeng
Dalem Ciwarak (Wiradadaha ke-6) mengeluarkan Sumpah karena merasa telah
diselamatkan nyawanya oleh R. Indrapraja II (selaku Patih dalam Pengelola
2
Kabuyutan pada masa itu melanjutkan tugas dari Ayah dan Kakenya). Salah satu
dari sumpahnya adalah “Ari waragadna miara (biaya perawatan) Kabuyutan
yaitu sawah Kolébérés, Leuwibudah, Tanah Baganjing” (Sukaraja, distrik
Panyeredan). Inilah titik awal lahirnya Wasiat Leluhur Sukapura dalam hal
Pengelolaan Kabuyutan beserta dengan Tanah Pusakanya.
f. Sejak berdirinya Kabupatian Sukapura sampai Bupati ke-6 (Dalem Ciwarak)
ASET Keluarga Keturunan Bupati berupa Tanah Darat, Sawah dan Kebun sangat
luas yang tersebar diberbagai distrik/kecamatan pada waktu itu, sedangkan
ASET Tanah Darat, Sawah dan Kebun yang berada di Sukaraja, Distrik
Panyeredan diperuntukan khusus untuk membiayai pemeliharaan Kabuyutan
(bukan untuk di jual, bukan untuk di bagi waris, bukan untuk memperkaya
Anak Keturunan Bupati Sukapura tertentu) sebagaimana SUMPAH Dalem
Ciwarak, ASET Tanah untuk kepentingan KABUYUTAN disebut dengan TANAH
PUSAKA Sukapura.
g. Ketika pusat Pemerintahan Kabupatian pindah ke Harjawinangun (Manonjaya)
masa Bupati ke-8 (R. Anggadipa), pembukaan lahan untuk kudang uyah,
perkebunan, pertanian seperti biasanya dijalankan, selain menerima ASET Tanah
(sawah, kebun) dari Bupati-Bupati Sukapura sebelumnya untuk di kelola,
ASET Keluarga Bupati pun bertambah namun TIDAK MENAMBAH dan TIDAK
MENGURANGI terhadap Aset Tanah PUSAKA untuk KABYUTAN yang telah ada di
Sukaraja, Distrik Panyeredan pada waktu itu.
h. Begitu pula masa Pemerintahan Sukapura berpusat di Distrik Tawang, ketika R.
Aom Soleh (R.A.A Wiratanuningrat) Bupati ke-14 berhasil membuka lahan-lahan
pertanian, irigasi, perkebunan seperti di Rawa Lakbok, daerah Banjar dan
daerah-daerah lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki
pula ASET Keluarga Bupati sebagaimana yang telah dilakukan Bupati-bupati
Sukapura sebelumnya. Namun lagi-lagi TIDAK MENAMBAH dan TIDAK
MENGURANGI terhadap ASET TANAH PUSAKA untuk KABUYUTAN Sukapura.
i. Tanggal 1 Januari 1913 (masa Bupati R.A.A Wiratanuningrat) nama Kabupaten
Sukapura diubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Walaupun nama
Kabupaten bukan lagi Sukapura, namun sistem kepemimpinannya masih
dilakukan dengan Sistem Kabupatian Sukapura yakni dengan penunjukan
dikalangan Keluarga Sukapura dengan masih menggunakan Keris Sampana
Kinjeng anggoan R. Wirawangsa sebagai simbol Kabupatian yang di ikuti
dengan benda-benda Kabuyutan lainnya.
3
j. Tasikmalaya, 8 Oktober 1936 masih masa Bupati ke-14 (R.A.A Wiratanuningrat),
dijelaskan kembali Sejarah Kabuyutan dan Pusaka Sukapura oleh R. Sacanagara
keturunan dari Kanjeng Dalem Scapati. Salinannya sebagai berikut :
k. Tanggal 5 Mei 1937 R. A.A. Wiratanuningrat wafat, kepemimpinan Bupati
Tasikmalaya dilanjutkan oleh R. Wiradiputra dan menerima Keris Sampana
Kinjeng dengan benda kabuyutan lainnya dari R. Wiratanuningrat. Untuk itu
Kanjeng Dalem Wiradiputra disebut pula sebagai Bupati Sukapura ke-15 (Tahun
1937-1942) dan selanjutnya oleh Kanjeng Dalem Sunarya Bupati Sukapura ke-16
(Tahun 1942-1947).
l. Bandung, 31 Juli 1951, Bupati Pensiun R. A.A Wiradiputra menyurati Halipah
(R. Abdul Gani / Pemangku Wasiat R. Indrayuda) untuk membicarakan barang-
barang Peninggalan Leluhur Sukapura berupa Kabuyutan yang pada waktu itu
terpisah-pisah. Setelah bertemu, R. Abdul Gani pun memperlihatkan
Tulisan Naskah Wasiat R. Indrayuda untuk dihayati (dimanah) dengan
sesungguhnya oleh Bupati Pensiun. Pada Tanggal 20 Agustus 1951 R.
Abdul Gani membawa barang Kabuyutan dari R.A.A Wiradiputra (Bandung) ke
Tasikmalaya untuk disatukan dengan barang-barang Kabuyutan lainnya serta
dikelola sebagaimana mestinya oleh Pemangku Wasiat Pengelolaan Kabuyutan
dan Pusaka Sukapura (R. Abdu Gani).
m. Apabila Pengelolaan Kabuyutan dilakukan secara turun-temurun sejak R.
Indrataruna, R. Indrapraja I, R. Indrapraja II, R. Indrapaja III, R. Indrayuda, R.
Yudapraja, R. Abdul Gani maka Pengelola Tanah Pusakanya pun adalah
penerima mandat Pengelola Kabuyutan tersebut, karena Kabuyutan dan
Pusakanya tidak dapat dipisahkan (sebagaimana Wasiat Leluhur Sukapura
yang dituliskan oleh R. INDRAYUDA pada Tanggal 16 Juli 1892 Masehi).
4
III. Kumpulan Wargi Sukapura (KWS) Dan Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura
(YWPS).
Memperhatikan, memahami bukti-bukti catatan tulisan dikaitkan dengan
peristiwa-peristiwa yang tertuang dalam berbagai tulisan sejarah Sukapura serta
Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura tertulis di atas, kami simpulkan bahwa
seluruh anak keturunan darah para Bupati Sukapura sejak R. Wirawangsa sampai
anak keturunan darah R. Sunarya (Bupati ke-16) baik yang terdaftar (register) di
Kumpulan Wargi Sukapura (KWS) sekarang maupun tidak terdaftar, tidak semua
berhak mengatur, mengelola atau memanfaatkan Benda Kabuyutan dan Tanah
Pusakanya tanpa seizin Pemangku Wasiat Leluhur Sukapura sekarang karena
ketentuan untuk pihak Pengelola Kabuyutan beserta Pusakanya telah ADA
dan ditentukan sesepuh /kepemimpinan Pengelolanya secara turun-temurun.
Semenjak Kanjeng Dalem Sawidak (Bupati Sukapura Ke-3) mengangkat R.
Indrataruna sebagai Patih Juru Simpen (Pengelola Kabuyutan), kemudian R.
Indrataruna wafat dilanjutkan tugas Pengelola Kabuyutan oleh putranya yang
bernama R. Indrapraja I (sebagaimana Kedudukan Jabatan Bupati Sukapura
apabila Bupati Sukapura wafat dilanjutkan oleh Anak /atau Keturunan Bupati
sebelumnya), lalu R. Indraparaja I wafat dilanjutkan pula oleh putranya R.
Indrapraja II (R. Wira Yudapraja) sebagai Patih Juru Simpen (Pengelola Kabuyutan)
pada masa Bupati Sukapura ke-6 (Dalem Ciwarak), pada masa ini pula pihak
Pengelola Kabuyutan (R. Indrapraja II) menerima ASET tersendiri (sawah, kebun,
tanah darat) yang berada di wilayah Sukaraja, Distrik Panyeredan (nama
dahulu) untuk membiayai Pengelolaan Kabuyutan.
Oleh karena itu, apabila Sistem kepemimpinan Jabatan Bupati
Sukapura/Tasikmalaya sekarang ini tidak lagi secara turun-temurun karena telah
mengikuti peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, maka pihak
Pengelola Kabuyutan beserta Pusakanya dipimpin (disesepuhan) oleh
Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura dan tetap kedudukan PEMANGKU
WASIAT KARUHUN SUKAPURA harus dilakukan secara turun-temurun
karena memiliki nilai Sakralnya. Selain tidak bertentangan dengan perundang-
undangan Republik Indonesia yang ada, Pengelola Kabuyutan beserta Pusakanya
mengacu pada Wasiat Leluhur Sukapura yang dituliskan oleh R. INDRAYUDA pada
Tanggal 16 Juli 1892.
5
Pengelolaan Kabuyutan dan Tanah Pusaka Sukapura khusus yang berada di
wilayah Sukaraja, Distrik Panyeredan (nama dahulu) harus mengikuti
arahan, kebijakan dari Pemangku Wasiat Leluhur Sukapura sekarang agar tidak
menjadi multi persepsi dikalangan Wargi Sukapura.
Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura (YWPS)
Memperhatikan dan memahami DIAGRAM ALUR SEJARAH BADAN HUKUM
YAYASAN WAKAF PUSAKA SUKAPURA (YWPS) diagram terlampir, dihubungkan
dengan Sejarah Kabuyutan dan Pusaka Sukapura di atas, kami jelaskan sebagai
berikut :
a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada
Almarhum Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra dan Kanjeng Dalem Sunarya yang
telah berusaha keras untuk menyelamatkan keberadaan benda-benda
Kabuyutan dan Pusaka Sukapura pada waktu itu dengan menetapkan ke
Notaris Mr. Soedja, No. 19 Tanggal 24 Januari 1951.
b. Dalam Akta Notaris Mr. Soedja kata yang digunakan terhadap peninggalan
Leluhur Sukapura pada waktu itu menggunakan kata “WAKAF”. Seiring
berjalannya waktu, perubahan situasi perpolitikan di dalam Negeri serta
lahirnya berbagai Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia, apabila status Tanah dinyatakan statusnya sebagai “WAKAF”, maka
tidak ada kewajiban untuk membayar pajak karena dapat dipergunakan /
dimanfaatkan oleh umum. Sementara Tanah Pusaka Sukapura yang berada
sekarang ini dikenakan biaya pajaknya.
c. Wasiat Leluhur Sukapura R. INDRAYUDA telah ditetapkan dalam Akta Notaris
Mr. Soedja No. 9 Tanggal 24 Januari 1951, artinya Kanjeng Dalem R.A.A
Wiradiputra dan Kanjeng Dalem R.A.A. Sunarya mengetahui bahwa
Pengelolaan Kabuyutan dan Pusakanya telah ada sejak dulu dan ditulisankan
dalam sebuah Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA, namun pada saat
Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra dan Kanjeng Dalem Sunarya menghadap ke
Notaris Mr. Soedja tidak disertai membawa naskah Surat Wasiat Karuhun
tersebut sehubungan keduanya (Bupati Pensiun) bukan Pemangku Wasiat
Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA.
d. 6 (enam) Bulan setelah Akta Notaris Mr. Soedja No. 9 dibuat tepatnya
Tanggal 31 Juli 1951, Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra melayangkan surat
mengundang kepada R. Abdul Gani (Pemangku Wasiat R. INDRAYUDA) untuk
membicarakan mengenai benda-benda Kabuyutan Sukapura.
6
e. Setelah R. Abdul Gani memenuhi undangan Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra
dan menyampaikan isi naskah Surat Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA,
Kanjeng Dalem R.A.A Wiradiputra membaca, memahami dan menyadari benar
bahwa dirinya tidak berhak lagi memelihara, merawat rupa-rupa pekarang
Kabuyutan salah satunya seperti Keris Sampana Kinjeng anggoan R.
Wirawangsa sebagai simbol kepemimpinan Adat Bupati Sukapura
sehubungan beliau telah berhenti (pensiun) menjabat sebagai Bupati
Tasikmalaya/Sukapura sejak Tahun 1942 dan Kanjeng Dalem R.A.A Sunarya
pensiun Tahun 1947. Oleh karena itu pada Tanggal 20 Agustus 1951,
rupa-rupa pekarang (benda-benda) Kabuyutan yang berada pada Kanjeng
Dalem R.A.A Wiradiputra dipasrahkan kepada R. Abdul Gani untuk dipelihara,
dirawat sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dengan adanya Surat
Keterangan Wedana Kareés, Bandung. Photo Copy Surat Keterangan terlampir.
f. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak H.R Herdiana, MM (Nara
Sumber Pemangku Wasiat) pada waktu acara Bedah Sejarah Kabuyutan &
Pusaka Sukapura, menerangkan bahwa : “Isi nashkan Wasiat Karuhun
Sukapura R. INDRAYUDA tidak terdapat Kohesivitas dan Korelasinya dengan isi
naskah Akta Notaris Mr. Soedja No. 9, Tanggal 24 Januari 1951”. Ketidak
sesuaian isi naskah Wasiat Karuhun Sukapura dengan Akta Notaris Mr. Soedja
disadari betul oleh Kanjeng Dalem R.A.A. Wiradiputra sebagai Bupati Pensiun
Tasikmalaya setelah membaca, memahami isi naskah Wasiat Karuhun tersebut
sehingga memasrahkan rupa-rupa pekarang Kabuyutan kepada R. Abdul Gani
sebagai sesepuh dalam Perawatan /Pengelolaannya.
Dengan demikian Kepemimpinan (Kasepuhan) Adat Sukapura dalam
Pengelolaan Kabuyutan beserta Pusakanya dipimpin oleh R. Abdul Gani
selaku Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA setelah
Kepemimpinan Adat Kabupatian Sukapura berakhir sejak Tahun 1947.
Setelah R. Abdu Gani, kemudian dilanjutkan oleh anaknya H.R. Iyos Moch.
Ilyas Yudapraja sebagai Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura ke-6,
selanjutnya pada Tanggal 15 Oktober 2011 diturunkan kembali tugas
Pemangku Wasiat Karuhun kepada anaknya bernama H.R. Herdiana, Drs., MM
yang disampaikan pula secara terbuka pada saat “nyiram kabuyutan” di
Musium Alit Sukapura, Kec. Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya pada Tanggal 22
Mulud 1433 H /15 Februari 2012 M.
7
g. Keberadaan Akta Notaris Mr. Soedja No. 9 Tanggal 24 Januari 1951 dijadikan
pijakan oleh KWS untuk mendirikan Yayasan Kulawargi Sukapura (YKS) Tahun
1965 yang selanjutnya Tanggal 24 Juli 1998 terjadi perubahan nama YKS
menjadi Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura disingkat menjadi
(YWPS). Tahun 2004 – 2005 terjadi Penyesuaian Institusi Yayasan menurut
Undang-undang Yayasan, Perubahan Anggota Badan Pembina, Pengawas dan
Pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura (YWPS). Perubahan
tersebut apakah sudah di tetapkan ke Notaris?, sampai saat ini kami belum
memperoleh informasinya, sehubungan pihak Pembina atau Pengurus YWPS
tidak dapat hadir dalam Acara Sillaturahim dan Bedah Sejarah Kabuyutan &
Pusaka Sukapura yang kami selenggarakan.
Memperhatikan Sejarah Kabuyutan & Pusaka Sukapura serta butir a, b, c, d, e,
f dan butir g di atas yang selanjutnya mengingat :
• Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan, BAB
VI Organ Yayasan, Pasal 28. Ayat (1) dan Ayat (3) “Pembina Yayasan adalah
perseorangan sebagai pendiri Yayasan…”.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. Pasal 3 Ayat (3) Dalam hal
kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah
kata “Yayasan”. Apabila nama Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur Sukapura
yang disingkat menjadi Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura (YWPS),
pertanyaannya, Siapa yang mewakafkan Tanah Pusaka Sukapura?, Siapa yang
menerima wakaf Tanah Pusaka Sukapura?, bukankah selama ini dikeluarkan
biaya pajaknya?.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008, Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan. BAB IV, PENDIRIAN YAYASAN
BERDASARKAN SURAT WASIAT. Pasal 8. “Pendirian Yayasan berdasarkan surat
wasiat harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka”.
Untuk Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura ke-7 (H.R. Herdiana, Drs., MM)
telah menunjukan dihadapan umum Surat Wasiat Asli tulisan Karuhun
Sukapura R. INDRAYUDA yang dahulu pernah diperlihatkan kepada Kanjeng Dalem
R.A.A. Wiradiputra (Bupati Pensiun) oleh Kakeknya bernama R. Abdul Gani.
8
Oleh karena itu Kepada jajaran Dewan Pembina Yayasan Wakaf Pusaka
Sukapura (YWPS) yang selama ini Pemegang kebijakan tertinggi dalam Pengelolaan
Tanah Pusaka Sukapura untuk secepatnya berkoordinasi kepada Pemangku Wasiat
Karuhun Sukapura ke-7, karena Sesepuh /Pimpinan dalam Pengelola
Kabuyutan adalah Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura R. INDRAYUDA
yang tidak bisa dipisahkan dengan Pengelolaan Tanah Pusakanya yang
berada di Sukaraja, Distrik Panyeredan (nama dahulu).
Selain itu diharapkan agar segera memperbaiki makam-makam Leluhur
Sukapura yang sudah rusak bahkan tidak terawat, seperti lokasi pemakaman
Kaputihan (makam R.Wirahadikusumah/Entol Wiraha dan Nyi. Rd. Ayu Gede I/Nyi
Punyai Agung) selaku orangtua dari Bupati ke-I (R. Wirawangsa). Yang terdekat dari
lokasi makam Pasir Baganjing adalah lokasi makam Pasir Huni salah satunya
terdapat R. Jayamanggala (Wiradadaha ke-2) dan R. INDRAYUDA selaku penulis
Wasiat Karuhun Sukapura.
Selanjutnya Lokasi makam Leuwileungsir selaku pemakaman keluarga
R.Indrataruna, R. Indrapara I, R.Indrapraja II (Patih semasa Dalem Ciwarak), lokasi
makam Pasir Tando serta lakasi-lokasi makam lainnya yang merupakan bukti
keberadaan akan Leluhur Sukapura serta sebagai sejarah akan jati diri Wargi
Sukapura.
IV. Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura Dan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya.
Kami selaku PANITIA sekaligus selaku anak keturunan darah dari para Bupati
Sukapura sangat berharap agar Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura Ke-7 (tujuh)
untuk segera mendaftarkan NASKAH Wasiat Karuhun Sukapura yang dituliskan oleh
R. INDRAYUDA tersebut sebagai Benda Naskah Bersejarah yang harus dilindungi
Undang-Undang Republik Indonesia.
Selain Lembaran Naskahnya sendiri merupakan Benda bernilai sejarah, isi
Lembaran Naskah Wasiat tersebut menerangkan keberadaan barang-barang
Kabuyutan seperti Keris Sampana Kinjeng, Kujang, Pedang, Goong dll (yang berada
di Musium Alit Sukapura) dan menjelaskan keberadaan Aset Tanah khusus di
wilayah Sukaraja, distrik Panyeredan (nama dahulu) sebagai Tanah Pusaka
Sukapura. Diwilayah Sukaraja sendiri terdapat puing bangunan tua peninggalan
Kabupatian Sukapura masa lalu.
9
Mengingat banyaknya bukti-bukti Sejarah di atas yang belum memiliki Surat
Keputusan Pemerintah mengenai Benda dan sebagai Situs Cagar Budaya di wilayah
Sukaraja tersebut, kami berharap kepada Pemangku Wasiat Karuhun Sukapura ke-7
(H.R. Herdiana, Drs., MM) dan Dinas-dinas terkait di Kabupaten Tasikmalaya untuk
segera menindak lanjutinya.
Demikian REKOMENDASI ini kami buat dengan sesunguhnya tanpa ada paksaan,
desakan dan ancaman dari pihak manapun.
Tasikmalaya, 11 September 2012
Ketua Umum,
ttd
R. Momon Rosano
Sekretaris,
ttd
R. Agus Wirabudiman
10
LAMPIRAN-LAMPIRAN
11
DIAGRAM ALUR SEJARAH PENGELOLAANKABUYUTAN DAN PUSAKA SUKAPURA
Bupati Sukapura ke-3, Kanjeng Dalem Anggadipa(Dalem Sawidak) Tahun 1675-1723
Raden YudanegaraKaamanan
Raden AbdulKemakmuran/Pertanian
Raden IndratarunaKeuangan+Juru Simpen
Raden IndraprajaKeuangan+Juru Simpen
Raden Indrapraja IIPamangku Wasiat Karuhun 1
(Kabuyutan+Pusaka)
Bupati Sukapura ke-4Kanjeng Dalem Pamijahan
R. SoebamanggalaTahun 1723-1745
Bupati Sukapura ke-5Kanjeng Dalem Sacapati
Tahun 1745 - 1747
Bupati Sukapura ke-6R. Jayaanggadireja
Dalem Ciwarak, Tahun 1747-1765
Raden Indrapraja IIIPamangku Wasiat
Karuhun 2
Bupati Sukapura ke-7Kanjeng Dalem Jayamanggala
Dalem PasirtandoTahun 1765-1805
KEJADIAN
SUMPAH
DALEM
CIWARAK
Bupati Sukapura ke-8Kanjeng Dalem Anggadipa
Tahun 1806-1807+1814-1836
Pusat Kabupatian Pindah ke
Manonjaya
Raden IndrayudaPamangku Wasiat
Karuhun 3
Dawuhna :”Moal bisa pisah kautamaan, saha-saha seuweu putu kaula heunteu rumawat ka turunan Indrapraja, eta moal jamuga.Turunan Indrapraja teh, heunteu beunang dikaniaya dihina-hina ku turunan dewek, sawah koleberes jeung tanah darat Sukapura pihakaneun turunan Indrapraja, lamun kalantar.Ari eta Kabuyutan, waragadna Sawah Koleberes, Leuwibudah, Tanah Baganjing.
Raden YudadiprajaPamangku Wasiat
Karuhun 4
Bupati Sukapura ke-9Kanjeng Dalem Danunigrat
Tahun 1836-1844
Bupati Sukapura ke-10R. Wiradimanggala/Wiratanubaya
Kanjeng Dalem SumerenTahun 1844-1855
Bupati Sukapura ke-11Kanjeng Dalem Bogor
Tahun 1855-1875
Bupati Sukapura ke-12Kanjeng Dalem Bintang
Tahun 1875-1900
Bupati Sukapura ke-13Kanjeng Dalem Ariya(R. Prawiraadiningrat)
Tahun 1901-1908
Bupati Sukapura ke-14Kanjeng Dalem WiratanuningratAom Soleh, Tahun 1908-1937
Raden Abdul GaniPamangku Wasiat
Karuhun 5
Tanggal 1 Juli 1920 Dibuat Kumpulan Wargi Sukapura(KWS)
Tahun 1936, Dijelaskan Kembali Sumpah Dalem
Ciwarak, olehR. Sacanagara
Sawah Koleberes,
Leuwibudah, Tanah Darat
BaganjingAdalah
Tanah Pusaka
Tanggal 1 Januari 1913nama Sukapura diganti
menjadi namaKab. Tasikmalaya
Tanggal 5 Mei 1937 Wafatnya
RAA. Wiratanuningrat
Setelah PensiunTerjadi
Surat MenyuratTahun 1951
H.R. Iyos Moch. Ilyas YudadiprajaPamangku Wasiat Karuhun 6
Drs. H.R. Herdiana, MMPamangku Wasiat Karuhun 7
(15 Oktober 2011)
Menerima Wasiat Tahun 16 Juli 1892 M
Bupati Sukapura ke-15Kanjeng Dalem Wiradiputra
R.MS. MitragnaTahun 1937-1942
Bupati Sukapura ke-16Kanjeng Dalem Sunarya
R.MS. WisudakinaryaTahun 1942-1947
Diberhentikan Belanda, Rakyat bersatu dan diangkat
kembali menjadi Bupati Sukapura Tahun 1813
(Sukapura Ngadaun Ngora 1)
R. SoemanagaraAdministrasi Kepegawaian
Tanggal 1 Oktober 1911Pusat Kabupatian Pindah
ke Tasikmalaya
Bupati Sukapura ke-1, R. WIRAWANGSATahun 1632-1673
Bupati Sukapura ke-2, R. Jayamanggala(Kanjeng Dalem Tambela) Tahun 1673-1675
Didamel Diagram ku R. AGUS WIRABUDIMANFebruari 2012 M, Update : Desember 2012 M
YAYASAN WASIAT KARUHUN SUKAPURA17 Oktober 2012 M
DIAGRAM ALUR SEJARAH BADAN HUKUMYAYASAN WAKAF PUSAKA SUKAPURA (YWPS) dan YAYASAN WASIAT KARUHUN SUKAPURA (YWKS)
1. Kabuyutan dan Pusaka Sukapura2. Kumpulan Wargi Sukapura KWS
Terjadi Proses Penetapan oleh Notaris
Aset Kabuyutan dan Pusaka Sukapura,
PenetapanNotaris Ya
Notaris Mr. Rd. SoedjaNo. 19, Tanggal 24 Januari 1951
WAKAF Pusaka SukapuraRAA. Wiradiputra & RAA. Sunarya
TidakKUMPULAN WARGI SUKAPURA (KWS)
Surat Menyurat Bupati Pensiun RAA. Wiradiputra denganRaden Abdul Gani
(Pemangku Wasiat Indrayuda)Tanggal 31 Juli 1951
Terjadi Proses Pembuatan Badan Hukum untuk KWS
(Yayasan Kulawargi Sukapura)YKS Tahun 1965
KABUYUTAN (Keris, Kujang dll) sebagai simbol Kepemimpinan Sukapura diserahkan
dari RAA. Wiradiputra ke Raden Abdul Gani (Pemangku Wasiat Ke-5)
Pangsepuhna
H. R. Iyos Moch. Ilyas Yudadipraja(Pamangku Wasiat Ke-6)
24 Juli Tahun 1998, Perubahan Nama YKS menjadi Yayasan Tanah Wakaf Pusaka Leluhur
Sukapura (YWPS)
Pemangku Wasiat Ke-6Sebagai Seksi-seksiSejarah dan Sosial
Tahun 2004, Peyesuaian Institusi Yayasan Menurut UU Yayasan,
Perubahan Anggota Badan Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Tanah Wakaf Pusaka
Leluhur Sukapura (YWPS)
Pemangku Wasiat Ke-6Sebagai
Anggota Pengawas
Menurunkan Wasiat sesuai isi Wasiat Indrayuda (Turun Temurun)
Drs. H.R. Herdiana, MMPamangku Wasiat Karuhun Ke-7
(15 Oktober 2011)
R. Iyos. Moch. IlyasSebagai Humas dan
Seksi Sosial
R. Abdul GaniWafat
Tahun 1973
Akta Pernyataan Pengurus YKSTanggal 26 Juli 1980
Tanggal 6 Juni 1988, YKS menetapkan Risalah Rapat Kerja Pengurus Harian. YKS menghadap ke Notaris Tuti Asijati Abdul Gani, SH. Membentuk Pengurus baru Tanggal 27 Mei 1988.
Tanggal 18 Desember 1997 terjadi Rapat Pengurus YKS
menjadi YWPS sekaligus mengubah susunan Pengurus.
R. Iyos. Moch. IlyasSebagai Humas
AKTA WASIAT KARUHUN SUKAPURA(15 Oktober 2012 M)
|YAYASAN WASIAT KARUHUN SUKAPURA
(17 Oktober 2012 M) Didamel Diagram ku R. Agus WirabudimanFebruari 2012 M, Update : Desember 2012 M